Korupsi 10 Kepala Daerah di Riau Catat Kerugian Negara Rp2,2 Triliun

ICW: Perkuat Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah

PENAHANAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menggunakan rompi tahanan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4). (antaranews.com)

Setelah dijumlah, praktik korupsi yang dilakukan oleh

10 kepala daerah itu telah mengakibatkan kerugian negara Rp2,2 triliun dan suap/grati kasi sebesar Rp18,5 miliar

OTT BUPATI KEPULAUAN MERANTI - Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4). KPK menahan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bersama Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa, dan Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Nengsih serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp1,7 miliar dalam OTT kasus dugaan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti, Riau. (antaranews.com)

Dokumen Penyelidikan Diduga ESDM Bocor

Oknum KPK

Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Polda Metro Jaya terkait dugaan membocorkan dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM). Laporan yang ditujukan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu dilayangkan pada Jumat, 7 April 2023.

Baca..... hal 7

Kecelakaan Beruntun di Sumbar, 1 Orang Tewas, 14 Terluka

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil sebagai tersangka dalam tiga kasus dugaan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan proses hukum terhadap Adil menambah daftar panjang kepala daerah di Provinsi Riau yang dijerat KPK.

Berdasarkan catatan ICW sejak tahun 2007 hingga 2023, setidaknya 10 kepala daerah di Riau diproses hukum KPK karena melakukan praktik korupsi. Mereka antara lain gubernur sebanyak tiga orang, bupati enam orang, dan walikota satu orang. “Setelah dijumlah, praktik korupsi yang dilakukan oleh 10 kepala daerah itu telah mengakibatkan kerugian negara Rp2,2 triliun dan suap/gratifikasi sebesar Rp18,5 miliar,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dikutip dari cnnindonesia. com, Minggu (9/4).