Melayu Pos 168

TERBIT 12 HALAMAN

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

Harga Eceran : Rp. 3.000,- (Jabodetabek)

Maling Berseragam PNS Diduga Marak

LSM Penjara: Kejaksaan Pelalawan Mandul?

SERUMPUN | HALAMAN 3

SELAYANG PANDANG | HALAMAN 7

Kuwu Desa Sidadadi Dilaporkan ke Polda Jawa Barat DAERAH | HALAMAN 8

Kembalikan Peran MPR Atasi Kebobrokan Sistemik ZASKIA “GOTIK”

Akui Lebih Sulit Jadi Presenter

>>Baca di Halaman 11

TITIAN MUHIBAH

Moderat Experience

Jakarta (MP) - Kalangan pemuka agama dan praktisi hukum sudah merasa risau terhadap kebobrokan sistem yang sedang terjadi dewasa ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut menyarankan pentingnya mengembalikan peran Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

Kasi P2B Pasar Minggu Bandi(t) Lebih Licin dari Belut Jakarta (MP) - Kasi Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Kecamatan Pasar Minggu, Bandi, benar-benar bandit. Bahkan, licin belut lebih licin lagi Bandi. Pasalnya, jika belut meski pun tidak kelihatan di dalam lumpur tapi masih bisa diraba-raba dan ditangkapkan. Sedangkan Bandi, jangankan ditangkapkan—batang hidung dan jidatnya saja tidak pernah kelihatan.

Sehingga timbul persepsi di kalangan wartawan dan LSM jika Kasi P2B Pasar Minggu, Bandi, lebih licin dari belut. Sebab, banyak personil

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan agar MPR dikembalikan perannya sebagai lembaga tertinggi negara. Ini penting untuk memulihkan sistem politik dan kepartaian di Indonesia Bersambung ke hal. 11

Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta

J

arang terungkap apa yang dikatakan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Muhyiidin bin Moh Yasin di Jakarta beberapa waktu lalu. Yaitu tentang pengalaman pemahaman moderat (Moderat Experience) di Malaysia dan Indonesia.

Hal itu diungkapkannya saat berkunjung menemui Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterima Dr A Mukthi Sekretaris PP Muhammadiyah.

Seperti dikatakan Dato Muhyiidin, faham moderat merupakan faham yang harus dikembangkan kedua negara baik Malaysia maupun Indonesia, demikian Muhyiidin.

Apa yang kita tangkap dari ucapan Muhyiidin, adalah kesan yang kuat untuk mencari solusi yang terbaik bagi pelaksanaan faham kegamaan dalam praktek dalam masyarakat.

Paling tidak faham moderat dalam praktek tersebut di atas berkaitan dengan tiga sisi penting yaitu, toleransi, sabar dan pelajaran berharga.

Toleransi adalah wujud kemanusiaan.

Sehingga hal itu menempatkan satu tujuan untuk bersama. Konsep rahmatan lil alamiin.

Kebahagiaan untuk semua.

Kedua, sabar merupakan bagian dari kesungguhan, ke hati-hatian dan fokus.

Semakin sabar orang sesuatu akan berjalan secara kontinyu, berkelanjutan. Bahwa semua harus berjalan apa adanya.

Ketiga, pengalaman sebagai pelajaran.

Pengalaman merupakan guru sejati. Dalam pengalamanlah diperoleh penemuan baru, pelajaran yang berharga.

Pertemuan antara Pimpinan Pusat Muhammdiyah dengan Dato Muhyiidin berlansung diskusi berbentuk round table di bawah judul The Global Forum pengalaman Indonesia dan Malaysia. Pertemuan itu dilangsungkan di Hotel Grand Hyat Plaza Indonesia 12 Februari yang lalu.

Yang menjadi inti persoalan yang dibahas adalah pengalaman Indonesia. Khususnya pengalaman Muhammadiyah dalam isu moderate pada gerakan keagamaan.

Realitas gerakan bersinggungan dengan masalah yang kompleks yaitu pendidikan, ekonomi dan keadilan sosial. Semakin maju ekonomi dan semakin maju pendidikan semakin moderat faham keagamaan Bersambung ke hal. 11

Bangunan saat masih disegel.

media maupun LSM yang ingin mengkonfirmasi mengenai bangunan bermasalah hanya menemukan ruangan

Inhu (MP) - Konflik permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Mekar Sakti di Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan luas 1.080 ha sudah bertahun-tahun belum kunjung berkesudahan. Para anggota Koperasi Mekar Sakti

dan kawan-kawan akhirnya menggugat para penggarap yang menduduki lahan mereka.

Dari perjalanan hasil sidang yang memakan waktu cukup lama, akhirnya pihak Pengadilan Negeri Rengat memutuskan dengan keputusan No.02/Pdt.G/

Penderita Hydrocepalus Butuh Bantuan Pemerintah Indramayu (MP) - Dalam hal kesehatan memang sangat penting bagi kehidupan untuk tetap sehat akan tetapi mengenai penanganan kesehatan sepertinya ada pembatasan waktu dan jarak juga keseriusan dalam pelayanannya kurang begitu serius karena selama ini belum ada wadah atau kelembagaan yang menangani Carinah menggendong buah khusus bagi orang yang hatinya Mohammad Ridwan menderita penyakit terutama penyakit Hydrocependerita Hydrocephgalus. palus.

Penderita penyakit Hydrocepalus ini bernama

2012/PN.RGT hari Selasa, tanggal 11 September 2012 yang lalu, dengan dihadiri kuasa hukum para penggugat Syahrial SH dan kuasa hukum para tergugat, menyatakan para penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya) Kabupaten Indragiri Hulu seluas 160 ha (seratus enam puluh hektar) dari 1.080 ha berdasarkan sertifikat hak milik yang dimiliki para penggugat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Inhu melalui program nasional (Prona) pada tahun 1999.

Kedua cukong yang diketahui bernama Sutikno dan Sutanto yang berdomisili di Pekanbaru Bersambung ke hal. 11

nama Deni dan Imam sering datang terlambat, dan bukan langsung mengabsen melainBersambung ke hal. 11

Ist

A

da apa, Wamana? Ada yang memakan umpanmu?”

Yang ditanya menjawab sombong. “Tentu! Kau kira cuma kau saja?”

Rokyal Hasibuan SH Dilaporkan ke Peradi

Pangkalan Bun (MP) - Keberadan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, kian meresahkan masyarakat dan desakan dari sejumlah kalangan terus bermunculan. Seperti yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Sugianto Sabran meminta pemerintah Kotawaringin Barat agar bertindak tegas dalam menangani masalah lokalisasi pelacuran seperti di Km 12 Jalan Ahmad Yani dan Jalan poros Kumpai Batu atas yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat. Pemerintah harus bersinergi dengan aparat yang

Dicari Polisi yang Berani Tilang Oknum TNI

Bersambung ke hal. 11 Bagian: Kedelapan

MUNJUL

Prasasti Munjul

Pekanbaru (MP) - Strategi pengacara Rokyal Hasibuan memperjuangkan klien sebagai pengacara harus duduk di kursi pesakitan setelah dilaporkan masyarakat ke Peradi daerah Riau seputar pelanggaran kode etik pengacara yang langsung berperan aktif dalam menangani permaBersambung ke hal. 11

Bisnis Lendir Menjamur Masyarakat Resah

PRASASTI

Hai kawan... hidup itu tidak abadi Gak lama lagi kan bebas tugas Kalau memang benar mau mengabdi Jangan soal korupsi yang terus digagas

Pengacara Berperan Aktif di Lahan Klien

PEKERJA SEKS BERTOPENG PELAYAN

HISTLEGEND

Sekarang hamparan ilalang sudah hilang Demi bangunan megah semua tercerabut Anehnya, saat KPK menguak kasus Hambalang Begitu banyak pihak yang kalang kabut

Maunya sih apapun berjalan mulus Makin senang tanpa sogok menyogok Kalau proyek ditangani dengan akal bulus Pas tengsin, baru deh pada merasa kagok

kosong yang diduga sudah menjadi ‘sarang hantu’.

Bahkan petugas P2B Kecamatan Pasar Minggu ber-

Anggota Koperasi Mekar Sakti Resah dan Bimbang

Bersambung ke hal. 11

Pantun Melayu

Kini papan segelnya lenyap ‘ditelan bumi’.

Wamana lalu mulai menarik. Tapi dirasanya keras. Wamana menariknya lebih kencang namun tak juga berhasil. Dengan mengerahkan tenaganya lebih keras lagi pancing itu ditariknya, tapi hasilnya tetap sama. Bhima mendekat dan bertanya lagi. “Kenapa? Ada masalah?”

Wamana terus menarik pancingnya. “Berisik! Lihat saja, tangkapanku pasti jauh lebih besar dari semua yang

sudah kau dapat!” Wamana lalu menyentakkan pancingnya. Kali ini dia berhasil. Tapi tiba-tiba Bhima menutup mulutnya sambil menahan tertawa.

“Pantas saja keras sekali! ternyata memang besar! Hahaha!”

Wamana kesal sekali karena sikap temannya itu, lalu dia melihat ke mata pancingnya dan seketika dia terkejut. Seekor kepiting tampak menggantung di sana. Bukan ikan seperti apa yang dikiranya. “Hah?” Dengan geram, Wamana mengangkat dan memutar-mutar pancingnya. Tak puas dengan itu, dia lalu Bersambung ke hal. 11

Dua polisi lalulintas tidak punya nyali menilang oknum TNI berseragam lengkap pengendara sepeda motor bernopol B 6010 CTN.

Jakarta (MP) – Sepertinya di Indonesia ini kita masih membutuhkan polisi yang pemberani yang tidak takut untuk menindak oknum TNI yang melanggar hukum. Bukan yang tebang pilih. Sehingga hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Adakah? Tanya saja kepada rumput yang bergoyang.

Fakta hukum tajam ke bawah tapi mandul ke atas ini terjadi Selasa (8/1) lalu, di Jl Warung Buncit ke arah Mampang Prapatan. Puluhan pengendara sepeda motor masuk ke Jalur (Busway) Trans Jakarta karena tidak ada penjaga portal. Apes bagi semua pengendara, Bersambung ke hal. 11

2

Opini

DARI KONSERT BUDAYA DI KUALA LUMPUR 7 MARET 2013:

SOROT Pemerintah Harus Perbaiki Harmonisasi Polri dan TNI PERTIKAIAN antara Polri dan TNI kembali terulang.Kali ini terjadi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Mapolres OKU diserang puluhan anggota TNI Batalyon 15 Armed Martapura. Empat polisi menderita luka-luka serius dan bangunan Mapolres plus sejumlah kendaraan polisi hangus dibakar penyerang.

Terlepas dari soal latar belakang atau motif yang melatarinya, kejadian itu sungguh memprihatinkan sekaligus memalukan.

Memprihatinkan, karena kejadian itu menambah episode kelam dalam relasi kedua institusi di era reformasi sekarang ini. Seakanakan rangkaian kejadian serupa yang sudah-sudah sama sekali tidak memberi pelajaran bagi kedua institusi untuk membangun relasi yang harmonis, hangat, dan tulus.

Karena itu pula, insiden di OKU sungguh memalukan. Bukan hanya lantaran kedua institusi - terutama di level bawah - seperti sulit bisa rukun, tetapi terutama karena insiden itu kembali mempertunjukkan watak preman dan premanisme. Seolah-olah komunikasi sudah benar-benar tersumbat sehingga aksi premanisme menjadi pilihan dalam menyelesaikan konflik.

Jelas, karena itu, potret kedua institusi di mata khalayak luas pun semakin buram. Polri maupun TNI bukan hanya gagal menjadi rujukan positif bagi masyarakat dalam internalisasi dan implementasi sistem nilai. Kedua pihak juga menjadi contoh buruk dalam menjalin interaksi sosial.

Lebih jauh lagi, bagi khalayak luas, harmoni dan kehangatan relasi Polri-TNI hanya berlangsung di tingkat pimpinan. Di level akar rumput, relasi itu terkesan sekadar lipstik karena tidak tulus, sekadar pura-pura, dan bahkan menyimpan bara sehingga gesekan atau konflik cetek pun acap meledakkan huru-hara.

Karena itu, insiden terbaru di OKU bukan hanya wajib diselesaikan secara tuntas, adil, dan tegas sesuai koridor hukum.

Lebih dari itu, insiden tersebut juga selayaknya menjadi bahan introspeksi mendalam bagi kedua institusi. Masing-masing pihak tampaknya patut berjiwa besar mengakui bahwa relasi mereka sejauh ini masih terganjal masalah yang boleh jadi bersifat mendasar.

Masalah mendasar itu sendiri harus bisa diidentifikasi, dipetakan, dan dicarikan solusi terbaik. Jika tidak, relasi Polri-TNI senantiasa menyimpan bara, lebih khusus lagi di tingkat akar rumput, yang tiap saat siap berkobar dan membakar relasi itu.

Dalam perspektif itu, interaksi positif kedua pihak yang tampil ke permukaan bersifat semu dan penuh kepura-puraan. Itu tadi: karena interaksi hangat cenderung sebatas terjalin di level pimpinan. Itu pun, boleh jadi, cuma di tingkat pusat dan tingkat wilayah.

Artinya, insiden bentrok fisik kedua institusi - meskipun itu bersifat liar alias tidak digerakkan secara kelembagaan - akan senantiasa kembali dan kembali terulang. Yang berbeda cuma waktu, tempat, dan skalanya.

Pemerintah sendiri tak bisa berlepas tangan atas buramnya relasi Polri-TNI ini. Pemerintah bukan hanya berkewajiban mendekatkan serta merekatkan kelembagaan Polri dan TNI ke dalam sebuah relasi yang hangat, jujur, dan tulus. Pemerintah juga patut menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan Polri dan TNI bisa berdampingan secara nyaman dan tanpa prasangka ataupun cemburu.

Dalam konteks itu, kesejahteraan anggota Polri maupun TNI harus makin diperbaiki. Pemerintah tak boleh merasa nyaman oleh “kreativitas” informal anggota Polri maupun TNI dalam memenuhi sendiri standar kecukupan dan kepatutan kesejahteraan ini.

Bagaimanapun, di tengah kondisi kesejahteraan yang tak cukup memadai, kreativitas itu acap terbukti menjadi pemantik yang menyulut bentrok fisik kedua pihak di akar rumput. 

Momentum Mewujudkan Bangsa Melayu Sangat menarik tesis Dato Seri Utama Rais Yatim yang mengatakan bahwa peluang untuk bersatu dalam nama bangsa Melayu, bukan mengadaada. Bagi Rais Yatim yang juga Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, hal itu bisa wujud dalam kenyataan.

Mengapa tidak mengingat kita punya budaya yang sama dan sudah terbentuk beberapa abad.

TARIF IKLAN : Iklan Baris Rp. 5.000,-/baris (minimal 3 baris, maks. 10 baris) 1 hal. Rp. 15.000.000 (FC); Rp. 10.000.000,- (BW); 1/2 hal. Rp. 7.500.000,(FC); 5.000.000,- (BW); 1/4 hal. Rp. 3.750.000,- (FC); Rp. 2.500.000,- (BW); 1/8 hal. Rp. 1.875.000,- (FC); Rp. 1.250.000,- (BW); 1/16 hal. Rp. 937.500,(FC); Rp. 625.000,- (BW); 1/32 hal. Rp. 468.750,- (FC); Rp. 312.500,- (BW) D ITERBITKAN OLEH : PT. Transparan Media Berkat Sejahtera ALAMAT REDAKSI / TATA USAHA / IKLAN: Gd. Dewan Pers Lt. III Jl. Kebon Sirih No. 32 - 34 Jakarta 10110 Telp.: (021) 98333068; 34830839 Fax : (021) 34830839 Email: melayu_post@yahoo.co.id Isi diluar tanggung jawab percetakan NPWP: 17.902.030.0-27.000 Rekening : Bank BRI Cabang/Unit Senen No. Acc : 3247-01-004181-53-4 Bank BCA KCP Atrium Senen No. Acc : 6850183994 Atas Nama : Raden Barus Redaksi menerima naskah/artikel. Naskah/Artikel yang masuk menjadi milik Redaksi.

Semua Wartawan SKU Melayu Pos terdaftar dalam boks redaksi dan dibekali kartu tanda pengenal.

Tinggal lagi Oleh Mas nencari jalan untuk mengusahakannya.

Yaitu dalam memajukan kebudayaan memupuk saling pengertian dan bahasa di antara sesama. Suatu momentum mewujudkan bangsa Melayu yang kuat kuasa.

Hal ini terungkap dalam sambutan acara konsert budaya di istana Budaya 7 Maret 2013, yang disejalankan peresmian Yayasan Ikatan Rakyat

D

randai Minang. “Ini sangat berarti bagi mewujudkan rasa persatuan,” kata Dato Khairudin tokoh yang sangat terkenal, juga ketua masyarakat Minang di Malaysia. Hal yang sama disampaikan juga oleh tarian seudati Aceh yang keluarga mereka mukim di Kuala lumpur.

Di samping itu ada pertunjukan nyanyi Ely Kasim dari ranah Minang, Siti Nuraliza, Roza dan M Nasir dari

ud HMN

Dari kiri Mas ud HMN (Pembina Melayu Pos), Aizirman Djusan Mewakili Menteri INFOKOM Republik Indonesia, Dato Seri Utama Rais Yatim Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia dan Nyonya Rais Yatim.

Malaysia Indonesia (YIRMI). Yang juga dihadiri 500 pejabat negara, Duta Besar RI Herman Prayitno, mewakili Menteri INFOKOM RI Aizirman Djusan, undangan dari Indonesia dari Thailand, Singapura dan Kamboja.

Pada kaitan ini seperti gayung bersambut dengan sambutan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno. “Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sejarah dan budaya sudah berlandung lama,” ujarnya. “Kedua bangsa memiliki persahabatan yang dibangun oleh kemiripan kekuatan budaya dan emosi hubungan sosial,” tambah Dubes.

Luar biasa Konsert yang diadakan dengan melibatkan seniman tari dan nyanyi serta musik yang jumlahnya 600 orang seniman itu digagas dalam rangka penguatan hubungan agar terbentuk apa yang ibaratkan pepatah air dicencang takkan putus. Itulah bentuk hubungan budaya, agama dan sejarah.

“Kami berbahagia dapat mempertunjukkan seni randai asal Minang di hadapan undangan,” ujar wakil seni

Pembina: Mas’ud HMN, KRT. Heru Ansori, SH.MM Penasehat: Edigia, Gusti Bellaprisia, E. PGLK. Andanu, Jurik, Ucok Purba Penasehat Hukum: Junaedi Tarigan, SH, MH, Rida Ista Sitepu, SH Pemimpin Umum/Pemred/Penanggung Jawab: Raden Barus Wakil Pimpinan Redaksi: Martinus Siki Pemimpin Perusahaan: Sinton Sitepu Wakil Pemimpin Perusahaan: Fritz Bobby Barus, SE Sekretaris Perusahaan: Sakilah Manager Produksi: Arlianson Sphr Manager Iklan: Sudianto Bastian Manager Pemasaran: Robby MP Simatupang Disain Grafis: EdWin’d Litbang: Rahmat Sinulingga Dewan Redaksi: Raden Barus, Cristian Samuel HS, Sinton Sitepu Staf Redaksi: Aceng Eris, Sip, Asep Soepandi, Bisner PS, Hotman S, Wasnadi S, Anwar Kirap, Dani Hamdani, Agustina Hendra, Bona S, Priatna, Mareden Manulang, Jonny Simanjuntak, Irmadi, Julisman, Yunus, Asrin Daulai, Sutarmin, Krisman Naibaho, Mamat Sutardi, Kressa Maulana, Sopian Mustafa, Dani Hendi B, Tamidi Nurajaya, Tarman Waruwu, Bahagia Purba, Liston Gurning, Darman, Sudarno, Albert H, Rihcad S, Sarjo Pranoto, Afrizal, Terkelin SM, Adi Wira S Meliala, Sutan Lumumba, Kayat Sudrajat, Eko Priyanto, Robinson Manulang, Kalaus, Joni Sapari, Didin, Farmi Alfikris, Sardi, Rahmat, Andi Putra, Rasyun, Tombang Tambunan, Firnando, Samsin, Adi Surya Wijaya, M Suran, Zainal Abidin, Muhammad Hasan, Dedi Kurniawan, Robet Sulun, Hery Hartono, Hasan Sobri, Syahsinan Aryanto, S Priyadi, Eri Waruwu, Rizki Putra Utama, SH, Umar T, Eppendi, Jamjami Sp, Alo Bango, Rusmantio, Martin Zai, Martinus Siki, Marihot Siregar, Sartiman, Rahman Liandi, SE, Joni Julianto, Aperius Laila, Ebenezer, P Roni NB, Daulat Tambunan, Abdul Rachman, Dedi Suryadi, Jatiman Sitanggang, Ropinus Bangun, Tengku Syuib, Fanti Zega, Hermanto K Nihin, Muhlis, Fahri, Sudirman, Sie You Ho, Hermansyah ZN, Zainal, Asep AS, Tanwir Abdul Rahman, Zainal Efendi, Andi Usman, Suriyana, Aceng F, Ahmad Rudini, M Arsad Kaban, Berlin Lase, Hodly Simanungkalit, Darmawan Hayat SS, Sukuan Jaya, Andi M Nur, Fabianus Bubun, N Suryana, Zalmansyah, Ramadinus, Dayat Rusmana, Mili Taufik, Doman Hutasoit, Wahyu Setiawan, Karmila, Andi S Putra, Wawan Rismawan, Solihin, Heldi Yosrizal, Rudi Hermansyah, Darmanto Tambunan, Pujiansyah, Anggiat Sitorus, Listan Hardi, Dewi Puspa Sari, Muhammad Efendi, Tomi, David Saragih, Irwanto, Wawan Setiawan, Edy Suryadi BK, S Hondro, Wan Syafruddin, Bahrum Munte, Hidayah S, Abdul Gafur, Dadang, Osben M, Nurdin Ginting, Parulan M, Romario Barus, Mia Anggreni, Ade Sonita, Ikrom, Budi Mudiowanto, Hartono, Sudarno MS, Edie, Agus Munthe, Ujang, Ramlan HS, Sutan MB Simatupang, Zainal Arifin, Lasiman, Afif Alkhadad, Endang Suhardi, Abdul Rahman, Jaeni Marjuki, Agus Nugraha, Nana Solihin, Sulaeman Basari, Sarifudin, Budi Purwanto, Sanusi, Tatang S, Cecep Supriatin, Tanwir.

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

Malaysia. Juga musik Gondang Sembilan dari Mandailing Tapanuli.

Budaya tradisonal ini dimainkan oleh anak-anak Mandailing yang keluarga mereka juga di Kuala Lumpur. “Kami senang dan bangga. Luar biasa,” ujarnya kepada Melayu Pos. Bangsa Melayu Kembali pada tema bangsa Melayu, sungguh inilah kenyataan.

Seperti juga ada bangsa Eropah bangsa Cina. Berabad-abad lamanya konsep bangsa Melayu berlangsung dalam lintasan sejarah yang panjang. Masa Sriwijaya, Majapahit dan masa sekarang tidak ada yang menpersoalkan konsep tersebut.

Nasionalisme yang menjadikan Indonesia, Malaysia, Brunai, Thai Selatan bersatu tiada lain dari nilai Melayu. Bahasa dan kebudayaan ini menjadi akar tunggal yang terpisahkan dari wujudnya bangsa Melayu.

Selain itu, nilai demokrasi bangsa Melayu berciri musyawarah mufakat dan nilai trandental. Bermusyawarah atas kebaikan dan dilarang bermusyawah untuk maker atau kejahatan.

Demokrasi dengan konsep demikian bukan berpatokan suara terbanyak,

melainkan berpatokan nilai kebaikan.

Bandingkan dengan bangsa Eropah jelas bedanya. Pertama, jika bangsa Eropah menjadikan ciri mereka adalah sebagai bangsa penjajah.

Sehinga bangsa Rusia tidak tidak digolongkan masuk ke dalam bangsa Eropah, karena mereka bukan negara penjajah. Orang Eropah menyisihkan Rusia. Meskipun dalam kategori wilayah bagian dari Eropah, tapi memberikan Rusia nama Eropah Timur.

Memang tidak demikian dengan bangsa Melayu.

Bangsa Melayu bukanlah bangsa penjajah. Perluasan kekuasaan dilakukan dengan mitra 9 (kerjasama sejajar). Tidak menindas.

Kedua demokrasi bagi Negara Eropah sebagai alat memerintah. Atas nama demokrasi boleh membunuh, Israel misalnya di mata orang Amerika dan Eropah. Jadi Israel harus dibela karena Israel menjalankan demokrasi negara.

Sementara bagi bangsa Melayu, demokrasi adalah musyawarah yang baik akan menghasilkan yang baik.

Jika seorang Muslim misalnya menyelewemg dari ajaran mereka dicegah dan dilawan. Azasnya adalah kebenaran atau haq. Bukan azas demokrasi. Tujuannya untuk mengembalikan kepada nilai kebenaran.

Secara umum konsert Nusantara, di Istana Budaya kuala lumpur 7 Maret 2013 tersebut telah berhasil dalam bebebarapa hal yaitu: Pertama, telah meningkatkan rasa persamaan. Biak dalam budaya, sejarah dan agama. Dengan persamaan bisa ditubuhkan saling pengertian dan kerjasama lebih baik di masa datang.

Kedua, gagasan Yayasan Ikatan Rakyat Malaysia Indonesia (YIRMI) yang diketuai Dato Abdul Azis Syahar (Malaysia) dan Dirwan Ahmad Darwis (Indonesia) tepat momentumnya.

Karena pada saat ini kawasan Nusantara sebagai region, terdapat masalah berupa isu yang dapat merenggangkan hubungan antar Negara di kawasan ini.

Ketiga, berkumpulnya seniman, tokoh serumpun seperti Dato Khairudin Ketua Masyarakat Minang di Malaysia tokoh yang aktif di bidang sosial kegamaan, Dr Firdaus Abdullah dari University Kebangsaan Malaysia dan Prof Bukhari Lubis tokoh Mandailing dari University Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia, yang terakhir ini adalah tokoh budaya, bahasa dan komunikasi dan lain-lain. Ini sangat menyemarakkan konsert budaya merapatkan hubungan people to people (orang antar orang).

Di atas semua itu, agenda besar ke depan bangsa Melayu memang perlu diwujudkan berlandaskan azas kebersamaan budaya, agama, sejarah secara berkelanjutan. Semoga! 

Industri Minyak Sawit, Menjanjikan di Tengah Himpitan

iam-diam, nilai ekspor minyak kelapa sawit alias crude palm oil, cukup tinggi. Tahun lalu, nilai ekspor itu menembus angka 21,3 miliar dolar Amerika Serikat, pada saat kelesuan perekonomian kawasan-kawan dunia banyak terjadi.

