Melayu Pos 194

TERBIT 12 HALAMAN

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

Harga Eceran : Rp. 3.500,- (Jabodetabek)

Polres Ambil Alih Kasus BSPS dan Rutilahu Dari Kejari Indramayu Indramayu (MP) – Pemeriksaan kasus dana Bantuan Setimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) APBN TA 2012 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 6 juta/unit dan TA 2013 bagi MBR sebesar Rp 7,5 juta/unit direalisasikan secara bersama pada tahun 2013 pada 30 desa dalam 10 kecamatan se-Wi-

layah Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bantuan Provinsi Jabar sebanyak 700 Rutilahu pada 35 desa tersebar di Kabupaten Indramayu dengan besar bantuan sebesar Rp 10 juta/Rutilahu, namun dalam pelaksanaannya terindikasi rawan penyimpangan dan diterima pihak MBR tidak sesuai nominal bantuan yang telah di-

tentukan Kemenpera maupun Banprov, disinyalir dijadikan obyek para oknum Kuwu bekerjasama dengan pemilik toko material serta oknum Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) teknis yang akhirnya setelah terungkap, persoalan tersebut dilakukan penyelidikan (lidik) pihak Kejaksaan Negeri Indramayu (Kejari) telah mengundang sejumlah saksi para MBR bahkan

ratusan untuk dimintai keterangan, namun dalam perjalananya mandeg di tengah jalan lantaran dipicu diambil alih pihak Kepolisian Resort (Polres) Indramayu untuk mengambil alih penyelidikan dan penyidikan BSPS dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini diungkapkan H Khaerudin Humas Kejari di ruang

kerjanya, pekan lalu.

H Khaerudin mengatakan, pihaknya merasa kecewa karena penyelidikan itu tengah berjalan bahkan telah pencarian data ke seluruh desa penerima BSPS maupun Rutilahu yang tersebar di Kabupaten Indramayu. Pihak Pidsus telah mengundang sejumlah saksi baik penerima BSPS atau Rutilahu itu kandas Bersambung ke hal. 11

GAYUS LUMBUUN:

Pemerintah-DPR Harus Cepat Merespon Putusan MK

Jakarta (MP) - Pemerintah dan DPR harus segera mengambil sikap dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan yang mengabulkan gugatan Antasari Azhar, memungkinkan berbagai pihak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) berulang-ulang.

TERRY PUTRI

Merasa Lebih Bebas Sendiri

>>Baca di Halaman 11

TITIAN MUHIBAH

Power Kelembutan

Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta

P

ower sebagai kekuatan identik dengan kekerasan dan kasar. Tetapi adakah power identik kelembutan? Mungkin ini sesuatu yang menarik untuk dikaji yakni power dengan politik kelembutan itu.

Mari kita tinjau fakta sejarah partai politik ketika suskses John Naro membajak hasil keputusan Mukatamar Partai Muslimn Indonesia di Malang tahun 1970. Ketika itu yang terpilih Mohammad Roem sebagai ketua umum dan Djarnawi Hadikusma sebagai Sekjen. Hasil muktamar digagalkan. Pasalnya, lantaran pemerintah masa itu tidak berkenan dengan munculnya orang dari partai Masyumi. Itulah John Naro sebagai pembajaknya.

Beberapa tahun kemudian, kalau tak salah ingat hari itu tanggal 12 Mei 1977, saya ketemu pak Roem di rumahnya. Kemaren siang saya menemui pak Natsir di rumah beliau juga. Ada tugas mendesak dari Majalah Kiblat. Yaitu tentang suasana jelang pemilihan umum beritanya segera akan naik cetak.

Dari pak Natsir saya sudah berhasil mendapatkan pernyataan. Yaitu tentang penjelasan mengenai Partai P3 John Naro yang mengatakan bahwa P3 adalah pewaris partai Masyumi. Hal itu perlu klarifikasi.

Mohamamd Natsir menyatakan tidak ada hak waris pada P3. Masyumi sudah mebubarkan diri. Namun warga Negara diminta untuk memberikan hak pilihnya.

Bagaimana pak Roem? Beliau tidak mau berkomentar tentang partai P3 pimpinan John Naro. Sejak Mukatmar Parmusi di Malang tahun 1971 dengan hasil gagal menjadikan pak Roem ketua umum partai Parmusi pak Roem Bersambung ke hal. 11

Pantun Melayu

Hakim Agung Gayus Lumbuun meminta pemerintah dan DPR, segera merespon dan mengisi kekosongan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap norma pasal 268 ayat 3 tentang PK ini.

Pasalnya, banyak pihak yang menganggap putusan MK ini membuat ketidak pastian hukum.

mengatasi PK agar tidak dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang sengaja menunda hukuman, maka MA bisa mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (Perma).

“Berdasarkan kewenangannya (MA) untuk mengatur hal-hal yang diperlukan (sebagai kekosongan Bersambung ke hal. 11

KERJA KONTRAK Perumus KUHAP Disinyalir Pungutan Laksana Berkepentingan Lemahkan KPK Swalayan Gaya Pemdes

Jakarta (MP) - Peneliti senior Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, menduga perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpotensi mempunyai kepentingan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, beberapa dari perumus itu merupakan kuasa hukum koruptor.

“Beberapa tim penyusun itu punya potensi konflik kepentingan dalam proses pembahasan karena mereka berhadapan dengan KPK,” kata Emerson. Dia mengatakan para kuasa hukum koruptor itu tak pernah menang melawan KPK sebab terbukti tidak ada vonis bebas. Dia mengatakan bukan tak mungkin para koruptor ikut menunggangi perumusan ini.

Bersambung ke hal. 11

Desa Sumbermulya Indramayu (MP) - Rupanya sistem kerja kontrak dan pemaksaan kehendak dalam kerja masih ada saja. Selain itu juga perampasan hak semestinya diberikan secara bijaksana antara pimipinan dengan bawahannya tidak hanya kinerja saja juga setiap masalah kaitannya tentang keuangan dan keperluan dengan masyarakat rupanya Kuwu/Kepala Desa sudah sangat lihai dengan diterapkannya atau sudah dibandrol bagaikan di swalayan/supermarket, belum lagi banyaknya tuntutan dari masyarakat terkait perbuatan oknum Kuwu yang berujung ada tuntutan supaya kepemimpinannya turun dari jababatannya. Hal tersebut

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Lakukan Pungli Kepsek Tawar Berita MP

Pekanbaru (MP) - Dalam rangka persiapan Ujian Nasional (UN) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Edaran untuk semua sekolah. Namun kepala sekolah bersama wali kelas melaksanakan trobosan untuk siswa yang akan mengikuti ujian nasional dengan menetapkan biaya persiswa, dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Edaran tersebut memerintahkan secara tidak langsung kepada kepala sekolah dan di semua sekolah baik swasta dan negeri

yang ada di Kota Pekanbaru melakukan pungli, maka Kepsek menawar berita Melayu Pos karena tidak terima masalah ini diberitakan.

Hampir semua sekolah baik tingkat sekolah dasar (SDN), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK) mengikuti kegiatan trobosan berdasarkan rapat wali murid dengan ketua komite yang harus dipatuhi oleh wali murid supaya nilai anak didik bagus semuanya.

Sesuai hasil investigasi tim Melayu Pos di beberapa sekolah di Kota Pekanbaru, banyak para

HISTLEGEND

Pilih wanita yang baik hati Tapi jangan jinak-jinak merpati Jika Pemilu sebentar lagi Pilih pemimpin yang baik hati Burung Kasuari burung Sulawesi Ulat sutra di atas pohon mangga Pejabat tinggi asik korupsi Rakyat jelata hidup sengsara Ikah hiu buah kecapi Pergi ke pantai melihat-lihat Ketika Pemilu menebar janji Janji tak terbukti dosa didapat

Karena PK dapat dilakukan berkalikali. “Kekuatiran berlebihan tersebut seperti nantinya bisa digunakan oleh terpidana kasus narkotika dan yang lainya harus segera disikapi oleh DPR dan Pemerintah,” kata Gayus di Jakarta.

Bekas anggota DPR itu menambahkan, jika diperlukan, untuk

siswa kecewa karena guru yang menerima biaya trobosan tersebut tidak memberikan tambahan kegiatan. “Kami mengikuti pelajaran tambahan setelah selesai jam pelajaran, namun guru hanya memberikan soal jawaban untuk diisi. Sedangkan guru itu keluar dan tak masuk lagi sampai habis jam trobosan setiap pertemuan,” kata Tedi.

Tedi menambahkan, biaya untuk trobosan bervariasi tergantung pada sekolah masing masing, ditambah dengan membeli buku latihan untuk kegiatan trobosan.

Bersambung ke hal. 11 Bagian: Keenam

Si Pahit Lidah

M

Batu Macan adalah salah satu yang dipercaya oleh penduduk sekitar bahwa Si Pahit Lidah mengubah seekor macan dan seorang ibu dan anaknya menjadi batu.

ereka ingin menyaksikan langsung ke bukit Pesagi, tetapi jalur yang dilewati seperti halnya orang lainnya yang lewat di depan Pagar Bumi. Begitu disapa dan Bersambung ke hal. 11

yang terjadi di Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Kabuapaten Indramayu, Jawa Barat.

Kurangnya kepercayaan atas kepemimpinannya maka masyarakat yang mewakili dari masing-masing Blok/Dusun melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Kecamatan Haurgeulis dan memaparkan beberapa permasalahan yang telah terjadi dan telah ternodai atas kepercayaan masyarakat ke Pemdes.

Hasil penjelasan dari perwakilan masyarakat Tamin yang tertuang dalam penjelasan fakta dan tuntutannya, “Bahwa Pemdes Desa Sumbermulya semakin jauh dari Bersambung ke hal. 11

Oknum P3N Ngaku Wartawan Indramayu (MP) – Dalam setiap perkawinan pasti tidak lepas dari yang namanya masalah, karena setiap masalah dalam perkawinan merupakan hal yang biasa, tetapi percekcokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi, secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang bahkan tidak kemungkinan akan terjadi perceraian. Seperti yang terjadi pada warga Desa Jati Sawit Kecamatan Jatibarang Berinisial Mak (41) belum lama ini,

rumah tangganya yang dibina sejak tahun 1995 dengan warga Desa Bojong Slawi Kecamatan Lobener berinisial Mas (37), meskipun sudah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi rumah tangga mereka yang sudah terjalin begitu lama, akhirnya kandas di tengah jalan sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi akhirnya pada tanggal 13 Januari 2014 pasangan suami-istri tersebut berujung di Pengadilan Bersambung ke hal. 11

Mantan UPTD Work Shop PSDA Tamben Ditengarai Gelapkan Dana Pemeliharaan Alat Berat Indrmayu (MP) - Mantan Kepala UPTD Whok Shop berinisial HS pada Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu Jawa Barat yang kini menjabat UPTD Cipta Karya Kecamatan Kandanghaur ditengarai menggelapkan dana pemeliharaan alat berat (Eksavator) dan lainnya sebesar Rp 915 juta

dari APBD TA 2013, namun dana pemiliharaan itu tidak dialokasikan. Sementara pemeliharaan alat berat tersebut dari hasil sewa dan kini telah diketahui oleh pihak Kejaksaan Negeri, kendatipun belum dilakukan pemanggilan resmi namun pihaknya tengah membidik mantan UPTD itu untuk diproses lebih Bersambung ke hal. 11

Opini

2

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

SOROT Pencarian Keadilan tak bisa Dibatasi Tempat dan Waktu

M

ahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materi yang diajukan Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahkamah memutuskan, Pasal 268 Ayat 3 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Konstitusi, Undang-undang Dasar 1945.

Inti putusan, Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam KUHAP sebagai hak terpidana, tak bisa dibatasi hanya sekali. Prinsipnya, pencarian keadilan adalah proses yang tak bisa dibatasi tempat dan waktu. Keadilan sejati adalah tujuan dari proses peradilan.

Dasar pemikiran putusan di atas bisa dimengerti. Begitu halnya dengan alasan Antasari, yang sebelumnya menghadapi “jalan buntu” untuk menemukan keadilan.

Baginya, penolakan pengajuan PK pada 13 Februari 2012 oleh Mahkamah Agung jelas lebih dari sekadar mengecilkan hati.

Apalagi, Majelis tetap memvonis Antasari 18 tahun penjara. Ia tetap diyakini terlibat pembunuhan Direktur PT Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain. Meski sebaliknya, tentu Antasari dengan bukti pihaknya, membantah putusan dan dalilnya.

Terpidana-terpidana lain, yang merasa mentok menemukan keadilan di pengadilan sebagai The Last Corner Stone, bisa menemukan jalan baru. Adagium terkenal dari Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, fiat justitia ruat caelum yang berarti “keadilan hendaknya ditegakkan, walaupun langit akan runtuh” pun terwujud.

Namun, di sisi lain ini menimbulkan implikasi serius.

Prinsip proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tentu tak lagi relevan. Pengajuan PK beberapa kali menimbulkan kendala penerapan ketiga di atas. Ini menjadi paradoks bagi niatan Mahkamah Agung (MA) untuk mengurangi beban kerja, tumpukan kasus dari kasasi yang ada.

Meski kini Hakim Agung dirasa sudah memadai, ribuan kasus masih menumpuk di pucuk tertinggi lembaga peradilan itu. Kampanye untuk membatasi kasus-kasus yang bisa dikasasi, oleh lembaga peradilan dan mereka yang menginginkan optimalnya kerja MA, terkesan ternafikan dengan putusan itu.

Pada saat sama, anggaran belanja negara di lembaga peradilan tentunya akan terpengaruh. Anggaran MA, jika terjadi tumpukan perkara PK, akan bertambah.

Rentetan terasa pada Sistem Peradilan Pidana. Jumlah terpidana yang kini menjadi keluhan lembaga pemasyarakatan, akan tetap ada. Pengaju PK, meski jelas disebut KUHAP tak menghalangi eksekusi, tentunya berbeda pada mereka tervonis mati. Aparat pasti tak berani mengeksekusi jika mereka mengajukan PK, entah untuk beberapa kali.

Bagi penegak hukum, putusan MK juga bisa jadi terobosan. Jaksa, yang sebenarnya sesuai KUHAP tak bisa melakukan PK, beberapa kali sudah melakukannya dengan dasar argumen “demi keadilan umum”. Untuk melawan pembobol uang negara, tentu publik mendukung upaya PK, pun beberapa kali jika diajukan.

Bagi pengaju PK memang bukanlah hal mudah untuk melakukannya. Ada sejumlah syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi. Utamanya adalah Novum atau bukti baru.

Lainnya adalah biaya. 

Pembina: Mas’ud HMN, KRT. Heru Ansori, SH.MM Penasehat: Edigia, Gusti Bellaprisia, E. PGLK. Andanu, Jurik, Ucok Purba Penasehat Hukum: Junaedi Tarigan, SH, MH, Rida Ista Sitepu, SH Pemimpin Umum/Pemred/Penanggung Jawab: Raden Barus Wakil Pimpinan Redaksi: Martinus Siki Pemimpin Perusahaan: Sinton Sitepu Wakil Pemimpin Perusahaan: Fritz Bobby Barus, SE Sekretaris Perusahaan: Sakilah Manager Produksi: Arlianson Sphr Manager Iklan: Sudianto Bastian Manager Pemasaran: Robby MP Simatupang Disain Grafis: EdWin’d Litbang: Rahmat Sinulingga Dewan Redaksi: Raden Barus, Cristian Samuel HS, Sinton Sitepu Staf Redaksi: Aceng Eris, Sip, Asep Soepandi, Bisner PS, Hotman S, Wasnadi S, Anwar Kirap, Dani Hamdani, Agustina Hendra, Bona S, Priatna, Mareden Manulang, Jonny Simanjuntak, Irmadi, Julisman, Yunus, Asrin Daulai, Mamat Sutardi, Kressa Maulana, Sopian Mustafa, Dani Hendi B, Tamidi Nurajaya, Tarman Waruwu, Bahagia Purba, Liston Gurning, Darman, Sudarno, Albert H, Rihcad S, Afrizal, Terkelin SM, Adi Wira S Meliala, Sutan Lumumba, Kayat Sudrajat, Eko Priyanto, Robinson Manulang, Joni Sapari, Didin, Farmi Alfikris, Sardi, Rahmat, Andi Putra, Rasyun, Tombang Tambunan, Firnando, Samsin, Adi Surya Wijaya, M Suran, Muhammad Hasan, Dedi Kurniawan, Robet Sulun, Hery Hartono, Hasan Sobri, Syahsinan Aryanto, S Priyadi, Eri Waruwu, Rizki Putra Utama, SH, Umar T, Eppendi, Jamjami Sp, Alo Bango, Rusmantio, Martin Zai, Martinus Siki, Sartiman, Rahman Liandi SE, Joni Julianto, Aperius Laila, Ebenezer, P Roni NB, Abdul Rachman, Dedi Suryadi, Jatiman Sitanggang, Ropinus Bangun, Tengku Syuib, Fanti Zega, Hermanto K Nihin, Muhlis, Fahri, Sudirman, Hermansyah ZN, Zainal, Asep AS, Tanwir Abdul Rahman, Zainal Efendi, Andi Usman, Suriyana, Aceng F, Ahmad Rudini, M Arsad Kaban, Berlin Lase, Hodly Simanungkalit, Darmawan Hayat SS, Sukuan Jaya, Andi M Nur, Fabianus Bubun, N Suryana, Zalmansyah, Dayat Rusmana, Doman Hutasoit, Wahyu Setiawan, Karmila, Wawan Rismawan, Solihin, Heldi Yosrizal, Rudi Hermansyah, Darmanto Tambunan, Dewi Puspa Sari, Muhammad Efendi, Tomi, David Saragih, Edy Suryadi BK, Wan Syafruddin, Bahrum Munte, Hidayah S, Abdul Gafur, Dadang, Nurdin Ginting, Parulan M, Romario Barus, Budi Mudiowanto, Hartono, Sudarno MS, Edie, Ujang, Sutan MB Simatupang, Zainal Arifin, Lasiman, Endang Suhardi, Abdul Rahman, Sarifudin, Budi Purwanto, Sanusi, Tatang S, Cecep Supriatin, Tanwir, Timbul MH, Damri Situmorang, Andi Putra S, Tengku Syuib, M Kasim, Esron Sembiring, Heri Purnomo, D Harsono, Agung Prastiyohadi, Sarjo Pranoto, Ikrom, Achmads Lingga, Rudi Antonia, Zulkiflie M Noer, Suroto Adilasmono, Simson Sirait, Benhard M Sihombing, Parlin Pakpahan SE, Diansyah, Agus Rusmana, Kalaus, Hasan Basri, Karma Abadi Ginting, Ucok K Ginting, Januari Barutu, R Haryanto, Agus Munthe, Sabar Manik, CM Roberto, Ade Sufista, Andre Sigit, Dede Iskandar, Tanwir, Rudianto Sinaga, Sabar Bangun, Muhammad Iriansyah, Sukarna, Hasanudin, Martin B.

TARIF IKLAN : Iklan Baris Rp. 5.000,-/baris (minimal 3 baris, maks. 10 baris) 1 hal. Rp. 15.000.000 (FC); Rp. 10.000.000,- (BW); 1/2 hal. Rp. 7.500.000,(FC); 5.000.000,- (BW); 1/4 hal. Rp. 3.750.000,- (FC); Rp. 2.500.000,- (BW); 1/8 hal. Rp. 1.875.000,- (FC); Rp. 1.250.000,- (BW); 1/16 hal. Rp. 937.500,(FC); Rp. 625.000,- (BW); 1/32 hal. Rp. 468.750,- (FC); Rp. 312.500,- (BW) D ITERBITKAN OLEH : CV. GUNUNG BARUS ALAMAT REDAKSI / T ATA USAHA / IKLAN: Gd. Dewan Pers Lt. III Jl. Kebon Sirih No. 32 - 34 Jakarta 10110 Telp.: (021) 98333068; 34830839 Fax : (021) 34830839 Email: melayu_post@yahoo.co.id Isi diluar tanggung jawab percetakan NPWP: 02.554.039.4-025.000 Rekening : Bank BRI Cabang/Unit Senen No. Acc : 3247-01-004181-53-4 Bank BCA KCP Atrium Senen No. Acc : 6850183994 Atas Nama : Raden Barus Redaksi menerima naskah/artikel. Naskah/Artikel yang masuk menjadi milik Redaksi.

Semua Wartawan SKU Melayu Pos terdaftar dalam boks redaksi dan dibekali kartu tanda pengenal.

Pekanbaru Kota Indah dan Permai Pekanbaru kota indah dan permai. Di sanalah aku dibesarkan. Inilah ungkapan yang diplesetkan dari lagunya Lilis Suryani (alm) dengan judul Gang Kelinci Jakarta kota kelahirannya.

Lagu itu top 25 tahun lalu. Kenangan campur baur penulis, menyertai kesan singkat terhadap Pekanbaru dengan perkembangannya dalam kunjungan singkat bersama diplomat Malaysia 7-9 Februari lalu.

Desember lalu AmiYa! Kalaulah Oleh Mas’ud HMN nuddin menanyatidak ada perkemkan kepada saya. bangan, mana mungkin kota yang terletak di bumi Saya mebenarkannya.

“Kota Pekanbaru kini sudah sangat Lancang Kuning ini seperti ini. Dua puluh tahun lalu kota Kecik sepi, tak berubah dari duapuluh tahun ada hiruk pikuk. Mobil ada satu satu. sebelumnya,” kata saya.

“Saya pikir kota Medan sebagai Yang ada hanya sepeda dan pejalan kaki. Gedung dua tingkat di pasar kota besar yang kuat dan besar secara pusat. Ada gedung empat tingkat yaitu ukuran ekonomi,” sela Aminuddin.

Penulis mencoba menjelaskan Kanwil Bank Indonesia di Jalan Ahmad Yani. Itu saja. Simpulannya pada Aminuddin diplomat senior dari Pekanbaru yang dulu itu, lancar, Malaysia ini bahwa semula Pekanbaru tenang ,dan nyaman, kini jauh terkenal karena tambang minyak berbeda. Pertanyaannya mengapa Rumbai saja. Besaraan ekonomi Riau begitu cepat perubahan terjadi. sekarang ini berasal dari minyak bumi Apakah warga Kota Pekanbaru akan dan ditambah hasil kelapa sawit.

‘O, begitu. Saya paham,” ujarnya. menerima kenyataan, tiada Pak Amindin menambahkan: kenyamanan, tiada ketenangan?

Tidak bisa dibantah, memang “Pekanbaru macet sama dengan Pekanbaru semakin ramai dan macet. Jakarta, ya?”

Penulis mengiyakan dan menamYa, ini karena kota yang diidentikkan dibelah sungai Siak itu banyak uang bahkan dengan penjelasan bahwa yang beredar di sini. “Jumlah uang macet akibat perkembangan yang tertinggi beredar di Sumatera,” kata berantai.

Sesungguhnya, kemacetan meruGhafar Usman anggota DPD Riau mengutip kata dari Kepala Kanwil pakan soal yang terkait dengan meningkatnya ekonomi penduduk yang Bank Indonesia Pekanbaru.

Nampaknya ucapan Kanwil Bank memungkinkan mereka membeli Indonesia tersebut menarik. Faktanya, mobil untuk alat sarana transportasi Aminuddih Yahya Penasehat pada mereka. Ini dibanding dengan masa Kedutaan Besar Malaysia Jakarta ingin 20 tahun sebelumnya, ekonomi penmengecek fakta tersebut. Dalam duduk masih rendah, sehingga jarang kunjungannya ke Pekanbaru 7-8 yang mampu membeli kendaraan

mobil. Kalaupun ada masih amat terbatas jumlahnya.

Dengan demikian tidak salah kalau disimpulkan kesemrautan, kemacetan dan hiruk pikuk kota karena faktor berikut: Pertama jumlah penduduk. Kita tidak tahu berapa jumlah sejatinya penduduk Pekanbarau. Tapi seorang teman menyampaikan informasi penduduk Kota Pekanbaru lebih satu juta jiwa. Kota ini sudah dikategorikan kota besar.

Kedua jumlah kendaraan yang semakin meningkat. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Akibat faktor tersebut di atas membawa pengaruh pada perkembangan kota. Berawal dari suasana kota yang nyaman, tenang berubah menjadi sibuk hiruk pikuk tidak nyaman.

Ya mungkin benar yang dikatakan Khalidi, dalam bukunya Destination Despruption. Bahwa perkembangan itu ditumpangi oleh ketidak nyamanan, karena ada changes dari continuity. Ada perubahan dari keberlangsungan. Karena banyak uang orang tak nyaman.  Penulis adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta.

Politik Pragmatis dan Teladan Nabi

K

onon, semua warga negara di negara ini adalah manusia yang ber-Tuhan dan beragama. Konon lagi, kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masingmasing dilindungi oleh Undangundang. Meski begitu, bukan menjadi alasan adanya undang-undang untuk tidak melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing.

