Kajian Kelembagaan Business Development Service Providers (BDSP) by NSLIC/NSELRED Project

NSLIC/NSELRED Program undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through Global Affairs Canada

National Support for Local Investment Climate/ National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development

KAJIAN KELEMBAGAAN

Business Development Service Providers (BDSP)

A Project implemented by

Daftar Isi Kata Pengantar I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Keluaran 1.4 Ruang Lingkup 1.5 Metodologi 1.6 Responden 1.7 Waktu Pelaksanaan dan Tim Pelaksana II. Identifikasi Keberadaan BDSP 2.1 BDSP Unsur Pemerintah 2.2 BDSP Unsur non Pemerintah III. Identifikasi Permasalahan Umum BDSP IV. Rekomendasi Umum V. Lampiran

8 11 11 12 12 13 14 14 15 17 18 20 23 25 27

5.1 Lampiran Laporan Survey BDSP Pada Setiap Daerah

5.1.1. Survey BDSP Provinsi Gorontalo 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Investasi di Provinsi Gorontalo 3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM 4. Kondisi BDSP a. Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Tenaga Kerja b. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) c. Asosiasi Pengusaha Pangan (ASUPAN) d. Pusat Inkubasi Pengentasan Kemiskinan (PIPK) e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak f. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUMPERINDAG) g. Rumah Kemasan 5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi 6. Lampiran Daftar Dokumen

31 31 32 35 36 37 40 41 43 44 47 49 50 50 50 51

5.1.2. Survey BDSP Kota Gorontalo 53 1. Pendahuluan 53 2. Kondisi Umum Iklim Investasi 54 3. Peran dan Intervensi para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM 58 4. Kondisi Umum BDSP 60 a. Dinas Perizinan Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo 60 b. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 64 c. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo 66 d. BDSP Perorangan (Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III) 70

e. BASNAZ Kota Gorontalo f. Bank Rakyat Indonesia KCU Gorontalo g. Kantor Bank Indonesia Gorontalo Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimplan b. Rekomendasi Lampiran Daftar Dokumen

5.1.3. Survey BDSP Kabupaten Gorontalo 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Investasi di Kabupaten Gorontalo 3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM 4. Kondisi BDSP a. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan d. Dinas Sosial e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - BUMDES f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak g. ASUPAN 5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi 6. Lampiran Daftar Dokumen

72 73 75 76 76 77 80 81 81 82 87 88 88 91 93 95 97 99 100 101 101 102 104

5.1.4. Survey BDSP Kabupaten Gorontalo Utara 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Iklim Investasi 3. Peran dan Intervensi para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM 4. Kondisi a. Dinas Penanaman Modal b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DisperindagkopUMKM) e. Dinas Kelautan dan Perikanan f. Dinas Sosial g. Sentra Pengolahan Perikanan Terpadu h. Rumah Kreatif UMKM BRI i. Rumah Produksi Kecamatan Kwandang-Program Coastal Community Development Project (CCDP) 5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi 6. Lampiran Daftar Dokumen

105 105 106

5.1.5. Survey BDSP Kabupaten Boalemo 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Iklim Investasi

135 135 136

113 115 115 116 118 120 121 124 125 126 127 128 128 129 133

3. 4.

Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM Kondisi BDSP a. Dinas Penanaman Modal dan Energi, Sumber Daya Mineral b. Dinas Pertanian c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DisperindagkopUMKM) d. Dinas Kelautan dan Perikanan e. Dinas Sosial Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi Lampiran Daftar Dokumen

5.1.6. Survey BDSP Kabupaten Pohuwato 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Iklim Investasi 3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM 4. Kondisi BDSP a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Dinas Sosial c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan e. Dinas Peternakan dan Pertanian f. Dinas Penanaman Modal g. Daeng Ambo (Perseorangan) 5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi 6. Lampiran Daftar Dokumen 5.1.7. Survey BDSP Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Iklim Investasi 3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor Koperasi dan UMKM. 4. Kondisi Umum BDSP a. Dinas Perkebunan dan Holtikultura b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) e. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM f. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara g. Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara h. Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera 5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi 6. Lampiran Daftar Dokumen