Di dunia, posisi Indonesia sebagai negara eksportir CPO cukup disegani; wajar jika komoditas ekspor ini masih menjadi salah satu komoditas unggulan nonmigas nasional.

Singkat kata, prospek industri dari tanaman kelapa sawit (Elaeis jacque sp) masih menjanjikan di Indonesia. Benarkah begitu? Simak pernyataan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), M Fadhil Hasan.

“Setiap tahun keuntungan komparatif CPO terus tumbuh,” ujarnya, pada lokakarya tentang membangun industri kelapa sawit berkelanjutan, di Bogor, beberapa waktu lalu.

Laiknya pebisnis, dia bicara memakai data. Gapki mendata, sejak 2000-2008 tingkat daya saing CPO terus meningkat angka, dari 24,1 menjadi 41,05. Timah dari sektor pertambangan di posisi kedua, yang juga meningkat dari 13,45 ke 37,55 yang berarti peningkatan lebih dari dua kali lipat.

Walau daya saing komparatif CPO tinggi di pasar internasional, tidak

otomatis membuat Dia membanOleh Risbiani Fardaniah komoditas nabati dingkan instrumen itu melenggang bekebijakan itu debas mendominasi pasar minyak ngan yang terjadi di Malaysia, pesaing nabati dunia. Salah satunya persaiterdekat Indonesia. “Dengan BK dingan internasional dengan minyak berlakukan, volume ekspor CPO lenabati lain, di antaranya minyak bih rendah bila dibandingkan dengan kedelai dan minyak bunga matahari. tanpa BK,” ujarnya.

Di dalam negeri, ada lagi cerita Sudahlah di dalam negeri dikelain yang harus dientaskan, bernama nakan bea keluar, di negara penerima peraturan dan kebijakan terkait alias tujuan ekspor, CPO juga menjadi minyak kelapa sawit yang diterapkan obyek pajak impor dan turunannya; pemerintah. untuk melindungi produk-produk “Tantangan yang tidak kalah besar minyak nabati mereka. ”Selain itu ada justru dari dalam negeri,” ujar Hasan. juga hambatan teknis di beberapa Tentang ekspor minyak kelapa negara tujuan ekspor,” ujar dia. sawit, pemerintah menetapkan keIa mencontohkan beberapa negara bijakan pajak ekspor tersendiri, yang pengimpor yang dimotori negaralebih akrab dikenal sebagai bea negara Eropa Barat dan Amerika Sekeluar. rikat yang menerapkan standar teknis Gapki menilai kebijakan tersebut terkait aspek lingkungan, di antakontraproduktif terhadap upaya peranya emisi dan penyerapan karbon, ningkatan ekspor komoditas itu. serta pembangunan kelapa sawit Selain dinilai tidak konsisten, dia berkelanjutan. menyatakan, ”Secara substantif kami “Penerapan sertifikasi menjadi menolak bea keluar, karena tujuan bagian penting dari pemenuhan stanyang satu dengan yang lain bertolak dar teknis perdagangan itu,” katanya, belakang.” sambil merujuk pada standar Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) Dari sisi pemerintah, ada alasan yang berlaku di pasar internasional, menetapkan bea keluar itu, sebutlah terutama Eropa dan Amerika Serikat. mulai dari stabilisasi harga minyak Tantangan lain, beberapa negara goreng, rehabilitasi lingkungan, injuga menerapkan label untuk produk strumen hilirisasi untuk pengemyang menggunakan kelapa sawit, di bangan produk turunan CPO di dalam antaranya pada makanan; terkait negeri, dan instrumen penerimaan aspek kesehatan. “Perancis dan Ausnegara.

tralia merupakan dua negara yang menerapkan pelabelan untuk produk kelapa sawit,” ujar dia.

Ditengarai produk berbasis kelapa sawit tidak sehat dibandingkan minyak nabati lain. Gapki menduga, wacana itu bagian dari perang dagang dan persaingan untuk meredam laju minyak sawit, yang produksinya lebih efisien dibanding minyak nabati lain.

Ketua Bidang Budidaya dan Industri Dewan Minyak Sawit Indonesia, Daud Darsono, mengatakan, pada 2012 minyak sawit telah mendominasi pasar minyak nabati dunia. Data Oil World, total konsumsi minyak nabati dunia mencapai 150 juta ton dan sekitar 34 persen dipasok minyak sawit.

Pada tahun sama, pangsa pasar minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai hanya 28 persen, minyak rapeseed sebesar 16 persen, dan bunga matahari sebesar 10 persen saja.

Apapun tantangannya, industri komoditas yang tanaman aslinya berasa dari Pulau Madagaskar, Afrika Timur itu terus tumbuh di Indonesia.

Indikator yang diungkap Gakpi adalah kepemilikan kebun kelapa sawit oleh rakyat.

Kepala Bidang Hukum dan Advokasi Gapki, Tungkot Sipayung, mengatakan, sejak 1980 sampai sekarang, kepemilikan lahan usaha kelapa sawit oleh mayarakat berkembang pesat. 

Sebanyak 108 PNS Dilantik Sekda Bogor (MP) - Rangkaian kegiatan rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan merupakan langkah pengembangan karier dan harus disikapi sebagai jalan untuk memperkaya pengalaman kepemimpinan sehingga dapat menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Hj Nurhayanti saat melantik 108 pejabat struktural eselon IV dan V di Aula Serbaguna I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Jumat (08/03). ”Seluruh rangkaian kegi-

atan rotasi dan promosi jabatan pada dasarnya merupakan langkah pengembangan karier yang tentunya telah dipertimbangkan baperjakat dengan cermat berdasarkan kebutuhan organisasi serta diperhitungkan menurut kompetensi dan pengalaman karier masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Yang artinya rotasi dan promosi jabatan haruslah samasama disikapi sebagai jalan untuk memperkaya pengalaman kepemimpinan serta meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas, sehingga pergantian tugas

selalu mengandung dimensi peningkatan kualitas yang memberi makna bagi peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang,” katanya.

Menurutnya, dengan memahami hal tersebut akan selalu tergerak untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas serta lebih siap dalam menghadapi kompetensi untuk membangun unit kerja yang bersih, sehat dan kuat dengan kinerja yang berkualitas.

Tak hanya itu, Sekda mengingatkan salah satu kon-

sekuensi menjadi pejabat struktural di lingkungan pemerintah adalah meningkatnya tuntutan untuk meningkatkan disiplin PNS, termasuk dalam mentaati ketentuan jam kerja serta memelihara integritas moral sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. “Hal ini saya kemukakan, karena sejauh ini masih sering terjadi pelanggaran disiplin PNS yang berakibat sanksi, baik dalam kaitannya dengan ketentuan jam kerja, maupun dalam aspek moral yang mengganggu integritas PNS

secara menyeluruh,” ungkapnya.

Nurhayanti berharap aspek komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas berjalan selaras, sehingga berbagai program kerja dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

“Koordinasi yang bersifat hierarkis dan fungsional perlu dilaksanakan dengan baik, mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya,” pungkasnya. Tinus/Sep

ganan tetap,” ujar sumber mengakhiri.

Sementara itu, Zaenal Syarifudin, Kasudin

Kebersihan Jakarta Selatan yang hendak dikonfirmasi selalu tidak ada di tempat. Mario

Maling Berseragam PNS Diduga Marak

Kasudin Kebersihan Jakarta Selatan Tutup Mata Jakarta (MP) – Maling berseragam pegawai negeri sipil (PNS) di Sudin Kebersihan Jakarta Selatan diduga marak bak jamur di musim hujan.

Hal ini terungkap dengan hilangnya sebuah kontainer sampah berukuran besar berwarna orange Nomor 800 milik Seksi Kebersihan Kecamatan Jagakarsa. Sesuai laporan polisi di Polsek Metro Jagakarsa No. Pol : 612/B/II/ 2013/Sek Karsa, sebuah bak kontainer sampah hilang pada hari Senin 4 Februari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB,

di Jl Nangka Rt 04/05 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Sumber yang tidak mau disebut namanya kepada Melayu Pos, belum lama ini, mengatakan, pelaku pencu-rian kontainer sampah ter-sebut diduga oknum PNS di Sudin Kebersihan Jakarta Selatan dan Seksi Kebersihan Kecamatan Jagakarsa sendiri. Sebab, tidak mungkin orang luar yang mencuri kontainer sampah tersebut karena kontainer sampah hanya bisa diangkut menggunakan mo-bil khusus pengangkut kontainer.

“Jadi, kehilangan kontainer di Sudin Kebersihan Jakarta Selatan ini bukan yang pertama kali. Hal ini sudah

menjadi langganan dan berkali-kali.

Pelakunya sekitar empat orang. Aktor intelektualnya berinisial R, dulunya di Seksi Kebersihan Jagakarsa namun sekarang hanya kena sanksi dipindah ke Seksi Kebersihan Kebayoran Baru,” ujar sumber.

Kontainer sampah yang dicuri tersebut, kata sumber lagi, jika kondisinya sudah rusak parah dijual Rp 2,5 – 3 juta dan yang kondisinya masih bagus dijual Rp 3 – 4 juta ke pengepul besi Madura.

“Ironisnya, Kasudin Kebersihan Jakarta Selatan, Zaenal Syarifudin terkesan tidak mau tahu alias EGP (emang gue pikirin). Makanya kejadian ini sempat terjadi berulang-ulang kali atau sudah menjadi lang-

PUNGLI RESAHKAN PENARIK GEROBAK SAMPAH

Kasi Kebersihan Kebayoran Lama akan Dilaporkan Jakarta (MP) – Pungutan liar (pungli) yang dilakukan Ema Valentina, Kasi Kebersihan Kecamatan Kebayoran Lama terhadap ratusan penarik gerobak tidak dibisa ditolerir lagi. Oleh karena itu perbuatan jahat nan keji ini akan dilaporkan ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih akrab dipanggil Ahok.

Hal tersebut dikatakan Kalaus N SH, Bendahara Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pendukung Penegak Hukum (LSM-PPH) kepada Melayu Pos, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Kalaus, pungutan liar (pungli) yang dilakukan Ema Valentina, Kasi Kebersihan Kecamatan Kebayoran Lama sudah sungguh keterlaluan karena tidak berpri-

Seorang penarik gerobak sampah yang sudah tua renta bersusah payah melewati tanjakan masih saja jadi korban pungutan liar.

kemanusiaan meskipun para penarik gerobak hanya mencari sesuap nasi di atas tumpukan sampah.

“Jadi, hal ini tidak bisa

dibiarkan begitu saja. Ini harus segera dihentikan mengingat nasib para penarik gerobak sampah yang sudah sangat memprihatinkan. Nanti

kita akan mengumpulkan semua tanda tangan para penarik gerobak untuk dilaporkan kepada Ahok bahwa mereka selama ini menjadi korban pungutan liar. Kita akan segera surati secepatnya,” tegas Kalaus.

Jika perlu, tambah Kalaus, seluruh penarik gerobak yang ada di Kecamatan Kebayoran Lama dikerahkan bersama dengan gerobak serta sampah-sampahnya untuk melakukan aksi demo ke balai kota (kantor gubernur). “Sudah rahasia umum jika semua penarik gerobak sampah di DKI Jakarta ini menjadi korban aksi pungli seksi kebersihan di kecamatan. Oleh karena itu hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari Gubernur DKI,” tambah Kalaus.

Seperti diketahui, ratusan

penarik gerobak sampah di Kecamatan Kebayoran Lama manjadi korban keganasan pungli yang dilakukan oleh Ema Valentina, Kasi Kebersihan Kecamatan Kebayoran Lama. Menurut penarik gerobak, setoran yang diberikan pun bervariasi—untuk penarik gerobak diharuskan membayar Rp 170 – 200 ribu, gerobak motor (germor) Rp 300 – 500 ribu dan mobil bak (pick up) Rp 1 juta serta truk cold diesel Rp 2 – 3 juta per bulan.

Sementara itu, Ema Valentina, Kasi Kebersihan Kecamatan Kebayoran Lama yang dikonfirmasi melalui ponselnya tidak diangkat, begitu juga ketika dikirim pesan singkat (sms), tidak pernah dibalas. Bersambung/Mario

Seleksi Lurah-Camat Diperkirakan Telan Biaya Rp 6 M

Limit masa berlaku bangunan ini disegel Kamis tanggal 7/2 habis di Perumahan Maruya Ilir Blok J 7 RT004/002 Kelurahan Maruya Utara, Jakarta Barat IMB No 8187/2012 rumah tinggal satu lapis bangunan melanggar pasal 282 Perda No 7 Tahun 2010 tentang bangunan dalam wilayah Jakarta SK Gub No 1068 Thn 1997 yakni IMB (Izin Mendirikan Bangunan), tinggi bangunan, jarak bebas dan GSB (garis sepadan bangunan) serta GSJ (garis sejajar jalan). AlbertH/Mario

3

Serumpun

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

Jakarta (MP) - Dalam rangka seleksi dan promosi terbuka jabatan lurah dan camat di DKI Jakarta diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 6-7 miliar. Pembuatan sistem dan biaya operasional tim independen menjadi salah satu pengeluaran yang ada untuk melakukan proses seleksi dan promosi jabatan lurah maupun camat.

“Kita lagi siapkan dan hitung bayar konsultannya.

Mau dihitung mana-mana yang akan dikerjakan SKPD. Kan kita tidak pakai tender,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jumat (8/3) lalu.

Diakui Basuki, untuk membuat sistem dan membayar konsultan, Pemprov DKI Jakarta memang tidak menyediakan dana berlebih.

Sehingga harus ada solusi untuk mencari kekurangan dana yang ada. “Pakai uang kita juga tidak cukup, karena bisa menghabiskan mungkin sekitar Rp 6-7 miliar untuk proses seleksi, membuat sistem, dan segala macamnya,” kata Basuki.

Dikatakan Basuki, bebera-

pa Kedutaan Besar (Kedubes) ataupun lembaga-lembaga bantuan asing dapat dimintai bantuan untuk masalah pendanaan. Dengan model Corporate Social Responsibility (CSR), Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi dan pendekatan. “Ya, itu bisa pakai CSR. Kita mau bertemu dengan beberapa kedutaan besar untuk minta dibantu,” tuturnya.

Basuki pun mempraktekkan cara bicara untuk melakukan pendekatan dengan Kedubes ataupun lembaga

asing yang ada di Jakarta, terkait pendanaan seleksi dan promosi jabatan tersebut.

“Pak kita ini mau lakukan sebuah tes reformasi birokrasi, pelayanan mudah dan segala macam, kami ini tidak punya uang dari APBD. Tepatnya bukan tidak punya uang tapi kita tidak mau keluar uang, boleh kah anda membantu,” tegas Basuki.

Dengan dana yang diberikan oleh Kedubes maupun lembaga asing, maka akan tercipta keadaan saling menguntungkan. “Kan mereka selalu mau membantu Indonesia supaya pelayanan bagus dan demokratis. Kalau kita sudah ada pejabat yang terbuka seperti ini, ya masa tidak mau bantu,” katanya.

Dalam tim seleksi, ditambahkan Basuki, nantinya akan ada tim independen. Seluruh jabatan lurah dan camat baik yang kosong maupun yang saat ini sudah diisi adalah objek untuk seleksi. “Ada tim independen, nanti juga ada daftar online-nya. Nanti jabatan lurah dan camat yang sudah diisi pun akan dilakukan seleksi,” tambahnya. Gur

LINTAS METRO Hasil Seleksi Lurah-Camat Jadi Kado Ultah Jakarta Jakarta (MP) - Saat ini menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, pihaknya telah meminta Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian daerah (BKD) untuk menyiapkan regulasi pelaksanaan lelang jabatan camat dan lurah. “Sedang disiapkan bagaimana regulasinya termasuk sistemnya juga sedang kita persiapkan,” kata Basuki.

Selain menyerahkan proposal progam pembangunan untuk kecamatan dan kelurahan, calon camat dan lurah ini juga akan melalui fit and proper test. Melalui tahapan itu, diharapkan bisa cocok dengan walikota dan cocok juga dengan masyarakat yang akan dipimpinnya.

Hasil seleksi dan promosi jabatan lurah maupun camat akan diumumkan saat Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta atau pada 22 Juni mendatang. Hal ini tentu akan menjadi kado bagi warga Jakarta serta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang berulang tahun satu hari sebelumnya atau pada tanggal 21 Juni. Puluhan ribu PNS di lingkungan Pemprov DKI pun berpotensi menjadi lurah maupun camat melalui hasil seleksi ini.

“Jadi, target pak gubernur saat ulang tahun kota Jakarta, memberikan kado buat warga Jakarta dengan pejabatpejabat yang bisa melayani dengan disiplin. Dan para pejabat yang terpilih ini juga sebagai kado buat pak gubernur juga. Kan umurya tambah setahun jadi jangan blusukan terus. Biar ada kloningannya, lurah dan camat yang nanti blusukan,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jumat (8/3).

Dikatakan Basuki, dari data yang ada, puluhan ribu PNS di lingkungan Pemprov DKI berpotensi menduduki jabatan lurah maupun camat. Namun, jumlah itu tidak termasuk PNS yang menjadi guru atau tenaga kesehatan. “Ternyata potensi kita saja ada 40 ribu lebih yang memenuhi jadi lurah dan camat. PNS termasuk struktural dan fungsional, kecuali guru dan tenaga kesehatan tidak boleh karena itu kan tenaganya saja masih kurang,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Made Karmayoga membenarkan jika target seleksi jabatan lurah dan camat sudah selesai pada 22 Juni mendatang.

“Pokoknya sudah ada yang dilantik pada 22 Juni. Itu targetnya,” kata Made.

Dikatakan Made, untuk seleksi awal, jika seluruh PNS berpotensi mendaftar maka jumlahnya mencapai 44.900 PNS. “Potensi kandidat camat ada 3.143 pegawai dan lurah 9.074 pegawai. Ini kalau dihitung dari syarat minimal untuk camat yakni golongan III D pendidikan S1, tapi berada di eselon IV A dan IV B. Sedangkan jumlah yang untuk Lurah itu adalah perhitungan dari golongan III B - III D dan eselon IV B,” ugkap Made.

Ditegaskan Made, meski saat ini sebagian besar jabatan camat dan lurah telah terisi, namun tetap akan dilakukan seleksi ulang. Untuk posisi camat berjumlah 44 dan lurah ada 267. “Teknisnya semua yang aktif akan ikut tes. Saat ini, jurinya belum bekerja, hanya melihat dan membicarakan potensi-potensi yang ada. Untuk pendaftaran, diperkirakan dimulai pada 1 April mendatang,” katanya.

Untuk proses penyeleksian, ditambahkan Made, tahap awal akan dilakukan seleksi administrasi melalui website.

Lalu, ada tahapan seleksi kesehatan jasmani dan rohani serta keterangan tidak mengkonsumsi narkoba yang dikeluarkan pihak rumah sakit. Lalu, ada juga seleksi pengetahuan umum, tes psikologi dan lainnya hingga wawancara akhir atau final. Gur

BUMN Karya Diminta Atasi Banjir Jakarta (MP) - Menteri BUMN Dahlan Iskan akan mengumpulkan BUMN karya, untuk menggarap proyek mengatasi banjir yang terjadi di Jakarta.

“BUMN karya saya minta besok lusa berkumpul (di Kementerian BUMN), saya minta BUMN bisa mengatasi banjir di Jakarta,” kata Dahlan saat acara HUT PT Adhi Karya Tbk, Jakarta.

Proyek tersebut nantinya tidak menggunakan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) dan dananya nanti bisa menggunakan kas internal perusahaan, obligasi ataupun pinjaman perbankan.

“Proyeknya seperti apa? Nanti dibicarakan, pokoknya nanti tanpa APBN. Ini nantinya proyek yang sangat kreatif dan manfaatnya sangat besar,” tutur Dahlan.

Sebelumnya, Dahlan juga pernah berencana untuk mengintruksikan BUMN karya membangun waduk di daerah Depok agar dapat menampung air dari Bogor, sehingga air tidak langsung menuju Jakarta.

Namun, rencana itu diurungkannya karena Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo akan membuat gorong-gorong di sejumlah wilayah Jakarta, guna mengatasi banjir. Ic/Mp

Jokowi: Harus Bangga dengan Budaya Sendiri Jakarta (MP) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan tidak mau menjiplak budaya dari negara lain.

Menurutnya, Indonesia khususnya Jakarta harus mempunyai karakter budaya yang kuat.

“Saya enggak mau ngikut-ngikut, kota, negara,harus punya diferensiasi, harus punya identitas dan karakter sendiri,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Jokowi itu menghadiri konser K-pop Music Bank yang dimeriahkan oleh artis dari negara asalnya, Korea Selatan. Jokowi mengaku datang untuk memenuhi undangan dari Kedutaan Besar Korea Selatan, selain itu dia juga ingin mempelajari manajemen dan hal teknis lain dalam sebuah konser musik.

“Mereka menyiapkan lebih dari 10 tahun, sudah membangun positioning, membangun diferensiasi dan brand. Ya enggak kaget kalau muncul sebagai produk yang matang dan go international karena dipadukan dengan teknologi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Jokowi optimis, Jakarta bisa membuat pertunjukan serupa dengan nuansa budaya Betawi. Dia juga menyampaikan niatnya untuk menampilkan kesenian tanjidor yang digelar dalam panggung akbar. “Kita lihat nanti pas ulang tahun Jakarta,” katanya. Ic/Mp

STOP PRESS Diberitahukan kepada khayalak luas bahwa namanama di bawah ini sudah diberhentikan dari Staf Redaksi SKU Melayu Pos untuk wilayah Tangerang Selatan, Kota Depok dan Bogor:

Di

1. Heri Fitriyansah 2. Prorinja N 3. Abdul Halim 4. Junaidi 5. Lian Segala tindakannya sudah di luar tanggung jawab Redaksi. Dan jika Anda merasa dirugikan segera laporkan ke pihak berwajib.

Redaksi

4 SINGKAT METRO

Serumpun

Wabup Dukung Usaha Pembudidayaan Ikan di Cibinong Bogor (MP) - Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Karyawan Faturachman (KF) mengharapkan usaha pembudidayaan ikan hias yang saat ini sedang berkembang di Wilayah Cibinong agar terus dikembangkan dengan serius guna mendongkrak perekonomian masyarakat. elain itu menurut Wabup, di-Wilayah Kabupaten Bogor juga banyak terdapat situ (danau) yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha ikan. “Masih banyak

Camat Drs Afrizal ketika memberikan piagam kepada cori dan coriah.

PELAKSANAAN MTQ KE-13 TINGKAT KECAMATAN

Desa Minas Barat Tuan Rumah Minas (MP) - Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan yang diselenggarakan selama tiga hari terhitung dari tanggal 22/2/13 sampai dengan tanggal 24/2/13 berlangsung dengan sukses. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna untuk menyambut MTQ tingkat kabupaten yang akan diadakan pada tanggal 26 Maret 2013 di ibu kota Kabupaten Siak Sri Indra Pura. Untuk tahun ini, acara diadakan di masjid Nurul Iman Jalan Yos Sudarso Km 33 dan selaku tuan rumah adalah Desa Minas Barat.

Menurut panitia pelaksana yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Minas Barat, Ayang Bahari, melalui MTQ ini diharapkan agar seluruh masyarakat yang berada di Kecamatan Minas dapat membudayakan gemar mengaji, di samping untuk mempersiapkan para qori dan qoriah dalam pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten.

“Kelima desa yang ada di Kecamatan Minas turut serta dalam acara tersebut di antaranya adalah, Desa Mandi Angin, Desa Minas Timur, Desa Rantau Bertuah, Desa Minas Jaya, dan Desa Minas Barat. Seluruh desa tersebut mengirimkan para kafilahnya,” ujar Ayang Bahari.

Ayang Bahari mengucapkan terima kasih kepada seluruh kafilah, panitia, ketua LPTQ Kecamatan Minas, M Syafri, serta Camat Minas Drs Afrijal, dan Kepala Kantor Kemeterian Agama Kecamatan Minas serta seluruh jajaran dari Departemen Agama Kabupaten Siak, dan kepada seluruh elemen masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam acara tersebut.

Di tempat yang sama, Camat Minas, Drs Afrijal dalam kata sambutannya mengatakan, sangat bangga dan bahagia dengan suksesnya acara tersebut serta mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat, tokoh agama, panitia pelaksana, para kafilah dan aparatur Desa Minas Barat serta berharap agar pelaksanaan tahun depan yang akan diadakan di Desa Mandi Angin dapat terlaksana lebih sukses lagi.

Dalam kesempatan itu, Drs Afrijal juga menutup pelaksanaan MTQ ke-13 tingkat kecamatan serta berkenan memberikan piagam kepada para qori dan qoriah. Tom T

Pemasangan portal oleh pihak kontraktor pelaksana pekerjaan PT WITADA yang menyebabkan terganggunya aktifitas masyaraka.

Foto: MP

Pelaksanaan Proyek Hambat Aktifitas Warga Pangkalan Bun (MP) - Pekerjaan proyek penimbunan badan jalan dan pembuatan box saluran air yang berlokasi di Pelabuhan Kapal Ro-ro di Kecamatan Kumai membuat masyarakat merasa terhambat kegiatannya karena setelah selesai pelaksanaan pekerjaan pun pihak kontraktor PT Witada selaku pelaksana pekerjaan dari Dinas Hubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah masih melakukan pemortalan secara terbatas pada lokasi pekerjaan sehingga masyarakat yang ingin menggunakan melewati lokasi tersebut tidak bisa leluasa dalam beraktifitas.

Proyek Dishubkominfo tingkat satu Provinsi Kalimantan Tengah yang didanai dari APBN dan APBD ini nampak kurang dalam hal pengawasan, hal ini bisa diketahui dari kualitas pekerjaan yang berkesan asal jadi dan tidak ditemukan adanya papan plang proyek yang biasanya dipasang ketika sedang berlangsungnya suatu kegiatan proyek pemerintah di sekitar lokasi pekerjaan.

Ketika sejumlah wartawan mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada konsultan selaku pengawas lapangan namun tidak ada di tempat. Sementara pengawas lapangan dari pihak kontraktor pelaksana PT Witada ketika diajak bertemu dengan mediasi dari Polsek Kumai hanya bisa menjelaskan bahwa penutupan/pemortalan itu adalah atas perintah atasannya dengan alasan bahwa, “Kekuatan dari pekerjaan yang sudah selesai lebih dari satu bulan yang lalu itu masih belum cukup kuat untuk dilewati.”

