TERBIT 12 HALAMAN
Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013
Gubernur DKI Jakarta Perlu Evaluasi Kinerja DPPB SERUMPUN | HALAMAN 3
Harga Eceran : Rp. 3.500,- (Jabodetabek)
Warga Dumai Timur Tolak Pembangunan Drainase SELAYANG PANDANG | HALAMAN 6
Langgar UU Lingkungan Hidup, 4 Perusahaan Diproses Hukum DAERAH | HALAMAN 10
Mantan Bupati Belitung Barat Izinkan Kapal Hisap Rusak Ekosistem Laut
WINDA VISKA
Rahasiakan Hari Pernikahan
>>Baca di Halaman 11
TITIAN MUHIBAH
Qaulan Layyinan dan Komunikasi Efektif
Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta
T
opik ini berjudul Qaulan Layyinan dan Komunikasi Efektif. Pada mulanya terinspirasi oleh peringatan seorang ilmuwan Barat bernama Walsh. Ucapannya amatlah tepat. Dia mengatakan bahwa ironi terbesar umat manusia pada abad ini alalah karena lebih percaya kepada kata kata ketimbang perasaan, pengalaman dan hati nurani (Dialog Dengan Tuhan 1999). Tidak syak lagi kata dari Walsh tersebut menyentakkan kita. Oleh karena semakin terasa kebenarannya. Bukankah kata terucap manis dan janji-janji seperti apa dikatakan diucapkan lebih banyak ucapan kosong. Awal dan Akhir Ambilah misal pada penggunaan kata qaulan qadim, kata sebelum terjadi dan qaulan jadid kata sesudah terjadi. Ketidak kosistenan terjadi dengan alasan lazim, kata bisa khilaf, titian biasa lapuk, janji biasa mungkir. Makna yang berbeda ketika awal dan ketika akhir. Selain itu ada kata qaulan layyinan kata lembut dari hati ke hati. Ia berbentuk ungkapan qaulan layyinan, kata yang assosiatif lembut, kongkrit. Pilihan kata qulan layyinan punya padanan kata qaulan makrufaa. Kata yang baik, berguna bermanfaat. Dalam hubungan ini, kata hati, perasaan dan pengalaman merupakan fungsi qaulan layyinan (kata kata lunak) dan qaulan makrufaa (kata yang baik, berguna). Ringkasnya adalah ukuran untuk sebuah makna. Hal itu mengingat dalam kenyataan, kata kata tidak selalu mewakili kebenaran, sebab karena ucapan lansung palsu. Bahasa perasaan dan hati nurani itu jauh Bersambung ke hal. 11
Pantun Melayu
Jakarta (MP) - Dari hasil investigasi yang cukup memakan waktu, akhirnya ditemukan salah satu Keputusan Bupati Belitung Barat H Darmansyah Husein, yang mana keputusan Bupati tersebut dengan Nomor : 004/IUP.E/ DPE/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bumi Hero Perkasa. Dari data yang ada, sudah sebanyak enam perizinan yang telah dikeluarkan oleh Bupati H Darmansyah Husein pada saat menjabat Bupati.
Apeng Kebal Hukum
Hutan Mangrove di Batam Dibabat Habis Dijadikan Arang Batam (MP) - Apeng pengusaha kayu arang di Kota Batam kebal hukum karena diduga kinerja Dinas KP2K Kota Batam dengan Polda Kepri sampai berita ini diturunkan belum ada tindakan untuk menghentikan atau menangkap mafia pengusaha arang yang diduga ilegal beraktifitas dengan bebas di berbagai sudut Kota Batam, terutama di daerah Barelang dan pulaupulau sekitarnya yang dengan bebasnya menggunduli hutan yang diperuntukkan pemerintah sebagai hutan mangrove. Mafia-mafia ini memanfaatkan masyarakat setempat dalam merambah lahan yang
Bersambung ke hal. 11
Pentas tari bedak tiruan Ngarang fiksi latih di hutan Pantas negeri tidak karuan Orang korupsi seperti setan
tigasi ke daerah Air Langka Kelurahan Galang BaruBarelang, masyarakat di sana mengatakan bahwa mereka
Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti Menghina Tunjangan Transportasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebingtinggi Cuma Rp 50.000/Bulan
Meranti (MP) - Abu Hasan Sahari SPd MM, Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluh sewaktu ditemui Melayu Pos di ruangannya. Abu panggilan sehari-hari itu sangat merasa terhina oleh Pemda Kabupten Kepulauan Meranti serta Dewan Perwakilan Rakyat Kepulauan Meranti yang telah memberlakukan Perda dengan memberlakukan tunjangan transportasi kepada Kepala UPTD Pendidikan dan Kebu-
Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Irwan Nasir MSi dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Hafizoh SAg.
