Dukungan PKS Mengerucut ke Anies Baswedan

PEKANBARU - Bendahara DPW PKS Riau, Markarius Anwar mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, bahwa dukungan untuk calon presiden sudah mengerucut ke Anies Baswedan.

“Kabarnya sudah mengerucut ke Pak Anies, cuma ada beberapa poin yang belum selesai salah satunya cawapresnya,” kata Markarius, Kamis (26/1).

Hal itu menyusul Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memastikan dukungan untuk Anies sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024. PKS sendiri diisukan bakal berkoalisi den- gan Demokrat dan NasDem untuk mengusung Anies pada Pilpres 2024.

Lebih lanjut, Markarius mengatakan, PKS kemungkinan menyatakan dukungan Bacapres saat Rakernas Februari 2023 mendatang. “Tapi kami belum dengar ada jadwal rapat majelis syuro yang biasanya itu berdekatan dengan Rakernas. Jadi kemungki- nan besar diumumkan dan dideklarasikan di situ,” tutur dia. Markarius iusberkata, pihaknya telah mendapatkan undangan dari DPP untuk Rakernas Februari 2023 mendatang. “Tapi tak ditulis dalam undangan akan deklarasi Bacapres. Belum pasti apakah ada dibahas deklarasi atau tidak,” tutupnya. (hrc2/lda)

KPU Batasi Peserta Pemilu Maksimal Punya 10 Akun Medsos

JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengingatkan pada masa kampanye Pemilu 2024 mendatang para peserta pemilu hanya dapat memiliki maksimal 10 akun media sosial (medsos) di tiap platform. Medsos untuk melakukan kampanye ini dibatasi maksimal 10 akun.

Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin, mengatakan hal tersebut telah diatur oleh pihaknya dalam Pasal 35 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).

“Nah, ini di Pasal 35 (PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu), medsos bisa dibuat paling banyak (oleh peserta pemilu) 10 akun. Contohnya, Instagram-nya 10, Facebooknya 10,” ujar Afif saat menjadi narasumber dalam seminar bertajuk “Pers dan Pemilu Serentak 2024” di Jakarta,

Kamis (26/1), seperti dikutip dari Republika.

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, disebutkan bahwa peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial.

Kemudian di ayat (2), disebutkan bahwa akun media sosial yang digunakan oleh peserta pemilu untuk melakukan kampanye dapat dibuat paling banyak 10 akun untuk setiap jenis ap- likasi atau platform. Berikutnya dalam ayat (3), disebutkan bahwa desain dan materi pada media sosial paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu.

Dalam kesempatan yang sama, Afif pun menyampaikan, saat ini KPU telah membentuk gugus tugas atau satuan tugas (satgas) untuk mengawasi akun-akun di media sosial di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Gugus tugas itu, lanjut dia, terdiri atas KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Saya mau menjelaskan kalau medsos ada gugus tugas lagi yang isinya hanya tiga KPU, Bawaslu, Kemenkominfo ini menjembatani seluruh platform. Tanda tangan pertama satgas ini di Bawaslu waktu itu. Kalau enggak salah, ada 13 platform,” kata dia. (mr/lda)