Ketika ditanyakan apakah sudah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak kontraktor PT Witada kepada pihak Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah, dijawab oleh pengawas lapangan dari pihak kontraktor bahwa serah terima pekerjaan sedang dalam proses.

Di tempat terpisah, Kabid ASDP Iman Wahyudi menyatakan bahwa Diskominfo Kabupaten tidak punya wewenang atas kegiatan proyek dari Dishubkominfo Provinsi tersebut. Pihak Dishub Kotawaringin barat hanya melakukan pengawasan secara terbatas dan menampung setiap keluhan, masukan dari masyarakat untuk kembali diteruskan ke tingkat provinsi. “Karena kami tidak punya kewenangan atas proyek tersebut,” jelasnya. Pujiansyach

Hasil pekerjaan penimbunan badan jalan yang belum diserah terimakan kepada pihak dinas sudah mengalami kerusakan.

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

setu yang bisa kita manfaatkan untuk usaha ikan, agar masyarakat kita bisa maju,” demikian ungkap KF di hadapan masyarakat saat melakukan program saba desa di Mesjid Jami Al-Mukhlisiin Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (8/ 3).

Masih menurutnya, “Saat ini ekspor ikan air tawar Indonesia terbesar ke 8 di dunia, dan 40 persen dari ikan hias, sedangkan ikan hias dapat

dikembangkan dengan baik di Cibinong,” ungkapnya.

Wabup juga berjanji akan membantu pengusaha ikan melalui Dinas Perikanan dan Peternakan dengan bantuan modal awal. “Bantuan modal tersebut jangan sampai tidak tepat sasaran sehingga menjadi manusia yang tidak jujur dan terlibat korupsi,” tegasnya.

Selain itu, Wabup juga tak bosan-bosan mengingatkan warga agar selalu ingat prin-

sip gotong-royong, yang merupakan prinsip dasar dalam membangun daerah. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Rp 1 triliun, dan idealnya untuk mencukupi kebutuhan masayarakat Bogor adalah Rp 35 triliun. Maka dari itu, anggaran yang ada kurang memadai untuk seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Bogor.

Dengan hidup bergotongroyong semua pembangunan seperti jalan, pendidikan dan

kesehatan dapat diselesaikan dengan baik. Ketika kita punya niat pasti pembangunan akan selesai,” pungkasnya.

Seperti biasanya diakhir acara pada kegiatan saba desa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memberikan bantuan dana untuk sarana peribadatan sebesar Rp 25 juta yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Bogor, KF yang diperuntukan untuk pembangunan Masjid Jami AlMukhlisiin. Tinus/Sep

DP2B DKI Doyan Bermain-main Segel Sebagai pelaksana proyek PT Kwinto Viratus yang dipimpin Presdir atas nama Dominicus Chandra dengan domisili di Jalan Raya Jatinegara Timur No 34 A Jakarta Timur, Izin mendirikan bangunan No : 11227 - IMB - 1995 dengan luas perubahan 2304m2 tanggal 12 Juni 2011 yang ditanda tangani Kadis P2B DKI Jakarta, Ir H Wiriyatmoko MT. Berdasarkan gambar dari perhitungan diketahui bahwa luas koefisien dasar bangunan 3413 m2, luas koefisien bangunan 18270 m2, tinggi 8 delapan lantai. Dengan penambahan bangunan FK Universitas Trisakti sehingga melebihi limit izin. Luas

bangunan yang menutup tanah 18270 m2 mengakibatkan tidak ada jarak bebas belakang, lahan penghijauan, sumur resapan, sistem resapan penampungan air hujan volume 92 m3 dari luas bangunan berdampak genangan air mengalir sembarangan ke lingkungan RT08- 09 Kelurahan Tomang. Warga keberatan dengan bangunan tambahan Yayasan Trisakti karena melanggar dasar perhitungan yang disederhanakan sesuai SK Gub No 115 Tahun 2001.

Subdin Penertiban DP2B DKI, Sahrudin SH tanggal 28 1 di kantornya mengatakan bahwa kasus pembiaran pelanggaran bangunan yang dilakukan Yayasan Trisakti

akibat adanya permainan oknum P2B dari Subdin Pengawasan. Rekan-rekan di pengawasan sudah ditegur, ujarnya.

Kemudian Sahrudin mengatakan kasus Yayasan Trisakti, masyarakat juga diberikan hak untuk melakukan bongkar sendiri bahwa fungsi surat perintah bongkar DP2B DKI ada dua yaitu penertiban terhadap bangunan yang IMB tidak dapat disesuaikan lagi dibongkar dan yang kedua penertiban terhadap bangunan yang IMB yang dapat disesuakan diarahkan untuk mengurus izin, untuk apa dilakukan pembongkaran bila IMB masih bisa disesuaikan.

Berdasarkan Peraturan Gub Prov DKI Jakarta No 128 pasal 15 (3) tentang pengenaan sangsi pelanggaran bangunan gedung batas waktu penyegelan terhadap pengenaan sangsi berikutnya paling lama 14 empat belas hari kelender sejak penyegelan. Selanjutnya

Bekasi (MP) - Meraih sebuah prestasi atau keberhasilan merupakan impian bagi setiap orang, namun untuk meraih prestasi atau keberhasilan itu bukanlah perkara mudah semudah membalikkan telapak tangan, namun jika dengan penuh kerja keras, disiplin, kemauan yang kuat diharapkan prestasi atau keberhasilan itu akan berpihak kepada kita.

Rohaeli SPd Kepala Sekolah SDN Tambun 05 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ketika ditemui MP d iruang kerjanya menuturkan, baik guru-guru, staf di lingkungan SDN Tambun 05 senantiasa terus konsisten melakukan upaya-upaya untuk pengembangan program peningkatan mutu pendidikan dan prestasi bagi seluruh peserta anak didiknya, antara lain melalui peningkatan kualitas guru-

guru, kualitas proses kegiatan belajar nengajar (KBM), disiplin maupun pengembangan kegiatan ekstra dan terutama mengedepankan kebersamaan kekeluargaan dan kesungguhan dalam pembenahan sekolah ini ke arah yang lebih baik.

“Seiring berjalannya waktu dan upaya-upaya yang

terus kami lakukan selama ini kami guru-guru, staf, siswa/i di lingkungan SDN Tambun 05 merasa bangga dan bersyukur atas upaya-upaya yang kami lakukan selama ini telah berbuah manis di mana pada lomba Calistung, OSN Siswa, Guru, Kepala Sekolah berprestasi tingkat Gugus II UPTD PAUD/SD Tambun

Jakarta (MP) - Bangunan tambahan gedung FK Universitas Trisakti yang melanggar disegel DP2B DKI. Papan segel dipajang mulai dari tanggal 11 Januari 2013. Pemilik bangunan Yayasan Trisakti Jalan Kya Tapa Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Bangunan tambahan gedung FK Universitas Trisakti Jl Kya Tapa Grogol Petamburan Jakarta Barat yang melanggar disegel.

lebih dari 14 empat belas hari kelender kepada pemilik bangunan diberikan surat perintah bongkar agar pemilik bongkar sendiri bangunan yang melanggar.

DP2B DKI doyan main– main segel bangunan

Yayasan FK Universitas Trisakti Jalan Kya Tapa Grogol Petamburan Kelurahan Tomang Jakarta Barat disegel tanggal 11 Januari 2013 namun lanjutan tindakan penertiban belum dilakukan. Albert H

Selatan kami meraih prestasi juara umum, dan adapun prestasi tersebut: Juara I lomba Calistung yang diraih Azzahra Fitri R kelas 1, Dzakwan Ramadhan kelas 2, Sherli Amelia R kelas 3, Juara I Olimpiade IPA yang diraih Amalia Hasnawati dan Juara II siswa berprestasi yang diraih Ester Purinta,” ujar

Rohaeli SPd. “Prestasi demi prestasi yang telah kami raih itu diharapkan bukan menjadi kebanggaan semu semata, tetapi harus terus dibarengi dengan motivasi diri agar tetap mempertahankannya dan meningkatkan prestasi tersebut di kemudian hari,” tambahnya. Parulan

Jakarta (MP) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan Pemerintah Provinsi akan memaksa semua rumah sakit di Jakarta untuk ikut dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

“Kalau enggak dipaksa ada yang menghindar. Padahal rakyat membutuhkan ruang, membutuhkan pelayanan, membutuhkan pengobatan, kalau enggak dipaksa ya begini terus,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu menambahkan dia

merasa terdorong untuk memaksa semua rumah sakit ikut ke dalam program KJS, agar pelayanan terhadap masyarakat dapat dioptimalkan.

Dia pun mengaku meminta bantuan biro hukum untuk merumuskannya agar tidak terjadi kesalahan prosedural. “Saya sudah perintahkan semua rumah sakit, dipaksa untuk ikut program ini (KJS), saya inginnya kalau ada masalah saya diberi saran cepat. Saya ingin kerja cepat,” tandasnya. Ic/Mp

Jakarta (MP) - PT Adhi Karya Tbk dalam pembangunan proyek monorel sepanjang 52 kilometer (KM), tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

Monorel sepanjang 52 km tersebut, memiliki rute Bekasi-Cawang, Cawang-Cibubur dan Kuningan-Cawang. Pembangunan tersebut bekerja sama dengan BUMN lainnya.

“Kami masih dalam proses penuntasan Perpres penugasan, dan sekarang draft-nya sudah ada di Menteri Koor-

dinator Bidang Perekonomian. Karena itu yang akan jadi payung hukum terwujudnya monorel,” kata Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan seusai acara HUT Adhi Karya, Jakarta.

Menurut Kiswodarmawan, BUMN lainnya yang akan terlibat dalam pembangunan monorel tersebut seperti PT Jasa Marga Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, PT Len Industri Persero, dan PT Industri Kereta Api Persero. Ic/Mp

SDN Tambun 05 Tingkatkan Mutu Pendidikan & Raih Prestasi

Seksie P2B Gambir Diduga Jokowi Paksa RS di Lindungi Bangunan Bermasalah Jakarta Ikut Program KJS

Jakarta (MP) - Kinerja seksie pengawasan dan penertiban bangunan (P2B) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat nampaknya masih belum serius menjalakan tupoksinya dalam mengawal berlakunya Perda serta menekankan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Keseriusan tersebut sangat perlu dipertanyakan meilihat di wilayah kecamatan Gambir masih banyak ditemukan bangunan bermasalah yang tetap berdiri tanpa adanya tindakan penertiban yang dilakukan.

Seperti halnya dengan bangunan 4 lapis dengan ijin rumah tinggal 2 lapis yang berlokasi di Jl Kesehatan No 10 Kelurahan Petojo Selatan tidak mendapatkan tindakan yang serius dari Suku Dinas P2B Jakarta Pusat dan khususnya Seksie P2B Kecamatan Gambir.

Ironisnya, bangunan tersebutpun terkesan dilindungi oleh Seksie P2B Kecamatan Gambir karena sejumlah wartawanpun sudah pernah mencoba melakukan konfirmasi untuk mempertanyakan tentang tindakan apa yang sudah dilakukan terhadap bangunan melanggar tersebut namun tidak pernah menda-

Salah satu bangunan bermasalah yang diduga dilindungi oleh oknum Seksie Kecamatan Gambir yang beralamat di Jl Kesehatan No 10 Kelurahan Petojo Selatan.

patkan hasil yang memuaskan.

Menurut salah satu sumber yang diterima oleh MP, bangunan bermasalah tersebut sudah lama mendapatkan surat perintah pemberhentian pekerjaan pembangunan (SP4) namun tahap tindakan selanjutnya hingga berita diturunkan, MP belum mendapat perkembangannya dan proses pembangunanpun tetap berlanjut.

Bangunan bermasalah ter-

sebut di atas adalah salah satu contoh dari sekian puluh bangunan yang bermasalah yang bertebaran di wilayah Kecamatan Gambir yang membuktikan bahwa belum adanya keseriusan Seksie P2B Gambir dalam menjalankan tupoksinya, dan kinerja yang demikian jelas-jelas tidak mendukung dengan adanya program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menjadikan Jakarta Baru. Gurning

Pembangunan Monorel, ADHI Tunggu Perpres

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

EVISODE KE II

BI Pekanbaru Memelintir UU Perbankan kepada Bank BPR TSM Ibarat Gajah menginjak Semut

Pekanbaru (MP) - Dari hasil ivestigasi dan informasi sumber dalam tiga edisi pemberitaan di Melayu Pos, berdasarkan amanah UU BI 1999/ 2004 fungsi BI adalah melaksanakan pembinaan, pengawasan,dan mediasi serta mengembangkan sistem informasi antar bank untuk perbankan nasional. Namun dalam menangani persoalan perdata ADM BPR TSM, ternyata BI Cabang Pekanbaru tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai amanah UU BI tahun 1999/2004.

Laporan investigasi audit BI yang disampaikan ke pihak kepolisian bisa dikatakan memakai alat bukti palsu, karena BI sebenarnya sudah menerima surat laporan pengaduan nasabah bernama Sugandi dan Hadiyanto pada taggal 15 Desember 2010 yang lalu, namun BI tidak menjalankan fungsi mediasi, BI tidak pernah validasi ke lapangan, mengecek kebenaran dan fakta sesuai kode etik audit, juga tidak memanggil pengurus BPR TSM untuk diminta rapat klarifikasi, dipertemukan antara nasabah dengan pengurus BPR untuk dicari fakta dan kebenaran laporan pengaduan tersebut.

Anehnya lagi, BI kemudian dengan sengaja mengulang lagi berkonspirasi pada sekitar bulan Maret 2011. BI kembali meminta nasabah Sugandi dan Hadiyanto tanda tangan surat pernyataaan untuk mempertegas surat pengaduan laporan sebelumnya.

Ironinya, kedua surat tersebut adalah surat keterangan palsu yang kemudian dipakai oleh BI sebagai alat bukti untuk melapor ke Polda Riau tanggal 23 April 2012 No. 10/ IV/2012/Reskrimsus dengan target mengkriminalisasikan pegawai BPR TSM. Sesuai pengakuan Sugandi dan Hadiyanto secara resmi sudah mengaku dan menyatakan bahwa mereka disuruh mafia hukum untuk tandatangan surat tersebut dengan tujuan mengkriminalisasikan pegawai BPR. Dan bulan Desember 2012 para saksi/pelapor an Sugandi dan Hanafi telah mencabut kesaksiannya disahkan Aktenotaris ditujukan ke BI Cabang Pekanbaru, tembusan Dirkrimsus Polda Riau.

Kronologi atas laporan perorangan Deseber 2010, yaitu Hasim melapor ke Polda dengan saksi Sugandi dan Hadiayanto dengan memakai alat bukti dan kesaksian palsu, bulan Mei 2011 pihak Polda geledah CV CMG dan membawa sekelompok orang bukan pihak polisi. Perkara di tahun 2010 ini berakhir

5

Serumpun

ditutup Reskrimum karena tidak cukup alat bukti dan telah dilakukan perdamaian dan pencabutan perkara di tahun 2011, karena berdasarkan hasil audit akuntan publik terhadap CV CMG yang berperkara bahwa hasil audit CMG tahun 2009/2010 oleh akuntan publik Drs Selamat Sinuraya Akt adalah bersih tanpa ada kerugian. Demikian juga hasil audit BPR Terabina SM tahun 2010/2011 oleh akuntan publik bersih, tanpa ada kerugian audit keuangan oleh kantor akuntan publik Drs Bambang Akt, dan kasus episode pertama ini pihak BI dan Polda sudah pernah di pra-peradilankan diindikasi ada tiga oknum BI berinisial Iz, Ef dan Ip yang ikut memainkan peran ini.

“Tindakan oknum BI langsung main lapor ke pihak kepolisian tanpa ada bukti pidana yang jelas dan memberi ijin kepada pihak kepolisian untuk mengacak-acak rekening nasabah BPR adalah menyalahi mekanisme aturan bank dan menyalahi aturan SKB 3 Menteri. Tindakan kepolisian yang terus-menerus melakukan pemeriksaan sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang membuat para karyawan ketakutan, karena minimnya pengetahuan hukum mereka. Dan nasabah pun bisa jadi resah dan ragu terhadap BPR TSM, yang gilirannnya dapat mengancam stabilitas keuangan BPR TSM. Bila nasabah ramairamai tarik uangnya dari BPR, dana uang nasabah di BPR kira ada Rp 150 miliar tersimpan di BPR. Siapa yang mau bertanggungjawab? Bisa jadi ada unsur kejahatan ekonomi yang berupaya menganggu stabilitas ekonomi, sedangkan LP BI adalah sepihak tanpa ada rapat koordinasi, pemilik saham adalah perorangan, BPR TSM adalah swasta yang menanggung segala resiko usaha BPR sampai ke harta peribadinya, sesuai perjanjian penjaminan tertulis pemilik BPR kepada pemerintah cq BI,” ungkap karyawan BPR yang tidak mau disebutkan

namanya.

Di tempat terpisah, MP mengkonfirmasi lagi salah seorang saksi sekaligus yang merasa dirugikan di permasalahan ini mengungkapkan, memang BI memiliki wewenang untuk itu, tapi seharusnya mengikuti mekanisme yang ada, dan selalu mengedepankan praduga tidak bersalah, terlebih kasus yang dicari tahun 2010 BPR sudah dua kali tutup buku, pertanggungjawaban pengurus dan pegawai sudah selesai.

Menurutnya, BPR TSM tidak ada rugi dan nasabah tidak ada dirugikan atas keterangan kahumas pada bulan yang lewat tersebut, seakanakan mencari kesalahan perbankan bukan pembinaan untuk kesehatan perbankan.

“Masa penyakit ibaratnya tahun 2013 nantinya dikaitkan ketahun 2010 atau (istilahnya dalam medis tahun 2010 hasil rongsen tidak ada penyakit) sementara di tubuh Bank BPR tidak ada merugi dan pihak yang dirugikan dan kredit macetpun tidak ada. Kapasitas BI di dalam ini memihak siapa, apa membinasakan atau membina penyehatan perbankan. Urusan rumah tangga BPR sudah diobok-obok oleh BI,” tegasnya.

Dia juga mengatakan hal ini sudah menyalahi dan melanggar UU Bank No 10 tahun 1998 Pasal 42 dan Pasal 47 ayat 1 dan 2. Penilaian BI Cabang Pekanbaru dikategorikan seakan-akan Bank BPR TSM Slp membahayakan kelangsungan usaha bank atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, memang BI ada kewenengan yang tertuang dalam TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK tapi BI juga harus menjalankan Pasal 31 : ayat 3 - Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tapi mekanisme yang terjadi pada permasalahan ini tidak sesuai, seakan ada konpirasi dan penyalah gunaan wewenang, delik

pengaduanpun tidak jelas.

“BI memakai alat bukti palsu dan meraba-raba permasalahan rangkaian tindakan ini masih mencari untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena belum ada bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, sudah melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan (lidik-sidik), BPR sudah tutup buku tahun 2010/ 2011, sudah audit oleh KAP, wajar tanpa syarat. Artinya tanpa ada kerugian, tanpa ada catatan perkara, pertanggungjawaban pengurus BPR tahun 2010/2011 sudah selesai sesuai konstitusi, sesuai UU, sesuai ADRT PT BPR TSM yang disahkan aktenotaris,” tambahnya.

BI main lapor persoalan Adm, mecari kesalahan dan membelokkan ke ranah pidana kejahatan bank, BI hendak menjerat pegawai BPR dengan UU Perbankan pasal 49 1a dan 2 b, adalah tidak mendasar dan perbuatan semena-mena, BI sendiri tidak melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya sebagai lembaga independen yang mestinya melakukan fungsi pembinaaan, pengawasan dan mediasi. “Sayang sekali BI lalai dan berkonspirasi hendak membinasakan BPR TSM, kasus ini seakan dipaksakan naik, berdasarkan ADRT sebagai payung hukum pengurus BPR TSM dalam menjalankan tupoksinya setiap tahunnya untuk mempertanggung jawabkan pengelolaannya, dengan memperhatikan amanah UU Negara; Prinsip kredit adalah kepercayaan, tujuan pemberian kredit oleh perbankan adalah sebesar besarnya untuk memakmurkan ekonomi rakyat. Dan itupun karyawan/pengurus bertanggung jawab kepada para pemegang saham tapi mengapa BI Cabang Pekanbaru hendak menjerat pegawai BPR TSM pasal kejahatan

Kabupaten Kampar. Pengurus inti harus masyarakat Buluh Cina dan sebagian besar masyarakat Buluh Cina bisa menerima keberadaan pembangunan HTR dan mengikut sertakan anak kemenakan ninik mamak anggota koperasi, setelah semua ini sudah terlaksana dalam jangka waktu satu bulan, maka Kadis Kehutanan Kabupaten Kampar akan menandatangani RKU PHHK-HTR dan RKTU PHHK-HTR. Untuk itu rapat diadakan 6-03-13 di balai sanggar seni Desa Buluh Cina.

Jumlah yang hadir sekitar 400 orang, 11 orang dari ketua/ staf hulubalang ninik mamak, turut hadir dinas terkait kepala BP2HP wilayah III Pekanbaru diwakilkan Dra Dendrobiana Kasi Pemanfaatan HTR dan HHBK mewakili Kadishut Prov Riau, Kadishut Kampar diwakili oleh H Sawir, Dinas Koperasi Kampar, Camat Siak Hulu, Kades Buluh Cina, Kades Tj Balam, Upika, ketua BPD/anggota, RT/RW, Koramil dan Kapolsek diwa-kilkan, serta para pengurus/anggota KUD dan Koperasi Desa Buluh Cina.

Dari pantauan MP di la-

pangan, ninik mamak dan masyarakat sangat mendukung/menerima keberadaan KUD Sepakat Jaya dan Koperasi Agro Lestari Indah untuk pembangunan HTR di Desa Buluh Cina. Semua isu-isu yang ditebar oleh beberapa orang, mengadu domba masyarakat Desa Buluh Cina untuk kepentingan pribadi mereka hanya isapan jempol belaka. Terbukti pada saat acara tersebut berlangsung seluruh anggota dan ninik mamak hadir memadati lapangan, dan Dt Amiruddin Majalelo An nama Ninik mamak memberi kata sambutan dengan terharu, Datuk mengajak agar masyarakat/anggota, ninik mamak, anak kemenakan salin berpangkutangan, memikirkan dan ikut serta memajukan perekonomian kampung mereka, karena masih sangat minim ekonomi dan SDM di Desa Buluh Cina.

“Jangan mendengarkan kicauan burung dan orang-orang politik, tapi mari kita pikirkan nasib kita dan anak cucu kita kedepan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dt Bakri sebagai Ketua Panitia sekaligus Ketua KUD

Sepakat Jaya juga memberi kata sambutan kepada instansi pemerintah/terkait dan pada anggota ninik mamak, sangat berterimakasih atas kesediaan dan waktu luang yang diberikan untuk hadir dalam acara menindaklanjuti anjuran untuk poin-poin hasil kesepakatan rapat tanggal 20/02/13 di kantor BP2HP wilayah III Pekanbaru, agar proses mendapat ijin HTR bisa keluar lebih cepat dan sekaligus memastikan antara pengurus dan anggota tidak ada masalah.

“Dimana selama ini terhalang dan seakan-akan dihalangi oleh perorangan untuk kepentingan mereka, ada yang mengatasnamakan ninik mamak, ada bekas kades dan bekas anggota dewan, diduga mereka inilah yang menghalanghalangi niat baik masyarakat Buluh Cina untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Tujuan pembangunan HTR ini tidak merugikan sepihak, namun untuk meningkatkan taraf perekonomian dan SDM masyarakat desa agar bisa merata,” ujarnya.

Dt Bakri mengajak agar semua elemen ninik mamak, anak kemenakan sama-sama

Tipibank yang notabene masalah di tahun 2010 adalah pelanggaran ADM internal BPR, dan sampai saat ini, BPR TSM masih sehat dan gemuk, ada apa di balik semua ini?

Apa yang dilakukan BI adalah tidak tepat, semena-mena, melampaui kewenangan, memelintir UU perbankan untuk mencederai rasa keadilan, BI tidak arif dalam menanagani persoalan BPR, tidak mengayomi, tidak membina, malah seakan mau membinasakan BPR atas laporan yang dibuat ke pihak berwajib dengan pasal Tipibank, sementara kasus yang dilaporkan masalah internal BPR tahun 2010, kalau laporan dan kesaksian tahun 2010 dipakai berarti BI memakai alat bukti palsu,” ungkapnya.

Dia berharap dan optimis kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka/BPR akan dimenangkan oleh aparat hukum sebagai penjelmaan dari kedaulatan birokrasi negara, karena kasus ini sudah pernah muncul, dan bilamana kasus ini yang dilaporkan oleh BI ke pihak berwajib berarti pihak BI memakai alat bukti dan keterangan palsu, karena skenario investigasi ecek-ecek yang dibuat BI awal bulan November 2011, dan April 2012, pihak BI baru ke Polda, dan Polda Bap Sugandi dan Hadiyanto bulan Mei 2012 karena LP BI. Polda periksa BPR pertama bulan Juni 2012, kemudian diulang lagi sekitar bulan November 2012 dan Januari 2013, jadi Polda sudah sekian kali periksa BPR, BI melapor perkara yang sudah basi/kadaluarsa, soal pinjaman yang sudah lunas dan sudah tutup buku tahun 2010. Berarti Polda juga memeriksa kasus yang sama. LP BI adalah cacat hukum, tindakan oknum BI adalah melanggar konstitusi, HAM dan BI menyalahi amanah tidak menjalankan tugas dan wewenangannya sebagai lembaga negara independen.

“Semoga bapak Gubernur Bank Indonesia dan kepala perwakilan BI Pekanbaru yang baru M Muhammad bisa menindak bawahannya melakukan evaluasi, tindakan koreksi terhadap oknum BI Pku yang tidak patut dan semenamena,” ungkapnya. Tbn

LINTAS TERKAIT TUNTUTAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DI SIJUK BELITUNG

Disnaker Kab. Belitung Lakukan Mediasi Pekerja Dengan Pemilik Lahan Tanjungpandan (MP) - Upaya yang diperjuangkan pekerja wanita di perkebunan kelapa sawit di kawasan gunung Gasing, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung untuk mendapatkan rasa keadilan dalam pekerjaan yang dilakukan mereka selama hampir empat tahun belakangan setidaknya mulai tampak titik terangnya, Kamis (7/3) lalu Dinas Tenaga Kerja memediasi para pekerja tersebut, mempertemukannya dengan pihak pemilik perkebunan seluas 92 ha.

Dalam pertemuan yang berjalan sekitar dua jam hadir dari pihak perkebunan yaitu Sawal dan Samsuri. Sawal ditugaskan oleh pemilik dengan menggunakan rekening pribadinya mengelola keuangan perkebunan. Sedangkan samsuri ditugaskan oleh pemilik untuk mengawasi perkebunan pada setiap Sabtu.

