TERBIT 12 HALAMAN
Edisi: 139/Thn VI / 1 - 14 Pebruari 2012
Fauzi Bowo Biarkan Perda No 7/2010 Jadi Ajang Korupsi Hal. 3
Harga Eceran :
Rp. 3.000,-
(Jabodetabek)
Dana Rehab RSUD Bengkalis Oknum Anggota Kodim Diduga Diselewengkan Diduga Serobot Tanah Hal.
6
Hal.
10
Ruang Banggar DPR Dibongkar Diganti Produk Dalam Negeri Jakarta, Melayu Pos Fasilitas ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menelan biaya sebesar Rp20,3 miliar itu dibongkar kembali. Pasalnya, ruang rapat Banggar DPR tersebut dinilai sangat mewah. Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakosa menyatakan, fasilitas ruang rapat banggar DPR itu diganti dengan produk dalam negeri.
TITI KAMAL
Bulan Madu Tiap Hari TITIAN MUHIBAH
Baca di hal. 11
Kasus Palu Yang Memilukan
Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta KASUS PALU yang memilukan, memang benar. Inti berita adalah dihukumnya seorang anak mencuri sandal jepit milik polisi. Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah telah menjatuhkan vonis hukuman beberapa tahun penjara mencederai rasa keadilan masyarakat. Ini sungguh di luar bingkai kemanusiaan. Sehingga menimbulkan protes keras masyarakat dengan aksi mengumpulkan sandal jepit kepada Mabes Polri di Jakarta. Aksi itu ingin menyatakan polisi telah dengan sengaja memperkarakan anak di bawah umur, serta tidak menilai tindak perbuatan si anak dengan pasal hukum yang tidak pantas. Hakim Pengadilan Negeri Palu juga diprotes karena kurang mengerti membaca teori hukum dan keadilan bagi masyarakat. Agaknya tidak berlebihan jika disimpulkan sistem hukum yang meneguhkan nilai seperti keadilan perlu diperjuangkan. Sebab nilai keadilan semakin jauh saja dari kenyataan. Padahal, keadilan itu adalah bagian yang sudah ada dalam diri manusia. Dari kasus Pengadilan Negeri Palu tsb, setidaknya berkaitan dengan 3 (tiga) hal, yaitu merupakan bagian dari (1) penentangan rasa keadilan (2) ketidak pahaman esensi hukum dan (3) pengaruh nilai lain. Hal itu bisa dinyatakan sebagai berikut: Masalah pertama, menentang rasa keadilan masyarakat diartikan sebagai tindak kezaliman. Yang seharusnya masyarakat yang harus dilindungi hukum, tapi yang dilaksanakan kebalikannya, yaitu menggilas, melumpuhkan dan meyengsarakan masyarakat. Hukum yang terpisahkan dari masyarakatnya. Masalah kedua, kurang memahami apa yang menjadi tugas hukum dalam praktek. Artinya bagaimana citacita hukum (recht idee) melindungi yang lemah, memberi keadilan bagi semua tanpa pandang bulu. Dengan demikian ada rasa aman, ada kepastian hukum dan ada keadilan dalam masyarakat. Termasuk mepertimbangkan hukum yang berbeda kepada pelanggaran si koruptor pejabat ketimbang pelanggaran si pencuri Bersambung ke hal. 11
>>PANTUN MELAYU<<
Kemumu di tengah pekan Dihembus angin jatuh ke bawah Ilmu yang tak pernah diamalkan Bagai pohon tak berbuah Buah semangka buah labu Buah di atas enak rasanya Berbondonglah kamu menuntut ilmu Karena wajib hukumnya Naik pesawat ke pakistan Sampainya pasti cepat Belajarlah dari kesalahan Kelak kebahagiaan akan didapat
RALAT Pada Edisi: 138/Thn VI / 18 - 31 Januari 2012 terjadi kesalahan pengetikan pada berita berjudul “Kalau Mazuki Alie Tidak Tahu, Jangan Jadi Ketua DPR” yang benar adalah “Marzuki Alie Tidak Tahu, Jangan Jadi Ketua DPR”. Redaksi
Menurutnya, tak layak dewan menggunakan fasilitas yang cukup mewah.”Tunggu dalam waktu dekat ini kita ganti dengan menggunakan produk dalam negeri. Alat kelengkapan dan ruang DPR tidak boleh mewah,” tegas Prakosa. Dijelaskannya, dalam tender perjanjian fasilitas ruang banggar DPR sampai saat ini pembayarannya belum tuntas. Seperti kursi misalnya, sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Menurutnya, kursi yang dipesan sebanyak
173 kursi belum tuntas dikerjakan. “173 kursi yang dipesan belum beres semua, 80 kursi lagi belum selesai. Belum lengkap semua, perjanjiannya kan begitu masih belum dibayar,” jelas politisi PDIP itu. Lebih jauh ia mengatakan, tender proyek tersebut dilaksanakan oleh Sekjen DPR dan pelaksana proyek. Oleh sebab itu, pembongkaran serta pengembalian barang-barang mewah yang berada di ruang Bersambung ke hal. 11
Foto: Ist
DIBONGKAR - Fasilitas ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang sudah sempat dibuat dengan menggunakan produk impor dengan menghabiskan anggaran Rp 20,3 milar dibongkar, dan diganti dengan menggunakan produk dalam negeri.
