Edisi: 187/Thn VII / 4 - 17 Desember 2013
TERBIT 12 HALAMAN
Harga Eceran : Rp. 3.500,- (Jabodetabek)
Lurah dan Camat Harus Kriminalisasi Terhadap Proaktif Atas Tindakan Wartawan Terjadi di Sampit RW 07 Kulim SERUMPUN | HALAMAN 5 SELAYANG PANDANG | HALAMAN 7
Dengan Hasil Musyawarah Pungli Bebas Terlaksana DAERAH | HALAMAN 9
Menaikkan BBM Bukan Solusi Menolong Rupiah Jakarta (MP) Belakangan ini mulai muncul wacana agar pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Cara ini dianggap paling cepat untuk mengangkat kembali pamor rupiah, yang sekarang ini sudah tersungkur mendekati Rp 12.000 per dolar AS.
PEVITA PEARCE
Sarankan Penderita Penderita Sarankan AIDS Berani Berani Bersuara Bersuara AIDS
Camat Budi Dianggap Gagal Membina Wilayah Kecamatan Sliyeg
Adalah Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengusulkan jalan cepat dan pintas ini. Kepada salah satu situs nasional dia beranggapan, kalau harga BBM naik lagi, masyarakat akan berhemat, konsumsi BBM akan turun, dan ujungnya impor BBM akan menurun. Kalau konsumsi BBM turun, Bersambung ke hal. 11
Masyarakat Desa Gadingan berunjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Indramayu.
Indramayu (MP) – Perasaan kecewa masyarakat Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg
kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gadingan lantaran aspirasinya mengu-
>>Baca di Halaman 11
TITIAN MUHIBAH
Mungkinkah Kekuasaan Tidak (Lagi) Memihak Koruptor?
Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta
A
pakah pelaku korupsi termasuk pengkhianatan sempurna? Jawabnya ya! Itu terjadi ketika kekuasaan berpihak kepada koruptor. Hal ini sudah menjadi terang benderang. Mana ada koruptor tanpa kekuasaan (power)? Mungkinkah kekuasaan tidak (lagi) mendukung korupsi? Kita kita tetap berdoa semoga kekuasaan tidak lagi mendukung orang korupsi (koruptor). Dengan rasa hati yang pilu, apa mau dikata. Memang kenyataan menunjukkan demikian. Orang kaya dengan berbuat korupsi pasti orang kuat. Sejalan dengan ungkapan Power tend to corrupt. Orang punya powerlah yang (cenderung) korupsi. Lha, jika demikian bagaimana relasi kekuasaan dengan korupsi? Apa yang harus dilakukan? Sekarang mari kita awali dengan asal kata korupt berarti immoral atau ketidak jujuran lantaran mengambil sesuatu seperti uang yang bukan haknya, (Oxpord Learned Pocket Dictionary) Sementara, kata power berarti kemampuan seseorang mengontrol orang atau sesuatu dengan pikirannya atau fisiknya. Dengan demikian kata korupsi dengan kata power ini jelas bisa berkorelasi. Ibarat pisau dan gagangnya. Kata korupsi (ammoral) memerlukan power (kemampuan). Atau bisa kita teruskan logika berpikirnya yaitu korupsi adalah ide, sedangkan power adalah intrumen. Agaknya bisa ditambahkan jika ide saja belum berarti apa apa. Begitu pula, jika istrumen saja belum berarti juga, barulah berarti jika ide dan instrument pelaksana ide itu bergabung, Bersambung ke hal. 11
Pantun Melayu
PALSUKAN DOKUMEN NEGARA
Aparat Penegak Hukum Diminta Periksa Pihak Terkait Bengkalis (MP) - Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) beserta Pokja 6 Bengkalis kembali diragukan. Pasalnya, telah diketemukan dokumen palsu salah satu perusahaan rekanan kontraktor. Berdasarkan surat penetapan pemenang penyedia jasa kontruksi nomor : 94/Pen/Konst/Pj.VI/ T.V/2013 tanggal 04 Juli 2013 Pekerjaan PSD Kawasan Pemukiman Perkotaan Selatbaru Kecamatan Bantan (Paket 94),HPS/OE Rp. 994.318.000 yang dimenangkan CV PUTRA BANTAN PERKASA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 795.423.500 serta diikuti pemenang cadangan I KOPERASI MULIA PRATAMA nilai penawaran terkoreksi Rp.