Keberadaan undang-undang adalah untuk memberikan kebebasan masyarakat untuk melaksanakan perintah agama, bukannya melindungi masyarakat untuk tidak melaksanakan perintah agama. Agaknya, hal inilah yang telah merasuk ke dalam jiwa setiap elite politik di negara ini.

Alih-alih menyejahterakan rakyat melalu implementasi kebijakankebijakan yang pro rakyat, elite politik malah berlomba-lomba menguras harta kekayaan negara demi kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompoknya saja.

Perilaku-perilaku elite politik yang demikian, agaknya jauh dari pandangan orang yang beragama.

Orang beragama memiliki Tuhan sebagai acuan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan. Tuhan mewujudkan simbol-simbol perintah dan larangan dalam beragama melalu berbagai macam cara, yakni melalui firman-firman yang dibukukan dalam kitab suci, melalui nabi dan rosul sebagai pemberi teladan, serta melalui berbagai hal yang tak logis (keajaiban) yang ada di sekitar kita. Maraknya berbagai kasus korupsi di negara ini, secara tersirat jelas menunjukkan bahwa elite politik kita tak memiliki nalar politik yang berketuhanan. Pikiran meraka telah dipenuhi dengan harta dan kekuasaan semata. Mereka agaknya lupa bahwasanya harta dan

kekuasaan itu tidak dibawa mati.

menunjukkan kinerja yang baik.

Pada 2010 misalnya, dari 64 RUU program legislasi nasional (prolegnas), DPR hanya mampu mengesahkan 8 undang-undang saja.

Pada 2011 hingga 2013, kinerja elite politik kita di DPR juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari fungsinya sebagai pembentuk undang-undang. Pada 2011, dari target 94 RUU yang mampu diselesaikan hanya 18 UU. Kemudian pada 2012, dari target yang dicanangkan sebanyak 64 RUU, namun hanya 10 UU yang tuntas diselesaikan. Terakhir, pada tahun 2013 lalu, dari 75 RUU hanya 10 UU yang dapat dituntaskan. Artinya, kinerja DPR sebagai pembentuk undang-undang jauh dari apa yang diharapkan oleh publik. Tak lebih dari 10 persen undang-undang yang mampu diseleaikan oleh DPR dari target yang dibuat setiap tahunnya.

Oleh Dian Ardiyanti

B a n c a k a n Anggaran Mencuatnya berbagai kasus korupsi di Tanah Air, merupakan wujud nyata dari elite politik yang tidak berketuhanan. Agama hanya dijadikan penghias dan pelengkap keterangan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, karena hal itu memang sebuah keharusan. Anggaran yang seyogianya dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, malah dijadikan bancakan untuk kepentingan masing-masing elite politik yang berkuasa. Tengok saja bagaimana mantan bendahara umum partai Demokrat, M Nazaruddin menjadikan anggaran Wisma Atlet sebagai bancakan. Selain itu, masih banyak elite politik lain yang menjadikan anggaran negara sebagai bancakan pribadi, sebut saja korupsi Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, dan yang paling hangat kasus korupsi Anas Urbaningrum.

Perilaku mengkorupsi uang negara jelas bukan merupakan perilaku orang yang taat kepada Tuhan. Rakyat semakin hari dihadapkan pada kenyataan yang sulit, yakni bagaimana memilih calon pemimpin masa depan yang benar-benar taat pada politik yang berketuhanan?

Di saat public distrust semakin menguat seperti saat ini, hendaknya elite politik sadar diri dan berkaca pada perbuatan-perbuatan masa lalu.

Bancakan anggaran, korupsi, maupun mengumbar janji-janji politik yang tidak bisa dipenuhi hendaknya tidak dilakukan sama sekali. Kinerja juga harus ditingkatkan, berbanding lurus dengan anggaran yang dikeluarkan.

Faktanya, elite politik kita yang ada di DPR sana nyatanya tidak mampu

Meneladani Nabi Politik dari zaman ke zaman selalu ada dan tak pernah lekang dimakan waktu. Hanya saja, politik saat ini telah melenceng jauh dari politik yang dicontohkan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Nabi Muhammad menegaskan bahwa sebagai pemimpin harus bisa mencintai rakyatnya seperti mencintai dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan sabda beliau yang artinya, “tak disebut beriman di antara kalian sehingga mencintai saudaranya (rakyatnya) sebagaimana mencintai diri sendiri. Nabi Muhammad SAW tak hanya memberikan contoh sebatas ucapan semata, melainkan melalui perilakuperilaku yang secara nyata menunjukkan kecintaan nabi pada

rakyatnya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi elite politik saat ini untuk meniru ikhtiar dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia. Nabi selalu mengingatkan kepada umatnya untuk selalu ikhtiar dan benar-benar bekerja keras, tidak hanya sekedar mengumbar janji politik saja.

Nabi Muhammad SAW pernah memberikan peringatan kepada umatnya, bahwa suatu hari nanti akan datang masa dimana umat Islam tak lagi menjadikannya sebagai teladan. Syariat dan ajaran Nabi tak lagi diikuti, malah ditinggalkan jauhjauh dan saat itulah sebuah negara akan mendekati sebuah kehancuran.

Saat ini, kita tentu harus mulai khawatir bila hal tersebut sudah terjadi. Pasalnya, elite politik secara nyata sudah tidak peduli lagi pada kepentingan rakyat. Buruknya kinerja elite politik di DPR dan pemerintahan, secara tersirat telah menjawab ketidakpedulian mereka pada rakyat. Berbagai macam permasalahan dasar yang dihadapi rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan sampai kini pun belum mampu dituntaskan. Oleh karena itu, seyogianya elite politik bisa meneladani sikap dan cara-cara Nabi Muhammad dalam berpolitik.

Menjadikan politik sebagai jalan menuju kekuasaan adalah sah-sah saja, akan tetapi nalar politik tetaplah harus berketuhanan. Sehingga, amanat rakyat yang dititipkan pada elite politik dapat dikembalikan melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Waallahu’alam bi ashshowwab!

Penulis adalah mahasiswi S1 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Serumpun

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

Sekdis DPPKD Akui Keberadaan di Hiburan Malam Serang (MP) - Tertangkapnya Ketua, DPPKD Provinsi Banten di salah satu hiburan malam Jambi, dibenarkan Sekretaris DPPKD. Ia mengakui keberadaannya bersama dua Wanita Honorer berada di tempat hiburan malam Kota Jambi, pada hari Kamis 27 Februari 2014 lalu, Kamis (5/3/2014).

“Jadi benar saya bersama, Dita dan Linda, kedua orang tersebut adalah staf honorer DPPKD,” terang Sekretaris DPPKD Banten, Toton Surya Winata membenarkan.

Tertangkapnya Ketua DPPKD Banten, yang sekaligus Ketua PWNU Banten, hingga kini belum ada tindakan tegas oleh pemerintah Banten. Badan pemerintah yang memiliki wewenang dalam memberikan sangsi, seakan akan tidak mengetahui, tak hanya BKD, yang seakan akan enggan memberikan komentar.

Sekertaris Daerah Banten, juga seakan tak mau tau, dengan tertangkapnya Kepala Dinas DPPKD, tak ada tindakan tegas yang dilakukan.

Sekertaris Daerah Provinsi Banten Muhadi, menyayangkan kelakuan Kadis DPPKD bukan hanya sebagai Kepala dinas, namun sebagai tokoh agama di Banten.

“Beliau juga orang yang dijadikan panutan masyarakat Banten, dalam hal keagamaan, sangat tidak pas kalau malam Jumat di tempat seperti itu,” tutur Muhadi.

“Tapi kalau mengacu pada Peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tidak ketemu, pelanggaran yang di lakukan ZM, baru tegoran secara lisan yang diberikan ke yang bersangkutan,” tegasnya. Dvd

Puluhan Lubang Hiasi Jalan Pondok IndahPermata Hijau Jakarta (MP) - Para pengendara kendaraan bermotor yang melintasi jalan Pondok Indah hingga Permata Hijau, Jakarta Selatan harus lebih berhati-hati. Banyak lubang menganga menghiasi jalan di dua kawasan tersebut.

Parahnya lagi saat musim penghujan, lubang menganga ini tidak kelihatan jelas karena teredam air. Bila mata tidak awas dan tidak hati-hati, bisa-bisa pengendara terjerembab atau jatuh karena lubang.

Seperti yang terpantau di daerah Permata Hijau. Seorang pengemudi motor mengalami kecelakaan ringan gara-gara lubang dekat ITC Permata Hijau. Untung saja, kendaraan tidak banyak melintas karena posisi lampu merah.

“Untung saja tidak parah, pengemudinya juga selamat dan hanya luka ringan di dengkulnya,” kata Oki, salah salah pengendara yang menolong korban, Senin (10/3).

Korban hanya duduk sebentar dan menunjukkan lubang di mana dia jatuh. Memang lubangnya cukup dalam sehingga sangat membahayakan para pengendara sepeda motor.

“Pemerintah harus segera menutup jalan lubang ini sebelum ada korban jiwa,” celetuk warga yang sempat melihat insiden kecil tersebut. Jp/Red

Razia Parkir Liar di Jl Otista Ricuh

Jokowi Ancam Polisikan Penempel Stiker Ilegal Jakarta (MP) - Banyaknya stiker illegal yang memenuhi hampir semua fasilitas publik di Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) geram. Bagaimana tidak, bermacam-macam stiker mulai dari jasa pemasangan antena hingga sedot wc itu telah merusak keindahan kota.

Jokowi pun memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegur perusahaan yang memasang

stiker-stiker tersebut. Apabila masih membandel, dia meminta pada Satpol PP untuk melaporkan mereka ke pihak berwajib.

“Coba itu Satpol PP, ditelpon saja perusahaan yang menempel stiker-stiker itu.

Kan jelas ada nomor teleponnya. Datangi saja kantornya. Kalau masih mengulangi tempel-tempel sembarangan, polisikan!” ujar Jokowi saat memberikan pengarahan pada jajaran Satuan Kerja dan Perangkat

Daerah (SKPD) di Balai Kota, Senin (10/3).

Menurut Jokowi, banyaknya stiker-stiker yang ditempel di ruang publik membuktikan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi tidak tegas dalam menindak pihak yang telah melanggar aturan.

Karenanya, perusahaan pemilik stiker pun tidak merasa bersalah ketika menempel iklan mereka di tempat yang tidak seharusnya.

Oleh sebab itu, ucap Jokowi, mulai sekarang Pemprov

harus tegas. “Kita ini sering diremehkan karena kita tidak tegas,” ucap dia.

Gubernur yang dilantik pada 15 Oktober 2012 lalu ini juga meminta kepada jajarannya untuk membersihkan spanduk dan coret-coretan yang tersebar di segala penjuru kota. Sebab, jika hal itu dibiarkan, kata dia, maka Jakarta ini akan terlihat seperti kota yang tidak terurus.

Padahal, anggaran pemeliharan fasilitas publik ada di setiap dinas. Jokowi

juga mengaku malu apabila menerima tamu asing yang melihat kesemrawutan Ibu Kota. Sebab, kata dia, di luar negeri setiap hari selalu ada petugas yang membersihkan stiker maupun coretancoretan.

“Kita juga harusnya seperti itu. Wong anggarannya ada.

Muncul coretan, hapus. Muncul lagi, hapus lagi. Tinggal kuat-kuatan saja. Masa anggaran DKI kalah sama anak kecil yang suka coratcoret,” ujarnya. Rol/Red

Polda Metro Jaya Lemah Lawan Geng Motor Jakarta (MP) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai Polda Metro Jaya memang sangat lemah dalam mengawasi dan menindak aksi-aksi geng motor di Jakarta.

Menurut Neta, hal itu dimulai dari dibiarkannya aksi geng motor di wilayah hukum Polda Metro Jaya beberapa waktu belakangan, termasuk yang teranyar Minggu (9/3) di Penjernihan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Aksi pembiaran yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya ini otomatis membuat kelompok-kelompok geng motor di Jakarta menjadi besar kepala. Mereka merasa tidak tersentuh hukum dan mereka merasa polisi takut dengan “kekuatan” mereka,” kata Neta S Pane, Senin (10/3).

Akibatnya, aksi geng motor dan balapan liar tumbuh dan berkembang bagai jamur di musim hujan di Jakarta.

Dari pendataan IPW setidaknya ada 75 titik lokasi geng motor dan balapan liar di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang setiap Jumat

malam, Sabtu malam dan Minggu malam melakukan aktivitasnya tanpa takut dengan polisi.

“Jadi tak heran, jika minggu kemarin rombongan geng motor menghancurkan kendaraan Helwin ZA di Bendungan Hilir. Apa yang dilakukan geng motor tersebut tentu sangat meresahkan warga ibukota,” ungkap Neta.

Untuk itu Kapolda Metro Jaya yang baru harus mencermati fenomena geng motor ini. Kapolda yang baru harus menjadikannya sebagai prioritas kerja pertamanya di ibukota.

“Perang terhadap geng motor harus segera dikumandangkan Kapolda baru. Tanpa sikap tegas Kapolda Metro, aksi-aksi geng motor akan terus menerus menjadikan masyarakat sebagai bulanbulanan dan polisi akan terus

menerus dipecundangi,” bebernya.

IPW berharap, begitu Kapolda baru bertugas, ia harus segera memburu anggota geng motor yang menghancurkan mobil Helwin dan menahannya untuk kemudian bisa diproses di pengadilan.

“Sikap tegas harus dilakukan Kapolda agar ada efek jera bagi anggota geng motor,” ungkapnya.

Selain itu, Neta melanjutkan, 75 titik lokasi geng motor dan arena balapan liar harus segera disapu bersih oleh Kapolda. “Agar tidak lagi jatuh korban akibat ulah geng motor,” tuntasnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto dikonfirmasi lewat pesan singkatnya, Senin (10/3) belum memberikan jawaban.

Seperti diketahui, pe-

ngemudi mobil Kijang Innova dengan nomor polisi B 1987 BZH yang tengah berhenti di lampu merah Penjernihan, Helwin Z.A dianiaya, Minggu (9/3).

Korban terluka memar di bagian pipi dan mata sebelah kiri akibat dipukul. Selain itu, kawanan geng motor ini juga menghancurkan kaca depan mobil Toyota Kijang Innova G berwarna abu abu. Jp/Mp

COMMUNITY ANAK RANTAU INDONESIA - (CARINDO COMMUNITY)

Jakarta (MP) - Razia parkir liar yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Jl Otista Raya, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, diwarnai kericuhan. Penyebabnya, lantaran seorang pemilik mobil Toyota Avanza bernopol B 237 WL bernama Robi (55), tak terima ban mobilnya digembosi.

Robi, yang mengenakan kemeja warna krem ini terus berteriak-teriak memprotes tindakan petugas. Alasannya, ia hanya parkir sebentar untuk membeli keperluan onderdil sepeda motor. Bahkan, ia meminta pada petugas untuk kembali memompa ban mobilnya yang telah digembosi.

Namun, permintaan tersebut tetap tak digubris petugas.

“Saya tidak parkir, mesin mobil masih nyala. Di dalam ada anak istri saya. Ini pelanggaran HAM, saya tak terima mobil digembosi begitu saja. Saya hanya parkir sebentar, kenapa seenaknya saja main gembosi ban,” ujar Robi, Senin (10/3).

Ketegangan sempat berlangsung sekitar 30 menit.

Hingga akhirnya memicu terjadinya kemacetan lalu lintas di Jl Otista Raya sejauh sekitar 1 kilometer.

Selain merazia parkir liar, petugas juga melakukan sterilisasi jalur bus Transjakarta dengan melibatkan 250 personel gabungan dari Sudin Perhubungan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sasarannya adalah sepanjang koridor 7 (Kampung Melayu-Kampung Rambutan) dan koridor 5 (Kampung Melayu-Ancol). Razia dimulai dari perempatan kawasan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur hingga Ancol, Jakarta Utara.

“Razia hari ini kami menindak 20 mobil dan 5 sepeda motor yang dikenai sanksi digembosi bannya. Kemudian 1 Metromini terpaksa dikandangkan di gudang Cakung karena surat-surat kendaraan tak lengkap dan telah kadaluarsa.

Kemudian ada satu mobil sedan terpaksa diderek karena parkir sembarangan,” kata AB Nahor, Kasie Operasi Sudin Perhubungan Jakarta Selatan Adapun Metromini yang dikandangkan adalah line 53 yang melayani Kampung Melayu-Kampung Rambutan.

Metromini bernopol B 7724 AZ dikandangkan karena surat KIR kendaraannya telah kadaluarsa sejak tahun 2009 lalu.

Sementara, Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sunardi Sinaga menambahkan, sterilisasi jalur bus Transjakarta ini akan dilakukan secara rutin selama dua minggu ke depan di kawasan PGC, Jl Dewi Sartika, Jl Otista Raya, Jl Jatinegara Barat, Jl Matraman Raya.

Selanjutnya Jl Salemba Raya, Jl Kramat Raya, Jl Gunung Sahari hingga Ancol. Sasaran operasi adalah, kendaraan yang nekat menyerobot jalur bus Transjakarta. Bjc/Mp

STOP PRESS Terhitung mulai terbitan ini, nama di bawah ini sudah diberhentikan dari Staf Redaksi Melayu Pos: Nama Wilayah

3

: Andi Putra Sembiring : Kota Depok

Segala tindakannya mengatasnamakan Melayu Pos sudah di luar tanggung jawab Redaksi. Dan jika Anda merasa dirugikan segera laporkan ke pihak berwajib.

Redaksi

Caleg DPR-RI Gerindra Bersilaturahmi Dengan Etnis Masyarakat Karo Perantau di Ciputat Tangerang Selatan (MP) Pemilihan Umum merupakan pesta rakyat untuk memilih wakil ditingkat DPRD, DPD, DPR RI hingga Presiden. Untuk pemilihan calon legislatif (Caleg) yang dilaksanakan pada 9 April 2014 nanti merupakan perwakilan masyarakat di gedung dewan dan didukung partai politik.

Setiap caleg melakukan pengenalan kepada masyarakat baik dalam bentuk spanduk, baliho, sticker, dengan harapan masyarakat mengenal dan mengingat profil caleg tersebut. Mendekati hari pemilihan tingkat intensitas caleg semakin tinggi mengingat persaingan untuk mendapatkan satu kursi wakil rakyat sangatlah ketat. Masyarakat yang memiliki hak pilih harus diberikan pemahaman berpolitik yang baik sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari terhadap caleg

tersebut. Sosialisasi dengan istilah blusukan dengan masyarakat perumahan, perkampungan, perkumpulan, arisan, pasar tradisional, terminal, pangkalan ojek dan lainnya, sering didatangi caleg untuk berinteraksi dan komunikasi langsung sehingga memahami apa yang menjadi harapan masyarakat menengah ke bawah.

Community Anak Rantau Indonesia (CARINDO COMMUNITY), yang ada di daerah Ciputat Kamis (6/4) kemaren, silaturahmi tokoh masyarakat batak OFINDER SIAHAAN SE yang juga merupakan caleg DPR-RI dari Partai Gerindra di daerah Roxy Ciputat. Kehadiran beliau di tengah – tengah masyarakat etnis Karo parantau yang sebagian besar berprofesi supir angkutan di Tangerang Selatan, memahami betul apa yang menjadi harapan masyarakat terutama

yang bergerak di bidang transportasi.

Dengan berpenampilan yang sederhana, beliau ber-

baur dengan masyarakat etnis Karo yang sudah lama tinggal di Ciputat sekitarnya, dan tanpa sungkan beliau duduk

di atas dipan bambu yang sederhana sambil menikmati minuman teh susu khas Medan. AL/RS

SDN Pondok Ranji 3 Selesaikan Proyek DAK dengan Baik Tangerang Selatan (MP) – Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Ranji 3 Hj Yani Utama SPd yang ditemui pengurus Pokja Wartawan Media Mingguan (PW2M) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengatakan, tahun ini sekolahnya mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat c/q Kementerian Pendidikan Nasional untuk merehab sebanyak 6 bangunan kelas.

“Seluruh bangunan sudah 95 persen selesai dikerjakan, hanya tinggal finishing saja,” ujar Kepsek yang bertugas di sekolah tersebut sejak tahun 2009.

Proyek DAK yang dikerjakan secara swakelola tersebut dikerjakan sendiri oleh sekolah dengan membentuk panitia pembangunan yang diketuai Rochmat, guru olah-

raga. Beberapa pejabat Dinas Pendidikan Kota Tangsel yang sudah datang meninjau bangunan sekolah banyak yang memuji, bahwa proyek DAK untuk 6 lokal kelas tersebut dikerjakan pihak sekolah SDN Pondok Ranji 3 dengan hasil yang prima.

Selain pekerjaannya rapih dan sesuai dengan yang

diharapkan, kepala sekolah atas inisiatifnya sendiri membangun 3 WC di ruang kelas.

Hal tersebut dikatakan Hj Yani agar memudahkan siswa untuk membuang air kecil atau besar bila mendesak dan tidak perlu lagi keluar dari ruangan kelas. “Ya, biar praktis saja,” ujar Hj Yani

tersenyum.

Diakuinya, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk rehab 6 bangunan sekolah, sangat mendukung kegiatan sekolah. Sebab, pembenahan pada bidang pendidikan harus terus dilakukan. Karena pendidikan menyangkut kualitas generasi Indonesia ke depan agar harus pintar dan sehat.

“Sekolah yang rapih dan bersih akan terus kami jaga.

Semuanya sejalan sesuai dengan targetPemkot Tangsel untuk mempersembahkan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu kami para guru dan sekolah harus menunjangnya,” ujar Hj Yani bersemangat.

Dikatakan Kepsek, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Pengelola sekolah

harus terus berupaya untuk memperbaiki dan menyediakan kebutuhan sekolah.

Karena itu SDN Pondok Ranji 3, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan saat ini masih membutuhkan Ruang Kelas Baru (RKB), Lab IPA, Ruang Perpus, Ruang Kepsek, Ruang UKS dan sarana penunjang lainnya.

“Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut mudahmudahan kegiatan belajar mengajar di sekolah kami menjadi lebih nyaman,” ujar Kepsek.

Dijelaskan, saat ini SDN Pondok Ranji 3 memiliki 308 siswa, namun jumlah siswa tersebut setiap tahun bertambah sehingga perlu juga adanya penambahan sarana dan prasarana sekolah, ditandaskan Hj Yani Utama SPd kepada wartawan majalah ini. Dvd

Serumpun

4

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

Ahmad Syawqi Berketetapan Hati Ingin Memajukan Tangsel Tangerang Selatan (MP) – Banyak caleg-caleg bermunculan mewarnai pesta demokrasi 9 April 2014 untuk memilih para wakil rakyat, disambut positif oleh masyarakat. Di samping calon legislatif incumbent yang kembali terjun dalam arena pemilihan caleg 2014, terdapat pula banyak caleg-caleg wajah baru, di antaranya Ahmad Syawqi putera Ir HM Shaleh, Pj Walikota Tangerang Selatan pertama.

Dikatakan Ahmad Syawqi, motivasi terjun sebagai caleg 2014 ini, karena dia melihat banyak kaula muda yang sebenarnya memiliki potensi tetapi tidak berbuat untuk daerahnya sendiri. Mereka cuek dan masa bodoh saja terhadap perkem-

Jakarta (MP) Kalangan dewan meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk mengusut permainan dalam proses lelang pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

Terlebih, oknum yang diindikasikan terlibat merupakan tim sukses Jokowi-Basuki saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2012 lalu.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Eddy Masudi mengatakan, jika benar adanya dugaan permainan dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB yang melibatkan oknum timses, maka dirinya meminta Jokowi untuk mengusutnya. “Harus dihukum itu, kebanyakan orang ngaku dekat sama Jokowi. Makanya ini harus diusut terus,” kata Pras, Senin (10/3).

Diakui Pras, dirinya mengenal Michael Bimo Putranto. Bahkan Bimo memang

bangan politik atau perkembangan pemerintahan Kota Tangsel yang masih baru dan seusia jagung ini.

Untuk itulah pemuda Ahmad Syawqi yang masih berusia 20an tahun ini terketuk pintu hatinya dan maju sebagai caleg. Khususnya di Tangsel dengan kendaraan partai Gerindra, dia ingin mencurahkan potensi yang dimilikinya untuk melahirkan program-program kerja yang bisa mewujudkan Tangsel yang lebih baik lagi.

Sarjana alumnus Trisakti ini mengaku bidang yang ditekuninya selama ini dalam hal desain – mendesain iklan/ reklame. Setelah menekuni pekerjaan dan merasa sudah cukup mapan, diakui ayahnya mendorong untuk terjun ke

dunia politik. Baru sekitar 2-3 tahun ditekuninya. Sebelumnya di kampus ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan di BEM Universitas Trisakti.

