Catatan Redaksi Tisna Sanjaya - Penasehat Redaksi
Uruqul N.D.(MA09) - Pemimpin Umum
Putu Iota L.(MA09) - Pemimpin Redaksi
Masyhar H. (MA09) - Pemimpin Perusahaan
Moh. Rivani (TI09) - Web Manager
1 April 2012, pemerintah berencana menaikkan kembali harga BBM dengan mencabut subsidi sekitar Rp 1.000 sampai Rp 1.500. Kebijakan pemerintah sangatlah tidak tepat mengingat naiknya harga BBM akan berdampak dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan sehari-hari naik sementara gaji tidak naik. Rakyat menengah kebawah dipastikan akan menjerit karena kebijakan ‘konyol’ pemerintah ini. Industri kecil menengah dipastikan akan tersendat proses produksinya. GANESHA edisi kedua tahun 2012 ini mengambil tema “Tolak Kenaikan Harga BBM !”. Redaksi akan memberikan sajian yang lengkap tentang isu kenaikan BBM ini. Redaksi mendapat inputan hasil kajian yang lengkap dari HATI ITB dan KM ITB sehingga menambah powerful isi majalah ini. Redaksi juga memuat puisi tentang BBM. Majalah edisi kali ini bisa kita sebut Majalah Edisi BBM.
M.Rifqi A. (FI09) - Artistik
Dian C.P.(SITH11) - Redaksi
M. Rizkidananugraha N. (SBM12) - Redaksi
Memes (PL10)
Sekretariat
- Desain Sampul
Sunken Court E-04 Majalah Ganesha ITB
www.majalahganesha.com
MG_ITB
mg.kssep@yahoo.com
2
Daftar Isi
Catatan Redaksi 2
Headline 4 Puisi 7
Opini 8
Berita 14
Kartun 16
Pinggir Catatan 18 3
Headline
Kepentingan Siapa, Dibalik Rencana Kenaikan BBM ? Alasan Pemerintah Menaikkan Harga BBM
T
anggal 1 April nanti, pemerintah berencana menaikkan harga BBM menjadi Rp 5.500 – Rp 6.000 per liter. Ini adalah kenaikan untuk ketiga kalinya di pemerintahan SBY. Kebijakan pemerintah ini diambil dikarenakan hal-hal berikut. Pertama, Kenaikan harga minyak mentah (Indonesian Crude Price, ICP) yang sudah jauh di atas $100 per barel. Harga minyak Indonesia (ICP) bulan Februari 2012 tekah mencapai USD 21,75 per barel, naik dari USD 115,91 pada bulan Januari. Angka tersebut sangat jauh dari asumsi makro APBN 2012, yang mencantumkan ICP hanya sekitar USD 90 per barel. Oleh karena itu, dalam RAPBNPerubahan 2012 asumsi ICP pun diubah menjadi US$ 105 per barel. Kedua, Ekonomi dunia mengalami perlambatan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang awalnya 6.7 % harus diubah menjadi 6.5 %. Ketiga, Laju inflasi yang ditetapkan pada APBN 2012 sebesar 5% diperkirakan akan mengalami peningkatan sehingga harus diubah menjadi 7%. Keempat, Nilai tukar
rupiah yang pada awalnya berkisar Rp. 8.800 per dolar saat ini sudah mencapai Rp. 9000 per dolar. Kelima, Suku bunga acuan mengalami perubahan yang awalnya ditetapkan 5% berubah menjadi 6%. Keenam, target lifting yang pada awalnya ditetapkan sebesar 950.000 barel per hari ternyata berat untuk dicapai. Oleh karena itu, dalam APBN Perubahan 2012 target tersebut diubah menjadi 930.000 barel per hari. Sejumlah Kejanggalan di Balik Kebijakan Pemerintah Sebagaimana yang tercantum dalam RAPBN 2012, besar subsidi untuk BBM adalah Rp. 123.6 Triliun. Anehnya, ketika angka tersebut diklaim membebani APBN, pemerintah sama sekali tidak mempersalahkan anggaran pembayaran bunga utang (baik luar maupun dalam negeri) sebesar Rp 123.1 Triliun. Padahal, 77% dari seluruh total penerimaan dan hibah APBN 2012 berasal dari pajak. Hal ini mengindikasikan uang rakyat lebih diprioritaskan untuk membayar bunga utang dari pada untuk mendanai kebutuhan pokok masyarakat. Argumen pemerintah untuk 4
