Melayu Pos

TERBIT 12 HALAMAN

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

Pemprov Tak Mampu Selesaikan Persoalan Jakarta

Hal.

3

Harga Eceran :

Semrawutnya Pendataan Wajib PBB di Karimun Hal. 7

Rp. 3.000,-

(Jabodetabek)

Pelayanan Jampersal Dikeluhkan Hal.

9

Kalau Mazuki Alie Tidak Tahu, Jangan Jadi Ketua DPR Jakarta, Melayu Pos Ketua DPR Marzuki Alie dinilai telah berbohong ketika menyebutkan dirinya tidak tahu anggaran Rp20 miliar untuk renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR.

DONITA

Cari Duit untuk Kuliah TITIAN MUHIBAH

Baca di hal. 11

Belajar Pada (Teks) Sejarah

Anggaran tersebut sudah melalui mekanisme dan prosedur yang ada di DPR. Sehingga besaran anggaran itu sudah pasti diketahui oleh Ketua DPR yang sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Marzuki Alie. “Bohong kalau dia (Marzuki) tidak tahu. Kalau dia tidak tahu mendingan tidak usah jadi ketua DPR,” ujar pengamat politikLembaga Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Hermawan Sulistyo.

Menurutnya, segala anggaran relokasi khususnya anggaran renovasi gedung DPR sepenuhnya diketahui oleh BURT dan Banggar DPR.

Sebab jika anggaran itu tidak diketahui maka anggaran itu tidak keluar atau ditandatangani.

Namun dalam persetujuan itu, BURT dan Banggar tidak membahas secara spesifik item-item bahan yang digunakan. “Jadi DIPA pemerintah itu pada level pengaambilan keputusan makro nasional seperti di Banggar itu memang tidak ada rinciannya, berapa centimeter dan berapa macam. Nah peluang itu yang dimanfaatkan,” jelasnya.

Hermawan menegaskan, besarnya anggaran Rp20 miliar itu sudah pasti diketahui Bersambung ke hal. 11

Foto: Ist

RAZIA BAJAJ - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menggalakkan razia bajaj-bajaj yang berseliweran di Ibukota. Tampak petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta merazia angkutan umum bajaj di Terminal Grogol, Jakarta, Senin (16/1). Razia tersebut berhasil diamankan 22 bajaj,10 diantaranya tidak memiliki surat kendaraan. Sanksi bagi bajaj bodong ini bisa dihentikan operasinya sampai dibesituakan.

KERUGIAN SEBESAR 68 MILIAR RUPIAH Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta SEJARAH adalah penulisan perjalanan aktivitas penting manusia dalam kurun tertentu. Penulisannya dilakukan berdasarkan temuan tertulis, fakta berupa peninggalan benda, hasil karya masa lalu. Usaha itu dilakukan apa adanya meniadakan arah tujuan yang tertentu. Dengan kata lain penulisan dilakukan netral tanpa esensi, tanpa fondasi, pada nilai tertentu. Belajar sejarah sepantasnya belajar pada teks sejarah tsb, tidak pada sejarah tanpa teks atau sejarah tanpa prinsip. Mungkinkah hal itu?

Dalam kaitan itu ada yang menarik dari Alex Inkles dan Laxwel (l951 :128) tentang sejarah demokrasi.

Terutama dalam hal uraian sikap demokratis dalam sejarah. Ia menggambarkan beberapa nilai demokrasi yang harus ada, yaitu (1) menerima kenyataan. Hal ini diartikan kesiapan untuk perubahan, (2) toleransi sikap ini dipahami sebagai kemampuan untuk bekerjasama orang lain, (3) waspada terhadap kekuasaan yang diartikan melawan kezaliman dan (4), kontrol emosi. Satu kemampuan untuk semua pendukung demokrasi siap dalam mengendalikan diri.

Pandangan di atas ini, agaknya pandangan sejarah yang menentang konsep sejarah yang netral yang bebas nilai. Bagi dia demokrasi tidak boleh disikapi takut perubahan, takut pada kekuasaan, menolak bekerjasama dengan pihak lain dan tanpa kontrol diri yang baik. Inilah karakteristik demokrasi yang harus ada.

Memperjelas karakter demokratis, kita bisa juga mengutip J Ensyk seorang psikolog yang membuat ikhtisar sikap konservatif dalam kekakuan dan kepicikan jiwa (lesser extent). Ia menyatakan ada dua yang penting.

Yaitu faktor pertama, kajian terori gejala konservatif.

Faktor ini muncul dengan indikasinya kekasaran seperti (1) materilistis diartikan sikap dengan orientasi kebendaan, (2) skeptis dalam makna curiga dan sangsi, (3) pesimistis, putus asa dan pasrah.

Lalu faktor kedua ada gejala empirik yang muncul dengan kelembutan. Indikasinya adalah religius percaya pada agama, (2) intelektual berpikir secara keilmuan, (3) idealis percaya pada perubahan yang lebih baik (4) optmis dalam arti penuh harapan.

Inilah dua ahli yang berpendapat bahwa pada dasarnya konsep demokrasi dilandasi oleh prinsip. Yaitu konsep kepribadian demokratis, dalam teori konservatif dan kajian empirik.

Pandangan bebas nilai dalam kajian sejarah memang Bersambung ke hal. 11

>>PANTUN MELAYU<<

Nasi aking makanan orang melarat Duduk sedekap, doa memanjat Enak rupanya jadi pejabat Biar korupsi, dera pun tidak didapat

Sebelum menggali buah bengkuang Galilah dulu buah ketari Sebelum mencari kesahalan orang Carilah dulu kesalahan sendiri

Beli kurma hari Selasa Dimakan bersama sangatlah asyik Awali semua pekerjaan kita Dengan segala niat yang baik

DUGAAN LPJ FIKTIF

PT MUP Gusur Kuburan dan Kejari Segera Perkampungan Suku Melayu Terbitkan Sprint Sampit, Melayu Pos Untuk dasar menindaklanjuti pemberitaan media yang beredar beberapa hari ini, terkait adanya indikasi laporan pertanggungjawaban (LPj) fiktif sehingga berpotensi merugikan negara atau daerah sebesar Rp 891 juta lebih oleh dua oknum pejabat di lingkungan Sekretariat Dae-

Pelalawan, Melayu Pos Kasus penggusuran kuburan dan lahan perkampungan seluas 68 ha yang dilakukan oleh PT Mitra Unggul Pusaka (MUP) terhadap ahliwaris Samsudin Suku Melayu Dusun Pangkalan Soman Desa Segati, Kecamatan Langgam sejak 13 tahun lalu mengalami kerugian sebesar 68 miliar rupiah.

Kanit II Diresrimsus Polda Riau AKP Safritan yang datang ke TKP melibatkan metrology dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pengukuran. Dan hasilnya sudah keluar peta Bersambung ke hal. 11

TIGA FRAKSI DPRD KOBAR

Tolak Kepemimpinan Ujang Iskandar dan Bambang P

PEKERJA/BURUH PT MUSIM MAS PERTANYAKAN ATURAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

DPC SBSI 1992 Kabupaten Pelalawan Buka Posko Pengaduan Pelalawan, Melayu Pos Ribuan pekerja/buruh PT Musim Mas mempertanyakan aturan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek.

Kepada Melayu Pos, ratusan pekerja/buruh mengaku telah menjadi korban tipu muslihat pada aturan Managemen PT MusimMas yang memaksimalkan biaya pengobatan bagi setiap pekerja/

buruh sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) bagi setiap tenaga kerja atau keluarganya yang mengalami sakit yang melebihi target tersebut maka dibebankan kepada pekerja/ buruh.

Seperti RG, salah seorang pekerja di PT Musim Mas yang dibebankan biaya perawatan anaknya hingga puluhan juta rupiah. Sementara RG tiap bulannya dipotong gajinya untuk iuran Jamsostek sebesar

HISTLEGEND

Rp 27.000/bulan. RG mengaku bahwa Poniman manajer PT Musim Mas memaksa RG untuk menanda tangani surat pengakuan bahwa gajinya bersedia dipotong tiap bulan untuk pembayaran kelebihan biaya pengobatan anaknya.

Dalam pemantauan Melayu Pos, ratusan pekerja telah menjadi korban penipuan PT Musim Mas terkait aturan Bersambung ke hal. 11

B

Pangkalan Bun, Melayu Pos Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kal-Teng) Subahagio ketika diwawancarai Melayu Pos usai sidang Paripurna dengan tegas mengatakan, sebagai

nyingsing, setelah beliau melakukan kewajibannya selaku orang muslim, terlihatlah oleh beliau cahaya terang misterius bersinar disebelah timur menjulang tinggi di angkasa.

Terdorong oleh perasaan ingin mengetahui tempat darimana cahaya terang misterius itu datang dan makna dari cahaya terang tersebut, maka timbullah niat dan itikad yang kuat di dalam sanubarinya dan mencari tempat

yang dimaksud. Seorang sahabatnya bernama Haji Datuk dipanggil dan diperintahkan supaya para hulubalang dan balatentaranya

pimpinan DPRD dia tidak pernah diberitahu baik secara lisan maupun tertulis masalah pelantikan Ujang Iskandar– Bambang Purwanto (Uji-BP).

“Sampai dengan pelaksanaan pelantikan, kami sebagai pimpinan DPRD tidak pernah Bersambung ke hal. 11

Foto : Ariy | MP

Rumah jabatan Bupati Kobar yang dibakar massa hanya meninggalkan sisa-sisa puing.

Oleh R Suryo Maulana

Legenda Baturraden aturraden merupakan salah satu tempat wisata terkenal yang berada di daerah Purwokerto. Obyek Wisata Baturraden menyimpan sebuah Cerita Legenda sebagai asal mula tempat tersebut bernama Baturraden Konon di Negara Rum, bertahta seorang Pangeran bernama Syekh Maulana Maghribi berasal dari Turki yang memeluk agama Islam dan dia adalah seorang ulama.

Pada waktu fajar me-

rah (Setda) Pemerintah Daerah (Pemda) Kotawaringin Timur (Kotim), pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampit masih menunggu laporan dari masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hal itu diungkapkan pelaksana tugas (Plt) Kejari Sampit, I Gede Gunawan WibisaBersambung ke hal. 11

Bagian: Pertama

menyiapkan armada dengan segala perlengkapannya untuk berlayar menuju kearah datangnya cahaya misterius tersebut.

Maka,berangkatlah si Pangeran bersama-sama dengan sahabatnya itu 298 (dengan dua ratus sembilan puluh delapan) orang pengikutnya mengarungi samudera menuju kearah terlihatnya cahaya itu memancar selama 40 malam.

Kemudian sampailah mereka di ujung timur sebuah pulau yang bernama dengan

Pulau Jawa. Adapun tempat dimana mereka membuang sauh dewasa ini terkenal dengan nama Pantai Gresik.

Meskipun mereka telah lama menempuh perjalanan penuh dengan berbagai kesulitan dan penderitaan serta menghadapi bermacam-macam marabahaya, mereka belum mencapai apa yang menjadi cita-cita atau tujuannya karena cahaya terang misterius tersebut tampak disebelah barat. Pada suatu waktu terlihat kembali cahaya Bersambung ke hal. 11

2

Opini

Sorot Langkah Nyata Membabat Koruptor Jauh Lebih Bermakna PEMBERANTASAN korupsi yang kerap dijadikan bahan pidato banyak petinggi negara tidak serta merta dapat menggambarkan perlakuan dan menurunkan prilaku korup. Sebab, para koruptor yang sudah terbiasa menjarah perekonomian negara tidak tidak takut dengan pidato yang terkesan hanya sebagai rektorika belaka. Terbukti dari hasil survey yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah memberantas korupsi terus menurun.

Banyak warga masyarakat yang tidak percayai lagi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius memberantas korupsi. Kecenderungan pandangan publik menilai penegakan hukum begitu buruk.Menurunnya persepsi publik itu juga berakibat pada anjloknya kepercayaan terhadap Partai Demokrat sebagai pendukung utama pemerintahan Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono.

Beberapa kasus besar yang diyakini sarat dengan aksi penjarahan uang negara sebagai faktor yang mempengaruhi survei itu. Diantaranya, kasus penggelontoran uang negara Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, pemberian cek pelawat dalam pemilihan petinggi Bank Indonesia, dan korupsi yang melilit mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Ini bisa menjadi pertanda yang amat jelas bila pemerintahan tidak sungguh-sungguh menegakkan hukum. Ketidakseriusan menegakkan hukum itu juga berarti tidak ada kesungguhan memberantas korupsi. Dua institusi pemerintah yang juga memiliki kewenangan memberantas korupsi, yakni kejaksaan dan Polri sejak beberapa tahun terakhir belum bisa memulihkan kepercayaan publik.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa jadi membuat kedua lembaga penegak hukum itu tidak lagi bergairah untuk ikut dalam upaya kolektif memerangi korupsi. Namun, KPK yang dibentuk karena tidak efektifnya kejaksaan dan kepolisian dalam memberantas korupsi.

Abraham Samad yang kini menakhodai KPK pernah berjanji di hadapan para wakil rakyat yang memilihnya dia menginginkan lembaga super itu membongkar kasuskasus korupsi besar. Untuk kasus-kasus besar itu, dia menyamakan seperti big fish. Tidak perlu bersusah payah mengartikan pernyataan itu.

Dengan posisinya sebagai ketua dan dibantu empat rekannya sebagai pimpinan KPK, banyak kalangan menaruh harapan besar bila lembaga yang mempunyai sederet kewenangan istimewa itu membongkar kasuskasus korupsi yang tergolong besar, termasuk di dalamnya jumlah uang negara yang dikorupsi.

Untuk kasus Century saja negara diyakini mengalami kerugian triliunan rupiah, tentu triliunan rupiah lagi uang negara sudah dirampok oleh para koruptor. Kasus-kasus mega korupsi di Indonesia yang berpredikat sebagai negara hukum memang tidak bisa diusut bila hanya mengandalkan satu lembaga saja. Kendati undang-undang mengistimewakan lembaga itu, tetap saja institusi itu kehabisan daya bila tidak ada sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Pembina: Mas’ud HMN, KRT. Heru Ansori, SH.MM Penasehat: Edigia, Gusti Bellaprisia, E. PGLK. Andanu, Jurik, Ucok Purba Penasehat Hukum: Junaedi Tarigan, SH, MH, Rida Ista Sitepu, SH. Pemimpin Umum/Pemred/Penanggung Jawab: Raden Barus Pemimpin Perusahaan: Sinton Sitepu Wakil Pemimpin Perusahaan: Fritz Bobby Barus, SE Sekretaris Perusahaan: Sakilah Manajer Iklan: Ikhwan, SH Manajer Pemasaran: FA. Sembiring Disain Grafis: EdWin’d, Romario Barus Litbang: Rahmat Sinulingga Dewan Redaksi: Raden Barus, Cristian Samuel HS., Sinton Sitepu Staf Redaksi: Aceng Eris, Sip, Asep Soepandi, Bisner PS, Hotman S, Maman Suryana, Wasnadi S, Anwar Kirap, Dani Hamdani, Agustina Hendra, Bona S, Priatna, Mareden Manulang, J. Silaban, N, Jonny Simanjuntak, Irmadi, Julisman, Yunus, Asrin Daulai, Sutarmin, Syafrizal, Julimar Indra, Krisman Naibaho, Kinkin, Rezali, Mamat Sutardi, Kressa Maulana, Sopian Mustafa, Dani Hendi B, Tamidi Nurajaya, Tarman Waruwu, Bahagia Purba, Liston Gurning, Darman, Sudarno, Albert H, Rihcad S, Sarjo Pranoto, Afrizal, Afdhal Zuhri, Terkelin SM, Bachtiar, Adi Wira S Meliala, Tombang Tambunan, Sutan Lumumba, Kayat Sudrajat, Eko Priyanto, Robinson Manulang, Kalaus, Joni Sapari, Didin, Ujang, Dudi, Farmi Alfikris, Sardi, Rozali, Adang Sukiman, Rahmat, Andi Putra, Rasyun, Firnando, Samsin, Adi Surya Wijaya, M Suran, Zainal Abidin, Muhammad Hasan, Dedi Kurniawan, Robet Sulun, Hery Hartono, Hasan Sobri, Syahsinan Aryanto, S Priyadi, Eri Waruwu, Rizki Putra Utama, SH, Umar T, Eppendi, Umar T, Jamjami Sp, Alo Bango, Hotman Bin Jon, Mia Anggreini, Rusmantio, Martin Zai, Majid, Martinus Siki, Marihot Siregar, Sartiman, Zainudin, Hendra Saputra, Refranto Lamer N, SH, Ir Ustan H Manurung, Rahman Liandi, SE, Joni Julianto, Aperius Laila, Banua L Toruan, Luhut L Toruan, Ebenezer, Gopok Sibagariang, Abdul Rahman, SH, P Roni NB, Daulat Tambunan, Abdul Rachman, Dedi Suryadi, Jatiman Sitanggang, Ropinus Bangun, M Suwarso, Tengku Syuib, Efendi Siregar, Jumino, Supriyatno, Fanti Zega, Darwin, Dedi Haryono, Wanhot Manalu, Ujang ST Perpatih, Al Umri, Hermanto K Nihin, Muhlis, Ismail Azri, Murad Durya, Ilmiawan, Indah Ambarwati, M Zandri, Fahri, Sudirman, Sie You Ho, Hermansyah ZN, Anggiat B Sitorus, Januari Berutu, Prayudi Indra Purnama, Zainal, Asep AS, Darul Khairi, Tanwir Abdul Rahman, Zainal Efendi, Andi Usman, Edi Muryanto, Suriyana, Nasarudin Tarigan, Aceng F, Ahmad Rudini, Widodo ST, Budi Santoso, Sutanto, M Arsad Kaban, Berlin Lase, Amrullah, Hodly Simanungkalit.

TARIF IKLAN : Iklan Baris Rp. 5.000,-/baris (minimal 3 baris, maks. 10 baris) 1 hal. Rp. 15.000.000 (FC); Rp. 10.000.000,- (BW); 1/2 hal. Rp. 7.500.000,(FC); 5.000.000,- (BW); 1/4 hal. Rp. 3.750.000,- (FC); Rp. 2.500.000,- (BW); 1/8 hal. Rp. 1.875.000,- (FC); Rp. 1.250.000,- (BW); 1/16 hal. Rp. 937.500,(FC); Rp. 625.000,- (BW); 1/32 hal. Rp. 468.750,- (FC); Rp. 312.500,- (BW)

DITERBITKAN OLEH: PT. Transparan Media Berkat Sejahtera ALAMAT REDAKSI / TATA USAHA / IKLAN: Gd. Dewan Pers Lt. III Jl. Kebon Sirih No. 32 - 34 Jakarta 10110 Telp.: (021) 98333068; 34830839 Fax : (021) 34830839 Email: melayu_post@yahoo.co.id Isi diluar tanggung jawab percetakan NPWP: 17.902.030.0-27.000 Rekening : Bank BRI Cabang/Unit Senen No. Acc : 3247-01-004181-53-4 Bank BCA KCP Atrium Senen No. Acc : 6850183994 Atas Nama : Raden Barus Redaksi menerima naskah/artikel. Naskah/Artikel yang masuk menjadi milik Redaksi.

Semua Wartawan SKU Melayu Pos terdaftar dalam boks redaksi dan dibekali kartu tanda pengenal.

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

Anwar Ibrahim Menang Lagi di Pengadilan Malaysia Anwar Ibrahim menang lagi di Pengadilan Malaysia, dengan menyatakan keputusan tidak bersalah dan bebas dari tuduhan.

Keberhasilan Dato Anwar Ibrahim di Pengadilan Malaysia hari Senin 9 Januari yang lalu merupakan sukses babak ke-2 sesudah selang 10 bulan lamanya. Pada 10 Maret 2011 masalah yang sama juga dituduhkan kepadanya, namun dimenangkan Anwar.

Tetapi apakah Mahkamah Agung Oleh Mas‘ud HMN keputusan itu sudah akan berjalan lama merupakan final di mengingat alasan Mahkamah Agung? Atau ada bukti untuk menyeret Anwar Ibrahim untuk lain yang akan dimunculkan? Apa dihukum nasih ada alasan lain seperti, kira-kira pengaruh terhadap politik di pengakuan, laporan pihak yang Malaysia? Kasus ini bisa dilihat dari mengadukan.

Seperti yang persfektif berikut. bersangkutan yaitu Saiful sebagai Pertama, persfektif pengadilan. terkait dengan kasus Sadomi tsb bisa Sidang Pengadilan Malaysia 9 Januari mengadukan keputusan dalam tempo 2012 baru lalu sekali lagi memutuskan 10 (sepuluh) hari. pembebasan Anwar Ibrahim dari Pada kongritnya, Anwar Ibrahim dakwaan. Alasan karena faktor baru bisa menyisihkan dua dari alasan teknikal bukti DNA—istilah hukum yang diajukan. Selanjutnya masih ada di Malaysia terhadap kecocokan sekurang-kurangnya satu alasan lain darah—yang diajukan pendakwa oleh yang harus dimenangkan Anwar Mahkamah dinyatakan tidak kukuh Ibrahim, yaitu pesakitan tidak (invalid). Karena demikian Mahkamah menerima keputusan dan minta bandmembebaskan Anwar Ibrahim dari ing untuk keadilan. tuduhan dan dinyatakan tidak Dengan demikian persoalan bersalah.

Anwar Ibrahim di Mahkamah belum Hal itu juga serupa pada sidang selesai. Dengan kata lain sudah selesai pengadilan 10 Maret 2011 sudah 2 sidang, dan masih menunggu sidang memutuskan bahwa bukti yang lainnya. Perkaran berikutnya sedang diajukan untuk menyeret Anwar menunggu.

Ibrahim sebagai melakukan Yang menarik apa implikasi perbuatan sadomi, dinyatakan tidak politik dari kasus pengadilan tersebut, sah (illegal). Oleh karena itu, bukti jika ada, seberapa jauh dampaknya tersebut ditolak oleh Mahkamah pada perimbangan politik kini, serta Agung dan tidak dapat dijadikan apa yang akan terjadi. alasan dalam perkara. Ini merupakan Secara umum pengaruhnya tidak masalah pengadilan dan sistem nampak dengan nyata. Mengingat hukum Malaysia. bahwa keadaan politik Malaysia kini Kedua, persfektif politik. Memang stabil, terus berjalan mencari bentuk proses perkara mantan Wakil Perdana yang baru, yaitu di satu pihak Barisan Menteri era Mahathir Mohammad Nasional (BN) sebagai golongan tersebut berlangsung selama 20 tahun, berkuasa semakin menyempurnakan yang telah menyeret perhatian cukup kehadirannya dengan kebijakan banyak rakyat Malaysia, termasuk strategis. pula menyita energi kekuatan politik Hal ini dapat dilihat dari segi yang ada. Oleh karena itu diharapkan pembangunan ekonomi kini BN perkara tersebut dapat diputuskan mengusung persamaan hak warga dalam masa yang tidak berlama-lama. dalam berusaha tanpa pengecualian.

Namun demikian akankah hal itu Hal yang berbeda pada kebijakan terjadi? Jawabanyanya adalah tidak! sebelumnya yang memberi peluang Pengadilan yang dilaksanakan kepada penduduk pribumi.

Pendek kata, pemerintah Malaysia di bawah pimpinaan Perdana Menteri Najib Razak telah secara sungguh-sungguh berusaha untuk meamajukan negeri khususnya pada bidang ekonomi.

Tetapi di lain pihak, kalangan oposisi Malaysia yang dipimpin Dato Anwar Ibrahim mengusung sisi lain untuk Malaysia masa depan. Oposisi seperti sudah sering dinyatakan Anwar Ibrahim perlu perubahan dengan kebebasan dan adil.

Ini didukung oleh Pimpinan Democrat Action Party (DAP).

Misalnya ucapan Lit Kiet Sing bahwa sistem kebijakan yang adil harus dilakukan pemerintah dalam kontrak proyek besar.

“Bagi banyak rakyat Malaysia menaruh harapan pada perubahan,” katanya (Melayu Pos 15/3/2011).

Di atas semua itu, kesimpulan Mahkamah Agung menolak bukti perkara, kemudian bukti DBA tidak kukuh (invalid) belum berarti pengadilan bagi Anwar Ibrahim sudah selesai. Masih ada alasan lain yang diperiksa untuk sampai pada keputusan final. Adapun dampaknya kepada situasi politik dalam arti hubungan oposisi dan Barisan Nasional sangat berpengaruh.

Karena pemilihan raya sudah dekat, selambat-lambatnya 2013.

Masing-masing pihak terus memperjuangkan konsep mereka untuk sampai menjadi keyakinan politik bagi rakyat Malaysia sendiri.

Hal ini tentu saja penting menentukan Malaysia yang maju di masa depan. *)Penulis adalah Dosen Uneversitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, Mobile +6282110968649 e-mail: masud_hmn@yahoo.com

Utang Regulasi Lingkungan Banyak instrumen pengelolaan lingkungan baru termaktub dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdiri atas 127 pasal, yang membuatnya berbeda dengan UU sebelumnya, yakni UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (52 pasal).

Ataupun UU lingkungan yang pertama, yaitu UU No. 4/1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (24 pasal).

DARI sisi jumlah pasal saja, UU No. 32/2009 berlipat dua dibandingkan dengan UU No 23/1997. Undangundangan baru ini memuat kesatuan manajemen yang utuh dalam pengelolaan lingkungan yang mencakup: a) perencanaan, b) pemanfaatan, c) pengendalian, d) pemeliharaan, e) pengawasan, dan f) penegakan hukum.

Selain itu hal-hal berikut ini hanya termaktub pada UU No. 32/2009, yakni: Ketentuan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Grand Design pengelolaan lingkungan, Instrumen baru pengelolaan lingkungan, Sanksi hukum berlaku untuk semua pemangku kepentingan, seperti: praktisi industri, pemerintah, masyarakat, pakar lingkungan, Sanksi hukum lebih garang dan lebih tegas.

Beberapa ketentuan yang tertera dalam UU ini nuansanya sangat jauh melompat ke depan jika dikomparasikan dengan kondisi nyata lingkungan kita saat ini. Bahkan, dianggap cukup revolusioner oleh berbagai kalangan. Perangkat pengelolaan yang konvensional saja, seperti amdal, baku mutu lingkungan, dan kriteria baku kerusakan lingkungan, belum begitu tegap diterapkan.

Pemerintah lebih mengetengahkan pendekatan persuasif ketimbang represif, dengan selalu menerbitkan peraturan kompromistik. Padahal ketidakpatuhan pada perangkat konvensional tersebut sudah bisa dijadikan alat bukti untuk mendakwa praktisi industri yang abai atau mangkir dalam pengelolaan lingkungan.

Undang-undang baru ini membebani lagi dengan sistem dan perangkat pengelolaan anyar (analisis risiko, instrumen ekonomi lingkungan, dsb.), yang kiranya untuk

kondisi sosialOleh Hefni e k o n o m i budaya bangsa kita saat ini masih belum cukup kompatibel dan terlalu dini untuk menerima model pengelolaan lingkungan, yang telah banyak diaplikasikan di negara maju.

