TERBIT 12 HALAMAN
Edisi: 183/Thn VII / 9 - 22 Oktober 2013
BPK DKI Cium Dugaan Korupsi di PD Dharma Jaya SERUMPUN | HALAMAN 4
Harga Eceran : Rp. 3.500,- (Jabodetabek)
Adik Oknum Bupati Meranti Ditangkap Polisi Tersangkut Kasus Narkoba SELAYANG PANDANG | HALAMAN 6
Proyek Jalan dan Jembatan Baru Selesai Sudah Rusak Kembali DAERAH | HALAMAN 10
Carut Marut Hukum, SBY Dinilai Sibuk Ngurusi APEC Jakarta (MP) - Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) memprotes dikabulkannya peninjauan kembali (PK) terpidana Pollycarpus oleh Mahkamah Agung (MA). Komite ini menilai hukum di Indonesi saat ini sudah terlalu jauh dari harapan.
SITI BADRIAH
Belum Pikirkan Jodoh >>Baca di Halaman 11
TITIAN MUHIBAH
The Era of Angry Man
Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta
Al khataa ii’ fii ihthaa I’ma laa baghii wa manaauu ma yabghii (kata ahli hikmat)
K
esalahan adalah melakukan sesuatu yang tidak semestinya, dan meninggalkan sesuatu yang mestinya dilakukan. Kemarahan yang tidak pada tempatnya adalah kesalahan. Hal ini sulit untuk dibantah bahwa banyak orang telah melakukan kemarahan yang tidak tepat. Marah bahkan melampaui batas. Yang demikian banyak terjadi kini. Masa kini sebagai The era of angry man. Dalam hal menahan marah, Ali bin Abi Thalib Ra merupakan tokoh teladan. Ia telah menghiasi sejarah Islam dengan kisah bijak, teladan yang penting. Sebagai Khalifah ke IV ia dikenal sebagai ilmuwan. Ia mendapat gelar Babul Ilm (gerbang ilmu) dari Nabi Muhammad Saw. Tidak hanya ilmuwan, tapi juga figur punya kesabaran yang tinggi. Pada satu waktu ia memerlukan seseorang untuk sebuah urusan. Lalu Ali memanggil seorang budak bernama Ghulam. Budak itu tidak merespon panggilan Khalifah. Malahan ia duduk saja dengan tenang seolah olah tidak mendenganrnya. Khalifah menghampiri budak tersebut. Kata Khalifah Ali, “Mengapa kau tidak menjawab panggilan ku hai Ghulam? Apa kau tidak dengar?” Ghulam menjawab dengan tenang. “Aku mendengar panggilan itu. Tapi aku seolah olah tidak mendengar.” “Aku yakin engkau tidak akan memarahi ku,” ujar budak tersebut. Bersambung ke hal. 11
Pantun Melayu
Laporan Penyerobotan HTR dan Pembakaran Hutan Tidak Ditanggapi Kampar (MP) – Masyarakat dan ninik mamak serta anak kemenakan Desa Buluh Cina yang bergabung dalam wadah KUD Sepakat Jaya untuk pembangunan HTR di Desa Buluh Cina sangat optimis agar bisa memajukan perekonomian kampung mereka, karena masih sangat minim ekonomi dan SDM di Desa Buluh Cina, untuk itu mereka menuruti arahan dan aturan serta anjuran untuk poin poin hasil ke-sepakatan rapat tanggal 20/02-13 di kantor BP2HP wilayah III Pekanbaru, agar proses mendapat ijin HTR bisa
“Ada lima pilihan dalam kasus ini, pertama kesalahan hakim, kedangkala putusan hakim, putusan yang konyol, norak abis, sinting keadilan di Indonesia itu,” tegas Koordinator Kontras Usman Hamid, di Jakarta. Dia menyesalkan disaat penegakan hukum sedang tercederai pasca kasus dugaan suap mantan Ketua MK Akil
Pentas tari bedak tiruan Ngarang fiksi latih di hutan Pantas negeri tidak karuan Orang korupsi seperti setan
keluar lebih cepat. Maka mereka mengadakan rapat 06-0313 di balai sanggar seni Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, namun niat baik mereka selama
ini terhalang dan seakan dihalang halangi oleh oknum oknum tertentu. HTR adalah sebuah program dari pemerintah melalui departemen kehutanan sebagai upaya
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Pembangunan program HTR ini akses terhadap sumber daya Bersambung ke hal. 11
Bersambung ke hal. 11
Galian C Liar Marak Sengketa Tanah Instansi Terkait Tutup Mata Ulah Pemerintah
Mafia Tanah Bekerjasama dengan Pejabat Berwenang
Indramayu (MP) - Maraknya Galian C liar di Kabupaten Indramayu sejak beberapa bulan yang lalu di tahun 2013 ini, seperti bantaran di sepanjang kali Cimanuk Terusan yang berlokasi di Desa Sindang Kecamatan Sindang, dan lagi bantaran wilayah Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang, dan masih banyak belum disebutkan satu per satu yang selalu dijadikan obyek oleh kalangan oknum yang tidak bertanggungjawab, namun ironis adanya galian C liar seperti penjualan bantaran tanggul kali Cimanuk itu para instansi terkait tutup mata, ada apa sesungguhnya? Hal tersebut tanpa memikirkan dampak lingkungan, dikhawatirkan Bersambung ke hal. 11
Eksavator saat mengeruk tanah bantaran untuk mengisi mobil untuk dijual kepada membutuhkan.