Headline menghemat anggaran makin dipertanyakan jika dilakukan perhitungan sederhana antara penghematan anggaran pasca kenaikan BBM dan besarnya kompensasi yang harus dikeluarkan pemerintah sebagai dana talangan kepada masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Wakil Menteri ESDM (Sindonews, 02/03/2012), jika harga minyak mengalami kenaikan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 (atau terjadi kenaikan sebesar Rp 1.500 per liternya), maka pemerintah dapat menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 31.5 Triliun. Sementara itu, Menkokesra Agung Laksono (bisnis.com, 29/02/2012) mengatakan dana kompensasi yang dipersiapkan pemerintah jika
BBM mengalami kenaikan harga adalah Rp 30 Triliun. Dengan demikian, jika jumlah penghematan anggaran sebanding dengan biaya kompensasi, lalu untuk apa pemerintah sampai sekarang harus menaikkan harga BBM? Bahkan, jika pemerintah berargumen pengalokasian subsidi yang tepat sasaran, itu pun masih belum bisa diterima kebenarannya. Hal ini dikarenakan kompensasi bantuan untuk rakyat miskin hanya sementara. Itupun tidak semua masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM mendapat kompensasi. Sementara, dampak butuk kenaikan harga BBM bersifat tetap dan kontinu juga mengakibatkan efek sistemik
Solopos
HTI
5
Puisi
Aku dan Nasibku Aku bernama subsidi aku adalah harapan dini hari bagi kaum pencari sesuap nasi pengecer nasib yang dikebiri. Aku hidup dalam urat nadi seluruh rakyat seperti tali yang mengikat juga sebagai selendang yang menjerat. Aku datang dari hutang oleh pihak yang berwenang ditebus menjadi uang jadi beban yang akan datang. Aku meringankan perpindahan massa menerangi malam-malam yang jenaka dalam upaya mensejahterakan bangsa para jelata penjuru nusantara. Kini aku adalah dilema bagi para penguasa rakyat biasa hingga mahasiswa. Terus memperburuk neraca atau menaikkan harga harga Hari ini adalah hari yang berlalu seperti kini seperti dulu. Aku menjadi benalu Apa yang hendak kau lakukan padaku? Membiarkanku mati oleh program kerja penguasa Yang entah kepada siapa mereka membela Yang kau rasa ada atau tidaknya itu tiada Yang kalau mereka terganti, akan menjadi sama saja. subsidi : simalakama dan niscaya Thoriqul Huda Meteorologi 2009
7
Headline
Detik
(inflasi/lonjakan harga). Besarnya subsidi BBM yang dikeluarkan oleh negara ditentukan oleh total konsumsi BBM. Sedangkan total konsumsi BBM tidak lain adalah konsekuensi dari jumlah kendaraan yang digunakan. Rendahnya daya dukung transportasi umum di tengahtengah gempuran produk-produk otomotif yang kian terjangkau, membuat sebagian besar rakyat memilih memiliki kendaraan pribadi dan akhirnya jumlah kendaraan pun meningkat pesat. Dengan demikian, jika pemerintah memang benarbenar serius untuk menghemat subsidi BBM, langkah logis dan praktis adalah memangkas jumlah kendaraan dan memperbaiki secara tuntas sistem transportasi umum.