“Saya memilih partai Ge-

rindra karena bagi saya visi dan misi partai jelas dan tidak berubah dari partai tersebut baru berdiri dan sampai sekarang masih tetap sama. Bapak Prabowo Subianto menggembleng kita semua kader Partai Gerindra di Hambalang, ada barak-barak seperti di angkatan. Di situ kami semua digembleng dan diajarkan sebagai kader Partai Gerindra harus selalu siap dalam situasi dan kondisi apapun guna kepentingan rakyat!”

Ahmad Syawqi menguraikan mengenai platform partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Syawqi mengatakan, pilihan bergabung dan berjuang di partai Gerindra, adalah pilihan hatinya, tanpa dipaksa oleh siapapun, termasuk

kedua orang tuanya sendiri.

“Bapak dan Ibu bersikap demokratis, dan tidak ada paksaan untuk memilih partai.

Saya diberi kebebasan untuk memilih, tapi dengan catatan tidak boleh setengah-setengah, haruus total. Harus konsisten terhadap partai yang saya pilih dan harus berjuang untuk rakyat,” demikian Syawqi menguraikan ketetapan hatinya.

Ia mengatakan, pada dasarnya keluarga memberikan dukungan penuh dan tetap mensupport dirinya. Dan keluarga besarnya pun selalu memberikan kebebasan berdemokrasi kepada dirinya untuk tampil di Tangsel guna memajukan Kota Tangsel ke arah yang lebih baik lagi. Dvd

DPRD Minta Jokowi Usut Timsesnya

dikenalnya saat bekerjasama dalam timses Jokowi-Basuki, saat Pilgub 2012 lalu. Menurutnya jika benar dugaan permainan tersebut ada, maka ini juga kekeliruan dari mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Udar Pristono. Karena seharusnya dia melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Jokowi.

“Itu gobloknya Kadishubnya, mau-maunya ada orang jual nama terus diikutkan namanya. Makanya, seharusnya dia itu konfirmasi dulu, biar jelas masalahnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi sendiri telah membantah terlibat dalam permainan lelang pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Sebab, ia bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan pekerjaan. “Harus dipisahkan jangan orang dekat. Saya selalu memisah-misahkan, mana urusan keluarga, mana

urusan pemerintahan dan mana urusan pertemanan,” katanya.

Jokowi juga mengaku mengenal Bimo yang pernah menjadi timsesnya. Diakuinya, ia juga sudah mendapatkan firasat adanya permainan dalam pengadaaan bus Transjakarta dan BKTB. Sehingga ia

mengambil langkah untuk mengganti Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Udar Pristono.

Jokowi menegaskan, jika firasatnya benar dan sama dengan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka akan melaporkannya ke

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ini merugikan keuangan daerah.

“Feeling saya katakan itu dan kepala dinas udah copot, berhentikan. Kalau ini nanti juga sama yang dipaparkan ke kita oleh BPKP ya sudah, saya tinggal ke KPK,” tandasnya. Bjc/Mp

Gerindra Bantah Klaim Program Dana Bantuan Desa Jakarta (MP) - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi membantah tudingan bahwa partainya mengklaim Undang-Undang Desa yang disahkan DPR sebagai program partainya.”Program Rp1 miliar per desa sama sekali bukan merupakan klaim atas Undang-Undang Desa yang disahkan DPR,” tegasnya.

Menurut Suhardi, Gerindra sejak awal berdiri telah memberi perhatian khusus terhadap pembangunan desa.

Program Rp1 miliar per desa bahkan diluncurkan sebelum Undang-Undang Desa disahkan.”Pada saat program Rp1 miliar per desa diluncurkan, belum jelas apakah UndangUndang Desaakan disahkan apa tidak. Oleh karena itu kami menganggap tak perlu

menunggu Undang-Undang Desa disahkan untuk meluncurkan program kerja sendiri,” jelasnya.

Ia mengatakan, program Rp1 miliar per desa merupakan komitmen Gerindra untuk membangun Indonesia dari tingkat desa. Sebab selama ini Gerindra menilai pembangunan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya program ini infrastruktur desa dapat dibangun untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa.

Karena pembangunan seharusnya dimulai dari tingkat desa.

Program ini bukan sekadar janji, kami telah menandatangani komitmen tersebut dengan perwakilan kepala desa di seluruh Indonesia.

Rakyat berhak menuntut kami jika nantinya program tersebut tidak berjalan dengan baik. tandasnya.

Sebelumnya Ruhut Sitompul meminta kepada Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto, untuk tidak mengumbar janji soal dana Rp1 miliar bagi setiap desa. Sebab pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang sama lewat UU Desa yang sudah disahkan oleh DPR. “Saya hanya meminta kepada semua capres satu, jangan bohongi rakyat. Saya lucu, UU Desa itu produk pemerintah bersama DPR. Usulan pemerintah. Ini lucu juga,” ujar Ruhut, di Cikini, Jakarta Pusat.

Menurutnya, banyak pihak termasuk para capres

yang menjual janji akan memberikan dana Rp1 miliar untuk desa jika mereka menang. Namun tanpa mereka harus menang, pemerintah sudah pasti akan memberikan dana itu kepada seluruh desa sesuai dengan UU Desa.

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau biasa disebut golput (golput) diprediksi masih cukup tinggi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.”Saya juga memperkirakan Golput tidak turun, masih banyak,” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta.

Jumlah golput pada Pemilu 2009 mencapai 49.677.776 atau sekitar 29,6 persen. Total pemilih yang menggunakan

hak suaranya 121.588.366 dari total daftar pemilih tetap (DPT) 171.265.442.

Jumlah yang makin meningkat dibanding pemilu sebelumnya disinyalir akibat ulah buruk perilaku para elite politik.

Menurut Martin, faktor golput masih cukup tinggi karena publik kurang percaya terhadap para wakilnya yang duduk di DPR. “Faktornya masyarakat kurang percaya lagi kepada wakilnya,” katanya.

Ia mencontohkan pada pemilihan kepada daerah (pilkada) di Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Pemilihnya kurang dari 50 persen.”Seperti pilkada kemarin di kampung saya, pemilih itu kurang dari 50 persen,” tegas Martin. Ic/Mp

Permasalahan Tanah Eks PTP XI Dimediasi Pihak Kelurahan Pondok Kacang Timur Tangerang Selatan (MP) – Belum lama ini puluhan orang perwakilan warga Jalan Gelora RT 1 RW 2 Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendatangi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna melaporkan dugaan pengambilalihan lahan lapangan sepak bola dilakukan pengembang.

Warga melaporkan tanah tersebut akan dibangun PT Parigi Graha Permai untuk cluster perumahan. Menurut warga, lapangan sepak bola seluas 8.800 meter tersebut merupakan lahan fasos fasum Pemkot Tangsel dari eks perkebunan karet milik PTP XI. Dalam laporan ke Dewan Tangsel, Sami’un selaku koordinator tanah garapan RT 1/2 menjelaskan, bahwa proses pengambilalihan lahan milik PTP XI hingga ja-

tuh ke tangan pengembang dinilai penuh kejanggalan.

Mereka menyebutkan lahan tersebut sudah bersertifikat atas nama seseorang dan pihak oknum kelurahan diduga telah menjualnya kepada pihak pengembang.

Dibantah Kepala Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pondok Kacang Timur Masbulloh, SE ketika ditemui wartawan Melayu Pos di ruang kerjanya, mengatakan bahwa pihak kelurahan tidak ada yang terlibat permainan kotor seperti yang dituduhkan warga telah menjual tanah yang merupakan tanah desa atau fasos fasum tersebut, ujar Masbulloh SE, mewakili Lurah setempat H Abdullah, KS SE yang saat itu sedang tidak berada di tempat.

Secara kronologis, Masbulloh SE menjelaskan riwayat tanah eks PTP XI yang

berada di wilayah kelurahan Pondok Kacang Timur tersebut. Tanah eks PTP XI seluas 1,8932 hektar yang sudah beralih fungsi menjadi kantor kelurahan, gedung sekolah SD dan beberapa kios pedagang itu memang masih menyisakan Lapangan bola seluas 8.800 meter.

Dijelaskan, pada tahun 1994 tanah eks PTP XI tersebut terjadi peralihan menjadi sertifikat atas nama PT Parigi Graha Permai. Pada saat itu surat pelepasan haknya (SPH) atas nama Susanto Darmaputera, kemudian terjadi akte jual beli (AJB) atas nama Edi Leo. “Dulu masih sebutannya kepala desa, masih dijabat Bapak Kasirudin (Almarhum). pembuatan sertifikatnya tidak melalui kantor desa (kelurahan), melainkan langsung ke Notaris,” ujar Masbulloh SE menjelaskan.

Sebagai staf kelurahan

yang ditunjuk Lurah Pondok Kacang Timur H Abdullah KS SE, Masbulloh SE mengatakan dirinya ditugaskan untuk memediasi antara orang-orang yang dianggap memprovokasi dengan pemiliknya, yaitu Edi Leo sebagai pemegang sertifikatnya.

Dari data penggarap sejumlah 76 orang yang terdaftar di Kelurahan Pondok Kacang Timur, terdapat sekitar 50 orang penggarap yang menempati lahan eks PTP XI tersebut.

“Supaya masyarakat kami tenang dan tidak bersitegang dengan pemiliknya, kami berusaha untuk menengahi dan mendamaikan kedua belah pihak agar bisa mencari penyelesaian yang baik,” papar Masbulloh SE lagi.

Menurut Kasi Pelayanan Umum (Yanum) Kelurahan Pondok Kacang Timur, per-

masalahan lahan Eks PTP XI seluas hampir 2 hektar ini sudah sampai pula ke pihak Polda Metro Jaya. Pihak komisi I DPRD Tangsel juga sudah menjanjikan pertemuan ulang antara warga dengan pihak terkait yaitu BPN, Kabag Pemerintahan dan Kabid Aset DPPKAD Tangsel.

“Kalau diinginkan warga kami pihak kelurahan akan mendamaikan mereka dengan pihak pemilik lahan.

Dan silakan mereka bernegosiasi dan mencari penyelesaian yang baik!” tukas Masbulloh SE menutup perbincangan. Dvd

Etnis Masyarakat Karo Ciputat Akan Mengadakan Acara Mburo Ate Tedeh Tangerang Selatan (MP) – Kesibukan yang dijalani setiap hari merupakan cerminan masyarakat yang tinggal di ibukota Jakarta. Sejak subuh hingga larut malam aktivitas masyarakat terus berlangsung sehingga waktu istirahat menjadi berkurang, terutama perhatian bagi keluarga maupun yang berbentuk hiburan. Akibat kerasnya hidup di perantauan membuat waktu luang seolah tidak ada lagi, karena denyut nadi kehidupan di kota besar terus berputar, membuat kita tidak memiliki waktu untuk istirahat. Profesi seperti pedagang pasar, supir angkutan maupun lainnya, kadang siang menjadi malam atau sebaliknya hanya untuk mencari nafkah bagi keluarga dan kelangsungkan hidup.

Tangerang Selatan yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan sebagian masyarakat yang mendiami wilayah tersebut merupakan pendatang dari daerah lain.

Ada berbagai etnis suku pendatang yang tinggal di wilayah tersebut, salah satunya etnis masyarakat Karo yang tersebar di berbagai wilayah di Tangerang Selatan.

Sebagian masyarakat Karo yang tinggal di Tangerang Selatan khususnya Kecamatan Ciputat sekitarnya memiliki profesi sebagai pedagang di pasar, pengusaha, supir angkutan, dan profesi lainnya.

Jauh dari kampung halaman dan sanak saudara membuat sebagian masyarakat Karo merasa rindu akan kampungnya. Mengingat kesibukan yang dijalani setiap hari dengan pekerjaannya masing-masing, membuat masyarakat Karo yang ada di daerah Ciputat ingin mengadakan acara mburo ate tedeh (berkumpul dan bergembira), demi melepaskan rasa rindu pada kampung halaman dan mempererat tali persaudaraan sesama perantau.

Dengan keinginan yang kuat untuk mengadakan acara tersebut, maka dibentuklah kepanitiaan dan rencananya akan diadakan pada hari Sabtu (22/03/2014) di Mega Mall Ciputat.

Masyarakat etnis Karo mengharapkan dukungan moral dan materil dari masyarakat Karo perantau hingga acara yang dikemas dengan kesederhanaan tersebut dapat menghibur dan mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat etnis Karo. AL/RS

Ahok Buru PNS Yang Jadi Calo Rusun Pinus Elok Jakarta (MP) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan mencari oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam praktek jual beli rumah susun (Rusun) Pinus Elok, Jakarta Timur. Jika tertangkap, maka oknum PNS itu akan diserahkan dan diproses secara hukum di kepolisian.

Agar bisa menemukan siapa oknum-oknum PNS yang terlibat praktek jual beli Rusun, pria yang akrag disapa Ahok itu tidak akan memberikan unit Rusun kepada para penghuni tidak resmi yang sudah terlanjur membeli dari calo. Dengan demikian korban akan melapor ke kepolisian, dan menyebut oknum yang terlibat.

“Kan dia (penghuni tidak resmi) ditipu nih, dan akan menuntut ke kepolisian karena merasa dirugikan. Pasti dia menyebutkan nama oknum yang terlibat, saya ada alasan untuk memecat dan menjerat oknum ke penjara,” katanya.

Ahok menjelaskan penghuni tidak resmi yang telah membayar sekian juta kepada calo demi memiliki unit di rusun Pinus Elok merupakan korban. Apabila Pemprov DKI Jakarta membantu penghuni tidak resmi itu, maka mereka tidak akan menuntut ke kepolisian. Oknum PNS DKI yang terlibat dalam praktik jual beli rusun juga tidak akan terbongkar.

Hal ini juga sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta memberantas mafia rusun agar para penghuni tidak resmi itu diberi waktu untuk mengosongkan unit rusun. Ia menambahkan, sebab sejak awal rusun Pinus Elok memang diperuntukkan bagi warga yang terkena dampak normalisasi Waduk Ria Rio. “Makanya kita sengaja kejam sedikit, biar warga kesal enggak dapat unit dan menuntut oknum yang terlibat. Nanti penghuni tidak resmi bisa dapat rusun sesuai urutannya,” tandasnya. Ic/Mp

Jokowi Tegur Ratusan PNS di Balai Kota DKI Jakarta (MP) - Gubernur DKI Joko Widodo menegur ratusan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Senin (10/3/2014). Teguran itu dilayangkan pria yang akrab disapa Jokowi tersebut, setelah dirinya merasa diabaikan lantaran perintahnya tak didengar bawahan.

PNS yang mendapat teguran orang nomor satu di jajaran Pemprov DKI itu, diantaranya pegawai eselon III dan eselon IV. Mereka ditegur karena masih adanya bangunan liar ataupun masih adanya tembok atau dinding yang dicoratcoret. “Tahun kemarin sudah diperingatkan, tapi masih begini juga. Tahun ini saya ndak mau lagi,” tegasnya di Balaikota.

Berbagai persoalan tersebut ditunjukan Jokowi melalui sebuah foto yang diambil oleh asistennya. Beberapa foto di antaranya adalah pembangunan bedeng proyek yang tidak sesuai standar, permukiman kumuh di kolong jalan tol, hingga corat-coret di fasilitas umum.

“Bedeng itu tidak menunjukkan bahwa kita itu ada di Jakarta. Standarnya ada, warnanya jelas, tapi kok ya masih begini terus. Dibuat yang jelas,” katanya.

Jokowi kemudian berlanjut ke foto lain. Foto ini menunjukan masih banyaknya permukiman di kolong tol.

Jokowi menegaskan, hal itu bukan hanya urusannya, melainkan juga urusan para pejabat eselon III dan eselon IV yang tersebar di dinas atau suku dinas.

Selanjutnya, Jokowi menunjukkan foto-foto fasilitas umum yang penuh dengan corat-coret. Jokowi menegaskan kepada para PNS agar mereka segera membereskan persoalan tersebut. Jokowi mengatakan, Ibu Kota harus dikelola dengan profesional sehingga tindak pelanggaran bisa diminimalisasi.

“Kita coba main kuat-kuatan saja sama yang corat-coret.

Coret hapus, coret hapus, coret hapus, terus saja. Coba lihat saja kuatan mana. Masa anggaran DKI kalah sama anak-anak yang suka corat-coret itu,” tandasnya. Ic/Mp

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

Serumpun

5

KPU Jaktim Gelar Sosialisasi Pemilu di Stasiun Jatinegara Jakarta (MP) - Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) tinggal satu bulan lagi. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung lancar.

Seperti yang dilakukan KPU Jakarta Timur dengan membagikan ribuan stiker kepada calon penumpang di Stasiun Jatinegara, Senin (10/ 3).

Belasan anggota KPU

Jakarta Timur membagikan sekitar 5.000 brosur surat suara dan stiker kepada calon penumpang. Di brosur itu tercantum waktu pemilihan dan teknis pencoblosan serta nama-nama caleg.

Bahkan, untuk menarik perhatian masyarakat, salah seorang petugas KPU menggunakan boneka Kotak Suara atau biasa disebut Sikora yang merupakan maskot Pemilu 2014 untuk membagikan stiker dan brosur kepada calon

penumpang.

Ketua KPU Jakarta Timur, Nurdin, mengatakan, antusiasme masyarakat sangat tinggi saat dilakukan sosialisasi Pemilu ini. Pihaknya berharap, kegiatan ini dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sehingga angka Golput bisa ditekan semaksimal mungkin.

“Masyarakat sangat antusias. Hanya saja, mereka masih bingung memilih calon ang-

gota legislatif,” ujar Nurdin.

Soraya (30), misalnya, salah satu calon penumpang KA tujuan Semarang, mengaku bingung siapa figur yang harus dipilih karena tidak mengenal sosok caleg. Terlebih, selama ini anggota legislatif yang ada dianggap belum maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Saya juga tidak mengetahui rekam jejak setiap caleg. Bagaimana kita mau memilih. Apalagi sekarang

banyak berita kalau anggota legislatif tersangkut masalah hukum, ini membuat masyarakat jadi bingung,” ujarnya. Bjc/Mp

Pembangunan SMP Gagal Kontruksi LINTAS KOALISI LSM KABUPATEN BENGKALIS DEMONSTRASI

Minta Bupati Lakukan Perkada Mengenai APBD

Bengkalis (MP) – Pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis yang hingga saat ini tidak juga dilakukan membuat sejumlah masyarakat Bengkalis kecewa terhadap kinerja DPRD Bengkalis.

Dampak dari persoalan tersebut, Senin (10/3) menimbulkan aksi demontrasi yang dilakukan oleh Lintas Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Bengkalis yang tergabung dari kalangan LSM dan unsur masyarakat.

Sekitar seratusan pendemo mengikuti aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Bengkalis, akan tetapi setelah berjamjam menyampaikan tuntutan tidak terlihat satu orang pun anggota DPRD yang berani tampil di hadapan para pendemo.

Menyikapi hal ini bisa dianalisakan bahwa anggota DPRD hanya mau duduk di kursi empuk namun tidak sanggup menghadapi persoalan yang terjadi. Contoh APBD yang tidak juga dilakukan pengesahan. Ada apa sebenarnya? Lalu apa ini yang dikatakan wakil rakyat?

Pasla didampinggi Yulianto salah satu koordinator aksi unjuk rasa menyampaikan kepada sejumlah wartawan, “Saya bersama rekan-rekan yang tergabung dalam Lintas Koalisi LSM melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini bahwa kita mengecam kinerja DPRD Kabupaten Bengkalis.”

“Kemaren sudah diberi waktu oleh Gubenur Riau, bahwa pada tanggal 6 Maret APBD harus disahkan. Kita tunggu sampai hari tidak juga dilakukan pengesahan. Dan hari ini sebanyak 6 item tuntutan akan kita sampaikan nantinya di depan bapak Bupati Bengkalis,” tambahnya.

Menurut Yulianto, walaupun anggota DPRD tidak mengambil berkas tuntutan mereka, akan tetapi pihaknya sudah menyerahkan kepada Kapolres Bengkalis yang diwakili Wakapolsek Kecamatan Bengkalis Aspikar untuk menyampaikan kepada anggota DPRD Bengkalis. “Mau dibaca atau tidak itu urusan mereka (DPRD-red) yang jelas pada intinya kita minta Bupati Bengkalis Ir H Herlian Saleh untuk melakukan Perkada terhadap APBD Bengkalis,” tegasnya.

Berikut ini 6 item yang menjadi tuntutan mereka: 1. Memperlambat pengesahan APBD Bengkalis tahun 2014 merupakan tindakan penzhaliman yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat, sehingga mempengaruhi beberapa aspek.

2. Akibat keterlambatan pengesahan APBD Bengkalis secara tidak langsung telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 28 miliar yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat yang terkena sanksi finalti.

3. Keterlambatan pengesahan APBD Bengkalis apakah dikarenakan KUA-PPAS belum diserahkan atau karena adanya kepentingan para anggota DPRD yang belum terakomudir.

4. Bahwa terlambatnya pengesahan APBD, merupakan bukti ketidak mampuan para anggota DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan tugas dan tangung jawabnya selaku wakil rakyat.

5. Diminta kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) yang diduga melibatkan anggota DPRD Bengkalis dengan dana aspirasi.

6. Diminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Bengkalis, mencoret nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang diduga terlibat kasus korupsi.

“Itulah tuntutan kita yang akan kita sampaikan kepada bapak Bupati Bengkalis. Sekaligus meminta Bupati Bengkalis segera lakukan perkada. Apalagi yang paling penting terhadap anak-anak didik yang akan menghadapi Ujian Nasional (UN-red). Apakah tidak terhambat?

Sedangkan APBD Bengkalis tidak juga disahkan. Dan ini juga sebagai acuan oleh masyarakat Bengkalis untuk mengingat pada 9 April mendatang,” tutur Pasla dengan raut wajah yang sangat kesal. Sabri

Nasib Kepala Sekolah Tak Lolos Lelang Jabatan Jakarta (MP) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kepala sekolah lama yang tak lolos seleksi lelang dapat kembali menjadi guru. “Atau bisa kami pindahkan ke dinas,” kata Ahok di Taman Semanggi, Ahad, 9 Maret 2014.

Menurut Ahok, para peserta yang tak lolos lelang kepala sekolah tak perlu menjadi guru jika tak punya hati untuk mengajar kembali. “Kalau tak jelas ngajarnya, jadi dinas perumahan kek, dinas sosial kek, dinas pertamanan kek, dinas pemakaman kek,” katanya.

Ahok menuturkan hasil lelang kepala sekolah kali ini sangat berbeda jauh dengan lelang kepsek sebelumnya.

Menurut dia, sekitar 80 persen lebih kepala sekolah SMA definitif tak lolos lelang jabatan. “Ya sudah, ganti saja sama yang baru,” ujarnya.

Menurut Ahok, hasil tes kali ini pun menunjukkan memang ada yang tidak beres dalam pengelolaan pendidikan di Jakarta. Mutu para siswa di Jakarta, menurut dia, tidak sesuai dengan harapannya. Padahal 28 persen APBD telah dianggarkan untuk pendidikan. “Sudah mungut, guru les bisa masuk sekolah, gurunya jarang masuk, kepala sekolah jarang masuk. Nah, pas dites terbukti kan,” katanya.

Sebelumnya, pelaksanaan lelang kepsek diulang karena diindikasikan terjadi kecurangan dalam proses tersebut.

Hasil lelang kedua menunjukkan 70 persen kepsek definitif yang tidak lolos seleksi dalam lelang jabatan kepsek SMA. Sedangkan dalam lelang jabatan kepsek SMK justru menunjukkan sebaliknya. Tmp/Mp

Item Pekerjaan Tidak Dilaksanakan

Pekanbaru (MP) - Sesuai rencana pelaksanaan pembangunan SMP baru gagal kontruksi karena beberapa item pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai bobot pekerjaan seperti, proses penimbunan luas 1000 meter, laras untuk menjaga pondasi gedung pembangunan beserta drainase tidak dilaksanakan, jaringan irigasi air masuk dan keluar tidak dilaksanakan serta jaringan listrik untuk penerangan tidak masuk dalam anggaran kegiatan.

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru membangun sarana dan prasarana sekolah melupakan aturan pemanfaatan gedung.

Setiap perencanaan kegiatan bangunan diharuskan memasukkan anggaran listrik, ibarat kita membangunan kandang ayam boiler, yang lebih utama adalah penerangan supaya ayam tidak mati, namun kenapa kegiatan pembangunan sekolah ini tidak dianggarkan jaringan listrik, itu menjadi pertanyaan besar bagi kita, pendidikan yang mereka sandang untuk menjalan tugas sesuai jabatan seperti kadis pendidikan kabid sekolah menengah, kasi sarana dan prasarana serta kabid perencanan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum layak mereka sandang.

