DWI MINGGUAN TERBIT 12 HALAMAN
Edisi: 133/Thn VI / 9 - 22 November 2011
Panitia Lelang Dilaporkan ke Kejaksaan
Hal.
4
Harga Eceran :
Terkait Sengketa Lahan, LCKI Riau Turun Tangan Bantu Masyarakat Hal. 7
Rp. 3.000,-
(Jabodetabek)
Info Buat Walikota Batam Kinerja Lurah Sijantung Bobrok
Hal.
10
KPK: Wacana Pembubaran Pengadilan Tipikor Perlu Ditinjau Yogyakarta, Melayu Pos Wacana pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang dilontarkan oleh beberapa kalangan perlu ditinjau ulang.
Olla Ramlan
Tak Ingin Lama Berpacaran
Baca di hal. 11
TITIAN MUHIBAH Membangun Kesadaran Iman dan Sosial
Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta
Kaki ku luka Kaki kau lukakah? Luka kakiku lukakah kaki kau? Kaki kau luka, kaki ku luka (penyair Sutardji C Bachri) BAGIMANAPUN harus kita puji rangkaian kata penyair Sutardji C Bahrum ini. Ia mengungkapkan dimensi makna pengorbanan dan kasih sesama. Terlebih lagi kata kasih dan pengorbanan itu diasosiasikan pada kaki yang luka dan kaki kau yang luka. Inilah hentakan spirit yang membawa rasa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Dalam sejarah nabi, terjadi korban yang banyak, yang kehausan minta air. Ada 39 orang mujahid. Dalam kondisi demikian. Alkisah, ada yang bisa membawa air, lalu diberikan kepada korban yang pertama. Karena yang disampingnya ada juga yang menjerit minta air dia memepersilahkan kepada orang yang disebelahnya diberikan lebih dahulu. Ketika diberikan, yang kedua ini minta yang di sebelahnya diutamakan lebih dahulu. Akhir cerita begitulah seterusnya sampai kepada korban yang ke 37 yang juga minta untuk diberikan ke korban dsebelahnya urutan 38 saja lebih dahulu. Semuanya wafat sebelum mendapatkan air. Pesan dari kisah ini adalah mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Padahal peluang ada dan terbuka. Tetapi, demi rasa mencintai yang lain, ia ikhlas mempersilahakan kepada yang lain satu sikap keutamaan, kesolehan yang jauh dari indiviualistis. Apa lagi sari pati memberikan dan mengutamakan yang lain sebagai dasar motivasi, Artinya merupakan hakikat dari hikmah kehidupan beragama kita. Sebab, seseorang yang menjalankan ritual, tapi masih mementingkan diri sendiri, bukan memahami substantif yaitu pesan moralitas, dan spiritual sebagai tujuan pokok kehidupan beragama kita. Kata lain untuk sikap yang mengabaikan moralitas, dan spiritual sebagai tuijuan pokok bergama, adalah bila kehadiran Tuhan diabaikan. Maksudnya ada yang lain menentukan kehidupan manusia. Manusia telah mempercayai yang lain, menjadi Tuhannya. Tahukah kamu orang yang telah menjadikan hawa nafsu menjadi Tuhannya? Demikian Al Quran mengingatkan kita semua. Bersambung ke hal. 11
PANTUN MELAYU
Tiap nafas tiadalah kekal Siapkan bekal menjelang wafat Turutlah Nabi siapkan bekal Dengan sebar ilmu manfaat
Ke hulu membuat pagar Jangan terpotong batang durian Cari guru tempat belajar Supaya jangan sesal kemudian
Bunga mawar bunga melati Kala dicium harum baunya Banyak cara sembuhkan hati Baca Quran paham maknanya
“Peninjauan itu dimaksudkan untuk mengetahui urgensi keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dampaknya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas. Berkaitan dengan hal itu, menurut dia, pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah minimal perlu dievaluasi dulu. Sebaiknya evaluasi dilakukan secara bersama antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait.
Dikatakan, langkah terdekat yang dapat dilakukan selain evaluasi adalah memperbaiki langkah manajemen yang ada di pengadilan Tipikor. “Saya pikir langkah manajemennya perlu dievaluasi dulu. Jika dari evaluasi perlu dikurangi atau dilikuidasi itu sudah ada pendekatan yang evaluatif,” katanya. Ditanya mengenai sejumlah koruptor yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor di daerah, ia mengatakan, hal itu harus diselidiki dengan seksama.”Jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, maka langkah Bersambung ke hal. 11
Foto: Ist
PEMBAGIAN DAGING QURBAN. Ratusan warga Petojo mengantri saat pembagian daging Qurban di Jakarta, Minggu (6/11). Sebanyak 5 Sapi dan 49 Kambing dikurbankan serta dagingnya dibagikan kepada seribu kaum dhuafa di kawasan tersebut.