Kepemimpinan yang Lemah KPK Bidik Pimpinan Penyebab Timbulnya Kerusuhan Banggar DPR Jakarta, Melayu Pos Rusuh sosial yang belakangan terjadi di berbagai daerah harus dicermati berbagai pihak. Jika ini tidak disikapi secara baik, rusuh sosial menjadi tren dan mengancam ketertiban masyarakat. Mantan Gubernur DKI Sutiyoso menilai berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat mulai soal ekonomi, politik dan SARA disebabkan fakto penegakan hukum serta kepemimpinan. “Penegakan hukum yang lemah serta kepemimpinan yang lemah,” katanya saat disksusi Perspektif Indonesia DPD RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Pembakaran rumah dinas
Bupati Bima, menambah daftar kerusuhan di berbagai daerah di Tanah Air. Lemahnya kepemimpinan dan penegakan hukum dinilai menjadi penyebab munculnya berbagai rusuh sosial di berbagai daerah.Berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat mulai soal ekonomi, politik dan SARA disebabkan fakto penegakan hukum serta kepemimpinan. “Penegakan hukum yang lemah serta kepemimpinan yang lemah,” katanya saat disksusi Perspektif Indonesia DPD RI, di Komplek Parlemen, Senayan. Lebih lanjut Sutiyoso menyebutkan pemimpin harus dituntut bepikir jernih dan sehat dalam merespons per-
soalan di tengah masyarakat. Menurut dia, kemampuan pemimpin mendengar pihak lain harus muncul. “Pemimpin jangan sok pinter, kalau tidak tahu jangan malu bertanya,” tegas Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sutiyoso menilai saat ini tren aksi kekerassan yang dilakukan secara bersama-sama dibiarkan aparat penegak hukum. Oleh karenanya, pensiunan tentara ini mengatakan penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. “Negara harus bertindak segera,” tambah Sutiyoso. Pakar Kriminologi dari Universitas Indonesia (UI) Bersambung ke hal. 11
Jakarta, Melayu Pos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen menelusuri laporan tersangka Wa Ode Nurhayati mengenai indikasi keterlibatan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam proses alokasi anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun 2011 yang terindikasi korupsi. “Informasi yang disampaikan tersangka WON ditindaklanjuti,” tegas Juru Bicara KPK Johan Budi SP. Dia menerangkan, KPK menyelidiki terkait data yang diserahkan Nurhayati kepada tim penyidik ketika diperiksa pekan lalu. Namun demikian, institusi pimpinan Abraham
Samad itu belum menetapkan jadwal pemanggilan pimpinan Banggar DPR terkait dengan kasus tersebut. “Ditelusuri dulu, tidak serta merta langsung kita lakukan pemanggilan,” ujar Johan. Seperti diberitakan, usai diperiksa Kamis (26/1/2012), Nurhayati menyerahkan dokumen bukti keterlibatan pimpinan Banggar terkait alokasi anggaran PPID. Menurut dia, data menyebutkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pimpinan Banggar DPR sejak tahun 2010. Menjabat sebagai Ketua Banggar saat itu adalah politisi Partai Golkar Haris Azhar Azis, sedangkan periode ini masih Bersambung ke hal. 11
Warga Desa Sebele Demo PT Aneka Alam Anugrah Karimun
Pelaksanaan e-KTP 2012 Diprediksi Bakal Molor
Karimun, Melayu Pos Polemik tambang bauksit di Pulau Belat antara penduduk Desa Sebele, Kecamatan Kundur Utara, Karimun dengan PT Aneka Alam Anugrah yang memulai eksploitasinya belum lama berselang sempat menuai kemarahan masyarakat setempat. Karena pihak perusahaan yang mengabaikan hak-hak masyarakat dan dampak jangka panjang akibat eksploitasi tambang bauksit di wilayah mereka. Sementara kompensasi diberikan hanya kepada seba-