795.462.600 dan Pemenang Cadangan II CV SRI BEGAWAN nilai penawaran terkoreksi Rp. 795.488.000, yang diketuai pokja VI M FIRDAUS SE MSi. Hasil yang ditetapkan selaku pemenang oleh pokja VI nomor : 94/Pen/Konst/Pj.VI/T.V/2013 tanggal 04 Juli 2013 mendapatkan sangahan dari salah satu rekanan kontraktor yang mengikuti paket yang sama. Pasalnya diketahui dokumen perusahan CV PUTRA BANTAN PERKASA ada yang dipalsukan. Dokumen yang dipalsukan adalah Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis. IUJK salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk mengikuti
Kalau bulan rindukan mentari Tentu malam akan rindu siang Kalau hati cinta Ilahi Tentu dirinya akan merasa tenang
Bantuan Dari Provinsi Jawa Barat Diduga Diselewengkan Indramayu (MP) - Pemerintah sangat serius untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kemajuan daerahnya yang dipimpin, hal ini terkait masalah dana bantuan dari Provinsi Jawa Barat untuk desa-desa yang mendapat bantuannya terutama di Kabupaten Indramayu yang mendapatkan bantuan perdesa sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta ribu rupiah) tahun anggaran 2013 yang salah satu desanya yakni Desa Drunten Kulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang sampai saat dana bantuan tersebut guna diperuntukan perbaikan infrastruktur ataupun lainnya
yang kaitannya dengan pembangunan desa tapi sangat disayangkan dana bantuan tersebut tidak jelas untuk apa dan kemana dananya dan siapa sebenarnya yang menyelewengkan. Kuwu/Kepala Desa Drunten Kulon H Komarudin saat dimintai keterangannya mengatakan dana bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2013 yang sebesar Rp 100.000.000 yang diperuntukan kepentingan desa baik untuk infrastruktur atau non infrastruktur pada waktu itu yang menerima dana bantuan langsung Kuwu yang lama setelah menerima Bersambung ke hal. 11
KASUS CENTURY Penanganan Kasus Pencabulan Oleh Hanura: KPK Harus Unit RPK/ PPA Polres Indramayu Lamban Panggil Presiden SBY Komnas Perlindungan
Anak Doharapkan Turun Tangan
Indramayu (MP) - Dalam proses penangganan pelecehan seksual dan pencabulan yang dilakukan oleh JI apa yang telah diberitakan media Melayu Pos pada edisi 185 sampai saat ini walaupun orang tua korban sudah melaporkan kejadian itu sesuai dengan laporan polisi No.Pol: LP/711/B/ X/2013/JABAR/RES IMY sejak tanggal 31 Oktober 2013 belum ada kejelasan yang pasti sampai sekarang bahkan merasa sedikit
kecewa atas penanganannya yang dilakukan oleh Kanit PPA Polres Indramayu, Jawa Barat. Orang tua korban/pelapor berinsial RI saat dikonfirmasi di kediamannya mengatakan pihaknya merasa sangat kecewa atas penanggan oleh Kanit PPA Polres Indramayu karena sampai saat ini mulai dari laporan 31 Oktober 2013 belum ada keterangan dan jawaban yang pasti. “Karena kalau kami sering menanyakan kapan proses dilanjutkan dan kenapa belum juga para saksi dimintai keterangannya apalagi untuk menangkap pelaku kurang respon ditanggapi
bahkan ada bahasa yang kurang mengenakan, semestinya pelaku itu harus ditangkap karena cukup bukti dan banyaknya saksi tapi kenyataannya belum ada surat panggilan para saksi, apalagi surat penangkapan pelaku yang ada hanya perintah suruh menghadap para saksi ke Polres hanya secara lisan maka kami mempertanyakan jadi apa saja yang sudah dilakukan oleh Unit PPA itu seolah-olah ada pembiaran dalam penanganan kasus karena terkesan setengah hati dalam prosesnya. Tetap akan kami ajukan perkara ini sampai meneBersambung ke hal. 11
HISTLEGEND
PRASASTI
Sungguh indah pintu dipahat Burung puyuh di atas dahan Kalau hidup hendak selamat Taat selalu perintah Tuhan Buat apa berbaju batik Kalau tidak pake selendang Buat apa berwajah cantik Kalau tidak mau sembahyang