Sayangnya, keseriusan pemerintah dalam menangani transportasi public tidak sebanding dengan keseriusan pemerintah dalam mengurangi subsidi. Hal lain yang perlu mendapat sorotan adalah Pertamina. Sejak era reformasi, Pertamina mengalami perubahan status menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan mengubah fungsi Pertamina menjadi sama dengan Badan Usaha Asing/Swasta baik dalam kegiatan hulu dan hilir. Hal ini tentu berkonsekuensi pada penguasaan industri dan perdagangan migas dalam negeri yang kini lebih dari 90% telah dikuasai oleh perusahaan asing. (bersambung ke halaman 11)
6
Opini Menyoal Pembatasan Subsidi BBM Ramadhani Pratama Guna (TI07) Menteri Koordinator Bidang Eksternal KM ITB
M
bahwa hak negara berada di bawah hak rakyat. Hak rakyatlah yang dituju dari diberikannya hak penguasaan atas negara.
Saya pikir sudah jelas bahwa landasan landasan pengelolaan sumber daya alam (termasuk minyak) di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945 terutama Pasal 33 (3). Pada batang tubuh inilah terkandung hak elemen yang ada di dalamnya. Hak yang pertama adalah hak negara untuk menguasai minyak bumi yang ada di bumi Indonesia. Institusi yang mewakili negara dalam konteks ini adalah pemerintah sebagai pihak eksekutif. Hak yang kedua adalah hak rakyat untuk makmur dalam arti semakmur-makmurnya dengan mempergunakan kekayaan alam tersebut. Sedangkan kalimat sambung “dan dipergunakan� dalam pasal ini mengandung makna
Sekarang, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada satu orangpun di negeri ini yang tidak dapat mengakses energi (termasuk BBM) karena ketidakmampuan biaya, pemerintah dikatakan gagal. Berapa banyak warga di pedalaman yang untuk sekedar menyalakan api saja hanya menggunakan kayu bakar. Nyatanya, konsumsi BBM kita hanya mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari (setara dengan 206,7 juta liter per hari) atau rata-rata penduduk kita mengonsumsi 0,86 liter per hari untuk keperluan energinya (listrik, transportasi, dll). Jumlah ini masih kalah bahkan dengan negara tetangga kita Malaysia yang konsumsinya sekitar 87,45 juta liter per hari. Hal ini berarti rata-rata penduduk Malaysia mengonsumsi energi 3,12 liter per hari. Ini fakta yang memprihatinkan kita, bahwasanya tingkat aksesibilitas rakyat Malaysia terhadap energi untuk meningkatkan kualitas hidupnya jauh lebih besar ketimbang rakyat Indonesia. Apalagi dengan dibatasinya subsidi BBM, pasti akan semakin banyak rakyat kita yang tidak mampu mengakses energi. Sedangkan alternatif energi lain seperti BBG untuk transportasi sangatlah tidak mencukupi.
enyaksikan “drama� dan pencitraan yang dilakukan beberapa pejabat negeri ini terkait dengan pembatasan subsidi BBM, saya jadi semakin gerah untuk memberikan opini mengenai rencana kebijakan ini. Hal yang akan saya soroti terutama mengenai tidak logisnya alasan penyebab dan alasan yang memperkuat agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan sikap legowo rakyat. Beberapa poin dalam opini ini juga terinspirasi dari opini pengamat ekonomi dan energi. Namun, saya kembangkan lebih lanjut menurut apa yang selama ini saya pelajari terkait ekonomienergi.