Kebohongan Perkebunan PT Meskom Agro Sarimas Bengkalis, Melayu Pos Kendati saat ini operasional produksi PT Meskom Agro Sarimas terus berjalan sebagai mitra Koperasi Meskom Sejati (pola kemitraan KKPA) namun hal tersebut menyisakan tanda tanya besar terkait perolehan perizinan atas areal perkebunan perusahaan tersebut. Hal ini ditengarai oleh tidak meratanya distribusi lahan seluas 2 ha (hektare) kepada anggota kelompok tani sebagaimana termaktub dalam perjanjian kerjasama antara PT Meskom Agro Sarimas dengan Koperasi Meskom Sejati pada tahun 2002 silam. Dalam perjanjian kerjasama tersebut termaktub bahwa Koperasi Meskom
Sejati menyerahkan kepada PT Meskom Agro Sarimas lahan seluas ± 13.500 ha untuk dibangun kebun kelapa sawit milik anggota koperasi seluas 8.000 ha yang diperuntukkan bagi 4.000 anggota, masingmasing 2 (dua) ha serta sarana dan pra sarana kebun seluas ± 1.000 ha yang akan dimiliki oleh Koperasi Meskom Sejati. Sedangkan sisa lahan seluas ± 4. 500 ha akan diserahkan kepada PT Meskom Agro Sarimas sebagai inti untuk dibangun kebun kelapa sawit seluas 3.000 ha dan sarana dan prasarana ± 1.500 ha dan dapat diproeses HGU menjadi milik inti PT Meskom Agro Sarimas. Selanjutnya PT Meskom Agro Sarimas berkewajiban untuk
menyelesaikan pengurusan sertifikat tanah milik masingmasing anggota per kapling 2 ha. Perjanjian kerja sama yang dibuat pada tahun 2002 silam antara PT Meskom Agro Sarimas dan Koperasi Meksom Sejati merupakan landasan dalam pemberian HGU dan pengelolaan areal perkebunan tersebut. Sebelumnya menurut data yang diperoleh di lapangan perusahaan yang menjadi mitra KKPA (bapak angkat) Koperasi Meskom Sejati adalah PT Tri Bakti Sarimas. Hal ini dibuktikan dengan keterangan yang termaktub dalam surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Bersambung ke hal. 11
30% Dana Rp 26 Miliar Disunat Oknum Kader Golkar Pelalawan, Melayu Pos Berdasarkan fakta di lapangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/ot.140/3/ 2011 tentang perubahan lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan.ot.140/2/2011 tentang pedoman umum pengembangan usaha agribisnis perdesaan (Puap) dana dari pemerintah pusat diberikan langsung kepada kelompok tani Gapoktan di seluruh Provinsi Riau dengan total keseluruan Rp 26 miliar. Dana APBN tahun 2010-2011 senilai Rp 26 miliar itu diduga 30 persennya disunat oknum kader Golkar dan oknum pengurus pertanian Provinsi Riau. Padahal masyarakat sangat membutuhkan bantuaan dana Gapoktan dari peme-
rintah untuk meningkatkan ekonomi petani dan bisa dikembangkan ke petani lain yang belum mendapatkannya dengan sistem bergulir khususnya masyarakat petani seKecamataan Ukui dan delapan desa lainnya, antara lain Desa Airmas, Trimulyajaya, Bukitjaya, Bukit Gaja, Lubuk Kembang Sari, Silikuan Hulu, Air Hitam, Lubuk Kembang Bunga dan Bagan Limau. Beberapa kepala desa yang dikonfirmasi Melayu Pos, belum lama ini, mengatakan setelah pencairan dana Gapoktan oleh delapan desa seKecamatan Ukui melalui Bank BRI, oknum kader Golkar menyunat dana tersebut 30% dari anggaran yang dicairkan masing-masing Rp 100 juta Bersambung ke hal. 11
Magister Kepelabuhan IPB Kajari Pelalawan Berlaga Preman Siapkan SDM Mumpuni Penangan Kasus Korupsi Dipertanyakan
Kajari Pangkalan Kerinci Isrofi SH, MH
Pelalawan, Melayu Pos Dalam keterbukaan informasi terhadap publik, sebagai salah seorang pimpinan instansi penegak hukum harusnya memberi pelayanan yang baik, menjunjung sopan santun terhadap siapa saja terlebih-lebih kepada insan pers. Tetapi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalan Kerinci Isrofi SH, MH, justru berlaga seperti preman ketika Melayu
