INFOTORIAL ROKAN HILIR
METRO RIAU
SENIN, 7 NOVEMBER 2022
9
Bahas Ranperda CSR
DPRD Rohil Libatkan Ahli dari Fakultas Hukum UMRI Lima Ranperda dari Dinas PMD Disahkan Akhir Tahun Ini
PIMPIN RAPAT - Wakil Ketua II DPRD Rohil, Basiran Nur Efendi, didampingi Ketua Bapemperda, Darwis Syam, memimpin rapat pembentukan Ranperda CSR di Ruang Banmus DPRD Rohil. (inf)
BAGANSIAPIAPI - Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Rapat tersebut dalam rangka menyusun pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Corporate Social Responsibility (CSR). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Rohil, Basiran Nur Efendi, didampingi Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), Darwis Syam, dan Kepala Bagian Persidangan, H Julianda SSos, pada Rabu (2/11) lalu. Rapat melibatkan Bagian Hukum Sekdakab Rohil, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Ahli dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) yang menyusun naskah akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang CSR. “Kita bersama pemerintah daerah melaksanakan rapat koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah. Ada dua Ranperda yang dibahas, pertama Perda tentang CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terh-
adap masyarakat di lingkungan perusahaan yang beroperasi. Kemudian yang ke dua Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” kata Ketua Bapemperda DPRD Rohil, Darwis Syam. Darwis Syam mengatakan, dalam penyusunan Ranperda CSR dan Ranperda Produk Hukum Daerah ini baru tahap penyusunan. “Kedua Perda ini merupakan hak inisiatif DPRD yang diusulkan DPRD namun karena Ranperda ini mengatur untuk seluruh Kabupaten Rohil tentu kita mengikutsertakan Pemkab Rokan Hilir dan pihak-pihak yang lain serta dibantu oleh tim ahli dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau yang menyusun naskah akademis dan rancangan peraturan daerah tersebut,” sebut Darwis Syam. Rapat tersebut, kata Darwis Syam, sudah finalisasi yang dilakukan penyusunan Ranperda tersebut dilaksanakan lagi pada tahap-tahap selanjutnya. Nantinya hasil rapat diajukan dalam sidang paripurna dan dibahas bersama pemerintah daerah. “Nanti diajukan dalam paripurna dan dibahas bersama pemerintah daerah yang
ditunjuk oleh bupati, mewakili dalam pembahasan dari pemerintah daerah. Inti dari Ranperda CSR atau Perda tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap masyarakat itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang badan usaha atau perseroan dan masalah penanaman modal memang diwajibkan perusahaan yang beroperasi didaerah itu melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan kepada masyarakat,” papar Darwis Syam. Adapun sasaran perusahaan yang diharuskan melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan tersebut ialah perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau beroperasi mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. “Jadi program pelaksanaan kegiatannya ada beberapa macam, ada berupa kontribusi perusahaan itu berupa pendidikan, sosial, juga masalah infrastruktur sosial masyarakat, bantuan ekonomi kepada usaha kecil yang tidak mampu dan masih banyak lagi, itu sudah kita atur dan dituang dalam perda masalah CSR ini,” ungkapnya. Disampaikan Darwis Syam, selama ini mungkin perusahaan
melaksanakan program CSR tapi tidak dapat dipantau. “Memang ada Pemda membentuk tim semacam CSR tapi belum ada payung hukum mendasari sehingga dalam perda ini pelaksananya akan dibentuk sebuah forum tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR yang anggotanya terdiri dari utusan dari perusahaan, tokoh lembaga adat, dan dari perguruan tinggi serta beberapa unsur lembaga untuk itu sedangkan badan pengawasnya itu dibentuk bupati dari DPRD dan dari Lembaga Adat Melayu. Kemudian nanti bupati memfasilitasi terbentuknya forum CSR itu yang ditetapkan dalam peraturan bupati,” bebernya. Hasil rapat, tambah Darwis Syam, draf Ranperda itu hampir finalisasi. “Selanjutnya kami akan melakukan konsultasi publik dan mengundang pihak perusahaan untuk mendengar masukan dan pertimbangan karena Ranperda ini setelah disahkan nanti mengikat semua masyarakat se-Rohil termasuk perusahaan. Sebaiknya dalam penyusunan aturan ini melibatkan pihak perusahaan yang nanti secara langsung melaksanakan aturan yang berlaku dalam Perda,” pungkasnya. (zal)
BAGANSIAnas PMD yakPIAPI - Lima ni Ranperda Rancangan Pertentang Pedoaturan Daerman Teknis ah (RanperPeraturan di da) yang diajuDesa, Ranperkan oleh Dinas da tentang PenPemberdayaan ingkatan StaMasyarakat tus KepenDesa (PMD) ghuluan, RanKabupaten Roperda tentang kan Hilir (RoPenggabungan hil) akan disahKepenghuluDarwis Syam kan pada akhan Persiapan ke ir tahun 2022 ini. Dari lima Kepenghuluan Induk yang Ranperda itu, satu diantaran- Memang Tidak Mendapatya akan dibuatkan Peraturan kan Kode Wilayah. Bupati (Perbup). Keempat, ada perubahan “Ada lima Ranperda Ranperda tentang Perda Noyang diajukan oleh Pem- mor 5 Tahun 2015 tentang kab Rohil melalui PMD, Kerja Sama Desa dan kelidari lima Ranperda terse- ma, Perda tentang Penyebbut hanya empat Ranper- utan Nama Desa Menjadi da yang dapat diterus- Kepenghuluan. Ranperda ke kan karena ada satu Ran- lima ini nantinya akan dibaperda yaitu tentang teknis has di Badan Musyawarah peraturan desa. Setelah (Banmus). kita koordinasikan dengan Terpisah, Kepal Dinas Menkumham, maka cuk- PMD Rohil, Yandra SIP up dibuatkan perbupnya MSi, melalui Kepala Bidang saja,” ujar Ketua Bapem- Pemerintahan Desa, Sugianperda DPRD Rohil, Darwis to SIp, membenarkan adanSyam. ya pengajuan lima Ranperda Ranperda itu sebelum di- tersebut. Pembahasan awal lanjutkan ke tingkat pemba- terhadap kelima Ranperda hasan oleh panitia khusus tersebut dilakukan bersama (Pansus), maka terlebih da- Ketua Bapemperda DPRD hulu dilakukan pembahasan Rohil. “Insya Allah ditindakawal bersama dinas terkait lanjuti oleh Pimpinan DPRD. agar tidak terjadi kesalahan. Semoga akhir tahun ini akan Adapun kelima Ranper- disahkan Ranperda tersebut,” da yang diajukan oleh Di- harapnya. (zal)
