Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011
DWI MINGGUAN TERBIT 12 HALAMAN
Harga Eceran :
Rp. 3.000,-
(Jabodetabek)
Polsek Tambun Penimbunan di TK Pertiwi Penyelundupan Benarkan Indoktrinasi Kangkangi Ketentuan, Kadisdik Merajalela di Pelabuhan Siswa SD Pelalawan Berusaha Menutupi Hal. 7 TPI Lama Dumai Hal. 9 Hal. 3
Pemberantasan Korupsi Hanya Sebatas Retorika Jakarta, Melayu Pos Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir menilai agenda pemberantasan korupsi yang disampaikan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) diawal pemerintahan kabinet jilid I dan II, hanya sebatas retorika. “Saya tidak begitu yakin. Pemberantasan korupsi hanya sebatas slogan. Implementasi tidak sesuai,” ucap Bawazir dalam sebuah diskusi yang diadakan di RM Bumbu Desa.
Sophia Latjuba
Bunkam Ditanya Soal Perceraiannya
Baca di hal. 11
TITIAN MUHIBAH Diktator
Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta SETELAH Presiden Tunisia, Presiden Mesir dan terakhir Pemimpin Lybia Moammar Qaddafy tumbang dari kekuasaanya. Sejarah kekuasan diktator dunia pada akhirnya memang runtuh satu demi satu. Tapi dalam bentuknya yang lain diktator dunia juga muncul. Dalam modelnya yang berubah. Namun esensinya tetap menindas, zalim, merasa berkuasa dan seterusnya. Akankah diktator dalam bentuk akan mengisi altar peradaban masa depan? Jika dicari dalam sejarah, tersebutlah kisah Firaun. Ia adalah sosok manusia purba yang memiliki tahta kekuasaan meggunakan semaunya. Firaun berpendapat kakuasaan adalah miliknya sendiri. Rakyat harus menurut pada kemauan dan kekuasaannya. Firaun membuat hukum sendiri, yaitu tiap anak lakilaki yang lahir harus dibunuh dengan alasan kelak jika bayi ini besar bisa menggantikan tahta kekuasaanya. Teapi satu kali ia mengizinkan anak laki-laki menjadi anak angkatnya dalam istana berrnama Musa. Menterinya tidak membantah, menurut saja. Padahal sudah ada petunjuk agar tiap anak laki yang lahir dibunuh. Itulah buktinya ia berkuasa tak terbatas. Ia sebagai superman, sebagai Tuhan. Ketika Musa telah besar lalu mendakwakan wahyu dari Tuhan, agar Fiaraun percaya kepada Allah, Firaun terkejut dengan mengatakan. Aku tidak menyangka bahwa kalian masih punya Tuhan yang lain (al Quran 28 : 38) Di Eropa ada Louis XVI Diktaor Perancis yang menjadi raja pada abad ke 17. Hampir tak ada beda dengan Firaun dari Mesir. Ia berpangakat Kaisar Perancis menindas rakyat dengan kejam. Selaian zalim dan menindas, dia pula yang menobatkan dirinya Negara adalah Aku (L’Etat c’est moi). Agaknya bisa kita tarik kesimpulan. Diktator adalah orang yang zalim yang sesat zalim penindas. Maka seorang diktator meletakkan diri paling berkuasa, sehingga nyawa rakyat tidak menjadi pertimbangan. Seorang diktator tidak pernah bisa menerima pendapat orang lain menjadi pesanding wibawanya. Jika ada yang bisa mendekat, mereka adalah orang yang loyalis pendukung setia. Mereka itu mendapatkan imbalan istimewa dari sang diktator. Dalam persfektif agama orang seperti Firaun dan Louis XVI yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun esensinya, ia takut dengan kekuasaan dirinya terganggu tersaingi. Bayangkan jika Firaun merasa berkuasa, mengapa ia takut pada pesaingnya orang lain. Logika takutnya Firaun dan Louis XVI ia tidak mau Bersambung ke hal. 11
PANTUN MELAYU Kalau bulan rindukan mentari Tentu malam akan rindu siang Kalau hati cinta Ilahi Tentu dirinya akan merasa tenang Bunga mawar bunga melati Kala dicium harum baunya Banyak cara sembuhkan hati Baca Quran paham maknanya Air dan api selalu berlawanan Langit dan bumi adalah berjauhan Kalau hati penuh kedengkian Siapalah orang yang akan mau berteman
Terkait dengan pernyataan SBY mengenai uang negara yang dirampok, Bawazir mengungkapkan merasa senang tapi juga ragu. “Ngomongnya lain, pelaksanaan lain bahkan kebalikannya. Apa indikasinya saya tidak tahu?.” Kata politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut. Lebih lanjut, kata Fuad, sudah lama para rakyat, aktivis, akademisi, tokoh agama mengatakan uang negara