8
Opini subsidi BBM. Kalau tidak percaya, silakan akses media massa pada sekitar waktu tersebut. Itu artinya, Alasan demi alasan diungkapkan “niat” ini sudah ada sejak tahun pemerintah untuk mendapat lalu. Sehingga alasan “restu” rakyat agar kedua ini ketahuan pembatasan BBM “Alasan demi belangnya. bersubsidi tetap saja alasan dilakukan. Alasan pertama diungkapkan Alasan ketiga adalah dan yang paling klasik pemerintah untuk mengenai keinginan adalah mengenai penghematan anggaran. mendapat “restu” d i l a k s a n a k a n n y a rakyat agar diversifikasi energi, yaitu Dengan penerapan pembatasan BBM konversi BBM menjadi skenario yang ada, sekitar bersubsidi tetap BBG. Berdasarkan hasil 34 persen kendaraan saja dilakukan” kesepakatan Badan pribadi (karena hanya di Beragam alasan
Jawa-Bali) akan beralih ke Pertamax. Itu artinya, pemerintah “mengirit” sekitar Rp 30 triliun untuk APBN 2012. Sebuah ironi mengingat APBN 2012 sebesar Rp 1.435,4 triliun, selisih hampir Rp 150 triliun dibanding A P B N 2 0 11 . I t u b e r a r t i , sebenarnya pemerintah mampu untuk meningkatkan APBN kita, namun “tidak mau” memberikan subsidi BBM seperti sekarang untuk rakyatnya. Alasan kedua adalah mengenai pembengkakan subsidi BBM yang terjadi 2011 lalu. Pembengkakan ini harus ditutupi dengan membatasi subsidi BBM tahun ini. Hal ini jelas-jelas merupakan pembohongan publik yang sangat besar. Masih ingat sekali di benak saya, Februari sampai April 2011 lalu, saya dan teman-teman mahasiswa se-Indonesia disibukkan dengan keinginan pemerintah untuk membatasi
Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) dalam Konferensi Energi Nasional Mahasiswa Indonesia, Maret 2011 lalu, kami sepakat dan sangat mendukung agar p e m e r i n t a h s e g e r a mengoptimalkan diversifikasi energi. Sehingga memang diversifikasi merupakan sebuah hal mutlak. Namun, meminjam bahasa Pri Agung Rakhmanto dari ReforMiner Institute, usaha konversi ini jangan dicampuradukkan dengan kebijakan pembatasan subsidi BBM 1 April nanti. Sebab, hal ini jelas-jelas tidak saling mendukung dalam kenyataan sekarang. Evaluasi saja apa yang sudah dilakukan sekarang, berapa converter kit yang sudah tersedia? Berapa unit mobil yang sudah siap? Berapa SPBG umum yang sudah siap? Jelas keinginan konversi ke BBG ini tidak bisa dijadikan alasan penguat karena 9
Opini infrastruktur BBG sangatlah belum siap. Apalagi terkait pembagian 250.000 converter kit LGV dan 44.000 converter kit CNG secara gratis. Jika kita hitung dengan harga pasaran sebutlah Rp 10 juta per unit, akan menelan biaya sekitar Rp 2,9 triliun. Sedangkan anggaran untuk konversi BBM ke BBG tahun ini hanya Rp 960 miliar. Dengan fakta ini, saya pesimis bahwa BBG akan siap untuk menggantikan Premium. Jujur pada rakyat Belakangan malah terbuka opsi untuk menaikkan harga premium. Namun Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan bahwa SBY masih mempertimbangkan yang terbaik karena rasa sayangnya pada rakyat. Maka segenap rekan-rekan saya yang berada di ruang sekretariat tertawa mendengar saya membacakan berita ini. Ada sebuah keraguan sekaligus sikap pesimistis bahwa SBY benar-benar menyayangi rakyat. Opsi menaikkan harga premium yang semakin terbuka menurut saya adalah akibat ketidaksiapan BBG dan lemahnya alasan-alasan yang dikemukakan pemerintah untuk mendapat restu rakyat. Nyatanya rakyat malah semakin menunjukkan gejala tidak setuju
dengan banyaknya tekanan yang timbul. Bahkan kenaikan harga BBM-pun menurut saya akan tetap ditentang rakyat selama barang substitusi –seperti BBG– belum “dipercaya” masyarakat dan penyediaan transportasi massal yang nyaman tidak terlaksana. Sekarang sudah saatnya pemerintah jujur kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan sah di negeri ini. Jujur mengenai apa yang melatarbelakangi “niat” pemerintah untuk membatasi subsidi BBM ini. Apakah itu berkaitan dengan tekanan para pemilik modal ataupun tekanan lembaga asing yang ingin mengintervensi kita agar terus menerus menyalahi konstitusi. Kebijakan seperti apapun terkait pembatasan subsidi BBM ini, selama barang substitusi –seperti BBG– belum siap untuk menggantikan BBM bersubsidi, selama itu pula kebijakan ini akan menjadi menghambat rakyat untuk mencapai kondisi sebesarbesarnya kemakmuran. Ibarat mengganti beras dengan gandum, jika gandum tidak siap secara massal menggantikan beras sedangkan harga beras dinaikkan (ataupun subsidinya dibatasi), pastinya akan semakin banyak rakyat yang tidak makan. Nyatanya konstitusi kita meletakkan bobot yang sama antara beras dan BBM.
