Pelabuhan Mengkapan Rampung Tahun Ini

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), H Syamsuar, meninjau pembangunan pelabuhan penyeberangan Mengkapan, Kabupaten Siak, Kamis (26/1). Tinjauan itu untuk memastikan kegiatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Provinsi Riau berjalan lancar, dan dapat selesai sesuai target. "Ini pembangunan Pelabuhan Mengkapan ini proyek (kegiatan) Kementerian Perhubungan, ditargetkan selesai tahun ini," kata Syamsuar, kepada wartawan, Kamis (26/1).

Di kesempatan itu, Gubri meminta agar pembangunan tersebut terdapat nuansa Melayu. "Kan Pak Presiden minta agar bangunan yang dikerjakan kementerian bisa bernuansa daerah. Tadi, saya juga setuju apa yang dibuat oleh Kementerian Perhubun- gan," katanya.

Sementara Kemenhub

RI melalui Balai Pengelola

Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau telah melakukan revitalisasi terhadap pelabuhan penyeberangan Mengkapan yang berada di Kabupaten Siak.

Pelabuhan yang menghubungkan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau ini merupakan salah satu gerbang utama Provinsi Riau dari sisi perairan, yang dapat mengangkut kendaraan roda empat dan dua. Selain itu, pelabuhan tersebut juga memiliki peran penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu wilayah terluar dari Provinsi Riau. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri, Yugo Antoro, mengatakan, sampai saat ini kegiatan revi- talisasi pelabuhan penyeberangan Mengkapan telah menghabiskan dana sekitar Rp44 miliar, terhitung sejak 2020, dan diharapkan akan rampung 100 persen dan dapat dioperasikan pada akhir 2023.

"Kami selaku pelaksana program kemenhub bidang transportasi darat di daerah, terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Riau, salah satunya dengan melaksanakan revitalisasi fasilitas transportasi Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan di Provinsi Riau yang semoga dapat difungsikan diakhir tahun 2023 nanti," kata Yugo. Yugo juga mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi Pelabuhan Mengkapan.

"Pelaksanaan pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif dari Pemprov Riau, dalam penyampaian permohonan pembangunan infrastruktur sektor perhubungan darat. Termasuk penyediaan data dukung, sarana dan prasarana yang sangat kami butuhkan. Ini menunjukkan adanya sinergitas antara BPTD IV Riau-Kepri dengan Pemprov Riau dalam mewujudkan program pembangunan yang telah direncanakan," terangnya.

"Dengan beroperasinya pelabuhan penyeberangan Mengkapan ini nanti diharapkan juga membuka konektifitas transportasi antar pulau di Provinsi Riau dan juga Kepulauan Riau, serta berdampak pada peningkatan ekonomi di wilayah sekitanya," tutupnya. (mr/vi)

602 Pejabat Akan Pensiun di Pemprov

Daerah (BKD) Riau mencatat di tahun 2023 ini ada 602 pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pem - prov) Riau yang akan memasuki masa pensiun, dua diantaranya merupakan pejabat eselon II dan satu pejabat esellon III. "Jadi ada 602 orang pejabat dilingkungan Pemprov Riau yang akan memasuki masa pensiun tahun ini. Dua di antaranya yakni pejabat eselon II dan satu eselon III yang bersatus pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Endi Novely, Rabu (25/1). Menurutnya, untuk pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun, yakni Asisten III Setdaprov Riau Joni Irwan, terhitung Juli 2023. Kemudian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Herman Mahmud, masa pensiun terhitung Juni 2023.

"Untuk pejabat eselon III yang akan pensiun dengan status sebagai pimpinan OPD, yakni Direktur Rumah Sakit Petala Bumi, Sumiarti, di mana masa pensiunnya terhitung September 2023," ucapnya.

"Artinya pimpinan OPD yang memasuki purna tugas tahun ini juga termasuk pak Asisten III," jelas Endi.

Sisanya, sambungnya lagi, pejabat eselon III lainnya yang juga memasuki masa pensiun ada sebanyak 19 orang. Seterusnya para pejabat fungsional yang tersebar di beberapa OPD, hingga pejabat eselon IV.

"Yang paling banyak itu pejabat eselon IV. Dan kalau ditotalkan semuanya itu ada sebanyak 602 orang," pungkasnya. (rvo)