Seperti perencanaan pem-

bangunan gedung SMP tanpa jaringan listrik sesuai tugas konsultan perencana yaitu mengadakan apa yang tidak ada, mengajukan item pekerjaan wajib dilaksanakan, supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Sesuai kondisi lapangan proyek tersebut tidak sesuai dengan bestek seperti penimbunan belum terlaksana 100 persen karena kondisi alam pada bulan November dan Desember musim hujan mengakibatkan aset jalan rusak, namun peran wartawan Melayu Pos Rudi ikut serta menyumbang biaya membuka jalan tersebut supaya pembangunan SMP berjalan sesuai aturan tapi sangat disayangkan pihak kontraktor CV Hikmah Perdana Perkasa membiarkan jalan yang digunakan untuk memasukan

bahan bagunan berlobang dan becek karena itu 100 mobil coldisel tanah timbun tidak dilaksanan sedangkan pihak dinas hanya tutup mata diduga telah terima upeti karena itu pembangunan SMP tersebut dibayar seratus persen.

Adalagi item jaringan instalasi air yang tidak selesai seperti pembuangan air bersih dan air kotor serta tangki air lengkap dengan towernya tidak dilaksanakan.

Sedangkan untuk kekuatan pondasi bangunan wajib ditimbun serta laras keliling bangunan dan drainase tidak dilaksanan, adalagi simpang siur informasi tentang kegagalan pembangunan gedung SMP tersebut, pihak kontraktor CV Hikmah Perdana Perkasa di-black list, namun pihak dinas menyampaikan proses pekerjaan tersebut selesai 100, maka di antara mereka siapa yang telah berbohong untuk mencuri anggaran

negara dari beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan.

Terkait penyimpangan dan kebohongan ini kasi sarana dan prasarana Pajri yang dikonfirmasi di ruang kerjanya seraya melihatkan gambar bangunan yang tidak cocok di lapangan. “Pembangunan SMP baru tersebut selesai 100 persen,” kata Pajri sambil menanyakan, “Gambar ini diambil dari interner ya?” tanyanya. Rudi

Uang Rekanan Dipakai Untuk Menutupi Hasil Temuan BPKRI Prov Riau Pekanbaru (MP) - Diduga ada temuan BPKRI Perwakilan Prov Riau tahun 2012 sekitar Rp 435.900.000 di bagian perlengkapan Provinsi Riau, maka empat orang kabid berusaha mencari dana tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Salah satu staf biro perlengkapan Pemprov Riau inisial Hmd memakai uang salah satu rekanan (kontraktor) di kantor Gubernur Riau dengan meminjam uang kepada saudara Chairul Rp 188.600.000. Berhubung pak Chairul sedang di luar daerah maka semua penyerahan uang melalui anaknya Andri, namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

Saat biro perlengkapan ditemuai oleh kuasa penagi-

han (3/3/14) di kantornya, Hmd tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut. Sekarang Hamidi sudah pindah ke dinas perhubungan Provinsi sebagai UPT Pelatihan, sesuai hasil pertemuan dengan Hamidi di kantor Dishub Provinsi Riau. Dan Hamidi mengakui bahwa adanya uang pinjman sebesar yang tercatat dikwitansi atas nama anaknya Chairul yaitu Andri anak dari rekanan tersebut yang diberikan kepada Hamidi pada tanggal 15/2-2012 di Pekanbaru, Hamidi menolak untuk mengembalikan uang titipan, karena uang titipan tersebut bukan dia yang memakai, itu digunakan untuk membiayai biro perlengkapan di kantor gubernur Rp

188.600.000. bahwa itu adalah merupakan utang biro perlengkapan Pemprov. “Silahkan aja lapor ke Polda pak,” ujarnya. “Karena akan saya bongkar semuanya, saya akan bernyanyi dan saya sebutkan semua nama namanya, siapa saja yang memakai uang itu,”

ungkapnya kepada kuasa penagih.

Nara sumber mengatakan, adapun rincian uang yang diterima Hamiid yaitu : 1.

Tanggal 31/1-12 Rp 1.600.000 diterima melalui Mai (sebagi fee), 2. Tanggal 5/2-12 Rp 26.000.000 diterima melalui

Ormas untuk uang takut, 3.

Tanggal 7/2-12 Rp 60.000.000 diterima melalui Edi keperluan untuk bantuan pesta kawin anak Kajati. 4. Tanggal 13/2-12 Rp 1.000.000 diterima langsung oleh Hamidi, 5.

Tanggal 18/2-12 Rp 100.000.000 diterima oleh Mai. Pihak korban sangat menyayangkan sikap pejabat Pemrov tersebut, dimana mereka saling melempar permasalahan, sudah jelas di situ tanda terima titipan uang atas nama pribadi, tapi sampai saat ini selalu mengelak dan belum dikembalikan. Untuk kebenaran permasalahan tersebut wartawan ini mencoba mengkonfirmasi Hmd, namun tidak ada jawaban. Zul/Tambun

Dinas Koperasi Fasilitasi Pembuatan Sertifikat 100 Kios Anggota Koperasi Tangerang Selatan (MP) – Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di bawah kepemimpinan Drs H Warman S MM pada tahun 2014 ini memprogramkan kegiatan peningkatan pengembangan kewirausahaan.

Dijelaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, pengurus dan anggota Koperasi adalah para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Karena itu, kata dia, di dalam koperasi anggotanya harus punya jiwa kewirausahaan.

“Setiap anggota Koperasi yang terdiri dari pelaku UKM, harus memiliki kreativitas, energik dan inovatif,” tukas Warman.

Pelatihan yang akan diberikan Dinas Koperasi dan UKM Tangsel, dijelaskan Kadis, akan diikuti oleh seluruh pengurus koperasi dari mulai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan juga para anggotanya.

Menurut Kadis, pengurus dan anggota Koperasi harus memiliki jiwa pengabdian

dan keteladanan. Koperasi harus dijalankan sesuai dengan rencana kerja mereka masing-masing. Nantinya mereka akan mengevaluasi kemajuan pada setiap rapat tahunan anggota koperasi.

Dikatakan Warman, jumlah koperasi yang tersebar di seluruh Kota Tangsel dan di bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel sebanyak 490 koperasi. “Seluruh pengurus dan anggota wajib kami bina untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan profesio-

nalitas mereka agar berpotensi melakukan kegiatan koperasi dengan baik dan benar,” ujar Kadis kepada pengurus Pokja Wartawan Media Mingguan (PW2M) di ruang kerjanya yang terletak di kawasan Serpong.

Pembekalan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM kepada para anggota koperasi lebih kepada peningkatan keahlian mereka agar menjadi pelaku usaha yang positif dan profesional.

Mereka dibekali dengan berbagai pengetahuan untuk

mengembangkan usahausaha rumah tangga seperti memproduksi kacang sangrai, keripik singkong, dodol, dan lain sebagainya.

Selanjutnya Kadis Koperasi dan UKM mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Forum UKM untuk tahun ini memprogram bantuan Sertifikat kepada 100 kios yang dimiliki UKM dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Tangsel.

“Kita segera melakukan survei dan pendataan. Kioskios yang digunakan oleh para UKM untuk berdagang akan difasilitasi oleh Dinas Koperasi untuk pembuatan sertifikatnya,” papar Warman.

Ditambahkannya, seluuh kios pelaku UKM semuanya akan difasilitasi pembuatan sertifikatnya. Tetapi sekarang ini dilakukan secara bertahap, melihat prestasi, potensi sesuai kebutuhan.

“Ke depan kita akan menata Koperasi dan UKM lebih

dekat lagi dengan masyarakat,” ujar Warman lagi.

Dikatakan lebih jauh, surat tanah yang masih berstatus girik dengan perubahan menjadi status sertifikat, tentu ada perbedaannya. Dinas Koperasi dan UKM akan mengusahakan kios-kios milik Koperasi dan UKM memiliki Sertifikat Tanah, agar bila meminjam uang ke pihak Bank untuk tambahan modal diberikan lebih besar lagi. “Seumpama, bila kiosnya masih berstatus girik, hanya dipinjamkan oleh bank sebesar Rp 5 juta.

Tetapi bila sudah ada sertifikatnya bisa diberikan pinjaman sampai Rp 50 juta,” katanya.

“Saat sekarang dari surat tanah girik ke sertifikat sudah ada 50 sertifikat yang kami tangani dan bekerja sama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel,” ujar Warman menutup pembicaraan. Dvd

Selayang Pandang

6

PT Palasindo Mitra Sejati Tersandung SNI

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

Disperindang Kota Pekanbaru Berhati Mulia

Pekanbaru (MP) - Kemelut PT Palasindo Mitra Sejati dalam memproduksi polytank di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru diduga tindak pidana perindustrian masalah keabsahan pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasaannya wajib memperoleh izin usaha industri, diduga telah masuk dalam ranah tindak pidana bidang perindustrian yaitu pasal 24 UU RI No 5 Tahun 1984 tentang perindustrian junto Peraturan Menteri Perindustrian RI No 41/m-ind/per/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri belum terpenuhi sesuai prosedur didaftar ulang sesuai admistrasi aturan pemerintahan, tersandung standar nasional indonesia (SNI) 5 merek seperti Pinggoo polytank yang bergambarkan burung penguin, Bull polytank, cocks brand polytank, Kokatoo polytank, Schwan polytank tersebut, namun Dinas Perindustrian Kota Pekanbaru berhati mulia membiarkan aktifitas penyimpangan PT Palasindo Mitra Sejati memproduksi polytank. Dalam aktifitasnya, plang perusahaan yang tidak dipasang, SNI, izin perusahaan, Haki (Hak Intelektual Industri) serta bahan produksi supaya dapat menampung tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Sedang Mimi selaku Direktur PT Palasindo Mitra Sejati membenarkan kemelut ini, pemerintah menetapkan aturan produksi polytank.

“Masalahnya pemerintah menetapkan harus SNI, namun waktu itu pihak Disperindag belum siap karena produksi polytank di Kota Pekanbaru belum ada SNInya,” jelasnya, Kamis (1/1) melalui seluler.

Mimi menambahkan, untuk masalah yang telah sampai di Polda Riau hanya meminta keterangan seputar

izin PT Palasindo. “Pihak Polda datang hanya sekedar bertanya, makanya kami arahkan ke pihak Disperindag,” tanggapnya.

Namun untuk aktifitas polytank sesuai aturan. “Kita telah memiliki SIUP, SITU dan legalitas perusahaan kita jelas tidak ada masalah,” ulas Mimi. “Sedangkan untuk Haki (Hak Intektual Industri) masih dalam proses, kita mengajukan 5 merek produksi polytank, apa ada yang komplin saya memalsukan merek, kecuali saya memalsukan merek orang lain, itu baru salah karena melakukan tindak pidana kerusuhan, itupun ada pengaduan dari yang punya merek,” tegasnya.

Namun pihak Disperindag Kota Pekanbaru melalui kabid industri Askardi menjelaskan di ruangannya (4/3), sebelum peraturan kualitas produksi polytank di Kota Pekanbaru mempunyai standar nasional Indonesia (SNI) perusahaan polytank telah lama berdiri salah satunya PT Palasindo Mitra Sejati pada tahun 2004 sedangkan PP Menteri Perindustrian No.81/M-IND/PER/ 7/2010 ditetapkan pada tahun 2010. “Kita telah melaksanakan sesuai aturan, para pengusaha memproduksi polytank kita kumpulkan untuk segera menjalankan peraturan sesuai PP Menteri Perindustrian untuk segera mengurusnya,” tanggapnya.

Askardi menambahkan, “Semua peraturan yang akan dilaksanakan perusahaan polytank di Kota Pekanbaru melalui proses pengujian labor. Syarat syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh nomor daftar SNI yang dikeluarkan Haki tidak tahu berapa lama karena harus keluar dari hasil uji di Bekayon yaitu Balai besar kimia dan kemasan pengujian polytank, sedangkan PT Palasindo Mitra Sejati sedang dalam proses.

Mereka masih beretikat baik

Ruko Rafindo Jl Hangtuah Ujung.

Ruko 20 pintu depan SPBU Jl Hangtuah Sail.

Penegakan Perda Tidak Berjalan

“Kita harus memandang prikemanusian untuk melakukan tindakan supaya perusahaan tersebut ditutup, dari perusahaan itu berapa banyak tenaga kerja lokal terbantu, maka kita selalu menganjurkan PT Palasindo Mitra Sejati untuk segera mengurus syarat industri polytank” untuk mempersiapkan syarat syarat pengujian seperti tenaga ahli, ketebalan produk, kekuatan, dan administrasi beserta biaya,” jelasnya.

Askardi membeberkan kemampuan PT Palasindo Mitra Sejati belum dapat menerapkan PP Menteri perindustrian. “Kita harus memandang prikemanusian untuk

melakukan tindakan supaya perusahaan tersebut ditutup, dari perusahaan itu berapa banyak tenaga kerja lokal terbantu, maka kita selalu menganjurkan PT Palasindo Mitra Sejati untuk segera mengurus syarat industri polytank,” sampainya.

Sedangkan seputar masalah tindak pidana perindus-

trian oleh Polda Riau tersebut wewenang mereka melakukan penyelidikan. “Kita memaklumi tugas penegak hukum untuk mengawasi aktifitas yang melanggar hukum,” sampainya.

Sedangkan untuk perizinan lain seperti pendirian perusahaan, Ho, Tanda Daftar Industri (TDI), bahan baku yang mereka gunakan tidak melanggar. “Sumber bahan baku dari biji karet yang siap diolah menjadi karet untuk dibentuk menjadi polytank, bukan karet karet bekas yang mereka gunakan, semua masih dalam negeri.

Namun untuk menimbulkan faktor bau dan pencemaran lingkungan keberadaan aktifitas PT Palasindo Mitra Sejati tidak ada,” tegasnya. Rudi

Pekanbaru (MP) - Pemerintah Kota Pekanbaru terkesan tutup mata terhadap bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Terbukti sampai sekarang masih banyak bangunan berdiri tanpa memiliki plang nama IMB dan tidak menurut tatacara ijin membangun.

Dari pantauan di lapangan dalam beberapa bulan belakangan ini di wilayah Pemko Pekanbaru, terlebih di Kecamatan Tenayan Raya puluhan tempat bangunan berdiri yang belum memenuhi syarat tatacara prosedur membangun, sudah plang nama tidak ada dengan dalih masih dalam pengurusan, dan ada juga bangunannya sudah siap pakai tapi IMB pun belum dimiliki.

Sementara Perdanya sudah diwajibkan dan ketentuan pidana Perdanya pun sudah ada, tapi mengapa mereka para pemilik bangunan masih berani melanggarnya? Apa karena para humas developer orang tertentu? Seperti Ruko 20 pintu depan SPBU Jl Hangtuah Sail belum memiliki IMB apalagi di Jl Hangtuah Ujung penambahan bangunan ruko 8 unit tanpa IMB dan tidak memperhatikan K3 tidak membuat pagar seng sehingga tanah dan pasir berserakan ke jalan?

Situasi ini tentu menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin proyek itu bisa luput dari pengawasan Pemko Pekanbaru, bukti nyata dari Pemko Pekanbaru tentang penegakan peraturan daerah (Perda) terhadap bangunan yang tidak memiliki SIMB belum nampak. Kalau dilaksanakan operasi secara rutin tim terpadu penegakan Peraturan Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melibatkan instansi terkait ditambah dengan unsur dari masyarakat, pasti PAD bertambah dan bangunan akan tertata rapi dan tidak menimbulkan efek samping di kemudian hari. TT

GAGAL AUDENSI

LSM Bengkalis Foundotion Menilai Jamal Menghindar Bengkalis (MP) - Lembaga Swadaya Masyarakat Bengkalis Foundotion Kamis (27/ 2) sedikit menuai kekecewaan, pasalnya ketua DPRD Bengkalis (Jamal-red) sepertinya menghindar.

Sementara itu, sebelum melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dua hari sebelumnya sudah melayangkan surat perihal meminta kepada ketua DPRD untuk menggelar audensi dengan pihak LSM-Bengkalis Foundotion. Akan tetapi setelah jadwal yang sudah direncanakan oleh pihak LSM tepatnya pada hari ini, Ketua DPRD (Jamal-red) terkesan menghindar untuk diaudensi.

Sementara dampak menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Sisi lain hanya ditanggapi salah seorang anggota DPRD Bengkalis Hj Mira Roza dari fraksi Partai Keadilan Sejah-

Pasla Ketua LSM-Bengkalis Foundotion saat dikonfirmasi wartawan usai keluar ruangan.

tera (PKS-red) mengajak 2 orang perwakilan dari pihak LSM untuk masuk ke ruangannya. Kemudian menyampaikan terkait audensi yang akan direncanakan bersama

ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Namun Hj Mira Roza tidak dapat berbuat banyak karena bukan kapasitasnya untuk menjawab semua pertanyaan yang disam-

paikan oleh 2 orang perwakilan LSM tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua LSM-Bengkalis Foundotion Pasla kepada wartawan, Kamis (27/2) didampingi Sabri selaku Tokoh Pemuda Bengkalis dari ruangan Hj Mira Roza. “Kedatangan kami pada hari ini sekitar 15 orang ke kantor DPRD Bengkalis untuk mengadakan audensi dengan ketua DPRD Bengkalis. Namun setelah menunggu beberapa jam Ketua DPRD Bengkalis tidak juga menyambut kedatangan kami, dan kami menilai ketua DPRD (Jamal–Red) terkesan menghindar,” ujarnya.

“Padahal materi audensi yang kami sampaikan kepada Hj Mira Roza barusan tidak lain menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Yang jelas tentang keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis hingga hari ini tak

kunjung dilakukan pengesahan, dampak dari persoalan tersebut seperti pendidikan, kesehatan, infrastrutur dan lain-lain,” tambah Pasla.

Menurut Pasla, pihaknya sangat menghargai Hj Mira Roza yang sudah menanggapi kedatangan mereka. Dan tidak seperti Ketua DPRD Bengkalis yang mereka nilai menghindar.

“Namun terlepas dari persoalan keterlambatan pengesahan APBD Bengkalis, saya juga menanyakan terkait isu yang sedang berkembang baru-baru ini tentang 26 anggota DPRD Bengkalis yang dikabarkan telah diperiksa oleh Tipikor Riau mengenai dana bansos. Beliau membantah hal tersebut, bahkan dia (Mira–red) mengatakan hingga hari ini tidak ada satu orang pun anggota DPRD Bengkalis diperiksa Tipikor Riau,” tutup Pasla. Sbi

DUKUNG KEMAJUAN PARIWISATA DAERAH

Pokja Wartawan Belitung Adakan Press Gathering Tanjung pandan (MP) Perkembangan pariwisata Bali yang kian pesat dan telah diakui dunia memancing minat para wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke daerah yang dikenal pula sebagai pulau dewata ini, sehingga saat ini menjadikan Bali barometer kepariwisataan di Indonesia.

Adapun pulau Belitung secara perlahan telah berkembang menjadi daerah tujuan pariwisata baru. Daerah yang dikenal sebagai penghasil “emas hitam” ini mulai meninggalkan pertambangan sebagai penda-

patan utamanya. Dengan bermodalkan keindahan alam dan pantai berpasir putih, serta budaya lokal yang memadai kepariwisataan Belitung mulai memberikan arti bagi pendapatan asli daerah ini, hal tersebut dapat terlihat secara sederhana dengan bermunculannya hotelhotel berbintang di dalam areal koridor wisata yang ditetapkan pemerintah daerah setempat dengan tingkat hunian yang maksimal.

Media massa lokal dan nasional di Belitungpun merasa terpanggil untuk memberikan sumbangsih

pemikiran bagi kemajuan wisata di daerah ini, dan Kelompok Kerja Wartawan Belitung sebagai wadah jurnalis lokal menggagas press gathering ke pulau dewata Bali yang direncanakan akan diadakan pada medio April 2014 mendatang, dengan memberangkatkan 25 jurnalis dari berbagai media massa, selama lima hari para jurnalis ini akan berada di Bali dan menjadi tamu Pemda setempat, termasuk pula akan berkunjung ke redaksi surat kabar Bali Post.

Bastiariyanto selaku

Ketua Kelompok Kerja Wartawan Belitung ditemui wartawan pada saat rapat pemantaban di ruang kerjanya pada Kamis (06/03) 2014 lalu mengungkapkan bahwa Press Gathering tahun ini akan melibatkan banyak pihak seperti Humas Pemkab Belitung dan beberapa dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Perkerjaan Umum, Pertambangan , Perhubungan serta DPD KNPI Belitung dan Badan Usaha Milik Daerah.

“Keberangkatan ini bukan jalan-jalan biasa

namun lebih merupakan monitoring dan tugas peliputan berita tentang pariwisata daerah Bali, dan tentunya hasil yang didapatkan akan segera dilaporkan, disertai rekomendasi tentang apa hasilnya kepada Pemkab Belitung,” tutur Bastiariyanto yang juga menjadi jurnalis media nasional.

“Selain itu selama di Bali para jurnalis Belitung nantinya akan memonitor kemajuan wisata Bali dengan mengunjungi daerah unggulan wisata di sana,” kata Bastiariyanto mengakhiri. Tanwir

Tim Relawan dan Bantuan Sembako Sinabung Dilepas Wakil Bupati Karimun Karimun (MP) – Tim gabungan Relawan Peduli Sinabung Kabupaten Karimun yang terdiri dari Ormas, OKP, Ketua Panguyuban, perwakilan Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat diberangkatkan oleh Wakil Bupati Karimun Aunur Rapiq. Acara prosesi pelepasan Tim Peduli Sinabung dihadiri oleh beberapa unsur Muspida, SKPD dan masyarakat dan rombongan berangkat diawali dari rumah Dinas Bupati Karimun, Jumat (28/2/2014) pukul 20.00 wib.

Tim Peduli Sinabung diberangkatkan ke Sinabung Medan Prov Sumut dengan mengedarai 5 unit kendaraan roda 4, Tim Relawan Peduli Sinabung berangkat dari pelabuhan Parit Rempak Kecamatan Meral. Selanjutnya Tim Relawan Peduli Sinabung berlayar ke Tanjung Buton Prov Riau dengan menggunakan Kapal RORO. Setelah tiba di Pelabuhaan Tanjung Buton Prov Riau, perjalanan Tim akan dilanjutkan dengan jalan darat.

Bantuan berupa sembako, selimut dan pakaian yang masih layak diangkut sebanyak 6 truk dan Tim yang dilepas oleh Wakil Bupati Karimun Aunur Rapiq hari Jumat, akan bertemu dengan Tim Peduli yang sebelumnya telah berangkat lebih awal, dan direncanakan akan bertemu di Kandis Prov Riau. Dari Kandis rombongan Tim Peduli Sinabung akan berkompoi dengan kendaraan yang telah dipersiapkan menuju Sinabung Medan Prov Sumut.

Keberangkatan Tim Peduli Sinabung akan menbantu melakukan penyerahaan bantuan dari sumbangan yang terkumpul dari masyarakat Kabupaten Karimun. Bantuan sumbangan yang berasal bantuan mulai dari tingkat pelajar, mahasiswa, pengusaha, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Bantuan yang akan diserahkan seperti pakaian masih layak, sembako, selimut dan sejumlah uang. :Bantuan sembako serta juga berbagai pakaian layak pakai termasuk selimut yang diangkut dengan 6 truk.

Rombonga Tim Peduli Sinabung Karimun akan diserahkan langsung oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun kepada penerima bantuan bencana alam di Sinabung Medan Prov Sumut,” ungkap Mulyadi Ketua Tim Peduli Sinabung Karimun kepada MP. Rombongan Tim Peduli Sinabung yang berangkat dari pelabuhan RORO Parit Rempak Jumat (28/2/2014), terlihat Ketua KNPI Karimun Afrizal, Ketua Forum Komunikasi Batak Kabupaten Karimun FKBKK S Sitorus, Ketua Persatuan Keluarga Sumatera Barat PKSB Sarjan Rusli, Ketua Porum Wartawan Kabupaten Karimun PWKK James Tambunan, unsure OKP dan beberapa elemen masyarakat lainya. Asrin Daulay

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

Calon Wakil Rakyat Jangan Hanya Jadi Paduan Suara Karimun (MP) - Pesta demokrasi yang saat ini sedang berjalan dan tidak berapa lama lagi masyarakat akan bakal memilih para wakil rakyat yang dilaksanakan 9 April 2014 nanti. Calon wakil rakyat yang akan bertarung mereka memiliki peluang yang sama di mata masyarakat, keberhasilan seseorang calon legislatif untuk bisa lolos mewakili rakyat di parlemen tidak terlepas dari upaya dari perjuangkan di dalam meyakinkan masyarakat yang dilakukannya.

“Namun apapun cara mereka lakukan oleh para calon wakil rakyat untuk bisa lolos menjadi anggota legislatif ada sedikit harapan yang akan ditunggu masyarakat. Dari seorang calon legislatif yang duduk nanti di kursi anggota DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat I dan DPRD Kabupaten/ Kota. Untuk dapat bekerja untuk memperjuangkan perbaikan kehidupan masyarakat serta bisa mengangkat nama negara yang terbebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” ujar Dani pelajar SLTP kepada MP. Hal yang sama juga disampaikan Rani, anggota wakil rakyat diminta jangan hanya menperjuangkan sesuatu dengan hanya melihat kepentingan partai mereka saja, disebabkan duduknya seorang wakil rakyat bukan saja dari utusan dari partai politik tetapi mereka dipilih oleh rakyat.