Selama dua tahun berlakunya UU No. 32/2009, belum ada satu pun peraturan pemerintah (PP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang merupakan penjabaran dari pasal-pasal UU tersebut. Padahal. Pasal 126 secara gamblang mengamanatkan bahwa peraturan pelaksanaan ditetapkan pal-

hidup; 2) dana penanggulangan pencemaran atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; 3) dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Pada sisi Instrumen Insentif dan Disinsentif, regulasi yang mesti dibentuk adalah: 1) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; 2) penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; 3) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; 4) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah atau emisi; 5) pengembangan

Effendi

Jika mekanisme instrumen ekonomi lingkungan ini kelak diadopsi sepenuhnya, tanpa konsiderasi yang komprehensif dan cermat, niscaya industri yang berbasis sumberdaya alam, mungkin akan menjadi kurang atau bahkan tidak kompetetif lagi ing lama satu tahun sejak UU ini diberlakukan (3 Oktober 2009).

Total terdapat 25 pasal baru dalam UU No 32/2009 yang perlu penjabaran lanjutan, dan menjadi tupoksinya KLH. Pasal-pasal tersebut memerlukan interpretasi dalam bentuk peraturan pemerintah (17 pasal), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (2 pasal), dan peraturan perundanganundangan (3 pasal) yang tak secara tegas disebutkan jenis peraturan apa.

Pada Pasal 42 dan 43 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, pemerintah diharuskan memformulasikan hal berikut: a) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, b) Pendanaan lingkungan hidup, dan c) Insentif atau disinsentif.

Selanjutnya, dalam Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Ekonomi diharuskan membuat: neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup, mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah, dan internalisasi biaya lingkungan hidup.

Pada Instrumen Pendanaan Lingkungan diwa-jibkan membuat: 1) dana jaminan pemu-lihan lingkungan

sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; 6) pengembangan asuransi lingkungan hidup; 7) pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup, 8) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk mengakomodir instrumen ekonomi lingkungan ini. Belum lagi pasal lainnya. Kalau dicermati inti dari PR tersebut, sebetulnya adalah manifestasi dari dua kelompok utama paradigma kompensasi terhadap lingkungan yakni: “payment for environmental services” (pembayaran fungsi dan jasa lingkungan) dan polluters must pay principle (prinsip pencemar membayar).

Pada diskursus ini, pemahaman akan valuasi ekonomi sumberdaya (resource economic valuation) dan deep ecology akan melakoni peran sentralnya. Karena fungsi dan jasa lingkungan dari suatu sistem ekologi mesti dikuantifikasi dengan nilai rupiah. REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) adalah analog dari penerapan mekanisme prinsip pencemar membayar.

Jika mekanisme instrumen ekonomi lingkungan ini kelak diadopsi sepenuhnya, tanpa konsiderasi yang

komprehensif dan cermat, niscaya industri yang berbasis sumberdaya alam, mungkin akan menjadi kurang atau bahkan tidak kompetetif lagi.

Karena industri semacam ini harus membayar kompensasi fungsi dan jasa lingkungan yang terganggu akibat pengoperasian industri. Selain itu, setiap satuan volume limbah padat, cair, dan gas yang dihasilkan juga harus dikompensasi karena terikat dengan kewajiban pencemar membayar.

Kedua prinsip inilah yang mengenyahkan industri yang dianggap usang (late industry) dari Eropah Barat, Amerika Utara, dan Jepang.

Industri tekstil salah satu contoh late industry yang sudah tak lagi bercokol di negara industri maju.

Kalau industri ini dioperasikan disana maka harga produknya akan menjadi mahal, karena harus mengintegrasikan fungsi dan jasa lingkungan serta limbah menjadi bagian dari modal. Industri demikian direlokasi ke negara berkembang.

Manakala sudah menjadi pasal dalam UU, maka kita berkewajiban untuk mentaatinya. Sementara itu, relatif lemahnya perangkat keahlian (expertise), kurangnya sumberdaya manusia yang paham akan instrumen baru, atmosfir industri yang belum begitu kondusif untuk taat, dan belum terbentuknya unit di KLH yang menangani beberapa instrumen baru tersebut, serta keperluan untuk membuka lapangan kerja dari sektor industri selebar-lebarnya, ditenggarai bisa menjadi kendala dalam penerapan ketentuan baru dalam UU lingkungan tersebut.

Penjabaran lebih rinci terhadap pasal UU dimaksudkan untuk memberi arahan dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan seperti: praktisi usaha, birokrat, masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan, konsultan lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dsb, dalam mentaati ketentuan pengelolaan lingkungan.

Selain itu juga ditujukan untuk menutup ruang manipulatif terhadap pasal-pasal yang dianggap plastis dan dengan mudah dapat diplintir maknanya oleh para manipulator hukum bagi membela para aktor pendegradasi lingkungan dan penguras sumberdaya alam secara tak sinambung.

Mengingat belum adanya realisasi peraturan yang diterbitkan oleh KLH dalam rangka penjabaran pasal-pasal baru pada UU No. 32/ 2009 hingga penghujung 2011, maka tahun 2012 ini akan menjadi tahun hectic (sangat sibuk) bagi KLH dalam merealisasikan amanah peraturan yang harus segera dituntaskan tersebut dan menjadi utang regulasi yang mesti dilunasi.

Pemprov Tak Mampu Selesaikan Persoalan Jakarta Jakarta, Melayu Pos Pergerakan Restorasi Jakarta (Praja) sebagai salah satu Organisasi Masyarakat Partai Nasional Demokrat (NasDem), menilai pemprov Jakarta tidak mampu menyelesaikian persoalan Ibu Kota.

Melalui Ketua umum Praja Armyn Gultom menyatakan, persoalan yang kerap melanda kota Jakarta karena ketidakpedulian Pemprov Jakarta. Menurutnya, persoalan Jakarta dari dulu sampai saat

ini sama, yakni, banjir, macet, sampah dan kriminalitas.

“Masalah tersebut tidak selesai dan terus berulang bukan karena Gubernur yang ada tidak mengetahui solusinya, namun lebih karena

gubernur sering tersandera kepentingan politik, utang politik dan mafia ekonomi politik,” katanya.

Dijelaskannya, kondisi Jakarta saat ini amat memprihatinkan. Jakarta menjadi kota yang kehilangan identitas dengan fasilitas sosial dan pelayanan yang begitu buruk.

“Faktanya kita menghirup udara kota Jakarta yang saat ini berada pada urutan ke tiga

terburuk ketiga di dunia setelah Meksiko dan Panama,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Praja baru melantik pengurus di enam DPD Kotamadya, 44 DPC Kecamatan dan 267 DPRt Kelurahan. ”Dengan dilantiknya enam DPD Kotamadya Jakarta, diharapkan dapat melakukan perubahan kota Jakarta,” harapnya.

Pelantikan kepengurusan

terdapat di enam perwakilan DPD yakni Kotamadya Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu.

Acara pelantikan pengurus Praja ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan Praja dan Partai Nasdem, salah satunya Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Praja Diflaizal Zen Koto. Ic/Mp

KABID KOMINFO PUBLIK, ERWIN SURIANA:

Waspada Aliran Sesat!

Foto: Gur | MP

Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat Achmad langsung memimpin razia di Terminal Bus Senen.

Sudin Dishub Jakpus Tindak Puluhan Kendaraan Jakarta, Melayu Pos Dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan raya dan pengguna jasa angkutan, Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Pusat mengadakan razia gabungan, razia gabungan ini merupakan kegiatan yang selalu rutin dilakukan. Dalam razia gabungan yang diadakan pada hari Selasa (10/01) kali ini melibatkan 20 personil petugas dan alhasil puluhan kendaraan roda dua dan roda empat berhasil ditindak.

Razia gabungan yang melibatkan instansi terkait seperti dari Polisi lalu lintas, TNI (Garnisun) serta dari petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat sendiri. Dari puluhan kendaraan yang ditindak, sebanyak 45 kendaraan merupakan jenis angkutan umum yang ditindak oleh petugas gabungan di Terminal Senen, sedangkan sebanyak 37 kendaraan lainnya berhasil dirazia saat sterilisasi dilakukan

petugas di lintasan bus Trans Jakarta di kawasan Jl Senen Raya.

Dari 45 angkutan umum yang berhasil ditindak, 30 di antaranya ditilang karena parkir sembarangan, 5 kendaraan digembok, serta 10 angkutan umum ditilang karena sopir tidak pakai seragam dan tidak memiliki identitas lengkap.

Sementara 37 kendaraan lainnya ditilang karena menyerobot masuk ke jalur bus way Trans Jakarta, kendaraan yang tertangkap basah 4 diantaranya adalah merupakan kendaraan dinas TNI. Dengan adanya razia gabungan rutin ini, tentunya kita berharap senantiasa menimbulkan kesadaran masyarakat agar berlalu lintas yang semakin tertib, mematuhi rambu larangan parkir, dan memarkirkan kendaraan di lokasi yang telah disediakan agar tidak mengganggu kepentingan umum yang berdampak kemacetan. Gur

ASPAL DI JL SUDIRMAN TAK RATA

Sudin PU Salahkan Hujan Jakarta, Melayu Pos Banyak pengendara sepeda motor yang menjadi korban akibat tidak ratanya aspal bekas galian perbaikan gorong-gorong dan saluran air di sepanjang jalan Sudirman.

Hujan yang terus mengguyur Jakarta menjadi kendala dalam perbaikan aspal di jalan tersebut.

“Hujan yang turun memang menjadi kendala paling berat, yang dihadapi saat melakukan pemadatan jalan dan pengaspalan. Karena, kalau hujan terus, aspalnya nggak akan nempel,” kata Kepala Sudin PU Jakarta Pusat, Herning Wahyuningsih.

Herning mengatakan pihaknya terus berusaha mengembalikan kondisi jalan seperti semula dengan melakukan perataan dan pengas-

palan di titik-titik jalan yang rusak itu. Namun, katanya, tidak dapat dipungkiri, hujan yang mengguyur Jakarta setiap hari menjadi salah satu kendala. “Kalau sudah begitu, jadinya pekerjaan kami hentikan,” tambahnya.

Herning menambahkan, setiap harinya ada sekitar 30 pekerja yang melakukan pekerjaan perataan tersebut.

Usaha pekerja juga menurutnya tidak main-main, karena mereka bekerja sejak malam sampai subuh.”Mereka kerja dari pukul 22.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB,” katanya.

Herning pun meminta maaf atas ketidaknyamanan ini kepada semua pengendara. Dia berjanji kondisi ini tidak akan berlangsung lama.

Dtk/Mp

Bogor, Melayu Pos Negara Islam Indonesia (NII) merupakan aliran yang dianggap sesat dan tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam. Maka wajar aliran NII dianggap banyak meresahkan masyarakat, terlebih para orang tua merasa khawatir akan keselamatan anaknya yang rawan dijadikan sasaran empuk aliran tersebut, karena semakin hari semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak salah satunya dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor. Seperti yang diungkapkan, Erwin Suriana, Kepala Bidang Komunikasi dan

Informasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Bogor, pihaknya menerima radiogram dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat (Jabar) yang isinya setiap daerah diharapkan mengantisipasi ajaran NII. Menurut Erwin pihaknya akan melakukan musyawarah dalam menanggapi adanya aliran sesat tersebut. ”Diskominfo akan melakukan musyawarah pimpinan daerah untuk menentukan langkah selanjutnya. Sebab, bukan hanya NII saja yang perlu ditindak, tapi segala aliran sesat lainnya juga harus diberantas,” ungkapnya.

Masih menurutnya, langkah yang paling memungkinkan diambil oleh Disko-

minfo, adalah sosialisasi langsung ke sekolah maupun perguruan tinggi, tetapi tetap menunggu situasi berikutnya.

Pihaknya mengharapkan keluarga, alim ulama dan guru, bertanggung jawab terhadap siswa ataupun mahasiswa yang cenderung mudah terpengaruh aliran sesat ini.

Mengenai siapa yang paling bertanggung jawab, Erwin belum bisa mengatakan siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. “Ketegasan dari pemerintah pusat belum ada, sehingga sulit menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Kami juga menunggu bagaimana langkah yang diambil pemerintah pusat berikutnya,” tutup Erwin. Asep/Tinus

Proyek Kalibaru Masih Terkendala Jakarta, Melayu Pos Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi), Hatta Rajasa pada 2 Januari 2012, menunjuk PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) sebagai pelaksana proyek terminal petikemas Kalibaru Utara, Tanjung Priok, belum kuat. PT Pelindo II hingga kini belum menerima surat resmi untuk penunjukan tersebut.

Padahal, agar pelabuhan tersebut bisa beroperasi tahun 2014 seperti ditargetkan pemerintah, Pelindo II perlu segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Surat resmi tersebut penting bagi Pelindo untuk melangkah lebih lanjut.

“Belum ada surat resmi dan kami juga belum melakukan persiapan apapun,” kata

Sekretaris perusahaan Pelindo II, Rima Novianti, pekan kemarin.

Tempat terpisah, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Leon Muhammad, proyek kalibaru ini bukan satu kesatuan, melainkan terpisah yaitu antara pembangunan terminal petikemas serta pembangunan jembatan dan pengerukan. Kementerian Perhubungan sendiri sudah mengajukan dana sebesar Rp 3 triliun untuk proyek jembatan dan pengerukan ini.

“Sampai saat ini permintaan kami belum ada jawaban. Kalau dana sudah ada berlanjut ke tender,” ujar Leon. “Seandainya Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan dana tidak ada, maka tim asisten yang terdiri

dari Menteri Perhubungan (Menhub), Menko Perekonomian, Badan Perencanaan dana Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan kembali mencari jalan keluar. Bentuknya bisa berupa peraturan presiden yang menunjuk langsung BUMN tertentu,” tambahnya lagi.

Sebelumnya, RJ Lino, Direktur Utama Pelindo II, pernah menyatakan bahwa pihaknya sangat yakin bisa melaksanakan pembangunan proyek Kalibaru. Tak cuma pembangunan terminal saja tapi juga jembatan penghubung. Rencananya, Pelindo II juga akan menggandeng mitra strategis, salah satunya adalah Maersk Line. Kalaus

Tantowi Yahya Terus Lakukan Konsolidasi kepada Masyarakat Jakarta, Melayu Pos Anggota DPR Tantowi Yahya tidak khawatir dengan beberapa saingannya di Partai Golkar untuk maju ke DKI-1 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta.

Menurutnya, sampai saat ini Partai Golkar masih melakukan survei untuk menetapkan salah satu dari empat yang disebut-sebut untuk maju ke Pemilukada Jakarta.

“Masih disurvei semua, ada empat calon dan nanti diputuskan satu orang untuk maju,” kata Tantowi.

Namun demikian, Tantowi tetap optimis menjadi norang nomor satu di Ibu Kota. Sampai saat ini, lanjutnya,

Anggota DPR Tantowi Yahya

pihaknya masih terus melakukan konsolidasi ke warga Jakarta. “Saya jalan terus, saya optimis. Tim kita terus lakukan komunikasi dan konsolidasi kepada masyarakat Jakarta,” jelasnya.

Munculnya nama Fadel

Muhammad, tak membuat Tantowi gentar. Menurutnya, semua memiliki kesempatan yang sama. “Mengenai masuknya Fadel tidak masalah, nantikan hasil survei partai yang menentukan siapa yang layak untuk maju,” ucapnya.

Namun, hingga saat ini mantan artis kondang itu belum mau membicarakan siapa pendampingnya di Pemilukada nanti. Mengenai nama Prijanto yang kerap disebut mendampinginya, dibantahnya dengan tegas.

“Belum ada, mengenai Prijanto kita belum ada komitmen apa-apa. Soal itu nanti setelah hasil survei baru kita bicara pendamping,” jelasnya. Ic/Mp

Sekda Pimpin Apel Pagi di lingkungan BPBD Kabupaten Bogor Bogor, Melayu Pos Apel pagi merupakan tugas pertama yang harus dilakukan setiap hari, dan harus pula dimaknai sebagai tindakan manajerial awal dalam rangka konsolidasi, evaluasi, informasi serta instruksi awal pimpinan. Penegasan itu diungkapkan Sekda Kabupaten Bogor Hj Nurhayanti, dihadapan segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, saat memimpin apel pagi sekaligus dalam rangka memperingati satu tahun hari jadi BPBD Kabupaten Bogor,

3

Serumpun

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

yang berlangsung Rabu, (11/ 1) lalu.

“Tingkatkan terus kinerja secara optimal, tidak ada alasan baru satu tahun, kata kuncinya adalah tanggungjawab, disiplin dan loyalitas, serta melakukan evaluasi komprehensif tentang perjalanan tahun pertama sebagai modal dasar untuk peningkatan dalam berbagai hal, dan jangan pernah membiasakan menunda pekerjaan, karena di DPBD Kabupaten Bogor tidak ada tempat bagi pegawai atau relawan yang malas, suka mengeluh dan saling menyalahkan,” tegas Hj Nurhayanti.

“Seperti yang pernah diungkapkan saya pada awal tahun 2011 lalu, bekerjalah dengan enak, tapi jangan seenaknya”. Pernyataan tersebut, lanjut Hj Nurhayanti, dikandung maksud mengingat bencana tidak pernah mengenal waktu. Untuk itulah, DPBD harus menentukan jati diri sebagai SKPD yang cepat dan tepat dalam bertindak, namun selalu dalam koridor aturan.

Lebih lanjut Hj Nurhayanti juga mengungkapkan bahwa, tahun 2012 merupakan tahun penguatan kapasitas DPBD Kabupaten Bogor untuk

berbuat lebih baik lagi, terlebih Pemkab Bogor telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai DPBD dalam bentuk tambahan penghasilan risiko kerja. Oleh karena itu, katanya, hal ini patut disyukuri sebagai bentuk perhatian dari pemerintah daerah atas dedikasi, loyalitas dan prestasi kerja DPBD. “Tingkatkan terus harmonisasi dan sinergitas baik diinternal maupun eksternal, serta menjaga nama baik DPBD dan Pemkab Bogor, terlebih dalam sejarah pemerintahan Indonesia, BPBD merupakan satu-

satunya SKPD yang secara exofficio langsung dipimpin Sekda,” tegas Hj Nurhayanti.

Khusus untuk pemadam kebakaran dan relawan TRC (Tim Reaksi Cepat-red), tambah Hj Nurhayanti, saya sampaikan terima kasih atas pengabdiannya selama ini, dan terus tingkatkan disiplin, pengetahuan maupun keterampilan serta sesegera mungkin untuk dapat menyelesaikan kampung sirnagalih dan kampung panggeleseran serta kampung Cibugis yang mengalami bencana pergeseran tanah.

Asep/Tinus

Lintas Metro Kabid Humas Bertanggung Jawab Membangun Citra PMJ JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Untung S. Rajab meminta agar kepolisian terus membangun citra yang terbaik di mata masyarakat. Karena itu, dirinya meminta kepada Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya untuk bertanggung jawab membangun citra kepolisian di masyarakat.

Sementara itu posisi Kabid Humas Polda Metro Jaya saat ini telah diserah terimakan dari Kombes Pol. Baharudin Djafar ke Kombes Pol. Rikwanto. “Posisi Kabid Humas mempunyai tanggung jawab dalam pencitraan Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Untuk menciptakan hal itu, Kabid Humas harus menjadi partner antara kepolisian dengan masyarakat melalui pemberitaan dan informasi yang disampaikan melalui media massa, seperti media elektronik maupun media cetak dan online.

“Posisi Kabid Humas harus ditumbuhkembangkan tidak hanya mengedepankan kemampuan intelektual saja, namun juga faktor penampilannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Kombespol Rikwanto menggantikan Kombespol Baharudin Djafar sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/ 2432/XII/2011 tertanggal 20 Desember 2011.

Rikwanto tercatat berasal dari Widyaiswara Muda Sespim Polri, sementara Baharudin Djafar menjadi perwira menengah Polda Metro Jaya yang akan mengikuti persiapan Sekolah Perwira Tinggi (Sespati). Krisman/Kalaus

Masyarakat Desa Karya Mekar Dambakan Jalan Dibangun BOGOR - Sepanjang 4000 meter jalan tembus dari Desa Karya Mekar, Kecamatan Cariu ke Desa Tanjungrasa, Kecamatan Pasir Tanjung dari dulu sampai sekarang belum pernah dibangun. Apalagi dari kampung Legok Jambu sampai Ciekel masih tanah merah. Sedangkan komunikasi antar desa penting sekali dan yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Ketika berbincang-bincang dengan Kades Karya Mekar, Jaji, di ruang kerjanya mengatakan, warga sangat menginginkan jalan tembus ke Desa Tanjungrasa segera di- Jaji Kades Karya Mekar bangun mengingat transportasi dan komunikasi tidak lancar.

“Maka dengan itu saya selaku Kades Karya Mekar atas nama warga memohon kepada Bapak Bupati Bogor untuk segera membangun jalan tersebut,” kata Kades Jaji. Kin

Polsek Ukui Tangkap Pengedar Sabu-sabu UKUI - Polsek Ukui berhasil menangkap dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Sebelumnya, Kapolsek Ukui AKP Maison, SH beserta jajaran Polsek Ukui sudah lama mengincar dua pelaku tersebut.

Dua pengedar sabu-sabu tersebut ditangkap saat akan menjual barang haram tersebut ke pemakai di Simpang Lembah Subur dan di Pasar Ukui, Senin malam (19/12) dan (20/12). Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti 5 gram sabu-sabu senilai Rp 12 juta serta uang Rp 900.000.

Kapolsek Ukui AKP Maison, SH kepada Melayu Pos mengatakan, pelaku Heri umur 30 tahun asal Sumbar dan Dapit 30 tahun asal Rimbo Bujang Jambi kini sudah ditahan di Mapolsek Ukui untuk penyidikan lebih lanjut.

“Penangkapan yang dilakukan aparat Polsek Ukui saya pimpin sendiri,” ujar AKP Maison SH. Menurut Maison, penangkapan ini berhasil berkat dukungan masyarakat AKP Maison, SH Ukui.

Kapolsek Ukui Kapolsek Ukui berharab kepada masarakat agar menjaga keamanan di masingmasing desa. Dan jika ada orang yang tidak dikenal diduga mengedar narkoba dan makai narkoba mohon segera dikomunikasikan ke pihak Polsek Ukui.

“Kami beserta jajaran Polsek Ukui 24 jam siap melayani masyarakat dan sebagai pelayan masyarakat Kecamatan Ukui. Narkoba sangat membahayakan kita semua masyarakat dan pemerintah,” ujar Kapolsek Ukui AKP Maison, SH. Andus

Kades Selawangi dan Warganya Kerja Bakti BOGOR - Dalam rangka meningkatkan sarana pembangunan infrastruktur guna lancarnya transportasi dan komunikasi serta roda perekonomian masyarakat, setiap hari Senin dan Jumat, Jukardi, Kades Selawangi, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, dengan warganya mengadakan kegiatan kerja bakti memperbaiki dan memperlebar jalan dari Dusun Nyencle sampai Dusun Batu Ruyut sepanjang 2000 meter dan lebar dari 4 meter menjadi 8 meter dengan menggunakan alat tradisional.

Menurut Kades Selawangi, Jukardi, ketika ditemui di lokasi, antusias masyarakat Dusun Batu Ruyuk yang ingin memiliki jalan yang layak cukup tinggi tidak kurang dari 40 orang yang dipimpin oleh RT-nya masing-masing dan didampingi oleh Babinsa Serka Asep serta Ketua BPD Asep.

“Dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian warga, apalagi jalan tersebut sebagai jalan poros tengah di mana menurut rencana April 2012 akan dibangun sampai betonisasi,” tandas Kades Jukardi penuh harapan.

Kin

4 Singkat Metro Kapolda Kekurangan Personel Amankan DKI JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab mengakui pihaknya kekurangan personil untuk mengendalikan gejolak di masyarakat.

“Iya, hari ini dengan pertimbangan satu orang polisi melayani 500 warga, ini belum dipotong yang operasional, itu Polda Metro Jaya kurang 9.000 lebih,” ujarKapolda Metro Jaya, Irjen Untung S Rajab di Mapolda Metro Jaya.

Terlebih, menurutnya pada 2012, eskalasi politik di Jakarta mulai meningkat. Selain dengan diselenggarakannya Pemilihan Gubernur, aksi-aksi unjuk rasa di Jakarta juga diperkirakan bakal semakin marak.

“Kita memprediksi dari “Kita kondisi politik. Untuk di Jakarta pilkada banyak memprediksi dari menghadapi kepentingan-kepentingan yang kondisi politik. kemungkinan ini adanya gangKamtibmas, kemudian Untuk di Jakarta guan tuntuan buruh, ini semua akan menghadapi bertumpu di Jakarta. Ketidak puasan masyarakat terhadap pilkada banyak pelayanan. Ini juga kemungkinan akan bergulung d jakarta kepentingankumulatif,” ujar Untung. kepentingan yang secara Karena itu, Untung meminta kemungkinan ini masyarakat mengerti dengan yang ada di kepolisian. adanya gangguan kondisi “Jadi kalau kita akan menilai polisi juga harus secara adil.

Kamtibmas...

Kondisi polisinya bagaimana personelmya, kemudian perlengkapannya, pendidikannya, dll. Makanya strategi pemolisisn masya-rakat yang tepat diilaksanakan,” katanya. Krisman/Kalaus

KADES SUKAHARJA

Peduli Terhadap Kesejahteraan Warganya BOGOR - Sosok kepemimpinan H Karyadi Fandrek Kades Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor sangat kharismatik. Beliau selalu mengedepankan kepentingan warganya sehingga masyarakat Desa Sukaharja menjadi akrab padanya. Program demi program desa wujud dari kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Hasil kerja keras Kades itu sendiri selalu terwujud dengan baik. Diantaranya pembangunan Kantor Desa Sukaharja, Poskamdes, Mushollah, Jalan lingkungan dan lain sebagainya.

“Saya selaku Kades SuHM Karyadi Fandrek kaharja mempunyai rasa Kades Desa Sukaharja tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar Desa Sukaharja lebih maju dan berkwaliats menuju desa yang sejahtera,” kata Kades H Karyadi Fandrek. Kin

Serumpun RTM DISURUH BELI MATERIAL

Pembangunan Rumah Layak Huni di Bantan Terkesan Semrawut Bengkalis, Melayu Pos Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi rumah tangga miskin (RTM) terkesan amburadul alias semrawut.

Pihak penerima rumah jelas-jelas dari keluarga miskin dipaksa mengeluarkan biaya untuk menanggung sejumlah kebutuhan material pembangunan RLH tersebut.

Parahnya lagi, jika penerima RLH ini menolak, maka rumah yang seharusnya sudah dapat dinikmati diancam akan dipindahkan ke tempat lain.

Informasi yang berhasil dirangkum dari penelusuran di lapangan beberapa waktu lalu. Seperti terjadi pada pembangunan RLH yang ada di Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Sebanyak 6 unit yang akan dibangun pada tahun ini, para penerima rumah RLH

dengan tipe 36 itu diwajibkan memenuhi permintaan pemborong dalam menyiapkan sejumlah material. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi penerima yang notabenenya adalah keluarga miskin.