Diakui Sawal bahwa pemilik perkebunan itu adalah orang pribadi yang memang kenal dengan pemilik Palmindo (PT Palmindo Biliton Berjaya).

Keinginan para pekerja yang utama adalah penyesuaian gaji berdasarkan UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten) yang disesuaikan semenjak Januari 2013 dan status pekerja serta fasilitas yang harus disediakan pemilik, mengingat selama ini mereka bekerja secara manual.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa perkebunan ini milik PT Palmindo Biliton Berjaya, yang diduga oleh pekerja bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Namun pihak PT Palmindo Biliton Berjaya melalui managernya Sugeng Prayitno telah mengklarifikasi hal tersebut ke Disnaker, bahwa perkebunan 92 ha tersebut bukan milik perusahaannya.

Suasana pertemuan yang difasilitasi Leris Simanjuntak Kasi Hubungan Industrial sebelumnya sempat gaduh karena Samsuri dari pihak pemilik perkebunan hanya menjawab pertanyaan pekerja dengan seadanya, namun setelah dijelaskan Sawal secara panjang lebar, barulah pekerja mengerti dan menyampaikan tuntutannya melalui notulen rapat yang disepakati bersama.

“Saya yang bertanggung jawab menyampaikan administrasi ke pemilik dan kita tunggu hasilnya. Semoga pemilik dengan melihat kondisi sawit seperti sekarang pemilik merasa tergugah,” cetus Sawal.

“Tanggapan terhadap tuntutan pekerja akan disampaikan paling lama akhir Maret 2013. Apapun keputusan pemilik harus disampaikan ke Disnaker,” tambah Sawal. Tanwir

Bekasi Punya Laboratorium Limbah Bekasi (MP) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, sekarang memiliki fasilitas laboratorium analisis limbah dari berbagai sumber polutan.

“Kami berharap fasilitas baru ini bisa bermanfaat sebagai alat pengendali tingkat pencemaran lingkungan di sejumlah kawasan,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Dadang Hidayat di Bekasi.

Dia mengatakan, pendirian laboratorium yang berlokasi di Perumnas II, Bekasi Selatan itu dimaksudkan untuk menganalisis secara mandiri berbagai polutan yang mencemari lingkungan Kota Bekasi.

“Selama ini, analisa terhadap berbagai polutan yang hendak diteliti dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium lain,” katanya.

Menurut dia, Kota Bekasi sudah saatnya memiliki laboratorium mandiri sebagai bagian dari kewajiban mengendalikan lingkungan.

“Dengan kehadiran laboratorium itu juga, kami bisa melakukan pengawasan serta pembinaan intensif bagi sumber polutan yang limbah hasil produksinya melebihi ambang batas,” kata Dadang.

Dadang menambahkan, laboratorium tersebut telah dilengkapi kapasitas untuk menganalisis limbah cair, limbah udara, dan limbah padat yang mencemari tanah.

“Investasi yang ditanamkan untuk pendirian laboratorium ini cukup besar, sebab alatnya mahal.

Perangkat analisis limbah cair harganya mencapai Rp2,5 miliar. Sementara perangkat analisis limbah udara hingga Rp 3,5 miliar,” katanya. Ant/Mp

“Dengan kehadiran laboratorium itu juga, kami bisa melakukan pengawasan serta pembinaan intensif bagi sumber polutan yang limbah hasil produksinya melebihi ambang batas”

Rapat Gabungan KUD Sepakat Jaya dan Koperasi Agro Indah Lestari Syarat Terakhir untuk Mendapat Ijin Pembangunan HTR di Desa Buluh Cina

Kampar (MP) - Untuk menindaklanjuti hasil rapat percepatan pembangunan hutan tanaman rakyat pada tanggal 20/02/13 bertempat di kantor BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang lalu, langsung dipimpin oleh Kementerian Kehutanan melalui Staf Ahli Bid Hubungan Antar Lembaga Prof San Afri Awang, dimana ada lima kesepakatan yang ditandatangani bersama kelompok masyarakat yang tergabung dalam KUD Sepakat Jaya diketuai oleh Bakri S Dt. Dubalong Kayo dengan luas lahan 514 H dan Koperasi Agro Lestari Indah diketuai oleh Eddy Soni dengan luas Lahan 177 H. Untuk mempercepat mendapatkan izin pengelolaan hutan negara dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Isi kesepakatan : harus membuat rapat gabungan dihadiri oleh ninik mamak, aparat desa, upika kecamatan dan dinas instansi terkait provinsi dan

saling menopang/memikul untuk bekerjasama, jangan ada saling mengadu domba, kalaupun ada sebagian yang tidak sejalan dengan tujuan baik kita, mari kita rangkul dan membuat mereka tetap jadi sahabat.

Dt Bakri juga mengatakan bahwa atas mandat dan persetujuan ninik mamak dan anggota, ditunjuk Azrianto Hasan Spt sebagai Ketua Kopali yang baru. “Mari kita sama-sama memajukan kampung kita, kalau bukan kita siapa lagi,” ujarnya.

“Ini sebuah program dari pemerintah melalui departemen kehutanan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Jadi mari kita saling kerjasama untuk membangun program HTR ini, kita fungsikan akses terhadap sumber daya hutan un-

tuk menambah mata pencaharian, menuju kesejahteraan kita bersama, dalam wadah KUD dan Koperasi di Desa Buluh Cina,” tambah Datuk Bakri.

Di acara rapat ini Kadishut Propinsi yang diwakili oleh Dra Dendrobiana dan BP2HP yang diwakilkan, menyatakan pada intinya sangat mendukung program pemerintah dalam pembangunan HTR ini.

Mereka sudah menyaksikan bahwa permasalahan dan ganjalan antar sesama pengurus dan anggota serta ninik mamak, anak kemenakan dalam rapat gabungan KUD dan Koperasi tidak ada, mereka minta maaf atas keterlambatan keluarnya ijin HTR tersebut dan menghimbau ke masyarakat agar sama-sama memanfaatkan HTR, bukan cuma pembangunan ekonomi saja diperhatikan, tetapi

indeks manusiannya juga diperhatikan. Kopali sebagai pemegang ijin HTR sudah memenuhi persyaratan untuk mengelola kawasan hutan dan ini sudah memberikan lapangan kerja kepada masyarakat di sekitar hutan.

H Sawir mewakili Kadis Kehutanan Kampar juga minta maaf kepada Dt Bakri dan rekan rekan serta kepada masyarakat, karena sudah sekitar delapan bulan ijin HTR belum terpenuhi, dan belum bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat Desa Buluh Cina.

“Kalau kita sama-sama bukit itu tidak ada tinggi, dan Bupati akan menandatangani ijin HTR. Dan kenyatannya di sini masyarakat dan ninik mamak serta anak kemenakan Desa Buluh Cina sudah sepakat atas keberadaan KUD Sepakat Jaya dan Koperasi Agro Indah Lestari untuk pengelolaan pembangunan HTR tersebut,” ungkapnya.

Di akhir acara ini dibuat berita acara kesepakatan bersama ditandatangani oleh para pengurus/anggota serta dinas terkait sebagai syarat dan bukti terakhir untuk ijin HTR dari Kadis Kehutanan dan Bupati Kampar. T Tambunan

6 SINGKAT PADAT

Selayang Pandang

Jalan Menuju Pasar Parit 3 Jebus Telah Hancur Berantakan Bangka Barat (MP) - Jalan tengah kota Parit 3 Jebus Desa Puput ini telah hancur tak berbentuk. Masyarakat yang mau ke pasar Parit 3 sudah banyak yang mengeluh kesah.

Mungkin anggota DPRD dapil Parit 3 ini tidak melihat dengan benar tentang kebutuhan kader dan simpatisan serta masyarakatnya. Harap maklum sajalah namanya jalanan pasti diletakan di bawah bahkan diinjak-injak apa lagi hanya sebatas keset kaki saja.

Karena kalau naik mobil tak

Proyek Talut Abal-abal Bangka Tengah (MP) - Jalan TPA pabrik es di Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah putus total.

Warga sekitar harus muter-muter keliling untuk keluar ke jalan raya Koba alias jalan protokol. Ternyata walhasil Talut yang dibangun tahun anggaran 2012 hanya sia-sia belaka.

Talut tersebut ambrol hingga air mengalir menenggelamkan beberapa rumah di hilir Talut tersebut.

Warga bernama Parno (nama samara) mengedumel tak karuan karena rumahnya kebanjiran dengan ketinggian air dalam rumah mencapai satu meter. Air bah dadakan tersebut tak ubahnya hanya air parit di sekitar rumah warga di hulu ambrolnya talut yang secara kebetulan ditambah air hujan selama tiga jam.

Karena bahan dan kwalitas pengerjaan talut tersebut diragukan sehingga amrol kocar-kacir. Entah berapa puluhan juta uang rakyat yang terbuang sia-sia. Proyek tersebut juga tidak jelas entah datang dari langit mana atau berapa dananya seperti siluman. Tim

11 Paket Sabu Syamsul Diamankan Polisi Bangka (MP) - Anggota Polsek Belinyu Senin malam (18/2/ 13) pukul 23.58 WIB kembali mengamankan seorang bernama Syamsul alias Pakok (33) warga jalan Jendral Sudirman kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu sebagai pembawa narkotika jenis sabu yang sedang melakukan transaksi di Jalan Jendral Sudirman.

Kapolsek Belinyu Komisaris Muslim Nanggala mengatakan kepada wartawan Selasa (19/2/13) pengungkapan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Syamsul berkat adanya laporan masyarakat. Penyergapan dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Belinyu Bripka Defriansyah yang langsung berkoordinasi dengan kepala lingkungan Kelurahan Air Jungkung. Hingga di lokasi jalan Jendral Sudirman Syamsul tidak dapat berkutik lagi karena sedang bertransaksi narkoba jenis sabu. Hingga dalam pengeledahan tersebut terdapat 11 paket sabu kristal putih dan uang tunai sebesar Rp 1.165.000 dan 1 unit handphone serta 1 unit alat penghisap sabu yang diduga akan digunakan.

“Kami akan mengembangkan peredaran narkoba di wilayah hukum sektor Belinyu,” ujar Kapolsek. Tim

OKNUM PNS TERTANGKAP BASAH-BASAH

BKD Provinsi Babel Banci Pangkalpinang (MP) - Oknum PNS berinisial FR tertangkap basah-basah sedang berduaan dengan pasangannya yang tidak syah di sebuah hotel di Kecamatan Pangkalan Baru. AN adalah seorang honorer di Pemprop Babel.

Sedang FR hanya mendapatkan sangsi di geser saja ke ruangan yang lain dimana sebelumnya seorang PNS protokoler gubernur Babel hanya pindah meja ke BKD propinsi. Sementara AN hanya honorer langsung menghilang dari peredaran honornya alias di-PHK. Mengapa demikian atau ada apa yang sedang melilit birokrat Babel ini. Atau hanya saling menyandra saja atau tahu sama tahu alias tst. “Saya melihat serta mengamati dengan jelas bahwa BKD ini tidak adil,” jelas US Senin sore (18/2) di kafe Dayang Pangkalpinang dalam jumpa pers kepada awak media lokal maupun nasional.

Sementara para pelaku perzinahan tersebut antara FR dan AN tidak ada itikat baik sama sekali untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. “Lagi FR sendiri hanya dipindahkan ke BKD seharusnya ya.. dipecat dari PNS,” imbuh US lagi masih di tempat yang sama.

“Kami minta nanti dalam persidangan dalam kasus perzinahan ini agar semua pihak dapat semaksimal mungkin untuk mengunakan UU yang berlaku,” pinta US sambil mengakhiri jumpa pers. Tim

sama dengan sepeda motor, sebab naik mobil tentu tidak kelihatan dengan jelas tentang jalan apa lagi menggunakan sopir pribadi pasti tak ada lagi yang bisa dilihat.

Kerusakan yang parah di dua titik masing–masing 20 meter x lebar 7 meter jalan.

Pemerintahan seperti ini jelas sekali bentuk pemerintahan pencitraan saja, alias hanya cesing sajalah. “Kami sudah jenuh dengan keadaan jalan seperti ini. Jelasnya perhatian Pemkab Bangka Barat masih

melihat dengan sebelah mata.

Apa bila menjelang pemilu nanti mulai para calon legislatif pasang aksi kepada masyarakat,” jelas Saiful warga Parit 3 secara gamblang kepada MP (28/2).

Entah kemana para pegawai negeri sipil (PNS) mulai dari para guru atau para pegawai kepala desa atau para pegawai camat bahkan camatnya Parit 3. Entah jalan mana atau tidak peduli sama sekali tentang jalan raya Parit 3 yang sudah hancur. Jhon/mucklis

ADA APA DENGAN PT MESKOM AGRO SARIMAS

Humas PT Meskom Agro Sarimas Tidak Profesional Pekanbaru (MP) Mendengar keluhan masyarakat yang tidak direalisasikan dalam proses penuntutan hak sebagai anggota koperasi Meskom Sejati, maka Melayu Pos dengan Lembaga Demokrat Sejati (LDS) melakukan investigasi di masyarakat salah satunya anggota koperasi yang merasa ditipu mentah-mentah membeli sebidang tanah untuk dikelola oleh PT Meskom Agro Sarimas senilai Rp 16 juta rupiah dengan luas 2 hektar.

Namun sampai saat ini lahan tersebut digarap tanpa ada kepastian hukum, maka Hujairin selaku humas yang selalu berhubungan dengan masyarakat tidak profesional ketika diwawancara di kantornya karena diduga banyak penyimpangan yang sengaja ditutup-tutupi di dalam pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS).

Menurut anggota koperasi

sebut saja Rini pedagang sayur di pasar yang merasa ditipu dari berbagai hal yaitu lahan yang telah dibeli dan dikelola oleh PT Meskom Agrop Sarimas belum diterbitkan surat menyuratnya dan hasil pembagian buah sawit tidak jelas tiap bulannya. “Saya merasa kecewa dengan para pengurus koperasi Meskom Sejati yang tidak pernah transparan dengan sistem

kerjasama yang telah dilaksanakan dengan PT Meskom Agro Sarimas yang selalu memberikan janji-janji manis yang tidak pernah ada sampai saat ini,” pintanya.

Rini mengatakan, ketua dan pengurus koperasi selalu berpoya-poya dengan hasil buah sawit sedangkan mereka hanya diberikan segelentir keuntungan yang tidak jelas tiap bulan, sedang mereka hampir tiap saat ganti-ganti mobil mewah. “Pembagian hasil buah diberikan sesuai informasi kalau dana persentase keuntungan buah sawit telah ditransfer ke rekening Bank Simpedes BRI, setelah dicek di rekening hanya kekecewaan yang saya rasakan,” keluhnya.

“Banyak para pejabat pemerintah Kabupaten Bengkalis baik dari pegawai desa sampai pemerintah

Bangka (MP) - Hujan tak membuat tim MP surut untuk melakukan investigasi lokasi di pantai Matras Sungai Liat Bangka Belitung. Dengan luas mata memandang talut sepanjang 2,4 km tersebut sudah tak berbentuk lagi. Nama proyek talut pemecah gelombang air laut ini menggunakan sumber dana anggaran dari APBN sebesar Rp 27,6 miliar.

Meskipun sudah tidak ada lagi papan nama proyek di lokasi seolah-olah ditutupi antara instern dinas terkait. Seharusnya proyek yang menggunakan anggaran dari APBN sudah diperisiapkan dengan profesionalisme meskipun sekarang dalam tahap proses pemeliharaan.

Tim MP juga menilai tidak ada niat pengusaha tersebut untuk mengklirifikasi yang jelas. Entah siapa konsultan perencanaan, entah siapa konsultan pengawasnya. Siapa pula tim justifikasi, kontraktor atau sub kontraktornya sesuai dengan standar bidang nggak? Spek material yang digunakan sesuai dengan uji laboratorium ilmiahnya di mana (konsultan labor) belum lagi pelaksana kegiatan dan penguasa anggaran.

“Waduh mas, kami ini hanya pekerja di lapangan saja,” jawab salah seorang pekerja konsultan di lokasi (6/3) lalu.

Proyek dari kementerian pekerjaan umum, direktorat jendral sumber daya air balai besar wilayah Sumatra VIII ini telah menghabiskan dana masyarakat se-Indonesia ini sebesar Rp 27,6 miliar pada tahun 2012 lalu.

Sampai pada berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Tinggi di Bangka Belitungpun mulai beraksi untuk mengumpulkan data. Tim

kabupaten memiliki lahan perkebunan diduga mantan bupati Bengkalis Samsurizal, mantap wakil bupati dan juga ketua dewan kabupaten Bengkalis Reza Falefi,” tambahnya kesal.

Sesuai data yang ada di Lembaga Demokrat Sejati, meminta pihak hukum menyelidikan dugaan tindak pidana penipuan dari proses surat menyurat perizinan pendirian PT Meskom Agro Sarimas dan tindak pidana korupsi dari pembayaran distribusi diduga persentase pengolahan buah sawit perhari, perbulan dan pertahunnya tidak sesuai dengan hasil kapasitas mesin PKS PT Meskom Agro Sarimas dilaporkan ke pemerintah.

“Pembagian hasil buah sawit di koperasi Meskom Sejati diberikan pada anggota koperasi tidak jelas serta

pemalsuan dokumen seperti pengesahan izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh kecamatan, keterlibatan pengurus koperasi berperan sebagai pendiri PT Meskom Agro Sarimas, diduga Zamsurizal mantap bupati Bengkalis memiliki saham terbesar sebagai pemilik tanah perkebunan kelapa sawit di dalam tubuh Koperasi Meskom Sejati di belakang semua ini,” tegas Rudi Ketua Lembaga Demokrat Sejati (LDS).

“Saya berharap penegak hukum dan pemerintah serius dalam menangani masalah ini, karena banyak masyarakat menjadi korban dan terzolimi serta hak-hak yang seharusnya mereka terima dimanfaatkan oleh orang orang tertentu dan negara juga ikut dirugikan dari pajak serta distribusi,” tutup Rudi. Tim

SDM Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung Dipertanyakan Pangkalpinang (MP) - Sudah menjadi teradisi dalam praktek pelayanan di instansi pemerintah. Sebagaimana yang pernah dialami oleh empat orang warga Kecamatan Sungai Selan Bangka Tengah pada tanggal 5/3/13. Ketika warga Kecamatan Sungai Selan mau mengkonfirmasikan kebenaran tentang lahan dan tanah hutan produksi di Kelurahan Selan dan Desa Selan. Lahan yang menjadi rebutan pihak hutan tanaman industri (HTI) oleh berapa perusahaan besar swasta nasional. Ada apa sebenarnya dengan kavling hutan produksi (HP) ini? Inilah pertanyaan yang harus didalami secara ilmiah hukum serta fakta hukum dengan kepastian hukum. Mungkin kah seorang

pengusaha swasta mau memberikan uang hanya untuk menanam satu jenis kayu saja.

Lalu kapan atau bila mana akan kembali modal (BIP).

Pemerintahan dengan sistem

daur ulang tentu membuka peluang kepada pengusaha untuk membuat blok baru dalam bentuk apapun termasuk HTI ini.

HTI ini milik perusahan

Bupati Lamandau Boikot ADD Desa Cuhai

RP 27,6 M Dana APBN Tahun 2012 Ditelan oleh Pantai Matras Sungai Liat

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

Lamandau (MP) – Darius Pagi Kepala Desa Cuhai ingin mengklarifikasi anggaran desa Cuhai ke Bupati Lamandau karena sampai saat ini belum turun, teryata Bupati Lamandau tidak masuk kantor. Akhirnya Kepala Desa Cuhai didampingi Melayu Pos menghadap Kabang Pem Lamandau ingin mengtahui kejelasan berkas yang sudah diajukan kenapa dipending oleh Bupati.

“Kenapa berkas kami dipending Bupati, apakah berkas tersebut belum memenuhi sarat atau ada masalah lain,” tanya Kepala Desa Cuhai. “Yang jelas berkas tersebut sudah memenuhi sarat adapun masalah dipending bukan kapasitas bebijakan saya pak kades,” kata Triyadi Kabang Pem. Kepala Desa Cuhai mengatakan kalau berkasnya memang sudah memenuhi sarat kenapa harus dipending, itukan anggaran desa untuk kepentingan membangun desa.

“Kalupun ada terkait dengan masalah saya tidak menandatangani pelepasan kawasan hutan PT SLR (Sawit Lamandau Raya) jangan dikaitkan dengan mesalah ADD. Kenapa saya tidak mau menadatangani berkas pelepasan

Kepala Desa Cuhai

kawasan hutan PT SLR (Sawit Lamandau Raya) sebab saya sudah tahu dengan ketentuan Undang-Undang yang melarang. Sepengetahuan saya PT SLR untuk lagilitas ijin PT SLR belum legal kalau katanya ijin HGU-nya sudah ada tidak benar dugaan saya, peroses ijin PT SLR semua rekayasa siap dicek kebenarannya apakah dokumen ijin milik PT SLR (Sawit Lamandau Raya) bisa membuktikan pada fakta lapangan,” tegas Kades.

Menurut Kades, sampai kapan pun ia tidak akan me-

nandatangani pelepasan kawasan hutan PT SLR karena tidak mau terseret ke dalam jeruji besi karena ada kepentingan orang lain biar saja Bupati Lamandau dan Camat Lamandau sudah menandatangai berkas tersebut.

“Sedangkan pada peruntukan perkebunan PT SLR hutan perduktif. Saya selaku kepala desa berhak menerima dan menolak jika hal itu benar atau tidak benar dan saya sudah menyampaikan laporan kepada Kapolda Kalteng tekait pelangaran PT SLR tentang perambahan hutan produktif dan saya bersama masyarakat Desa Cuai sedang menunggu hasil tim Polda Kalteng turun. Jika hasil tim Polda Kalteng tidak berhasil terkait laporan kami maka kami akan menyampaikan laporan ke KPK,” tambah Kades.

Sementara itu, Bupati Lamandau yang dihubungi Melayu Pos melalui ponsel tim suksesnya dengan nomor 082158269927 yang tidak menyebutkan namanya mengatakan, “Tidak ada hubungannya dengan pelepasan kawasan hutan dengan ADD Desa Cuhai dan nanti saya akan panggil Kepala Desa Cuhai.” Robet

swasta lalu yang tadi hutan produksi (HP) milik siapa.

Terkontaminasinya pemerintah terkait dengan kepentingan pengusaha hingga keluarlah kebijakan atau peraturan yang tidak pro rakyat rakyat. “Kami hingga sekarang belum tahu tentang HTI akan masuk ke Desa Selan dan Kelurahan Selan,” jawab seorang kasi seksi hutan di lingkungan kedinasan hutan Provinsi Bangka Belitung.

Yang lebih aneh lagi oknum tersebut yang tidak mau

disebut namanya membicarakan masalah yang dikemukakan masyarakat Selan ini ke wilayah mimbar kepercayaan agama. Sementara masalah masyarakat ini inntern negara yang bersifat logis yang memiliki sifat dan zur. Mungkin masyarakat Kecamatan Sungai Selan sebanyak empat orang tadi hanya dengan membawa penjelasan dengan tangan hampa (kecewa) tanpa penjelasan yang konstruktif dan manajerial sesuai dengan amandeman UUD 1945.

SDM pemerintahan sekarang menganut sistem di pertuan agungkan. Masyarakat hanya dibutuhkan pada waktu membayar pajak dan peserta Pemilu alias Pemilukada. Sementara aparatur negara dan pelaksana negara ini hanya celana dalam dan BH saja yang ditidak dibayar oleh masyarakat. Seluruh kebutuhan hidup serta komitmen seorang PNS memang untuk ditakdirkan menjadi pelayan masyarakat sesuai dengan UU, PP, Keppres tentang PNS. Tim

LIMBAH DIBUANG KE SUNGAI

PT Tirta Sari Dipertanyakan Pekanbaru (MP) - Kegiatan PT Tirta Sari meresahkan warga tempatan karena diduga membuang limbah produksi pabrik ke sungai tempat aktifitas masyarakat mandi dan mencuci serta memancing ikan, bahkan air sungai tersebut sudah tercemar oleh limbah pabrik semenjak berdirinya pada tahun 1969 dan diduga tidak memiliki izin di Kabupaten Indra Giri Hulu.

Tedi salah satu warga tempatan mengatakan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena semenjak berdirinya PT Titra Sari di desa ini aktifitas yang selama ini dilakukan mulai hilang seperti memancing. “Namun karena kebodohan kami yang tidak tahu apa pengebabnya

kenapa air sungai ini tidak jernih lagi. Setelah bergejolak masalah limbah yang telah dibuang ke sungai maka pipa pembuangan limbah ke sungai tersebut ditutup (disemen),” ujarnya.

Sementara Humas PT Tirta Sari Raja Ade saat dikonfirmasi Melayu Pos melalui ponsel, menepis semua informasi masyarakat tersebut. “Tidak benar itu limbah dibuang ke sungai,” ujarnya. “Bapak mempunyai buktinya?” ujarnya bertanya.

Sebagai wartawan hanya berkonfirmasi sesuai informasi masyarakat dan apapun yang bapak katakan itulah yang ditulis. “Sedang untuk berdirinya PT Tirta Sari saya tidak dapat jelaskan,” ungkapnya. Rudi

Eks Lokalisasi Parit 6 Atas Menjadi Lokalisasi Para TI-TI Bangka Tengah (MP) - Kalau pemandangan lokalisasi pasti semua orang terpana melihat lampu lampion diskotik yang redup terang. Pasca ditutupnya lokalisasi Parit 6 Atas dan Bawah oleh Pemkab Bangka Tengah dan Pemko Pangkalpinang tidak satupun para PSK bergentayangan. Lahan tersebut dibebaskan karena terdampak landasan bandara Depati Amir Bangka Tengah.

Tetapi yang terjadi malah sebaliknya setelah para PSK diusir dari lokalisasi justru malah para pekerja tambang inkovisional (TI) yang mengusai lahan lokalisasi tersebut.

Aktifitas para TI ini juga diketahui oleh para pihak aparat kepolisian, pihak keca-

matan Bukit Intan, kecamatan Pangkalan Baru bahkan pihak bandara Depati Amir juga.

“Saya sudah empat kali melakukan sidak di lokasi TI

parit 6 tersebut,” jelas Camat Pangkalan Baru bernama Suwarno.

Bahkan para pekerja di lokasi tersebut bekerja hingga

malam hari. Sepertinya ada pihak yang senang dengan memancing kerusuhan di air yang keruh. Bahkan jelas kalau malam hari ada beberapa oknum aparat melakukan mobiler untuk memantau situasi bahkan juga pada siang hari.