139 140 140 143 145 146 147 148 148 149 153 155 155 156 161 162 162 164 165 166 169 171 173 174 174 174 176 177 177 178 185 188 188 190 194 198 204 205 206 207 209 209 209 210

5.1.8 Survey BDSP Kota Kendari 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Iklim Investasi 3. Peran dan Intervensi para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM 4. Kondisi BDSP a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kredit Mikro Kota Kendari c. SINDAN 5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi 6. Lampiran Daftar Dokumen

211 211 212 216 217 218 221 222 222 222 223 225

5.1.9. Survey BDSP Kabupaten Bombana 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Iklim Investasi 3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM 4. Kondisi BDSP a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana b. Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kabupaten Bombana c. Rumah Kreatif BUMN (RKB) BRI d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi 6. Lampiran Daftar Dokumen

227 227 228 232 234 235 240 241 243 244 244 244 247

5.1.10. Survey BDSP Kabupaten Wakatobi 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Iklim Investasi di Kabupaten Wakatobi 3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengembangan Sektor KUMKM 4. Kondisi BDSP a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Dinas Kelautan dan Perikanan d. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja e. Rumah Kreatif BUMN (Telkom) f. Bank Nasional Indonesi (BNI) dan Wakapala g. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Wakatobi 5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi 6. Lampiran Daftar Dokumen

249 249 250 256 257 260 262 264 266 268 269 269 271 271 272 275

5.1.11. Survey BDSP Kabupaten Konawe Selatan 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Iklim Investasi 3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM 4. Kondisi BDSP

277 277 278 281 282

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan b. Dinas Koperasi dan UMKM c. Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) Kabupaten Konawe Selatan Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi Lampiran Daftar Dokumen

283 287 289 291 291 291 294

5.1.12. Survey BDSP Kota Baubau 1. Pendahuluan 2. Kondisi Umum Iklim Investasi 3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor Koperasi dan UMKM 4. Kondisi Umum BDSP a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan b. Dinas Pariwisata c. Dinas Koperasi KUMKM dan Dekopinda d. Dinas Kelautan dan Perikanan e. Wolio Snack f. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) g. Forum Komunitas Baubau Kreatif h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan b. Rekomendasi 6. Lampiran Daftar Dokumen

295 295 297 304 306 306 308 310 312 315 316 316 317 320 320 321 323

5.2.1 Dokumentasi Foto Survey BDSP Provinsi Gorontalo 5.2.2 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kota Gorontalo 5.2.3 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Gorontalo 5.2.4 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Gorontalo Utara 5.2.5 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Boalemo 5.2.6 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Pohuwato 5.2.7 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Provinsi Sulawesi Tenggara 5.2.8 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kota Kendari 5.2.9 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Bombana 5.2.10 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Wakatobi 5.2.11 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Konawe Selatan 5.2.12 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kota Baubau

325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347

Kata Pengantar Survey terhadap Business Development Service Providers (BDSP) ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh proyek National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Deveopment (NSLIC/ NSELRED) untuk mengidentifikasi sejauh mana peran BDSP, terutama yang berada di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara, dalam mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (KUMKM) di kedua propinsi tersebut. Jenis BDSP yang menjadi sasaran survey adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Rumah Kemasan dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Laporan ini merupakan hasil survey yang dilakukan pada Oktober hingga November 2017. Hasil survey menunjukkan kondisi awal (baseline) dari berbagai jenis BDSP yang ada di kedua propinsi, yang merupakan fondasi bagi proyek untuk menindaklanjuti langkah selanjutnya guna meningkatkan peran BDSP di kedua wilayah proyek tersebut. Selaku pimpinan proyek kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada team konsultan yang telah berhasil memberikan informasi dasar mengenai potensi BDSP di wilayah binaan proyek. Besar harapan kami bahwa hasil survey ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pemberdayaan BDSP, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Dr. Rino A. Saâ&#x20AC;&#x2122;danoer Direktur Proyek