proses pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jika syarat tersebut (IUJK-red) tidak ada maka Panitia Lelang tidak bisa memenangkannya. Namun fakta yang terjadi berbeda. Panitia lelang memenangkan perusahaan yang diketahui belakangan IUJK tersebut diduga palsu. Lantas kemudian panitia pokja VI memutuskan memenangkan Cadangan I KOPERASI MULIA PRATAMA. Sayangnya setelah ada sangahan baru hal tersebut diketahui. Yang menjadi pertanyaan bagaimana mekanisme evaluasi serta bagaimana sistem pembuktian prakualifikasi yang dilakukan oleh panitia lelang khususnya Pokja VI? Bersambung ke hal. 11
sulkan Taniri selaku Ketua PKK sebagai Pejabat Sementara (PJS) menggantikan
Kuwu Koedi yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2014, tidak didengar dalam rapat Ketua BPD beserta anggotanya beberapa waktu lalu. Masyarakat Desa Gadingan terdiri dari Ketua MUI, Ketua LPM, Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat diwakili Su’eb Toyib selaku koordinator masyarakat desa itu melakukan aksi damai dengan berunjuk rasa ke kabupaten untuk menemui Bupati serta Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bersambung ke hal. 11
MUNJUL
Prasasti Munjul
B
Ist
hima tak menjawab ejekan si perompak. Dia terus saja melangkah menghampiri si perompak yang menjadi heran karena sikap Bhima itu. Tepat pada
saat Bhima tinggal beberapa depa lagi darinya, si perompak dengan kesal menyerang Bhima. Pukulan si perompak tepat menghantam dada Bhima. Bhima tak bergeming lalu dengan secepat kilat Bhima mengulurkan tangan ke arah si perompak. Tahu-tahu, leher si perompak telah dicekik oleh tangan Bhima yang kokoh. Si perompak meronta-ronta sambil memukul dan menendangi
Jakarta (MP) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus bailout Bank Century. Sebab, Presiden SBY dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Sarifudin Sudding, dalam rapat dengar pendapat (RDP), di Gedung DPR, Jakarta. Sudding mengatakan, semesBagian: Keduapuluh tujuh tinya institusi tindak kejahatan korupsi itu tidak hatubuh Bhima, Bhima malah me- nya melakukan pengangkat tangannya ke atas sehingga meriksaan terhatubuh si perompak ikut terangkat dap Wakil Presipula ke atas. Si perompak mulai den (Wapres) Boetercekik pernapasannya, matanya diono, melainkan melotot sementara tangan dan juga Presiden SBY. kakinya terus saja memukuli dan “Tidak sebatas Boemenendangi Bhima. Dari mulutnya diono, tatapi juga dia mengeluarkan suara serak tak Presiden SBY,” jelas apa yang dikatakannya. Wajah tegas Sudding yang si perompak kian memerah. Per- sekaligus anggota lahan-lahan gerakannya yang me- Timwas Century ronta-ronta mulai mengendur. Saat itu. itu Bhima menurunkan tubuh si peSebab, lanjut rompak dan melepaskan cekikannya. Sudding, Presiden Tubuh si perompak meluruk ke lantai SBY sebagai kepala Bersambung ke hal. 11 negara dianggap
mengetahui aliran dana bailout Century senilai Rp6,7 triliun itu. “KPK harus panggil presiden (SBY). Sudah jelas ada dalam UU LPS, dimana orang yang bertanggungjawab itu presiden,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap menjadi preseden buruk bagi penegakab hukum di Indonesia. Sebab, komisi itu dinilai tebang pilih dalam memeriksa saksi kasus korupsi. Hal itu menanggapi pemeriksaan Tim Penyidik KPK terhadap Wakil Presiden (Wapres) Boediono di Istana Wapres terkait kasus bailout Bank Century. Menurut anggota Komisi III DPR (membidangi hukum) Ahmad Yani, pemeriksaan Boediono sebagai tebang pilih dalam penegakan hukum yang dilakukan KPK.”Mohon ini dibuat kesamaan hukum. Ini bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum kita,” tandas Yani dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK, di Gedung DPR, Jakarta. Semestinya, kata Yani, pemeriksaan Boediono dapat Bersambung ke hal. 11