HISTLEGEND
Pos mempertanyakan laporan masyarakat atas dugaan korupsi yang telah berbulanbulan dia terima. Pada Rabu (2/11) kemarin, tepatnya di lobi kantor Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, Melayu Pos Isrofi untuk konfirmasi seputar laporan LSM FPPI Kabupaten Pelalawan yang ditunjukan langsung kepadanya selaku Kepala Kejaksaan pada tanggal 11 Agustus lalu. Anehnya, mendapat pertanyaan dari wartawan, Isrofi berpura-pura tidak tahu laporan mengenai apa. Bersambung ke hal. 11
Bogor, Melayu Pos Kehadiran program magister khusus mengenai kepelabuhan, yang dibuka atas kerja sama antara Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan serta Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor diharapkan mampu menyiapkan sumberdaya manusia mumpuni yang terkait dengan pelabuhan. “Ketersediaan suatu program magister yang mumpuni dan selalu terbarukan (up to date) dalam bidang kepelabuhanan sangat diperlukan,” kata Humas Program
Oleh T Luckman Sinar Basyarsyah II
Magister “Port, Shipping and Logistics Management” IPB Rahmi Purnomowati di Bogor. Ia menyatakan program tersebut diperlukan dalam mengembangkan kapasitas SDM secara berkesinambungan serta meningkatkan kemampuan manajerial secara profesional dalam mewujudkan pelabuhan kelas dunia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB bekerja sama dengan Magister Bisnis IPB resmi membuka program magister khusus mengenai kepelabuhan, yang Bersambung ke hal. 11 Bagian: Kedua (habis)
Sistem Peradilan Pada Kerajaan Melayu Zaman Belanda IK ACHT zeen gewenscht om politikie redenen dan rechtstreekschen invloed van Sultan en onroenghoefden die allen Mohammedaan zijn, ook niet te versterken en veeleer de Batak doesoens als afzonderlijke, of ik liever zeggen als meer bjzondere eenheden te blijven beschouwen. Berdasarkan pertimbangan politis, saya mau agar pengaruh sultan dan kepala urung yang Islam itu jangan diperkuat dan dianggaplah
wilayah Batak Dusun selaku wilayah tersendiri, atau katakanlah sebagai wilayah kesatuan yang harus diperlakukan khusus sekali (Memorie v. Overgave Residen Deli-Serdang S.v.d. Plas 2 Juni 1913). Kesatuan hukum terkecil di Melayu di samping keluarga ialah kampong yang dulu cukup otonom. Akan tetapi akibat tekanan dari pusat (raja dan datuk), dan terakhir karena datangnya berbagai elemen asing, fungsi kepala
kampung kemudian hanya sekadar sebagai pesuruh raja atau kekuasaan sentral dan tidak lagi menjadi wakil masyarakat kampung (Meyenfeldt, t.t.). Seperti disebutkan di atas, orang-orang besar (Landsgroten dan Rijksgroten) pada kerajaan yang berkontrak politik adalah anggota dari kerajaan besar. Jadi, bila raja dari kerajaan dengan pernyataan pendek tergabung dalam suatu kerajaan besar, maka mereka ber-
giliran menjadi ketua sidang, misalnya kerajaan di Batubara, Labuhan Batu, Rokan, dan Kampar di Pelalawan. Kepala Distrik (Raja Lela Putra, Datuk Laksamana, Datuk Kampar) juga mempunyai kekuatan hukum, demikian juga para bendahara dan khalifah di Rokan dan Kampar. Kerapatan umumnya sulit membedakan hukum sipil dan hukum pidana. Oleh karena itu, jaksa hadir dalam sidang perkara perdata (sipil) dan perkara
pidana. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kerajaan hanya bisa diadili di pengadilan gubernemen (landraad). Pada beberapa Kerajaan Melayu di Sumatera Timur, soal yang menyangkut peradilan agama Islam juga dilaksanakan di Kerapatan, setelah mendengar nasihat atau usul tertulis dari Mufti atau Kadhi kerajaan. Sejak tahun 1928, Raja Serdang menumbuhkan “Majelis Syar‘i Bersambung ke hal. 11