Cuma ketika awak media ini cros cek dan ricek di lapangan memang seperti aparat kepolisian cuma tertutup dari kesatuan mana. “Menurut informasi yang berkembang di sekitar lokalisasi sudah menjadi rahasia umum kalau aparat kepolisian memback up kegiatan seperti TI. Tetapi ya-ng menjadi tumbal untuk pro-ses hukum pasti masyarakat yang di kambinghitamkan. Bahkan aparat kepolisian juga yang

membeli timah serta membayar royal fee kepada aparat kepolisian juga. Yang lebih aneh lagi Kabaghumas Polda Babel ketika dikonfirmasi dijawab, “Terimakasih pak,” kepada awak media Melayu Pos pada tanggal 27/ 2/2013 lalu melalui sms.

Sepertinya tidak ada komunikasi yang jelas antara Pemprov Babel serta Pemkab dan intitusi kepolisian daerah Babel. Secara hukum istimologis pemerintah daerah dan kepolisian seperti bumi dan langit. Meskipun sama-sama menerima gaji dari APBN juga APBD sama-sama pelayan bukan minta dilayani atau membuat kerajaan di dalam institusinya (gang star expartriat ala Cina dan India). Tim

LSM Penjara: Kejaksaan Pelalawan Mandul?

Pelalawan (MP) - LSM Penjara mengaku kecewa pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci yang dinilai tidak ada nyali dalam menangani dugaan korupsi pada proyek semenisasi TPA di Kemang.

Sebagaimana diketahui bahwa Kejari Pelalawan sudah turun langsung di lapangan mengecek hancurnya proyek semenisasi tersebut, namun tidak ada terlihat reaksi sama sekali untuk mengusutnya. Sehingga timbul pertanyaan apakah Kejari Pelalawan Mandul?

Proyek itu baru berapa hari selesai dikerjakan, langsung hancur. Anehnya, dari sebagian badan jalan semenisasi itu yang hasil pekerjaannya terlihat bagus masih utuh, dan belum hancur.

Padahal, jalan itu sama-sama dilalui mobil pengangkut sampah. Seperti alasan yang disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek itu Azwardi ST, dan Kormaida Siboro yangbiasa dipanggil Boru Purba selaku pelaksana di lapangan.

Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Wahyu Nur Kencana dengan nilai sebesar Rp 542.875.084,44 nomor kontrak: 650/CKTR-KP/PKOP-TENDER/KTRK/2012/08 dana APBD Kabupaten Pelalawan anggaran tahun 2012.

Demikian disampaikan oleh Terman W sebagai aktifis LSM Penajara kepada media ini belum lama ini. Sebagaimana dengan pengakuan dari Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Denni AP SH MH di beberapa surat kabar bahwa telah turun lang-

sung ke lapangan melihat dengan mata kepala sendiri hancurnya proyek itu, harus-nya bisa diusut langsung. Akan tetapi pihak Kejaksaan selalu memberi alasan bahwa menunggu masa pemeliharaan selesai. Sedangkan proyek sudah jelas-jelas hancur, apanya yang mau dipelihara pada proyek yang sudah hancur, terkecuali bila proyek tersebut hanya terdapat kerusakan atau kekurang sempurnaan sedikit, baru dapat dilakukan pemeliharaan.

“Sedangkan jika berpatokan dengan standar pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa harus ada dua alat bukti, sudah cukup memenuhi unsur,” ucap Terman.

Sebab alat bukti pertama yaitu, proyek semenisasi itu sudah hancur, dan kedua telah dibayarkan kepada rekanan kontraktor. Sehingga dengan demikian, pihak Kejaksaan Pelalawan sudah tidak punya alasan untuk tidak mengusut proyek itu. Cuma kemungkinan Kejari Pelalawan sudah kongkalikong atau memang tidak punya nyali sama sekali untuk mengusut proyek itu.

Terman menegaskan, karena tidak ada terlihat reaksi dari Kejari Pelalawan, tidak menutup kemungkinan LSM Penjara akan melaporkannya pada penegak hukum di tingkat Propinsi atau di Pusat.

Sebab pihaknya menilai, semua proyek pembangunan fisik yang yang terlaksana di Kabupaten Pelalawan, banyak yang tidak beres. Bahkan yang terlihat secara kasat mata, baru proyek semenisasi Tempat Penampungan Akhir (TPA) di Desa Kemang itu.

Hingga apa bila itu dibiarkan, pihak dinas terkait dan rekanan kontraktor semakin ceroboh terutama dalam menggunakan keuangan negara.

Hal senada juga sampaikan oleh Tigor S yang juga aktifis SLM Pejara. Mengaku sangat prihatin saat melihat

Tapi Solar Eceran Menjamur di Jalanan

(pengerit) solar ada juga penjual solar dadakan sambil mampir belaja,” jelas pemilik toko kelontong di Jalan Mentok yang tak mau sebut namanya. “Kami beli Rp 150.000/jerigen dengan isi + 13 liter. Lalu kami jual dengan harga Rp 170.000/jerigen dengan tanpa mengurangi jumlah liter yang ada,” imbuh pemilik toko kelontong tadi sambil bergegas melayani pembeli sembako produk lain.

Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum kalau ada aparat penegak hukum juga pelaku pengerit solar bersubsidi.

Apa lagi setiap SPBU selalu dijaga pihak kepolisian jadi sangat mudah untuk saling koordinasi alias tahu sama tahu. Bahkan bukan hanya aparat kepolisian saja termasuk kesatuan yang lain juga seperti TNI, Satpol PP dan komunitas lingkaran penegak

POJOK Burung Kacer Milik Fajar Digondol Maling Pangkalpinang (MP) - Begitu mendapatkan laporan dari masyarakat di sentra pelayanan, Polres Pangkalpinang langsung menuju ke lokasi kejadian (TKP) rumah Fajar (26) Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang. Alhasil oleh laporan burung menghilang dengan jenis burung kacer yang raib Sabtu 26/1/13 lalu pukul 07.00 WIB. Dengan menganalisa serta penyelidikan alhasil seorang pria bernama Syahridon (33) warga jalan SMA Muhammadyah Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah yang diduga sebagai pelaku pencurian.

“Saat ini pelaku kami amankan untuk keterangan serta pengembangan kasus pencurian burung jenis kacer tersebut,” jelas Kabag OPS Polresta Pangkalpinang, Komisaris Achmad Buchori membenarkan penangkapan tersebut, Selasa (19/2/13) lalu. Tim

LKPj Bupati Bangka Tengah Dikoyak—Koyak Oleh Zamhari Bangka Tengah (MP) - Dalam konstitusi jelas dituliskan “rakyat berdaulat” parlement legislatif (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah benar-benar mengimplementasikan rakyat adalah kekuasaan tertinggi setelah Tuhan YME. Rabu (20/2/13) mulai dari gedung serba guna Kecamatan Simpang Katis melakukan pansus LKPj Bupati Bangka Tengah sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Pansus dengan maksud untuk cros cek dan ricek menilai program Pemkab Bangka Tengah tahun anggaran 2012 silam. Riuh dari seluruh SKPD serta anggota dan ketua BPD dan para kades serta para anggota LPM dari dapil tiga Kecamatan Simpang Katis dan Sungai Selan. Ada yang bengong, ada tertawa ada serta para SKPD yang hadir hanya bermurung durja melihat dan mendengar sobekan-sobekan kertas dengan tebal + 2 cm yang berserakan dan berlamburan tak karuan.

“Kepada seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta LSM-LSM dan wartawan untuk menyampaikan aspirasinya. Untuk mengcroscek setiap detail kegiatan Pemkab Bangka Tengah. Tanpa bantuan semua pihak pansus ini tidak akan efektif,” kata Zamhari politisi dari partai Hanura dapil diga dilansir oleh MP terbitan media local yang memanas di Babel.

Memang tidak mungkin dengan 750 program kerja harus selesai dalam waktu satu minggu. Dengan pansus mulai dari tanggal 18/2/13 sampai dengan 22/2/13. Sudah waktunya masyarakat Bangka Tengah umumnya Babel untuk tetap peka terhadap seluruh program kerja pemerintah serta saling membahu untuk membangun bersama bukan sebaliknya masyarakat hanya diperlukan pada waktu pemilihan baik pilkada maupun pemilu serta bayar pajak saja. Tim

Realisasi proyek jalan semenisasi TPA

1 JAM SAJA SOLAR MENGHILANG DI SPBU Bangka Belitung (MP) – Investigasi Melayu Pos 4/3/ 2013 pukul 07.00 hingga pukul 11.00 Wib untuk wilayah radius Kota Pangkalpinang dan perbatasan dengan data litbang secara acak dan sample.

Belum genap dua jam BBM jenis solar masuk ke SPBU. Baik beberapa SPBU Jl Mentok arah ke Kabupaten Bangka Barat maupun beberapa SPBU di Jl Koba arah ke Kabupaten Bangka Selatan serta juga beberapa SPBU menuju ke arah Kabupaten Bangka Induk Sungai Liat. Pemandangan seperti ini sudah berbilangan tahun dari tahun 2000-an silam. Tentu sangat fenomenal sekali kalau hanya menyentuh di bagian hilir kejahatan BBM jenis solar ini. Lalu dari siapa dan untuk siapa BBM jenis solar ini hingga masyarakat menilai tidak merata alias yang boleh membeli BBM jenis solar hanya oknum tertentu atau komunitas oknum tertentu saja.

Ada apa sebenarnya terjadi diskriminalisasi perilaku pamakai BBM jenis solar ini.

Seluruh SPBU di Pangkalpinang hingga perbatasan kota ini pasti didominasikan oleh jenis kendaraan pribadi bukan oleh mobil truk roda 6 yang mengangkut sembako dari pelabuhan sampai gudang sembako. “Kami dapat solar ini dari para pelansir

7

Selayang Pandang

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

hukum lainnya. “Mereka yang berada di lintas penegak hukum tadi tidak pernah disentuh hukum dan undangundang. Mereka menggunakan berbagai merk mobil jenis solar untuk mengerit (pelansir) solar dari SPBU terus dikuras di tempat lain dengan modal Rp 4.500/liter dalam pengisian 40 s/d 60 liter/ SPBU. Ditambah dengan uang tip kepada operator stick dalam satu kali pengisian Rp 10.000 serta uang jasa parkir di area SPBU Rp 10.000. Bagaimana tidak menggiurkan apa lagi kalangan masyarakat yang telah memiliki seragam apapun bentuknya,” jelas Jon warga yang melintas di Air Itam Pangkalpinang.

Memang jelas kalau di lokasi SPBU ada beberapa polisi dan TNI tetapi keadaan di SPBU di Kota Pangkalpinang tetap semrawutan tak karuan. Tim

kondisi proyek semenisasi TPA di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras itu saat dimelihat secara kasat mata di lapangan. Sebab proyek tersebut semata-mata dijadikan bahan praktek untuk memperkaya diri oleh pelaksana. Sayangnya sampai hari ini masalah itu belum diusut oleh pihak penegak hukum. Padahal menurut pemberitaan di beberapa media massa, Kasi Intel Kerjari Pelalawan telah melihat proyek yang hancur itu di lapangan.

Melihat reaksi pihak Kejari Pelalawan dalam me-

ngusut proyek semenisasi itu juga sangat kecewa. Bila mana ada keseriusan pihak Kejari Pelalawan sebetulnya, saat turun ke lapangan itu tentu sudah diambil sampel semenisasi itu untuk di uji lap.

“Tentu dalam hasil uji lap itu nantinya dapat diketahui apa penyebab mengapa hanya dalam hitungan berapa jam atau berapa hari saja proyek semensasi itu langsung hancur kesalnya. Yang jadi pertanyaan, apakah ada kepentingan pihak Kejari Pelalawan mengapa tidak mengusut masalah itu?” ucap Tigor mempertanyakan. Tim

Sosialisasi Cagub Tim 7 Pemenangan Dr Syamsurizal SE MM di Mandau Duri (MP) - Tim sukses dan para sahabat Sam serta S Hondro Ketua Tim 7 lintas agama dan etnis untuk pemenangan Cagub DR Syamsurizal SE mengucapkan berterimakasish kepada masyarakat dan simpatisan atas suksesnya acara yang dilaksanakan di Mandau, Duri. Acara ini dihadiri langsung oleh DR Syamsurizal SE MM. Masyarakat sangat antusias dan bangga, karena selama dua priode memimpin Kabupaten Bengkalis, pembangunan di daerah mereka bisa dicicipi dan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat bisa merata. Jadi, masyarakat di sana sangat mendukung dan merindukan sosok pemimpin seperti Syam karena selama memimpin 10 tahun jadi Bupati Bengkalis banyak kemajuan di daerah dari kota sampai pelosok.

“Jadi sudah teruji kemampuan dan kinerjanya, dan sangat layak menjadi RI 1,” ungkap S Hondro Ketua Tim 7 lintas agama dan etnis pemenangan Cagub Syam di kantor tim 7 Jl Sumatra, Pekanbaru. TT

Setiap Malam Pesta Narkoba di Taman Merdeka Pangkalpinang Pangkalpinang (MP) - Kalau pesta pengantin hanya siang bahkan berselang malam hari alias satu hari cukup. Lain halnya dengan pesta yang bernama narkoba, mulai dari jenis ganja, pil koplo, bahkan ada yang sedang asyik dengan bong penghisap di pojok lapangan tenis sebelah taman Merdeka Pangakalpinang.

Investigasi Melayu Pos (3/3) pukul 23.45 Wib, mereka berpesta berkelompok ada yang besar ada juga yang kecil tergantung komunitas. “Kalau kami di sini bang, hanya sesekali saja alias tidak setiap malam. Tempat juga kami selalu berpindah-pindah,” jelas Dian (nama samaran).

Ternyata selama ini sudah hampir enam tahun, tempat taman Merdeka taman hutan kota tempat yang paling aman untuk berpesta narkoba selain di pantai pasir Padi dan bukit Dia Lopa atau di tempat lain lebih dikenal dengan lokasi (segitiga biru). Untuk menikmati barang haram tersebut memang lebih asyik beramai-ramai. Taman Merdeka dan hutan taman merdeka ini hanya 50 meter dari halaman Mapolresta Pangkalpinang. Bahkan 20 meter dari halaman rumah dinas walikota Pangkalpinang.

Menurut sumber yang dapat dipercaya tidak menutup kemungkinan melibatkan anggota Polres yang juga pemain beredarnya narkoba di taman Merdeka maupun di hutan taman Merdeka. Paket murah dengan harga Rp 10.000 s/ d Rp 20.000 per linting ganja membuat semua anak muda yang berada di alun-alun taman kota ingin mencoba-coba untuk 1 x s/d ber xx. Sebenarnya pihak BNN dan intitusi kepolisian juga sudah tahu alias sudah menjadi rahasia umum. Tim

Pemko Harus Bangun Panti Rehabilitas Narkotika Pekanbaru (MP) - Terkait kritikan meningkatnya kasus narkoba dan kririkan Badan Nasional Narkotika (BNN) Pusat akan minimnya keberadaan panti rehabilitas Narkoba di Pekanbaru, Dewan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) segera buat anggaran pembangunan panti rehabilitas Narkoba di APBD 2014 nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru M Navis, Senin (11/3/13). Ia meminta agar memberikan perhatian terhadap tingginya kasus Narkoba di Pekanbaru saat ini. Pemko sudah dirasakan perlu untuk menggesa pembangunan panti rehabilitas narkoba.

“Tahun 2014 Pemko harus anggarkan pembangunan panti rehabilitas Narkoba sesuai yang dikritisi oleh BNN Pusat,” ujar Navis.

Navis juga berharap, agar Walikota Pekanbaru Firdaus yang menjabat BNN Kota Pekanbaru, bisa mendesak dan segera merealisasikan pembangunan panti rehabilitasi Narkoba secepatnya. Karena selain sebagai pejabat BNN ia sebagai walikota memiliki wewenang untuk melakukan pembangunan panti rehabilitas narkoba.

Navis berharap, dengan dibangunya panti rehabilitas narkoba, dapat mengurangi dan memberantas tingginya kasus narkoba di Pekanbaru. “Ini harus menjadi catatan penting bagi Pemko dan BNN untuk bisa mengurangi dan memberantas tingginya kasus narkoba di Pekanbaru,” terangnya. Rtc/Mp

8 LINTAS DAERAH

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotim Ari Dewar saat memberikan pengarahan/sosialisasi pemilu untuk caleg, pengurus PAC partai Gerindra se-Kotim dalam rangka pemenangan pemilu 2014.

Caleg Jangan Berjanji Muluk-muluk Sampit (MP) - Pada prinsipnya Partai Gerindra baik pusat maupun provinsi sudah memulai acara kegiatan ini, juga ada kawan-kawan yang membeli baju kaos dan mobil ambulan seperti dari caleg Parenggean Sutikno. Pada prinsipnya para caleg jangan berjanji muluk-muluk secara riil visi misi dari partai kita nantinya berbahaya kalau kita berbuat janji kepada masyarakat juga KPU nantinya akan mengadakan pelatihan kepemimpinan untuk para caleg nantinya, dan dalam hal ini para caleg tidak dibebankan biaya.

Juga kita melihat keseriusan yang nantinya sistem suara terbanyak, siapa yang dekat dengan masyarakat dia bisa berhasil, dan tidak menggunakan sistem nomor urut, jangan berharap nomor urut yang penting keseriusan dengan warga, juga disinggung masalah kemampuan caleg-caleg masing-masing dapil dan disinggung masalah pendaftaran caleg dengan KPU, siapapun yang terdaftar nantinya minta keseriusannya dan untuk melihat caleg, caleg bukan sekedar caleg mereka harus serius bekerja jangan sampai caleg menjelekkan teman sesama caleg.

Hal tersebut diungkapkan oleh ketua DPC Partai Gerindra, Sabtu 2 Maret 2013 di kantor DPC Partai Gerindra Kotim Kalteng. Abdul Gafur

Muksin Kades Desa Lempuyang Maju Dalam Pemilu 2014 Sampit (MP) - Kades Muksin yang sudah dua periode menjadi Kades Desa Lempuyang, akan maju dalam Pemilu 2014 menjadi anggota DPRD Kabupaten Kotim dari Dapil I dengan ikut perahu PDI Perjuangan Banteng Merah. Muksin, Kelahiran Sungai Rungun Kecamatan Pulau Hanaut yang lahir pada tanggal 25 September 1972 beralamat di Jl Lempuyang Kecil Rt 001/001 Desa Kelurahan Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit.

Adapun maksud dan tujuan ingin menjadi anggota DPRD Kabupaten Kotim pemilihan Dapil I mengatakan bahwa : “Seringkali dalam pertemuan muserembang tingkat Kecamatan Teluk Sampit saya sering dituduh makar oleh peserta musrembang (anggota DPRD Kabupaten Kotim) dimana katanya saya tidak mencari musuh dalam pertemuan ini. Cuma saya mengingatkan anggota dewan tersebut tidak memberikan dukungan atas pembangunan di desa kami sehingga saya dianggap vokal dalam pertemuan tersebut. Dalam pencalegkan ini, sebenarnya saya tidak punya modal. Cuma apa adanya karena modalnya besar. Hanya kepercayaan dan bantuan warga masyarakat Lempuyang khususnya dan warga masyarakat Kecamatan Teluk Sampit umumnya,” ujar Muksin.

Menurut Muksin, ia sudah dua periode menjadi kades terpilih di Desa Lempuyang ini dan merupakan kepercayaan masyarakat. “Saya suka menolong warga di Lempuyang ini. Desa Lempuyang terdiri dari 9 Rt dan 2 Rw dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.922 jiwa, lelaki dan perempuan. Dimana jumlah pemilih pada tahun yang lalu untuk Desa Lempuyang kurang lebih 2000 jiwa baik laki-laki dan perempuan. Dengan adanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotim perwakilan Dapil I dimana mereka yang tidak memperjuangkan desa kami sehingga warga berniat memperjuangkan beliau (Muksin) jadi anggota DPRD Kabupaten Kotim perwakilan Dapil 1 untuk tahun 2014 nanti.

Senada dengan ucapan tokoh masyarakat Abdul Hamid (60 th) yang tinggal di Desa Parebok mengatakan, “Betul saudara Muksin akan maju dalam pemilu 2014 nanti dan beliau sudah berakhir juga sebagai Kades Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit.” Abdul Gafur

YAYASAN YPI H ABDUL HALI H ABDUL SALAM

Wujudkan Visi Sebagai Madrasah Aliyah yang Unggul dan Terkemuka Cililin (MP) - Madrasah Aliyah Nurul Imam merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok agama dan negara. Ia bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat dalam bidang ilmu-ilmu Islam untuk program pendidikan tingkat SLTA. Sebagai pelaksanaan pendidikan, Madrasah Aliyah Nurul Iman menempati posisi yang sangat strategis dalam rangka menyiapkan dan mencetak para peserta didik menjdi anggota masyarakat yang memiliki keahlian di bidang ilmu Islam, dan wawasan Islam, keterampilan dan keahlian, serta mampu menggunakannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Peran tersebut dapat terealisasi apabila segala perangkat keras dan lunaknya tersedia, efektif dan efisien. Madrasah Aliyah Nurul Iman kedudukannya berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islan H Abdul Halim, H Abdul Salam yang dipimpin oleh Ir H Nana Mulyana.

Madrasah Aliyah tersebut mulai berdiri tahun 2001.

Tepatnya atas persetujuan ketua yayasan pada tahun 2002 izin operasional diajukan kepada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat melalui Kepala Kandepag Kabupaten Bandung (Drs H Choerul Baridin), maka keluarlah surat izin operasional pendidikan MA Nurul Imam, yang ditandatangani oleh Kepala Pembinaan Perguruan Agama Islam (Drs H Mucsin) dengan nomor Statistik Madrasah: 312320620753.

Saat didirikan sampai sekarang, pimpinan Madrasah Aliyah Nurul Imam dipimpin oleh Drs H Darojat MA dengan dibantu oleh wakil kepala bidang sarana dan prasarana serta bendahara dan juga oleh wakil kelas dan anggota komite. Madrasah Aliyah Nurul Imam, sejak tahun 2002 sampai sekarang secara resmi kelembagaannya masih status terdaftar, oleh karena itu pelaksanaan UAN harus bergaung dengan KKM atau sekolah diakreditasi, tetapi di tahun pertama pihak KKM memberikan izin untuk mengadakan ujian akhir di tempat, tetapi di tahun kedua pelaksaan UAN harus bergabung ke MA terdekat yang sudah diakreditasi.

Pada tahun pertama siswa yang mendapaftar di atas 25 siswa, tahun kedua siswa pengalami penurunan karena saat itu berbarengan dengan didirikannya SMA Negeri Sindangkerja yaitu berjumlah 18 siswa, tahun ketiga siswa mengalami penurunan lagi dengan jumlah siswa 16 orang, di tahun keempat siswa mengalami kenaikan dengan jumlah siswa 25 orang dan di tahun kelima mengalami kenaikan lagi dengan jumlah siswa orang. Zaenal

Daerah

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

Bupati Indramayu Kunjungan Kerja ke Desa Gantar Indramayu (MP) - Bupati Indramayu Hj Ana Sophana melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembangunan dan menyalurkan zakat profesi dan Baznaz ke Desa Gantar, Kecamatan Gantar. Kunjungan kerja tersebut dapat kawalan oleh mantan Bupati Indramayu yang sering disebut Kang Yance juga dihadiri seluruh muspika Kecamatan Gantar yakni Hj Ade Suhayati SH MSi dan Camat Gantar begitu sibuk karena merasa bersyukur oleh karena masyarakatnya akan dapat bantuan sangat berarti buat orang yang membutuhkannya bantuan tersebut untuk anak yatim 7 orang perorang beras 5 Kg + uang Rp 20.000, untuk usaha modal kecil 59 orang perorang Rp 300.000.000, untuk rumah

miskin atau yang tidak layak huni 2 orang berupa uang perorang Rp 6.000.000, untuk orang jompo 164 orang perorang 5 Kg + uang Rp 20.000 kategori satu kecamatan 7 desa.

Setelah selesai pembagian beras, Hj Ana Sophana memanggil Kuwu Gantar Nurohim Ade Putra dengan ibu kuwu Dasem Desi Ratnasari.

Hj Ana Sophana memberikan tawaran, “Pak Kuwu mau apa hadiah dari saya?” Kuwu Gantar langsung menjawab, “Saya dipilih jadi kuwu oleh masyarakat juga dapat hadiah untuk masyarakat yang punya mobil, motor juga sepeda termasuk yang punya becak supaya ikut menikmati maka saya minta jalan dibagusin supaya produksi pertanian

Kunjungan Bupati Indramayu ke Desa Gantar.

lebih maju dan hasil nilainya lebih mahal,” ujarnya sambil bicara tersendat-sendat.

Selanjutnya Hj Ana Sophana, “Tolong bu camat dicatat takut saya lupa ketika

sudah duduk tenang.”

Nurohim Ade Putra Kuwu Gantar kepada Melayu Pos mengatakan, Alhamdulillah kami dapat bantuan dari Bupati Indramayu hasil dukungan dari masyarakat Gantar masih ada kepercayaan dari masyarakat berarti masyarakat Gantar sudah dewasa dan ingin membangun dinilai kuwu masih ada yang positif adapun ada yang nilai negatif itu dianggap saja itu bumbu juga ikut rem kami supaya tidak los control adapun kinerja pelayanan kami kurang begitu maksimal kami minta maaf kuwu juga manusia. Adapun sumur di ladang, ngambil buah melon di pinggir kali, kalau ada umur panjang, saya nyalon tolong pilih kembali.” Kayat Sudrajat

Kuwu Desa Sidadadi Dilaporkan ke Polda Jawa Barat tengah sawah.

Dengan menampakan wajah sinis sambil berbicara lantang, “Saya yang kuasa. Saya yang punya wilayah. Saya kuwunya. Ini bukan tanah milik. Ini tanah aset desa,” sambil menunjukan tanda kuwunya.” Suratno menjawab, “Sawah ini dapat membeli kepada Hardadi saksinya Kuwu Desa Sidadadi dengan Sekdes Sidadadi di hadapan notaris.”

Wartawan menggendeng Kuwu diajak ke jalan menjaga

hal yang tidak diinginkan.

Akhirnya Suratno mengalami kerugian Rp 250.000.000.