Salah seorang penerima RLH, Rosianawati (32), warga RT/RW 02/01 Desa Bantan Tua, ketika ditemui mengungkapkan, rumah yang semestinya sudah dilakukan pengerjaan itu ternyata sampai saat ini belum juga dilaksanakan oleh pemborong. Rosianawati yang akrab disapa Yana ini juga menuturkan, pemborong yang akan mengerjakan rumah RLH tersebut memerintahkan keluarganya agar

menanggung sendiri sejumlah bahan material, antara lain, kayu terocok untuk pondasi, kemudian tanah timbunan untuk lantai. Serta harus melansir sendiri bahan material tersebut ke rumahnya yang berjarak sekitar 500 meter dari jalan utama.

“Kayu terocok, tanah timbun kami yang harus menanggung sendiri dan harus melansir bahan dari jalan utama ke sini, itu permintaannya pengurus. Kalau kami tidak bisa, rumah yang dijatah itu katanya akan dipindahkan ke tempat lain.

Kan bapak bisa lihat sendiri rumah kami belum dibangun,” ujarnya.

“Ketika kami tanya kepada pengurus itu, tidak mau berterus terang pak. Dan katanya kami juga tak bisa melapor ke atas, alasannya karena bantuan ini tidak dari atas,” tambahnya.

MUSIM HUJAN

Dua orang Ketua RT desa setempat yang sempat ditemui juga menyatakan hal yang serupa. Pembangunan RLH di daerahnya itu, setiap penerima diwajibkan menanggung sendiri sejumlah kebutuhan material termasuk melansir jika lokasi rumah yang akan dibangun sulit dijangkau oleh pemborong.

“Ada 6 di unit di desa ini, dan hasil rapat di balai desa semua penerima diwajibkan seperti itu. Kami juga tidak tahu persis asal proyek itu program dari mana. Hanya kami tahu ada pengurusnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara, namanya kalau gak salah Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) gitu,” ujar salah seorang Ketua RT yang enggan disebutkan namanya. “Nah di RT kami juga ada yang materialnya sudah datang tapi sampai sekarang belum dikerjakan,”

bebernya.

Terpisah Anggota Komisi II, Azmi R Fatwa ketika dimintai tanggapannya atas temuan tersebut menegaskan, pemborong ataupun rekanan dengan jelas sengaja melanggar kesepakatan kontrak.

Dan lagi pembangunan RLH untuk keluarga miskin itu adalah dari anggaran pemerintah, sehingga tidak dibenarkan penerima rumah tersebut harus mengeluarkan biaya apapun.

“Jelas melanggar kesepakatan kontrak yang ada.

Pembangunannya dari biaya pemerintah dan tidak dibenarkan rekanan melakukan hal itu kepada penerima yang jelas-jelas miskin dan harus dibebankan seperti itu. Melanggar aturan dan ketentuan itu,” tegasnya seraya mengatakan akan segera turun ke lapangan mengecek informasi kebenaran ini. Zal

DPRD DKI ASAL SETUJU

156 Penjaga Pintu Air Terima Proyek Papan Nama Bingkisan Dari Walikota Jakbar Sekolah Asal Jadi

2011, Penghasilan RSUD Bengkalis Rp4 Miliar BENGKALIS - Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkalis hingga per30 September 2011 mencapai Rp4 miliar. Jika dibandingkan tahun 2010 lalu hanya dihasilkan sekitar Rp2 miliar. Tentunya kenaikan sebesar 50 persen dari tahun sebelumnya.

“Untuk sekelas RSUD tipe B, penghasilan itu sudah sangat baik sekali. Seandainya RSUD dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU), tentunya lebih efesien lagi dalam pemanfaatan anggaran dari pemerintah. Saya pastikan jika BLU terbentuk, maka kita bisa melakukan penghematan anggaran dari APBD,” kata H Said AmirHamzah, kepada sejumlah wartawan Jumat kemaren di ruang kerjanya.

Meski pun demikian H Said Amir tak memungkiri masih banyaknya kelemahan-kelemahan pelayanan RSUD di sana-sini. Khususnya pada tenaga medis atau dokter spesialis, seperti dokter spesialis bedah, spesialis radiologi, spesialis penyakit kulit dan kelamin, spesialis paru-paru, spesialis THT, dan spesialis patologi klinik.

Untuk kelangsungan pelayanan di RSUD Bengkalis, sambungnya, RSUD Bengkalis di APBD Perubahan 2011 ini kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp 12 miliar lebih, anggaran itu mencakup untuk kebutuhan obat-obatan yang dikhawatirkan stock kebutuhannya tidak sampai hingga akhir tahun.

“Masalah obat-obatan jika usulan APBD P 2011 tidak ada perubahan maka, akan bisa bertahan hingga FebruariMaret 2012. Sampai menunggu usulan APBD Murni ditahun 2012, saya lebih cendrung usulan itu dalam bentuk BLU, sehingga kita bisa menghemat APBD,” katanya.

Terkait dengan kekurangan tenaga dokter spesialis, RSUD Bengkalis juga sudah mengusulkan ke Pemkab Bengkalis melalui BKD agar dapat memenuhinya, sehingga formasi dokter di RSUD terasa lengkap, dan bisa diandalkan dan membenahi mutu pelayanan yang kerap menjadi keluhan masyarakat atau pasien yang berobat di RSUD Bengkalis.

“Usulan kekurangan dokter spesialis selalu kita sampaikan ke Pemkab, bahkan sampai ke Kementerian, dan sejumlah Fakultas Kedokteran. Pada intinya, dan telaah staf kita sudah masuk. Memang tidak mudah untuk mencari dokter spesialis yang benar-benar ingin mengabdi di Bengkalis, ada yang ingin ditempatkan di sini tapi karena tak diangkat-angkat menjadi PNS terpaksa yang bersangkutan keluar dan ternyata diterima bertugas di Kementerian Kesehatan,” ucapnya.

Program dokter disekolahkan di bagian lain, Direktur RSUD Bengkalis H Said Amir Hamzah mengatakan, tahun lalu sebanyak 16 mahasiswa calon dokter spesialis disekolahkan oleh Pemkab. Diharapkan para mahasiswa itu nantinya setelah tamat, dan menyelesaikan pendidikannya. Maka, harapan satu-satunya agar 16 dokter yang disekolahkan di salah satu fakultas kedokteran di Palembang itu dapat diberdayakan di RSUD Bengkalis.

“Jika nantinya 16 dokter yang disekolahkan itu menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas, maka di tahun 2012 atau 2013 mereka sudah bisa mengabdi di Bengkalis. Harapan itu sangat besar bagi kita, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang memuaskan,” katanya.

Dikatakannya, untuk dokter spesialis, RSUD Bengkalis membutuhkan sekitar 12 dokter, masing-masing spesialis Obgyin 2 orang,bedah umum 1 orang, bedah tulang 1 orang, bedah anak 1 orang, spesialis anak 2 orang, anestesi 2 orang, syaraf 1 orang, dan internist 2 orang, ditambah dengan dokter umum 1 orang dan dokter gigi 1 orang.

“Jika semua itu terpenuhi saya optimisi mutu pelayanan meningkat secara signifikan. Karena sesuai kondisi di lapangan, selama 2 tahun ini di RSUD Bengkalis mengalami peningkatan jumlah pasien, mulai dari pasien Jamkesmasda dan Askes, semuanya dilayani di RSUD Bengkalis,” tutupnya. Zal

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

Walikota Jakbar, Burhanuddin didapingi Dandim Letkol Inf Suwarno, Kasudin PU Tata Air R Heryanto, Camat Grogol Petamburan Deny memberikan bingkisan kepada petugas penjaga pintu air.

Jakarta, Melayu Pos Walikota Burhannuddin didampingi Dandim 0503 Jakbar Letkol Inf Suwarno, Kasudin PU Tata Air Jakbar, Camat Grogol Petamburan Deny memberikan bingkisan kepada 156 petugas penjaga pintu air dan operator rumah pompa dari delapan kecamatan dalam tugas kunjungan di Waduk Tomang Barat.

“Saya ucapkan terima kasih karena peran anda dalam layanan masyarakat sangat bermanfaat,” ujar Burhannuddin, Walikota Jakarta Barat.

“Kami sudah puluhan tahun mengapdi semoga Walikota dapat memperjuangkan petugas honorer ini menjadi PNS,” ujar Hanafi kepada Walikota Jakbar Burhanuddin saat menerima bingkisan pada acara yang digelar Sudin PU Tata Air Jakbar di Waduk Tomang

Barat. Pengangkatan menjadi PNS sepenuhnya kewengan pemerintah pusat. Mudahmudahan terealisasi.

Kasudin PU Tata Air R Heryanto mengatakan pemberian bingkisan untuk meningkatkan kesiapan

semua pihak. “Pemerintah sudah berbuat banyak. Selama ini kami sudah merefungsi 60% dua ratusan titik saluran dan bantaran kali di delapan kecamatan namun ada yang belum. 25 unit rumah pompa, 3 unit mobil pompa (fungsi sama dengan ambulance Puskesmas). Kita akan jemput bola siap melayani masyarakat yang membutuhkan dan 2 unit Beko untuk melaksanakan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh manusia,” ujar Haryanto.

Sementara itu, Kasi Perencanaan PU Tata Air Jakbar Santo ST, M.Si kepada Melayu Pos mengatakan, waduk Tomang Barat Jl Tanjung Duren IX Grogol Petamburan Jakarta Barat seluas 6,5 ha berfungsi sebagai penampung air dari saluran penghubung Sekretaris dan saluran penghubung Tanjung Duren disalurkan dengan alat pompa air ke Kali Sekretaris. Abert H/Mario

Foto: Gur

Papan nama SMPN 79 Jakarta Pusat pengerjaannya tidak sesuai dengan RAB.

Jakarta, Melayu Pos Pengerjaan sejumlah papan nama sekolah yang dibangun di 120 lokasi sekolah di Jakarta Pusat dengan mengalokasikan anggaran yang sangat fantastis yakni sebesar Rp 5,628 miliar lebih, namun pengerjaannya diduga berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan Zaenal Solaeman selaku kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat. Seperti salah satu contoh papan nama yang dibangun di SMPN 79 Jakarta Pusat, papan nama ini dikerjakan asal jadi dengan tidak mengacu kepada rencana anggaran biaya (RAB) sehingga adanya indikasi kerugian negara dan upaya memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

Pembangunanan papan nama ini sepertinya salah satu proyek langitan yang sudah

menjadi pesanan orang tertentu karena melihat keadaan di lapangan, pembangunan papan nama ini banyak yang mubazir karena beberapa sekolah sudah memiliki papan nama yang masih bagus, dan juga pembangunanannya tidak mendesak (urgent) apabila dibandingkan perbaikan untuk sarana lain seperti toilet yang sudah banyak banyak yang rusak pada sejumlah sekolah.

Dalam hal proyek papan nama ini DPRD DKI Jakarta pun seharusnya tidak asal menyetujui alokasi anggaran tersebut, karena masih banyak prasarana lain yang membutuhkn perbaikan yang lebih mendesak, ini adalah suatu bukti keberpihakan wakil rakyat terhadap kepentingan sang penguasa bukannya kepada kepentingan rakyat. Gur

Serah Terima Jabatan Kepala SMP N 193 Jakarta Jakarta, Melayu Pos Serah terima jabatan kepala sekolah SMP N 193 Jakarta dari Drs H Ahmad Sanusi, M.Si kepada Badria, M. Pd berlangsung dengan hikmah dan penuh magna. “Selamat jalan/bertugas bapak H Ahmad Sanusi, M.Si, perpisahan bukanlah berpisah untuk selamanya, tapi perpisahan dengan harapan bertemu kembali.” Itulah ungkapan yang dilontarkan oleh murid siswa-siswi SMP N 193 Jakarta, mengenang dengan berpindah tugasnya seorang sosok yang mereka sangat banggakan yang telah mendidik mereka selama + empat tahun.

“Kami sangat berat hati untuk melepaskan beliau, tapi kami harus melepaskannya karena tugas yang diembannya. Dan kami juga sangat senang dengan kehadiran ibu Badria, M.Pd. Kami me-

ngucapkan selamat datang di SMP N. 193 Jakarta,” ujar siswa-siswi.

Jabatan adalah merupakan amanah yang diberikan oleh pemerintah dan oleh kepercayaan masyarakat yang harus kita junjung tinggi dan harus kita lakukan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh Kasudin Pendidikan Dasar Jakarta Timur Drs Abdul Rosyd, M.Si kepada seluruh jajarannya di Sudin Pendidikan Dasar wilayah Jakarta Timur, dari guru, kepala sekolah, pengawas, dan juga para kasi dan kasi kecamatan yang hadir pada saat upacara serah terima jabatan kepala sekolah belum lama ini.

Drs Abdul Rosyd, M.Si mengatakan, mutasi itu adalah hal yang biasa dan merupakan kepentingan dinas atau institusi demi untuk meningkatkan dinas atau institusi ter-

sebut, ada juga namanya penyegaran dimana untuk menyegarkan dinas atau institusi tersebut perlu ada rotasi dan semua itu dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik.

“Kita melihat bagaimana supaya pendidikan kita itu boleh maju. Salah satu contoh

seorang kepala sekolah yang boleh dikategorikan profesional kita tempatkan pada sekolah yang kurang kualitasnya, di sini kita melihat bagaimana supaya sekolah yang kurang ini bisa menjadi maju sama dengan sekolah lain sama-sama berkembang,” ujarnya.

Menurut Drs Abdul Rosyd, M.Si, jabatan kepala sekolah adalah jabatan tambahan dengan demikian tugas dan tanggung jawabnya semakin berat. “Oleh karena itu saya berharap kepada kepala sekolah yang baru (promosi) supaya bekerja sama dengan kepala sekolah yang lebih senior (lama) dan tetap bekerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikan kita mengingat tidak lama lagi ujian nasional sudah dekat. Kita harus mempersiapkan anak didik kita terutama anak didik kelas IX supaya lebih baik dari tahun 2011,” katanya.

“Untuk ibu Badria M.Pd kepala sekolah SMP N 193 Jakarta yang baru dan kepada bapak Drs H Ahmad Sanusi M.Si kepala sekolah SMP N 68 Jakarta saya ucapkan selamat bertugas dan mengabdi kepada nusa dan bangsa,” tambahnya. Mr

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

Bupati Cianjur Hadiri Rapat Dinas Aksi Turunkan AKB Cianjur, Melayu Pos Rabu, 05 Januari 2012 pukul 8.00 WIB di hotel Mandala Cipanas Bupati Cianjur Drs H Tjetjep Muchtar Soleh, MM menghadiri rapat dinas dan tindak lanjut rencana aksi dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Cianjur.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua tim penggerak PKK Kab Cianjur, Direktur RSUD Cianjur, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKBPP, Inspektur Daerah, Kabag Pemberdayaan Perempuan Setda Kab Cianjur, Kabag Humas dan Keprotokolan Setda Kab Cianjur, Muspika Kec Pacet serta para tamu undangan lainnya.

Bupati Cianjur dalam sambutannya mengatakan acara sosialisasi akselerasi langkah

strategis dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi. Menurut Bupati Cianjur kegiatan sosialisasi sangat penting untuk dilaksanakan, sebagai bentuk koordinasi yang dibangun oleh pemerintah daerah dalam rangka tercapainya program bidang kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur. Disamping itu juga untuk mensinergikan serta memberi dukungan terhadap program-program pembangunan

Dishutbun Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan Cianjur, Melayu Pos Kabupaten Cianjur yang kerap mendapat penghargaan Adipura senantiasa didukung oleh penghijauan di jalur kota Cianjur, selain sebagai paruparu kota untuk mengendalikan dampak pemanasan global. Dinas kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Cianjur sebagai liding sektornya terus berkampanye dengan mengajak masyarakat agar peduli pada lingkungan.

Kampanye itu berupa gerakan penanaman pohon sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan kerusakan lingkungan. Dishutbun juga melibatkan koordinator Dishutbun Kecamatan Cianjur dengan melakukan terobosan turun ke jalan untuk menanam puluhan bibit pohon Tabebuya. Dengan lokasi tanaman pohon percontohan kali ini yaitu di ruas Jalan Adisucipto Cianjur, hampir sepanjang 500 meter di tanam pohon jenis Tabebuya.

Menurut koordinasi Dishutbun Kecamatan Cianjur

Nyanyang Apandi, kegiatan ini bersifat peduli dan menjaga kebutuhan Kota Cianjur.

Karena menanam pohon di ruas jalan kota ini selain sebagai paru-paru kota agar terciptanya lingkungan yang sehat dan segar juga sebagai pengendalian pemanasan global. Sehingga diperlukan suatu aksi dan gerakan moral untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Ya salah satunya di pinggir kiri kanan jalan harus ditanam pohon yang bermanfaat.

Dan rencananya penanaman yang sama akan dilakukan di sepanjang ruas jalan kota di Cianjur. Karena jika melihat dunia, hutan di Indonesia memang benar-benar mengalami kehancuran dengan angka kerusakan tinggi.

“Makannya kami dari Dishutbun sangat pro aktif dan peduli. Jadi harus menanam pohon bukan lahan kritis dan gundul tapi sepanjang jalan umum juga harus ditanam pula,” ujarnya. Dani/Agus

Petugas Temukan 17 Ton Ikan Basah Impor di Gudang Indramayu, Melayu Pos Ikan impor dari China, Senin ditemukan menumpuk di gudang pendingin atau cold storage, milik Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jabar di Desa Karang Song, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, Jabar.

Sedikitnya 17 ton ikan berbagai jenis yang merupakan barang impor dan dikemas dalam ribuan kardus menumpuk di sebuah gudang berpendingin udara tempat penyimpanan ikan (colt storage). Anggota Polres Indramayu masih menyelidiki pemilik ikan impor yang sengaja menitipkan barangnya di cold storage Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jabar yang belakangan cukup menghebohkan itu.

Petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

memeriksa isi gudang menemukan beberapa jenis ikan impor seperti ikan layang, tongkol dan ikan kemuruh.

Ikan-ikan itu dalam kondisi masih segar. Meskipun demikian untuk meyakinkan bahwa ikan basah impor itu dinyatakan aman dikonsumsi maka ikan-ikan tersebut harus bebas dari bahan pengawet.

“Nantinya diketahui apakah ikan-ikan basah impor itu aman dikonsumsi atau memang mengandung bahan berbahaya seperti bahan pengawet,” ujar Wadi, 39 salah seorang nelayan yang kebetulan melihat tumpukan ikan basah di gudang itu.

Polres Indramayu belum bisa memastikan legalitas atas masuknya barang impor ikan basah dari China ke Indonesia itu. Asep AS

kesehatan terutama dalam mencapai target tanpa kematian ibu melahirkan dengan melahirkan di tenaga kesehatan.

Upaya perbaikan derajat kesehatan di Kabupaten Cianjur, ditunjukkan oleh meningkatnya indeks kesehatan dalam indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun ke tahun, berdasarkan evaluasi terhadap capaian hasil pembangunan daerah Kabupaten Cianjur, indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli menunjukkan peningkatan.

Dengan telah disepakatinya rumusan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cianjur dalam lima tahun ke depan, dengan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang kesehatan yaitu meningkatkan angka harapan hidup dari 65,86 pada

tahu 2011 menjadi 68 pada tahun 2016, serta meningkatkan indeks kesehatan dari 71,48 pada tahun 2011, menjadi 76,39 pada tahun 2016, sedangkan program kesehatan yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan salah satu misi Kabupaten Cianjur yaitu meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu, antara lain : Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, pemetaan distribusi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan, peningkatan program PHBS, peningkatan cakupan program penjaminan kesehatan masyarakat, upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi harus dilakukan secara kompre-hensif dengan melibatkan lintas program di dinas ke-sehatan, lintas sektor, pe-merintah daerah, DPRD,

organisasi profesi/keagamaan. Kemasyarakatan, swasta Ism serta seluruh lapisan masyarakat.

Bupati Cianjur mengingatkan, bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, insan-insan kesehatan harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pada kesempatan itu ketua panitia dr H Gusti Otwin Ariono melaporkan acara tersebut dilaksanakan selama 1 hari diikuti oleh 45 kepala Puskesmas, 20 pegawai kantor Dinkes sedangkan pembicara terdiri dari Analisis Kematian Ibu tahun 2011 (PKM Cianjur Kota), PKM Nagrak, PKM Tanggeung, Direktur RSUD Cianjur, Ketua TP PKK Kab Cianjur, dan Kepala BKBPP Kab Cianjur. Priatna/Anwar

WAKIL BUPATI CIANJUR:

“Peningkatan Derajat Ekonomi Keluarga dari Program UP2K” Cianjur, Melayu Pos “Kita sangat menyadari bahwa keluarga memiliki peran yang sangat strategis, sebab lingkungan keluarga merupakan awal tumbuh dan berkembangnya semua potensi dasar seseorang untuk menjadi manusia yang produktif,” kata Wakil Bupati Cianjur dr H Suranto, MM yang didampingi oleh ketua Dharma Wanita Kabupaten Cianjur, Hj Mien Suranto saat menerima tim penilai tingkat provinsi di pendopo dan mendampingi tim dalam melakukan monitoring dan evaluasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Ciputri Kecamatan Pacet.

Hadir pada kesempatan itu kepala OPD, Muspika Pacet dan Kepala Desa Ciputri.

Wakil Bupati mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pendapatan suatu keluarga tersebut merupakan kendala dalam pencapaian kesejahteraan keluarga. Dalam mengantisipasi hal tersebut,

dibutuhkan suatu program kegiatan yang dapat membina dan mengembangkan usaha keluarga dalam meningkatkan daya beli masyarakat maka untuk program UP2K sangat mendukung masyarakat karena pengelolaannya langsung dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan dapat menjadi motor penggerak perekonomian di tingkat desa.

Tim penilai terjun langsung ke lapangan untuk memonitoring dan mengevaluasi serta mewawancarai para pihak terkait penyelenggaraan wirausaha para ibu-ibu dalam membantu mengangkat derajat ekonomi keluarga sampai sejauh mana program UP2K di Desa Ciputri Kecamatan Pacet telah terwujud dan mampu menunjang 10 program PKK di desa tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Monitoring UP2K provinsi, Hj Erlin Marlina, bahwa penilaian

tersebut merupakan ajang evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan UP2KPKK dan penilaian dilakukan mencakup tiga aspek, antara lain bidang kelembagaan, administrasi dan kegiatankegiatan UP2K PKK secara kelembagaan akan melakukan evaluasi terhadap unsur pimpinan desa dan ketua TP PKK Desa Ciputri disamping penilaian kelembagaan akan dilakukan juga terhadap BPD dan OPD terkait.

Pada kesempatan itu, Tim Penilai Provinsi Jabar memberikan berupa uang senilai Rp 2.000.000 yang diterima oleh penanggungjawab PKKK Ciputri, Tati Nurhayati.

Bantuan ini sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diraih TP PKKK Ciputri untuk tambahan modal usaha dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaan UP2K Desa Ciputri Kecamatan Pacet. Priatna\Agus

BPBD Bantu Makanan Siap Saji dan Karung Plastik Indramayu, Melayu Pos Banjir yang menyengsarakan masyarakat Indramayu memperoleh perhatian dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Jabar yang mengirim bantuan bahan pangan dan karung plastik untuk membantu korban bencana banjir di Indramayu.

Asisten Administrasi Pembangunan Wahidin dihubungi di ruang kerja Wabup Supendi, Senin mengemukakan, untuk membantu warga yang korban banjir, BPBD Provinsi Jabar mengirim bantuan berbagai jenis makanan diantaranya 600 kaleng makanan siap saji.

Selain itu, ujar Wahidin,

BPBD Provinsi Jabar juga membagikan makanan tambahan gizi sebanyak 20 dus. Masing-masing dus berisi 30 kaleng atau seluruhnya 600 kaleng. Lauk pauk 20 dus, tiap dus berisi 40 kaleng atau 800 kaleng. 480 botol minuman mineral, 200 dus susu bayi serta 250 sachet bubur bayi.

Selain bahan makanan, BPBD Provinsi Jabar juga menyumbangkan 1.000 lembar karung plastik isi 25 Kg dan 1.000 lembar karung plastik isi 50 Kg. Karungkarung plastik itu setelah diisi material tanah atau pasir nantinya bermanfaat menutup tanggul sungai yang jebol atau meninggikan tanggul sungai yang limpas sehingga mampu mencegah banjir.

Terkait musibah banjir, Wakil Bupati (Wabup) Supendi, Selasa, memanggil 10 orang camat dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Cimanuk–Cisanggarung dan Citarum untuk mengikuti rapat kerja yang digelar di Ruang Data 1 Setda Indramayu. Para camat yang wilayahnya kebanjiran pun diundang. Mereka wajib melaporkan secara rinci mengenai dampak banjir serta pengaruhnya terhadap pemukiman warga dan tanaman padi milik para petani.

“Saya ingin memperoleh laporan langsung dari para camat, karenanya rapat kerja Selasa, camat harus hadir dalam rapat dan tidak boleh diwakilkan,” ujarnya. Asep AS

Bupati Cianjur Hadiri Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-66 Cianjur, Melayu Pos Bupati Cianjur Drs H Tjetjep Muchtar Soleh, MM menghadiri peringatan Hari Amal Bakti ke-66 tahun 2012 Tingkat Kabupaten Cianjur baru-baru ini. Bertempat di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, dihadiri Unsur Muspida, Ketua MUI, Pejabat di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Kepala Bappeda, Kadis Hubkominfo Cianjur, Kabag Humas dan Keprotokolan Setda Kab Cianjur, serta tamu undangan lainnya. Hari amal Bakti Kali ini mengambil tema “Memperteguh Komitmen Untuk Membangun Kementerian Agama Yang Bebas Dari

Korupsi”.

Menteri Agama RI Suryadharma Ali dalam sambutannya yang dibacakan Bupatui Cianjur menyampaikan seluruh aparatur Kementerian Agama tidak boleh kehilangan perspektif dan wawasan menyangkut alasan fundamental berdirinya Kementerian Agama ini, aparatur Kementerian Agama juga harus memahami misi, tugas dan fungsi Kementerian Agama yang harus diperkuat dari masa ke masa, serta memahami peran aktual Kementerian Agama di tengah perkembangan bangsa, negara dan kehidupan umat beragama.

Hal tersebut merupakan tugas yang tidak ringan karena

5

Serumpun

menyangkut pengelolaan aspek mendasar dan peka dalam kehidupan bangsa yang menuntut tang-gung jawab profesional dan tanggung jawab moral dari kita semua.

Dalam bagian pidatonya Menteri Agama RI menyampaikan “Sebagaimana diketahui ada 4 tugas dan fungsi yang dikelola oleh kementerian Agama, yaitu peningkatan kualitas kehidupan agama, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan serta madrasah dan perguruan tinggi agama dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Aparatur kementerian Agama harus dapat

mengimplementasikan nilainilai keikhlasan dalam sikap, perbuatan, kepemimpinan, dan setiap keputusan yang diambil. Kementerian Agama dengan subtansi tugas dan fungsinya memerlukan dukungan aparatur dan kepemimpinan yang handal dan profesional, amanah dan berkarakter”. Terakhir Menteri Agama menghimbau kepada keluarga besar Kementerian Agama agar mentaati aturan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel berdasarkan kerangka manajerial dan moral yang ketat, lakukan pengawasan melekat sama diri kita, tempatkan proporsi kewenangan yang

dimiliki serta pertimbangkan secara matang segala langkah dan tindakan yang akan dilakukan.