Executive Summary Laporan kegiatan surey ini disusun untuk memenuhi persyaratan pelaporan kegiatan “Survey of Business Development Service Providers (BDSP) – Gorontalo and Southeast Sulawesi” sesuai dengan isi kerangka acuan kerja. Pemetaan/Survey ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi yang akan memberikan masukan kepada NSLIC/NSELRED jangka panjang (sampai 2022) dan tindakan jangka pendek (2018) untuk pengembangan kapasitas penyedia layanan untuk disertakan dalam Rencana Kerja Tahunan NSLIC/NSELRED. Survey dilaksanakan di 12 daerah yaitu Kota Baubau, Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk regional Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk regional Gorontalo terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo. Survey dilaksanakan untuk menilai kondisi dan permasalahan yang dihadapi BDSP di 12 daerah tersebut.

I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,1 persen. Target tersebut lebih rendah dari usulan awal pemerintah yaitu sebesar 5,3 persen dalam Rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Meskipun demikian, penetapan target tersebut relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 yang hanya mencapai 5,02%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesa memiliki optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Optimisme tersebut juga senada dengan data dari Indonesia Economic Quarterly Januari 2017 yang dikeluarkan oleh World Bank. Dalam laporan Doing Business Bank Dunia tersebut menunjukkan bahwa Peringkat kemudahan usaha di Indonesia naik dari 106 di tahun 2016 menjadi 91 di tahun 2017. Peringkat ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara yang mengalami kenaikan terbesar. Menurut Laporan Bank Dunia tersebut, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 akan bergantung pada kenaikan investasi sektor swasta setelah adanya kemudahan sektor moneter, serta diberlakukannya reformasi iklim investasi. Data itu juga menunjukkan bahwa investasi menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menyadari pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah menyiapkan 12 paket kebijakan ekonomi di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah mempermudah kemudahan berusaha melalui pemangkasan izin, prosedur, waktu dan biaya, serta meningkatkan perlindungan dan pengembangan UMKM dan koperasi, serta mendorong investasi teknologi tinggi. Dalam rangka memperkuat dan menindaklanjuti paket kebijakan ekonomi tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif dan gagasan. Reformasi di bidang pelayanan perizinan yang telah digagas sejak terbitnya permendagri 24/2006 merupakan upaya perbaikan di bidang formalisasi dan kepastian hukum dalam berusaha melalui peningkatan kemudahan system/prosedur, proses, waktu dan biaya pelayanan perizinan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan program pendampingan untuk kelompok usaha kecil dan menengah (KUKM) melalui pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Rumah Kemasan (RK). Ketiga program ini diharapkan dapat mendongkrak gairah dari masyarakat untuk memulai usaha baru yang pada imbasnya akan meningkat pula iklim usaha dan perputaran perekonomian Pendahuluan

di tingkat daerah. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan-kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan KUMKM dan penguatan iklim investasi, namun dalam tataran implementasinya masih ditemukan berbagai persoalan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuannya, khususnya di Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) fokus dalam program memperbaiki iklim investasi lokal dan pengembangan ekonomi lokal, melalui peningkatan kapasitas untuk Business Development Service Providers (BDSP) di beberapa kota/kabupaten terpilih di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Guna menentukan langkah intervensi program NSLIC/NSELRED yang efektif dalam mencapai tujuan peningkatan iklim investasi, maka NSLIC/NSELRED bekerjasama dengan Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) melakukan pemetaan masalah dan kondisi masing-masing BDSP yang ada di 12 daerah terpilih di 2 provinsi tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan Pemetaan/Survey ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi yang akan memberikan masukan kepada NSLIC/NSELRED jangka panjang (sampai 2022) dan tindakan jangka pendek (2018) untuk pengembangan kapasitas penyedia layanan untuk disertakan dalam Rencana Kerja Tahunan NSLIC/ NSELRED; Tujuan survey ini adalah untuk melakukan: zz

zz zz

Pemetaan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi BDSP dari unsur pemerintah, non-pemerintah dan swasta; Melakukan penilaian kelembagaan PTSP, PLUT, RK dan BDSP lainnya di setiap daerah pilot Mengkompilasi dan menggambarkan program dan layanan yang diberikan oleh masing-masing institusi penyedia layanan (BDSP);