10
Headline (Sambungan dari halaman 6) Dasar argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah “kemampuan APBN terbatas�. Oleh karena itu butuh “penghematan�. Dari seluruh penjelasan soal katagori BBM yang akan dinaikkan, tingkat kenaikkan dari masing-masing BBM dan pembedaan tingkat harga dsb. adalah subsidi sebagian besar hanya dinikmati oleh golongan menengah ke atas (terutama untuk kebutuhan konsumtif), dan untuk kebutuhan industri dan jasa. Secara keseluruhan logika ini ngawur. Te r u t a m a k e b u t u h a n u n t u k menghilangkan subsidi yang dinikmati kelas menengah ke atas, misalnya untuk kebutuhan mobil pribadi dsb secara sepintas masuk akal. Namun antara tujuan dan realisasi kenaikan harga BBM argumentasinya menjadi sangat kontradiktif. Pertama, harga BBM untuk tukang ojek, nelayan, sopir angkot, pemilik sepeda motor juga ikut dinaikkan dengan katagori harga yang sama untuk konsumsi kelas menengah ke atas. Seberapapun persentase kenaikan BBM untuk sopir angkot, tukang ojek, nelayan, atau pemilik sepeda motor ini sudah merupakan penipuan dan bentuk pemiskinan rakyat di tengah krisis. Logika penghematan yang semacam ini harus ditolak. Kedua, kalau tujuannya adalah menghapuskan subsidi BBM untuk konsumsi kelas menengah ke atas
seharusnya langkah yang lebih tepat adalah membuat tingkat harga tersendiri untuk konsumsi mobil maupun motor mewah dari kelas menengah ke atas untuk bisa efektif membutuhkan kebijakan ekonomi untuk mengawasi agar dalam distribusinya tidak menyeleweng. Mampu dan maukan SBY-Boediono menjalankan kebijakan ini dengan terus memelihara birokrasi korupnya ? Ketiga, Jika upaya pencabutan subsidi untuk konsumsi kelas menengah ke atas ini sulit dijalankan karena membutuhkan pengawasan yang efektif berarti solusi mengenakan tingkat harga tersendiri bagi kelas menengah ke atas tidak bisa menjadi solusi penghematan. Masih ada langkah alternatif lain jika SBY-Boediono tujuannya benar-benar ingin mengurangi beban subsidi BBM yang dinikmati oleh kelas menengah ke atas ini tepat tidak dengan jalan menaikkan harga yaitu dengan menekan tingkat konsumsi. Caranya adalah membatasi jumlah kendaraan kelas menengah ke atas. Misalnya dengan membatasi tingkat pertambahan mobil pribadi melalui menaikkan tarif mobil impor. Ini kalau SBY berani berhadapan dengan negeri-negeri kapitalis automotif seperti Jepang, AS, Korea Selatan dab Eropa. Beranikah SBY?. Kalau tidak berani masih ada jalan lain yaitu membatasi jam pemakaian atau membatasi jatah konsumsi BBM untuk mobil pribadi. Atau dengan cara membatasi usia 11
Headline pemakaian mobil, atau dengan membatasi kepemilikan mobil pribadi. Di Singapura usia operasional mobil hanya 5 tahun, setelah itu dihancurkan. Dan atau dengan memaksa konsumsi BBM untuk kelas menengah ke atas harus diberi watak produktif misalnya pada saat jam kerja mobilmobil pribadi harus difungsikan sebagai sarana angkutan umum komersil --- seperti di India mobilmobil pribadi pada saat jam kerja difungsikan sebagai taksi. Tentu saja untuk kebijakan ini membutuhkan dukungan politik dari rakyat