Jorge Martin: 152 poin

 Bahas Ranperda CSR

DPRD Rohil Libatkan Ahli dari Fakultas Hukum UMRI

PIMPIN RAPAT - Wakil Ketua II DPRD Rohil, Basiran Nur Efendi, didampingi Ketua Bapemperda, Darwis Syam, memimpin rapat pembentukan Ranperda CSR di Ruang Banmus DPRD Rohil. (inf)

BAGANSIAPIAPI - Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Rapat tersebut dalam rangka menyusun pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Corporate Social Responsibility (CSR).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Rohil, Basiran Nur Efendi, didampingi Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), Darwis Syam, dan Kepala Bagian Persidangan, H Julianda SSos, pada Rabu (2/11) lalu.

Rapat melibatkan Bagian Hukum Sekdakab Rohil, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Ahli dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) yang menyusun naskah akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang CSR.

“Kita bersama pemerintah daerah melaksanakan rapat koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah. Ada dua Ranperda yang dibahas, pertama Perda tentang CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan yang beroperasi. Kemudian yang ke dua Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” kata Ketua Bapemperda DPRD Rohil, Darwis Syam.

Darwis Syam mengatakan, dalam penyusunan Ranperda CSR dan Ranperda Produk Hukum Daerah ini baru tahap penyusunan. “Kedua Perda ini merupakan hak inisiatif DPRD yang diusulkan DPRD namun karena Ranperda ini mengatur untuk seluruh Kabupaten Rohil tentu kita mengikutsertakan Pemkab Rokan Hilir dan pihak-pihak yang lain serta dibantu oleh tim ahli dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau yang menyusun naskah akademis dan rancangan peraturan daerah tersebut,” sebut Darwis Syam.

Rapat tersebut, kata Darwis Syam, sudah finalisasi yang dilakukan penyusunan Ranperda tersebut dilaksanakan lagi pada tahap-tahap selanjutnya. Nantinya hasil rapat diajukan dalam sidang paripurna dan dibahas bersama pemerintah daerah.

“Nanti diajukan dalam paripurna dan dibahas bersama pemerintah daerah yang ditunjuk oleh bupati, mewakili dalam pembahasan dari pemerintah daerah. Inti dari Ranperda CSR atau Perda tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap masyarakat itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang badan usaha atau perseroan dan masalah penanaman modal memang diwajibkan perusahaan yang beroperasi didaerah itu melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan kepada masyarakat,” papar Darwis Syam.

Adapun sasaran perusahaan yang diharuskan melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan tersebut ialah perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau beroperasi mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. “Jadi program pelaksanaan kegiatannya ada beberapa macam, ada berupa kontribusi perusahaan itu berupa pendidikan, sosial, juga masalah infrastruktur sosial masyarakat, bantuan ekonomi kepada usaha kecil yang tidak mampu dan masih banyak lagi, itu sudah kita atur dan dituang dalam perda masalah CSR ini,” ungkapnya.

Disampaikan Darwis Syam, selama ini mungkin perusahaan melaksanakan program CSR tapi tidak dapat dipantau. “Memang ada Pemda membentuk tim semacam CSR tapi belum ada payung hukum mendasari sehingga dalam perda ini pelaksananya akan dibentuk sebuah forum tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR yang anggotanya terdiri dari utusan dari perusahaan, tokoh lembaga adat, dan dari perguruan tinggi serta beberapa unsur lembaga untuk itu sedangkan badan pengawasnya itu dibentuk bupati dari DPRD dan dari Lembaga Adat Melayu. Kemudian nanti bupati memfasilitasi terbentuknya forum CSR itu yang ditetapkan dalam peraturan bupati,” bebernya.

Hasil rapat, tambah Darwis Syam, draf Ranperda itu hampir finalisasi. “Selanjutnya kami akan melakukan konsultasi publik dan mengundang pihak perusahaan untuk mendengar masukan dan pertimbangan karena Ranperda ini setelah disahkan nanti mengikat semua masyarakat se-Rohil termasuk perusahaan. Sebaiknya dalam penyusunan aturan ini melibatkan pihak perusahaan yang nanti secara langsung melaksanakan aturan yang berlaku dalam Perda,” pungkasnya. (zal)

Lima Ranperda dari Dinas PMD Disahkan Akhir Tahun Ini

BAGANSIA -

PIAPI - Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) akan disahkan pada akhir tahun 2022 ini. Dari lima Ranperda itu, satu diantaranya akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup).

“Ada lima Ranperda yang diajukan oleh Pemkab Rohil melalui PMD, dari lima Ranperda tersebut hanya empat Ranperda yang dapat diteruskan karena ada satu Ranperda yaitu tentang teknis peraturan desa. Setelah kita koordinasikan dengan Menkumham, maka cukup dibuatkan perbupnya saja,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Rohil, Darwis Syam.

Ranperda itu sebelum dilanjutkan ke tingkat pembahasan oleh panitia khusus (Pansus), maka terlebih dahulu dilakukan pembahasan awal bersama dinas terkait agar tidak terjadi kesalahan.

Adapun kelima Ranperda yang diajukan oleh Di-

nas PMD yakni Ranperda tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Ranperda tentang Peningkatan Status Kepenghuluan, Ranperda tentang Penggabungan Darwis Syam Kepenghulu an Persiapan ke Kepenghuluan Induk yang Memang Tidak Mendapatkan Kode Wilayah. Keempat, ada perubahan Ranperda tentang Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa dan kelima, Perda tentang Penyebutan Nama Desa Menjadi Kepenghuluan. Ranperda ke lima ini nantinya akan dibahas di Badan Musyawarah (Banmus). Terpisah, Kepal Dinas PMD Rohil, Yandra SIP MSi, melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Sugianto SIp, membenarkan adanya pengajuan lima Ranperda tersebut. Pembahasan awal terhadap kelima Ranperda tersebut dilakukan bersama Ketua Bapemperda DPRD Rohil. “Insya Allah ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD. Semoga akhir tahun ini akan disahkan Ranperda tersebut,” harapnya. (zal)