Mengidentifikasi kelemahan dan kesenjangan dalam penyediaan layanan oleh setiap BDSP

Merumuskan rekomendasi

Merumuskan Action Plan pengembangan PTSP

1.3 Keluaran zz

Daftar Stakeholders kunci yang berperan sebagai BDSP baik dari unsur pemerintah, non pemerintah maupun swasta Gambaran Informasi dan kondisi program dan layanan yang diberikan oleh PTSP, PLUT, RK dan BDSP

Pendahuluan

lainnya dari masing â&#x20AC;&#x201C; masing daerah zz

Gambaran kelemahan dan kesenjangan penyediaan layanan pada setiap BDSP

Rumusan Rekomendasi

Usulan Action Plan pengembangan PTSP

1.4 Ruang Lingkup Lingkup Kegiatan zz

Penyiapan instrumen dan metodologi pengumpulan informasi;

Pelaksanaan Survey dan pengumpulan informasi

Analisis dan pelaporan hasil survey

Pengembangan rencana aksi untuk PTSP hingga 2021

Lingkup wilayah Gambar Peta Lokasi Survey BDSP

Survey telah dilaksanakan di 12 daerah yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Baubau, Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Wakatobi untuk regional Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk regional Gorontalo akan terdiri dari Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwatu.

Pendahuluan

1.5 Metodologi Survey dilaksanakan oleh 4 tim yang akan bekerja secara pararel. Metode yang akan digunakan pada saat pelaksanaan survey adalah sebagai berikut : Pengumpulan Dokumen --

Untuk mendukung informasi mengenai profil PTSP, PLUT dan RK dan BDSP lainnya perlu divalidasi dalam bentuk dokumen.

Pengumpulan dokumen ditujukan kepada stakeholders utama yakni PTSP, PLUT, RK dan BDSP lain

In-depth Interview --

Kegiatan in-depth interview dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai permasalahan yang dialami oleh PTSP, PLUT, RK dan BDSP lainnya

In-depth interview dilakukan kepada kelompok stakeholders utama dan stakeholders yang berpengaruh pada pelayanan

1.6 Responden Survey ini diarahkan untuk mengidentifikasi keberadaan BDSP pada setiap daerah. Meskipun 3 BDSP telah ditetapkan sejak awal yaitu Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Rumah Kemasan (RK), namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada BDSP lain yang memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM di daerah. Oleh karena itu, responden wawancara pun berkembang seiring dengan perkembangan informasi yang didapat secara snow ball. Berikut adalah daftar institusi asal responden yang diwawancara pada survey ini: Tabel 1. Institusi yang Menjadi Responden Survey Daerah

Institusi Responden

Provinsi Gorontalo

1.Bappeda, 2.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak, 3.PTSP, 4.Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UMKM, 5.ASUPAN, 6.Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), 7.Pusat Inkubasi Pengentasan Kemiskinan (PIPK)

Kota Gorontalo

1.DisnakerKUMKM, 2.DPMPTSP, 3.BRI KUC Gorontalo, 4.Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat 5. Kantor BI Gorontalo, 6. Baznas

Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Bappeda, 2. Dinas Perkebunan dan Holtikultura, 3. DPM PTSP, 4. Dinas Koperasi dan UMKM, 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 6. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), 7. Bank Indonesia, 8. Asosiasi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN), 9. Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera

Kota Kendari

1. Bappeda, 2. DPMPTSP, 3. BLUD Kredit Mikro, 4. dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 5. dinas Perdagangan. koperasi dan UMKM, 6. Penyuluh dari Dinas Perikanan

Kabupaten Gorontalo

1. Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo, 2. Dinas penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 3. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan , 5. Dinas Sosial, 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - bumdes, 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 8.ASUPAN

Kabupaten Gorontalo Utara

1.Bappeda, 2.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 3.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 4.Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UMKM, 5.Dinas Penanaman Modal, 6.Dinas Kelautan dan Perikanan, 7.Dinas Sosial, 8.Sentra Pengolahan Ikan, 9.Rumah Kreatif BRI

Pendahuluan

Kabupaten Bombana

1. Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK), 2. DPMPTSP, 3. Bappeda, 4. Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, 5. Rumah Kreatif BUMN.