“Kuwu Carsono, SH harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegas Suratno menerangkan kepada wartawan di tempat kejadian perkara (TKP) bahwa tanah sawah seluas 2 bau dapat membeli kepada Sdr Hardadi Bin R Kasan Jaya Diningrat penduduk Kelurahan Jerajat Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pada tahun 2011 dengan melalui Notaris para saksi Kuwu Desa Sidadadi dan sekdes Desa Sidadadi Nomor .AJB.36/2011. Nomor AJB.37/ 2011 Nomor AJB 38/2011 Nomor AJB 39/2011.Persil Nomor.162 S.BLOK 3.KOHIR NOMOR C.25 dan SPPT Nama wajib pajak Suratno dan TTS Nama wajib pajak Suratno dan Suratno mohon kepada penegak hukum kasus tersebut agar diusut sampai tuntas, pintanya. Saripudin

beredar di Kotawaringin Barat ini.

“Jangan takut laporkan dan beritakan dua perkara ini yang paling saya benci karena bisa menghancurkan bangsa dan merusak generasi anak bangsa lebih-lebih generasi penerus Kotawaringin Barat,” tegasnya.

Sugian sapaan akrabnya mengungkapkan tengah gencar-gencarnya bersama mitranya memberantas kedua hal tersebut, yang mana mitra Komisi III DPR RI tersebut adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sejalan dengan ini diharapkan wartawan dan aktivis LSM di Kotawaringin Barat bisa memberikan informasi secara aktif dan memantau perkara-perkara yang sudah ditangani penegak hukum.

“Kalau ada penegak hukum yang penanganannya lambat cari tahu di mana tersendat atau kendalanya, kalau perlu pejabatnya kita ganti kalau memang pejabatnya tidak tegas atau lambat dalam melakukan penanganannya,” tegas Sugian. Puji/Sam

Indramayu (MP) – Carsono SH Kuwu Desa Sidadadi, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jabar dilaporkan ke Polda Jawa Barat.

Pasalnya, pihaknya mengusai tanah sawah dan merusak tanaman padi dengan modus mengerahkan para perangkat desa ke tanah sawah dan tanaman padi hak milik Suratno 35 tahun penduduk Desa Cilandak Lor, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu di Desa Sidadadi Blok Kandang Ayam pada Selasa tanggal 18 pekan lalu awal kejadian pada hari selasa tanggal 18 sekira pukul 08.00 WIB. Suratno yang memiliki 30 orang pekerja sedang bekerja menanam padi di atas lahan tanah sawah miliknya sendiri seluas 2 bau. Pada saat itu di lokasi, dua orang perangkat desa yaitu Lurah Polisi dengan Raksa Bumi lagi pada duduk di atas motor yang sedang

diparkir lalu selang beberapa menit Kuwu Carsono SH datang menghampiri Suratno dengan kawan-kawannya dan ada wartawan sedang hunting di lapangan.

Kuwu Carsono SH sempat menyapa, “Lagi pada apa?”

Jawab wartawan, “Lagi melihat orang tanam”. Kuwu Carsono SH mengatakan, “Kok lahan begitu ditanami padi, nanti saya tanami kayu jati.” Jawab wartawan lagi, “Kalau dapat sama yang punya sawah silahkan.”

Lalu Kuwu Carsono, SH memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan terus duduk di atas motornya, lalu menghubungi perangkat desanya melalui Hp, tidak berapa lama para perangkat desa dari

tingkat RT dan RW dan para kaur datang semua di lokasi sawah langsung menemui Kuwu Carsono SH. Hanya beberapa menit, para perangkat desa pada lepas sepatu dengan kaos kakinya langsung turun ke sawah membarengi orang yang sedang menanam padi sambil menunjuk-nunjuk dan mengusir serta menyuruh agar bubar. “Ini tanah aset desa,” dan kuwu Carsono SH ikut turun ke sawah didampingi oleh Sekdes menemui Suratno dengan wartawan di

Silaturahmi PDIP Kobar bersama Wartawan dan LSM Pangkalan Bun (MP) - Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kotawaringin Barat mengadakan Sosialisasi sekaligus silaturahmi bersama wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jumat malam di Quizas Café. Acara silaturahmi tersebut dihadiri Ketua DPC PDIP Kotawaringin Barat H Agustiar Sabran dan Anggota DPR RI Sugianto Sabran dan para bakal calon legeslatif DPRD Kotawaringin Barat yang bakal maju pada pemilu 2014 mendatang. Acara ini bertujuan memberikan gambaran berkaitan persiapan dan memberikan bekal berkaitan sejumlah persyaratan yang diajukan Parpol yang harus dipahami bakal Caleg.

Tujuanya meberikan arahan bahwasanya partai PDIP bukan seperti partai lain di mana ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi

oleh para caleg, dalam perekrutan bakal caleg pun harus melalui penjaringan dan seleksi dan menjalani psikotes.

Psikotes wajib dilakukan karena hal ini sudah mejadi program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam sambutanya, anggota DPR RI Komisi III Su-

gianto Sabran asal Kalimantan Tengah yang akrab disapa Sugian meminta kepada LSM dan wartawan di Kotawaringin Barat untuk bisa bekerja sama dalam informasi untuk melaporkan tidak pidana korupsi dan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) khususnya yang

WAKIL BUPATI CIANJUR:

“Jadi Konselor HIV AIDS Untuk Pelayan Kesehatan Yang Baik” Cianjur (MP) - “Tidak hanya pada orang dewasa, tetapi penyakit ini juga menyerang bayi serta anak dan setiap tahunnya, ratusan anak dari seluruh dunia terinfeksi HIV dan meninggal akibat AIDS karena tidak mendapat penanganan yang sesuai,” kata Wakil Bupati Cianjur Dr H Suranto, MM di hadapan para peserta Seminar Sehari yang mengetengahkan tentang skrining dan penatalaksanaan HIV-AIDS Pada Anak dan Dewasa yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Cimacan di BLK Cimacan Kecamatan Cipanas.

Dengan skrining HIV AIDS (Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome) terhadap anak dan dewasa di Kabupaten Cianjur kata Wakil Bupati Cianjur yang juga Ketua Komisi Penanggu-langan AIDS Cianjur, diha-rapkan angka mortalitas (kematian) menjadi lebih rendah,

penurunan angka morbiditas (kesakitan), dan biaya kesehatan yang lebih rendah sehingga dapat meningkatnya harapan hidup sehat dan kualitas hidup.

Keuntungan yang diharapkan ini diperoleh dari hasil tes skrining baik yang true positive (positif benar) maupun hasil tes skrining yang true negative (negatif benar) karena hasil yang true negative juga menyediakan jami-

nan bahwa HIV AIDS tidak berkembang.

Wakil Bupati menjelaskan, para pelayan di bidang kesehatan di dinas terkait, rumah sakit serta puskesmas diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat akan pentingnya mengenal HIV AIDS, apabila ada yang terinfeksi segera berikan konseling juga pelayanan yang membuat pengidap

sadar akan dampak penyakit tersebut, dengan kata lain harus dengan pendekatan yang baik.

Sebanyak 130 peserta mengikuti seminar yang bertempat di BLK Cimacan terdiri dari para dokter, perawat dan bidan puskesmas juga rumah sakit tersebut diberikan pengetahuan dari para narasumber diantaranya Dr Hj Nirmala Kesumah, MHA, Dr Uun Sumardi, SpPD, KIC, Dr Abdurahman Erman SpA, DR Dr Hj Trini Handayani SH MH. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu narasumber Dr. Hj. Nirmala Kesumah, MHA., bahwa penularan dari ibu ke anak (mother to child transmission) berperan utama dalam penyebaran HIV pada anak. Bila seorang wanita yang telah terinfeksi HIV dan mengandung, maka kemungkinan bayinya akan terinfeksi selama kehamilan atau saat proses melahirkan

per vaginam (secara normal).

Selain itu, HIV juga bisa ditularkan melalui ASI. Skrining HIV itu sendiri mempunyai makna melakukan pemeriksaan HIV pada suatu populasi tertentu, sementara uji diagnostik HIV berarti melakukan pemeriksaan HIV pada orangorang dengan gejala dan tanda yang konsisten dengan infeksi HIV. Selain dari penularan ibu ke anak, beberapa anak dapat terkena HIV di dalam situasi medis lain misalnya melalui jarum suntik yang belum steril atau melalui transfusi darah yang telah terinfeksi HIV. Di negara-negara yang lebih maju, masalah-masalah ini telah diatasi, tapi di lingkup yang lebih miskin sumber daya hal tersebut masih merupakan isu penting.

Pada anak yang lebih tua, aktivitas seksual dan penggunaan narkoba juga merupakan resiko untuk terinfeksi HIV. Agus

9

Daerah

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

Bupati Hadiri Sosialisasi Program Raskin Tahun 2013 Cianjur (MP) - Program raskin dinilai mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam membantu meringankan beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat miskin, bahkan secara signifikan mampu menciptakan kestabilan harga dan ketersediaan beras bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Cianjur Drs H Tjetjep Muchtar Soleh MM saat

Sampit (MP) - Jajaran Kepolisian Resor Kotawaringin Timur Sampit Kalimantan Tengah, kembali berhasil meringkus enam tersangka spesialis pencurian alat peralatan alat berat milik beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Kotim.

Tersangka yang ditangkap adalah, MHS (38), Hr (35), BB (34), Ar (41), JO (28) dan Fr (27).

Lebih parahnya lagi aksi pencurian dengan cara kekerasan tersebut diotaki oleh salah satu mantan anggota LSM di Kalteng yang berinisial Hr. Kapolres Kotim AKBP Andhi Tristanto SIK melalui Wakapolres Kompol Hari Setyo Budi, mengungkapkan, keenam tersangka itu merupakan sindikat penjahat kelas kakap yang sudah lama menjadi incaran polisi. Setelah pihaknya mengantongi identitas para pelaku, polisi langsung bergerak untuk

menghadiri Sosialisasi Program Raskin Tahun 2013, Senin (4/3) di Aula Bank BJB Cianjur yang dihadiri Asisten Bidang Kesra Setda Kabupaten Cianjur, para Camat, Kabag Humas Setda Kabupaten Cianjur serta tamu undangan lainnya.

Selanjutnya Bupati mengatakan distribusi beras untuk keluarga miskin bertumpu pada kepala desa dan kelurahan beserta aparatnya. Kepala desa dan kelurahan

adalah salah satu unit pelaksana program raskin yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kepada jajaran tim koordinasi program raskin Kabupaten Cianjur termasuk satker raskin kecamatan dan kelurahan serta desa, agar segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan program raskin tahun 2013.

Terakhir Bupati mengingatkan agar kekurangan yang ditemukan atau tung-

gakan program ras-kin tahun 2012, dapat benar-benar dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan masukan, sehingga dalam pelaksanaan program raskin tahun 2013 akan senantiasa meningkat lebih baik dari sebelumnya.

Sementara itu Kepala BPMD Kabupaten Cianjur, Arief Purnawan, AP menyampaikan program raskin merupakan salah satu pro gram pemerintah, baik pusat maupun daerah yang penting dalam

peningkatan ketahanan pangan nasional. Program raskin ini bertujuan mengurangi beban rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Arief melaporkan pagu alokasi raskin tahun 2013 untuk Kabupaten Cianjur adalah 3.165.990 kg/bulan untuk 211.066 RTS, sehingga pagu alokasi raskin untuk ketersediaan raskin 1 tahun sebesar 37.991.880 kg. Dani

Polres Kotim Ringkus 6 Pencuri Alat Berat menangkap satu persatu dari kawanan itu.

“Kami melakukan penyelidikan cukup lama, pada akhirnya berhasil menangkap para tersangka, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) atas peralatan alat berat yang terjadi di beberapa tempat perusahaan yang ada di Kotim,” jelasnya saat memberikan konfirmasi kepada sejumlah wartawan di Polres Kotim Minggu kemarin, yang didampingi Kasatreskrim AKP Novianto Tarjono.

“Keenam komplotan ini ditangkap di tempat yang berbeda, yaitu di beberapa daerah di pulau Jawa dan Kotawaringin Timur (Kotim) Sampit,” tambahnya.

Wakapolres Kompol Hari Setyo Budi

Awalnya polisi berhasil menangkap Ar, dari keterangan Ar, polisi kemudian bergerak untuk menangkap satu persatu para penjahat yang beroperasi sejak tahun 2010 itu. Dikatakan Setyo Budi, dari hasil penyidikan sementara, kawanan penjahat ini terlibat aksi curat dan curas di 24 tempat kejadian perkara (TKP) yang berbeda di peru-

Mega Timur (MP) – Malek salah orang perawat ikan Arwana kepada Melayu Pos (25/2) mengatakan, berkeja di tambak ikan Arwana sangat menyenangkan dan perawatan ikan tersebut tidak ubahnya merawat anak kecil yang setiap waktu selalu diawasi dan diteliti kesehatannya. Penangkaran ikan Arawan ini memiliki 12 buah kolam dengan per satu kolam diisi dengan induk ikan arwana 38 ekor.

Menurut pimpinan penangkaran ikan Arwana, Sutari yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timu, ia baru bekerja selama tiga bulan dan selama berkerja ia melihat penangkaran ikan Arwana itu sangat menghasilkan untuk dijadikan usaha bagi orang orang yang punya modal besar sebab setiap satu ekor dalam satu bulannya bisa panen dua kali, yang setiap panenya biasa menghasilkan 20/25 ekor.

Seroang (MP) - Tahun 2012 sudah berlalu, bulan Maret 2013 sudah berlangsung sesuai arah rotasi perputaran planet bumi menjalankan tugas dari yang maha pencipta begitu juga roda pemerintahan di Kabupaten Bandung berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dalam menata mengelola rencana kerja tahun 2013.

Dari pengamatan dan keterangan yang dihimpun MP, surat ijin bongkar muat (IMB) dan surat ijin pengusaha angkutan (SIPA), yang berdasarkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2009 di mana jelas dinyatakan tidak dilakukan pemungutan retribusi, berbasis alias sudah tidak ada biaya IMB dan SIPA yang langsung dari masyarakat.

Sepanjang tahun 2012 dan tahun 2013 bulan Februari biaya dari masyarakat untuk IMB dan SIPA dengan pembuktian secara langsung, benar adanya dengan foto copy STNK sebagai syarat utama untuk mendapatkan IMB dan SIPA, bisa langsung dilayani dan biaya dikenakan sebesar Rp 20.000 untuk IMB, sedang untuk SIPA sebesar Rp 25.000, waktu berlakunya surat ijin IMB enam bulan, untuk SIPA. Kejanggalan di balik surat ijin

Enam pencuri peralatan alat berat saat berada di ruang Kasat Reskrim tertunduk lesu setelah diperiksa oleh Wakapolres yang didampingi Kasat Reskrim AKP Novianto Tarjono.

sahan pertambangan dan perkebunan yang ada di Kotim.

Selain enam kawanan itu, timpal dia, tujuh pelaku lainnya masih dalam pengejaran

Sedangkan harga per ekor yang baru lahir seharga 1,8 juta. Bayangkan saja setiap kolamnya diisi 38 ekor.

Sedangkan Sutari merawat 12 kolam. Dia merasa selama berkerja di penangkaran ikan itu benar-benar memiliki tanggung jawab yang berat.

“Bukan kita hanya melihara saja, tetapi kita juga harus menjiwai ikan Arwana itu sendiri,” ujarnya.

Harapan Sutari pihak pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana cara membudidayakan ikan Arwana itu harus menjadi aset pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Sementara, Malek mengharapkan kepada pemerintah atau dinas perikanan Kalimantan Barat bisa membantu perekonomian masyarakat untuk mengembangkan budidaya ikan Arwana agar masyarakat bisa membuat kelompok setiap kabupaten

yang tertera cap “tidak dipungut retribusi”.

Berdasarkan informasi yang dihimpun MP, bahwa berdasarkan pengadaan DPA atahun 2012 kebutuhan barang cetak 100 buku x a 50 lembar dari 5.000 lembar, IMB - 1100 BK x 50 lembar dan 5.000 lembar SIPA, apabila dinilai dari biaya yang telah dipungut dari IMB menjadi Rp 100.000.000, begitu juga SIPA menjadi Rp 125.000.000.

Ironis sekali, memang badan inspektur yang mempunyai fungsi pengawasan tidak dapat melakukan kontrol terhadap indikasi korupsi yang telah memeras uang rakyat. Tim

URIP PRIYANTO SIP

Ketua KPRI “Tirta Karya Manunggal” Dinas PSDA Tamben yang Baru Indramayu (MP) - Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2012 KPRI Tirta Karya Manunggal Dinas PSDA Tamben Kabupaten Indramayu hari Rabu (6/3) di halaman Kantor PSDA Tamben berjalan lancar serta memberikan beberapa hadiah hiburan yang dihadri para anggota koperasi se-Kabupaten Indramayu dan mengangkat Urip Priyanto, SIP menjadi Ketua periode 2013-2017.

Sedangkan ketua lama Toni Takarasel menjabat bendahara menggantikan AH Suyatno yang pada akhir bulan ini pensiun, Galih Sukma sekretaris dan H Udiyono menjabat BP. H Omar Syah BAE Ssos MM Kepala Dinas PSDA Tamben Kabupaten Indramayu dalam sambutannya yang dibacakan Karto ST Kabid Operasional dan Pemeliharan (OP) bahwa dengan berkoperasi kita akan menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong sesama anggota dan mudah-mudahan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong royongan ini tetap terwujud menjadi ciri khas dari koperasi serta mengharapkan koperasi Tirta Karya Manunggal di lingkungan Dinas PSDA Tamben bisa terus berkiprah dan tetap eksis sepanjang masa. Asep

LMDH Wanabhakti Lestari Desa Sanca Tangkap Maling Kayu Jati

petugas. “Mudahan-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa menangkap tujuh pelaku yang hingga saat ini masih dalam pengejaran petugas,” ungkapnya. Ariy

Penangkaran Ikan Arwana Masih Dilirik Para Pengusaha

Dishub Kabupaten Bandung Pungut Retribusi IBM dan SIPA

KILAS DAERAH

punya ternak ikan.

“Padahal Kabupaten Kubu Raya tepatnya sungai landak sangat cocok untuk memelihara ikan Arwana, kalau kita perhatikan para pengusaha yang bukan asal Kalimantan Barat saja berani inves ke Kalimantan Barat untuk berusaha ikan Arwana berarti ikan Arwana sangat berpontesi sekali, kenapa pihak pemerintah tidak punya program untuk tambak ikan Arwana.

Seandainya pihak pemerintah atau dinas perikanan Kalimantan Barat punya program untuk pembinaan kelompok Arwana mungkin masyarakat yang punya pengalaman untuk merawat ikan Arwana mungkin saya tidak bekerja seperti ini, padahal ikan Arwana salah satu aset yang sangat menjanjikan untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya. Lan HS

MANTAN ANGGOTA DPR RI H RUSMAN ALI SH

Siap Ikut Pilkada Kubu Raya Pontianak (MP) - Mantan anggota DPR RI Periode 20042009 H Rusman Ali SH siap bertarung dalam Pilkada Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar.

H Rusman Ali SH yang ditemui Melayu Pos di kediamannya (21/2) lalu, mengharapkan kepada tim suksesnya dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Kubu Ruya nanti benar-benar berja semaksimal mungkin dengan semangat yang tinggi tanpa mengharapkan sesuatu demi kepentingan rakyat yang berdomilisi di Kabupaten Kubu Raya.

Menurut H Rusman Ali SH, kepemimpinan tersebut tidak terlepas juga dari masyarakat itu sendiri lebih berhak untuk menentukan hak pilihnya kepada Cabup-Cawabup Pilkada yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2013 mendatang.

Dalam pengembangan pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang mungkin selama ini belum merata untuk desa-desa yang terpencil dan sarana pendidikan dan pertanian yang masih minim.

Dalam program Pilkada nanti H Rusaman Ali SH mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang berdomilisi di Kabupaten Kubu Raya akan memilih pemimpin yang benar-bernar bisa memba-

H Rusman Ali SH

ngun Kabupaten Kubu Raya lebih maju lagi dari sekarang.

“Untuk menjadi pemimpin yang bersih tidak ubahnya memimpin rumah tangga yang mana dalam rumah tangga itu anak sama bapak, jika kita mementingkan kebutuhan anak dahulu, baru kita memikirkan kepentingan kita sendiri. Begitu pula dalam halnya kepemerintahan. Seorang pemimpin yang diutamakan kepentingan masyarakat, dari pada kepentingan pribadi. Memang menjadi seorang pemimpin tidaklah gampang seperti membalikkan telapak tangan, yang terutama untuk menjadi pemimpin Kabupaten Kubu Raya sangat dibutuhkan pemimpin yang bersih dan bebas dari korupsi dan punya aset lobi-lobi kepada pemerintah pusat agar dana dari

pusat ditarik ke daerah untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, tapi tidak terlepas dari dukungan masyarakat Kabupaten Kubu Raya itu sendiri kalau masyarakat akan menginkan kepimimpinan yang baru atau yang lama itu hak masyarakat untuk menjatuhkan hak pilihnya yang mana lebih baik dan tepat untuk dijadikan pemimpin Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Siapapun yang menjadi pemimpin tetap akan bertujuan akan memajukan Kabupaten Kubu Raya akan lebih baik lagi untuk kedepannya yang mungkin dulunya desa desa belum mendapatkan giliran pembangunan dari pemerintah dengan adanya Pilkada yang akan datang akan dapat meneruskan rencana-rencana program pembangunan yang masih tertinggal. Itu harapan masyarakat Kabupaten Kubu Raya begitu juga tim sukses H Rusman Ali SH berkeja dengan tanpa pamrih demi kepetingan masyarakat tidak mengenal lelah demi kadidat yang dia sukseskan dalam membatu untuk memajukan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan semangat juang yang tinggi akan mencapai dengan satu tujuan. Herman SH

Indramayu (MP) - Kehidupan manusia tidak didasari iman yang kuat maka suka menghalalkan segala macam cara tidak memikirkan akibat dan sebab yang penting puas buat diri pribadinya padahal kalau dipikir secara panjang atau dewasa jika sudah merasakan sama-sama banjir, longsor, gempa alam sudah tidak bisa diajak bersahabat lagi akibat hutan gundul banyak penebangan liar tangan manusia begitu jahil seperti dilakukan oleh Darman bin Sadi warga asal Blok Karang Malang Sukaslamet Indramayu telah melakukan penebangan liar kayu jati di hutan buyut simpen petak 46C KRPH Sanca, BKPH Sanca, KPH Indramayu.

Ketika ketua LMDH Wana Bhakti Lestari yaitu Karwita sedang melaksanakan pengontrolan bersamasama anggota Perum di antaranya Mantri Edi Junaedi, Polhut Oman, Mandor Edi Siswanto rombongan tersebut sangat terkejut melihat seseorang sedang mapas kayu jati begitu didatangin ternyata sudah 3 potong orang tersebut langsung ditanya dan diperiksa si pelaku tidak sulit langsung mengaku bahwa dia melakukan penebangan liar pelaku diserahkan ke Polsek Gantar Indramayu dengan barang bukti kayu jati 3 potong, golok, kampak, gergaji kasus tersebut ditangani Kanit Reskim Gantar, Bripka Arif Budhi Santoso.

Anggota Reskim Polsek Gantar Briptu Deni Awan H memberi keterangan kepada Melayu Pos di ruang kerjanya, “Kami sangat prihatin betul-betul sedang dikasih cobaan hampir setiap malam kejadian bukan hanya pencurian kayu saja tapi sering terjadi pencurian motor, pembegalan mobil maka kami menghimbau kepada masyarakat khusus binaan Polsek Gantar harus hati-hati dan waspada adanya tindak kejahatan oleh karena ada kesempatan maka kalau menyimpan motor jangan asal gletak aja harus dikunci ganda juga pemakai jalan harus waspada jangan memaksakan kehendak keamanan tidak terjamin sudah jelas antara Bantar Waru Cikamurang Melewati Toang yang sangat jauh yang dilewati hutan jati satu-satunya jalan kalau sendirian harus sabar menunggu orang lewat kami sebagai petugas tidak selalu ada di lokasi karena wilayah binaan Polsek Gantar cukup begitu luas kami sebagai petugas keamanan tidak tinggal diam tetap kami berusaha upaya langkah apapun kami tempuh demi ketentraman masyarakat,” tuturnya. Kayat Sudrajat

Peresminan Balai Pertemuan Kampung Jaksi Tasikmalaya (MP) - Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulum meresmikan Balai Pertemuan Kampung Jaksi yang ditandai dengan gunting pita, pemberian penghargaan dari pemerintah Desa Mandalawangi Kepada Ketua RT lunas tercepat PBB tahun 2012 (Mekarjaya, Sirna Hurip, Suka Hurip) dan ibu ketua RT Juara Tumpeng Terbaik Tingkat Desa (RT 03, 05, 02 RW 05) Kampung Jaksi, Kamis (21/2) lalu.

Acara tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Camat dan unsur Muspika Kecamatan Salopa, para Kepala Desa, Ketua BPD beserta anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati antara lain mengatakan, atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh komponen masyarakat terutama kepada kepala desa yang mampu meningkatkan citra desa di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Karena dalam kepemimpinannya yang hampir dua tahun, baru kali ini meresmikan balai kampung hasil dari swadaya masyarakat yang telah menerapkan sikap gotongroyong dengan baik.

“Saya merasa bangga dan lebih bangga lagi apabila balai pertemuan ini dijadikan untuk menambah motivasi masyarakat dalam tiga program pokok yang ada di desa antara lain : 1. Pembangunan, 2. Kemasyarakatan, 3.

Pemerintahan. Saya berharap, gedung yang bagus ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik, kemasyarakatan semakin eksis, dan pemerintahan desa dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan semangat gotongroyong yang tinggi,” ungkap Bupati.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dr Basuki Rahmat MSi mengatakan, gedung ini dibangun dengan biaya sebesar Rp 124 juta (Rp 104 juta hasil swadaya masyarakat dan Rp 20 Juta bantuan dari Bank BJB), ini adalah wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan program Gerbang Desa melalui gotongroyong dan swadaya masyarakat dengan cara membangun Gedung Pertemuan Kampung Jaksi ini.

Pada kesempatan itu pula ketua panitia pembangunan Balai Kampung Jaksi Usup Supriatna mengatakan, bangunan gedung ini berukuran 10 x 12 M² yang dimulai pada Kamis 5 Mei 2011 dan selesai pada hari Kamis 7 Pebruari 2013 atau 22 bulan. Didin

10 SINGKAT DAERAH

Kondisi Puskesmas Pembantu Arjasari yang sudah rusak dan kumuh.