“Mereka dipilih agar bisa menampung aspirasi masyarakat guna melanjutkan ke pemerintahaan, dan para wakil rakyat juga harus berani menolak usulan dari eksekutif, jika usulan yang diajukan sama sekali tidak terlihat ada keberpihakan terhadap masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, para wakil rakyat yang terpilih nanti diharapkan juga di dalam menperjuangkan kepentingan rakyat jangan melihat asal dari dapil usulan yang datang untuk mengadukan permasalahaan kepada wakil rakyat.

“Perilaku bijak dan amanah yang tertanam dari wakil rakyat merupakan modal yang cukup besar, sebuah langkah perbaikan tatanan dan keseimbangan dari fungsi badan legislasi dan sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Wakil rakyat yang terpilih nanti diharapkan juga jangan sampai hanya menjadi sebuah paduan suara belaka, serta menjadi lembaga pelengkap konstitusi saja,” ujarnya. Asrin Daulay

Pelayanan Setoran Tunai ATM Mandiri Kurang Memadai Pekanbaru (MP) – Antrean panjang dan mungkin ini juga yang jadi paradoks jika semakin banyak nasabah tanpa diimbangi jumlah ATM. Hal ini terjadi di ATM Mandiri Pekanbaru, dimana ATM setoran tunai cuma dua unit yang selalu aktif beroperasi yaitu di Jl Sudirman. Sementara yang di Jl A Yani hampir setiap hari rusak. Padahal bangunan dan ATM-nya baru direnovasi/diganti.

Saat wartawan Melayu Pos ikut nimbrung ngantri (7/3) untuk setoran tunai, raut wajah yang mengantre hampir semuanya murung. Entah karena kesal atas layanan atau karena antreannya panjang.

Salah seorang bapak separuh baya keceplos mengatakan bahwa pelayanan ATM setoran tunai Mandiri tidak memadai. “Sementara ruang kosong untuk penambahan masih ada, dan yang membingungkan ATM Jl A Yani hampir setiap hari mengalami kerusakan, padahal nampak baru. Apakah cuma cesingnya yang baru?” ujarnya.

Dia menambahkan sistem pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank Mandiri Pekanbaru kurang memuaskan, khususnya ATM setoran tunai, karena untuk memenuhi kebutuhan orang lain (nasabah) yang tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang sedang melayani atau yang dilayani. Tambun

Selayang Pandang

7

Melirik Cadangan Air Baku di Karimun yang Belum Tergarap Karimun (MP) - Musim kemarau yang sudah dirasakan sejak bulan Desember hingga saat ini telah menbuat kesulitan bagi masyarakat Kabupaten Karimun untuk mendapatkan air bersih.

Dan musim kemarau juga membuat beberapa tumbuhan tanaman sayuran milik para petani telah terlihat gersang oleh kuatnya terik panas matahari, beberapa tumbuhan yang ditanam oleh petani mengalami kematian dan terancam gagal panen.

Namun jika melihat per-

soalan permasalahan masyarakat terhadap kebutuhan air yang cukup tinggi apalagi air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan dan bercermin dari kejadiankejadian yang dialami setiap tahun oleh masyarakat Kabupaten Karimun.

Untuk bisa dicarikan solusinya, mengatasi permasalahan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih, terlebih lagi Kabupaten Karimun dinilai memiliki potensi ca-

dangan air baku yang dinilai cukup besar. Seperti beberapa lokasi cadangan air baku yang berada di kolam–kolam bekas galian eks PT Timah dan saat ini telah berbentuk danau.

“Kolam yang ada merupakan bekas hasil dari penambangan timah yang dilakukan oleh PT Timah Tbk sebelumnya, dan itu ada di beberapa titik lokasi di daerah Kabupaten Karimun.

Cadangan air baku tersebut, bisa terlihat di beberapa titik di beberapa kecamatan yang ada, seperti Kecamatan Meral,

Tebing dan Karimun,” ujar Samsir salah satu warga Kecamatan Meral kepada MP. “Harapan masyarakat Kabupaten Karimun terhadap keberadaan PDAM Karimun sebagai pengelola ketersedian air bersih bagi masyarakat, baru hanya sebatas harapan.

Mestinya PDAM Karimun setelah ditetapkan, dapat di bentuk sebuah menajemen di tubuh PDAM, agar bisa segera beroperasi di dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat,” terang Samsir.

Menurut Samsir, kondisi ini diduga adanya unsur kesengajaan dari segelintir oknum pejabat birokrasi untuk meraih keuntungan dengan cara menunda–nunda beroperasinya PDAM. Dan kelemahaan terhadap tata kelola air bersih oleh perusahaan milik pemerintah telah dimanfaati dengan maksimal oleh pihak swasta dengan meraih untung sebesar– besarnya, padahal di dalam aturan yang ada, pengeloalan air bersih berada di tangan pemerintah. Asrin Daulay

Permasalahan CPNS 2013 di Meranti Abu-abu Riau (MP) - 2013 telah berlalu, 2014 sudah satu triwulan berjalan, namun persoalan pengumuman tes CPNS di Riau masih ada yang bermasalah, dari 12 Kabupaten/Kota se-Propinsi Riau yang menolak keputusan yang dibuat Kemenpan RB, adalah Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di perbatasan sebelah Barat Propinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti di sebelah Timur Riau yang berbatasan dengan Kepri.

Sekretaris Daerah Rohil Drs Wan Amir Firdaus pada suatu kesempatan mengungkapkan, permasalahan penerimaan CPNS 2013 yang lalu, Pemkab Rohil memilih untuk tidak mengumumkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pusat, sementara Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan Nasir MSi masih menggunakan sistem politik abuabu, dimana oknum Bupati salah-satu anak Meranti yang tidak bertipe laksana golongan ayam ras itu menyambut baik permintaan MenPan RB Azwar Abu Bakar menyangkut pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun beliau tidak memastikan kapan pengumuman itu disampaikan.

Ibarat ayam boyler, Drs Irwan Nasir anak Meranti yang sekarang menjabat sebagai Bupati yang pertama kalinya itu pernah mengibaratkan bahwa anak-anak Meranti yang ikut CPNS seperti ayam ras berlaga melawan ayam jago dari luar. Menurut Irwan anakanak dari luar daerah itu memiliki otak yang jenius alias pintar, sementara anak daerah bagaikan ayam ras yang bodoh dan tidak mandiri, begitulah penyesalan Irwan kepada pusat waktu itu setelah melihat anak daerah hanya beberapa orang saja yang lulus Passing Grade, justru itu pulalah Irwan Nasir mengangkat orang-orang luar daerah untuk menjadi pejabat di Kabu-

paten Kepulauan Meranti, sehingga otomatis dalam seleksi CPNS kemaren para pejabat dari luar daerah itu memboyong anggota keluarganya masing-masing namun tidak membawa anak/isteri untuk mendampingi mereka bertugas, hal ini mungkin mengikuti Bupatinya Irwan Nasir yang sudah hampir lebih empat tahun menjadi Bupati, tetapi tidak membawa keluarganya (anak/isteri) ke Kepulauan Meranti Selatpanjang. Makanya Kota Selatpanjang hanya ramai pada hari Senin sampai Kamis saja, sedangkan pada hari Jumat para pejabat maupun pegawai dari luar daerah pulang menuju Lesung dan Antan yang telah ditinggal bertugas tersebut seperti bosnya Irwan Nasir.

Bermain api, diduga karena dia sudah merasa dirinya hebat, Irwan ingin coba-coba bermain api dengan MenPan Azwar Abu Bakar. Sumber Melayu Pos menduga Irwan yang bapaknya ayam ras itu, diibaratkan memiliki otak ayam boyler dari luar negeri itu diduga keras lempar batu sembunyi tangan, diduga ada permainan di balik layar, sebagaimana isu yang sedang berkembang bahwa belasan orang yang sudah menghubungi Irwan tidak masuk dalam pengumuman kelulusan Passing Grade yang dikeluarkan KemenPan RB beberapa waktu lalu, untuk me-

Konsekuenkah Drs Iqaruddin MSi budak asli Tembilahan Selaku Sekda Kab Kep MerantI menyerahkan permasalahan pengumuman CPNS Kab Kep Meranti ke Pusat sebagaimana yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Rokan Hilir? Sementara sang Bupati Drs Irwan Nasir MSi menyambut baik permintaan Ir H Azwar Abubakar MM selaku Menpan-RB, kendati ada embel-embel yang ditunggu dari koordinasi dengan Menpan-RB sebagai babak penentuannya.

nutupi belangnya Irwan berbalik menyesalkan keadaan putra Meranti, mengibaratkan mereka anak Meranti bagaikan ayam ras yang beradu dengan anak-anak luar daerah yang dianggapnya memiliki otak jenius, pintar-pintar oleh KeMenPan RB seharusnya level Meranti ayam ras ya lawan tandingnya juga ayam ras. Sementara peserta dari luar daerah yang dikategorikan Irwan bagaikan ayam bangkok harus sama-sama ayam bangkok, tidak seperti yang terjadi kemaren putera Meranti yang digolongkan Irwan otaknya seperti ayam ras itu diadu bersama-sama ayam bangkok yang dianggap Irwan pintar-pintar, sehingga banyak putera daerah Meranti yang tidak lulus alasannya waktu itu.

Sekarang Irwan berdalih

lagi bahwa Pemkab Meranti hanya menjadi tukang stempel alias tukang cap saja. Dikatakan sumber Melayu Pos jika memang Irwan membela putera daerah mengapa penerimaan CPNS kemarin diterima puluhan ribu orang dari luar daerah? “Ada apa sebenarnya,” kata sumber tadi melanjutkan.

Sekda Meranti Drs Ikaruddin MSi anak orang asli dari Tembilihan itu pada suatu ketika pernah mengungkapkan bahwa Meranti tidak akan mengumumkan hasil kelulusan CPNS. Sementara Irwan Nasir menyambut baik permintaan MenPan RB Azwar Abu Bakar, bahkan Irwan mengatakan pengumuman terserbut harus dilaksanakan, namun pihaknya masih menunggu proses berikutnya, sekalian menunggu hasil

koordinasi dengan Kemenpan RB sebagai penentuannya, kata Irwan bersilt lidah, namun sang Bupati menyerahkan proses tersebut kepada Sekda Meranti, karena diakui Irwan penyelsaian berada ditangan Sekda jelasnya, namun Konsekwenkah Ikaruddin Sekda Meranti menyerahkan langsung dengan pusat, seperti apa yang dilakukan Sekda Rohil Wan Amir Firdaus, kendatipun Bupati Meranti Irwan Nasir berkata lain, seolah-olah tidak sependapat dengan Sekda, apakah ini merupakan permainan politik Sekda dengan Bupati atau ini yang dikatakan politik abu-abu Bupati yang tidak ada pasti. “Kita tunggu saja konsekwensi Ikaruddin selaku Sekda Meranti,” kata sumber Melayu Pos mengakhiri ceritanya. TS/MP

Tersangka Parit Beton TA 2010 Sudah Berstatus Tahanan Kejari Bengkalis Perayaan Hari Buruh KSPSI Prov Riau Pekanbaru (MP) - Hari ulang tahun KSPSI-SPSI ke-41 tanggal 20/01/1973 s/d 20/01/2014 dengan tema Kebersamaan mencapai Kesejahteraan Pekerjas/Buruh dirayakan oleh para pengurus dan anggota DPD dan DPC Riau sangat lah sederhana dengan aksi tertib dan damai sambil membagi bagikan masker.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dipimpin Ketua Yorrys Raweyai ini, merayakan May Day di Jalan Antara Kantor Perpustakaan dengan kantor Gubri.

Selain merayakan Hari Buruh Para pengurus dan Anggota juga membahas Konsep upah layak yang selama ini dikenal adalah upah minimum yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa upah minimum yang selama ini menjadi acuan pengupahan mestinya dapat memenuhi kebutuhan hidup layak sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor Per-17/ Men/ VIII/ 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak menunjukkan bahwa upah minimum belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, bahkan pada buruh lajang.

Dan setelah selesai merayakan may day, sorenya rombongan mengadakan rapat di kantor KSPSI di Jl Dahlia untuk membahas Kongres konsolidasi yang akan diadakan di Jakarta. Namun para pengurus akan mencoba mengusulkan acara Kongres tersebut diadakan di Riau, dan para Pengurus dan anggota berharap agar Gubernur Riau terpilih H Annas Maamun (mantan ketua DPC KSPSI Rohil) turut mendukung agar Rapat Konsolidasi Kongres Daerah diadakan di Riau. Tambun

Bengkalis (MP) -Terkait kasus korupsi pembangunan parit beton Jalan Bantan Desa Senggoro tahun 2010 silam sepanjang 4.000 M2 dengan anggaran Rp 4.14 miliar yang dikerjakan oleh PT Daya Guna Mandiri yang merugikan negara kurang lebih Rp 1,3 miliar itu, kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis telah menetapkan 4 tersangka.

Dari 4 tersangka berinisial SR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MK, selaku Pejabatan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Si, selaku pelaksana proyek dan MF selaku Direktur atas perusahaan tersebut.

Si diketahui selaku pelaksana proyek tersebut sekaligus pemilik Toko Timur Jaya yang disub kontrakan oleh Mf pada awalnya.

Hal itu disampaikan Kajari Bengkalis Mukhlis melalui Kasi Pidsus Yanuar Rheza, Kamis (27/2/14) jelang sore.

Yanuar menjelaskan bahwa keempat orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan mulai hari ini sudah menjadi tahanan Kejari Bengkalis.

Kemudian tersangka kita titipkan di LP bengkalis.

tersangka dugaan korupsi parit beton tahun 2010 silam yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar itu, sekitar pukul 16.00 wib setelah dilakukan pemeriksaan terakhir, lantaran penetapan

tersangka sudah dari beberapa hari yang lalu, terlihat digelandang oleh pihak Kejari Bengkalis menuju Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bengkalis jalan Pertanian. Sabri

Pemkab Bengkalis Perketat Syarat Bansos 2014

Tersangka SR sedang duduk di kursi LP Bengkalis.

“Saat ini, kita baru bisa menahan tiga orang tersangka, yakni SR sebagai KPA, MF selaku Direktur dan Si sebagai pelaksana proyek, karena MK sebagai PPTK proyek tersebut beralasan sakit,” kata Rheza saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Menurut Rheza, alasan sakit tersangka MK selaku PPTK tersebut sesuai dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Arifin Achmad dari Pekanbaru. “Dan besok Jumat (28/2) kita akan melakukan

pemanggilan lagi untuk ditahan, supaya dalam proses pemeriksaan kasus ini cepat clear,” ungkapnya.

Rheza menambahkan, dengan ditetapkan keempat tersangka tersebut, tidak tertutup kemungkinan masih ada tersangka lain. “Selanjutnya kita terus melakukan pengembangan atas kasus ini, makanya kasus ini merupakan kasus proritas tunggakan yang harus cepat dituntaskan,” tambah Rheza lagi.

Dari pantauan, ketiga

Duri (MP) - Pemberian dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2014 ini akan dilaksanakan secara ekstra ketat. Konon proposal permohonan bantuan dana hibah dan Bansos kini harus diajukan melalui sekretariat daerah. Tak boleh lagi diajukan melalui anggota DPRD. Pengetatan seperti itu memicu protes dari Refri Amran Daud, salah seorang pemuka masyarakat Mandau.

“Kabarnya pemberian dana hibah dan Bansos tahun ini dibekukan. Itu tak bisa. Aturan yang membolehkan masih ada. Kecuali itu dicabut. Tak boleh diajukan melalui anggota dewan sama saja dengan pengebirian,” ujar Refri, Senin (10/3/14).

Menurut Refri, Pemkab pun tak bisa lepas tangan lalu menumpukkan kesalahan kepada anggota dewan terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah dan Bansos yang diajukan melalui angota DPRD tahun anggaran 2012 lalu. “Bukankah kuasa pengguna anggaran dana hibah dan Bansos itu pemerintah daerah sendiri, bukan anggota DPRD. Kok selama ini mereka tak memberi petunjuk dan pembinaan yang jelas. Kini terdengar lagi isu, 1.000 lebih proposal dana hibah dan Bansos sudah dimasukkan ke sekretariat pemerintah daerah,” ujarnya. Rtc/Mp

Daerah

8

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

Bupati Buka Musrenbang RKPD Kab Cianjur Tahun 2015 Cianjur (MP) - Sesuai amanat Undang-Undang tentang sistem perencanaan nasional, perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum komunikasi perencanaan pembangunan atau yang biasa disebut sebagai Musrenbang, sebagai langkah dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Cianjur ke depan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Cianjur, Drs H Tjetjep Muchtar Soleh MM pada saat membuka musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pem-

bangunan) RKPD Kabupaten Cianjur tahun 2015 di Green Hill Resort Pacet, Selasa 4 Maret 2014. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Cianjur, dr H Suranto MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, H Oting Zaenal Mutaqin SH, MM, unsur Muspida Kabupaten Cianjur, para Kepala OPD, para Camat, serta tamu undangan lainnya.

Menurut Bupati Cianjur, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Lebih lanjut Bupati Cianjur mengatakan, sesuai dengan perubahan paradigma tentang perencanaan pembangunan, proses perencanaan partisipatif yang mengakomodir seluruh kepentingan pelaku pembangunan khususnya masyarakat, diwadahi dalam kegiatan musrenbang yang dilaksanakan sejak tingkat desa hingga tingkat nasional.

Terakhir Bupati Cianjur mengharapkan, melalui Mus-

renbang ini mampu meningkatkan partisipasi aktif seluruh komponen pembangunan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan pula adanya peningkatan kinerja pembangunan daerah, sehingga dapat mempercepat upaya mewujudkan masyarakat cianjur yang lebih sejahtera dan berakhlakul karimah.

Sementara itu, Panitia Pelaksana Musrenbang RKPD Tahun 2015, Drs Didin Rosidin MSi menyampaikan tujuan diselenggarakannya kegiatan

ini adalah pertama untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, provinsi, kedua mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang Kecamatan dan forum OPD, ketiga mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten, keempat menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah. Agus/Dani

Pemda Lamandau Takut Diliput Wartawan Lamandau (MP) - Wartawan Melayu Pos pada tanggal 7/3/2014 jam 09.00 pagi tiba di Kantor Bupati Lamandau untuk mencari berita di kantor pemerintah.

Sekilas terlihat keluarmasuk seorang Bupati Lamandau di ruang Setda nampak mimik wajah ada hal-hal yang disembunyikan ternyata benar dalam analisa wartawan Melayu Pos di ruang rapat Setda terlihat banyak para kepala desa, akhirnya Melayu Pos langsung menyapa kepala desa yang tidak mau disebut namanya. Ada rapat apa pak?

“Ada rapat usulan pelepasan kawasan hutan.” Di wilayah

mana pak? “Di wilayah Kecamatan Mentobi Raya dan Kecamatan Bulik Timur.”

Melayu Pos langsung masuk ke dalam rung rapat dan mendengarkan uraian ibu BPKH 5 Pangkaraya tentang pelepasan kawasan hutan akhirnya salah satu anak muda PNS bernama Cipto menyapa Melayu Pos, “Maaf bang, sampean ada undangan? Siapa abang meliput di sini?” Kamu perintah

Kabupaten Bandung Miliki Dokumen Kontijensi Banjir Bandung (MP) – Sebagai daerah rawan bencana nomor empat di Indonesia, Kabupaten Bandung hingga kini masih terus berupaya melakukan berbagai langkah penanganan bencana secara maksimal. Salah satunya menyusun dokumen rencana kontijensi menghadapi bencana banjir.

Dalam dokumen yang disusun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bandung dan IOM (International Organization for Migration) tersebut, diskenariokan Kabupaten Bandung mengalami banjir di 19 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada. Ke 19 kecamatan tersebut, masing-masing Kecamatan Cileunyi, Rancaekek, Solokanjeruk, Majalaya, Ibun, Paseh, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Banjaran, Pameungpeuk, Kutawaringin, Katapang, Ciparay, Margahayu, Cangkuang, Cicalengka, Soreang dan Kecamatan Margaasih. Sedangkan jumlah desa yang terdampak banjir diperkirakan mencapai 79 desa. “Dokumen ini disusun sebagai pedoman penanggulangan bencana banjir tahun 2014 yang diaktifkan sesuai syarat, kriteria dan aturan yang telah ditetapkan dan saya harapkan dokumen ini mampu menjadi dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana,” kata Bupati Bandung H Dadang M Naser SH SIp. Hpb

siapa kok kamu mempertanyakan seorang wartawan tentang peliputan saya.

Kata anak muda itu, “Perintah ibu Sata/Satek Kabang Ekonomi.”

Melayu Pos kelur dari ruangan rapat mendatangi Kabang Ekonomi, kenapa saya dihalangi untuk meliput rapat tersebut ada apa dengan pertemuan itu? “Anda harus lapor dulu dengan Kabang Humas atau Bupati Lamandau.

Kapan ibu tahu dan mana undang-undang yang mengatur tentang para wartawan harus lapor atau menyampaikan imformasi kepada pejabat daerah justru sebaliknya Undang-undang keterbukaan imformasi publik para pejabat harus menyampaikan informasi dan tanggapan kepada publik. Kok, ibu Kabang Ekonomi me-

minta dengan Melayu Pos etika seorang wartawan. Melayu Pos balik bertanya kepada Kabang Ekonomi justru etika pejabat yang wartawan tunggu selama ini karena telur busuk ada pada pejabat justru peluang besar jalan KPK masuk ke Kabupaten Lamandau.

Melayu Pos mengkonfirmasi Ir Marukan Bupati Lamandau melalui telpon terkait wartawan mencari berita dihalangi, Marukan mengatakan dengan bahasa tepisan, “Saya tidak tahu dengan kejadian tersebut biasanya kalau para wartawan bisa meliput antara dua satu diundang dua harus melapor kepada Kabang Humas karena rapat itu tertutup.”

Lucunya malah seorang Bupati adalah orang nomor satu di Kabupaten Lamandau

berbicara keluar dari prosedur. Andakan sebelum jadi Bupati Lamandau adalah mantan Dosen Kehutanan tentu tahu mekanisme tahapan usulan pelepasan kawasan hutan dan kalau sampai salah dari prosedur pelepasan kawasan hutan ini yang diincar oleh KPK kalau hutan sudah dibuka di atas 50% dan sudah tertanam kelapa sawit barang tentu sudah melanggar dalam ketentuan pelepasan kawasan hutan.

Ir Marukan Bupati Lamandau menyanggah pertanyaan Melayu Pos yang sangat menjurus. “Perintah tata batas bukan dari Bupati, itu surat dari Dirjen Planologi, Pemda hanya diminta untuk merapatkannya saja. Jadi kami tidak berwenang soal pelepasan kawasan hutan,” katanya. Robet

Kapolres Indramayu AKBP Wahyu Bintaro HB SIK SH MH Melaksanakan Peletakan Batu Pertama Mushola Al-Ikhlas Indramayu (MP) - Kapolres Indramayu AKBP Wahyu Bintaro HB SIK SH MH kunjungan ke Kapolsek Gantar dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Mushola Al-Ikhlas. Pembangunan mushola tersebut di areal kantor samping Polsek Gantar.

IPDA H Gatot Kuncoro Kapolsek Gantar menyambut kedatangan Kapolres Indramayu dengan jajarannya juga memaparkan maksud dan tujuan adanya pembangunan mushola untuk menguatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, khususnya anggota Polsek Gantar dan umumnya masyarakat Gantar.

H Gatot Kuncoro oleh karena hatinya merasa terketuk ketika hendak sholat tetapi jauh ke mushola apalagi di bulan puasa, sudah banyak pemudik/arus mudik, banyak yang menanyakan mushola, karena menurut pemudik mereka berhenti di sini jelas cukup aman karena mereka rasa terjaga oleh petugas. “Maka kami dan berusaha punya niat untuk membangun mushola walaupun tidak besar yang penting bisa untuk beribadah,” katanya.

Pembawa Acara Sutikno SPd MM memberikan kesempatan kepada Kapolres In-

Kapolres Indramayu sedang meresmikan patung Polisi.

Saat pembagikan sembako gratis.

dramayu AKBP Wahyu Bintaro HB SIK SH MH untuk memberikan sambutan, sambutan Kapolres cukup singkat dan padat tentang Kamtibmas, “Memang untuk polsek Gantar cukup prospek tetapi kita harus waspada oleh karena Polsek Gantar paling ujung berbatasan dengan Kabupaten Subang juga Kabupaten Sumedang, maka dari itu sangat butuh bantuan dari instansi yang lain juga masyarakat punya kewajiban untuk membantu keamanan tidak cukup sendiri. Polisi bersama masyarakat paling tidak saling bahu-membahu demi kondusifnya wilayah/lingkungan. Polri pun butuh sejuta kawan,” tuturnya.