yang kuat. Dipunyaikah faktor ini oleh SBY ?. Kalaupun belum dipunyai, beranikah SBY berhadapan dengan kelas menengah dan kapitalis dalam negeri ? Argumentasi bahwa konsumsi BBM untuk kebutuhan industri dan jasa harus dicabut subsidinya juga harus ditolak. Ini membuktikan bahwa SBY membohongi rakyat, karena janjinya dalam masa kampanye adalah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi agar lapangan kerja terus bertambah untuk mengurangi pengangguran. Di tengah krisis struktural dari industri dalam negeri, pencabutan subsidi justru akan menambah beban bagi industri nasional. Kenaikan harga BBM untuk industri dan jasa jelas akan menambah tingkat biaya produksi dan semakin memperparah krisis dari industri dalam negeru=i. Pelaku industri yaitu pengusaha dan buruh jelas
dirugikan. Namun dari tingkat kerugian yang akan ditanggung, kaum buruhlah yang paling dirugikan. Kenapa demikian ?. Karena pengusaha punya banyak pilihan untuk mengkompensasikan kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM ini. Kenaikan harga akan memberi senjata tambahan bagi kelas kapitalis untuk menekan penyesuaian tingkat dan laju kenaikan upah. Apalagi kelas kapitalis dalam negeri begitu pengecut, pasti tidak akan mau mengompensasikan kenaikan ini dengan perlawanan untuk menghapuskan biaya siluman dari parasit rakyat—tentara dan birokrasi korupnya SBY. Dan hal ini sudah terjadi, dimana-mana kelas buruh menolak tingkat kenaikan UMP-UMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan minimum apalagi kebutuhan yang layak bagi kelas buruh. Selain itu kelas kapitalis juga masih mempunyai senjata lainnya yaitu dengan jalan menaikkan harga jual produksinya. Dari pengalaman selama ini kenaikkan harga BBM pasti akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan yang akan dirugikan adalah juga kelas buruh dan bahkan lebih luas lagi yaitu, seluruh rakyat miskin. Dan pengusaha juga masih bisa menekan pemerintah untuk member keringanan pajak dsb. Dalam mengatasi kenaikan harga BBM begitu banyak pilihan bagi 12
Headline kelas kapitalis. Namun pilihan bagi kelas buruh dan rakyat miskin hanya satu, yaitu melawan sehebathebatnya kenaikan harga BBM !! Hal diatas juga membuktikan bahwa Pemerintahan SBY-Boediono memang tidak mempunyai visi untuk menguatkan dan mengembangkan industrialisasi nasional. Karena energi merupakan salah satu basis terpenting bagi perlindungan dan pengembangan industri nasional disamping pengembangan teknologi modern murah dan ditingkatkannnya mutu dan kecakapan sumber daya manusia sebagai capital sosial melalui pendidikan dan kesehatan gratis. Tindakan SBY untuk menaikkan harga BBM membuktikan slogan “Perubahan” dan “Kerakyatan” yang digembar-gemborkannya saat kampanye hanyalah membohongi, menipu, dan mengkhianati rakyat. Apalagi logika penghematan yang ngawur itu tidak disertai dengan upaya penghematan APBN yang lebih mendasar, yaitu dihamburhamburkannya uang rakyat untuk menalangi hutang luar negeri yang banyak dikorup dan hutang dalam negeri untuk menalangi konglomerat-konglomerat seperti kasus BLBI dan Century.