Kabupaten Wakatobi

1. Bappeda, 2. DPMPTSP, 3. Dinas pariwisata, 4. perindustrian dan Perdagangan.5. Dinas koperasi UMKM dan tenaga kerja, 6. Komunitas wakapala (pengembangan pariwisata berbasis masyarakat)7. Rumah kreatif BUMN Telkom

Kabupaten Powuhato

1. Bappeda Kab. Pohuwato, 2. Dinas Penanaman Modal , 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 4. Dinas Sosial, 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - BUMDES, 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 7. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Boalemo

1.BAPPEDA, 3.Dinas Kelautan & Perikanan, 4.Diskominfo, 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM, 5. DPM-ESDM, 6. Dinas Pertanian, 7. Dinas Sosial & PMD

Kabupaten Konawe Selatan

1. Bappeda, 2. DPMPTSP 3. Dinas Koperasi dan UMKM, 4. Dinas perdagangan dan Koperasi, 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARFUK), 7. BRI

Kabupaten Baubau

1. Bappeda, 2.Dinas perindustrian dan perdagangan, 3. Dekranasda, 4. Baubau kreatif, 5. Dinas pariwisata, 6. Dinas pmptsp, 7. Dinas koperasi kumkm, 8.Yayasan Benteng Keraton, dan 9. Perempuan kepala keluarga (PEKKA), 10. Wolio snack, 11. Koperasi Sipanjonga

1.7 Waktu Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Kegiatan survey dilaksanakan selama 3 minggu, sejak tanggal 16 Oktober 2017 hingga tanggal 3 november 2017 dan dilaksanakan oleh 4 tim surveyor. Masing-masing tim surveyor bertugas pada 3 daerah, dan ratarata survey pada setiap daerah memerlukan waktu selama seminggu (5 hari kerja). Waktu pelaksanaan, tim yang melaksanakan dan daerah yang disurvey adalah sebagai berikut: Tabel 2. Waktu dan Pelaksana Survey BDSP Waktu

Daerah

Tim Pelaksana

16 - 20 Oktober 2017

Provinsi Gorontalo

Tim I

Kota Gorontalo

Tim II

Provinsi Sulawesi Tenggara

Tim III

Kota Kendari

Tim IV

Kabupaten Gorontalo

Tim I

Kabupaten Gorontalo Utara

Tim III

Kabupaten Bombana

Tim III

Kabupaten Pohuwato

Tim I

Kabupaten Boalemo

Tim II

Kabupaten Konawe Selatan

Tim III

Kabupaten Baubau

Tim IV

23 - 27 Oktober 2017

30 Oktober - 3 November 2017

Pendahuluan

Identifikasi Keberadaan BDSP

II. Identifikasi Keberadaan BDSP Berdasarkan PermenKUMKM nomor 02/Per/M.KUMKM/I/2008, Business Development Services Providers (BDSP) adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis untuk meningkatkan kinerja KUMKM. BDSP berperan dalam upaya untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan UMKM. Berbagai literature dan pendapat para ahli, mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah: 1) Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan; 2) Aspek legalitas usaha lemah; 3) Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku; 4) Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan; 5) Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha; 6) Sumber utama modal usaha adalah modal pribadi; 7) Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas; 8) Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik. Oleh karena itu, berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan di 12 Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gorontalo, secara umum peran BDSP dapat dikelompokan menjadi 5 peran utama, yaitu: 1. Fasilitasi Formalisasi Usaha 2. Pemberi bantuan Modal/ Peralatan 3. Pembinaan kapasitas Managerial 4. Pembinaan Kapasitas Teknis 5. Pemberi bantuan Pemasaran Sejauh ini keterlibatan stakeholder UMKM antara lain terdiri dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, perbankan dan asosiasi usaha. Dalam konteks survey ini, BDSP yang dimaksud dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu BDSP dari unsur pemerintah dan BDSP dari unsur non pemerintah.