telah dirampok, dan mereka semua mengeluh terhadap pemerintah yang tidak sensitif. “Lah kenapa dia (SBY) ikut-ikut mengeluh? Kalau tidak bisa menjaga uang negara dirampok, apalagi menjaga kita orang?,” ungkapnya dengan ketus. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Nudirman Munir menilai penyelesaian masalah korupsi saat ini Bersambung ke hal. 11
Foto: Ist
JAMINAN SOSIAL. Anggota DPR dan Aktivis Buruh, Rieke Diah Pitaloka (duduk di Kursi), bersama ratusan perempuan melakukan aksi protes RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), di Jakarta, Minggu (23/10). Mereka menuntut pemerintah dan DPR, mengesahkan RUU BPJS, dan melaksanakan UU tersebut untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Aparat Tutup Mata, Barang Ilegal Marak di Karimun Karimun, Melayu Pos Barang-barang yang tidak tertera dalam manifest jelasjelas ilegal apalagi tidak dilengkapi pita bea cukai. Peredaran barang-barang seperti itu di Karimun tentu akan merugikan negara. Selain itu, juga akan berdampak terhadap harga pasaran, karena bisa menekan harga barang produksi dalam negeri. Aparat penegak hukum yang harusnya memberantas kegiatan ilegal tersebut telah menjadi bagian dari kegiatan tersebut, terbukti sampai saat ini tidak satupun dari importir ilegal itu ditindak. Berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan dan pengangkutan komoditas ilegal
itu tidak hanya menggunakan kapal ikan, tapi juga mengunakan kapal penumpang rute Malaysia- Karimun yang bersandar di Pelabuhan Resmi Internasional Karimun. Barang illegal tersebut juga menggunakan pelabuhan rakyat di Jalan Nusantara, di pusat kota Karimun dan tiga titik lainnya di Meral. Daging ilegal adalah paling banyak kita jumpai di Karimun, pemasok bisa meraih keuntungan sekitar Rp25 ribu per kilogram, namun yang masuk ke kantung pribadi pengusaha ilegal itu hanya sepertiga dari keuntungan, sisanya dialirkan sebagai “upeti” pada petugas. Pemasaran daging impor
ilegal pada konsumen oleh jaringan pemasok daging ilegal dilakukan secara terang-terangan pada sejumlah kios pasar tradisional di Kabupaten Karimun. “Seperti di Pasar Puakang Kecamatan Karimun, Pasar Bukit Tembak di Meral dan Pasar Teluk Uma di Tebing, juga dipasarkan langsung ke masyarakat dengan cara mendatangi rumah warga,” jelasnya. Ketua DPD Laskar Melayu Bersatu (LMB) Karimun Datuk Panglima Muda Azman Zainal menilai pengawasan barang-barang impor ke Karimun oleh pihak terkait seperti petugas bea cukai masih Bersambung ke hal. 11
Fadel Mencabik-cabik Hak Prerogatif Presiden Jakarta, Melayu Pos Ruang publik dalam beberapa hari terakhir disesaki kekesalan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad akibat pencopotan dirinya. Fadel tengah mencabik-cabik hak prerogatif presiden. Fadel Muhammad termasuk satusatunya mantan menteri yang 'heboh' akibat dipecat oleh Presiden SBY. Ia termasuk mantan menteri yang dimiliki republik ini, menggugat keputusan Presiden sebagai pemegang mandat tunggal hak prerogatif. Fenomena Fadel Muhammad jelas kontras dengan pejabat negara lainnya yang dicopot seperti mantan Mensristek Suharna Surapranata,
mantan Kepala BIN Sutanto, mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi, mantan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Meski belakangan, Fadel mengaku ikhlas, namun justru masih mempersoalkan pernyataan Mensesneg Sudi Silalahi."Sebagai pejabat negara, saya mengimbau Mensesneg sebaiknya menjaga etika dan martabat," kata Fadel, Jakarta. Pernyataan Fadel ini terkait pernyataan Sudi Silalahi yang menyebutkan pencopotan Fadel Muhammad dari kursi menterinya dikarenakan memiliki persoalan. Bersambung ke hal. 11
Masyarakat Keluhkan Jalan Rusak Menkeu Diminta Bantu Pendanaan PON dan ISG Bogor, Melayu Pos Warga dari dua RT di Kampung Pasir Angin yakni RT 04 dan 05 RW 05 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung mengeluh akibat jalan yang ada di lingkungan mereka sudah rusak parah. Menurut mereka jalan tersebut sudah tidak ada lagi aspalnya yang ada hanyalah batu yang berserakan di sepanjang jalan, akibatnya sangat mengganggu kenyamanan untuk para pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain menimbulkan bahaya bagi para pengguna juga menghambat kelancaran aktivitas warga masyarakat