Janji pemberantasan korupsi juga optimal dilaksanakan. Tak ada terobosam yang serius untuk menangkap dan menyita harta koruptor. Padahal jika dilakukan dengan serius seperti misalnya dengan menerapkan penyelidikan kasus korupsi dengan metode pembuktian hukum terbalik, yaitu, orang yang diduga korupsi harus membuktikan asal-usul kekayaannya. Pasti terjadi penghematan APBN yang signifikan. Apalagi jika disertai penyitaan, perampasan, nasionalisasi terhadap harta para koruptor seperti Soeharto dan kroninya. Selain itu tak ada upaya penghematan yang serius terhadap APBN, APBD yang dirampok oleh pejabat dengan kedok fasilitas jabatan, tunjangan gaji, dsb. Sudah jelas bagi kita bahwa kebijakan SBY dengan menaikkan harga BBM adalah mewakili kepentingan-kepentingan kaum imperalis penikmat rente hutang luar negeri dan MNC-MNC yang memonopoli pertambangan dan pengolahan minyak di dan dari Indonesia, kapitalis kroni orde baru dan investor (dalam dan luar negeri) yang membeli bank-bank penikmat dana obligasi rekapitalisasi perbankan, serta birokrat-birokrat korup.
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri” - Soekarno 13
Berita Fadjroel Rachman Berkunjung ke Majalah Ganesha PSIK mendirikan majalah GANESHA sebagai perlawanan kepada kebijakan pemerintah saat itu. Media ini dikenal dengan media yang kritis dengan keadaan saat itu. Karena kekritisan inilah, Fadjroel dan beberapa rekannya pernah dibui. Majalah GANESHA saat itu bukanlah sebuah unit. MG adalah suara satu mahasiswa ITB untuk perlawanan kepada pemerintah yang diktator.
BANDUNG, GANESHA —Sore ini (17/03/2012) Aktivis Fadjroel Rachman berkunjung ke sekretariat Majalah Ganesha ITB di Sunken Court E-04. Kedatangan Fadjroel merupakan nostalgia dengan MG. Fadjroel Rachman merupakan Pemimpin Redaksi pertama Majalah GANESHA. Saat ini Fadjroel dan kawan-kawan seperjuangan dulu di MG mendirikan media bernama Pedoman NEWS. Kepada Redaksi MG, Fadjroel menceritakan tentang kronologi berdirinya MG. Dulu ia dan kawan
Menurut Fadjroel, langkah MG saat ini dinilai cukup bagus. Hadirnya web MG (majalahganesha.com) dinilai sebagai satu hal yang cukup efektif untuk menyuarakan suara-suara sumbang yang kritis dan berani. Fadjroel memberikan support kepada Kru MG untuk selalu menuliskan ideide kritisnya melalui tulisan. “maju terus Majalah Ganesha ITB: Tetap Kritis, Inspiratif dan Menggerakkan :)”, ungkap Fadjroel melalui akun twitternya @fadjroel. Sebelum berkunjung ke sekre MG, Fadjroel terlebih dahulu menjadi pembicara di Repertoar Ganeca, acara KM ITB, di aula Timur ITB. (redaksi)
kunjungi
www.majalahganesha.com selalu update info-info terbaru 14
Berita Sunken Bicara Kenaikan BBM
BANDUNG, GANESHA --- Kamis sore (22/03/2012) massa Sunken bicara tentang kenaikan BBM. Acara ini diinisiasi oleh unit HATI ITB. Acara ini diselenggarakan di tangga depan masuk zona Sunken Court. Massa Sunken antusias dengan diselenggarakannya acara ini. Ada puluhan massa Sunken memadati lapangan. Acara ini menghadirkan pengamen jalanan untuk memberikan hiburan ke massa Sunken. Sebagai pengisi acara ini, Abrari dari HATI ITB dan Andrew Samosir dari Tiben ITB. Mereka berbicara tentang kenaikan harga BBM dari sudut pandang mereka masing-masing. Acara ini dipandu oleh Aditya FI 09 sekaligus ketua angkatan 2009 dan dihadiri oleh Presiden KM ITB, Tizar Bijaksana.
