Direktur PT Sabarjaya Ajukan PK

PEKANBARU - Terpidana kasus korupsi pembangunan drainase Paket A di Kota Pekambaru, Sabar Jasman, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas hukuman yang diberikan hakim kepadanya. Upaya hukum oleh Direktur PT Sabarjaya itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

gan kontrak, padahal dana sudah dicairkan 100 persen. Perbuatan itu mengak- ibatkan kerugian negara Rp2.523.979.195, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Pekerjaan

Pembangunan Drainase Jalan Sukarno-Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jalan Riau-Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016. (lda)

Dalam perkara korupsi pembangunan drainase Paket A, Sabar Jaya dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp2.523.979.195 subsidair 2 tahun penjara. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Putusan dibacakan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) RI diketuai Suhadi pada 29 Januari 2021 lalu.

Informasi dari situs resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru di laman https:// sipp.pn-pekanbaru.go.id/ index.php/, disebutkan permohonan PK disampaikan pada 9 Januari 2023 dengan Termohon adalah Penuntut Umum.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Agung Irawan, ketika dikonfimasi terkait PK tersebut mengaku belum menerima pemberitahuan dari pengadilan. “Belum (ada pemberitahuan) kami diundang untuk menghadiri sidang PK,” ujar Agung, Kamis (26/1).

Agung menegaskan, jika ada pemberitahuan dari pengadilan, maka pihaknya akan memyiapkan tim. “Kami akan siapkan tim untuk menghadapi sidang,” kata Agung. Agung menyatakan tim akan mementahkan up- aya PK yang diajukam terpidana. Dia yakin, gakim akan menolah permohonam tersebut. “Kita yakin permohonan itu akan ditolak,” kata Agung. Diketahui, JPU sebelumnya menuntut Sabar Jasman dengan pidana penjara selama 4,5 tahun, dan denda Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar atau subsidair 2 bulan penjara. Diketahui, perkara ini juga menjerat sejumlah nama lainnya yakni Iwa Setiadi selaku Konsultan Pengawas dari CV Siak Pratama Enginering Consultant, Ichwan Sunardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Windra Saputra selaku Ketua Pokja, dan Rio Amdi Parsaulian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Mereka sudah diadili dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Pengusutan perkara itu dilakukan Tim Penyidik pada Bidang Pidana Kejaksaan Pekanbaru. Adapun kronologis perkara, pada tahun 2016 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Riau menganggarkan dana dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp14.314.000.000 untuk pembagunan Drainase Paket A dari simpang Jalan Riau hingga Simpang SKA Pekanbaru. Proyek pembangunan drainase tersebut dikerjakan oleh PT Sabarjaya Karyatama dengan nilai penawaran yang diajukan sebesar Rp11.450.609.000. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi penyimpangan dalam pembangunan drainase tersebut. Dimana pekerjaan tidak sesuai den-

Reklame Ilegal

Segera Ditertibkan

PEKANBARU - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru segera menertibkan bando reklame ilegal yang masih berdiri. Bando reklame itu tidak mengantongi izin sama sekali.

“Nanti bakal kita tertibkan, kita jadwalkan segera penertiban kedua bando reklame ini,” kata Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, Kamis (26/1). Selain itu, kata Alex, masih ada tiang reklame ilegal yang berdiri di ruas jalan kota. Tim Bapenda Kota Pekanbaru bersama aparat terkait sudah menertibkan tiang reklame ilegal di Jalan Jenderal Sudirman.

“Proses penertiban ini bakal berlangsung secara bertahap. Memang masih ada tiang reklame ilegal yang masih berdi-

Diduga Rampas Lahan Masyarakat

Mahasiswa Desak KLHK Cabut Izin PT DSI

PEKANBARU - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Satuan Pelajar Mahasiswa (Sapma) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Provinsi Riau bersama masyarakat Kabupaten Siak dan Mahasiswa Anti Mafia Tanah melakukan unjuk rasa di depan kantor PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), Jalan Kuantan Raya, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Kamis (26/1).

Massa saat unjuk rasa membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan, “Meminta pihak penegak hukum terutama Polda Riau agar memanggil dan memeriksa pemilik PT DSI yang telah merampas atau merugikan masyarakat Kabupaten Siak sejak tahun 2015 sampai sekarang”.

Koordinator Umum ri,” sebut Alex. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution menilai, penertiban terhadap reklame ilegal memang belum optimal. Ia sudah memberi arahan kepada dinas terkait untuk berkoordinasi menertibkan reklame ilegal.

Indra Pomi mengaku bahwa penertiban terhadap reklame saat ini belum maksimal. Ia mendorong Bapenda Kota Pekanbaru bersama instansi terkait bisa menertibkan reklame ilegal secara bertahap.

“Penertiban terhadap reklame ilegal terus dilakukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru bersama tim. Mereka sudah memotong reklame ilegal itu dalam rangkaian penertiban terutama di jalan protokol,” pungkasnya. (nov)

Sapma IPK Riau, Sahrin Putra mengungkan, aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Dayun Kabupaten Siak yang tertindas. Massa. mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menginstruksikan Kementerian LHK agar segera memcabut SK Pelepasan Kawasan nomor 17/KptsII/1998 milik PT DSI.

“Kami meminta Presiden Joko Widodo agar mengintruksikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera cabut SK IPKH 17/Kpts-II/1998 PT Duta Swakarya Indah (DSI) dan pro terhadap penderitaan rakyat yang tertindas,” kata Sahrin.

Sahrin menijelaskannya, aksi Sapma IPK ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dari mafia tanah yang diduga dilakukaan PT DSI di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Dia mengungkap, dalam aksi unjuk rasa ini ada empat pernyataan sikap yang disampaikan oleh Sapma IPK Riau.

“Meminta PT DSI agar bertanggung jawab atas tindakan yang telah merugikan dan menyengsarakan masyarakat dayun kab. siak yang mempunyai hak tanah sertifikat hak milik yang dirampas oleh PT DSI,” tegas Sahrin. Sapma IPK dalam tuntutannya juga meminta Polda Riau agar menindak keras pemilik PT DSI yang diduga sudah melakukan perampasan, pengerusakan, dan penganiayaan serta sudah mendzolimi masyarakat Dayun Kabupaten Siak.

Terakhir, meminta kepada KLHK untuk mencabut SK Izin Pelepasan Kawasan Hutan 17/KptsII/1998 milik PT DSI. “Meminta PT DSI bertanggungjawab atas tindakan yang telah merugikan dan menyengsarakan masyarakat Dayun Kabupaten Siak yang mempunyai hak tanah Sertipikat Hak Milik yang dirampas oleh PT DSI”

“Meminta pihak penegak hukum agar diproses pemilik PT DSI ibu berinisial M atau pihakpihak lain yang diduga telah merugikan, menzolimi masyarakat Riau khususnya masyarakat Dayun Kabupaten Siak,” kata Sahrin.

Massa juga menyampaikan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut SK izin pelepasan kawasan hutan 18/Kota/II/1998 PT DSI.

Meminta Menteri ATR/ BPN Bapak Hadi Tjahjanto agar melihat persoalan mafia tanah di Provinsi Riau khususnya di Dayun Kabupaten Siak dan kami menagih janji Menteri ATR musnahkan mafia tanah yang menyengsarakan rakyat kecil. Terkait demo tersebut, Humas PT DSI, Asun ketika dikonfirmasi enggan menjawab. Pesan dan panggilan WhatsAppyang dikirimkan wartawan tidak direspon. Sementara itu, salah satu petinggi PT DSI sama sekali tiga uang dengan Asun. SMS yang dikirim tidak dibalas. (lda)