Kapolres Indramayu se-

makanan ringan dan amplop berisi uang. Ibu-ibu yang menerima sangat senang dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Kapolres.

Selesai pembagian sembako, Kapolres langsung meresmikan patung polisi yang berseragam Polantas, maksud patung polisi disimpan di tikungan surya karena tikungan ini sangat tajam, paling tidak dapat mengurangi angka kecelakaan dengan adanya patung polisi.

Untuk supir atau pemakain jalan akan lebih hati-hati minimal mengurangi kecepatan jalan. Patung adanya di tikungan surya di wilayah KRPH Cijambe BKPH Sanca, KPH Indramayu, maka dari itu Asper Darto selalu mendampingi Kapolres.

telah selesai sambutan langsung menyiapkan diri untuk adventure trail menuju ke perbatasan Sumedang yang memakan waktu kurang lebih 2 jam setengah, juga didampingi jajaran Polres Indramayu dan masyarakat yang senang atau pun punya bakat adventure trail, Asper Darto pun tidak ketinggalan ikut mendampingi Kapolres Indramayu. Yang dituju oleh adventure trail ke tikungan surya, rombongan Kapolres Indramayu ketika sampai di tikungan Surya langsung membagikan sembako untuk masyarakat Sukatani II Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar dibagikan ke Ibu-ibu yang jompo, begitu mulianya Kapolres Indramayu pembagian sembako berupa beras,

Menurut Arif Budi Santoso Kanit Reskrim Polsek Gantar memberikan keterangan kepada wartawan MP, “Kami anggota Polsek Gantar mengucapkan terima kasih karena adanya kunjungan dari Kapolres Indramayu, juga kepada Bapak Asper Darto, para kuwu yang ada di wilayah Kecamatan Gantar juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sudah memberi dukungan, dengan adanya kunjungan Kapolres Indramayu untuk melaksanakan peletakan batu pertama Mushola Al-Ikhas, mari kita sama-sama membangun demi suksesnya pembangunan mushola AlIkhlas,” ujarnya. Kayat Sudrajat

Masyarakat Petani Desa Baleraja Gagal Panen Karena Serangan Hama Tikus Indramayu (MP) - Masyarakat petani Kubangjati RT 07/04, RT 02/04, Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Jabar. Betul-betul mengeluh karena mayoritas petani sangat mengandalkan penghasilan dari sawah, sedangkan sekarang untuk petani sawah bisa panen hanya 20 % saja, yang jelas kategori gagal panen.

Tanaman padi habis tanam dihantam banjir, terpaksa harus tandur ulang atau 2 x tandur, setelah tanaman padi tumbuh, mulai berbuah dimakan hama tikus, yang sisa tinggal badogolnya terpaksa menunggu semi, petani sudah berusaha berbagai cara untuk pencegahan hama tikus tetapi tidak bisa teratasi. Dibantu oleh Pamong Desa, dipimpin langsung Ujang Alek membuat gerakan supaya bisa menyelematkan tanaman tidak terserang oleh hama tikus hasilnya tetap nihil, juga di tempat persawahan yang lain bukan hanya hama tikus saja juga diserang hama sundep alias hama wereng. Bagi petani masyarakat Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu betul-betul musibah karena panennya Puso.

Menurut keterangan masyarakat Panongan dan Kubangjati yaitu Bapak Adi dan Endang Suhana, “Kami selaku petani betul-betul kena musibah, kami untung tidak stress, musibah itu bukan kecelakaan saja atau sakit, selaku petani tidak panen itu sama dengan musibah. Petani gagal panen pemerintahan desa pun ikut musibah, sebab jelas pupuk jaluk pun tidak akan jalan perhektar, swadaya, pungutan pajak itu akan terhambat, berarti bukan pemerintahan desa saja, termasuk pemerintahan pusat pun akan terhambat khususnya pembangunan, maka dari itu kami selaku petani, meminta solusi walaupun melalu media cetak kami memohon sampaikan ke Dinas Pertanian juga khususnya pemerintahan Kabupaten Indramayu, tolong kami segera diberi bantuan berbagai cara apapun. Kami masyarakat petani yang kena musibah bantuan untuk kesejahteraan masyarakat, mudah-mudahan keluhan kami masyarakat Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu didengar dan diperhatikan oleh pemerintah,” tutur petani yang terkena musibah. Kayat Sudrajat

PT Anton Bintan Permai Akan Berkiprah di Jabar Indramayu (MP) - Demi untuk menunjukan bahwa proses setelah rekrutmen dan dilakukan Balai Latihan Kerja Luar Negeri tidak hanya berada di kantor pusat akan tetapi untuk mempercepat dan menghemat biaya dan terpantaunya oleh pihak keluarga maka salah satunya PT tenaga kerja ke luar negeri yang mendekatkan dengan para pencari kerja ke luar negeri yakni PT Anton Bintan Permai Cabang Indramayu beralamat Jalan Raya by pass Celeng Barat No 034/008 Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Izin Disosnakertrans Nomor : 563/1109.a/2013/ DISOSNAKERTRANS. Penjelasan dari Kepala Cabang PT Anton Bintan Permai Cabang Indramayu H Makmurih saat ditemui di kantornya mengatakan, “Kami selaku kepala H Makmurih Kepala Cabang PT cabang siap untuk Anton Bintan Permai Indramayu memajukan perusahaan dan akan berusaha semaksimal mungkin akan berkiprah tidak hanya di Kabupaten Indramayu saja melainkan ke kabupaten lainnya dan target lebih lagi merajai di Jawa Barat bisa masuk ke PT kami, dan selama ini tidak ada kasus yang begitu sangat serius, kalaupun ada tetap kami akan bertanggung jawab dengan sepenuhnya kepada para TKW mulai dari awal pemberangkatan sampai pulang.

Pengerahan TKW hanya khusus untuk Negara tujuan Taiwan dan Hongkong dihitung pertahunnya yang masuk ke PT kami mencapai 500-600 orang dan di PT kami ada potongan setelah bekerja di Negara tujuan sesuai dengan aturan pemerintah yang hanya di kenakan 9 bulan tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu kami mengedepankan pelayanan dan penanganan yang terbaik dan untuk tahun ini ada penambahan tempat BKLN demi memenuhi pangsa di Negara tempat tujuan. Selama ini kami dibantu oleh 10 karyawan yang rata-rata gaji perbulannya lebih dari UMK demi keseriusan kami untuk membesarkan perusahaan dan kenyamanan dengan semua karyawan kami juga para CTKI, adapun semua persyaratan dan legalitas PT sudah ditempuhnya,” tuturnya. S Pranoto

Pelantikan Pengurus PAC Partai PKB Kecamatan Delang. Drs Havter Mendukung Caleng PKB maju bersaing dalam Pesta Demokarasi tanggal 9 April 2014 nanti.

Daerah

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

Wakil Bupati Meresmikan Turnamen Catur Bupati Cup ke V Tahun 2014 Cianjur (MP) - Kegiatan olah raga sangat menunjang akal dan fikiran yang sehat dalam memberikan kontribusi untuk aktivitas sehari-hari penghobi bidak catur khususnya di Kabupaten Cianjur, oleh karena itu dengan meningkatkan prestasi olah raga di bidang catur serta ajang pencarian bibit muda berbakat ini yang dapat memberikan yang terbaik untuk Cianjur baik dalam mengikuti event PORDA maupun even-even bergensi lainnya. Demikian dikatakan Wakil Bupati Cianjur dr H Suranto MM saat meresmikan Turnamen Kejuaraan Catur Bupati Cup ke V tahun 2014, yang diselenggarakan di Aula Kodim 0608 selama dua hari mulai dari tanggal 1 sampai dengan 2 Maret 2014. Acara ini dihadiri oleh Kepala Staf Kodim 0608 Mayor Inf Dadi Sutandi, Ketua KONI Cianjur Dedih Priatna, tamu undangan, peserta kejuaraan serta para master catur Jawa Barat.

Wakil Bupati Cianjur berharap, setelah turnamen ini memunculkan bibit baru pecatur milik Kabupaten Cianjur yang tidak hanya akan bertanding di PORDA saja namun menampilkan atlit yang berpotensi dan profesional yang dapat diandalkan di ajang tingkat yang lebih tinggi sehingga mampu mengharumkan nama baik Cianjur dimata dunia olahraga khususnya bidang catur.

Sementara itu H M Rosid (Ocid) selaku Ketua Percasi Cianjur pada laporannya menyampaikan, kategori yang dipertandingkan untuk Bupati Cup V ini diantaranya kelompok master khusus undangan, kelompok master/ non master wanita, kelompok mahasiswa / pelajar putra dan putri SMU serta kelompok pelajar SMP/SD putra-putri. Dengan jumlah para pecatur yang mengikuti ajang ini sebanyak 160 peserta.

Dengan sistim pertandingan untuk kelompok master menggunakan setengah kompetisi dengan peserta 10 orang dan kelompok non master, mahasiswa dan pelajar menggunakan sistim Swiss Perfect 9 babak. Dengan total hadiah uang senilai Rp. 18 juta.

Adapun para master yang akan di hadapi diantaranya master dari Cianjur Asmil Rudi, Gunawan RS, Joni Jurmansyah, Nanang Suryana Oos Kosasih. Ditambah beberapa master lain dari kabupaten purwakarta Hamdan, kota Bandung Muhtar dan Beni Gunawan, kota Sukabumi Nata Kusumah serta master dari kota Depok yaitu Purnama Alam. mereka akan melakukan ujicoba dengan pecatur tim kualifikasi PORDA Cianjur. Dani/Agus

Bupati Resmikan kantor baru Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Sampit (MP) - Bupati Kotim H Supian Hadi meresmikan kantor baru Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. “Kantor Kecamatan Semuda ini adalah adalah kantor termegah di kabupaten ini. Amanah ini suatu komitmen supaya pelayanan kepada masyarakat bisa nyaman,” ungkap H Supian Hadi SIkom, selaku Bupati Kotim saat meresmikan kantor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Samuda (14-022014) jaraknya Ibu Kota Kecamatan Tersebut dengan Ibu Kota Kabupaten Kotim sekitar 40 Km ke selatan.

Bupati Memohon agar Camat Mentaya Hilir Selatan supaya aktif dan selalu hadir di kantor Kecamatan Samuda guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mantap sahatinya, Camat tidak ada alasan lain untuk tidak hadir di kantor.

“Kantor kecamatan sekarang lebih megah dibandingkan kantor sebelumnya bahkan kantor kecamatan ini termegah di Kotim,” ujar H Supian Hadi Camat Mentaya Hilir Selatan, Samuda Jumberi SIP sebelumnya mengatakan, halaman kantor kecamatannya perlu diperluas karena halaman tersebut digunakan oleh beberapa instansi pemerintahan lainnya. “Halam kecamatan ini perlu keluasan dan mudah-mudahan saja Bupati menangapi apa yang menjadi harapan masyarakat Samuda,” jar Jumberi.

Menanggapi hal itu, Bupati Kotim mengatakan, sangat mendukung halaman tersebut direncanakan pembangunan kantor PNPM-MP Samuda dan kantor Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Samuda.

“Karena sudah menjadi komitmen melalui angaran APBD Kabupaten kita akan adakan pengurukan untuk memperluas halaman kantor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Mudahmudahan tahun 2015 sudah bisa direalisasikan,” janji Bupati Kotim. M Iriansyah

PROFILE CALEG YANG TEGAS, MERAKYAT, DAN PEDULI RAKYAT MISKIN Nama : ABDUL GAFUR BSC Tempat/Tgl Lahir : Samuda, 05 Juli 1959 Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Jl. Jembatan Kuning Gg.Tulus Hati No.78 Ketapang Sampit.

Agama : Islam Perkerjaan : Swasta Nama Istri : Hamdanah ilmin Nama Anak : Khumairah Nabila, Siti Maryam, Dewi Kartika, Nur Hikmah.

Nama Orang Tua Ayah : H. Jerman Bin H.Anang (alm) Ibu : Hj. Manis Binti Undan (alm) Abdul Gafur Kelahiran Desa Jaya Karet Samuda, Caleg PKPI Kotim Dapil 1 No Urut 1, Samuda, Ujung Pandaran, Bapinang Dan Mentaya Hilir Utara (Bagendang).

Abdul Gafur anak urut 6 dari 17 bersaudara, yang bercita-cita ingin memajukan daerahnya.

Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja : 1. SDN 3 Basirih Hulu, Samuda tahun lulus 1972 2. SMP Negri 3 Samuda tahun lulus 1976 3. SMEA Negri 1 Sampit tahun lulus 1979/80 4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Ex AKPI, Banjarmasin (Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia) tahun lulus 1984 5. Dinas Perhubungan Laut/Syahbandar tahun 1981/82 di Banjarmasin 6. PT. Kahayan jaya Enterprise di banjarmasin tahun 1986/87 7. PT. Cipta Niaga (Dinas Perdagangan) di Banjarmasin tahun 1988/89 8. PT. Pelayaran Cabang Surabaya di Sampit tahun 1992-1995 9. Sekretaris II PAC PDI Perjuangan Kecamatan Ketapang 2004-2007 10. Kabiro media Kalteng di Kabupaten Katingan/ Seruyan/ Sampit tahun 2003-2010 11. Wartawan/ Bagian Iklan Melayu Pos perwakilan Jakarta di Sampit 20122014 12. Anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Perwakilan Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2013 13. Caleg Partai PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Dapil 1 Kotim No urut 1 Pencoblosan tanggal 09 April 2014.

Demikianlah profil riwayat hidup yang saya buat dengan sesungguhnya, sebagai wujud keterbukaan identitas saya dan sebagai bahan awal bagi masyarakat pemilih pada khususnya juga bagi pada masyarakat luas pada umumnya. Semoga kepercayaan rakyat menjadi pengawasan dalam politik saya kedepannya menuju Kota Sampit yang lebih baik, juga dukungan dan kepercayaan semua pihak yang diberikan kepada saya. Serta tidak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan ingat Tanggal 9 April 2014 hari Rabu Coblos Abdul Gafur Partai 15 PKPI Kotim Dapil 1 No Urut 1 Samuda, Ujung Pandaran, Bapinang, Dan Mentaya Hilir Utara (Bagendang). Tim

9

Dewan Pengurus KORPRI Cianjur Serahkan Bantuan Modal Usaha Bagi Anggota KORPRI Gol I & II Cianjur (MP) - Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cianjur, Mochamad Tantan Rustandi SH atas nama Bupati Cianjur, menyerahkan bantuan modal usaha kepada para peserta Pembekalan Kewirausahaan Bagi Anggota KORPRI Golongan I dan II yang akan memasuki masa Purna Bhakti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 s.d. 26 Pebruari 2014, bertempat di Green Hill Re-

sort Ciherang-Cianjur.

Pada Upacara Pembukaan, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cianjur secara resmi membuka kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Bagi Anggota KORPRI Golongan I dan II yang akan memasuki masa Purna Bhakti.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Para peserta pembekalan kewirausahaan menerima materi dari berbagai narasumber dan meninjau ke

lapangan, diawali ke lokasi BBI Ciherang, ditempat ini para peserta mendapatkan penjelasan dari penyuluh setempat tentang budidaya ikan mas, ikan nila serta ikan koi serta budidaya perikanan lainnya, para peserta juga diberikan penjelasan tentang pemanfaatan ikan untuk dibuat berbagai macam olahan yang kesemuanya bisa di produksi secara rumahan.

Kegiatan lapangan dilanjutkan ke CV Agro Coorporation, yaitu

perusahaan yang bergerak di bidang usaha jamur, di tempat ini para peserta diberikan wawasan serta melihat langsung proses produksi dari awal hingga panen, dan pada acara tanya jawab disampaikan juga perencanaan dan berbagai jurus sukses untuk menjadi pengusaha jamur dengan berbagai perhitungannya.

Sebagai akhir dari kegiatan lapangan, peserta diajak untuk melihat keberadaan BBI Jangari,

ditempat ini para peserta diberikan wawasan sekilas tentang keberadaan BBI Jangari serta melihat keberadaan keramba terapung.

Kegiatan ini ditutup dengan resmi oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cianjur yang bertindak atas nama Ketua dan Jajaran Pengurus KORPRI Kabupaten Cianjur, bertempat di Rumah Makan Barokah Jangari-Cianjur. Agus/Anwar

Aparat Penegak Hukum Diminta Telusuri Penyimpangan PU BPSDA Tasikmalaya (MP) – Masyarakat Tasikmalaya mendesak Inspektorat dan penegak hukum, untuk menyelusuri dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek yang dikelola PU BPSDA balai Ciwulan Tasikmalaya, Jabar.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, banyak proyek Irigasi yang dikerjakan pemborong maupun proyek swakelola, ditangani pihak PU BPSDA Ciwulan Tasikmalaya, pembangunannya mengecewakan masyarakat petani di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Ketua Ketua Independent Corouption Wacth (ICW) Tasikmalaya, Ir Munir MP

prihatin, banyak proyek Irigasi yang dikelola BPSDA balai Ciwulan Tasikmalaya tidak sesui spek (bestek) di lapangan.

Proyek swakelola (pemeliharaan) BPSDA 2013 dibalai Ciwulan, pekerjaannya hanya membesihkan dengan membabat rumput dan memperbaiki saluran Irigasi ke areal persahaan

masyarakat.

“BPSDA balai Ciwulan Tasikmalaya, harus transparan dan terbuka dalam pelaksanaan berbagai proyek Irigasi terutama proyek swakeloa di daerah Tasikmalaya,” kata Munir.

Dana provinsi digelontorkan untuk pemeliharaan Irigas dan pemeliharaan 4 situ di Kabupaten dan 2 situ di Kota Tasikmalaya, menelan dana Provinsi Jabar sebesar Rp 3 miliar pada tahun 2013 lalu.

Proyek pemeliharaan di kantor BPSDA balai Ciwulan Tasikmalaya, bukan rahasia umum lagi, karena pengadaan

material dan pengawasan dikerjakan sendiri oleh BPSDA. “Masyarakat Tasikmalaya mendesak DPRD, Inspektorat dan penegak hukum melakukan sidak, menyelusuri ada dugaan penyimpangan (KKN) dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan proyek Irigasi dan situ di Tasikmalaya,” kata Djadja.

Sementara, Tito Garnida Kepala Balai Ciwulan Tasikmalaya Tasikmalaya, ketika hendak dikomfermasi selalu menghindar, namun beberapa stafnya dihubungi membenarkan, pelaksanan

berbagai proyek dari DAU tidak turun, namun hanya ada proyek pemeliharaan rutin nilainya sampai miliaran rupiah.

Situasi di Kantor BPSDA balai Ciwulan Tasikmalaya, lanjutnya, sejak beberapa bulan terakhir ini, situasi di BPSDA Ciwulan kurang kondusif dan harmonis antara atasan dengan bawahan.

“Jadi kalau mau keterangan rinci, silahkan saja hubungi Kepala Balai, karena semua proyek ditangani langsung oleh Kepala Balai BPSDA Ciwulan,” katanya. Di2n

BBM Bersubsidi Buat Bangunan Pasar Sayur Meperkaya Pelangsir Salsa Memakan Badan Jalan Instansi Terkait Berpaling Muka

Kelurahan Tutup Mata

Kotim (MP) - Pelangsir solar atau BBM masih marak di SPBU Kotim Km 18 meskipun harga bahan bakar minyak (BBM) sudah dinaikan oleh pemerintah ternyata belum mempengaruhi antrian pembelian jenis BBM terutama jenis solar.

Di KM 18 tempat setasiun pengisian bahan bakar jalan yang menghubungkan Sampit Pangkalanbun Provinsi Kalimantan Tengah masih dipadati kendaraan mobil dan truk yang sebagian tak laik jalan bahkan ada sebagian truk yang tak laik jalan ditarik dari depan, buktinya setiap hari hampir puluhan mobil itu itu saja yang mengantri bahkan tidak siang maupun malam guna untuk mendapatkan solar. Alhasil solar itu untuk dijual lagi kepada pengecer BBM. Pantauan Melayu Pos di SPBU Jalan Sudirman KM 18, Minggu (09/03/2013) antrian pembelian bahan bakar minyak (BBM) mengular di

Seruyan (MP) - Bangunan pasar sayur Salsa yang bertempat di Desa Muara Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Yengah memakan badan jalan.

Pantauan Melayu Pos bangunan semi permanen dan permanen tersebut terlihat dibangun di atas drainase sedangkan saluran drainase sebagai pembatas badan jalan dengan tanah warga seolah olah tidak diperdulikan. Selain itu juga tampak pancang dan tembok permanen atau beton yang sedang dibangun dalam proses pembangunan.

Menurut salah satu warga bangunan tersebut dibangun sejak tahun 2013 namun hingga saat ini tidak ada aksi dinas terutama kelurahan untuk menertibkan bangunan yang memakan bahu jalan tersebut.

“Sebenarnya kalau dicek kebenaranya belum tentu pasar sayur Salsa tersebut mempunyai IMB. Sedangkan saluran drainase sebagai pem-

Puluhan mobil kendaraan mengantri untuk mendapatkan BBM di SPBU KM 18, Minggu (09/ 3/2014).

lokasi stasiun bahkan memakan badan jalan raya. Kondisi seperti itu sangat mengganggu para pengguna jalan raya oleh antrian mobil dan truk yang ingin membeli solar.

Masyarakat berharap ada penertiban untuk pelangsir setiap hari antrian panjang mengular terutama pagi hari di depan SPBU yang menggunakan bahu jalan dan jalan raya. Her

Bagunan pasar sayur Salsa di atas drainase.

batas jalan pun dicaploknya.

Seharusnya bangunan tersebut wajib memiliki ijin IMB sebelum dilakukan pembangunan, namun jika bangunan tersebut belum memiliki IMB harus segera diurus. Namun pastinya jika suatu kendaraan sangat padat jika lewat apalagi

banyak orang beli sayuran di pasar sayur Salsa ini pengguna jalan sangat terganggu.

Karena suatu bangunan memakan media jalan. Nah jika ada ijin dari instasi terkait soal mendirikan bangunan otomatis tidak akan memakan bahu jalan,” ujarnya. Her

Muspika Kecamatan Haurgeulis Adakan Rapat Koordinasi/ Sosialisasi Rehabilitas Rumah Rusak Diterjang Banjir Indramayu (MP) - Pada Minggu lalu Muspika Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu Jawa Barat, adakan rapat koordinasi/sosialisasi bantuan pemerintah untuk rehabilitasi rumah rusak diterjang banjir di aula Kecamatan Haurgeulis.

Rapat tersebut dihadiri oleh para Kuwu, Babimas, Babinsa dan Binwil Kecamatan Haurgeulis. Acara tersebut diawali dengan sambutan oleh Camat Haurgeulis, Drs Asep Kusdianti MSi dalam sambutannya, “Mari kita sukseskan program tersebut, jangan sampai seperti program Rutilahu yang dilaksanakan oleh para Kuwu, hingga menimbulkan kontra dari para penerima bantuan tersebut,” tuturnya.

Sambutan kedua oleh Danramil 1615 Haurgeulis Kapten ARM Suganda menyebutkan dalam kegiatan rehabilitasi rumah yang rusak diterjang banjir di Kabupaten Indramayu bukan dana dari Pemerintah Pusat

atau Propinsi, melainkan dana dari para pengusaha yang ada di Kabupaten Indramayu yang bekerjasama antara Bupati dengan Dandim Indramayu melalui Muspika.

Sambutan ketiga oleh Kapolsekta Haurgeulis AKP Apang Efendi dalam sambutannya menyebutkan untuk Polsek Haurgeulis, sangat siap mendukung dalam program tersebut kalau memang dilibatkan, satu catatan harus

benar sesuai dengan Bestek RAB, ungkapnya.

AIPTU Aming CH Kasi Humas Polsek Haurgeulis tentang rumor di masyarakat Kecamatan haurgeulis bahwa bantuan Rutilahu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Yang sangat menggembirakan Kapolsek Haurgeulis menyampaikan di depan para Kuwu, bahwa Kapolres Indramayu akan memberikan bantuan

bangunan untuk madrasah atau ada masyarakat yang mau menghibahkan atau mewakafkan tanahnya yang disampaikan oleh Kapolres Indramayu AKBP Wahyu Bintono Haribawono, SIK MH tuturnya. Dan khususnya untuk Kapolsek Haurgeulis.

AIPTU Aming Kasi Humas Polsekta Haurgeulis waktu ditanya di luar kantor Kecamatan Haurgeulis oleh wartawan tentang pemilihan

legislatif (Caleg) apa yang akan bapak lakukan untuk mengantisifasi tersebut?