Pustu Arjasari Segera akan Direhab Indramayu (MP) - Kurun waktu cukup lama pengajuan Puskesmas Pembantu (Pustu) Arjasari untuk perehaban belum juga ada kejelasan kapan akan dilakukan perehaban, sedangkan kondisi bangunan sudah sangat memperihatinkan yang sangat dikhawatirkan takut ada pasien sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Pustu Arjasari yang terletak di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu itu yang letak wilayahnya antara 2 kecamatan antara Kecamatan Patrol dan Kecamatan Bongas. Perngajuan perehaban sudah diajukan sebelumsebelumnya, pengajuan rehab itu bertujuan untuk kenyaman baik untuk petugas dan masyarakatnya lebih lagi kelihatan bangunan dan lingkungan jadi asri tidak kelihatan semrawut dan kumuh.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dr H Dedi Rohendi Mars melalui Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi Yadi Hidayat SKM MM di ruang kerjanya kepada Melayu Pos (28/2) mengatakan, “Memang benar bahwa keadaan bangunan khususnya Pustu Arjasari itu selayaknya harus diperbaiki/direhab melihat keadaan bangunan tersebut, Pustu (puskemas pembantu) di Kabupaten Indramayu berjumlah 67 bangunan Pustu dan sejumlah 35 Pustu dalam keadaan sudah tergolong rusak berat termasuk Pustu Arjasari, untuk itu dalam tahun anggaran 2013 kami sudah mengajukan untuk perbaikan segera mungkin dan kala prioritas termasuk puskesmas Arjasari, maka kami mengharapkan untuk di tahun 2013 ini semua bangunan khususnya Pustu dapat teratasi serta terselesaikan baik untuk rehab ringan maupun rehab beratnya karena hal itu sangat penting demi kenyamanan dan keamanan bagi pasien yang butuh tempat untuk berobat selain di puskesmas atau rumah sakit dan menjadi kenyamanan bagi petugas yang menempati bangunan Pustu tersebut,” tuturnya. S Pranoto/Joy

Jembatan Ulin yang runtuh di Sungai Lengo Baamang Hulu 1 akibat dilalui truk sampai sekarang belum diperbaiki.

Jembatan Baamang Hulu 1 Rusak Parah Sampit (MP) - Kerusakan jembatan kembali terjadi di Jalan Baamang Hulu 1 Kecamatan Baamang, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Penyebabnya juga sama, papan jembatan ambruk akibat dilintasi truk bermuatan melebihi kapasitas kemampuan jembatan. Untungnya, kali ini jembatan tidak sampai ambruk total seperti insiden sebelumnya.

Kali ini jembatan yang rusak tersebut adalah jembatan Sungai Lengo yang menghubungkan RT 03 dengan RT 20 dikelurahan Baamang Hulu 1. Insiden itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB kemarin (8/3).

Truk dengan nomor polisi DA 2237 D yang bermuatan penuh itu membuat ambruk sebagian lantai jembatan tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Untuk memudahkan evakuasi, muatan truk tersebut terpaksa dikeluarkan terlebih dahulu sehingga truk lebih ringan untuk diangkat.

Muhdar (55) sopir truk tersebut menjelsakan, barang yang diangkutnya tersebut dibawanya dari Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) terdiri dari barang dengan jenis bermacam-macam, seperti makanan ringan, pelumas, peralatan sepeda dan lain-lain.

“Saya baru petama ini ke Sampit jadi tidak hapal jalan.

Dari arah Tjilik Riwut saya melintas jalur Samekto. Dan Saya bingung karena tidak ada tempat bertanya karena subuh orang tidak ada melakukan aktivitas,” ungkapnya seraya mengaku kesulitan mencari petunjuk karena rekannya di truk tersebut tertidur pulas.

Setelah sampai di simpang jalan Semekto-Muchran Ali, pria ini bukannya berbelok ke kanan menuju arah dalam kota menyusuri jalan Muchran Ali, namun berbelok sebelah kiri menuju arah Kelurahan Baamang Hulu. “Saya melewati jalur di samping lapangan pesawat, pas lewat jalur bawah ini saya terus saja tidak menyangka jalannya seperti ini,” jelasnya.

Ketua RT 03 Kelurahan Baamang Hulu 1 Baban Sumantri mengatakan, sangat menyayangkan atas kejadian yang kembali terjadi tersebut. Pasalnya, jembatan yang rusak sebelumnya saja belum diperbaiki, kini ditambah lagi kerusakan jembatan tersebut. “Seharusnya truk bermuatan tidak bisa melewati jalur bawah ini, karena jembatan yang ada tidak mampu dilewati kendaran yang bermuatan,” ungkapnya.

Baban juga menambahkan dia mengharapkan kepada Dinas Perhubungan untuk memberikan rambu rambu lalu lintas agar truk yang mau masuk ke Baamang Hulu 1 dan melewati jembatan yang bermuatan melebihi kapasitas jangan sampai melewati jalan tersebut demi keamanan dan kelancaran kita bersama. Ariy

Peringatan haul almarhum ayahanda H Jarman H Anang bertepatan dengan memperingati hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotim Sampit, Kalteng beberapa waktu yang lalu. Abdul Gafur

Daerah

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

25 Sarana Kebutuhan Masyarakat Dibangun Desa Jayaputra Tasikmalaya (MP) - Desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan, apapun bentuk program yang diluncurkan pemerintah, pemerintah desalah sebagai garda depan dalam mencapai keberhasilannya. Oleh karena itu, kepala desa (Kades) diharapkan terutama terkait dana bantuan ke desa untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kades Jayaputra Wawan saat ditemui beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.

Menurut Kades Wawan, kunci kesuksesan sebuah pembangunan yang didukung dengan keterbukaan, dalam hal tersebut harus

Palangka Raya (MP) Banjir yang melanda sejumlah wilayah kota di Palangka Raya masih berlangsung hingga saat ini. Dari musibah ini memunculkan reaksi demo yang dimotori Mahasiswa BEM Unpar bersama warga korban banjir.

Warga komplek Mendawai Kota Palangka Raya bersama puluhan Mahasiswa BEM Unpar menggelar aksi damai di Jl Tjilik Riwut Km 1 Palangka Raya, Jumat (22/2) sore. Mereka meminta pemerintah untuk segera mengirim bantuan bagi warga korban banjir.

Koordinator lapangan (Korlap), Setiawan menyebutkan aksi ini sebagai bentuk kekecewaan warga korban banjir dan mahasiswa mengenai lambatnya bantuan dari pemerintah. Selain itu melakukan aspirasi demi memperjuangkan hak-hak korban sebab saat ini belum mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun.

Masyarakat meminta se-

Kades Wawan (duduk tengah) didampingi sekretaris dan bendahara desa berpose bersama aparatur Desa Jayaputra, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya.

melibatkan lembaga desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. “Karena menciptakan sumber daya terhadap peningkatan indek pembangunan manusia (IPM) jelas, berbagai lini sangat mendukung untuk pencapaiannya.

Meliputi pembangunan sarana prasarana, sumber dayanya, pendidikan formal maupun non formal, kesehatan dan lainnya,” ujar Kades Wawan.

Pantauan Melayu Pos di lapangan, Desa Jayaputra, Kecamatan Sariwangi sampai puncak akhir kepemimpinan Kades Wawan (2008-2012) sudah berhasil membawa lebih dari 25 titik sarana ke-

butuhan masyarakat, meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, insprastruktur dan sarana kebutuhan masyarakat lainnya.

Kades Wawan secara swadaya maupun program mampu membangun desa yang menelan biaya hampir Rp 1,4 miliar dan itu direalisasikan dengan hasil pembangunan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Jayaputra dan hal ini menjadi bagian tolak ukur untuk mendukung suksesnya program unggulan Kabu-paten Tasikmalaya yang dicanangkan Bupati H Uu Ruzhanul Ulum yaitu “Gerbang Desa” Gerakan Membangun Desa. Ujang

Mahasiswa dan Korban Banjir Blokir Jalan

Wika Mayandi saat demo banjir, mahasiswa dan masyarakat di Kota Palangka Raya berlangsung aman dan damai.

gera turunkan bantuan, baik sembako, air bersih dan segala yang diperlukan para korban banjir. Setiawan dalam aksinya mengancam apabila besok tidak ada bantuan yang datang dari pemerintah maka akan dilakukan aksi pemblokiran jalan yang mana

bertujuan agar pemerintah tanggap terhadap bencana banjir yang melanda warga komplek Mendawai Kota Palangka Raya dan sekitarnya, yang menjadi korban banjir.

“Banjir ini statusnya segera dinaikkan menjadi bencana sehingga masyarakat

bisa segar mendapatkan pertolongan. Ini pun sudah beberapa hari tidak ada pejabat yang datang untuk memantau dan memberikan bantuan kepada para korban banjir,” ungkap Setiawan.

Menurut salah satu korban banjir, Supyan, dirinya dan

masyarakat yang menjadi korban lainnya hingga saat ini belum menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah padahal situasi banjir parah. Banjir yang terjadi mencapai ketinggian pinggang orang dewasa. Puji/Yan

Sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya (MP) Bertempat di Hotel Crown Kota Tasikmalaya, Asisten Pemerintah dan Kersa Sekretariat Daerah Kebupaten Tasikmalaya dr H Budi Utarma Wahyudin MM membuka secara resmi sosialisasi penyusunan rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil di Kabupaten Tasikmalaya. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya, Kepala BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya, serta para peserta acara tersebut.

Dalam sambutannya Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tasikmalaya, secara administratif Kabupaten

Tasikmalaya memiliki wilayah pesisir yaitu Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangnunggal dan Kecamatan Cikalong, dengan garis pantai sepanjang 50,314 KM², dengan wilayah pesisir dan lautan seluas 168,81 KM². Potensi wilayah pesisir Kabupaten Tasikmalaya sampai saat ini dikelola secara optimal, dimana pengelolaan yang telah dilakukan selama ini masih bersifat eksloitatif, sektoral dan belum terintegrasi, oleh karena itu dalam jangka menengah dan jangka panjang perlu dilakukan reorientasi kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir, hal tersebut terkait potensi yang terdapat di wilayah pesisir secara ekonomi menyimpan potensi perikanan tangkap

yang sangat besar demikian pula dengan potensi secara ekologis serta potensi secara sosial di mana masyarakat pesisir memiliki kebudayaan dan sistem pengetahuan yang sangat berharga bagi kegiatan usaha penangkapan ikan serta memiliki kearifan lokal yang berguna bagi upaya konservasi sumberdaya alam.

Lebih lanjut Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, terkait dengan kondisi ekosistem di wilayah pesisir Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan laporan terakhir Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Kabupaten Tasikmalaya kurang menggambarkan keseimbangan lingkungan hidup yang baik antara lingkungan ekosistem alami dengan lingkungan ekosistem

budaya buatan manusia akibat berbagai faktor antara lain kegiatan penambangan pasir yang tidak sesuai dengan aturan perundangan.

Dengan adanya penyusunan zonasi wilayah pesisir tentunya pembangunan di wilayah pesisir dapat terkontrol dan terkendali, sesuai dengan aturan perundangan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sementara itu dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Drs H Iin Aminudin MSi mengatakankegiatan sosialisasi penyusunan rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Tasikmalaya difasilitasi oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang Banten, Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Mentri kegiatan yaitu : 1. Kebijakan penataan ruang tentang rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil di Kabupaten Tasikmalaya dengan narasumber direktur TRLP3K kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil.

2. Kebijakan strategis rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tasikmalaya dengan narasumber Kepala BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya. Ujang

Bupati Hadiri Pekan Panutan Penyerahan SPT Tahunan Cianjur (MP) - Bupati Cianjur Drs H Tjetjep Muchtar Soleh MM menghadiri Pekan Panutan Penyerahan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012, Rabu (6/3) di Pendopo Kabupaten Cianjur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Cianjur, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Unsur Muspida, para Asisten Bidang Setda Kabupaten Cianjur, para Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD serta para tamu undangan lainnya.

Bupati Cianjur dalam sambutannya menyampaikan penerimaan negara dari pembayaran pajak merupakan perwujudan dan pengabdian dari kewajiban masyarakat, untuk secara dan bersamasama ikut serta dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional dan daerah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan secara utuh, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang diatur oleh undang-undang untuk sebesar-besarnya ke-

makmuran masyarakat.

Selanjutnya Bupati menyampaikan pelunasan pajak yang cepat sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, hasil pembayaran pajak itupun akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kita yang memperoleh manfaat dari fasilitas yang dibangun dengan sumber pembiayaan dari pajak, sudah sewajarnya menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang kita peroleh kepada negara melalui pembayaran pajak sebagai cermin sifat kegotong royongan kita dalam pembiayaan pembangunan.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur Siscka Mirela Juniati menyampaikan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara setelah era penerimaan dari sektor minyak bumi tahun 1980an berlalu. Penerimaan pajak KPP Pratama Cianjur tahun 2012 telah berkontribusi

langsung terhadap pendapatan Kabupaten Cianjur sebesar Rp 27,77 miliar (sesuai data alokasi dan Realisasi dana transfer 2012 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan per tanggal 31 Januari 2013) melalui dana bagi hasil dari total pendapatan Kabupaten Cianjur sebesar Rp 1,73 triliun (sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 Tanggal 22 Maret 2012).

Rencana penerimaaan pajak KPP Pratama Cianjur pada tahun 2013 sebesar Rp 359 miliar yang diperoleh dari berbagai sektor usaha baik dari wajib pajak badan, orang pribadi dan bendahara pemerintah. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah menyetorkan pajak terutang hasil perhitungan Self Assessment di Bank persepsi/ Kantor Pos dan melaporkan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) nya di KPP Pratama Cianjur. Untuk pelaporan SPT tahunan, KPP Pratama Cianjur memberikan layanan sosialisasi pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi (formulir

1770, 1770S atau 1770SS) dalam bentuk kelas pajak dengan bimbingan peraturan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan tidak dipungut biaya apapun.

Pelaksanaan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan oleh Bupati dan jajaran Muspida Kabupaten Cianjur merupakan salah satu bentuk edukasi perpajakan yang secara berkelanjutan harus dilakukan oleh KPP Pratama Cianjur dalam rangka

meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan masyarakat (wajib pajak), sehingga dengan diadakannya Acara Pekan Panutan ini diharapkan seluruh warga Kabupaten Cianjur yang telah memiliki NPWP segera menyampaikan SPT Tahunan pajak Penghasilannya tepat pada waktunya sehingga rasio kepatuhan SPT Tahunan Pajak penghasilan tahun ini dapat meningkat. Anwar/Priatna Bidan Humairah Nabila Amd sedang melaksanakan pengobatan kepada pasiennya di ruang praktek Puskesmas Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan Kalteng beberapa waktu yang lalu. Gafur

Kembalikan Peran MPR Atasi Kebobrokan Sistemik Sambungan dari hal. 1 dari kebobrokan dan kebangkrutan.

Menurut pakar hukum tata negara Dr Adnan Buyung Nasution, di kalangan masyarakat terjadi pro dan kontra amandemen UUD 1945. Dilihat dari perspektif konstitusionalisme, hal itu terjadi karena belum jelasnya konsep kenegaraan (staatsidee) yang kita anut, apakah paham kenegaraan integralistik atau demokrasi konstitusional.

Berbagai kalangan menilai, amandemen UUD 1945

terlalu kebablasan, dengan alasan: Pertama, telah menghilangkan peran MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mengubah sistem MPR menjadi bikameral, yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih lewat pemilihan langsung sehingga dianggap mengarah pada federalisme dan menghilangkan eksistensi utusan golongan dan utusan daerah.

Ketiga, hilangnya eksistensi MPR dianggap sebagai upaya mengubah sila keempat Pancasila: “Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’’.

Kini dengan dipilihnya Presiden oleh rakyat secara langsung, hendaknya MPR tetap berperan dalam koridor tertentu, agar tidak mubazir, bahkan agar tetap berfungsi dan berperan proporsional sesuai visi-misi reformasi.

Untuk itu, Din Syamsuddin mengusulkan harus ada konsensus nasional baru secara damai dalam kerangka lembaga-lembaga negara yang ada dan MPR itu punya

peran. “Saya cenderung untuk mengembalikanMPR sebagai lembaga tertinggi negara, saya kira itu amanat dari sila ke-4 Pancasila,” ungkap Din seusai menghadiri penganugerahan gelar doktoral kehormatan Universitas Trisaksi kepada Ketua MPR Taufiq Kiemas di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Kondisi yang terjadi saat ini jauh dari penegakan Empat Pilar Kebangsaan yang diartikulasikan Ketua MPR Taufiq Kiemas ketika mendapat gelar Doktor Kehormatan Universitas Trisaksi. Ic/Mp

Kasi P2B Pasar Minggu Bandi(t) Lebih Licin dari Belut Sambungan dari hal. 1 kan malah pergi minum kopi di warung dekat Kelurahan Jati Padang. Sehingga petugas P2B di wilayah ini lebih sibuk menggosip di warung kopi dari pada mengawasi bangunan bermasalah di wilayah Kecamatan Pasar Minggu yang tidak terhitung lagi dengan jari.

Seperti bangunan Family Mart di Jl Pajaten Raya meskipun sudah disegel namun tidak pernah dilakukan pembongkaran sampai bangunan tersebut selesai dan beroperasi. Parahnya lagi, bangunan dua lantai tersebut sempat disegel dua kali tapi kini pa-

pan segelnya lenyap ‘ditelan bumi’. Sehingga menimbulkan tanda tanya, apakah Bandi sudah menerima upeti dari pemilik bangunan tersebut.

Sebab, mulai berdiri sampai saat ini sudah beroperasi, bangunan Family Mart tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Sehingga retribusi dari izin bangunan tersebut tidak masuk menjadi pendapatan asli daerah (PAD) tapi menjadi pendapatan asli damai (PAD) karena diselesaikan secara ‘adat’ di lapangan.

Bahkan, kinerja Bandi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupok-

si) dianggap gagal total (gatot). Maka sudah semestinya petugas P2B di Kecamatan Pasar Minggu segera dievaluasi karena tidak dapat menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 dan mengkangkangi SK Gubernur Nomor 1068 Tahun 1997.

Sumber yang dapat dipercaya tapi tidak bersedia namanya disebutkan, belum lama ini, mengatakan, bangunan tersebut belum mempunyai IMB dan pemiliknya sudah diberikan teguran dan telah disegel, akan tetapi aktivitasnya terus saja berjalan sampai beroperasi seakan

tidak ada hukum di negara ini.

“Walau telah banyak mendapat sorotan dari masyarakat dan khususnya dari media massa akan tetapi belum mendapat tindakan yang nyata.

Ada kekhawatiran lemahnya hukum dan tindakan pemerintah tersebut dikarenakan adanya pemanfaatan oleh oknum-oknum tertentu untuk maksud dan tujuan kepentingan pribadi,” tegas sumber.

Sementara itu, Bandi, Kasi P2B Kecamatan Pasar Minggu, yang hendak dikonfirmasi mulai hari Senin sampai dengan Jumat tidak pernah ada di tempat. Redaksi

Anggota Koperasi Mekar Sakti Resah dan Bimbang Sambungan dari hal. 1 (para tergugat) mendapatkan lahan para penggugat dengan cara membeli dari saudara Lencong dan kawan-kawan seperti yang dikatakan Lencong di pengadilan. Kedua cukong tersebut memiliki surat sebanyak 80 lembar yang berbentuk SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) dari Kecamatan Ukui tahun 2005.

Berdasarkan objek lahan yang menjadi permasalahan dengan memperhatikan legal tanda kepemilikan akhirnya pihak Pengadilan Negeri Rengat memutuskan pemilik yang sah di atas lahan tersebut adalah para penggugat.

Keputusan Pengadilan Negeri Rengat langsung direspon oleh para penggugat, sebanyak 80 KK langsung ke

lokasi lahan milik penggugat dan meminta kepada penggarap (dua cukong) melalui pekerjanya yang menjaga lahan tersebut untuk segera mengosongkan lahan yang telah dinyatakan sah milik penggugat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Rengat.

Namun sampai sekarang, dari informasi beberapa anggota koperasi di lapangan yang tidak mau disebut namanya, merasa kecewa, lahan semakin hari semakin susut alias habis dikuasai oleh orang-orang baru dengan cara membeli dari ketua koperasi, dari pertama perekrutan anggota, waktu permasalahan, lahan tersebut dijanjikan satu pancang kepada per anggota namun keabsahan kepemilikan lahan

para anggota, untuk sebagai pegangan, seperti foto copy sertifikat ataupun surat kepemilikan serta perjanjianpun tidak ada mereka pegang.

“Nama pemilik pertama sertifikat juga sudah banyak balik nama, kebanyakan atas nama keluarga sendiri, bisa saja sertifikatnya sudah digadaikan ke bank. Kalau seandainya terjadi penyitaan atau kami diusir dari kebun, kami bisa berbuat apa,” ungkapnya.

Menurut informasi, alasan dijual lahan tersebut untuk mengambil dana dalam kepengurusan perkara banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru sekitar Rp 250 jutaan. Dan sebagian lagi untuk menutupi pinjaman lama dalam pengurusan

perkara sidang di Pengadilan Negeri Rengat.

“Jadi selama ini diukur bukan utuk langsung dibagikan ke anggota untuk diurus, namun sepertinya agar jelas batas per pancang untuk dapat dijual ke anggota baru, ada dijual seharga Rp 5 jutaan sampai Rp 20 jutaan, mungkin lama-lama semua terjual tanpa ada sisa. Dan kami tidak bisa berbuat banyak karena pegangan untuk kepemilikan yang dijanjikan satu pancang tidak ada terealisasi. Sementara kami sudah bela-belain bekerja di lapangan selama ini, sampai lahan tersebut dapat dimiliki kembali oleh koperasi, tinggal menunggu keputusan banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru lagi,” ujarnya. Tom T

Bisnis Lendir Menjamur Masyarakat Resah Sambungan dari hal. 1 terkait seperti kepolisian.

Meskipun desakan terus mengalir namun Pemkab Kotawaringin Barat belum jelas tindakan apa yang akan dilakukan terhadap maraknya lokalisasi esek-esek yang terdapat di empat wilayah di Kotawaringin Barat yaitu di Km 12 Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, lokalisasi Amin Jaya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Jalan Poros Kumpai Batu Atas (eks lokalisasi Kalimati Lama) dan Lokalisasi Dukuh Mola (biasa disebut masyarakat dengan “Kalbar”) Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan.

Karena kurangnya ketegasan pihak aparat dan Pemkab dalam menangani permasa-

lahan eks lokalisasi Kalimati Lama ditengarai masih digunakan untuk praktek esekesek terselubung bahkan belakangan ini kembali marak bahkan sampai ke pinggir jalan poros Kumpai Batu. Dan bukan rahasia umum lagi sejumlah rumah yang berkedok warung kopi sepanjang jalan tersebut yang memiliki pelayan perempuan separuh baya, sebenarnya itu bukan pelayan warung akan tetapi pekerja seks yang mangkal menunggu para laki-laki hidung belang.

“Apalagi malam Minggu, banyak perempuan-perempuan yang nongkrong dan juga laki-laki kalau bukan perempuan nakal (PSK), ngapain?!” kata warga setempat yang tidak mau dikorankan namanya, belum lama ini.

Tokoh masyarakat yang tinggal di kawasan Rt 04 Desa Pasir Panjang yang dibincangi koran ini menuturkan bahwa mereka sangat berharap kepada pihak terkait utamanya pemerintah agar segera bertindak untuk membersihkan/mengusir para mucikari dan PSK yang bercokol di kawasan Rt 04 Desa Pasir Panjang ini.

“Kami sebagai orang tua yang sudah puluhan tahun tinggal di sini sangat merindukan Rt 04 ini terbebas dari segala macam bentuk kemaksiatan. Kami tidak ada kemampuan dan wewenang untuk mengusirnya. Kami cuma mengharap dari pemerintah,” ujarnya berharap.

Sementara itu, Wakil Bupati Kotawaringin Barat,

Bambang Purwanto saat dibincangi oleh sejumlah wartawan, beberapa waktu yang lalu mengatakan, keberadaan lokalisasi prostitusi di Kotawaringin Barat, bahwa pihaknya sudah memberikan peringatan terhadap mucikari di sejumlah lokalisasi termasuk di Km 12 Jalan Ahmad Yani dan Jalan Poros Kumpai Batu serta eks lokalisasi Kalimati Lama untuk tidak lagi beroperasi. Peringatan disampaikan secara lisan dan tertulis dan pihaknya berjanji akan ada tindakan tegas terhadap sejumlah penghuni lokalisasi khususnya di Jalan Ahmad Yani Km 12 Kelurahan Baru dan Jalan Poros Kumpai Batu Atas (eks Kalimati Lama) Rt 04 Desa Pasir Panjang. Pujiansyach

Penderita Hydrocepalus Butuh Bantuan Pemerintah Sambungan dari hal. 1 Mohammad Ridwan umur 7 tahun anak yang kedua dari pasangan Caridin dan Carinah alamat Dusun Trikolot, RT 20/04 Desa Cilandak Lor, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jabar yang lahir di RSUD Indramayu tanggal 04-08-2006 sampai saat ini perkembangan tubuhnya semakin bertambah usia malah semakin mengecil dan juga menurun serta menyusut berat badannya, hanya kepala saja yang semakin membesar dan tidak dapat berbuat apaapa.

Menurut keterangan dari orang tuanya Carinah (ibunda Mohammad Ridwan) saat ditemui Melayu Pos di kediamannya mengatakan, “Memang

selama ini belum ada tindakan yang serius baik dari pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten akan tetapi memang dulu pernah dilakukan perawatan pada tahun 2007 akan tetapi setelah itu tidak lagi ada tindak lanjutnya bahkan dari dinas kesehatan pun sampai sekarang belum ada yang menanyakan terkait sakit yang diderita anak kami. Jangankan memberikan pengobatan datangpun menanyakan tidak ada dan sekarang keadaan tubuhnya tidak ada perkembangan bahkan semakin menurun dan tubuh malah menjadi mengecil dan tidak bisa berbuat atau melakukan apapun makan saja sudah susah bahkan tidak bisa bicara normal, hal

itu setelah kejadian kelahiran dua bulan.”

Carinah mengatakan, awal mau melahirkan memang agak ada perbedaan dan tidak ada perasaan gejala apaapa, setelah ditangai oleh bidan desa dan tidak sangup maka segera dirujuk ke RSUD Indramayu dan pihak keluarga sepakat untuk minta dilakukan oprasi saja tetapi pihak rumah sakit malah dilakukan penyedotan dan rupanya tidak berhasil tapi bagian kepala sudah agak keluar lalu baru dilakukan operasi dan bayi berhasil dikeluarkan/ lahir tetapi setelah keluar bagian kepala banyak berlumuran darah, kedua mata kelihatan tampak hijau dan di selaput mata membiru.