Pembentukan Perppu Makin Delegitimasi MK Jakarta (MP) - Rencana pembentukan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin mendelegitimasi eksistensi Mahkamah Konstitusi. Rencana itu adalah tindakan terburu-buru dan cenderung tendensius. Jika soal utamanya adalah masalah rekruitmen. “Maka hanya perlu masingmasing tiga lembaga negara (presiden, DPR dan MA) membuat aturan internal pola rekruitmen calon hakim MK agar
terbuka, akuntabel dan patisipatif,” ujar pengamat hukum Syamsuddin Radjab. Pengangkatan Patralis Akbar sebagi hakim MK melalui Keppres No 87/P Tahun 2013 pada 22 juli 2013 salah satu yang dianggap sangat tertutup. Dia tiba-tiba diangkat tanpa mekanisme rekruitmen yang terbuka oleh presiden. Patrialis merupakan aktivis parpol dan dicopot dari jabatan menkumham. Seolah-olah presiden sedang mencarikan pekerjaan.
MUNJUL
N
Ist
ah, bau apa yang barusan kau cium?”
Bhima mengerutkan kening. “Amis!”
Ketua DPC SBSI 1992 : Waspadai Janji-janji Kecap Manis Palalwan (MP) - Terman Waruwu Ketua DPC SBSI 1992 Pelalawan memperingatkan pekerja/buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Pelalawan agar jangan tergiur dari Janji-janji manis para caleg, yang mengaku-ngaku bisa memberikan kesejahteraan kepada buruh setelah dia terpilih. Biasanya kalau seseorang
Bagian: Keduapuluh tiga
PRASASTI
Prasasti Munjul
Pekanbaru (MP) - Permasalahan sengketa tanah di berbagai daerah tidak pernah habis, karena aktifitas mafia tanah yang selalu mencari lahan kosong ditinggal pemiliknya menjadi incaran, dengan gaya preman menggarap lahan tersebut menggunakan alat berat supaya pemilik lupa letak lokasi sebenarnya. Hal ini semua ulah pemerintah yang telah bekerjasama dengan mafia tanah maka lahan masyarakat menjadi sengketa, seperti di Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Kulim yang baru baru ini terjadi penjarahan lahan oleh pemerintah bekerjasama dengan mafia tanah, menggarap lahan kavlingan untuk dibangun sekolah menengah di Jalan Seroja dengan menggunakan surat dasar yang tidak jelas keberadaannya, lahan tersebut Bersambung ke hal. 11
MENJELANG TAHUN POLITIK
Menurut mantan ketua umum PBHI itu, presiden harus buat peraturan pemerintah tentang aturan teknis pengangkatan hakim MK , begitu juga MK dan DPR, seuai dengan amanat pasal 15,19 dan pasal 20 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.”Proses rekruitmen hakim MK harus ditata ulang agar lebih terbuka. Mereka pun harus terbuka agar masyarakat bisa mengawasi kinerja mereka,” tandas dosen IAIN Alauddin ini. Wakil Ketua Mahkamah Bersambung ke hal. 11
HISTLEGEND
Sekiranya masih bisa pakai pedati Muatannya harus tetap bisa dikira Semestinya koruptor dihukum mati Agar calon koruptor takut dan jera Berburu ke padang datar Dapat rusa belang di kaki Koruptor sakit diijinkan pesiar Uang rakyat dibawa lari
Masyarakat Buluh Cina berharap agar para penyerobot dan perambah hutan ditindak tegas dan ijin RKU PHHK-HTR dan RKTU PHHK-HTR ditandatangani oleh Kadis Kehutanan dan Bupati Kampar.
“Tepat!” kata Wamana. Lalu katanya lagi kepada Sang Prabu. “Hamba dan Bhima memang tidak hadir saat Sang Prabu menanyai salah seorang bajak laut tadi malam. Tapi dari cerita yang hamba dengar dari salah seorang prajurit yang hadir pada saat itu, bukankah si bajak laut mengatakan ciri-ciri dari pemimpin mereka “Ciri-ciri yang benar-benar tepat, walaupun tidak dipercayai dan
dianggap mengada-ada!” Saat itu, Sang Purnawarman serta para Panglima tersentak. Mereka semua memandang pada gadis yang ada di bawah tubuh Wamana. “Aku ingat itu. Tapi apakah mungkin gadis seperti dia dapat memimpin gerombolan perampok yang kejam itu?” Wamana menggeleng cepat. “Ciri-ciri itu juga dikatakan oleh bajak laut itu. Bukankah katanya pemimpinnya itu pun seringkali berganti-ganti rupa?” Sang Prabu mengangguk-angguk mengerti. “Kalau begitu, mari kita hukum Bersambung ke hal. 11
menjanjikan akan memperjuangkan nasib buruh setelah terpilih jadi DPR/DPRD sama artinya bohong, kalau seseorang duduk di legislatif pekerjaanya bukan mengurus buruh lagi, dia adalah mengabdi pada Negara dan sibuk pada urusan pribadinya. Kita buktikan saja selama ini, di Pelalawan siapa saja anggota DPRD yang peduli setiap Bersambung ke hal. 11
Puan Berharap Tak Ada Lagi Drama Politik Ruhut Jakarta (MP) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) konsisten terhadap konsensus yang sudah dibangun sejak awal masa periode DPR 2009-2014. “Sikap yang ditunjukkan Fraksi PDIP sebagai bentuk satunya kata dan perbuatan. Kami tidak sedang memperlihatkan sebuah keberpihakan di dalam “drama politik Ruhut” itu,” ucap Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, Bersambung ke hal. 11