Pada kesempatan ini Bupati Cianjur menyerahkan piala kepada para siswa yang berprestasi dalam ajang PORSENI MI Tingkat Propinsi Tahun 2011 diantaranya juara 1 pencak silat putra, juara I puisi putri dan juara SKJ 2008.

Selain itu menyerahkan bingkisan sembako kepada kaum duafa dan anak yatim secara simbolis serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur menyerahkan piala bergilir jaura umum pentas PAI Tingkat Provinsi Jawa Barat kepada Bupati Cianjur. Maman

Lintas MTs Al Falah Tingkatkan Kualitas Pendidikan Siswanya CIANJUR - Tugas suatu lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualtias anak didiknya agar dicapai mutu pendidikan yang maksimal merupakan hal yang sangat urgen. Seperti halnya Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah, di Kampung Babakan Padang, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur terus berkiprah. Kiprah MTs ini, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan prestasi di bidang ekstrakurikuler.

Dalam keterangannya Kepala MTs Al Falah H Miad Zainal Muttaqin mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu jawaban untuk membenahi keterpurukan dalam bidang sumber daya manusia. Sedangkan madrasah atau sekolah, sebagai institusi pendidikan harus mampu memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada siswa. Baik dari segi normatif, adaptif maupun produktif.

Ketiga pilar tersebut, harus menjadi pilar utama pada diri siswa, sehingga mereka lebih baik, serta memberikan suri tauladan akhlakulkarimah dengan bekal menimba ilmu di madrasah. Dijelaskan olehnya, saat ini jumlah siswa sebanyak 243 siswa, sementera jumlah tenaga pengajar sebanyak 23 orang. Para tenaga pengajar, selalu serius dalam memberikan proses belajar mengajar kepada siswa.

Dia menjelaskan, visi dan misi yang diemban madrasah ini, yaitu menjadikan MTs Al Falah sebagai pusat pendidikan dan pengkaderan generasi yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlakul karimah, serta mampu bersaing di era globalisasi.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa misi yang diemban adalah menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum nasional dan melaksanakan program pengembangan diri dengan memperbanyak kegiatan ekstra kurikuler. Ia memaparkan, tidak sedikit prestasi yang diraih MTs Al Falah, baik prestasi tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Pihaknya akan terus meningkatkan semangat belajar siswa. Karena semangat belajar siswa, merupakan tujuan utama, demi menjadikan siswa pintar dan berakhlakul karimah. Agus/Dani

WABUP CIANJUR:

Sekolah Sehat Tingkatkan Kualitas Pendidikan CIANJUR - Wakil Bupati, dr H Suranto, MM mengatakan sekolah sehat itu akan berdampak pada prestasi belajar dan juga derajat kesehatan siswa sehingga kenyamanan dan ketertiban proses belajar mengajar akan tercipta. Ada empat tahap atau proses yang wajib dilakukan untuk memulai pola hidup sehat yaitu pertama selalu mencuci tangan sebelum makan, hidup atau tinggal di rumah yang sehat, makan makanan yang sehat dan olahraga yang teratur, tidak mengkonsumsi narkoba serta yang paling penting adalah tidak membiasakan diri melakukan “Sekolah sebagai kegiatan yang negatif. tempat belajar “Saya ucapkan selamat datang dan terimakasih merupakan tempat kepada Tim rechecking Lomyang sangat strategis ba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi yang akan melauntuk memberikan kukan rechecking di SMK pelajaran mengenai Negeri I Pacet, semoga dalam proses rechecking dapat kesehatan, sebagai berjalan lancar dan hasilnya contoh kecil misalnya, dapat memenuhi kriteria sesuai dari penilaian awal,” ujar guru harus rajin Wakil Bupati, dr H Suranto, memberikan arahan MM. Dengan diikutsertakankepada murid untuk nya SMKN I Pacet yang dikeselalu mencuci tangan palai Akib Ibrahim pada ajang Sekolah Sehat tingkat sebelum dan sesudah Lomba Provinsi maka Kabupaten Cianjur diharapkan mampu makan dengan salah satu wilayah menggunakan sabun” menjadi yang memiliki sekolahsekolah sehat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesehatan siswanya. “Sekolah sebagai tempat belajar merupakan tempat yang sangat strategis untuk memberikan pelajaran mengenai kesehatan, sebagai contoh kecil misalnya, guru harus rajin memberikan arahan kepada murid untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan menggunakan sabun”, ungkap Wakil Bupati.

Rechecking dilakukan oleh tim diantaranya Panjtawidi, Wahyu Sofyan serta beberapa anggota rechecking pada beberapa sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri I Pacet diantaranya ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), ruang belajar, kantor, toilet, halaman, kantin, dan ruang praktek dan lahan praktek bagi siswa. Data-data dari hasil rechecking ini akan dijadikan bukti bahwa hasil penilaian Sekolah Sehat SMKN I Pacet sesuai dengan penilaian oleh tim penilai tingkat provinsi. Agus/Dani

Iskandar (Endang) Siap Membangun Desa Sukra INDRAMAYU - Hasil pemilihan kuwu desa Sukra yang dilaksanakan pada hari, Rabu, 7 Desember 2011, bulan lalu berjalan kondusif. Di tahun 2012 diperkirakan bulan Januari dan Pebruari ini, Bupati Indramayu Hj Anna Shopanah akan melantik kuwu yang terpilih.

Pelaksanaan pemilihan kuwu (Pilwu) di Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Jabar, usai penghitungan surat suara No urut 1 Iskandar (Endang) memperoleh 2165 suara, No urut 2 Udin/Sanudin memperoleh 1549 suara dan No urut 3 Sugi Yodi memperoleh 952 suara.

Iskandar (Endang) calon kuwu yang terpilih mengatakan kepada Melayu Pos kedepannya ia ingin meneruskan program-program kuwu terutama di bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan kesehatan masyarakat.

“Mari kita bersama-sama membangun desa Sukra lebih maju lagi dibandingkan dengan desa lain dan bekerja Iskandar (Endang) sama yang baik dengan semua lembaga desa yang ada demi terciptanya keharmonisan antara pemerintah desa dengan lembaga,” ujar Iskandar.

Sementara itu, Yana masyarakat desa Sukra saat ditemui Melayu Pos mengatakan, dengan terpilihnya calon kuwu Iskandar (Endang), ia berharap kedepannya apabila sudah dilantik menjadi kuwu dapat kiranya melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik.

“Dapat memberikan konstribusi kepada semua elemen masyarakat dan saya optimis kuwu yang terpilih ini mampu untuk memimpin desa Sukra karena dari segala aspek sudah memumpuni,” ujarnya. N Tarigan/Sarjo Pranoto/Joy

6 Singkat Padat Duta Besar Swiss Kunjungi BP Batam BATAM - Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Heinz Walker Nederkoorn berkunjung ke Badan Pengusahaan (BP) Batam dan disambut oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, Rabu (14/12).

Kunjungan Duta Besar Swiss tersebut dimaksudkan ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perkembangan Batam yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone).

Kunjungan Duta Besar Swiss juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan pertemuan bilateral The 3rd Joint Economic and Trade Bilaterral Commission yang dilaksanakan selama 2 hari, pada 12-13 Desember 2011 di Hotel Harmoni One, Batam Centre, Batam.

Pada pertemuan ini delegasi Swiss dipimpin oleh Dirjen Ekonomi Kementerian Keuangan Swiss yang diikuti oleh 30 investor, serta pejabat pemerintah Swiss, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Amerika-Eropa (Amerop) Kementerian Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi.

BP Batam pada kegiatan ini diberikan kesempatan untuk memberikan pemaparan mengenai keunggulan Pulau Batam sebagai daerah tujuan investasi yang dijelaskan langsung oleh Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja di hadapan para peserta pertemuan bilateral kedua negara.

Swiss saat ini telah menginvestasikan sebesar 4,7 juta franc Swiss untuk proyek di bidang pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk investasi di Batam, hingga saat ini, terdapat 7 perusahaan yang berinvestasi murni dari negara Swiss maupun joint venture dengan nilai investasi sebesar US$39 juta dan diharapkan investasi dari Swiss akan terus berkembang.

Delegasi Swiss di sela pertemuan bilateralnya juga mengadakan pertemuan dengan jajaran BPMD Provinsi Kepulauan, DPRD Kepri, Dinas Pariwisata Kota Batam, BP Bintan, BP Batam, BP Karimun, Kadin Kepri, Kadin Batam, HKI Batam, dan Batamindo. Selain itu juga mengadakan kunjungan ke perusahaan asal Swiss, yaitu Ciba Vision di Batamindo dan Asia Choco di Kawasan Industri Tunas. Go

Selayang Pandang

Beras dan Sembako Naik Warga Menjerit Bangka Belitung, Melayu Pos Keadaan pasar memang sepi dalam dua bulan ini.

Mulai dari pasar induk, pasar pagi, pasar kaget, pasar musiman, pasar pagi dan pasar kaget serta termasuk mall yang ada di Provinsi Bangka Belitung.

Mulai memasuki masa Pemilukada Bangka Belitung, masyarakat dihadapkan dengan tak ada pilihan. Sementara hasil tambang dan hasil bumi turun dan terkesan terjun bebas. Untuk salah satu sembako saja seperti beras mencapai Rp 11.000/kg klas premium. Minyak makan saja sampai Rp 14000kg, jumlah rata-rata naik 10 s/d 20% mulai dari Desember sampai sekarang.

Sampai dengan sekarang ini belum ada yang berani bersaksi tentang kenaikan sembako ini. Harga beras di tingkat bulog hanya Rp 6.700/ kg. Bulog sendiri memiliki satgas bulog yang fungsinya menetralisisr harga beras di pasar. Sehingga ada mobil khusus yang menjual beras bulog langsung ke masyarakat untuk mengontrol harga

beras di pasaran. Pemerintah hanya memiliki satu operator pasar sembako yang beredar di pasaran. Lalu di daerah memiliki Disperindag. Mengapa demikian? tentu pertanyaan yang krusial di lapisan masyarakat. Sulitnya mendapatkan harga sembako murah di mana tempat. Tidak sedikit beberapa produk sembako menjadi obyek para menteri di pusat. Bahkan tidak sedikit produk hasil bumi di adu domba dengan produk luar negeri dengan dalih berbagai macam, mulai tidak ada serifikasi dll.

Beras dari bulog tidak cukup ke mana-mana, hanya memenuhi 10% saja dari jumlah penduduk di bumi Laskar Pelangi ini. Naiknya harga sembako ini beriringan dengan masuknya anak sekolah semester tahun 2012 ini.

“Karena kami harus menyediakan beberapa perlengkapan sebagai awalnya masuk sekolah dan kegiatan ekstrakulikuler,” kata Marta warga jalan pahlawan 12 Kelurah Keramat ini mulai mengeluh.

Karena sadar suaminya yang kerja serabutan yang belum tentu naik penghasilannya dengan 2 orang anak sekolah.

Para operator atau provedor beras premium dengan berbagai macam merk beras di Bangka Belitung mencuri kesempatan. Padahal belum ada kenaikan jenis BBM atau yang lainnya. Jadi belum ada tambahan untuk operasional.

Salah satu sample Melayu Pos Kelurahan Pasir Putih, masyarakat miskinnya berjumlah 113 kk/15 kg/kk, serta mendapatkan Raskin yang ke13 tapi harus bayar Rp 24.000/ 15 kg. Kelurahan yang memiliki 9 RT dan 3 RW memiliki 4566 jiwa. Ketika dikonfirmasikan tahun 2012.

“Wah, itu belum ada petunjuk apakah ada perubahan atau tidak,” jawab Lurah Pasir Putih, Syafrudin di rungan kerjanya (12/1).

PAHLAWAN TANPA JASA

Puluhan Tahun Mengabdi Tapi Tidak Lulus Sertifikasi Jalan rusak parah menuju SMA binaan.

Jalan Menuju SMA Binaan Rusak Parah KARIMUN - Kabupaten Karimun salah satu kabupaten termaju di Provinsi Kepri dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Di balik kemajuan Kabupaten Karimun masih banyak menyimpan kemorosotan pembangunan di wilayah Karimun khususnya pembangunan jalan. Masih banyak jalan-jalan di daerah Karimun yang rusak parah seperti jalan di daerah Pelipit, Jalan menuju PN yang berlubang dan begitu juga jalan yang menuju SMA Binaan dan SMK 1 Karimun.

Melihat kondisi jalan yang begitu, parah Camat Tebing melakukan peninjauan ke lokasi jalan menuju SMA binaan bersama rombongan. Camat Tebing Rosmawati mengatakan, “Kita sangat prihatin melihat jalan seperti ini kalau tidak segera dibagusin kita takut suatu saat terjadi kecelakaan di sekitar sini karena kondisi jalan yang berlobang-lobang seperti ini.”

Masyarakat setempat menyambut baik kedatangan rombonngan Camat dalam peninjauan jalan rusak di menuju SMA binaan. “Kami sangat mengharapkan jalan ini segera dibagusin oleh pemerintah,” tegas salah satu pengguna jalan.

Pembagunan di Karimun sepertinya masih belum merata. Di daerah Karimun masih banyak jalan-jalan yang masih rusak parah. Inilah yang menjadi sorotan tajam dari publik buat pemerintah Kabupaten Karimun untuk saat ini.

Semoga jalan-jalan yang rusak parah segera dibagusin oleh pemerintah Kabupaten Karimun sebelum terjadinya kecelakaan di daerah jalan rusak seperti halnya di daerah jalan menuju SMA binaan karena jalan tersebut selalu dilintasi oleh para pelajar karimun. Dly

Opening The Noble English Course KARIMUN - Pentingnya mutu pendidikan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa merupakan motto The Noble English Course yang telah dibuka Sabtu (14/1). Opening The Noble English Course sangat sederhana tetapi memiliki arti yang sangat bermakna buat dunia pendidikan khususnya dunia pendidikan yang ada di daerah Kab karimun.

Rudi Silalahi pemilik The Noble English Course mengatakan, “ Kita harus memberikan pendidikan untuk anak-anak mulai dari sekarang sehingga anak-anak bangsa khususnya anak-anak Karimun tidak ketertinggalan dan mampu bersaing dengan anak-anak di luar kota/Karimun. Anak-anak Karimun sangat banyak yang pintar dan bermutu baik dari tingkat SD, SMP, SMA jadi sayang kalau kita tidak memberikan mereka ilmu mulai dari sekarang.”

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dalam arti jika anakanak kita pintar berarti kita sudah mempunyai satu penerus bangsa kita ini. Apalagi Karimun merupakan daerah yang dekat dengan daerah tetangga Singapura dan Malaysia banyak kesempatan buat para pelajar kita untuk menuju maju,” tambah Rudi Silalahi.

Kehadiran The Noble English Course di Karimun disambut baik oleh masyarakiat Karimun khususnya oleh para pelajar. Dengan kehadiran The Noble English Course, mutu pendidikan di Karimun khususnya di bidang Bahasa Inggris tentu akan memiliki mutu yang cukup baik, apalagi Kabupaten Karimun ke depannya akan semakin maju karena telah hadirnya beberapa perusahaan asing yang telah membuka investasi di Karimun seperti PT Saipem dan PT Oil Talking di daerah Sumbawang. Hal ini lah yang mengaju The Noble English Course untuk semakin semnagat memberikan ilmu kepada anak-anak bangsa khususnya Karimun agar maju seperti yang diharapkan Nusa dan Bangsa. Dly

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

Bangkinang, Melayu Pos Untuk menghargai sedikit jasa para guru dalam menuju masa pensiun dan setelah pensiun, pemerintah membuat pola sertifikasi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Permendiknas Nomor 10/ 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, Sertifikasi Guru dilaksanakan melalui pola: 1. Uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, 2. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Dan tahun 2011 dikembangkan menjadi 3 pola: 1.

Penilaian portofolio, 2. Sertifikat langsung, 3. Pendidikan dan pelatihan profesi guru. Semua guru sangat bersenang hati dan lega setelah adanya Peraturan Pemerintah tersebut, dimana di hari tuanya dapat menopang hidup dari gaji pensiunnya.

Tapi ini lain kenyataannya, sebagian guru yang berada di Provinsi Riau di saat pelaksanaan sertifikasi tahun 2011 khususnya di Kabupaten Kampar merasa sangat kecewa. Karena Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kampar terindikasi pilih bulu dalam menyeleksi dan menentukan para peserta PLPG guna menda-

patkan sertifikasi guru tersebut.

Dari hasil intesvigasi Melayu Pos, hak guru masih ada yang dikebiri. Para guru ini sudah mengabdi puluhan tahun, dan usia mereka di atas 50 tahun. Mereka telah membagi ilmunya untuk anak bangsa ini. Para guru ini tidak mengharapkan bintang jasa, tidak berharap belas kasihan, apa lagi untuk hidup mewah.

Tapi mereka berharap keadilan yang seadil-adilnya di saat menjelang berakhirnya masa bakti sebagai guru PNS. Beberapa orang guru sekolah dasar yang dikonfirmasi Melayu Pos (9/1) merasa sangat kecewa dengan apa yang mereka alami sekarang.

Sementara seluruh persyaratan yang di butuhkan telah mereka penuhi, serta sudah mendapat format A. Namun mereka tidak lulus, serta tidak lagi di ikut sertakan untuk mendapat “sertifikasi” pada tahun 2012 ini. Ironisnya, beberapa orang guru yang dirasa

belum layak untuk mendapatkan sertifikasi, justru berhasil lulus dengan gemilang.

Inilah yang membuat para pahlawan tanpa jasa ini kesal dan sangat kecewa sekali, seperti merasa di anak “tirikan”. Tampak di antara mereka sampai meneteskan air mata. Terdengar isu bahwa untuk mendapatkan “sertifikasi” ini harus ada uang pelicin berkisar Rp 6.000.000 dan kuota untuk tahun 2011 serta tahun 2012 masih dipertanyakan.

Hingga berita ini diturunkan, Kabid Pendidikan Dasar Kabupaten Kampar belum dapat dikonfirmasi. Diharapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Pendidikan Provins Riau, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan perhatian yang serius kepada para guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun ini. Tambunan

Bupati Belitung Peroleh Upakarti Bidang Jasa Kepedulian IKM-UKM Tanjungpandan, Melayu Pos Bupati Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir H Darmansyah Husein kembali mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY berupa upakarti bidang jasa kepedulian industri kecil menengah - usaha kecil menengah yang diterimanya pada tanggal 5 Januari 2012 di Istana Negara.

Penghargaan tersebut masih saja didapatkannya, ketika saat ini ia bersiap mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur–Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017 bersama Zulkarnain Karim, Walikota Pangkal Pinang.

Kepedulian orang nomor satu di daerah Belitung ini di berbagai bidang pembangunan tampaknya sudah teruji kepiawaiannya dalam mensiasati arah kepentingan masyarakat, bentuk nyata itu tampak dari berbagai penghargaan yang pernah diterimanya, dan kali ini upakarti yang diperoleh merupakan

Ir H Darmansyah Husein Bupati Belitung

bentuk keberhasilan membina para pengrajin kecil di daerah ini.

Galeri usaha kecil menengah yang dirintis sejak beberapa tahun silam, yang menampung tak kurang dari dua ratusan pengrajin kecil ternyata telah mengantisipasi kebutuhan cindera mata para wisatawan nusantara dan manca negara setelah berkunjung ke negeri Laskar Pelangi ini, dan hasilnya tahun 2011

ribuan turis telah mampir ke Galeri IKM/ UKM ini, untuk membawa buah tangan hasil produksi pengrajin kecil Belitung.

Upaya Darmansyah Husein ini tak pelak mendapatkan respon positif dari para pengrajin lokal yang bersemangat memproduksi secara berkesinambungan hasil karya mereka, salah satu ketua kelompok pengrajin kerang Sijuk bernama Marsidi misalnya.

Ketika ditemui Melayu Pos di Galeri Tanjungpandan usai menghadiri syukuran Upakarti, mengakui kelompoknya telah menghasilkan banyak sekali cinderamata dari kerang laut dan melalui galeri IKM/UKM produksi mereka sangat laris terjual.

“Ide Pak Bupati (Darmansyah Husein) membuat Galeri IKM/UKM dirasakan sangat membantu menampung dan memasarkan hasil kerajinan kelompok kami dan kerja keras beliau tak sia – sia,” ujar Marsidi. Tanwir/Andi M Nur

Karena beras Bulog penyediaannya terbatas, juga melayani para masyarakat miskin saja, dan tidak dijual ke pasar bebas seperti beras premium. “Dari agen beras premium sudah naik sampai 20% sama dengan produk yang lain seperti sembako juga sekarang. Mau diapakan lagi karena tak ada pilihan lagi.

Kalau produk bulog kami tak dapat,” jawab salah satu toko sembako di kawasan jalan Mentok yang berpesan jangan tulis namanya (4/1).

“Hanya beras saja dari bulog, tahun 2011 jumlah beras yang disalurkan untuk raskin regular se-Bangka Belitung 5.113.440 kg. Raskin 13 sebanyak 426.120 kg/15/kg per

RTS untuk tahun 2012 pagu raskin dari pusat sm 28.408 RTS X 15 KG. Bulan Januari s/ d bulan Mei masih menggunakan data RTS hasil PPLS – 08. Nanti bulan Juni s/d Desember baru merujuk basis data terpadu hasil PPLS 2011 yang baru akan turun pagu dananya bulan April 2012 nanti,” jawab kasi pelayanan public bernama lengkap Slemat Sarban melalui sms ke Melayu Pos (11/1).

Sementara dari Disperindag Kota Pangkalpinang belum ada jawaban ketika dikonfirmasikan. “Maaf ya pak. Bapaknya (ka dinas) belum ada,” jawab salah seorang sekretaris dinas tersebut. Marjono/Tim

Proyek Pasar Puakang Masih Rapuh 80% Karimun, Melayu Pos Proyek pembangunan pasar Puakang yang menelan dana APBD teryata masih rapuh 80%. Hal menarik perhataian publik karena dari pekerjaan kontraknya proyek tersebut akan selesai 28 Desember 2011 sesuai dengan masa hari pengerjaannya.

Jika proyek pembangunan pasar Puakang tidak selesai akan dikenakan sanksi tegas dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proyek pasar Puakang yang menelan dana dalam dua tahap pencairan. Pencairan pertama menelan dana Rp 3,9 miliar menggunakan dana APBD 2010 dimana pada waktu itu kontraktornya PT Darma Abdi Primaju dan tahap kedua menelan dana Rp 5.388.250.000 dikerjakan oleh PT Perintis Deni Utama dengan konsultan pengawasnya CV Asa Graha Konsultasi memakai dana APBD 2011.

Publik sangat kecewa terhadap pembangunan pasar Puakang karena pembagunan tersebut begitu lambat dari masa perkiraan. Dengan kerapuhan 72% dan masa pengerjaannya akan habis pada tanggal 28 Desember akankah terkejar oleh kontraktor pelaksannya?

Pemerintah harus betulbetul melakukan pengawasan terhadap pembagunan pasar Puakang. Seperti yang diungkapkan Bupati Karimun, “Kita harus benar melakukan pengawasan terhadap proyekproyek yang sebentar lagi habis masa pengerjaannya. Kita takut hanya mengejar waktu sehingga para kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut jadi asal-asalan dalam melakuka pembangunan sehingga daya tahan bangunannya tidak sesuai dengan yang kita ingin kan. Itu yang perlu kita awasi,” tegas Bupati Karimun. Dolok Saribu

PU Bateng & Dana Darurat

Bangka Tengah, Melayu Pos Jalan ini sudah mengalami tambal sulam entah berapa kali dan berapa tahun lamanya. Sangat miris sekali pembangunan jalan ini banyak dilakukan dengan setengah hati saja, seperti jalan Khonghin Desa Mangkol. Aspalnya sudah banyak yang terlepas dan hancur yang dikerjakan oleh CV LP pada tahun 2011 tadi. Dalam tahun ini (2011) jalan Penagan dibangun beberapa titik, salah satunya adalah yang ada di daerah Bukit Luwi, air Jangkang desa Pasir Garam. Beberapa titik ini menggunakan dana APBD. Dan dana tanggap darurat yang menggunakan + Rp 80 juta untuk satu unit jembatan beton. Proyek darurat yang dibangun oleh CV MKB yang dihimpun oleh mandor bernama Parno, dengan dalih yang makin jadi-jadi saja tingkah pejabat dinas Pekerjaan Umum ini. Protes masyarakat seperti tidak ditanggapi, hanya ditanggapi di balik meja kantor sang kepala dinas saja.

Ada apa dengan misteri dinas yang satu ini, dinas yang mengelola Bina Marga, Cipta Karya dan SDA.

Waktu dikonfirmasi, terjawablah oleh sang dinas.

“Kendalanya banyak sekali, seperti curah hujan yang tinggi, proses pekerjaannya pada akhir tahun, pada 2 jembatan beton di dusun Bukit Luwie Desa Penagan itu, harus cepat dilakukan. Dan juga untuk kepentingan bersama juga.Ya, namanya darurat jadi dikerjakan sangat buru-buru dan tergesa-gesa dan terkesanya amburadul,” jawab Rahmat Kabid Bina Marga di ruang kerjanya.

Jasmadikun dengan nada yang seadanya saat dikofirmasi (3/1/2012) sambil sekalisekali Jasmadikun berhodbah sesuai dengan ajaran yang dianutnya, serta dengan tanggapan dingin bahkan berkesan malas berhadapan dengan wartawan. Sehingga di lapangan mengindahkan aspek apapun dan resiko apapun, seperti rambu-rambu , papan proyek dan lain-lainnya. Itulah hasil yang didapat dari sang pemangku jabatan.

“Mungkin Bupati Bangka Tengah salah milih kepala PU,” jawab Ardi warga Kecamatan Sungai Selan yang melintas. Marjono/team

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

Semrawutnya Pendataan Wajib PBB di Karimun Karimun, Melayu Pos Pendataan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh pihak petugas pelaksana lapangan Pratama (swasta) di Karimun terkesan asal-asalan.

Sehingga data-data yang dirangkum dalam daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran (DHKP) dari tahun 2010 hingga tahun 2011 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun, yang diserahkan kepada masing-masing desa tidak mendapat respon yang positif baik bagi masyarakat maupun pihak petugas desa.

Hal tersebut disebabkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan yang mereka terima tidak sesuai dengan fakta di lapangan, hal tersebut menyangkut letak objek pajak, nama dan alamat wajib pajak, luas tanah (LT), luas bangunan (LB) dan jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar, hal tersebut menimbul-

kan kekesalan dan kebingungan di tengah-tengah masyarakat.

