Sekda Sampaikan Persoalan KSPN Pulau Rupat

RUPAT UTARA - Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H Bustami HY, menyampaikan sejumlah persoalan terkait dengan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Rupat. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena KSPN Pulau Rupat jauh dari ekspektasi yang dibayangkan.

Hal itu disampaikan Bustami, dalam kapasitasnya mewakili Bupati Bengkalis dalam rapat kerja perwakilan BPKP Provinsi Riau tahun 2023, di Gedung Tawon Putih Villa Anting Putri Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara, Rabu (25/1). Dalam raker yang dihadiri langsung Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Riau, Fauqi Ahmad Kharir, Bustami, menyampaikan ucapan selamat datang kepada kepala perwakilan dan keluarga besar BPKP perwakilan Riau di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Ke- camatan Rupat Utara, sebagai salah satu kluster pariwisata unggulan negeri di Kabupaten Bengkalis. Permohonan maaf juga disampaikan Bustami, jika kedatangannya di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ini kurang mengenakkan, jauh dari ekspektasi yang mungkin bapak/ ibu bayangkan karena disambut dengan infrastruktur jalan yang masih berlumpur dan susah dilewati pada musim hujan ini.

“Ini lah yang menjadi PR kita dan semoga menjadi catatan BPKP Perwakilan Riau juga, untuk bersa- ma-sama kita dapat menuntaskan infrastruktur tersebut,” kata Bustami. Sebagai salah satu kawasan pariwisata unggulan daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Bustami mengatakan, laju pembangunan industri kepariwisataan di Pulau Rupat ini masih dihadapkan pada beberapa fenomena, seperti infratsruktur jalan serta sarana pendukung lainnya yang belum representatif, masih minimnya sumber daya pengelolaan manajemen kepariwistaan, ditambah lagi belum banyaknya pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi di sektor pariwisata di daerah ini.

“Namun demikian, kami Pemkab Bengkalis tidak pernah berdiam diri, infrastruktur maupun sarana pendukung kepariwisataan

Turunkan 13,5 Persen Dalam Satu Tahun

di Pulau Rupat ini secara bertahap dan berkelanjutan setiap tahun akan terus kami benahi,” paparnya. Di kesempatan itu,

Bustami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau beserta jajaran, yang selama ini telah banyak membantu Pemkab Bengkalis, khususnya dalam meningkatkan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP, yang kedua penilaiannya telah berhasil mendapatkan level 3, termasuk kegiatan asistensi, berbagi pengetahuan serta kegiatan-kegiatan lainnya. (zul)

Kabupaten Bengkalis Prevalensi Stunting Terendah se-Riau

BENGKALISKabupaten Bengkalis menurunkan prevalensi stunting dari 21,9 persen pada tahun 2021, menjadi 8,4 persen pada tahun 2022 atau penurunan sebesar 13,5 persen selama satu tahun. Dengan capaian itu menempatkan Bengkalis menjadi kabupaten dengan angka prevalensi stunting paling rendah

B USTAMY HY se-Riau. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting yang diselenggarakan di auditorium BKKBN Halim Perdanakusuma Jakarta Rabu (25/1), disampaikan dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kemente- rian Kesehatan. Mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Hambali, bahwa Bengkalis berada pada posisi terendah prevalensi stunting, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stungting (TPPS) Kabupaten Bengkalis, Bustami HY, mengungkapkan kegembiraannya.

“Alhamdulillah Pak Kadis, informasinya. Ini berkat usaha, komitmen dan kerja keras, kerja cer-

Pimpin Rakor Bersama Forkopimda

das dan kerja tuntas semua OPD terkait,” kata Bustami. Sekda Bengkalis ini juga menyebut hal tersebut merupakan prestasi luar biasa yang mana Kabupaten Bengkalis biasa jauh lebih baik dari target nasional. “Terimakasih Bapak/ibu semuanya,” katanya lagi.

Sementara itu, Bupati Bengkalis, Kasmarni, turut memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berupaya keras membuat capaian prevalensi stunting Bengkalis turun 13,5 persen. “Menanggapi kasus stunting di Negeri Junjungan, Pemkab Bengkalis memandang serius. Sehingga berbagai upaya dilakukan dengan semaksimal mungkin,” sebut Kasmarni. Menurut Kasmarni, percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus didukung bersama-sama. Bahkan

Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ini. Implementasi dari peraturan presiden tersebut adalah telah disusunkannya Rencana Aksi Nasional Pasti (RANpasti) sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.

Target nasional sampai 2024, menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen, untuk tingkat Provinsi Riau sebesar 18 persen, sedangkan target Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 12,62 persen, sebuah angka capaian yang cukup besar, namun sangat realistis jika dikerjakan dengan kerja bersama. “Alhamdulillah, kita telah melampaui target, saya berharap angka ini mampu terus ditekankan. Sehingga kasus stunting tuntas di negeri ini,” ucapnya. (zul)