Jakarta, Melayu Pos Pelaksanaan e-KTP pada tahun 2012 di 300 kabupaten/ Kota, pada umumnya baru bisa dimulai antara bulan Maret dan April. Ini artinya pelaksanaan tersebut tidak tepat waktu. Menurut anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo, keterlambatan tersebut diakibatkan masih ada kendala yang sama dengan 197 kabupaten/ kota pada tahun 2011. “Sampai saat ini kendala yang tak kunjung terselesaikan di antaranya adalah terlambatnya pengiriman
gian kecil masyarakat sebanyak 31 kepala keluarga. Padahal, imbas dari operasinya PT Aneka Alam Anugrah sangat meluas di wilayah perairan selat Belat terutama bagi nelayan tradisional. Namun, sangat aneh pihak-pihak terkait terutama Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun begitu mudah memberi rekomendasi izin perusahaan yang ditengarai milik salah seorang anggota dewan Kabupaten Karimun ini. Sehingga permasalahan pemberian izin tanpa sosialisasi kemasyarakat terlebih
HISTLEGEND
dahulu dipertanyakan di kalangan masyarakat luas daerah ini karena yang seharusnya para anggota dewan itu memikirkan bagaimana memperhatikan untuk kemajuan masyarakatnya bukan justru membuat masalah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. “Mengapa kami harus berdemo untuk memperjuangkan hak-hak kami? Kami juga menilai anggota dewan Karimun tak punya nyali alias mandul masalah izin pertambangan di Karimun Bersambung ke hal. 11 Oleh R Suryo Maulana
Legenda Baturraden
B
erhubung jalur yang ditempuhnya itu meletihkan, maka mereka berhenti sejenak untuk melepaskan lelahnya sambil termenung merasakan kisah perjalanannya serta kewajibannya yang dibeban-kan diatas pundaknya untuk menyebarluaskan agama Islam. Tempat dimana mereka beristirahat dengan diliputi pikiran-pikiran (gagasan-gagasan) dan perasaan-pera-saan yang memenuhi hati sa-
nubarinya diberi nama ‘Paduraksa’ yang artinya bertengkar didalam kalbu atau rasa. Dari tempat itu mereka meneruskan perjalanannya ke selatan lagi dan sampailah mereka di hutan belukar dan untuk melepaskan lelahnya mereka singgah diatas tonggak randu yang tumbang dan tempat tersebut mereka beri nama ‘Randudongkal’. Dari tempat peristirahatannya itu, cahaya terang masih kelihatan ada di timur laut, dan mereka
meneruskan perjalanannya menuju arah cahaya tadi. Dan sebelum mereka sampai ketempat yang menjadi tujuannya mereka berhenti untuk
blanko dan alat, banyaknya alat yang rusak, listrik yang tidak tersedia dan jaringan komunikasi data yang belum tersedia, kurangnya alat berikut petugas yang tidak profesional, partisipasi masyarakat yang rendah dan ketiadaan anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” ungkap Arif. Selain itu, masalah perpanjangan waktu pelaksanaan eKTP di 197 kabupaten/kota bakal memunculkan masalah Bersambung ke hal. 11 Bagian: Kedua
beristirahat di dekat Sendang (kolam) untuk melakukan ibadah Sholat, dan sesudahnya tempat tersebut diberi nama ‘Belik’. Setelah melakukan Sholat, maka perjalanan diteruskan kearah timur dan sampailah disuatu tempat, dimana terdapat banyak batubatuan dan di tempat tersebut mereka beristirahat lagi sambil memikirkan bagaimana cara mereka dapat menjangkau tempat kedudukan cahaya yang dicarinya, karena cahaya terang tersebut terlihat ada dipuncak Gunung. Tempat di-
mana mereka beristirahat dan terdapat banyak batu-batuan itu diberi nama ‘Watu Kumpul’. Karena tekadnya yang kuat, pendakian itu dilakukan hingga akhirnya sampailah mereka di tempat yang dituju. Terlihat oleh mereka seorang pertapa yang menyandarkan dirinya pada sebatang pohon jambu yang mengeluarkan sinar yang bercahaya menjulang tinggi ke angkasa. Perlahan-lahan Syekh Maulana Maghribi dan Haji Datuk Bersambung ke hal. 11