Dari keterangan warga beberapa desa yang berhasil dihimpun Melayu Pos di Karimun menggambarkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan cukup tinggi. Namun, berbagai hal seperti yang disebutkan di atas membuat mereka seperti patah arang untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Seperti apa yang disampaikan salah seorang warga Kundur bernama Yong Sip, “Macam mana buat nama suka-suka. Kita bayar pajak mau bantu pemerintah.

Nama saya Cong Sip, apa di surat pajak dibuat nama Asip/ Sui Ti? Itu nama dari mana?

Ukuran tanah saya tak sampai 2000 M2 karena dibuat dua SPPT. Seharusnya ukurannya dibuat masing-masing sesuai dengan surat tanah saya,” kata Yong Sip. Lain pula yang dikeluhkan

Simpang Rimba Sudah Terang Pangkalpinang, Melayu Pos Wilayah paling barat Kabupaten Bangka Selatan ini Kecamatan Simpang Rimba, Kelurahan Simpang Rimba.

Semua orang pasti terkagetkaget mendengar kata rimba, mungkin hutan belantara yang tak pernah disentuh oleh manusia jahil. Luas Desa Simpang Rimba ini hanya + 4500 Ha persegi. Wilayah yang jauh dari keramain kota ini telah mampu berbenah diri.

Namun sangat ironis, di kecamatan ini tidak ada yang namanya APMS apalagi SPBU. “Kalau mau ke SPBU bisa nggak kerja lagi,” keluh Sul warga trant Simpang Rimba.

Sebab, kalau ingin ke SPBU terdekat jaraknya + 30 km di Kecamtan Simpang Katis.

Karena di SPBU juga tidak boleh membeli dengan menggunakan wadah lain kecuali tangki kendaraan itu sendiri.

Sangat terisolir dari letak + 80 km ke Kabupaten Bangka Selatan. Dimana desa juga semakin sempit lahan dan tanah. Tak tanggung-tanggung 200 Ha menjadi lahan dan hutan tersebut menjadi kawasan hutan produksi (HP).

Ironisnya, hutan tersebut dilepas oleh kades yang terdahulu berinisial Fjo. .

Pembangunan diteruskan secara berkesinambungan bahkan oleh kades yang baru harus menata dari awal yang amburadul bahkan tak jelas pembangunan desanya.

“Semuanya ditata dari awal bahkan bertahap, sekarang sudah ada jelas pembangunannya baik struktural maupun infrastruktur. Bahkan masyarakat sekarang ini sudah nyaman untuk segala urusan administrasi pemerintahannya, KK, KTP dll,” ujar Kades Tubagus Kasbullah.

Pembanguan PAM untuk keperluan masyarakat desa karena di desa ini banyak sekali infrastruktur milik publik, seperti polsek, kantor kecamatan, puskesmas, KUA, sekolah SMU, SMP, bahkan SD, TK pembina, dan madrasah.

Dengan pembangunan tadi hilang kesan rimba belantaranya, serta sudah masuknya penerangan seperti PLN. Desa yang potensi alamnya sangat luas selain industri pertanian, karena desa ini juga adalah wilayah tranmigrasi.

Jadi wajar kalau pembangunannya sangat pesat apa dengan adanya perusahaan perkebunan sawit sehingga dapat membantu pemerintahan desa untuk menyiapkan lapangan pekerjaan.

“Jumlah KK di desa ini 700 kk, dengan 1500 mata pilih,” imbuh Kasbullah yang masih berumur 30 tahun serta telah dikarunia 2 orang anak ini.

Kades yang masih muda ini juga mampu mengatonggi 40% suara dari 6 orang kandidat balon kades. “Selain pembungunan dari swadaya juga dibantu oleh proyek PNPM. Pembangunan dengan dana PNPM memang harus langsung disentuh dan dirasakan oleh masyarakat,” tukas Adi Rahman selaku FK PNPM Simpang Rimba.

Juga mengunakan ADD sebagai denyut nadi pembanguan desa dari pemeritahan Kabupaten Bangka Selatan. Dimana ADD-nya untuk kelurahan Simpang Rimba Rp 230 juta yang dialokasikan 70% : 30% tahun 2011 kemarin. “Mudah–mudahan tahun ini juga terealisasi pembukaan kantor kas cabang pembantu bank daerah yaitu bank Sumsel Babel,” harap Kasbullah. Marjono/Hasan Sobri

Wagirin yang beralamat di Meral Karimun, dia hanya memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Meral tapi dua lembar SPPT diterimanya setiap tahun dari petugas kelurahan yang dititipkan melalui RT. Bahkan di Kundur Utara tanah dan bangunan yang masih dalam areal PT Timah yang ditempati karyawan juga menerima SPPT dari petugas desa. Padahal perusahaan sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak tersebut ke pusat atas bumi dan bangunan yang ditempati karyawan yang bersangkutan.

Sahrum salah seorang Kepala Urusan (Kaur) pemerintahan desa di Kecamatan Kundur Utara yang ditemui Melayu Pos, juga mengeluhkan pendataan yang dilakukan pihak petugas Pratama yang tidak sesuai fakta di lapangan dan terkesan asal-asalan. “Akibatnya kamilah yang jadi sasaran kekesalan warga dengan berbagai tudingan. Mereka bilang kami ini kerja makan gaji buta. Padahal honor kami sebagai perangkat desa tak cukup untuk kebutuhan sehari-

hari bang. Padahal bang, sudah beberapa kali kami sampaikan kepada kepala desa tentang keluhan warga mengenai SPPT sejak pemutihan tahun 2009 lalu, namun kenyataannya masih bermasalah terus,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang kepala desa di Kabupaten Karimun yang enggan ditulis namanya menyebutkan, permasalahan PBB ini sudah pernah dibicarakan.

“Kalau tak salah saya pada awal tahun lalu di Wisma Karimun hadir juga waktu itu Dispenda Kabupaten Karimun, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil apaapa, toh masalah PBB beginibegini terus,” katanya kesal.

Kinerja asal-asalan yang dilakukan pihak petugas Pratama selain menyangkut data objek pajak juga dalam hal menentukan NJOB sebagai dasar pengenaan PBB terutama menilai NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) objek pajak yang posisinya strategis atau sekitar jalan raya/pasar sama dengan NJKP yang letaknya di luar jalan raya dengan luas lebih kecil namun nilai pajak bumi yang harus dibayar

lebih besar. Dan yang lebih mengherankan data yang terdapat pada DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) pajak pada salah satu desa di Kundur tahun 2010 tercantum dengan jumlah Rp 69.284.478 sama dengan jumlah keseluruhan pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar pada tahun 2011. Padahal, terdapat perubahan pada SPPT tahun berjalan menyangkut perubahan kelas objek pajak itu sendiri, hal tersebut terjadi karena penambahan bangunan pada objek pajak terhutang, seperti SPPT milik Cong Sip pada tahun lalu PBB yang harus dibayar sebesar Rp 32.575 namun pada tahun 2011 ini Cong Sip harus merogoh kantongnya untuk membayar pajak tanah dan bangunan miliknya sebesar Rp 75.685 sudah jelas dalam DHKP terjadi peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar warga.

Menyangkut hal ini, Ir Eka Sila Kusna Jaya M.Si kepala kantor pelayanan pajak Kabupaten Karimun untuk dimintai tanggapannya tidak berhasil dihubungi. Sudarno

Moto Prime PT Jasa Raharja Pangkalpinang, Melayu Pos Di balik gedung yang megah tak disangka hanya dengan 4 orang saja mampu melayani seluruh aktifitas asuransi di Jasa Raharja Bangka Belitung ini. Dengan tahun buku membayar klaim asuransi Rp 8,6 miliar untuk tahun 2011 lalu. “Ya, kita sudah membayar sebesar Rp 8,6 M tahun 2011. Dengan pasukan sebanyak 11 orang di Provinsi Bangka Belitung,” jawab Mulyadi mengawali pembicaraan dengan Melayu Pos, belum lama ini.

“Sesuai dengan UU No.3334 tahun 1964 serta peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.36/PMK.010/ 2008 Dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Pebruari 2008,” imbuh Mulyadi yang baru 3 bulan menempati ruangannya, sebelumnya di Jakarta.

Cara kerja asuransi yang satu ini dengan sistem jemput bola ke lapisan masyarakat.

Karena dengan jemput bola tentu banyak yang dapat diketahui, seperti ahli waris, dan informasi kejadian atau kronologisnya. “Dengan sistem jemput bola selain dapat bersilaturahmi dan belasungkawa juga masyarakat dapat mengenal langsung dan manfaat dalam berasuransi itu sendiri, karena bentuk nyata diberikan oleh pihak asuransi,” imbuh Mulyadi.

Ditanya tentang waktu yang dikeluhkan oleh para nasabah, “Waktu yang kami targetkan 2 hari dari hari kejadian serta syarat yang sangat mudah tersebut,” imbuh Mulyadi yang sambil memberikan bentuk persyaratannya.

Dengan persyaratan, foto kopi KTP, KK, surat nikah, keterangan dari lurah atau kades, surat keterangan dari dokter serta dari kepolisian, tentang calon. Serta mengisi formulir yang telah disediakan oleh

Mulyadi

pihak asuransi Jasa Raharja.

Dengan berbagai bentuk jenis asuransi yang diberikan seperti meninggal dunia saat berlalu lintas akan mendapatkan Rp 25 juta. Kecelakaan ringan akan diganti biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp 10 juta. Sementara untuk kategori cacat bervariasi seperti cacat permanen akan mendapatkan sebesar Rp 25 juta. Dengan masa pengklaiman 6 bulan dari masa waktu kejadian. “Asuransi kami dengan moto PRIME service yang terdiri dari

Proaktif, Ramah, Iklas, Mudah dan Em-pati.

Dengan semboyan utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan. Supaya nantinya asuransi Jasa Raharja akan menjadi asuransi masya-rakat Indonesia.

Sepertinya kecelakaan dalam tahun ini yang sudah dibayar meningkat sebesar 10%. Dengan peningkatan 10% ini, maka kesadaran masyarakat di bumi laskar pelangi ini meningkat dalam berasuransi,” imbuh Mulyadi yang masih belum hafal betul jalan di Bangka Belitung ini.

Selain menghimbau kepada masyarakat untuk tidak segan-segan untuk menginformasikan tentang ber asuransi juga telah melakukan koordinasi kepada seluruh Polres yang ada di wilayah hukum Polda Bangka Belitung ini dalam operasi lilin natal tahun 2011 dan menyambut tahun baru 2012 ini. “Saya akan membantu prosesnya seperti MDTKP (Meninggal Dunia Tempat Kejadian Perkara),” janji Mulyadi. Marjono/Muklis

Galian C Dinas Pertambangan dan Energi Bangka Tengah, Melayu Pos Masyarakat Provinsi Bangka Belitung sudah tidak asing dengan dunia tambang. Eks tambang tersebut tentu akan berpasir. Limbah pasir dapat digunakan untuk bahan bangunan.

Banyak sekali masyarakat yang mengeksploitasi pasir tersebut, termasuk pemerintah juga. Padahal lahan eks tambang tersebut seharusnya direboisasi oleh perusahaan tambang PT Timah Tbk, tapi kenyataannya lain.

Belum lagi galian katagori C, bagi pemenang proyek pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dibayar 3 s/d 5% dari nominal total proyek tersebut. “Entah kemana pajak galian C tersebut kalau belum ada perda dan peraturan khusus tetang galian C baik jenis air galian juga,” kata Amir warga Desa Mangkol.

Untuk perizinan dari lahan milik PT Timah Tbk dan ditindak lanjuti ke pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Pertambangan dan Energi. “Untuk izin sangat mudah dan transfaran serta prosesnya cepat apa bila dilengkapi persyaratannya,” kata Suryono Kabit Teknik di ruangannya (3/1). Tim

Jasa Raharja Kepri Terima Ucapan Terima Kasih SMKN 1 Batam Batam, Melayu Pos Bertempat di Kantor Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau, JR Cabang Kepri menerima ucapan terima kasih dari SMKN 1 Batam yang diterima langsung oleh Kepala Unit SDM & Umum, Tri Suranto, didampingi oleh Kepala Unit Humas & Hukum, Soni Sumono, Selasa (3/1).

Muhammad Arsyad, guru pembimbing siswa magang Praktek Kerja Industri (Prakrin) SMKN 1 pada saat menyerahkan ucapan terima kasih kepada Jasa Raharja, mengatakan pihaknya sangat berterima kasih karena Jasa Raharja telah memberikan pembekalan ilmu pengetahuan kepada siswanya yang magang di Kantor Cabang

Jasa Raharja ini.

“Semoga ilmu pengetahuan yang diperoleh siswa kami ini dapat berguna bagi

7

Selayang Pandang

dirinya dalam pengembangan diri dan ilmu pengetahuannya,” ujarnya.

Program magang (Pra-

kerin) yang dilaksanakan siswa magang SMKN 1 Batam ini dimulai sejak minggu ke III bulan Juli 2011 dan berakhir pada minggu ke III bulan Desember 2011 lalu diberi pembekalan pengetahuan tentang bagaimana proses dan mekanisme dalam pengurusan dana santunan dan pemeliharaan jaringan sistem komputerisasi yang terdapat di Kantor Cabang.

Siswa magang (Prakerin) yang berbasis kejuruan bidang komputerisasi dan jaringan ini selama dalam bimbingan Soni Sumono Kanit Humas & Hukum di Kantor Cabang Jasa Raharja Kepri, sangat aktif dalam mengikuti proses pembelajarannya. Sehari-hari mem-

bantu petugas Jasa Raharja dalam proses input data dan pemeliharaan jaringan, sehingga siswa mengetahui peran dan tugas Jasa Raharja bagi masyarakat dan mampu dalam menyelesaikan permasalahan sistem komputerisasi jaringan.

Pada kesempatan itu, Tri Suranto Kanit SDM & Umum menyampaikan terima kasih kembali kepada SMKN 1 yang sudah memberikan kepercayaan kepada Jasa Raharja dalam memberikan pembekalan ilmu pengetahuan kepada siswa SMKN 1 Batam. “Semoga ilmu pengetahuan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi dirinya juga dapat dikembangkan dalam lingkungan sekolah,” ujarnya. Go

Pojok

Pembangunan Kantor Lurah Diduga Amburadul PELALAWAN - Peroyek pembangunan kantor Lurah Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan diduga amburadul.

Karena berdasarkan pengakuan Kasim, Lurah Ukui, minggu kemaren, ada kesalahan teknis dalam pengerjakan peroyek kantor Lurah Ukui APBD tahun 2011.

“Secara lisan sudah kami sampaikan pada kontraktor pak,” ujarnya supaya segera diperbaiki.

Menurut Kasim, pengerjakan peroyek pembutan pelafon di samping kanan kantor dan kiri kantor Lurah Ukui terbukti tidak memenuhi bestek gambar sehingga pelafon tersebut terpasang tidak merata alias amburadul.

Sementara itu, sejumlah masyarakat Uki sangat menyayangkan buruk hasil proyek tersebut. “Pihak yang terkait dalam menangani peroyek tersebut harus ditinjau kembali, jika terbukti salah pihak kontraktor harus diproses hukum,” ujar beberapa masyarakat. Andus

PT Karimun Granik akan Beroperasi Kembali KARIMUN - Angka penganguran di daerah Karimun sebentar lagi akan berkurang, hal ini menyangkut tentang adanya informasi PT Karimun Granik akan beroperasi kembali. PT Karimun Granik mempekerjakan ribuan karwayan semasa belum dibekukan oleh Kapolda Kepri.

Kabar PT Karimun Granik akan berproduksi kembali ketika adanya kunjungan Presiden Direktur PT Karimun Granik Yunus Sofiyah ke Karimun selama dua hari.

Kunjungan Presiden Direktur PT Karimun Granik yang disambut oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun di rumah Dinas Bupati.

Menurut Yunus Sofiyah kedatangannya ke Tanjung Balai Karimun dalam rangka meninjau secara langsung kesiapan PT Karimun Granit baik dari segi lokasi produksi peralatan dan kesiapan personil agar dapat menyusun perencanaan kapan dapat berproduksi. Yunus juga menyampaikan kendala utama dalam produksi awal adalah peralatan yang sebagian besar rusak karena sekian lama berhenti. “Namun saat ini masih dilakukan perbaikan yang akan memakan waktu antara 2 sampai 3 bulan ke depan,” tegas Presiden Direktur PT Karimun Granik Yunus.

Yunus berjanji untuk para karyawan yang saat ini berjumlah lebih 100 orang dan masih tetap berkerja untuk tetap memperhatikan kesejahteraan mereka dengan ucapan insya allah karena menurutnya ia tidak dapat berjanji terlalu banyak namun insya allah tetap menjadi prioritas untuk kepemilikan saham PT Karimun Granik saat ini berada di bawah OSO Group sebanyak 60%, Iwan Yusuf 15 %, saham asing 20 % dan broker 5%. Dly

SETELAH KAPOLRESTA DIGANTI

SPBU di Pangkalpinang Jadi Aman PANGKALPINANG - Kapolres Pangkalpinang Rajendra memang benar–benar memberi contoh kepada bawahannya. Dia tidak peduli siapapun orangnya. Kalau ketahuan mobilnya berulang kali tiap hari mengisi BBM di SPBU pasti mobil itu akan ditangkap. Begitulah cara Kapolres menertibkan mobil–mobil yang ngerit solar di SPBU tersebut. Kalau tidak ditertibkan seperti itu, di setiap SPBU yang ada di Pangkalpinang seperti pasar ikan.

Masalahnya di dalam SPBU mobilnya sangat padat dan di luar SPBU antrean mobil sangat panjang sampai mencapai 300m. Itu sama dengan meresahkan masyarakat yang ingin lewat. Jadi setelah ditertibkan oleh Rajendra, tiap–tiap SPBU kelihatannya agak sepi. Dan bagi mobil yang benar–benar kehabisan BBM kalau dekat dengan SPBU tidak begitu susah untuk mengisi BBM. Itu sebagai contoh bagi 4 Kapolres yang ada di Pulau Bangka ini. HS

Tanah Banyak Bermasalah PANGKALPINANG - Semenjak gendang provinsi ditabuh harga tanah pun merangkak naik, yang tadi harga tanah hanya Rp 30.000 per meter menjadi Rp 100.000 per meter bahkan sekarang mencapai Rp250.000 per meter. Tanah pun menjadi investasi primadona untuk mencuci uang korupsi (money laundry) bagi sang koruptor. Karena kalau disimpan ke bank akan terlacak atau terdetiksi oleh PPATK. Sama juga dengan Kecamatan Bukit Intan, banyak yang memiliki surat tanah ganda serta sertifikat ganda.

Perselisihan ini juga banyak yang sampai ke ranah hukum pengadilan. Keluhan masyarakat tentang surat tanah dari camat yang terkesan bertele-tele, sehingga membuat masyarakat kesal karena harus menunggu sampai empat hari baru bisa selesai. Ulah seorang oknum Kecamatan Bukit intan ini sehingga wartawan ini cross ceck ke lapangan (12/1). “Semua ini berawal dari keseriusan aparat dan oknum berbagai pihak seperti RT, RW, lurah/kades serta camat sendiri. Jadi kalau nggak serius akan berakibat seperti sekarang ini,” jawab Andi Rozano saat dikomfirmasi di kantornya yang mengharapkan tidak terulang lagi.

Jika RT dan lurahnya nggak tanggap seperti transaksi sendiri tidak banyak masyarakat yang menghadirkan aparat pemerintah seperti lurah dan camat. “Kalau mau ditindaklanjuti dari awal, tetapi kita hanya melihat fakta hukum saja. Jadi apa pun bentuknya kita lihat fakta hukumnya. Siapa atau yang mana yang benar,” imbuh Andi yang baru 9 bulan menjabat Camat Bukit intan. Untuk mengatasi kejadian yang tidak diinginkan Camat Bukit Intan memiliki surat peryataan sebanyak 7 poin yang harus dipahami dan diteliti dan ditanda tangani.

Kecamatan Bukit Intan juga siap bersaing dengan kecamatan yang lain di wilayah kota Pangkalpinang. Terbukti dalam waktu 9 bulan saja mampu meraih dan gelar juara 6 piala yang terdiri dari juara PKK kota, juara umum SD se-provinsi, Rumah Sehat, Lingkungan Sehat, lansia produktif, dan camat terbaik di kota ini. Juga di kantornya yang nampak sekali cukup lengkap tanpa menghilangkan kesan sederhanaan sang camat. “Untuk membuat surat atas hak cukup gratis saja, kalau HUATnya cukup di bawah biaya notaris saja,” imbuh Andi. Marjono/Hasan Sobri

8

Daerah

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

PENUH RAKAYASA DAN SARANG KORUPSI

Lintas Daerah

Carut Marutnya Dinas Pertambangan Kab Indramayu Foto: Ismail Azry

Kasa Wijaya, SE tampak sibuk memberikan pengarahan kepada para warga yang hendak menyalurkan hak pilihnya pada Pilwu Cilandak.

Saki Tata Sumana Pemenang Pilwu Cilandak 2011 INDRAMAYU - Kasa Wijawa, SE, Ketua Panitia Pemilihan Kuwu (Pilwu) Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, menegaskan Saki Tata Sumana, peserta Pilwu No 3 keluar sebagai pemenang meraih 1.528 suara terbanyak mengalahkan para peserta lainnya.

Pelaksanaan Pilwu di Clandak pada (7/12) silam, diikuti 6 orang peserta masing-masing 1. Hj Cawinah meraih 718 suara, 2. Warsono meraih 160 suara, 3. Saki Tata Sumana meraih 1.528 suara, 4. Dirta Supriyadi meraih 337 suara, 5. Yusuf meraih 129 suara dan 6. Rokiman meraih 197 suara, jumlah total 3.069 suara serta blangko 54 suara, ungkapnya.

Komposisi Pelaksanaan Pilwu Cilandak : Ketua : Kasa Wijaya, SE. Sekretaris : Harwadi, Bendahara : Ruwanda, dan 18 anggota panitia serta 6 anggota Polisi, 5 anggota TNI, 5 anggota Pol PP dan 3 anggota Hansip, sejak awal dibuka hingga akhir penghitungan suara berjalan lancar dan sukses, papar Kasa Wijaya, SE. Ismail Azry

Sesudah Umur 23 Tahun Baru Bertemu Ibu Kandung PONTIANAK - Gadis ini sesudah berumur 23 tahun baru bertemu ibu kandungnya. Selama ini, Dinda tidak pernah menyangka bahwa ia adalah anak angkat. Namun, Allah akan menunjukkan seseorang ibu yang melahirkan anak kandungnya, seperti Dinda.

Setelah ibu angkatnya meninggal, berulah Dinda mengerti kalau selama ini orang yang dia anggap orang tua kandungnya adalah orang tua angkat. Namun Dinda tetap menganggap orang tua angkatnya sama seperti orang tua kandungnya.

Kebaikan orang tua angkat melebihi dari orang tua kandung dari mulai pendidikan sekolah dasar sampai keperguruan tinggi. Dan akhirnya Dinda bisa menyelesaikan D3 di salah satu universitas di Pontianak.

Dinda Dalam perjalan hidupnya, Dinda memang selalu mandiri dan tidak pernah mengenal lelah dalam berkarier. Gadis tersebut pernah bekerja di Provinsi Riau untuk mencari pengalamam, kurang lebih 2 tahun akhirnya Dinda kembali ke kota kelahirannya Pontianak (Kalbar).

Dalam perjalan pulang, gadis ini merasakan betapa berartinya hidup di perantauan. Demi kariernya ia rela meninggalkan orang tuanya. Memang sejak kecil Dinda selalu menurut kata orang tua.

Ahirnya Dinda merasa lebih bahagia setelah bertemu dengan ibu kandungnya yang menjadi suatu keajaiban dalam waktu 3 hari Dinda bisa menemukan orang tua kandungnya. Man SH

Warga Biru Maju Tagih Janji Camat Telawang SAMPIT - Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, H Supia Hadi, belum memutuskan nasib Kepala Desa Biru Maju, Kecamatan Telawangan, Kabupaten Kotim, Purnomo, setelah sebelumnya sempat dipenjara, lantaran dituduh mencuri buah sawit milik perkebunan kelapa sawit PT Buana Arta Sejahtera (BAS). Kondisi ini selain membuat Purnomo bingung namun pemerintahan di Desa Biru Maju juga terhambat akibat Plt yang beberapa waktu lalu ditunjuk oleh Camat setempat.

Saat dibincangi Melayu Pos, Selasa (10/01) Suyatin istri dari kepala desa Biru Maju, Purnomo mengatakan, bahwa selama ini pemerintahan di desanya terkesan jalan di tempat karena Plt yang beberapa waktu lalu ditunjuk oleh Camat Telawang, Endra Sakti, sama sekali tidak pernah menjalankan tugas sebagaimana mestinya seorang Plt. “Selain tidak pernah menjalankan tugas sebagaimana mestinya, namun Plt yang ditunjuk juga tidak pernah hadir di Desa Biru Maju,” ujar Suyatin saat ditemui di Pengadilan Ne“Kami geri Sampit di sela-sela mengmendukung pak hadiri sidang Mulyani Handoyo, Desa Biru Maju yang Purnomo menjadi Sekertaris saat ini menjadi terdakwa atas kepala desa lagi, tuduhan pencurian buah sawit milik PT BAS. mengingat “Kami hanya ingin diperPurnomo adalah hatikan oleh pemerintah daeselama ini permasalahan sosok yang baik rah, antara warga Desa Biru Maju dengan perusahaan PT BAS di mata kami” belum juga menemui titik temu.

Seluruh warga sudah bosan berurusan dengan hukum,” ungkap Suyatin.

Beberapa warga desa Biru Maju menyatakan dukungannya untuk menerima kembali Purnomo menjadi kades. Apa lagi hingga kini Purnomo masih memegang SK dari Bupati Kotim atas jabatan Kades yang ia pegang selama ini. “Kami mendukung pak Purnomo menjadi kepala desa lagi, mengingat Purnomo adalah sosok yang baik di mata kami,” kata Warga Biru Maju (10/01).

Selain itu warga juga berharap, Plt Kades yang ditunjuk Kecamatan Setempat agar ditarik kembali, sesuai dengan janji Camat Telawang yang pernah diungkap Camat Telawang, jika Purnomo sudah bebas maka Plt akan ditarik kembali.

Sebelumnya Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kotim Halikinoor SH, MM, mengatakan dipecat atau tidaknya Purnomo dari jabatannya tergantung Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, namun sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa, Kades yang pernah tersandung kasus hukum bakal menerima sanksi pemecatan dari jabatanya. Mia

Indramayu, Melayu Pos Di mana ada gula di situ ada semut. Ibarat kata pepatah itulah Dinas Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya. Selalu penuh dikerubuti para pengusaha yang ingin menggerogoti manisnya pasir besi yang ada di pantai Cipatujah. Saking manisnya rasa pasir besi, kini pantai Cipatujah mengalami kerusakan akibat penambangan yang edan-edanan.

Namun itulah keserakahan pemerintah yang hanya memikirkan kepentingan golongan pribadi. Kini Dinas Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan publik karena dinas tersebut diduga banyak permainan dan diduga menjadi sarang korupsi. Kenapa tidak? Sete-

lah UU selaku Bupati mengeluarkan SK No:540/kep/ tamben/2011 yang melarang adanya aktifitas penambangan dengan alasan persyaratan ijin penambangan dari para penambang belum terpenuhi dan yang kedua harus adanya reklamasi. Dua hal inilah membuat terperangah-

nya para pengusaha.