“Kami, unit HATI menginginkan massa Sunken bersikap atas kenaikan harga BBM ini”, ungkap Adit ketua panitia. “Ya, seringseringlah unit kajian ngadain kayak beginian, biar saya, kamu, kita semua tercerdaskan”, tambah Uruqul ketua Majalah Ganesha ITB. Acara ini tak hanya diskusi, tetapi juga penarikan aspirasi ke massa Sunken. Ada beberapa orang dari massa Sunken yang diminta panitia tuk memberikan pandangan tentang kenaikan BBM ini. Acara ini ditutup dengan pemberian penjelasan ke massa Sunken tentang ide Kotak sumbangan Toilet Sunken yang diinisiasi oleh Tiben ITB. (redaksi) 15
Kartun
16
Bersama Belajar Menulis, Bersama Menulis Sejarah, Bersama Kami... Majalah Ganesha ITB
Info : Majalah Ganesha ITB MG_ITB +6285228830783 (SMS ONLY) 17
Pinggir Catatan MCK Sunken
K
isah klasik tapi pantas dan perlu diperhatikan. Sebuah ironi dari sebuah kemahabesaran sebuah nama ‘Institut Teknologi Bandung’. Kisah yang ketika aku mendengarnya akan terasa geli hingga terucap ‘kok bisa?’. Kisah ini lahir dari pusat kegiatan mahasiswa yang biasa kita sebut Sunken Court. Sunken Court dipenuhi mahasiswa dengan kepentingan yang beragam. Kepentingan yang dilandasi oleh kesukaan akan sesuatu. Sunken Court menaungi berbagai unit yang heterogen. Itulah yang menjadikan Sunken tidak pernah sepi. Sunken selalu hidup. Hidup dengan beragam aktivitas dan kreativitas. Sunken ramai. Pastinya MCK juga ramai. Namun, ironinya MCK yang bisa dipakai hanya dua kamar mandi untuk tiap pria dan wanita. Bayangkan kalau sepuluh orang kebelet diwaktu yang sama. Sungguh terlalu. Selain jumlahnya minim, MCK Sunken jauh dari layak. Kecilnya ukuran saluran septic tank membuat air di lantai kamar mandi menggenang. Tak hanya itu, aliran
air dari keran sangat deras dan rawan bocor. Massa Sunken yang biasa pakai MCK dengan suka rela melakban keran agar tidak bocor kembali. Keadaan serupa juga dialami kloset dan wastafel. Adit dari KM ITB saat duduk bareng massa Sunken (22/03/2012) mengatakan bahwa Sarpra sudah menerima uang sejumlah 30 juta dari rektorat untuk renovasi MCK Sunken. Entah uang itu masih ada apa tidak. Sampai saat ini, keadaan MCK Sunken tetap sama. Berbeda halnya dengan MCK Rektorat atau MCK Labtek yang setiap hari dibersihkan. Ini adalah bentuk sebuah penindasan. Sudah tiga ketua KM berlalu, MCK Sunken tetap begitu adanya. Massa Sunken yang tergabung dalam aliansi Toilet Sunken melakukan aksi dengan membuat kotak sumbangan. Kotak ini diletakkan di tangga depan Sunken Court. Kotak ini sebagai bentuk protes pada rektorat akan ketidakadilan yang menimpa warga Sunken. “Jika Anda Melihat Ketidakadilan, Maka Jangan Tinggal Diam. Bergeraklah !” Uruqul Nadhif Dzakiy
18
19
Majalah Ganesha ITB MG_ITB
kunjungi
www.majalahganesha.com selalu update info-info terbaru