“Saya untuk mengantisipasi kerwanan Pileg akan saya lakukan atau himbauan kepada para Kuwu, Babimas, Babinsa, Binwil (agar bergerak bersama-sama (patroli terpadu) kontrol di rumah/ kediaman Caleg, jangan sampai terjadi terhadap masyarakat terjadi miskomunikasi,” jelasnya. Saripudin/Ub

Daerah

10

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

Wakil Bupati Cianjur Hadiri Acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Cianjur (MP) - Wakil Bupati Cianjur dr H Suranto MM menghadiri acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi yang berlangsung di Kantor KPP Pratama Canjur, Rabu, 5 Maret 2014. Acara ini dihadiri oleh Sekda Cianjur (H Oting Zaenal Mutaqin), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur (Siscka Mirela Juniati), Komisi 11 DPR RI (Arif Budimata), para pimpinan perusahaan daerah dan tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Cianjur menyampaikan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang diatur oleh Undang-Undang untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Penerimaan negara dari pembayaran pajak merupakan perwujudan dan pengabdian masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional dan daerah. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan

negara tidak dapat dilaksanakan secara utuh.

Lebih lanjut Wabup Cianjur mengatakan, pelaksanaan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan merupakan salah satu bentuk edukasi perpajakan yang secara berkelanjutan harus dilakukan oleh KPP Pratama Cianjur dalam rangka meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan masyarakat (wajib pajak), sehingga dengan diadakannya Pekan Panutan ini diharapkan se-

luruh warga Kabupaten Cianjur yang telah memiliki NPWP segera menyampaikan SPT Tahunan pajak Penghasilannya tepat pada waktunya sehingga rasio kepatuhan SPT Tahunan Pajak penghasilan tahun ini dapat meningkat.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur (Siscka Mirela Juniati) mengatakan, Direktorat Jendral Pajak sudah menyempurnakan sistem pembayaran SPT Tahunan melalui media internet yaitu

program e-Filing yang memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan secara online yang dilakukan setahun sekali.

Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pajak dan mengantri, dengan adanya koneksi internet di rumah kini pembayaran SPT tahunan dapat dilakukan dari rumah secara online, adapun wajib pajak yang datang ke kantor pajak nantinya hanya untuk menyampaikan surat pemberi tahuan saja. Agus/Dani

PR UNTUK BUPATI KABUPATEN SUBANG TERPILIH

Jalan Compreng Karang Anyar Rusak Berat Subang (MP) - Ruas jalan penghubung dalam dua kecamatan yakni jalan yang menghubungkan Kecamatan Compreng – Kecamatan Pusakajaya yang tepatnya di Desa Mekar Jaya dan Desa Rangdu, yang tidak ubahnya bagaimana kubangan kerbau, juga tidak sedap untuk dipandang mata.

Di samping itu mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Apabila di kala musim hunjan, ruas jalan bagaikan sebuah sungai yang penuh bebatuan digenangi air ketika musim hujan seperti saat ini, pemerintah terkesan menutup mata melihat jalan seperti ini, kerusakan jalan ini berlangsung bertahun–tahun tanpa sedikitpun perhatian dari Pemerintah Kabupaten Subang.

Dengan kerusakan jalan tersebut menurut warga yang enggan disebutkan namanya, pemerintah menutup mata dengan kondisi jalan ini.

Selayaknya pemerintah memperhatikan kondisi yang

ada di masysarakat. Hal senada juga disampaikan Kang Kenta salah seorang warga Kecamatan Compreng, mengeluh dengan keadaan jalan tersebut, dan mendesak Pemerintah Subang khususnya instansi terkait agar segera merealisasikan untuk sarana transportasi dan demi kelancaran perekonomian yang ada di wilayah pedesaan.

Dengan kondisi jalan jalan seperti ini khususnya pengguna ojeg, mereka merasa gemas ketika melewati jalan ini. Salah satu pengguna ojeg kepada wartawan Melayu Pos, belum lama ini mengatakan, seolah -olah masyarakat yang tinggal di kecamatan ini

tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

Ia pun mengingatkan kepada para camat dan unsur muspika lainnya, agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme yang memanfaatkan momentum Pemilu 2014. “Mari kita ciptakan peristiwa demokrasi ini dapat berlangsung aman, tertib, lan-

Sepeda Motor Vs Mobil Inova Kotim (MP) - Jalan KM 35 Jalan Sudirman yang menghubungkan ke Pangkalanbun jalan tersebut sangatlah sempit dan pengguna jalan merasa jengah pada saat truck pengangkut crude palm oil (CPO) ugal-ugalan di jalan dan tidak mau mengalah pada kendaraan kecil sehingga kendaraan yang berpas pasan hampir menyerempet atau mengenai mobil yang lewat apalagi pada saat jam pagi hari hingga menjelang magrib sangatlah banyak truck pengangkut crude palm oil melintas di jalan raya padahal peraturan dari Perda sudah dikeluarkan bahwa truck pengangkut crude palm oil ada jam tersendiri masih aja tetap dilanggar dan tidak ditaati sama sekali.

Salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sampit mau menuju ke KM 44 mengalami kerusakan serius pada stang kemudinya ringsek dan penyok menabrak mobil Kijang Inova yang dikendarai Drs H Simin yang dari Palangkaraya mau menuju Kota Sukamara.

Rusli pengendara sepeda motor bebek jenis FIZ R KH 3615 FK mengatakan kepada Melayu Pos, ia terkejut pada saat mengendarai sepeda motornya, tiba tiba di depan mobil jenis Inova tiba tiba berhenti mendadak. “Saya langsung menabraknya mengenai bodi belakang sampai kacanya pecah karena terkena sepeda motor dan terkena istri saya karena terpental untungnya ada anggota TNI. Saya tidak tau namanya itu dua orang yang menolong saya pada saat itu ada di belakang saya sama sama mengendarai motor jaraknya agak jauh pada saat saya kecelakaan mobil itu mau langsung saja jalan trus anggota TNI memberhentikan mobil itu untuk mengangkut saya ke klinik untuk diberi pertolongan dan saya langsung dibawa menuju KM 38 dan di sini saya diobati termasuk istri saya dan saya,” ujarnya.

Drs H Simin Irwan pemilik mobil Inova mengatakan, ketika berhenti mendadak itu karena pas pasan dengan mobil yang besar besar yang mengangkut CPO mobil warna putih. “Saya takut mengenai mobil saya lalu saya berhenti karena kondisi jalan sangatlah sempit dan memprihatinkan dan tiba tiba di belakang mobil saya ditubruk sepeda motor sampai kacanya pecah dan bodi pintu dan bawah pintu mengalami kerusakan dan penyok kaca pecah ditaksir kerugian sekira dua puluh lima jutaan,” ujarnya.

Arnold pegawai klinik KM 38 pada saat dihimpun Melayu Pos mengatakan bahwa saudari Ruli dan Narti yang mengalami kecelakaan ini, lehernya memar mungkin akibat benturan kemungkinan bisa sembuh dan begitu parah lukanya mungkin malam baru terasa sakit dan itu mungkin secepatnya akan sembuh. Her

Wakil Bupati Menutup Rakor Kemenag Cianjur dianak tirikan pemerintah melihat kondisi yang ada.

“Ruas jalan seperti ini bukan hal yang baru melainkan

sudah lama, mungkin juga anggota dewan hanya tidur dan tidak melihat kondisi masyarakat yang di bawah,

padahal rakyat yang memilih mereka untuk di dewan sana,” imbuhnya sambil gemas ke Melayu Pos. Ikhrom

Fungsi Intelejen Untuk Antisipasi Kerawanan Pemilu

Bandung (MP) - Bupati Bandung H Dadang M Naser SH SIp memerintahkan kepada seluruh camat dan kepala desa, agar mengoptimalkan fungsi intelejen dalam upaya memetakan kerawanan dalam setiap tahapan pemilu 2014. Sehingga setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu dapat diantisipasi sedini mungkin dan

Korban laka lantas saudari Narti.

car, efektif dan demokratis,” harap H Dadang M Naser saat membuka Fasilitasi dan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kopo SquareMargahayu, Kamis (6/3).

Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir H Sofian Nataprawira MP, Ketua KPU Kabupaten Bandung Atip Tartiana, Kepala

Bagian Pemerintahan Umum Asep Kusumah SSos MSi, para camat, Kapolsek, Danramil, MUI, perwakilan ormas dan Karang Taruna. Sosialisasi dijadwalkan berlangsung sebanyak tujuh kali di masingmasing daerah pemilihan (DP) mulai tanggal 6 s/d 20 Maret 2014.

H Dadang M Naser mengingatkan pula, pemilu merupakan sarana demokratis untuk menyampaikan aspirasi rakyat, dalam rangka membentuk sistem negara yang legitimate dan berkedaulatan rakyat. “Sehingga pemerintahan dan pimpinan nasional yang lahir dari hasil pemilu merupakan kehendak rakyat dan dijalankan sesuai dengan keinginan rakyat,” kata H Dadang M Naser.

Untuk itu ia mengajak kepada seluruh warga yang memiliki hak pilih untuk memanfaatkan peristiwa pemilu ini sesuai dengan pilihannya masing-masing. H Dadang M Naser mengakui pada pemilu tahun 20104 lalu, partisipasi politik masyarakat

mencapai 90%, mengalami penurunan pada pemilu tahun 2009 menjadi 77%. “Mudahmudahan pada pemilu 2014, partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bandung bisa lebih meningkat lagi,” harap H Dadang M Naser.

Sosialisasi menurut Asisten Pemerintahan, H Yudhi Haryanto SH SP1 dimaksudkan sebagai upaya mendorong peningkatan pemahaman, wawasan dan pengetahuan dalam rangka meningkatan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilu 2014. “Materi sosialisasi selain disampaikan oleh pejabat dilingkungan Pemkab Bandung, juga tampil narasumber dari KPU dan Panwaslu,” kata H Yudhi Haryanto.

Sementara Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Atip Tartiana menyebutkan, jumlah Data pemilih Tetap (DPT) Kab. Bandung sebanyak 2.423.914 orang, terdiri 1.228.765 lakilaki dan 1.195.149 orang perempuan. Hpb

Cianjur (MP) - Wakil Bupati Cianjur dr H Suranto MM menutup secara resmi rapat koordinasi Kementrian Agama Cianjur.

Acara tersebut diselenggarakan di Wisma Haji CilotoCipanas, beberapa waktu yang lalu.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Cianjur menyampaikan, keberadaan Kementerian Agama memperkuat bangunan ideologis negara kita sebagai negara berKetuhanan Yang Maha Esa, yang wajib melindungi rakyatnya dalam beragama sesuai dengan norma-norma konstitusi. Kementerian Agama merupakan institusi terhormat, sehingga wajib dijaga reputasi dan kredibilitasnya dari masa ke masa.

Lebih lanjut Wabup Cianjur mengatakan, rakor merupakan momentum terbaik yang mengingatkan pentingnya koordinasi yang baik para pengurus mulai dari atasan sampai staf dalam melaksanakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Cianjur. Dengan melaksanakan rakor bukan sekedar kegiatan rutin organisasi, tetapi harus dijadikan media introspeksi diri dengan melakukan evaluasi, sejauh mana kita telah melaksanakan tugas pokok yang diemban dan sejauhmana kita merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat melalui peran yang kita jalankan.

Kepala Kantor Kemenag H Dadang Ramdan MSi, menjelaskan rakor yang diselenggarakan selama dua hari bagi para pegawai di Kementrian Agama wilayah Cianjur, yang dimulai tanggal 27 sampai dengan 28 Pebruari 2014 tersebut bertujuan bahwa pembangunan nasional di bidang keagamaan yang tersetruktur merupakan salah satu tugas penting. Kepada seluruh jajaran Kemenag Cianjur, bahwa dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan Agama dan keagamaan, terobosan kemajuan yang kita hasilkan cukup signifikan. Lembaga pendidikan yang dikelola Kementerian Agama, dari tingkat raudhatul athfal, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi, berada dalam kondisi sejajar, ‘duduk sama rendah, tegak sama tinggi’, dengan lembaga pendidikan umum, baik dari segi kapasitas tenaga pengajar, prestasi siswa dan mahasiswa, maupun sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia. Agus

SMK N 1 Gabuswetan Raih Piala Bergilir Dari Gubernur Jabar Indramayu (MP) – Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan siswa bukan lah semudah yang kita bayangkan, mengingat dengan semakin berkembangnya teknologi modern saat ini juga, dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia pendidikan dimana setiap instansi pendidikan sanggat berlomba – lomba meningkatkan mutu maupun kualitas pendidikan disetiap sekolah masing – masing. Sama halnya, yang sangat perlu diteladani dan ditiru yang mana baru – baru ini lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / SMK N 1 Gabus Wetan termasuk salah satunya. Sekolah yang berada di plosok Desa Gabuswetan, baru saja meraih suatu penghargaan yang luar biasa yaitu

berupa pila bergilir dari Gubernur Jawa Barat. Dalam Rangka Rekapitulasi Penegak Putra (HRCD) Hyking Realy Ciradika XXX Sewilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Acara penyerahan bergilir dari Gubernur Jawa Barat diadakan pada hari Minggu 09 - 02 - 2014 bertempat di Kampus SMK N 1 Ciamis Jawa Barat.

Maska SPd MSi selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Gabuswetan yang didampingi Guru Pembina I Kanjeng Aji Muslimin SPd di ruang kerjanya baru – baru ini ketika dimintai keterangannya oleh Melayu Pos yaitu tentang seputar perolehan Piala bergilir dari Gubernur Jawa Barat mengatakan, “Kami merasa bangga karena baru – baru ini sekolah kami

Kondisi Kolam Renang Cirebon Memprihatinkan

Maska SPd MSi beserta Kanjeng Muslimin SPd sebagai pembina I.

baru saja meraih penghargaan yang sangat luar biasa berupa piala bergilir dari Gubernur Jawa Barat.

Dan dari sekian banyaknya sekolah kejuruan yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu maupun Jawa Tengah

terkhusus sekali SMK N 1 Gabuswetan yang ada di wilayah Gabuswetan yang salah satunya tercatat sebagai yang memperoleh kejuaraan Alhamdulillah hanya sekolah SMK yang saya pimpin ini yang patut kami banggakan

karena ini adalah berkat kerjasama dari rekan guru – guru dan Pembina dan dari semua kalangan yang ada di lingkungan gedung SMK N 1 Gabuswetan,” demikian tuturnya kepada Melayu Pos. Hendrik Tambunan

Kotim (MP) - Kolam renang Cirebon yang merupakan salah satu objek wisata kondisinya sangat memprihatinkan. Selain itu, kolam renang di sekitar pun dalam keadaan kumuh, fasilitas penunjangpun banyak rusak, kondisi tersebut tidak hanya terlihat dari luar, saat masuk di area kolam renang kondisi parah, di samping kolam renangpun terlihat kotor dan sisa sisa puing bangunan pun berserakan dan ditumbuhi rumput rumput liar di sekitar kolam renang.

Dani (34) asal warga Banjarmasin mengurungkan niatnya berenang ke kolam Cirebon tersebut. “Saya tidak jadi masuk karena kondisinya tidak membuat saya nyaman kita kan mau berlibur untuk mencari kenyamanan,” keluhnya, Minggu (9/14). Seharusnya pemilik kolam renang tersebut harus memperhatikan kondisi tersebut.

Ade (32) warga sekitar Kotim mengungkapkan kondisi tersebut mulai dirasakan sejak tahun 2013. Hal itu membuat jumlah pengunjung berkurang yang berimbas pada pendapatan pemilik kolam. Seharusnya pemilik kolam Cirebon tersebut harus membersihkan sampah dan rumput yang tumbuh liar di sekitar agar kondisinya tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan pengunjung. Her

Sambungan

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

11

PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Terry Putri Merasa Lebih Bebas Sendiri Bandung Tahun 2014 Senilai Rp 22,6 M D Bandung (MP) - Alokasi anggaran untuk PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Nasional) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bandung Tahun 2014, senilai Rp 22.696.693.000.

Anggaran sebesar itu, masing-masing berasal dari APBN senilai Rp 18.430.000.000, ditambah anggaran dari APBD Kabupaten Bandung tahun 2014 sebesar Rp 4.266.693.000.

“Jumlah anggaran sebesar ini akan kita sebarkan di 11 kecamatan dan bisa dinikmati masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,” harap Bupati Bandung H Dadang M Naser SH SIp sesuai menyerahkan bantuan sosial PNPM Mandiri Pedesaan UPK Padaringan Kecamatan Pangalengan, di Aula KPBS Pangalengan, Rabu (5/3).

H Dadang M Naser merasa gembira dengan langkah yang telah ditempuh UPK Padaringan dalam mengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan. Mengingat dari bekal awal modal simpan pinjam sebesar Rp 2.045.000.000, kini telah mampu mengulirkan dana pinjaman senilai Rp

11.796.500.000 untuk 507 kelompok. Bahkan menurutnya, pada tahun 2013 UPK Padaringan mengalami surplus sebesar Rp 150 juta.

“Dari keuntungan tersebut, UPK Padaringan bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako dan perlengkapan sekolah anak-anak dengan jumlah penerima sebanyak 260 orang,” kata H Dadang M Naser.

Ia merasa yakin, dana PNPM Mandiri Padesaan bisa membantu mengentaskan warga miskin dengan syarat dalam pengelolanya harus memiliki tingkat kejujuran, transparan dan profesional.

“Langkah ini telah dibuktikan oleh UPK Padaringan dan saya mengharapkan bisa menjadi contoh bagi kecamatan lainya,” pintanya.

Di tingkat Jawa Barat, PNPM Mandiri Pedesaan telah dilaksanakan di 4.254 Desa, 422 kecamatan dan 18 kabupaten dengan dana senilai Rp 4,1 triliun. “Ini bukan dana yang kecil dan terbukti telah berkontribusi tinggi

ua tahun sudah Terry Putri menjanda. Sepertinya, perempuan kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 1 Desember 1979 itu belum bisa move on dari Rully Johan. Buktinya, dia belum menggandeng pria lain yang diakui pacar, terlebih calon suami. Terry membantah belum bisa melupakan mantan suaminya.

Putri Yusrip Enaniey dan Tiny Yusrip itu mengaku masih menikmati kesendiriannya

Polres Ambil Alih Kasus BSPS dan Rutilahu Dari ...

dalam pembangunan di pedesaan,” kata Kepala BPMPD Jawa Barat Drs H Dede Rusdia MAP. Diungkapkan oleh Dede Rusdia, pembangunan fisik yang berhasil dibangun dari dana PNPM masing-masing jalan desa sepanjang 11.105 km, jembatan 1.737 unit, pasar desa 783 unit, MCK 2.276 unit, irigrasi 1.239 unit dengan total panjang 1.118 Km, sekolah atau ruangan kelas baru sebanyak 8.158 unit dan pos kesehatan desa sebanyak 6.049 unit.

Sedangkan dari aspek pendidikan, dana PNPM

Mandiri Pedesaan di Jawa Barat telah disalurkan bea siswa untuk 2.977 siswa dan pelatihan untuk 58.105 pelaku PNPM. “Sejak tahun 2007 digulirkan, PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat telah mampu menggembangkan ekonomi masyarakat melalui usaha ekonomi dan simpan pinjam kelompok perusahaan, dari modal awal Rp. 660 milyar, sekarang telah berkembang menjadi Rp 970 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 100.000 kelompok,” kata Dede Rusdia. Hpb

Pemerintah-DPR Harus Cepat Merespon Putusan MK Sambungan dari hal. 1 hukum) demi kelancaran penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur pada pasal 79 UU No.3 tahun 2009 perubahan atas UU sebelumnya, semisal dengan mengatur pengajuan PK kepada pihak yang berkepentinangan (Kejaksaan mewakili negara) dan terpidana atau ahli warisnya masing-masing sebanyak dua kali sebagai bentuk pembatasan yang bersifat partikulatif,” jelas Gayus.

Peraturan penyangga ini, kata mantan politisi PDI Perjuangan ini, bisa digunakan agar tidak dijadikan landasan hukum bagi terpidana untuk terus mengajukan PK. “Atau pembatasan yang penting dan wajar, pengaturan tersebut dengan tujuan agar tidak mudah mengajukan PK, apabila alasan PK tidak betulbetul cukup kuat,” tandasnya.

Sebelumnya, pasca MK mengabulkan gugatan yang diajukan bekas ketua KPK Antasari Azhar, banyak pihak yang mengatakan tidak adanya kepastian hukum tentang PK. Pasalnya PK dapat dilakukan berkali-kali.

Dalam pembacaan pertim-

bangan putusan, hakim konstitusi Anwar Usman mengatakan keadilan tidak dibatasi oleh waktu dan hanya boleh sekali. Mungkin saja pasca putusan PK ditemukan keadaan baru (novum). “UU KUHP tidak dapat diterapkan karena hanya memperbolehkan mengajukan PK sekali, karena menyangkut keadilan,” kata Anwar.

Sebelumnya, MA menolak permohonan PK Antasari.

Majelis hakim terdiri dari Harifin A Tumpa, Komariah E Sapardjaja, Djoko Sarwoko, Hatta Ali, dan Imron Anwari.

Akibat PK ditolak, Antasari Azhar tetap divonis 18 tahun sesuai putusan pengadilan tingkat pertama, yakni PN Jakarta Selatan, dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, serta diperkuat kasasi MA. Gayus menjelaskan, keputusan MK itu bukan membuat PK bisa dilakukan tanpa batas.

“Jangan lalu mengartikan PK boleh berulang kali tanpa batas, putusan MK yang menyatakan pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan mengikat,

sesungguhnya hanyalah membatalkan ketentuan untuk pengajuan PK dibatasi hanya satu kali saja untuk memberikan keadilan terhadap ditemukannya keadaan baru setelah PK diputuskan,” terang Gayus .

Dijelaskan, keputusan MK itu bukan berarti mengesampingkan keputusan yang sudah baku. PK tetap hanya bisa dilakukan satu kali saja. “MK pada kewenangannya tidak bisa membuat norma baru untuk mengisi kekosongan norma pada pasal tersebut, tidak juga berarti bahwa PK boleh dilakukan berkali-kali tanpa batas,” jelas mantan politisi PDI Perjuangan ini.

Gayus juga menampik, bahwa PK bisa dimanfaatkan oleh seorang terpidana untuk menunda hukuman.

“Tidak memberikan kepastian hukum seperti yang dibayangkan banyak pihak yang kurang memahami tentang hukum perundangundangan,” tandasnya.

Sebelumnya, pasca MK mengabulkan gugatan yang diajukan bekas ketua KPK Antasari Azhar, banyak pihak yang mengatakan tidak

adanya kepastian hukum tentang PK. Pasalnya PK dapat dilakukan berkali-kali.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai putusan MK yang memperbolehkan pengajuan peninjauan kembali (PK) berulang kali bisa menguntungkan koruptor dan teroris.

“Dengan putusan ini bisa mengulur-ulur waktu eksekusi. Kalau mau dieksekusi bisa mereka beralasan nunggu PK,” ujar Mahfud MD, di Jakarta.

Dia mengatakan PK berulang kali juga bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sebuah kasus.

Selain itu putusan MK ini juga bisa dimanfaatkan sebagian pihak yang terkena kasus berat untuk mendapatkan tiket masuk dalam dunia politik atau memperoleh jabatan negara.”Kalau ada yang menggunakan PK untuk jadi pejabat bisa saja. Orang tidak mempermasalahkan hukumnya, tapi minta PK untuk mendapat tiket ke politik, karena untuk terjun ke politik kan ada beberapa syaratnya,” tandasnya. Ic/Mp

Perumus KUHAP Berpotensi Berkepentingan Lemahkan KPK Sambungan dari hal. 1 Emerson mengatakan KPK memang mempunyai undang-undang khusus, tapi bakal sulit pelaksanaannya.

Alasannya, setelah aturan ini resmi diundang-undangkan, UU Tipikor dan UU KPK hanya bisa bertahan tiga tahun, setelah itu tidak ada lagi. “Karena dikodifikasi ke sini ke RUU-RUU ini,” kata

Emerson.

Sengaja atau tidak, RUU KUHAP ini terkesan meniadakan KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor.

Ini dapat dilihat dari tidak adanya penyebutan lembaga lain selain Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

“Tanpa penyebutan secara

khusus, jika disahkan, regulasi ini dapat menimbulkan polemik atau multitafsir,” kata Emerson.

Rancangan aturan ini, kata Emerson, juga hanya berfokus soal Kejaksaan dan pengadilan.

“Tidak menyebutkan KPK dan Pengadilan Tipikor. Sengaja atau tidak, ada Peniadaan Pengadilan Tipikor dan KPK

dalam KUHAP,” ujar Emerson. RKUHAP juga tidak menyebutkan tentang apakah KPK bisa melakukan kasasi demi kepentingan umum.