Dari hasil penelusuran dan konfirmasi dari para pengusaha ternyata tidak sedikit uang yang diberikan kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Indramayu untuk membuat ijin tambang. Namun, sampai saat ini tidak ada surat ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan yang secara benar dan prosedur, entah ada apa di balik sumua ini yang jelas carut marutnya pertambangan Kabupaten Tasikmalaya akibat banyak kepentingan.

Coba kita lihat untuk mengatasi atau kata lain membina para penambang maka UU mengeluarkan SK Bupati No : 540/kep/tamben/2011

RASKHANNA S DEPARI KETUA AJII:

tentang pelarangan aktifitas penambangan. Perbup itu diterbitkan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan, namun tiba-tiba kini muncul satu perusahaan yang diperbolehkan menambang dengan alasan ijinnya sudah terpenuhi. Sementara sampai detik ini peraturan pemerintah belum dicabut, entah ada apa di balik semua ini?

Dalam hal ini, Jubaedi angkat bicara dan menyesali tindakan pemerintah yang seolah-olah menganak emaskan perusahaan tersebut. “Banyak pengusaha yang menyangka saya yang terlalu berpihak pada pers bukan pada pengusaha, habis saya bingung kenyataannya seperti

ini orang apa artinya peraturan Bupati kalau untuk dilanggar. Kalau mau gitu, cabut dulu dong Perbupnya,” tutur Jubaedi.

Sementara itu, Jeje Asda I yang kini aktifitasnya banyak dihabiskan di kantor pertambangan mengatakan, perusahaan itu hasil kesepakatan bersama makanya boleh nambang karena ijinya sudah terpenuhi. Namun ucapan Jeje itu dibantah oleh salah seorang dewan, “Kenapa sih orang itu garoblog pisan emang dalam aturan tinggi mana antara kesepakatan dan peraturan bupati. Makanya saya pensing ngurus pasir besi yang jelas terlalu banyak kepentingan,” tuturnya. Jatiar

JALAN PENGHUBUNG RUSAK PARAH

APBD Ta 2012 Perlu Diwaspadai Dinas Bina Marga Jangan Dijadikan Kepentingan Politik Perlu Tanggap Indramayu, Melayu Pos Menjelang tahun anggaran 2012 di Kabupaten Indramayu Jabar, perlu diwaspadai alokasi pembangunan dana APBD TA 2012 jangan dijadikan kepentingan politik. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Akltivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Raskhanna S Depari pada Melayu Pos, menyikapi anggara APBD Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp 1 triliun akan digelar setelah Laporan Pertanggungjawaban Bupati Indramayu Anna Sophanah awal Pebruari mendatang.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi persiapan politik di Indramayu semakin mencekam, karena terlihat tentang adanya sinyalir pembagian kuota paket proyek pada setiap SKPD di Kabupaten Indramayu. “Maka, kita selaku rakyat perlu dan wajib memantau tentang pelaksanaan pembangunan, karena sebagian anggaran itu dihasilkan dari pajak rakyat,” tegas Raskhanna S Depari.

Selain itu, hampir di setiap Dinas Teknis antara lain seperti : Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Dinas PSDA Tamben, serta Dinas Pertanian dan Peternakan juga Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, diduga telah dilakukan pemelotingan paket pekerjaan di masing-masing SKPD. Hal ini akan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Lebih Lanjut dijelaskan oleh Ketua AJII, adanya dugaan pembagian kuota paket sejumlah proyek yang berasal dari sumber APBD diduga telah dikordinir oleh pihak ketiga, yaitu melalui pengusaha yang bergabung di salah satu Asosiasi Jasa Kontruksi di Kabupaten Indramayu.

“Yang dapat mencemaskan hasil pengumpulan dana dari setoran pengusaha tersebut, akan digunakan oleh siapa? Hal ini adanya kekhawatiran dana tersebut ditenggarai dijadikan dana kepentingan politik. Akibatnya

beberapa kontraktor mengeluh lantaran adanya setoran menggila sehingga merasa telah di jolimi oleh oknum-oknum tertentu pada setiap tahun anggaran tersebut,” jelas Raskhanna.

Ditambahakan, sebelum pelaksanaan lelang tender telah diatur oleh oknum panitia lelang tender pada SKPD masing-masing, kendatipun kini telah menggunakan sistem elektronik dengan istilah lelang melalui jaringan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar, disinyalir masih adanya permainan pihak panitia lelang tender pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah, hal tersebut untuk memenangkan salah satu paket proyek bagi yang sudah menyetorkan dana kepada tim pengkondisian, peserta lelang tersebut akan dimenangkan oleh panitia lelang tender pengadaan barang dan jasa pada masingmasing SKPD di Kabupaten Indramayu. Wasnadi

Oknum P3N Desa Margamulya Rampas Surat Nikah Pasutri Indramayu, Melayu Pos Hal ini terkait perbuatan seseorang yang seakan-akan tidak atau kurang memahami aturan yang telah ditetapkan, yakni mengenai perampasan hak seseorang yang menjadi hak miliknya berupa surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bongas Nomor 331/01/IX/2011 tanggal 31 November 2011. Pasangan suami isteri Makmuri Bin Ahmad dengan Rastini binti Saryib yang beralamat Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jabar, sampai saat ini surat nikah yang diambil oleh oknum P3N Desa Margamulya, H Burhanudin belum dikembalikan.

P3N/Kesra Desa Marga-

mulya H Burhanudin saat ditemui di rumahnya (14/1) membenarkan kejadian tersebut. Ia beralasan hal ini dilakukan karena perintah dari Kepala KUA Kecamatan Bongas H Nurhidayat, S.Ag. “Diamankan karena sedang diajukan pembatalan pernikahan yang sudah diajukan ke Pengadilan Agama Indramayu walaupun belum ada keputusan tetap dan pengambilan surat nikah itu memang tidak ada surat tugas/ perintah yang resmi dari kantor KUA, hanya perintah secara lisan, kalaupun suatu saat ada masalah terkait perampasan surat nikah tersebut saya serahkan sepenuhnya kepada Kepala KUA yang telah memerintahkannya,”

ungkapnya.

Di tempat terpisah, Makmuri bin Ahmad kepada Melayu Pos mengatakan, ia merasa dilecehkan dan dirugikan oleh perbuatan oknum P3N tersebut. Karena haknya telah dirampas yakni berupa surat nikah yang benar-benar menerangkan statusnya sebagai suami-istri yang sah.

“Tapi dengan kenyataan ini seakan-akan saya merasa dikelabui bahkan harga diri terinjak tanpa ada alasan yang jelas, surat nikah dirampas.

Yang jelas atas perbuatan oknum P3N desa tersebut saya tidak terima dan mohon kepada instansi yang terkait menindak tegas atas perbuatan tersebut,” tegasnya.

S Pranoto/Joy

Foto: Wasnadi

Jalan penghubung kabupaten Jatibarang – Indramayu tampak rusak parah ditanami pohon pisang oleh warga.

Indramayu, Melayu Pos Di bulan Januari 2012 hingga Bulan April 2012 mendatang di negeri kita (Indonesia) menyeluruh adalah musim penghujan berdampak membuat jalan rusak parah seperti terlihat jalan penghubung kabupaten antara Jatibarang-Kota Indramayu, tampak berlubang-lubang besar, bahkan warga menanami pohon pisang yang mengakibatkan banyak pengguna sepeda motor berjatuhan hingga tewas bahkan ada yang bertabrakan antar sepeda motor dari lawan arah karena menghindari jalan berlubang tadi. Hal tersebut Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu perlu tanggap untuk secepatnya memperbaiki jalan rusak tadi sehingga tidak akan lagi menambah korban berjatuhan bagi pengguna jalan seperti pengendara sepeda motor.

Salah seorang sumber di lapangan kepada Melayu Pos mengatakan, sebenarnya beberapa bulan lalu jalan penghubung kabupaten antara Jatibarang–Kota Indramayu

telah diperbaiki oleh instansi bersangkutan untuk jalanjalan berlubang itu. Namun, pada perbaikannya tersebut hanyalah asal-asalan saja. Padahal, anggaran untuk perbaikan itu pasti memakan biaya besar tetapi entah dikemanakan anggaran perbaikan itu maka seperti yang terlihat jalan itu tampak rusak parah jika terkena hujan deras.

“Selain itu pula atau mungkin karena jalan terendam air hujan mengakibatkan banjir sehingga jalan itu tergenang air hujan karena lantaran tidak adanya aliran drainase bahkan warga sekitar sampai-sampai menimbulkan kemarahan untuk menanam pohon pisang di tengah jalan itu bertujan untuk mencegah adanya korban berjatuhan bagi pengguna jalan seperti pengguna sepeda motor,” ujarnya.

Beberapa pengguna jalan berharap kepada Dinas Bina Marga kiranya untuk secepatnya mengantisipasi jalan rusak agar para pengguna jalan merasa nyaman dikala musim penghujan ini. Wasnadi

Kapolda Kalteng Pimpin Upacara HUT Satpam ke-31 di Sampit Sampit, Melayu Pos Dalam rangka memperingati hari jadi satuan pengamanan (Satpam) yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (KalTeng) Kamis (12/1) kemarin.

Kapolda Kalteng Brigjen Pol Drs H Damianus Jackie memimpin langsung jalannya upacara. Pada kesempatan itu, Satpam menunjukkan kemampuannya menggunakan tongkat dan bela diri.

Damianus Jackie ketika diwancarai Melayu Pos, menghimbau, agar Satpam meningkatkan kemampuannya. “Kemampuan itu tidak cukup saat dididik saja, kalau perlu per tiga bulan, ada semacam latihan yang berkesinambungan,” kata jendral bintang

Foto: Ariy | MP

Bupati Kotim Supian Hadi menyerahkan piala kepada para juara lomba dalam rangka HUT Satpam ke-31di halaman kantor Bupati.

satu ini usai upacara.

Sehingga dengan latihan, kata dia, Satpam menjadi peka dengan lingkungan. Padahal tanggung jawab menjaga ling-

kungan penting. Apalagi kalau sering menghadapi gangguan keamanan, misalnya pencurian dan demo di lingkungan kerja. “Tanggung ja-

wab keamanan di lingkungan kerja diserahkan kepada Satpam,” ujar Kapolda.

Kapolda mengutarakan, Satpam memiliki kemampuan kepolisisan terbatas, mereka dibekali ilmu teknis dan taktis secara standar. Oleh sebab itu, Satpam ditekankan agar rutin latihan untuk memelihara kemampuan.

“Mereka (satpam) bekerja demi kepentingan di perusahaannya, produktiitas mereka juga meningkatkan produktivitas perusahaan. Kalau bisa bekerja sesuai dengan digariskan perusahaan, sehingga produktiftas tercapai,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah perlu penempatan polisi di perusahaan? Menurut Damianus Jackie, jika perusahaan menganggap ada hal-hal ter-

tentu yang berpotensi gangguan tingkat tinggi, tidak ada salahnya meminta bantuan polisi. Karena intensitas kemampuan satpam tidak cukup.

“Seperti tadi Satpam ada peragaan, kita anggap kalau ada gangguan awal mereka dapat diandalkan. Tapi kalau gangguan awal itu meningkat menjadi intensitas membahayakan, baru kita masuk,” terangnya.

Dalam upacara HUT Satpam ke-31 di halaman kantor Bupati Kotim, Kapolda menyampaikan amanat Kapolri. Upacara itu, mengambil tema peningkatan fungsi dan peran satpam pada penerapam industrial security dalam rangka intensifikasi kemitraan bersama Polri guna terpelihara Kamtibnas. Ariy

Pelayanan Jampersal Dikeluhkan Indramayu, Melayu Pos Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat UU No 40 Tahun 2004, serta mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 khususnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program persalinan (Jampersal) dan telah dilaksanakan di setiap daerah, namun sangat disayangkan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, program pemerintah yang harusnya dijunjung tapi sebaliknya, masih banyaknya bidan yang meminta biaya persalinan dengan alasan untuk obat dan perlengkapan bayi.

Salah seorang warga Desa Bantarwaru Kecamatan Gan-

tar Kabupaten Indramayu yang tidak mau disebut namanya saat ditemui di rumahnya belum lama ini kepada MP mengatakan kalau program Jampersal itu biaya persalinan gratis. “Tapi kenapa saya masih diminta biaya meskipun saya sudah menunjukkan persyaratan Jampersal tetap dipungut biaya Rp 350.000 dengan alasan untuk obat dan perlengkapan bayi, yang tidak mempunyai persyaratan Jampersal dipungut

biaya bisa mencapai Rp 600.000,” kata warga.

Saat ditemui Melayu Pos, Bidan Desa yang berinisial DI

mengatakan, “Memang benar saya memungut biaya 300 s/ d 350 ribu, itu pun bukan untuk jasa persalinan, melainkan

untuk obat dan perlengkapan bayi dan saya membantu persalinan dengan program Jampersal masih sedikit, bulan Juli – Agustus saja hanya 4 orang dan bulan November 2011, 3 orang,” tutur DI yang juga Bidan Puskesmas Gantar.

Meskipun kebijakan pemerintah membantu masyarakat khususnya ibu melahirkan. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Jampersal yang pelaksanaannya diatur Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 631/PERMENKES/ Per/111/2011 tentang pelaksanaan Jampersal (Jaminan Persalinan). Namun masyarakat tidak merasakan adanya program Jampersal, karena pada kenyatannya proses persalinan masih dibebani biaya. N Suryana

BSM Diduga Dipotong Kepala MTs Nurul Hikmah Lounching Tahapan Pilwalkot 2012 Tasikmalaya, Melayu Pos Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kota Tasikmalaya Drs H Cholis Muchlis secara resmi membuka Lounching tahapan Pilkada 2012 di Gedung Juang Jl TMP Tawang Kota Tasikmalaya disaksikan perwakilan 25 KPUD se-Jawa Barat, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Wali dan Wakil Walikota, Sekda serta jajaran Pejabat Pemkot Tasikmalaya, Muspida, Anggota DPRD dan Tokoh masyarkat.

Hotum Hotimah Ketua Panitia Penyelenggara Pokja Sosialisasi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan lounching tahapan Pilkada sebagai model sosialisasi yang menebar kebaikan, kedamaian dalam kerangka komitmen dan janji bersama demi tercapai harapan bersama yakni menyongsong pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada 9 juli 2012 nanti.

Dijelaskan Hotum bahwa secara khusus dengan so-

sialisasi ini dimaksudkan agar stakeholder dan masyarakat mengetahui tahapan Pilkada 2012 dan mendorong masyarakat untuk berpartisi aktif dalam mewujudkan pilkada yang demokratis, jurdil, beradab, aman dan damai.

Cholis Muchlis Ketua KPUD Kota Tasikmalaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan bertekad atau sebagai pernyataan ikrar bersama untuk penyelenggaraan pemilu aman dan tertib yang ingin dicapai. “Sekarang kita berniat untuk menggeser paradigma lama dan menuju demokrasi yang lebih baik,” katanya.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat yang diwakili sekretaris KPU mengharapkan kepada mitra kerja KPU untuk memberikan pengawasan kepada penyelenggaraan Pilkada nanti serta memberikan ruang kepada KPU untuk mekanisme pengaduan karena melalui hal itu bisamenjamin kesuksesan pemilu. Di2n

Sampit, Melayu Pos Wacana di tahun 2012 Landasan Bandar Udara Haji Asan Sampit akan diperpanjang, anggaran tersebut masih dalam perencanaan yang nantinya akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seperti yang diketahui panjangnya landasan Udara Haji Asan Sampit saat ini mencapai 1850 meter dengan kelebaran 30 meter, rencananya di tahun 2012 ini pihak

bandara akan menambah panjang lintasan sepenjang 150 meter.

Kepada Melayu Pos Selasa (10/01) Kasubag Tata Usaha, Bahrudin, mengatakan bahwa pihaknya sudah mewacanakan beberapa hal untuk melakukan penambahan panjang lintasan Runway, selain itu juga nantinya akan ada penambahan Runway Light (lampu lintasan jalur penerbangan), dan confeyer (mobil bagasi).

Indramayu, Melayu Pos Sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa warga Negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/wali murid tidak mampu membiayai pendidikan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada landasan yuridis secara tegas, menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pemerintah dalam upaya memberikan bantuan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Dana Siswa Bantuan Miskin (BSM) merupakan dana pemerintah yang diperuntukkan membantu masyarakat miskin, namun pada pelak-

sanaannya masih terdapat penyimpangan, seperti halnya di MTs Nurul Hikmah Haurgeulis. Kepala Sekolah MTs Nurul Hikmah Ali Rosidi, S.Pd diduga memotong pemberian dana tersebut.

Salah seorang wali murid penerima bantuan siswa miskin yang tidak mau disebut namanya mengatakan kepada Melayu Pos, “Saya itu sudah senang mendengar anak saya terdaftar sebagai penerima beasiswa yang katanya sebesar Rp 720.000 tapi pada kenyataanya saya terima hanya Rp 350.000. Katanya sih untuk bayar ini dan itu. Saya ini orang miskin, suami saya hanya bekerja serabutan yang dapat uang hanya pas-pasan aja buat makan. Anak saya banyak, yang sekolah tiga, justru yang paling berat itu untuk anak sekolah sehari-harinya, keinginan saya dana BSM jangan dipotong terlalu besar. Memang susah kalau sudah mendarah daging dari atas benar

di bawah dipotong,” tutur wali murid dengan nada kesal.

Sementara itu, Kepala Sekolah Ali Rosidi di ruang kerjanya mengatakan, “Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tidak dipotong, saya kasihkan uangnya baru mereka suruh bayar diantaranya untuk LKS dua semester sebesar Rp 130.000 untuk ulangan umum dua kali sebesar Rp 100.000 untuk kaos dan baju batik sebesar Rp 125.000 dan atribut/kerudung sebesar Rp 60.000 jadi pihak kami tidak memotong mereka sendiri yang membayar,” tutur Ali Rosidi.

Kalau dilihat dari keseriusan dan komitmen pemerintah dalam upaya memberikan bantuan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu, seharusnya kita sebagai warga Negara yang baik patut menjunjung tinggi program pemerintah ini, jangan sebaliknya dibuat kesempatan. N Suryana

Aksi Protes Pengesehan UU Desa Memacetkan Jalur Pantura Indramayu, Melayu Pos Aksi konvoi bersepeda motor kepala desa/kuwu, tiga kabupaten diantaranya Kabupaten Subang, Indramayu dan Cirebon ke Jakarta bertujuan untuk membantu rekan-rekan mereka para kuwu yang sudah berada di Jakarta

2012, Runway Bandara H Asan Sampit Bakal Diperpanjang

“Untuk anggaran yang nantinya digunakan dalam wacana 2012 ini, recananya menggunakan dana dari APBN ,” ujarnya kemarin.

Diharapkannya dengan adanya wacana yang akan direalisasikan ini, dapat membuat pengguna jasa angkutan penerbangan meningkat.

“Keselamantan penumpang masih menjadi prioritas kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang,” pungkasnya. Mia

untuk menuntut kepada pemerintah pusat supaya tuntutan yang diajukan oleh para kuwu/kepala desa di seluruh Indonesia tentang Undangundang Desa cepat disahkan.

Dalam aksi konvoi ini, seluruh kepala desa berkumpul di Desa Sumuradem timur Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu Jabar, Kamis (12/1).

Ketua aksi Kecamatan Anjatan yang juga Kuwu Desa Anjatan Baru, Tarli dan perwakilan anggota aksi Kecamatan Patrol dan merangkap Kuwu Desa Bugel, Abdul Gani dan juga disampaikan oleh Kuwu Desa Lempuyang, Muhaemin kepada Melayu Pos mengatakan, tuntutan tersebut diantaranya masa jabatan kepala desa delapan tahun disahkan sesuai Undang-undang No 5 Tahun 1979. “Dana APBN dari pusat untuk kepentingan desa sebesar 10 % segera dibuktikan oleh pemerintah pusat karena selama ini belum pernah terealisasi ke

pemerintahan desa,” katanya.

Aksi para kepala desa ini sempat memacetkan arus lalu lintas dari arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Cirebon, sepanjang 3 kilo meter selama 2 jam lebih karena sepeda motor para kuwu/kepala desa diparkirkan di tengah-tengah jalan.

Untuk mengantisipasi kemacetan tersebut, pihak Polres Indramayu dikomandoi langsung oleh Kapolres Indramayu, AKBP Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi beserta anggotanya langsung mengatur arus lalu lintas agar berjalan normal dan aksi konvoi para kuwu/kepala desa ini berjalan damai dan terkendali.

Para aksi demo tersebut diperkirakan bejumlah ribuan orang terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa dari 3 kabupaten. Pengamanan aksi ini dilakukan pihak kepolisian juga dibantu dari TNI, Satpol PP Indramayu. N Tarigan, Sarjo Pranoto/Joy/Sutarmin

Jembatan Kali Cipancuh Akhirnya Ambruk Indramayu, Melayu Pos Dalam beberapa bulan terakhir warga yang bermukim di RT 18/04 Blok Babakanmaja Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengeluhkan kondisi jembatan kali Cipancuh yang menghubungkan antara Desa Mekarjati dengan Desa Sidadadi karena tiang beton penyangga di bagian tengah beberapa pekan yang lalu telah roboh. Dan warga di sekitar sangat prihatin dengan kondisi jembatan yang panjangnya 8 m dengan lebar 2 m meter tersebut.

Kekhawatiran warga akhirnya terbukti pada hari Senin, 9 Januari 2012 pukul 15.30 warga di sekitar jembatan tersebut dikagetkan oleh suara ambruknya jembatan kali Cipancuh karena

pondasi penyangga di bagian ujung tidak kuat lagi untuk menyangga akibat derasnya arus air kali Cipancuh, sehingga jembatan ini ambruk.

Dan tidak bisa digunakan lagi

9

Daerah

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

oleh masyarakat yang beraktivitas melalui jembatan ini, keberadaan jembatan sangat vital, bukan sebagai akses warga desa Mekarjati saja melainkan juga warga desa

Sidadadi.

Estim Enting penjabat Kuwu Desa Mekarjati saat ditemui Melayu Pos di sela-sela kesibukannya bersama-sama dengan Danramil 1615 Haurgeulis, Kapten Arhanud Andar Sutandar beserta anggotanya yang sedang melakukan karya bakti TNI Koramil Haurgeulis, juga Kapolsek Haurgeulis, Kompol Ahmad Nurhadi, SH, turut meninjau di lokasi ambruknya jembatan kali Cipancuh. Estim Enting mengatakan, warga di sekitar jembatan kali Cipancuh dan RT/RW telah melaporkan ke pihaknya dan minta segera diperbaiki, namun kendalanya adalah dana untuk memperbaiki belum ada dan akan mengambil dari dana anggaran APBDes dan dibantu oleh swadaya masyarakat.

Tarwad dan Jajang warga blok Babakan Maja saat ditemui mengatakan, “Kami sebagai warga sangat prihatin dengan ambruknya jembatan kali Cipancuh yang kini total tidak bisa dilalui oleh kendaraan seperti sepeda motor bahkan untuk pejalan kaki pun harus berhati-hati.”

Masyarakat berharap kepada pemerintah yang terkait memohon secepatnya untuk segera memperbaiki jembatan tersebut agar warga bisa beraktifitas kembali karena jembatan merupakan sarana umum yang sangat penting sekali sebab kehadirannya jembatan turut menentukan kemajuan suatu desa, tanpa sarana jembatan yang kokoh dan kuat di suatu desa/daerah bisa dipastikan akan tertinggal, baik dari segi ekonomi maupun IPM-nya. Sutarmin

Kilas Daerah

Pasar Tradisional Andalan Penunjang PAD TASIKMALAYA - Rapat Kerja PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya dilaksanakan di aula Dinas Cipta Karya, dihadiri oleh Walikota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat, M.Si, unsur DPRD Kota Tasikmalaya Komisi 2, unsur OPD se-Kota Tasikmalaya dan direksi PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya.

Pelaksanaan raker tersebut merupakan rapat direksi untuk mensosialisasikan dan koordinasikan program kerja Tahun 2012 agar terciptanya sinergitas dan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya serta terwujudnya kesamaan persepsi, strategi dan peran semua pihak dalam penanganan pasar tradisional.

Dalam sambutannya Walikota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat, M.Si mengatakan, Kota Tasikmalaya telah menetapkan Visi dalam RPJMD Tahun 2025 yaitu “Dengan berlandaskan iman dan taqwa Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat Tahun 2025” merupakan ukuran yang tidak mudah untuk mengimplementasikan atau mengaktualisasikan visi tersebut adalah tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan baik yang skala kecil maupun menengah dan besar.

Pasar tradisional berperan sebagai tempat bertemunya penjual dengan pembeli, selain itu pasar tradisional berperan sebagai tempat dan pusat pemasaran produk pertanian dan produk kerajinan lokal sehingga pasar tradisional dapat menyerap banyak tenaga kerja, menghidupi masyarakat banyak meliputi pedagang warung keliling, pedagang kaki lima dan memanfaatkan tenaga buruh lokal.

“Selain itu pasar tradisional di Kota Tasikmalaya menjadi salah satu andalan untuk menunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dapat membantu menampung penyerapan tenaga kerja lokal khususnya yang tidak mempunyai keahlian khusus, selain segudang manfaat juga terdapat segudang permasalahan dimana memerlukan penanganan khusus yang lebih fokus,” jelas H Syarif. Di2N

SUTARMAN, PEMENANG PILWU PATROL LOR

Siap Membangun dan Mensejahterakan Masyarakat INDRAMAYU - Sukarya, tokoh masyarakat Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, menyatakan pemenang Pemilihan Kuwu (Pilwu) Patrol Lor, Sutarman, siap membangun dan mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya.

Dijelaskannya, pemenang Pilwu Patrol Lor, Sutarman, memang dikenal warga setempat sebagai sosok pro rakyat dalam proses pembangunan, baik di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan olah raga.

“Jadi dia tidak diragukan lagi, bila menjabat Kuwu, pasti mengutamakan kepentingan umum untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya,” ujarnya.

Ketua Panitia Pilwu Patrol Lor, Juari, menyatakan SutarSutarman man keluar selaku pemenang dengan meraih 1.515 suara terbanyak, mengalahkan para peserta lainnya masing-masing Ino Sukisno meraih 929 suara, Dalil meraih 274 suara, Sumanta meraih 1.496 suara, dan Abu Bakar meraih 704 suara. Ismail Azry

Pertemuan pimpinan PT SMG dengan pengurus kelompok tani Bela Benua.