sekitar. Padahal jalan merupakan salah satu infrastuktur vital bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang juga merupakan urat nadinya salah satu daerah dari keterisolasian serta merupakan salah satu pendorong dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk itu jalan harus betul-betuk dirawat dan dijadikan perhatian mendalam pihak pemerintah dan dinas terkait. Demikian diungkapkan para tokoh masyarakat yang mengaku pihaknya merasa tidak diperhatikan dan di anak
HISTLEGEND
tirikan pemerintah daerah dibanding dengan kampungkampung lain. Sebab menurutnya mereka harus mengadu kemana kalau keluhannya selama ini tidak direspon dan tidak mendapat tanggapan pihak terkait. “Akibat jalan yang sudah lama dibiarkan rusak ini banyak warga kami yang jatuh, dan lebih parah lagi kalau bawa orang hamil atau orang sakit ke rumah sakit, kami sangat kerepotan tidak bisa buru-buru. Bisa-bisa keburu mati di tengah jalan,” ungkap salah seorang tokoh, H Syape’i saat berbincang dengan MP di Bersambung ke hal. 11
Jakarta, Melayu Pos Pemerintah Provinsi Riau terus mencari dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk menyukseskan Pekan Olaharaga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 dan Islamic Solidarity Games (ISG) III Tahun 2013 di Provinsi Riau. Kemarin (Jum’at, 21/10) Gubernur Riau HM Rusli Zainal menemui Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo di Jakarta. Rusli yang hadir bersama jajarannya meminta dukungan Menkeu
agar mengucurkan anggaran dari APBN guna membantu pembangunan venues dan infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan. “Riau secara resmi sudah ditetapkan menjadi tuan rumah PON dan ISG. Ini merupakan kehormatan bagi Riau, dan kami akan berusaha secara maksimal untuk menyukseskan kedua iven bergengsi ini. Karena ini perhelatan nasional dan bahkan internasional, kami sangat berharap kiranya kedua iven Bersambung ke hal. 11
Oleh T Luckman Sinar Basyarsyah II
Sistem Peradilan Pada Kerajaan Melayu Zaman Belanda KEPALA pemerintahan di kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera mempunyai berbagai gelar, di antaranya adalah “Sultan” (Siak, Deli, Langkat, Asahan), yang pengangkatannya sudah ada sebelum Belanda datang, baik diperoleh dari Siak ataupun Aceh, “Sutan” (Bilah, Panai, Tambusai), “Yang Dipertuan” (Kotapinang, Gunung Sahilan, Kualah, Kunto Darussalam, Empat Kota, Rokan Hilir, Rambah), “Datuk” (Limapuluh, Pesisir, Suku Dua,
Tanah Datar, Singingi), atau sekadar “Raja” dan “Tengku Besar” (Pelalawan). Di bawah Raja ada “Raja Muda” (Yang Dipertuan Muda), tetapi sejak akhir abad ke-19 jabatan ini dihapus oleh Belanda. Penghapusan diawali di Siak, kemudian di seluruh Sumatera Timur. Belanda juga menghapus Lembaga Orang Besar (Raad van Rijksgroten) secara perlahan-lahan, karena Belanda menginginkan hanya ada penguasa tunggal di setiap kerajaan agar Be-
landa lebih mudah mengaturnya. Pada zaman dahulu, rajaraja Melayu tidak dapat bertindak semaunya tanpa persetujuan orang-orang besar (biasanya empat wazir). Pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Raja Muda. Bila orang besar meninggal, penggantinya dicari dari turunan atau keluarga terdekat yang dianggap mampu. Akan tetapi, setelah ada kebijakan Belanda tersebut, derajat orang besar diturunkan hanya
sebagai districthoofd (pamongpraja) di bekas wilayah bapaknya. Kerajaan besar biasanya mempunyai wilayah taklukan berupa kerajaan kecil yang diperintah oleh raja atau kejeruan, sedangkan kerajaan kecil di wilayahnya sendiri yang disebut rantau atau luhak diperintah oleh seorang datuk. Selaku ornamen raja, pembesar bergelar Laksamana, Bendahara, Tumenggung, dan lainlain, tidak berfungsi. Mereka baru berfungsi jika ditugas-
kan mengepalai suatu daerah dengan sebutan rijksgroten. Pasal-pasal Politik Kontrak yang membahas kekuasaan raja berisi: (a) Pengakuan bahwa kerajaannya adalah bagian dari Hindia Belanda; (b) Kedua belah pihak (raja dan Belanda) harus mentaati isi perjanjian; (c) Hak mengenai hukum adat dan hukum Islam maupun hal-hal yang tidak disebutkan dalam Politik Kontrak sepenuhnya menjadi wewenang raja; (d) Bersambung ke hal. 11