Pengadilan yang sifatnya khusus, ucapnya, tidak diatur di RKUHAP sehingga pengadilan tipikor masih berwenang atau tidak menjadi pertanyaan. Tmp/Mp

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Lakukan Pungli Sambungan dari hal. 1 Kepala SDN 152 Dalpa SPd yang dikonfirmasi Melayu Pos mengatakan, “Surat Edaran yang diberikan dinas persiapan UN karena itu kami memberikan trobosan supaya siswa dapat melaksanakan UN dengan nilai terbaik, tetapi dengan dalih hasil musyawarah komite kepala sekolah selalu bersandar kepada kebijakan komite dari masing masing sekolah untuk berlindung dari dugaan pungli, senada kita

panggil ketua komite untuk menjelaskan berita ini, karena beliau yang lebih memahami dan memberikan tanggapan seputar dana trobosan,” tanggapnya.

Dalpa sangat marah berita pungli dana trobosan dimuat.

“Ambil foto bapak ini,” katanya kepada stafnya. “Karena kapan pula saya mengakui dana sumbangan sukarela di berita ini,” sambil melontarkan kata kata yang tidak layak dikeluarkan sebagai seorang

pendidik apalagi seorang kepala sekolah. “Kalian dengan membuat berita seperti ini, berapa kalian mau uang? Heran saya,” tegasnya.

Momen Surat Edaran tersebut dimanfaatkan untuk mencari tambahan uang dapur pribadi. Rupanya upah perbulan sebagai PNS dan dana BOS untuk operasional sekolah belum juga cukup untuk membangun rumah mewah, maka siswa kelas 6 untuk SD dan SMP kelas 9 serta

kelas 3 SMA diwajibkan membayar biaya troboson tanpa kwitansi pembayaran, supaya tidak terjerat hukum tindak pidana pungutan liar (pungli).

Sedangkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru H Saudunir saat ditemui Melayu Pos di ruang kerjanya, Kamis (6/3) tidak mau berkomentar seputar pungli dana trobosan tersebut.

“Temui kepala bidangnya, surat edaran itu ada sama mereka,” sampainya. Tim

bapak Natsir masih memikirkan partai dan demokrasi.

Meski mereka sudah dikeluarkan dari arena demokrasi, karena mereka tidak punya partai lagi sesudah Masyumi.

Ada pesan tersirat, menuver John Naro berhasil untuk satu point. Yaitu pernyataan agar memilih amat penting bagi John Naro ketimbang P3 warisan Masyumi.

Suasana dua tokoh ini penuh kelembutan, Kerelaaan untuk melihat umat dalam

demorasi. Tidak ocehan terhadap demokrasi. Pak Roem menutup kepahitgetirannya kepemimpinan dibajak John Naro, Natsir masih rela untuk menyampaikan pesannya.

Bagi Roem pembajakan Naro dalam partai Parmusi adalah perjalanan sejarah yang kelam. Yaitu penguasa merkayasa ketidak setujuannya serta tak relanya dengan mengcreate John Naro sebagai pelaku lapangannya. Begitu juga warga Masyumi di

hadapkan kepada pembajakan politik. Hal yang belum dikenal dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia sebelumnya.

Politik dengan power kelembutan kini berubah wajah.

Tidak lagi aplikasi sopan dan etika yang tinggi, tapi berganti dengan materi. Uang merupakan power lembut yang sudah merusak sendi dasar demokrasi kita di Indonesia.

Ini sebuah fenomena modern.

Nauuzubillahi minzalik 

Power Kelembutan Sambungan dari hal. 1 tak bekomentar lagi. Itulah yang saya temui hari 12 Mei 1977 itu.

Memang hasilnya besoknya Majalah Kiblat memuat pernyataan pak Natsir untuk warga Islam menggunakan hak pilihnya. Namun tidak sukses dalam menafikan ada hubungan waris antara Masyumi dan P3.

Pernyataan Natsir disambut bergairah oleh umat Islam dengan pandangan bahwa

yang diisi berbagai kegiatan di dunia keartisan dan bisnis. “Hidup sendiri itu nggak ada dukanya,” kata Terry.

“Dinikmati saja. Nggak (merasa) yang terlalu gimana, nanti nggak bisa bersyukur akhirnya, lupa sama apa yang dikasih Tuhan. Padahal, Tuhan sudah kasih banyak banget, dan aku nggak berani minta lebih,” sambung pemain film Jangan Menangis Sinar (2013) itu. Sri

Sambungan dari hal. 1 di tengah jalan lantaran diambil alih pihak Kepolisian Resort (Polres) Indramayu, maka pihaknya tak berbuat banyak bahkan seluruh data telah diberikan kepada pihak Polres untuk ditindaklanjuti.

“Hal tersebut diminta pihak Polres untuk dijadikan target, karena selama ini pihaknya belum ada untuk penanganan kasus korupsi dengan sendirinya pihak Kejaksaan Negeri memberikan berkas–berkas yang terkai hal BSPS maupun Rutilahu, kendatipun akan

kembali ke pihak Kejaksaan dan ini sesuai perintah Kasi Pidsus, bahwa Kapolres telah koordinasi dengan Kajari,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Bayu W SH MH, selaku penyidik Pidsus saat itu tengah berada di depan pintu kantornya dengan disaksikan staf Intel membenarkan apa yang disampaikan oleh Humas itu dan pihaknya telah menjalankan tugas mengundang dan memeriksa ratusan saksi untuk diminta keterangannya, namun sesuai petunjuk hal dihentikan dan

ditindaklanjuti Polres.

Berbeda, Sucipto SH Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu saat dikonfirmasi di ruang tunggu (Receptionis) hendak menuju pulang menjelaskan, bahwa dirinya belum pernah koordinsi dengan Polres. “Penanganan soal BSPS yang dikelola Cipta Karya maupun Rutilahu yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BMD), sama sekali belum mengetahui adapun kalau memang begitu yang pada akhirnya bakal kembali lagi ke Kejaksaan,” ujarnya. Wasnadi

Pungutan Laksana Swalayan Gaya Pemdes Desa ...

Sambungan dari hal. 1 harapan masyarakat di antaranya, Kuwu memberlakukan kerja sistem kontrak masa satu tahun, setelah itu dapat diperpanjang atau diberhentikan sesuai kehendak Kuwu dengan menekan upah serendahrendahnya, untuk jabatan 5 staf hanya diberi upah Rp 7 juta setahunnya, jabatan Kasun hanya diberi upah kerja Rp 3,5 juta setahun. Padahal bila sawah bengkok untuk staf Desa masing-masing 2 hektar dan Kasun 1 hektar dan kalau disewakan berkisar Rp 9-10 juta per hektarnya, maka bilamana setuju dapat diperpanjang sedangkan kalau menolak sudah disiapkan surat pengunduran diri. Pada tahun pertama hak garap tanah bengkok seluas + 25 hektar semuanya diambil kuwu semua pamong/staf tidak memperoleh pendapatan apapun, baru tahun kedua hanya diberi kesempatan menikmati sepertiganya, hal ini jelas akan mempengaruhi kinerja pelayanan terhadap masyarakat. Pengelolaan tanah aset Desa Titisara seluas + 22 hektar juga tidak jelas tidak melalui lelang namun dalam prakteknya seolah-

olah lelang yang pemenangnya Kuwu, melalui orang-orang bayangan yang sudah dimodifikasi. Juga terkait pelaksanaan program dari Kemenpera mengenai rahab rumah orang yang tidak mampu dalam program BSPS yang mendapatkan 104 unit rumah yang dapat rehab dengan nilai per unitnya sebesar Rp 7,5 juta namun sangat disayangkan yang direalisasi hanya separuhnya dari per unit rumah dari anggaran tersebut, sebelum 104 unit turun sudah diajukan sebanyak 900 unit/KK dan dikenakan pungutan sebesar Rp 5.000/unit/KK dan sebagian besar yang sudah dipunguti biaya tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan dana tersebut dan tidak ada penjelasan. Oleh karena banyaknya persoalan yang kaitannya dengan Pemerintahan telah dilanggar dan merugikan banyak masyarakat maka kami beserta masyarakat dan seluruh elemen hanya ada dua tuntutan “Turunkan Kuwu Dari Jabatannya dan Tuntut Segala Penyimpangannya,” tegasnya.

Dan ketetapan biaya

administrasi perinciannya: 1.

Pembuatan KTP Rp 15.000, 2.

Pembuatan KK Rp.15.000, 3.

Surat Keterangan Usaha Kecil Rp 25.000, 4. Surat keterangan domisili Rp 15.000, 5. Surat keterangan pinjam Bank Rp 15.000, 6. Surat ijin andon nikah/Kawin Rp 35.000, 7.

Surat ijin nikah Rp 100.000, 8.

Pembuatan Akta lahir Rp 25.000, 9. Ijin Bilyet full Rp 150.000, 10. Ijin bilyet karedok Rp 50.000, 11. Pembuatan SKTM, pengantar anak sekolah, beasiswa tidak mampu tidak punguti biaya, 14. Surat ijin perusahaan besar langsung ke Kuwu, 15. Surat ijin TKW Rp 50.000, 16. Surat ijin TKI Rp 25.000, 17. Surat ijin lain-lain Rp 20.000. Disahkan oleh Kuwu dan diberlakukan semenjak tanggal 10 April 2012.

Oleh karena itu kami mohon segera pihak yang berwajib baik kalangan Muspika, Muspida dan penbegak hukum untuk segera memproses apa yang telah disampaikan oleh masyarakat yang selama kinerja Kuwu banyak kejanggalannya apalagi banyak hal yang menyimpang dari aturan tatanan pemerintahan. S Pranoto

Oknum P3N Ngaku Wartawan Sambungan dari hal. 1 Agama, lantaran digugat cerai oleh istrinya.

Ketika dikonfirmasi wartawan d irumahnya, Minggu (23/02) pukul 13.42 wib, terkait pengajuan gugatan cerai dengan suaminya, belum lama ini, Mas mengatakan, rumah tangganya tidak mungkin bisa dipertahankan, karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Mak. Menurut Mas, dirinya tinggal menunggu akte cerai dari Pengadilan Agama (PA) Indramayu karena sidang terakhirnya sudah selesai pertengahan bulan Februari 2014.

Mas juga mengakui, pengajuan gugatan cerai pada tanggal 13 Januari 2014, pengajuannya di PA Indramayu melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa Bojong Slawi,berinisial AS dan membayar Rp 1,5 juta.

“Saya bayar 1,5 juta kepada AS setelah selesai sidang terakhir, saya kasih kembali untuk oprasionalnya,” jelas Mas di ruang tamu

ditemani kakak perempuannya berinisial NU. Di tempat dan waktu yang berbeda P3N berinisial AS Desa Bojong Slawi, Kamis kemarin, mengakui pengajuan gugatan cerai Mas dengan Mak di PA Indramayu, dirinya yang mengajukan, menurut AS, pada saat akan mengajukan gugatan cerai, dirinya memberikan nasehat kepada Mas supaya pengajuan gugatan cerai tersebut diurungkan, tetapi Mas tetap pada pendiriannya dan tidak bisa dirobah.

“Karena tidak bisa dihalang-halangi dan tetap pada pendiriannya, pengajuan gugatan cerai Mas saya daftarkan ke PA,” ucap AS. Ketika disinggung mengenai biaya pengajuan gugatan cerai, AS membantah menerima uang sebesar Rp 1,5 juta dari Mas, lantaran yang membayar di Pengadilan Agama Indramayu dia (Mas).

“Saya hanya dikasih Rp 300 ribu oleh Mas sebagai pengganti oprasional, itukan

wajar karena bukan saya yang meminta. Dikatakan AS, saya juga pernah menjadi anggota LSM dan menjadi wartawan, kabar itu tidak benar dan fitnah maka akan saya tuntut,” kelit AS dengan nada kesal.

Hal senada juga dikatakan oknum Lebe di wilayah Kecamatan Kerangkeng berinisial Kas, pada saat dikonfirmasi di rumahnya, Sabtu (08/03) oleh MP terkait pernikahan anak di bawah umur berinisial LE (12) dengan RI (14) yang disinyalir dinikahkan oleh oknum Lebe pertengahan bulan Februari lalu. “Anak itu dinikahkan lantaran sudah hamil 6 bulan, dan yang menikahkannya juga walinya sendiri bukan saya,” ujar Lebe Kas. Dikatakan Kas, “Saya juga pernah menjadi wartawan dwi minggu, cuma redaksinya bangkrut, akhirnya tidak melanjutkan jadi wartawan,” ucap Kas sambil meminta MP untuk meninggalkan rumahnya dengan alasan dirinya sedang ada yang menunggu. Dedi

Mantan UPTD Work Shop PSDA Tamben Ditengarai ...

Sambungan dari hal. 1 lanjut. Hal ini diungkapkan salah satu LSM Merah Putih beberapa waktu lalu melalui handphonenya.

HS, mantan UTPD Work Shop PSDA Tamben, ketika dikonfirmasi di kediamannya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa dana pemeliharaan ersumber dana dari APBD TA 2013, sebesar Rp 915 juta bukan hanya untuk pemeliharaan alat berat saja yakni eksavator atau beko melainkan juga seperti untuk peme--

liharaan armada juga pemeliharaan atau normalisasi saluran serta kebutuhan ATK lainnya.

“Adapun kekurangannya jika mengalami kerusakan alat berat dengan terpaksa harus menyewakan alat berat tadi, sesuai Perda No 03 Tahun 2012 untuk menutupi kekurangan, sementara untuk memenuhi kewajiban PAD telah terpenuhi lalu apa yang dipersoalkan?” ujarnya dengan nada kesal.

Di tempat terpisah, H

Khaerudin, Humas Kejaksaan Negeri Indramayu saat ditemui di ruang kerjannya beberapa waktu lalu, membenarkan bahwa adanya dugaan korupsi yang melibatkan mantan UPTD Work Shop PSDA Tamben yang kini menjabat UPTD Cipta Karya pada Kecamatan Kandanghaur.

“Sementara berkas–berkasnya telah kita pelajari dan ditemukan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang,” ujarnya singkat. Wasnadi

menjadi batu.

Kejadian yang menimpa dua putra raja itu segera me-

nyebar ke penjuru negeri, sehingga kakaknya Dewi Santi diselimuti rasa duka. 

Si Pahit Lidah Sambungan dari hal. 1 mereka menoleh, sepontanitas mereka beserta kudanya

Menjalin hubungan selama tujuh tahun, pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie ingin segera meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan.

Edisi: 194/Thn VII / 12 - 25 Maret 2014

Deasy Kitt’taro Pacari ‘Suami’ Dorce Gamalama

D

easy Kitt’taro sepertinya sudah menutup kisah pahitnya dengan Vicky Prasetyo, yang juga mantan tuangan Zaskia Gotik. Uniknya, putus dari Vicky Pasetyo, Deasy malah memacari ‘mantan suami’ Dorce Gamalama, Dinky Delano.

Kabar hubungan asmara Deasy dengan Dinky ramai setelah sebuah koran Jakarta membeberkan hubungan keduanya. Ketika dikonfirmasi langsung, baik Deasy mau pun Dinky tak membantahnya.

“Saya sama Aa Dinky itu sudah kenal lama banget. Kalau sekarang dibilang pacaran, ya doakan saja. Saya memang sangat nyaman sama Aa Dinky,” kata Deasy.

Hal yang sama juga disampaikan Dinky Delano. Cowok yang dulu punya nama beken Dinky Ardillano itu tak menampik kalau saat ini tengah menjalin asmara dengan Deasy.

“Kami berteman itu sudah lama banget.

Kami sama-sama merasa nyaman dan nggak sadar kalau saling suka. Untuk sekarang minta doanya saja,” kata Dinky singkat.

Selain pengakuan keduanya, hubungan asmara Deasy dan Dinky juga bisa dilihat dari foto mesra keduanya. Baik Dinky mau pun Deasy kerap memasang foto-foto mesra mereka di media sosial.

Deasy Kitt’taro terkenal namanya setelah

menjadi ‘korban’ kebohongan Vicky Prasetyo.

Selain Deasy, korban Vicky saat itu adalah Zaskia Gotik, Camel Petir, Ade Nurul dan Camelia Gomez.

Sementara Dinky Delano sempat bikin heboh dengan mengaku telah menjadi suami Dorce Gamalama. Belakangan Dinky mengakui kalau pernyataan dirinya sebagai suami Dorce hanyalah rekayasa. Sri

GESATA STELLA

Cuek Filmnya Dinilai Terlalu Vulgar

S

etelah mengawali karier aktingnya dengan berperan di film-film yang terbilang cukup “berat” seperti Sanubari Jakarta, 3 SUM, dan Kisah 3 Titik, Aktris Gesata Stella kembali berperan film yang bertajuk serupa, The Sun, The Moon & The Hurricane. Ia kembali memerankan tokoh yang hidup dalam lingkungan kaum homoseksual, dimana tak berbeda jauh dengan film pertamanya.

Namun yang berbeda, di film ini, Gesata yang memerankan tokoh Susan akan berperan

menjadi seorang istri yang bersuamikan penyuka sesama jenis.Tak dipungkiri film yang diproduksi pertengahan tahun 2013 itu cukup menguras pikirannya dalam berakting.

“Aku berperan jadi Susan, dia perempuan yang fragile, genuine pada saat dia mengetahui suaminya selingkuh dengan laki-laki, karena ini film LGBT (lesbian, gay, biseksual & transgender) dia cukup kaget dan sangat terpukul,” ucap Gesata. Sri

Menurut ibunda Chelsea, Yuliana Agustine, putrinya itu ingin menikah setelah pemilu legislatif (pileg) April mendatang. “Rencananya setelah pileg. Tapi, untuk jelasnya kita obrolin lagi nanti ya,” tutur Yuliana kemarin.

Sempat tersiar bahwa pasangan yang terlibat cinlok di sinetron Buku Harian Nayla itu belum mendapat restu dari ibunda Chelsea.

Namun, kabar tersebut segera ditepis Yuliana.

Dia mengatakan sudah merestui anaknya menikah dengan Glenn. Apalagi, menurut dia, Glenn adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.

Saat ini Glenn tinggal di Singapura untuk melanjutkan sekolahnya di Bartley Secondary School. Meski pacaran jarak jauh, jika ada waktu, Chelsea selalu mengunjungi kekasihnya itu sekalian berlibur.

Hampir setiap bulan dia pergi ke Singapura dan menghabiskan waktu seminggu untuk melepas rindu. “Ya kan dia (Glenn) di sana, jadi ya pasti sering bolak-balik Jakarta-Singapura buat ketemu,” tutur Chelsea.

Beberapa kali Chelsea mengunggah foto-foto makanan hasil masakan Glenn maupun dirinya di akun Instagram. Makanan-makanan sehat itu diakui Chelsea sebagai bentuk diet yang tidak terlihat.

Pasalnya, dia tetap makan cukup banyak dan kenyang, tapi kalori dan lemak makanan tersebut tidak sebanyak kelihatannya.

Gadis penyuka olahraga muay thai itu mengatakan pernah terobsesi menjauhi makanan agar mendapatkan tubuh langsing. Akibatnya, dia sering sakit. Glenn pun melarangnya untuk diet lagi.

Sebagai ganti, Chelsea mengonsumsi makanan yang rendah lemak dan kalori. Setiap hari dia minum jus campuran beberapa buah.

“Glenn itu pinter masak. Aku juga udah mulai belajar masak. Ya lumayan bisa lah, tapi belum jago-jago banget,” jelasnya. Sri

CHELSEA OLIVIA

Menikah Setelah Pileg

Mantan Pemain Barca Sayangkan Kepergian Puyol

C

arles Puyol sudah memutuskan untuk meninggalkan Barcelona pada akhir musim ini. Padahal kontrak Puyol masih akan berakhir dua musim lagi.

Kepergian Puyol pun mendapat perhatian khusus dari mantan pemain Barca lainnya, Edgar Davids. Mantan pemain Timnas Belanda itu menilai kepergian Puyol menyakitkan dirinya dan juga para pendukungnya.

“Itu menyakitkan saya apabila Puyol meninggalkan Barcelona dan saya berharap yang terbaik untuknya.

Bagi saya ia selalu tampil maksimal saat timnya membutuhkannya,” sebut Davids seperti dilansir Goal.

“Dia memang bukan pemain dengan tehnik yang tinggi, akan tetapi mengapa sebuah tim membutuhkan banyak pemain bertehnik tinggi?

Barca sesungguhnya membutuhkan

seseorang di belakang yang dapat bertahan dan bermain dengan dukungan penuh para fans.”

Puyol sudah membela Blaugrana sepanjang karirnya. Ia pun belum pernah meninggalkan klub asal Catalan tersebut. Bersama Barca dirinya telah menyumbangkan gelar Primera Division sebanyak enam kali dan Copa del Rey dua kali serta gelar Liga Champions sebanyak tiga kali.

Davids yang pernah membela Barcelona di musim 2004 ini menyebutkan bek asal Spanyol tersebut telah membawa Barca ke kualitas terbaiknya.

“Saya pikir Puyol menularkan kualitas dirinya ke dalam klub dalam beberapa tahun ini dan saya harap ia akan sukses kembali kemanapun dirinya pergi.

Kepergiannya merupakan pukulan berat bagi Barca.” Rio

Suarez: Aku Malaikat, Bukan Iblis!

S

triker Liverpool, Luis Suarez, menganggap dirinya adalah sosok yang baik hati. Suarez tidak ingin dianggap jahat oleh orang lain.

Suarez kerap dikaitkan memiliki sikap tidak terpuji semenjak berkarier di sepak bola. Saat masih bermain di Belanda, Suarez pernah menggigit pemain PSV Eindhoven, Otman Bakkal.

Beberapa hal negatif lain juga dilakukan ketika ia bermain di Inggris. Suarez didakwa bersalah karena bertindak rasial terhadap kapten Manchester United, Patrice Evra, serta kembali menggigit pemain lain yang

kali ini adalah bek Chelsea, Branislav Ivanovic.

“Aku rasa aku seperti malaikat ketimbang iblis,” ujar Suarez.

Suarez mengungkapkan bahwa ia perlu beradaptasi dengan lingkungan baru.

Namun, pemain asal Uruguay itu merasa tidak pernah takut untuk menerima tantangan baru dalam karier dan hidupnya.

“Aku selalu belajar budaya dan bahasa negara tempat aku bermain. Aku belajar tentang Belanda dan sekarang Inggris. Jika aku nanti bermain di Perancis, aku akan belajar bahasa Perancis,” ucap Suarez. Rio

Jika Pensiun, Xavi Ingin Jadi Pelatih Barca

X

avi Hernandez rupanya sudah berpikir jauh ke depan soal kariernya di sepak bola.

Gelandang 34 tahun itu tertarik menjadi pelatih Barcelona jika sudah pensiun nanti.

Di usianya yang sudah tak muda lagi, Xavi Hernandez masih menjadi pemain kunci Barcelona musim ini. Meski masa depannya masih dilimuti spekulasi, namun gelandang senior itu menginginkan

untuk menutup karier bersama Barcelona.

Sebab, Xavi sempat dikabarkan akan hengkang ke luar Spanyol untuk mencoba peruntungan di Major League Soccer (MLS) atau bermain bersama salah satu klub Timut Tengah.

Sejak berkarier di Camp Nou sejak tahun 1998, Xavi telah tampil sebanyak 709 pertandingan dan mengoleksi 83 gol. Namun, pemain asal Spanyol itu ingin jika sudah

pensiun nanti menjadi pelatih Barcelona.

“Ya, saya ingin menjadi pelatih. Saya ingin tetap berada di sepak bola selamanya.

Itu artinya selalu harus bersama Barcelona, kata Xavi seperti dikutip Daily Mail.

Hati dan perasaan saya untuk klub ini. Saat ini, aku hanya ingin selalu, selalu bermain sepakbola. Tetapi, menjadi pelatih adalah untuk karier masa depan saya,” jelas pemain nomor 6 itu. Rio

Pogba Bertahan Lama di Juventus

D

irektur Juventus, Beppe Marotta mengungkapkan bahwa dirinya yakin Paul Pogba akan bertahan di klub untuk waktu yang lama. Hal ini sekaligus membantah rencana kepindahan Pogba ke klub lain.

Seperti diketahui, akhirakhir ini nama Paul Pogba santer dikaitkan rencana kepindahannya ke Paris SaintGermain atau Real Madrid.

Kedua raksasa Eropa itu memang ngebet mengamankan jasa pemain muda Prancis tersebut.

Namun, Juventus mengaku siap memagari gelandang andalannya itu. Hal tersebut ditegaskan oleh direktur klub, Beppe Marotta. Menurutnya, Si Nyonya Tua bersedia memberikan kontrak jangka

panjang kepada Pogba.

“Nilainya sangat besar.

Kami senang memilikinya dan tidak membahas kontraknya dengan siapa pun,” kata Marotta kepada Sky Sports Italia.

“Juventus adalah habitat aslinya dan dia akan bersama

kami selama bertahun-tahun,” tegas pria Italia itu.

Sejak didatangkan dari Manchester United pada tahun 2012, Pogba telah bermain dalam 52 pertandingan. Pria 20 tahun itu juga telah mengemas 11 gol untuk I bianconeri. Rio