PT SGM/USTP Cekam Kelompok Tani Bela Benua NANGA BULIK - Pencapolkan, pembalakan, penjualan serta pembukaan lahan milik kelompok tani semakin marak oleh sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT SMG/USTP di wilayah Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

Samsuri AJ ketua kelompok tani Bela Benua, belum lama ini, di ruang kerja Assisten 1 (JM) PT SMG/USTP mempertanyakan sejauh mana tanggungjawab PT SMG/ USTP dari hasil rapat tentang pembahasan sengketa lahan kelompok tani Bela Benua dengan PT SMG/USTP, “Karena kami dari pengurus kelompok tani Bela Benua menunggu jawaban positif dari pihak perusahaan agar tidak komplain berkepanjangan,” ujar Samsuri AJ. Sementara itu, Nyoman Assisten 1 JM coba menanggapi pertanyaan Samsuri AJ selaku ketua kelompok tani Bela Benua tentang hal tersebut dari semua unsur pimpinan PT SMG/USTP sudah beberapa kali membahas tentang sengketa lahan yang sudah diklaim, agar hal ini bisa rembuk dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa lahan.

Samsuri AJ mengatakan dengan tegas, pimpinan perusahan perkebunan kelapa sawit tanpa kecuali jangan sekali-kali bicara HGU yang menjadi senjata untuk menghilangkan hak masyarakat. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan dan Undang-Undang Permentan Nomor 26 tahun 2007 sudah jelas.

LSM Batu Petahan Kabupaten Lamandau meminta kepada sejumlah penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik agar mengusut tuntas dana Gerhan yang dananya miliaran rupiah sejak tahun 20072008 yang pernah dikucurakan pemerintahan pusat melalui Dishutbun Kabupaten Lamandau untuk menunjang pembukaan lahan kelompok tani. Robet

10 Singkat Daerah Kinerja Kades Linggasirna Banyak Berhasil TASIKMALAYA - Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pembentukan desa tentu saja diaplikasikan diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain sebagai tangan kanan dan ujung tombak setiap program Negara terhadap rakyatnya. Sesuai dengan salah satu tujuan desa adalah memberikan pelayanan masyarakat dengan optimal, menciptakan pemerintahan yang bersih, dinamis, adil, dan sejahtera.

Menciptakan sesuatu keadaan yang kondusif dan amanah, dalam kenyataannya desa tidak bisa bertindak secara sendiri, namun harus tetap berlaku pada tata perundangan yang berlaku, baik berupa keputusan kebenaran ataupun keputusan bupati.

Desa Linggasirna yang dipimpin Cecep Sudrajat, dan dibantu aparatur desa serta lembaga yang ada di dalamnya. Buku yang Cecep Sudrajat dipandu sebagai kepanjangan pemerintah pusat. Selama menjabat sebagai kepala desa banyak hal yang diselesaikan baik berupa usaha maupun kebutuhan yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Program PNPM Mandiri untuk ibu-ibu (SPP) secara bergulir, dan sarana prasarana kebutuhan masyarakat program pemerintah yang telah dilaksanakan (fisik) diantaranya saluran air bersih, pengaspalan jalan dan bendungan irigasi.

“Namun apapun segala keberhasilan tersebut tidak lepas dari kinerja aparatur desa yang solid, kepercayaan masyarakat, juga perhatian pemerintah daerah dan pusat menjadi satu dukungan yang sangat penting untuk bisa membangun desa yang bermartabat dan takwa,” ujar Cecep kepada Melayu Pos. Ujang M

Kepala MTs Al-Hijrah Bongas Lantik Pengurus OSIS INDRAMAYU - Makhrudin, S. Pd, SE, MM.Pd Kepala MTs AlHijrah Bongas Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, melantik Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Periode 2012-2013. Acara ini dihadiri jajaran pengurus yayasan, dewan guru dan para murid di lantai 2 aula kampus madrasah tersebut, baru-baru ini.

Dalam sambutannya Kepala MTs Al-Hijrah Bongas, Makhrudin mengatakan, terbentuk pengurus baru OSIS diharapkan dapat memberikan warna pendidikan keorganisasian kepada para peserta didik Program Sekolah Gratis Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 tahun di daerah setempat, dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Kepada para anggota OSIS MTs Al-Hijrah Bongas supaya berkenan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan pengurus OSIS, baik aktivitas yang bersifat internal atau eksternal dari lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Kabupaten Indramayu,” ungkap Makhrudin di hadapan para Civitas Akademika MTs Al-Hijrah Bongas.

Sedangkan komposisi pengurus baru OSIS MTs AlHijrah Bongas Periode 2012 s/d 2013 adalah Ketua: Martien Esa Andi Rasidik, Wakil Ketua: Liza Nurul Walidaeni yang dibantu puluhan pengurus lainnya, Kepala Bagian (Kabag), Kepala Bidang (Kabid) dan KepalaSeksi (Kasi), sesuai dengan sektor program kerjanya masing-masing. Semoga sukses dalam melaksanakan aktivitas. Ismail Azry

Daerah

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

Masyarakat Tawangbanteng Tagih Janji Pemkab Tasikmalaya Tasikmalaya, Melayu Pos Masyarakat Desa Tawangbanteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya menagih janji pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur, terutama jalan yang panjangnya 4 kilometer sampai pembangunan aula desa yang sampai saat ini terbengkalai.

Ruas jalan yang rusak parah sepanjang 4 kilometer mulai Kampung Muara sampai Ciponyo ini menjadi keluhan masyarakat dan pengguna jalan tersebut. Sampai masyarakat Tawangbanteng melakukan penanam pohon pisang di jalan tersebut. Karena masyarakat Tawangbanteng sudah jenuh dengan janji-janji Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Ketika dikonfirmasi Melayu Pos, masyarakat Tawangbanteng sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji manis para pejabat, karena janjinya hanya tong kosong sampai saat ini mana yang mau merealisasikan dan memperbaiki jalan rusak ini.

“Jika jalan Tawangbanteng belum juga ada perbaikan, maka kami sebagai masyarakat Tawangbanteng akan melakukan demo besarbesaran dan kami turunkan semua masyarakat Tawang-

banteng untuk berdemo ke kantor pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya,” ujar warga Tawang Banteng.

Jalan Tawangbanteng sebenarnya merupakan jalan alternatif menuju objek wisata gunung Galunggung. Bagi penduduk sekitar jalan ini merupakan jalan terdekat yang menuju kota Tasikmalaya.

“Jalan ini sangat dibutuhkan orang banyak, khususnya warga Desa Tawangbanteng dan warga masyarakat sekitarnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari juga kegiatan perekonomian warga kami,” ungkap Kepala Desa Tawangbanteng Drs Dadi Kasimuradi.

Ketika ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu, Dadi mengajak MP untuk melihat langsung kondisi jalan di desanya. Hasil pantauan di lapangan, jalan sepanjang 4 kilometer

Foto: Ujang M

Jalan yang ditanami pohon pisang.

kondisinya sangat rusak berat, sehingga warga menanam pohon pisang di tengah jalan tersebut.

Hal ini membuat masyarakat Tawangbanteng merasa terisolir dengan daerah sekitarnya. Terakhir jalan ini diperbaiki tahun 1999, itupun

INDRAMAYU - Hal ini terkait pengambilan air di PDAM Cabang Anjatan kantor desa Limpas Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jabar. Pengambilan air itu diambil dari penampungan untuk keperluan konsumen/pelanggan PDAM yang sudah terdaftar dan diketahui oleh PDAM Tirta Darma Ayu Indramayu, akan tetapi hal ini lain, yakni pengambilan air yang diangkut oleh CV Intan Water yang waktunya malam hari sekitar 23.00 WIB dengan mobil tanki dengan Nopol E 9454 P yang dikemudikan oleh Yanto.

Hasil investigasi Melayu Pos (22/12) bulan lalu di lapangan dan memergokinya sedang mengisi dari bak penampungan PDAM ke mobil tanki pengangkutan air.

Satpam/penjaga yang sedang tugas jaga mengatakan kalau masalah pembayaran atau aturan pengambilan itu urusan kepala/pimpinan di kantor adapun masalah kendaraan didistribusikannya. “Saya tidak tahu, kapasitas saya hanya melihat pengisian dan mengawasi saja,’ ujarnya.

Penjelasan pihak angkutan air saat ditemui mengatakan masalah aturan semua urusan antara yang membutuhkan air dalam hal ini pihak ekplorasi Malendong lokasi desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra dengan pihak PDAM, saya hanya sebatas borong angkutan dari pihak PDAM ke ekplorasi dan pengambilan air tiap harinya mencapai 4 kali pengambilan dengan kapasitas tangki 9000 liter.

Hasil konfirmsi kepala PDAM Cabang Anjatan Nurzaman, BA saat ditemui Melayu Pos di kantornya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh supir itu tidak benar karena mengenai pengambilan air dari PDAM ini sesuai dengan mekanisme atau aturan yang telah diatur dan mengenai pengambilan air itu. “Saya akui tidak mengenakan stand meter tetapi memakai kubikasi atau borongan, bukan hanya itu saja, juga melayani pengambilan air untuk sosial yang tidak dipungut biaya apapun oleh PDAM,” ujarnya. Sarjo Pranoto/Joy/N Tarigan

aula desa yang sampai saat ini tidak dapat dilanjutkan karena kendala dana. Desa Tawangbanteng yang berpenduduk 6239 jiwa, sebagai besar mata pencahariannya dari bertani mengharapan akan perbaikan jalan tersebut.

Ujang M

PT Satria Hupasarana Caplok Lahan TSM

Foto: Ismail Azry

M Ismantoro, S. Pd, Kepala SD Negeri Lempuyang 03 Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat tampak sedang memberikan paket keperluan sekolah kepada para muridnya yang dananya bersumber dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2011, di halaman sekolah yang dipimpinnya Senin lalu.

Nanga Bulik, Melayu Pos Pemerintahan Desa Bukit Makmur dan masyarakat memberikan kuasa penuh kepada LSM Batu Petahan tanggal 13 Desember 2011 untuk menangani kasus lahan Transmigrrasi Swakarasa Mandiri (TSM) LU.I Desa Bukit Makmur yang sudah begitu lama bermasalah.

LSM Batu Petahan melayangkan surat dengan Nomor 03/LSM-BP/12-GMR/2011/ Eks 13 Desember 2011 perihal klarifikasi survey dan evaluasi ulang di lapangan dan meminta tanggapan tertulis ke-

Atasi Tanggul Kritis BBWS Cimanuk– Cisanggarung Anggarkan Rp176 M

Pengambilan Air PDAM Anjatan Dipertanyakan

hanya bertahan 6 minggu karena pengerjaannya yang asal-asalan juga frekwensi kendaraan yang padat dilalui truk-truk pengangkut pasir.

Dadi juga mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk bisa membantu desanya menyelesaikan pembangunan

Indamayu, Melayu Pos Kepala BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Cimanuk– Cisanggarung, Kasno menegaskan dalam tahun anggaran 2012 pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp176 miliar guna mengatasi banjir di Indramayu.

Anggaran sebanyak itu antara lain dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan normalisasi sejumlah DAS (daerah aliran sungai) di wilayah Kabupaten Indramayu yang diketahui kondisinya sudah kritis, sehingga rawan banjir.

Kasno mengemukakan hal itu ketika memberikan penjelasan pada rapat kerja yang

diikuti muspida, para camat, KCD Pertanian dan Peternakan serta dinas terkait. Rapat dipimpin Wabup Supendi di Ruang Data 1 Setda Indramayu, Selasa.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wahidin mengemukakan, berdasarkan hasil inventarisir dari para camat, luas tanaman padi yang terkena dampak banjir di 11 kecamatan seluruhnya mencapai 4.219 ha. Termasuk tanaman padi yang puso atau gagal panen seluas 89 ha di Kecamatan Tukdana 4 ha, Karangampel 40 ha dan Juntinyuat 45 ha.

Dikatakan, menindak lanjuti rapat penanggulangan

bencana banjir yang digelar di Ruang Data 1 Setda Indramayu, Selasa, Pemkab Indramayu pada saatnya akan melaporkan dampak banjir terhadap tanaman padi milik para petani ke pemerintah pusat.

“Pemkab Indramayu akan mengusulkan agar sawah-sawah petani yang terkena dampak banjir itu memperoleh dana kompensasi dari pemerintah pusat,” ujar Wahidin.

Mengenai besaranya dana kompensasi yang diajukan setiap HA tanaman padi, ujar Wahidin, itu akan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu. Asep AS

pada PT Satria Hupasarana/ Grup PT Gemariksa Mekarsari, namun sampai saat ini tidak ada jawaban.

Akhirnya Camat Mentobi Raya mengambil kebijakan untuk dipertemukan dan sebagai mediasi atas permohonan PT Satria Hupasarana/ Grup PT Gemariksa Mekarsari. Camat Mentobi Raya Sukarelawan Abadi, SE melayangkan surat undangan dengan Nomor 100/04XII/ 2012 tangal 5 Januari 2012 untuk melakukan musawarah mupakat di Aula Mas Prabu Mintik Kecamatan Mentobi Raya, namun pihak pimpinan PT Satria Hupasarana/Grup PT Gemariksa Mekarsari tidak hadir.

Selanjutnya Camat Mentobi Raya meminta kepada pemerintahan Desa Bukit Makmur dan LSM Batu Petahan agar melengkapi dokumen lahan TSM. “Saya sudah melakukan mediasi, jika hal sengketa ini tidak selesai di Kecamatan Mentobi Raya, silahkan bapak naikkan ke Bupati karena bukan kapasitas saya selaku camat,” ujar Camat.

Ketua DPP LSM Batu Petahan Kalimantan Tengah Soitmen Sia, SE langsung memotong pembicaraan Camat Mentobi Raya, “Bapak selaku Camat punya wewenag penuh di wilayah kecamatan sesuai UU tentang kecamatan. Kalau bapak bicara bahwa camat tidak punya wewenang, lucu pak. Dan sampai surat undang bapak

tidak dihargai pihak perusahaan, jangan-jangan dari semua ini sudah ada sekenario antara camat dan perusahaan,” kata Soitmen Sia. “Perlu diketahui, kami LSM Batu Petahan akan menggugat pemerintahan daerah untuk membuka kasus sengketa lahan perkebuan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Lamandau dengan terang benderang,” tambah Soitmen.

Sementara itu, Irwan Nasition mantan Humas PT Gemariksa Mekarsari di lapangan, “Kurang lebih 8 blok yang di luar ijin HGU PT Satria Hupasarana/Grup PT Gemariksa Mekarsari dan saya mengantongi dokumen otentik tentang lahan tersebut.

Karena dulunya saya orang lapangan.” Sembari Irawan Nasition menunjukan beberapa Blok lahan kepada LSM Batu Petahan.

LSM Batu Petahan akhirnya melayangka surat pengklaiman dengan Nomor 02/ LSM-BP/01-GMR/2012/Eks tangal 13 Jauari 2012 dengan hasil rapat kepala Desa, BPD, Masyarakat dan LSM Batu Petahan agar menghentikan aktivitas PT Satria Hupasarana/Grup PT Gemariksa Mekarsari. Dan perlu diketahui intansi dan penegak hukum Kabupaten Lamandau yang mendapakan surat tembusan LSM Batu Petahan tentang sengketa lahan (TSM) agar memperhatikan permesalahan yang belum dapat jawaban dari pihak perusahan. Robet

LSM Korek Anugrahi Piagam Penghargaan kepada Dinas PSDA Provinsi Jabar Karawang, Melayu Pos Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menggulirkan puluhan paket pekerjaan normalisasi kegiatan Tugas Pembantuan Operasional dan Pemeliharaan (TPOP) jaringan irigasi saluran sekunder (SS) yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2011 yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, sebanyak 4 paket berlokasi di Kabupaten Karawang yaitu saluran sekunder (SS) Teluk Bango, SS Bengle, SS Pondok Barat dan SS Asin Baru.

Berdasarkan data dan rencana anggaran biaya (RAB) yang dimiliki Melayu Pos, pekerjaan SS Teluk Bango dilaksanakan CV MSA dengan nilai kontrak Rp 211.689.000 untuk pekerjaan saluran

linning sepanjang 400 meter, galian tanah biasa dan pasangan batu belah. Sedangkan pekerjaan SS Bengle dilaksanakan CV RJ dengan nilai kontrak Rp 131.778.000, pemeliharaan saluran sepanjang 6.900 meter untuk galian tanah biasa, begitu juga dengan pemeliharaan SS Pondok Barat dan SS Asin Baru untuk pengerukan tanah lumpur dari sepanjang saluran irigasi.

Hasil pemantauan Melayu Pos bersama LSM Korek Distrik Karawang di lapangan, pelaksanaan pekerjaan normalisasi jaringan irigasi 4 paket pekerjaan kegiatan TPOP jauh lebih baik dan optimal dengan mengedepankan mutu pekerjaan. Pelaksanaan galian tanah lumpur dari saluran irigasi, perataan dan penghalusan tanah lumpur hasil penge-

rukan terealisasi dengan baik.

Alhasil,sejak kegiatan pemeliharaan saluran irigasi dilaksanakan tampak aliran air mengalir dengan lancar ke areal persawahan pertanian.

Awo Anggara Ketua LSM Korek Distrik Karawang ketika diwawancarai Melayu Pos terkait komitmen LSM Korek untuk memberikan piagam

penghargaan kepada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat mengatakan, sebagai aktifis LSM sudah kewajiban kita untuk bersikap independent terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kita harus mampu dan berani mengkritisi pekerjaan yang menyimpang untuk perbaikan agar optimal dan sesuai

dengan bestek. Sebaliknya kita harus tulus memberikan atau menganugrahi instansi dan kontraktor terkait piagam penghargaan tat kala kegiatan dan hasil pekerjaan optimal yang bisa dinikmati masyarakat.

Andri Heryanto ST, PPK wilayah I Dinas PSDA ketika diwawancarai Melayu Pos di kantornya (11/1) terkait program normalisasi/pemeliharaan saluran sekunder kegiatan TPOP jaringan irigasi Tahun Anggaran 2012 mengatakan, awal bulan Februari 2012 Dinas PSDA akan melaksanakan pengumuman lelang umum untuk pagu anggaran Rp 200 juta-Rp 300 juta dan lelang sederhana untuk pagu anggaran Rp 100 juta-Rp 200 juta yang tersebar di Kab Bekasi, Indramayu, Cirebon, Karawang dan Subang. Luhut

DPRD Menilai PBS Belum Sepenuhnya Laksanakan Program CSR Sampit, Melayu Pos Dewan Perwakalian Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota Waringin Timur melalui ketua komisi II Rimbun ST ketika dikonfirmasi kemaren mengatakan, “Secara kususnya saya menaggapi permasalahan masyarakat dan PBS yang saat ini belum bisa dituntaskan secara seratus persen. Baik progaram-program yang semestinya dilaksanakan seperti program CSR saya nilai perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur ini belum melaksanakannya hingga 100 persen. Terbukti askes jalan dari perusahaan yang menghubungankan ke desa dan kecamatan juga belum ada

yang bagus (diaspal) apa lagi untuk yang lainnya.”

Rimbun berharap untuk tahun ini progaram CSR itu bisa dilaksanakan kendatipun ada tahapan-tahapannya asalkan masyarakat sekitar perkebunan bisa menikmati kesejahteraan ekonomi dengan adanya bantu-bantuan.

“Saya berharap saya selaku anggota DPRD Kotim dari Fraksi PIDP Dapil Telawang sebagai mana yang kita ketahui sekarang khusus untuk Kecamatan Telawang permasalahan sengketa tanah masih sangat banyak. Berdasarkan laporan masyarakat dan informasi yang kami terima saat ini di Kecamatan Telawang menerima berkas

laporan masyarakat sebanyak 115 permasalahan sengketa tanah antara warga dengan perusahaan sawit setempat yang saat ini belum diselesaikan,” jelas Rimbun.

Oleh karena itu, Rimbun meminta kepada pemerintah daerah supaya serius menangani dan meyelesaikannya. Seperti halnya kasus kepala desa Biru Maju serta menyusul kasus sekdes Biru Maju dengan pihak PT BAS (Buana Arta Sejahtra) yang saat ini masih diproses di Pengadilan Negeri Sampit yang dituduh mencuri tandan buah sawit.

Rimbun juga menjelaskan, lahan yang ditanami sawit itu tidak jelas siapa pemiliknya

Donita Cari Duit untuk Kuliah

dan belum tentu itu mutlak milik perusahaan (PT BAS) karena untuk lahan ini ada dua izin berlapis.

“Harusnya pemerintah daerah yang tanggap menyelesaikannya. Supaya di dalam keputusan di pengadilan nanti jelas siapa yang berhak atas lahan tersebut. Dari permasalahan ini lah kami menilai secara 100 persen program CSR yang dilakukan perkebunan sawit kepada masyarakat Kotim belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena ini lah tahun ini saya meminta progaramprogaram CSR ini betul-betul dilaksanakan,” ujar Rimbun.

Mia

Kalau Mazuki Alie Tidak Tahu, Jangan Jadi Ketua DPR Sambungan dari hal. 1 oleh BURT dan Banggar DPR. Namun diakuinya BURT dan Banggar tidak mengetahui komponen-komponen yang dipakai dalam penggunaan anggaran tersebut. “Kalau pengakuan orang-orang BURT dan Banggar itu hanya renovasi mungkin dipikir renovasi banyak. Nah pertanyaannya siapa yang bermain,” ungkapnya.

Menurut Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam kerja setjen yang tidak transparan dan tertutup ini tidak diawasi oleh pimpinan DPR. Sehingga Setjen menjadi cukup liat dalam kerja pengalokasian anggaran yang dikhawatirkan lekat dengan korupsi. “Tidak adanya pengawasan terhadap Setjen ini sebenarnya merupakan

kelalaian pimpinan DPR. Pengelolaan seluruh anggaran tidak diperhatikan. Sehingga menjadi benih buruknya pengelolaan anggaran DPR,” katanya.

Ditambahkan, munculnya proyek siluman karena setjen DPR tertutup dan tidak transparan. Dalam proses lelang, pemberitaan prosedur lelang sampai dengan pemenang proyek tidak semua disampaikan ke publik. Minimal melalui website LPSE DPR. Roy menjelaskan, pimpinan DPR yang juga merupakan pimpinan BURT seharusnya tahu mengenai proyek dan anggaran yang dialokasikan. Buktinya, bisa terlihat dari kegiatan rapat yang dilakukan. Bahkan, ada anggaran yang disiapkan untuk kegiatan rapat-rapat

tersebut.

Antara lain, rapat BURT dengan anggaran Rp 20,904 miliar pada 2011. Anggaran ini naik menjadi Rp 24,444 pada tahun ini. Ada juga kegiatan panja BURT dalam rangka penyusunan dan pembahasan anggaran DPR dengan alokasi anggaran Rp 3,983 miliar pada 2011 dan naik menjadi Rp 6,993 miliar. Sementara anggaran untuk pelayanan administrasi dan teknis rapat BURT sebesar Rp 1,726 miliar pada 2011 yang naik menjadi Rp 2,6 miliar pada tahun ini. “Ini menunjukan, kalau setjen dan BURT saling tahu.

Jadi, tidak mungkin pimpinan DPR yang juga pimpinan BURT tidak tahu soal proyek yang berjalan.

Ada dokumen yang diberikan ke pimpinan BURT. Kalau dia

tidak tahu, maka artinya dia tidak baca. Artinya, tidak kerja, lalai dalam tugas, dan makan gaji buta. Artinya, tidak layak sebagai pimpinan,” tegas dia.

Roy juga menyayangkan tindakan Ketua DPR, Marzuki Alie yang menyerahkan audit proyek ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) hanya melalui sambungan telepon. Karena ini merupakan urusan kelembagaan, maka permintaan itu dilakukan menggunakan surat resmi. ”Harusnya tertulis dan dilempar ke rapat pimpinan dan minta persetujuan mereka. Jangan hanya statement. Kalau begitu caranya, dia tidak menjalankan pengelolaan kelembagaan secara baik,” ungkapnya. Ic/Mp

PT MUP Gusur Kuburan dan Perkampungan Suku Melayu Sambungan dari hal. 1 pengukuran dari Dinas Kehutanan.

Polda Riau melalui Kanit II Diresrimsus AKP Safritan, di ruang kerjanya, belum lama ini mengatakan, diduga pihak oknum PT Mitra Unggul Pusaka dengan unsur sengaja menghilangkan situs sejarah 12 kuburan nenek moyang persukuan Melayu korban aliwaris Samsudin 16 orang kakak-beradik yang mewarisinya.

Menurut Safritan, pihak Diresrimsus Polda Riau sangat serius untuk menyelidiki kasus tersebut, PT MUP bukan hanya melakukan penggusuran kuburan nenek moyang suku Melayu Desa Segati,

bahkan perkampungan suku Melayu Samsudin 16 orang kakak-beradik juga mengalami penggusuran dan barang bukti pelaku sudah ada di Polda Riau.

Safritan mengatakan, beberapa orang telah dipanggil dan diperiksa oleh Polda Riau, yang membuat surat perjanjian pada korban akan membuat pola KKPA tahun 1998 penanda tangan oleh PT MUP di atas materai 6000.

Asisten manager kepala humas PT MUP yang realitanya hanya janji membohongi korban Samsudin lahan pola KKPA yang dijanjikan itu sudah melawan hukum.

Sementara itu, Kepala Desa Segati Sopian (18/12)

mengatakan, apa yang dilaporkan ke Polda Riau oleh masyarakat korban Samsudin benar pihak perusahaan sudah merampas hak kepemilikan masyarakat, malah PT MUP menghilangkan 12 kuburan situs keturunan suku Melayu.

“Saya pribadi berani mengatakan karena yang digusur 12 kuburan termasuk nenek moyang saya juga karena saya sendiri juga suku Melayu Desa Segati. Korban Samsudin adalah datuk kami,” ujar Kades Sopian.

Kepala Desa Segati juga siap dipanggil oleh Polda Riau untuk dimintai keterangan.

“Saya jelaskan kepada Polda Riau bahwasanya korban Samsudin benar mempunyai

lahan kampung dan punya kuburan nenek moyangnya di dusun Pangkalan Soman dan sudah 13 tahun sudah ditanami kebun sawit. 13 tahun sampai saat ini korban sama sekali belum dapat ganti rugi dari PT Mitra Unggul Pusaka Desa Segati, Kecamatan Langgam,” kata Sopian.

“Sebaliknya jika memang korban dapat ganti rugi dari PT MUP pemerintah desa juga turut menyaksikannya baik beberapa tahun lalu hingga saat ini dengan tegas pihak PT MUP yang sama sekali belum ada mengganti rugi lahan tersebut pada korban Samsudin,” tambah Kades Segati. Andi Usman

DPC SBSI 1992 Kabupaten Pelalawan Buka Posko Pengaduan Sambungan dari hal. 1 jaminan pemeliharaan kesehatan ini.

Di tempat terpisah, hasil konfirmasi Melayu Pos melaui e-mail Dirjen perselisahan & Jamsostek Kemeterian Tenaga kerja RI, bahwa pelaksanaan Jamian Pemeliharan Kesehatan (JPK) mandiri bagi tenaga kerja tidak boleh lebih rendah dari aturan Jamsostek.

Perusahaan harus menyamakan setidak-tidaknya sama

denagan pelayanan Jamsostek.