“Setelah masa kelahiran bayi terlihat normal tidak ada tanda-tanda gejala yang janggal, setelah dua bulan maka ada perbedaan kepala semakin membesar dan sampai sekarang semakin besar dan badan semakin kecil dan berat badan dari 14 kg sekarang hanya berat 7 kg-an. Oleh karena itu kami mohon kepada pemerintah minta perhatian yang serius terkait penderitaan anak kami karena kalau berobat ke rumah sakit terkendala ketidakmampuan dalam hal biaya karena ekonomi kami hanya serba pas-pasan untuk kebutuhan sehari-harinya,” terangnya sambil meneteskan air mata melihat penderitaan anaknya. S Pranoto/Joy

ngat hanya dengan faham moderat stabilitas bisa terjaga dan berkesinambungan.

Di atas semua itu, faham moderat mempunyai dimensi, teoleransi yang baik, sikap ke-

sabaran proses dan pengalaman moderat adalah tempat belajar yang baik. Mengingat pengalaman adalah guru sejati.

Dengan tiga dimensi ini,

kita dapat bekerja baik.

Dengan tekun sabar sambil mendapatkan penemuan pelajaran yang baru. Moderat Experience to search optimal progress. 

Moderat Experience Sambungan dari hal. 1 masyarakat.

Moderat experience adalah model yang diperlukan untuk masa depan Indonesia dan Malaysia. Hal itu mengi-

11

Sambungan

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

Zaskia “Gotik” Akui Lebih Sulit Jadi Presenter Meski tidak menemui kendala menjadi presenter, Zaskia “Goyang Itik” mengaku lebih memilih menyanyi sebagai karier utama.

“Neng (sapaan Zaskia) lebih enak nyanyi, neng bidangnya nyanyi. Kalau nyanyi kan satu dua lagu langsung cuss, kalau host harus nunggu sampai habis,” kata Zaskia saat ditemui di Studio RCTI.

Menurut Zaskia, menjadi pembawa acara harus pandai berpikir dan berbicara. Selain itu, menjadi presenter harus memiliki ide baru untuk bisa diutarakan.

“Ngehost itu perlu otak yang mutar, perlu kecerdasan dalam berbicara. Kalau ngehost kayak gini ya kita harus ada ide apa buat kata-kata,” pungkasnya. Sri

Pengacara Berperan Aktif di Lahan Klien Sambungan dari hal. 1 salahan kepemilikan lahan tanah. BPN menerbitkan sertifikat ganda kepemilikan hak atas pemilik lahan tanah di badan jalan yaitu jalan Samping Tower Telkomsel menuju Jalan Siak II (Air Hitam) yang akhirnya menimbulkan masalah pada status kepemilikan lahan tanah tersebut.

Seperti yang pernah diberitakan beberapa media mingguan, permasalahan lahan yang digunakan warga masyarakat sebagai jalan keluar-masuk di kawasaan lahan tanah yang dalam masalah hingga saat berita ini dimuat, yang berlokasikan di Jalan Samping Tower Telkomsel menuju Jalan Siak II (Air Hitam), lahan tersebut dari dulunya sudah dipergunakan oleh masyarakat sekitar sebagai jalur keluar-masuk tempat tinggal masyarakat.

Permasalahan yang timbul oleh pihak yang berkepentingan, datang dari pihak yang mengaku sertifikat dengan atas nama kepemilikan lahan lengkap nomor sertifikat, milik Ir Renawatie Setiawan di Jl Siak II Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Pekanbaru No:2138/600.14.71/XII/ 2011 tertanggal 28 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor BPN Kota Pekanbaru, Husaini SH M KN. Adapun permasalah yang timbul karena mengaku kepemilikan jalan samping Tower Telkomsel menuju jalan Siak II (Air Hitam) Ir Renawatie Setiawan memakai jasa pengacara Rokyal Hasibuan SH, melakukan penggalian dengan alasan bahwa akan dibangun kolam ikan di tengah jalan tersebut tidak melalui musyawarah dan mufakat kepada masyarakat, perangkat kelurahan dan perangkat kecamatan atau pun istansi terkait sebelumnya.

Dalam penggalian kolam ikan itulah baru timbul protes masyarakat terhadap pembuatan kolam hingga akhirnya berujung dengan adanya mediasi yang dilakukan pihak masyarakat dengan pihak Renawatie pada tanggal 15 Januari 2012 yang juga dihadiri oleh intansi terkait.

Dari hasil mediasi, Kasi Pengukuran BPN Kota Pekanbaru Bambang Pransongko menyatakan dan menanda tangani hasil keputusan, menyatakan jalan samping Tower Telkomsel menuju jalan Siak II (Air Hitam) jalan masyarakat. Dan Kasi Penataan Kecamatan Payung Sekaki juga menyatakan Jalan Siak II Air Hitam sudah ada sejak tahun 1980 yang lebarnya 8 meter.

Namun walau sudah dinyatakan oleh istansi terkait, Ir Renawatie Setiawan

melalui pengacaranya Rokyal Hasibuan SH tersebut tidak putus asa dengan tidak mau menyerahkan lahan itu kepada masyarakat begitu saja, berdasarkan sertifikat yang dimilikinya, atas nama Ir Renawatie Setiawan di Jl Siak II Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Pekanbaru No:2138/600.14.71/XII/2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor BPN Kota Pekanbaru, Husaini SH M.KN, memilih dengan PTUN di Medan tetapi dalam keputusan PTUN pihak Ir Renawatie Setiawan dinyatakan kalah.

Ir Renawatie Setiawan melalui pengacaranya Rakyal Hasibuan SH yang sering menghalang-halangi warga yang ingin memperbaiki jalan samping Tower Telkomsel menuju jalan Siak II (Air Hitam) yang sebelumnya sudah digali untuk dibuat kolam ikan. Bahkan Ir Renawatie Setiawan memasang plang yang terbuat dari besi dan plat bertuliskan ‘DILARANG MASUK/MELEWATI DILOKASI INI TANPA IZIN PEMILIK (PASAL 551 KUHP) SHM NO.2065 AN. RENAWATIE, TANAH INI BUKAN JALAN UMUM, KUASA HUKUM. R HASIBUAN SH HP 081371969132’.

Melihat itu, masyarakat menyakini bahwa pengacara Rokyal Hasibuan SH telah melanggar kode etiknya sebagai pengacara, di mana fungsinya pengacara sebatas pembela di persidangan bagi kliennya, bukan tampil langsung sebagai koordinator pekerja penggalian kolam di Jalan Samping Tower Telkomsel menuju Jalan Siak II (Air Hitam). Maka masyarakat melaporkan Rokyal Hasibuan SH ke Badan Kehormatan PERADI Daerah Riau, yang terdapat di Kantor Law Office Riadia A Rahmad SH MH & Partners Jl Pepaya dan sudah empat kali persidangan untuk mencari kebenaran pelanggaran kode etik pengacara.

Dengan adanya pencarian kebenaran pelanggaran kode etik pengacara, dengan meminta keterangan dari kedua belah pihak. BKD PERADI mengadakan sidang yang dihadiri beberapa pakar hukum dan pengurus BKD PERADI. Ketika dikonfirmasikan kepada Sekretaris BKD Peradi Riau Riadi Rahman SH MH tentang masalah dugaan pelanggaran kode etik pengacara di ruangan kerjanya mengatakan, kalau pelanggaran kode etik belum tahu, keputusan secara bersama-sama oleh tiga orang lawyer dan dua orang profesional.

“Kalau itu perdata, ya, kita

perdata dulu, tetapi kalau itu pidana tetep kita pidananya dulu. Kita masih meminta keterangan-keterangan saksi dari kedua belah pihak, antara pelapor dan terlapor, dengan mengadakan beberapa kali pemeriksaan dan sidang yang dilakukan oleh BKD PERADI. Dia (Rokyal Hasibuan) perpatokan pada formal di sertifikat klien tidak dan di dalam sertifikat atas nama Ir Renawatie Setiawan tidak disebutkan ada jalan,” katanya.

“Maka atas itu, pengacara Ir Renawatie Setiawan bertahan dengan apa yang ada dalam sertifikat kepemilikan.

Kalau masalah penggalian tanah yang alasannya pembuatan kolam di lahan bermasalah tersebut, itu pidana dan bisa dipidanakan, kalau lah perdata ya diperdatakan,” terang Riadi.

Menurut Riadi, pengaduan kode etik ini sah-sah saja, karena kedua belah pihak pelapor dan terlapor mempunyai kepentingan masing-masing. “Untuk itu kita lagi dalam proses pembahasan dan pengkajian permasalah ini. BKD PERADI tidak ada berpihak kepada kedua belah pihak pelapor dan terlapor, kita bersifat netral dan transparan, yang benar tetap dibenarkan dan yang salah tetap salah. Itulah tugas BKD PERADI untuk memberikan keadilan, dan yang disebut etik adalah norma tingkah laku pengacara dan arogansi bisa saja sepanjang mempertahankan hak kliennya dan sebaliknya masyarakat mempertahankan haknya,” jelas Riadi.

Sekretaris BKD PERADI itu menambahkan, BKD PERADI sendiri belum bisa membuat keputusan dengan mengacu dari pengadu dan teradu. “Kita lagi membahas keterangan masing-masing. Sampai sekarang kita masih mengambil keterangan saksisaksi dari kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor.

Setetah itu BKD PERADI akan adakan Rapat Paleno Majelis Hakim. Dan kami tidak mengatakan, kalau ini tidak melanggar, kita lagi membahas dengan hakim dan kita lihat apa bisa ditampilkan bukti yang kuat,” katanya.

“Terlapor juga mempunyai hak untuk menjawabnya, yang jelas BKD PERADI tidak ada berpihak kepada siapapun dan prinsip yang salah tetap salah. BKD PERADI juga sudah pernah menyidangkan masalah kode etik, yang akhirnya izin pengacaranya kita cabut, paling ringan hukuman yang melanggar kode etik, izin pengacaranya dibekukan selama enam bulan,” tambah Dosen UIR. Rudi

Dicari Polisi yang Berani Tilang Oknum TNI Sambungan dari hal. 1 karena tiba-tiba muncul dua oknum polisi lalulintas tidak tahu datangnya dari arah mana sehingga seolah-olah para pengedara masuk ke “jebakan batman”.

Akhirnya, semua pengendara yang masuk jalur Trans Jakarta tersebut ditilang oleh kedua polisi tersebut. Sehingga membuat perjalanan penumpang Trans Jakarta terganggu karena harus menunggu lama setelah semua pengendara tersebut ditilang baru bisa jalan kembali.

Namun sangat ironis, salah seorang oknum TNI berseragam lengkap mengendarai sepeda motor bernopol B 6010 CTN yang datang dari arah belakang—jangankan ditilang, dilirik kedua polisi

tersebut saja tidak.

Ketika ditanya kenapa oknum TNI tersebut tidak ditilang, “Mereka nanti ada yang tilang dari POM,” ujar Brigadir Akbar. “Kalau mau foto, foto aja. Biar nanti orang banyak tahu,” tambahnya.

Padahal, di lembar bukti tilangan tersebut semua pengendara baik itu berprofesi PNS, swasta dan TNI wajib ditilang. Bahkan, bila perlu polisi sendiri pun ditilang jika memang melanggar hukum.

Kejar Setoran Sementara itu, salah seorang pemerhati kepolisian yang tidak mau disebut namanya kepada Melayu Pos, belum lama ini, mengatakan, polisi lalulintas yang bertugas menjaga jalur Trans Jakarta tersebut memang sengaja ber-

sembunyi dan ketika para pengendara sudah berada di tengah jalan baru lah mereka keluar.

“Kalau memang mereka (polisi-red) tidak ingin menilang sebaiknya mereka bertugas di depan portal jalur Trans Jakarta tersebut supaya para pengendara tidak masuk,” tegasnya.

Menurut sumber tersebut, penilangan kendaraan tersebut dilakukan untuk memenuhi target atasan mereka.

“Uang masuk atasan mereka sekarang kan sangat minim.

Makanya diambil dari hasil tilangan ini. Uang tilangan ini akan dibagi tiga, untuk kejaksaan, pengadilan dan kepolisian. Makanya mereka tidak mau di-86-kan,” tambahnya. Mario

lagi dia segera mengangkat pancing Bhima untuk kemudian dihempashempaskannya ke air. Melihat

ulah Wamana, Bhima hanya bisa berteriak-teriak melarang. “Hei! Hei! Jangan ganggu kailku!” 

Prasasti Munjul Sambungan dari hal. 1 membanting pancingnya dan berjalan mendekat ke arah Bhima. Lalu tanpa basa-basi

DONITA

Kuliah Gratis Tak hanya sukses di dunia hiburan, Donita juga ingin meraih sukses dalam pendidikan. Untuk itu, bintang sinetron Tendangan Si Madun tersebut mati-matian mengikuti perkuliahan meski badan capek luar biasa karena bekerja.

D

onita saat ini tengah menjalani semester IV jurusan komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya, Jakarta.

Dalam karir, selain sedang sibuk syuting stripping, dia tengah persiapan sinetron Ramadan.

Dia juga mencoba bisnis kuliner bersama teman-teman artis lainnya.

Praktis hari-harinya penuh dengan beragam kegiatan. “Walaupun sibuk, kuliah harus tetap berangkat.

Alhamdulillah sih lancar aja sejauh ini,” kata Donita ketika ditemui di Radio Dalam, Jakarta Selatan.

Menurut Donita, yang sulit justru mengatur waktu istirahat. Sebab, pulang syuting biasanya dini hari.

Pukul 07.00, dia sudah harus berangkat kuliah. Belum lagi harus menyediakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. “Dulu kalau ada waktu luang, buat istirahat.

Sekarang dipakai buat ngerjain tugas,” lanjut bintang film Pupus itu.

Rasa kantuk pun harus dilawan.

Biasanya, kalau ada kuliah pagi, Donita meminta izin kepada dosennya

Edisi: 168/Thn VII / 13 - 26 Maret 2013

untuk keluar sebentar. “Keluar ke kamar mandi buat cuci muka. Biar seger. Biar nggak ngantuk lagi. Untungnya sih, saya nggak pernah ketiduran di kelas ya kalau kuliah pagi,” sambungnya.

Donita termasuk mahasiswa berprestasi di kampusnya.

Sudah tiga semester dia tidak pernah membayar kuliah alias gratis. Sebab, dia mendapatkan beasiswa. Untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut, nilai IPK minimal 3,5. Maka, meski lelah, Donita tidak mau melewatkan kuliah begitu saja.

Soalnya, dia ingin mempertahankan beasiswa itu.

Tugas demi tugas dikerjakan. “Alhamdulillah sampai sekarang juga tugas selalu ngumpulin. Ya, beberapa kali agak telat sih pernah,” katanya.

Di antara seluruh kegiatan perkuliahan, mengerjakan tugas adalah hal yang dianggapnya sulit. 

Bebas, Cynthiara Alona Trauma Lihat Pintu Penjara

A

Feby Febiola: Habis Mandi, Baru Semprotkan

B

iasanya wewangian body mist hanya bertahan beberapa saat saja setelah disemprotkan ke tubuh. Tapi, body mist yang baru saja diluncurkan oleh Feby Febiola ini berbeda, begitu kata sang artis peran dan model.

“Wewangiannya beda, kami enggak mau sama dengan di pasaran. Kami enggak mau terlalu ringan, tapi kami mau sintetis wanginya, menyatu dengan tubuh dan tahan lama,” ujar Feby dalam jumpa pers peluncuran Febiola Secret Body Mist, di Lotus Plasa Cibubur, Jakarta Timur, Senin.

Feby merilis tiga jenis aroma wewangian body mist miliknya, yaitu Purple, Orange, dan Green, yang masing-masing diberi harga Rp 90 ribu per kemasan 100

ml. Bagi perempuan yang baru saja menggugat cerai Bruce Nicholas Delteil, suaminya, ini, body mist jualannya sepenting kebutuhan pulsa telepon genggam.

“Wanita, kebutuhan akan pulsa dan kecantikan itu sama. Lagi pula ini enggak terlalu mahal. Jadi, selain bisa beli pulsa, ini juga bisa kebeli, dan karena murah mereka bisa beli tiga. Jadi Senin beda, Selasa beda, nanti Rabu beda lagi,” ujarnya lagi.

Feby menyarankan agar produknya itu digunakan sesudah mandi sehingga hasilnya maksimal. “Yang paling penting, sehabis mandi, pori-pori itu terbuka, terus saya sarankan pakai body lotion dulu yang wanginya mirip, baru semprotkan body mist,” terangnya. Sri

rtis dan model majalah pria dewasa Cut Cynthiara Alona, 27, akhirnya bebas setelah mendekam di Lapas Wanita Tangerang selama tiga bulan akibat menggunakan kasus paspor palsu.

Alona yang mengenakan kaos putih dengan celana jeans hitam keluar dari Lapas Wanita Tangerang sekitar pukul 10.20 WIB, Minggu (10/ 3). Dia sempat menangis ketika disambut oleh keluarga dan sahabatnya.

“Memang saya sangat mudah percaya sama orang, jadi akibatnya begini. Tapi kedepannya saya harus berhati-hati lagi. Sekarang saya bahagia bisa kembali menghirup kebebasan.

Saya tidak mau lagi liat pintu (penjara) itu,” katanya.

Sebelumnya, Alona ditahan sejak 10 Desember 2012. Dia telah menjalani 2 bulan masa tahanan di Rutan Pondok Bambu dan 1 bulan setelah vonis di Lapas Wanita Tangerang. Selama di penjara, Dia mengaku banyak belajar. “Saya di Lapas Wanita melakukan aktivitas seperti biasa, nyapu dan lainnya,” tuturnya.

Lepas dari segala masalah hukum yang menjeratnya akibat paspor palsu, Alona mengaku

belum memastikan kapan dirinya akan kembali menekuni profesinya sebagai artis.

“Yang pasti saat ini saya masih trauma dengan masalah ini. Saya belum tau kapan akan kembali beraktivitas” ujarnya.

Diakui Alona, saat dirinya terjerat kasus ada beberapa job yang terbengkalai “Sampai saat ini saya belum memikirkan kapan untuk kembali ke dunia artis. Kalaupun ada jobjob yang tertunda saya sudah tidak fikirkan,” tuturnya.

Cut Cynthiara Alona, 27, divonis 3 bulan benjara dan denda Rp10 juta karena terbukti menggunakan passport palsu dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (27/2). Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang selama 4 bulan.

Dalam sidang putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim Ferdinan menyatakan bahwa Alona terbukti bersalah melanggar Pasal 126 huruf a UU RI no 6/2011 tentang imigrasi, karena telah menggunakan passport palsu untuk pergi ke Singapura pada 12 Oktober 2012.

Hal itu diketahui saat Alona pulang ke Indonesia melalui terminal 2E Bandara Soekarno Hatta, pada 17 Oktober 2012. Passport bernomor T090194 itu, didapati bermasalah karena fotonya tidak sama dengan wajah penggunanya.

Dari hasil scan pihak Imigrasi, mesin scan menunjukan lampu kuning, yang menunjukan adanya permasalahan. Sri

Bayern Sediakan Tempat untuk Rooney Arsenal dan Tottenham

RUMOR ketidakharmonisan hubungan Wayne Rooney dengan klubnya, Manchester United, terus dipanaskan lewat komentar-komentar klub peminat jasa sang penyerang.

Rumor ini mulai muncul setelah Rooney dibangkucadangkan pelatih Sir Alex

Ferguson dalam laga penting melawan Real Madrid di Liga Champions, akhir pekan lalu, meski Ferguson sendiri sudah menegaskan takkan menjual Rooney.

Seolah tak ingin rumor ini mereda, Presiden Kehormatan Bayern Munchen, Franz Beckenbauer, mengajak pe-

nyerang Timnas Inggris itu bergabung bersama Die Roten.

“Saya akan senang sekali jika Wayne Rooney ke Bayern,” ujar Beckenbauer, seperti dinukil dari The Sun. Josep Guardiola, yang akan melatih Munchen musim depan, sudah lama

Dua Kali Kalah, Inter Goyah

M

enelan dua k e k a l a h a n beruntun dalam waktu seminggu membuat Inter Milan sedang goyah. Hal itu pun diakui oleh sang kapten, Javier Zanetti.

Salah satu legenda Internazionale itu menilai jika timnya sedang melangalami kegoyahan usai dua hasil buruk yang didapatkannya dalam waktu kurang dari seminggu.

Nerrazurri dipukul Tottenham Hotspurs tiga gol tanpa balas pada leg pertama babak 16 besar European League, Jum’at (8/3) lalu. Setelah itu, mereka kembali menelan kekalahan, kali ini Blogna sukses mencuri poin dari tim Biru-Hitam tersebut.

Menurut Zanetti, rasa percaya diri para pemain Inter kini sedang runtuh setelah kalah dari Bologna di Stadion Giuseppe Meazza. Sang kapten pun sangat kecewa dengan kekalahan yang ditelan Inter di rumahnya sendiri.

mengutarakan ketertarikannya terhadap Rooney. Mantan pelatih Barca itu menilai Roo sebagai “salah satu pemain terhebat di dunia”.

Butuh banyak dana untuk memboyong mantan penyerang Everton itu. Meski MU belum berniat menjualnya, Munchen kabarnya bersedia menebus Rooney dengan 20 juta Pound atau sekitar 289 miliar Rupiah, plus seorang penyerang.

Tak hanya itu, Munchen juga menyanggupi gaji Rooney, yang saat ini mencapai 230 ribu Pound atau sekitar 3,325 miliar Rupiah per pekan.

Namun direktur Manchester United, Sir Bobby Charlton, tak melihat alasan untuk Rooney meninggalkan Old Trafford.

“Sir Alex sudah mengatakan bahwa ia tidak berniat melepas Wayne Rooney. Dia adalah pemain hebat. Untuk apa menyingkirkan Rooney?” katanya. Rio

berikan suatu hal yang lebih untuk Inter,” tambah Zanetti.

Dengan kekalahan atas Bologna, posisi Inter sekarang berada di peringkat lima klasemen Liga Utama Italia (Serie A). Sementara di European League sangatlah sulit untuk mengejar ketertinggalan 0-3 dari Spurs, meski masih digelar leg kedua. Rio

MENURUT Daily Mirror, Arsenal dan Tottenham akan berkompetisi untuk memperebutkan tanda tangan Gonzalo Higuain pada akhir musim nanti.

Minimnya kesempatan yang didapatkan Higuain dalam skuad Real Madrid jelas menjadi alasan utama bagi Arsenal dan Tottenham untuk membujuk pemain 25 tahun itu berlabuh di stadion mereka masing-masing.

Tercatat, Higuain hanya mampu tampil sebanyak 13 sebagai starter dalam 27 kali pertandingan Los Blancos di ajang La Liga.

Terhembus kabar, baik Arsene Wenger dan Andre Villas-Boas telah sama-sama siap untuk menggelontorkan dana sebesar 22 juta pounds yang memang merupakan harga yang diajukan oleh pihak Madrid.

Wenger sendiri rencana-

nya akan menggunakan Higuain bergantian dengan Olivier Giroud yang terlihat tampil kurang konsisten pada musim pertamanya di Emirates Stadium.

Sedangkan Villas-Boas tentu saja akan menggunakan servis bintang asal Argentina itu sebagai pengganti Emmanuel Adebayor yang dinilai kurang memuaskan selama satu musim ini. Rio

5 Pemain Chelsea yang Terancam Dijual

C

“Kami sedang mengalami masa sulit. Kami sedang mengalami kehilangan rasa kepercayaan diri ketika perjalanan Inter selalu menuai hasil negative,” kata pesepakbola berusia 39 tahun tersebut, dikutip dari laman resmi klub.

“Secepat mungkin kami harus mengakhiri keterpurukan ini. Kami harus terus berupaya dan semakan mem-

Berebut Tanda Tangan Higuain

helsea dikabarkan akan melakukan cuci gudang di akhir musim nanti. Lantas, siapa saja pemain The Blues yang terancam untuk dijual?

Salah satu posisi yang hampir dipastikan akan mengalami perubahan adalah pelatih. Rafael Benitez diprediksi takkan diangkat menjadi pelatih tetap. Beberapa nama seperti Manuel Pellegrini, Jurgen Klopp hingga Jose Mourinho masuk sebagai kandidat.

Pemilik Chelsea, Roman Abramovich, siap menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan beberapa pemain kelas dunia ke Stamford Bridge. Namun, ia ingin beberapa pemain dijual terlebih dahulu.

Berikut adalah 5 pemain Chelsea yang terancam dijual di akhir musim nanti: 1. Frank Lampard Nama Lampard memang menjadi kandidat kuat yang akan hengkang akhir musim nanti. Hingga saat ini, ia belum juga ditawari perpanjangan kontrak. Meski tampil bagus dalam

beberapa pekan terakhir, The Blues enggan memperpanjang kontraknya.

Klub Amerika Serikat disebut berminat kepadanya. Peluang Lampard untuk hengkang adalah 9/ 10.

2. Fernando Torres Sejak kedatangannya dari Liverpool tahun 2011 lalu, Torres tak kunjung menunjukkan penampilan seperti saat masih berseragam The Reds. Peluang Torres untuk dijual cukup besar karena ia tidak disukai oleh sebagain fans Chelsea. Mereka menilai Chelsea telah membuang banyak uang untuk mendatangkan Torres sebesar 50 juta Poundsterling (721 miliar Rupiah) tapi kontribusinya tidak sebanding.

Peluang Torres untuk dijual adalah 8/ 10.

3. Florent Malouda Malouda pernah menjadi sosok penting di skuad Chelsea. Kini namanya tak lagi menjadi pilihan utama. Bahkan, ia pernah diasingkan ke tim Chelsea U-21. Seharunya Malouda sudah tak lagi di Chelsea musim ini karena mendapat banyak

tawaran di awal musim. Namun, ia meminta gaji tinggi kepada klub yang berminat kepadanya dan salah satunya adalah Lyon. Peluang Malouda untuk dijual adalah 10/10.

4. Paulo Ferreira Paulo Ferreira adalah satu dari sedikit pemain yang masih bertahan di era Jose Mourinho. Namun, namanya tak lagi menjadi pilihan utama Chelsea. Selain sudah berusia 34 tahun, The Blues sudah memiliki banyak pemain di posisi bek kanan.

Kontraknya akan habis di akhir musim nanti. Peluang Ferreira untuk hengkang adalah 10/10.

5. Marko Marin Pemain asal Jerman ini baru bergabung di musim ini. Namun, ia sangat jarang mendapat kesempatan untuk bermain. Ia kalah bersaing dengan Eden Hazard, Juan Mata, hingga Victor Moses. Terlalu dini menilai Marin akan dijual, tapi kemungkinan besar ia akan dipinjamkan ke klub lain untuk mendapat jam terbang lebih banyak.

Peluang Marin untuk pindah ke adalah 6/10. Rio