dayaan Hanya Sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah Per Bulannya, namun Abu Hasan tidak tahu Perda Nomor berapa dan tahun berapa yang memuatkan tetang Tunjangan Kepala UPTD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan itu sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah. “Mereka tidak pernah berpikir bagaimana susahnya bawahan mereka bekerja, mereka Bersambung ke hal. 11
Oknum Penghulu Pangkaitan Tipu Warganya Bagan Batu (MP) - Sangat disayangkan bila seorang instansi pemerintah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperdayai warganya untuk memperkaya diri sendiri. Penghulu sebagai perpanjangan tangan instansi pemerintah untuk membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, memelihara kerukunan warga, dan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang didasarkan atas kegotong-royongan dan kekeluargaan, namun perla-
kuan Penghulu Pakaitan ini malah menipu dan menindas warganya bukan mengayomi, malah menggarongi masyarakatnya, apakah SDM-nya rendah, mungkin karena asal muasal duduk jadi PJS Penghulunya adalah titipan, bukan atas dasar dipilih oleh masyarakatnya sendiri sehingga tega berbuat sesuka kewarganya sendiri. Menurut keterangan dari keluarga T Sitompul mengatakan bahwa keluarga mereka telah ditipu oleh oknum kepala Bersambung ke hal. 11
HISTLEGEND
MUNJUL
Prasasti Munjul
A
Ist
mpun, Sang Prabu. Maafkan sikap hamba dan kawan hamba ini bila telah berbuat lancang di hadapan Sang Prabu!” Sang Purnawarman mengang-
guk. “Aku tak mengerti. Apa yang terjadi dengan Wamana, Bhima. Dia seperti kehilangan kendali.” “Ampun, Sang Prabu. Hamba pun tidak tahu. Tapi izinkamah hamba mengurusnya.” Sang Purnawarman mengangkat tangan mempersilahkan. Bhima kemudian menghampiri Wamana. Tapi baru beberapa langkah, Wamana berseru kepada Bhima.
sehari-hari mengambil kayu bakau dari hutan Barelang untuk dijadikan arang bakau. Bersambung ke hal. 11
Rumah Layak Huni Seperti Kandang Kerbau Jaksa Penyidik Jalan di Tempat
Bangka Selatan (MP) - “Melihat dari jauh saja sudah tidak tertarik apa lagi untuk menenpatinya,” kata ibu Sumirah salah satu warga yang menempati rumah seperti kandang kerbau. Rumah dengan ukuran 6x6 M2 tersebut tidak memiliki kamar mandi, toilet, jendela serta pintu. Semua orang yang melihat terkaget-keget bahkan tim investigasi MP terhenyak melihat kenyataan yang sebenarnya. Bahkan kwalitas bahan yang sangat rendah sekali, baik bahan batako lobang maupun kayu yang terpasang. “Seperti inilah, kami warga yang tak memiliki apa-apa ini. Tak mengerti mau seperti apa atau bagaimana yang sebenarnya,” rintihan Sumirah sambil bersimpuh di lantai rumahnya yang mulai berlobang. Sepertinya lokasi RT 13 dan 14 dusun 4 desa Serdang Kecamatan Air Gegas Toboali Bangka Selatan ini salah satu Bersambung ke hal. 11
DPP SBSI 1992 :
MK Hapuskan Jangka Waktu Menuntut Upah Hak atas Upah tak Dapat Dirampas Sewenang-wenang oleh Siapapun Jakarta (MP) - Kamis, 19 September 2013 kabar baik bagi para buruh. MK akhirnya membatalkan ketentuan kadaluwarsa dua tahun atas pembayaran upah seperti diatur Pasal 96 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan Martin Boiliu Dkk. Ini artinya
Bagian: Keduapuluh dua
PRASASTI
Buat pejabat yang ngembat uang rakyat Sebelum terlambat segeralah bertobat Punya iman dan pendirian yang hebat Biar bahagia nanti di dunia akhirat Berburu ke padang datar Dapat rusa belang di kaki Koruptor sakit diijinkan pesiar Uang rakyat dibawa lari
diperuntukkan pemerintah sebagai hutan mangrove. Ketika koran ini melakukan penelusuran dan inves-
“Diam di tempatmu, Bhima!” Langkah Bhima seketika terhenti. “Tapi kau telah lancang di hadapan sang Prabu, Wamana. Ayolah, mari kita keluar saja dan lepaskan gadis yang tidak bersalah itu!” “Bhima, kau ingat kejadian di kapal tadi malam saat kau menyelami laut untuk mencari seorang prajurit yang tenggelam?” Bhima mengangguk. “Kau masih ingat tadi pagi dan barusan saat kukatakan kalau aku mencium bau amis?” Bhima mengangguk lagi. “Bagus,” kata Wamana. “Sekarang, mendekatlah kemari!” Bersambung ke hal. 11
buruh bisa kapanpun mengajukan tuntutan pembayaran upah dan hak lainnya yang timbul dari hubungan kerja. “Mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tutur Ketua Majelis MK, M Akil Mochtar saat membacakan putusannya di Gedung MK, Kamis (19/9). Mahkamah beralasan hak Bersambung ke hal. 11
TKW Asal Indramayu 11 Tahun Tidak Tahu Nasibnya? Indramayu (MP) – Kepergian Epi Sapitri bin Mukidin warga Desa Singa Jaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ke luar negeri sebagai Mukidin dan Dariah orang tua Bersambung ke hal. 11 kandung Epi Sapitri.