Terman Waruwu Ketua DPC SBSI 1992 Kabupaten Pelalawan membuka posko pengaduan atas tindakan managemen PT Musim Mas yang melakukan penipuan dalam pemotongan gaji pekerja atas biaya pemeliharaan kesehatan. “Saya menghimbau siapa saja pekerja/buruh di PT Musim Mas yang menjadi korban pemotongan gaji selama

kurung waktu 2 tahun segera melaporkan melaui PK SBSI 1992 di PTMusim Mas akan kita gugat ke pengadilan,” ujar Terman.

Menurut Terman Waruwu, tindakan PT Musim Mas bisa mengarah ke tindak pidana penipuan, sebab pekerja/buruh telah membayar iuran akses kesehatannya lewat PT Musim Mas. Sementara PT Musim Mas melakukan peraturan yang menyimpang

dari Undang-Undang yang berlaku, yaitu membebankan kepada pekerja biaya pengobatannya, dan bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Aturan yang mengurai di dalam perjanjian kerja bersama PT Musim Mas yang menargetkan biaya pengobatan Rp 6 juta rupiah, menurut Terman hal itu hanya sebuah kelicikkan PT Musim Mas untuk membodohi tenaga kerjanya. Fanti Z

dan nilai demokrasi. Tidak pantas unsur yang menentang demokrasi duduk dalam pemerintahan demokratis tsb.

Pada era Orde Baru demokrasi diorientasikan pada kekuasaan. Pengertian dalam memaknakan uraian demokrasi dimonopoli oleh penguasa. Partai politik diatur penguasa, ekonomi diatur penguasa dan lain sebagainya.

Oleh karena itu bisa dipahami dalam penerapan demokrasi ekonomi, jika ekonomi disusun bersama atas asas kekeluargaan diterapkan memang dengan memasukkan keluarga. Jadi ekonomi kekeluargaan sudah menjelma menjadi ekonomi keluarga. Tentu saja hal itu tidak benar. Sebab demokrasi ada nilai dan teks, serta arah yang harus dilaksanakan dalam praktek.

Lalu sekarang apa yang terjadi dalam demokrasi era Reformasi? Yang terjadi

kekuasaan partai di tangan mereka yang tidak peka hati nurani. Penyelewengan nilai demokrasi demi kepentingan rakyat menjadi kepentinga individu dan kelompok.

Di atas semua itu, demokrasi yang kita anut harus menyertakan nilai atau teks yang tidak bisa tidak harus ada. Bagi Islam, nilai dasarnya adalah Tauhid yang mengutamakan kemanusiaan dan kesejahteraan. Perjalanan demokrasi kita harus diarahkan oleh nilai Tauhid yang berkemanusiaan dan kesejahteraan tersebut. Dengan memastikan itu berarti kita menjalankan demokrasi yang benar. Sebab, bila tidak dan salah menerjemahkan demokrasi, konsep demokrasi yang kita anut, bukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat, tapi bernilai egoistis, zalim, dan menjadi sampah, serta menyengsarakan. Semoga tidak demikian!

Belajar Pada (Teks) Sejarah Sambungan dari hal. 1 satu hal yang harus dikritisi.

Sebab kajian sejarah bebas nilai dalam arti tanpa teks, akan selalu berubah, bermain dengan kekuasaan. Inilah yang dikatakan Matthew Lippman ( 2003 : 103). Ia menyatakan bahwa teks merupakan pengejawantahan nilainilai (teks as reflecting values) dan teks adalah bentuk model dalam setting komunitas (teks form of story of comunity).

Dengan demikian, kajian sejarah harus dibentuk berdasarkan nilai yang tak bisa dirubah. Inilah sejarah yang kita sebut kajian sejarah demokrasi yang dilakukan dengan memasukkan nilai dasar yang harus ada. A conditio qua non. Sebuah hal yang harus ada.

Perjalanan demokrasi Indonesia semakin menyadarkan kita bahwa sejarah demokrasi telah mengalami

perjalanan dalam sejarah tanpa teks, tanpa arah dan tanpa nilai tersebut. Di zaman Orde Lama, demokrasi itu adalah demokrasi gotongroyong kemudian demokrasi terpimpin. Gotong-royong dipahami semua golongan bisa masuk dalam sistem demokrasi. Padahal yang bisa masuk dalam barisan demokrasi mestilah orang yang harus setuju mengembangkan demokrasi dengan prinsip demokrasi tersebut dan setuju pada teks nilainya. Inilah yang dikeluhkan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada Presiden Soekarno, masalah kabinet gotong-royong. Yaitu memasukkan unsur partai Komunis dalam kabinet.

Kabinet dengan banyak unsur dianggap lebih baik.

Lain dengan Hatta. Bagi Hatta Komunis tidak bisa duduk dalam pemerintahan sistem demokratis. Alasannya komunis menentang sistem

11

Sambungan

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

PENDIDIKAN adalah hal penting bagi Donita, karena merupakan aset masa depan yang tak akan lekang dimakan waktu. Meski demikian, dia juga tidak mengesampingkan karir karena menjadi modal utamanya meneruskan kuliah.

Menurut mahasiswa semester 2 ini, kuliah dan karir adalah hal yang saling bertimbalbalik.

Kuliah yang dijalaninya sekarang tentu membutuhkan biaya besar, namun dengan penghasilannya di dunia hiburan, Donita dapat menutupinya.

Selain itu, ilmu dalam kuliah juga penting untuk modal mencari uang.

“Semuanya prioritas, gue kuliah cari duit, cari duit buat kuliah, pengennya sih seimbang. Sempat ada kendala di mana gue mesti kuliah mesti ujian, tapi harus syuting.

Tapi kalau ujian, gue minta libur, kemarin sempat ngalamin 2-3 minggu gue break syuting,” ungkapnya.

Ketika ditanya tentang iklim kuliah yang saat ini dijalaninya, gadis cantik ini mengaku bahwa saat ini dia memang masih dalam tahap penyesuaian. Namun dia yakin bahwa seiring dengan berjalannya waktu, dia akan terbiasa dengan sendirinya.

“Ambil 20 SKS, alhamdulilah belum keluar hasil ujiannya, tapi sudah ada yang keluar. Mudah-mudahan lancar dan mudahmudahan nilainya bisa bagus. Ini masuk semester 2 jadi masih penyesuaian. Waktu makin nambah, bisa karena biasa, tapi ini karena awal-awal aja, orang lain bisa kenapa gue gak,” lanjutnya. Sri

Perda CSR Masih Direncanakan Sampit, Melayu Pos DPRD Kabupaten Kotawaringin merancang tiga perda yang terutama perda tentang program Corporate Social Responsibility (CSR) dan perda pendidikan atau kesehatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Baleg Ronal Abdin kepada Melayu Pos, belum lama ini.

Baleg Ronal Abdin mengatakan, pihaknya lebih fokus ke Perda CSR dulu karena ini sangat penting bagi pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kotim untuk memiliki hak–hak dan kewajibannya. “Melalui program SCR ini selebihnya Perda CSR kita arahkan kepada seluruh perusahaan besar swasta (PBS)

Sawit mengingat di Kotim perkebunan kepala sawit sudah menjamur. Oleh karena itu berdasarkan informasi serta hasil reses anggota DPRD Kotim kesejumlah BPS atau ke pedesaan secara 100 persen program CSR kami akui belum berjalan seratus persen,” ucap Ronal.

Perda CSR ini, kata Ronal, guna mengoptimalitasi dan dengan dibuatnya payung hukum melalui peraturan daerah (Perda) kita bisa menuntut semua PBS yang belum memenuhi kewajibannya. Melalui program SCR ini kita bisa maksimalkan sehingga bisa berjalan dengan baik.

“Saat ini kami masih melakukan perancangan–perancangan mulai dari mengumpul bahan–bahal sengga

dibentuk naskah akademiknya. Naskah ini mencakup isi dan kesimpulan perda ini nanti kita berkerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini masih kami koordinasikan bersama pemerintah aderah serta anggota baleg kami. Sementara untuk perda pendidikan dan kesehatan kami belum bisa memastikan yang mana kita rancang terlebih dahulu masih kami koordinasikan juga,” jelas Ronal.

“Saya berharap dengan adanya perda ini nanti Kotim bisa lebih baik dari segi pembangunan dan perekonomian taraf hidup bisa meningkat dengan dibantu oleh program CSR ini yang diatur oleh perda CSR ini nantinya,” tambah Ronal. Mia

Kejari Segera Terbitkan Sprint Sambungan dari hal. 1 na kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/1) di Sampit.

Dia menyebutkan, hal itu akan dijadikan dasar untuk proses penyelidikan. “Dengan dasar itu, kita terbitkan surat perintah tugas (Sprint) penyelidikan kepada tim kejaksaan,” ujarnya.

Plt Kajari, sehari sebelumnya berjanji akan mengusut temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Bahkan dia menegaskan siapapun yang bertanggungjawab akan diseret. “Siapapun orangnya akan diseret, karena tidak ada pejabat yang kebal hukum,” tegasnya.

Beberapa hari sebelumnya, ketika dikomfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotim, Putu Sudarsana, menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 891.075.000 dipergunakan untuk bantuan banjir di beberapa daerah di Kotim. “Kecamatan Parenggean, Kecamatan Antang

Kalang dan Kecamatan Cempaga Hulu,” kata Putu.

Camat Parenggean, Bardi Baen, ketika dikomfirmasi Melayu Pos, Rabu (11/1) via telepon genggamnya, membenarkan jika pada tahun 2009 silam, pihak kecamatan benar mendapat bantuan bencana banjir berupa barang makanan yang disalurkan melalui dinas sosial (Dinsos). “Yang kami terima berupa beras, supermie, sarden, kecap,” katanya.

Untuk jumlahnya, camat mengaku tidak tahu, yang tahu persis dinas sosial, karena semua data bantuan setiap kecamatan ada pada dinas sosial. “Tanya saja ke dinas sosial, semua data untuk bantuan bencana banjir ada di sana,” sebutnya.

Namun ketika dikomfirmasi ke Dinas Sosial Kabupaten Kotim, mengaku bahwa data-data tersebut dibawa oleh tim auditor BPK. “Datanya tidak ada sama kita, dibawa oleh tim BPK dan belum dikembalikan,” ujar Yunus Kepala Bidang Bantuan Ja-

minan Kesejahteraan Sosial, Dinsos.

Meski demikian, ujar Yunus, Dinsos pada tahun 2009 tidak pernah mengelola dana sebesar Rp 891 juta lebih untuk bantuan banjir. Bahkan, akunya, dana yang dikucurkan tidak lebih Rp 100 juta. “Mungkin tidak melalui dinas sosial,” tukasnya.

Mencuatnya indikasi dua oknum pejabat berinisial AS dan FS di lingkungan Setda Kabupaten Kotim yang membuat LPj yang diduga fiktif sehingga berpotensi merugikan negara atau daerah sebesar Rp 891 juta lebih berawal dari temuan tim BPK-RI. Bahkan, BPK-RI memerintahkan Tim Penyelesai Kerugian Negara (TPKN) untuk memproses FS dan AS secara hukum. Namun ketika dikonfirmasi, ketua TPKN, Putu Sudarsana, malah menjawab enteng hanya terjadi miss antara auditor dengan pemda, bahkan dirinya sudah dihearing di DPRD Kotim, terkait permasalahan itu. Mia

Tolak Kepemimpinan Ujang Iskandar dan Bambang P Sambungan dari hal. 1 diberitahu,” terang Subahagio.

Terhadap anggota DPRD yang menghadiri pelantikan tersebut dan melakukan sidang paripurna di Jakarta, mereka telah melanggar etika dan peraturan perundang-undangan.

“Sudah jelas sidang Paripurna DPRD harus dipimpin oleh Pimpinan DPRD, bagi anggota yang telah melakukan sidang paripurna di Jakarta mengatasnamakan Pimpinan DPRD tentu telah melanggar etika. Saya akan mengirim surat kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kobar untuk memproses anggota DPRD yang telah melanggar etika tersebut,” terang Subahagio.

Sanksi yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kobar yang menggelar sidang

Subahagio Ketua DPRD Kobar

paripurna di Jakarta, Subahagio mengatakan sanksi yang diberikan akan dilihat dari apa yang telah mereka lakukan, yang mana mereka telah mengabaikan peraturan perundang-undangan, sanksi bisa berupa administrasi atau pidana.

Selain itu, Subahagio juga menegaskan, DPRD Kobar

tidak mengakui kepemimpinan Uji-BP. Walaupun telah dilantik di Jakarta, kami tetap tidak mengakui keabsahan pelantikan Uji-BP. “Karena kami tidak mengakui kepemimpinan Uji-BP, maka produk pemerintah tidak akan jalan. Ini bukan sebuah boikot, tetapi sikap politik dari DPRD Kobar,” kata Subahagio.

Bagaimana pemerintahan mau jalan, lanjut Subahagio, kalau kami (DPRD) tidak akan pernah menjadwalkan kegiatan. Hal itu karena kami tidak pernah mengakui kepemimpinan dan keabsahan pelantikan Uji-BP, DPRD tidak akan pernah mengadakan rapat badan musyawarah (Bamus). “Tentu saja kegiatan pemerintah tidak akan pernah kami bahas, karena tidak ada jadwal untuk itu,” ujar Subahagio. Samsin/Ariy

Legenda Baturraden Sambungan dari hal. 1 terang yang sedang dicarinya itu disebelah barat dan mereka mengambil keputusan kembali karah barat dengan menempuh jalan di laut Jawa di pantai Pemalang Jawa Tengah, dimana mereka berlabuh sambil sekedar melepas lelah. Ditempat ini Syekh Maulana Maghribi meminta

para armadanya untuk pulang ke negerinya, sedangkan Syekh Maulana Maghribi ditemani oleh Haji Datuk dan untuk sementara bermukim ditempat itu.

Karena mereka mempunyai kepercayan pada Yang Maha Pencipta, mereka dijiwai oleh kekuatan Gaib yang tiada kunjung padam dan ber-

ketetapan hati akan melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki menuju kearah Selatan sambil menyebarkan agama Islam. Dari Pemalang mereka menuju ke selatan menyusuri hutan belantara tanpa mengenal bahaya yang dihadapinya karena tertarik sinar cahaya misterius yang terlihat di Timur Laut.

Marshanda Siap Secara Mental

Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012

MARSHANDA dan Ben Kasyafani sudah tak sabar untuk memiliki momongan.

Pasangan ini berharap segera dikaruniai anak tahun ini.

“Insya Allah tahun ini, kita doa terus semoga saja dikasih, butuh persiapan,” tukas Ben. Marshanda pun merasakan hal yang sama. Diakui

Chacha, ia senang melihat anak kecil dan merasa bertambah keinginannya untuk menjadi seorang ibu.

“Aku sih pengin, aku lihat anak kecil lucu banget. Secara mental sih aku sudah siap.

Senang kalau lihat temanku lagi sama bayinya. Jadi pengen banget. Kita berdua secara mental sudah siap. Insya

Allah,” katanya.

Marshanda tak hanya mempersiapkan mentalnya sebagai seorang ibu, namun juga persiapan pengetahuan untuk mengasuh anak. Perempuan yang dinikahi Ben pada 2 April 2011 lalu itu mulai banyak bertanya kepada orang lain yang dinilainya lebih mengerti. Sri

HABISKAN WAKTU DI SPA

NIKITA MIRZANI

Rianti Cartwright Ketagihan Tergantung Permintaan & Bayaran Nama Nikita Mirzani boleh dikenal lantaran muncul foto-foto panas dirinya. Meksi mengaku menyesali beredarnya foto tersebut, namun Nikita malah dikenal banyak orang dari situ.

SUKA tidak suka, nama Nikita Mirzani ramai menjadi pemberitaan, khususnya di dunia entertain. Namun bukan lantaran Nikita sukses berlakon dalam film, atau menunjukkan suara merdunya dengan menjadi penyanyi, tapi karena pamer tubuh montok dari foto-fotonya.

Banyak yang menghujat, meski Nikita mengaku sama sekali tak tahu beredarnya foto-foto tersebut. Namun yang pasti, dari foto tersebut, Nikita malah kebanjiran job.

Nikita Mirzani juga tak mau ambil pusing mendengar cibiran orang kepadanya, karena dianggap hanya menjual keseksian dan sensualitas.

“Kalau gue sih enggak peduli sama cibiran orang. Gue enggak terlalu

mikirin omongan orang. Selama gue enggak ganggu orang, ngapain ngusik gue,” ketus Nikita.

Foto-foto setengah telanjang Nikita banyak beredar di dunia maya.

Selain itu, wanita penggemar tato ini juga selalu tampil vulgar di setiap film yang diperankannya. Namun, penembang Baby I Hate You itu menganggap hal tersebut sudah menjadi bagian dari profesinya sebagai pekerja seni.

“Kalau gue sih tergantung permintaan, dan bayaran. Jadi enggak masalah mau peran kayak gimana. Di film juga aku banyak beradegan seksi seperti hanya pakai BH. Tapi itu tuntutan peran. Semua pekerjaan aku nikmati dengan perasaan,” jelasnya. Sri

MARISSA NASUTION

Gandeng Pria Bule MARISSA Nasution menggandeng seorang pria bule saat menghadiri pembukaan spa milik sahabatnya, Rianti Cartwright. Belakangan diketahui bule itu bernama Conrad. “Ini sahabat saya namanya Conrad,” ujar Marissa di Bale Bale Cikajang Spa jalan Cikajang No 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Marissa dan Conrad tampak kompak saat hadir dalam acara yang digagas oleh Rianti itu. Tak jarang keduanya akrab dan bercanda dengan tamu yang lain. Menurut perempuan berusia 25 tahun itu, ia dan Conrad memang teman akrab sejak lama.

“Sudah lama kenalnya, tapi enggak usah digosipin ya.

Soalnya it’s not worthed juga,”

FLORENT MALOUDA:

kata pemain film ‘Janda Kembang’ itu.

Perempuan berdarah Jerman dan Batak itu ia sudah memiliki kekasih. Namun di saat yang sama sang kekasih tak bisa menemaninya menghadiri acara itu.

“Pacar saya enggak bisa temanin, jadi saya ajak teman saya. Dia seorang dokter,” ungkapnya. Sri

DANIELE DE ROSSI

Saya Frustrasi Negosiasi Kontrak Jangan Florent Malouda sekali lagi mengatakan dirinya frustrasi atas minimnya kesempatan bermain yang diberikan pelatih Andres Villas-Boas.

“Saya adalah tipe pemain yang harus tampil setiap pekan, saya yakin manajer tahu itu,” ujar Malouda.

“Saya berharap mendapat kesempatan l e b i h banyak pada paruh k e d u a musim, setidaknya seperti dua musim sebelumnya,” l a n j u t mantan pemain Lyon itu seperti dikutip sejumlah surat kabar Inggris.

Sejauh ini Malouda baru empat lagi menjadi starter. Itu tidak cukup. Ia ingin menjadi bagian tim inti setiap kali Chelsea berlaga.

Menurut Malouda, dirinya selalu berupaya memperlihatkan performa terbaik saat menjadi pemain pengganti.

Ia yakin dirinya tidak terlalu buruk jika dimainkan sebagai starter.

“Saya memiliki kualitas untuk menjadi starter,” Malouda mengakhiri. Rio

Seperti Opera Sabun GELANDANG AS Roma Daniele De Rossi lelah menjawab pertanyaan tentang perpanjangan kontraknya bersama Giallorossi. Dia tak ingin negoasiasi kontraknya malah terlihat seperti opera sabun.

Roma memang beberapa kali menawarkan perpanjangan kontrak kepada De Rossi dan agennya, tapi selama berbulanbulan pemain internasional Italia ini belum juga sepakat dengan nilai yang diberikan Roma.

“Kami bekerja di atasnya dan ketika kami sudah selesai maka kami akan mengumumkannya ke publik,” ujar De Rossi seperti dilansir Football-Italia.

STEVEN GERRARD

Sudah Pikirkan Kontrak Baru Lagi STEVEN Gerrard baru saja menandatangani kontrak baru bersama Liverpool. Meski begitu, dia sudah mulai memikirkan kontrak baru berikutnya yang ingin dia dapat pada masa depan.

Seperti diberitakan sebelumnya, The Redsmemberikan kontrak anyar kepada Gerrard dengan durasi yang tak disebutkan. Yang pasti, Gerrard sudah menegaskan komitmen jangka panjangnya bersama klub yang dikapteninya tersebut.

Meski kontrak tersebut masih akan berlaku dalam waktu yang cukup lama, Gerrard sudah beranganangan untuk menjalani kontrak lain bersama Liverpool.

“Saya berharap untuk bermain di

luar durasi kontrak ini. Saya merasa fit, kuat, dan bermain selama saya bisa,” aku Gerrard kepada Liverpool Echo.

“Saya tak mau menentukan waktunya. Selama saya merasa baik dan saya tampil pada level top, maka saya akan terus lanjut,” sambung gelandang berusia 31 tahun ini.

“Semoga dalam beberapa tahun ke depan saya akan mendapatkan kontrak lainnya,” harapnya.

“Tapi, meski Liverpool tak menawari saya kontrak lain setelah yang ini, saya tak berpikir saya bisa bermain untuk klub lain. Saya sudah ada di klub ini sejak umur delapan tahun dan saya tengah menjalani mimpi,” tutup Gerrard. Rio

“Bulan lalu saya mengatakan bahwa saya akan menjadi orang pertama yang datang ke sini dan berbicara di depan kamera dan menjelaskan keputusan saya, karena saya berutang kepada para penggemar. Saya tidak suka opera sabun dan ini situasi ini berubah menjadi hal itu,” terangnya.

“Yakinlah bahwa pada saat yang tepat Anda akan tahu semuanya,” lanjutnya.

Pemain berusia 28 tahun ini memang dikabarkan dilirik oleh Manchester City.

Kontrak De Rossi bersama Roma sendiri akan habis pada akhir musim ini.

“Yakinlah bahwa pada saat yang tepat Anda akan tahu semuanya,” tegas g e l a n d a n g internasional Italia ini. Rio

RIANTI Cartwright ketagihan memanjakan diri setelah membuka sebuah pusat kecantikan bernama Bale Bale Cikajang Spa. Bahkan, perempuan yang menikah pada 17 September 2010 lalu itu bisa menghabiskan waktu berjamjam lamanya.

“Kadang aku suka lama banget disini, bisa berjam-jam, terus dia nanyain, kamu itu beneran meeting atau lagi lulur sih,” kata Rianti menirukan ucapan suaminya, Cas Nainggolan, di Bale Bale Cikajang, Jalan Cikajang No 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Cas sebenarnya tak mau mempermasalahkan kebiasaan Rianti berlama-lama

memanjakan diri di tempat spa. Namun, Cas hanya meminta agar istrinya itu lebih bisa membagi waktu antara pekerjaan dan mempercantik diri.

“Saya juga kadang suka nanya, ngapain disana lamalama. Kadang kelewat lama,” ujar pria bernama asli Alfoncius Dapot Parulian Nainggolan itu. “Kalau meeting di sini (tempat spa) bawaannya badan agak pegal-pegal, mau treatment dulu, makanya jadi agak lama di luar rumah,” timpal Rianti.

“Aku memang keseringan begini. Akhirnya dia bilang, kalau memang beneran ngurus bisnis di Bale Bale Spa, ya enggak apa-apa,” tutur

Rianti menirukan ucapan suaminya. Sri

FRANDA

Bersyukur Punya Wajah Oriental WAJAH cantik Franda yang oriental membuat namanya diperhitungkan di jagat hiburan. Setelah sukses menjadi model dan presenter, ia pun mulai laris di dunia perfilman setelah memulai debut aktingnya di ‘Xia Amei’.

Dari situ, dirinya semakin dikenal publik karena termasuk artis multitalenta. Franda pun mengaku bersyukur memiliki wajah oriental.

“Saya beryukur-syukur saja berwajah oriental,” ujarnya. “Tapi emang nggak kelihatan banget ya bulenya aku? Aku pikir aku Rusia banget,” selorohnya kemudian.

Tekait soal oriental, Franda yang keturunan Tiong Hoa mengaku sudah tak merayakan Imlek. Meski sempat merayakan saat kecil, ia berujar dirinya sudah tak merayakan secara khusus Hari Raya Imlek atau peringatan Tahun Baru Cina itu.

“Karena keluarga besar aku juga udah nggak ngerayain. Kebetulan dulu

juga karena tradisi dari kakek mama aja.

Keluarga papa dari awal sama sekali nggak ngerayain,” jelasnya.

Namun meski begitu, bukan berarti dirinya lupa begitu saja dengan tradisi tersebut. Hingga kini ia mengaku tetap meminta angpao kepada sang bunda.

“Iya dong tetep usaha, dapet nggak dapet dilakuin aja dulu. Soalnya dulu yang paling diinget tradisi Angpaonya,” tandas-nya seraya tertawa.

Setelah tampil di ‘Xia Amei’, Franda mengaku langsung jatuh cinta dengan dunia akting. Ia pun masih ingin mengasah kemapuannya lagi di film-film berikutnya.

Tak terkecuali dengan film bergenre horor. Pemilik wajah cantik oriental itu mengaku mau-mau saja main film horor asalkan tak dicampur dengan adegan-adegan yang sangat vulgar.

“Kalau horor beneran yang serem sih aku mau main,” akunya saat ditemui di Jakarta baru-baru ini. “Tapi kalau pakai esek-esek sih nggak!” sergahnya cepat kemudian. Sri

GONZALO HIGUAIN:

Mourinho Motivator Ulung STRIKER Real Madrid, Gonzalo Higuain, melontarkan pujian terhadap pelatihnya, Jose Mourinho, menyusul kemenangan atas Real Mallorca di Iberostar, Minggu dini hari WIB. Madrid sempat tertinggal 0-1 di babak pertama, taip mereka bangkit dengan mencetak gol di babak kedua lewat kaki Higuain dan tembakan Jose Callejon untuk membawa pulang ketiga poin penuh sekaligus memperlebar keunggulan di puncak klasemen sementara atas rival terdekat, Barcelona.

Higuain mengaku kebangkitan Madrid di babak kedua merupakan buah dari wejangan yang diberikan

Mourinho di ruang ganti saat turun minum. Tapi, ia tak mau mengungkapkan apa saja yang dikatakan pelatih asal Portugal itu.

“Apa yang dikatakan pelatih kepada kami di ruang ganti akan tetap berada di sana. Mourinho adalah motivator alamiah dan hal itu terlihat di lapangan,” kata Higuain.

“Kami mengerahkan segalanya di babak kedua lantaran situasi yang buruk di babak pertama. Puji Tuhan kami berhasil menang.

“Kami sudah tahu pertandingan ini akan sulit dan kami akan menghadapi tim Mallorca yang berbeda dengan musim lalu. Kini, kami

harus menikmati kemenangan ini dan beristirahat.

Masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapia duel (perempat final Copa del Rey) melawan Barcelona, Rabu (18/1).” Rio

Anda Tertarik Dunia Jurnalistik?

Dalam rangka pengembangan perwakilan dan biro di seluruh Indonesia, SKU Melayu Pos membuka kesempatan yang ingin bergabung.

Anda Berminat?

Hubungi: Telp.: 021 - 98333068; 34830839 HP.: 0813 1839 2746 e-mail: melayu_post@yahoo.co.id