Identifikasi Keberadaan BDSP

2.1 BDSP Unsur Pemerintah Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa survey ini diarahkan untuk mengidentifikasi keberadaan PTSP, PLUT dan RK pada setiap 12 Pemerintah Daerah. Secara sederhana definisi PTSP, PLUT, dan RK yang dimaksud dalam survey ini adalah merupakan organisasi milik pemerintah yang memerankan fungsi pelayanan perizinan secara terpadu, layanan konsultasi bisnis dan layanan konsultasi/pengemasan produk UMKM. Berikut adalah daftar keberadaan PTSP, PLUT dan RK pada setiap daerah yang di survey: Tabel 3. Keberadaan PTSP, PLUT dan Rumah Kemasan pada 12 Pemerintah Daerah Keberadaan

Daerah

PTSP

PLUT

Provinsi Gorontalo

Ada

Kota Gorontalo

Ada

Tidak Ada

Kab. Gorontalo

Ada

Tidak Ada

Kab. Gorontalo Utara

Ada

Tidak Ada

Kab. Boalemo

Ada

Tidak Ada

Kab. Pohuwato

Ada

Tidak Ada

Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada

Tidak Ada

Kota Kendari

Ada

Tidak Ada

Kota Baubau

Ada

Tidak Ada

Kab. Bombana

Ada

Tidak Ada

Kab. Wakatobi

Ada

Tidak Ada

Kab. Konawe Selatan

Ada

Tidak Ada

Rumah Kemasan

Tidak Ada

Tabel di atas menginformasikan bahwa secara organisasi, seluruh daerah yang di survey telah memiliki PTSP yang memberikan layanan formalisasi usaha melalui perizinan secara terpadu. Kinerja PTSP dalam memfasilitasi formalisasi usaha melalui layanan perizinan pun dinilai beragam. Namun secara umum, kinerja PTSP pada seluruh daerah tersebut masih perlu ditingkatkan. Keberadaan PTSP yang ada di seluruh daerah yang disurvey tersebut, berbanding terbalik dengan keberadaan rumah kemasan. Dari 12 Daerah, hanya Provinsi Gorontalo yang telah memiliki rumah kemasan. Namun, pada saat survey dilakukan rumah kemasan yang dimaksud dalam kondisi tidak aktif, menurut informasi, penyebabnya adalah ketiadaan anggaran untuk operasionalisasi. Sementara itu, PLUT terdapat di 3 pemerintah daerah saja, yaitu Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Wakatobi. Secara konsep, pendampingan terhadap KUMKM dilakukan oleh Konsultan Pendamping di setiap PLUT-KUMKM, masing-masing 7 orang Konsultan Pendamping di PLUTKUMKM tingkat Provinsi dan 5 orang Konsultan Pendamping di PLUT-KUMKM tingkat Kabupaten/Kota. PLUT di Gorontalo saat ini hanya dimanfaatkan oleh UMKM yang berasal dari kota/kabupaten yang dekat dengan kantor PLUT. Berdasarkan data tahun 2016, dari 576 UMKM yang telah memanfaatkan PLUT, 80% di antaranya merupakan UMKM yang berasal dari Kabupaten Gorontalo sisanya Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango. Artinya, UMKM yang berasal dari daerah yang letaknya jauh dari Ibukota belum memanfaatkan keberadaan PLUT dikarenakan tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Di sisi lain, karena keterbatasan anggaran, menyebabkan PLUT Gorontalo juga kurang massif dalam melakukan sosialisasi, sehingga sangat dimungkinkan bahwa banyak KUMKM belum mengetahui tentang keberadaan

Identifikasi Keberadaan BDSP

PLUT Gorontalo. Meskipun demikian, kondisi PLUT Gorontalo tersebut relatif lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi yang terjadi pada PLUT Provinsi Sulawesi Tenggara. PLUT Sultra yang telah didirikan sejak tahun 2014 tersebut, hingga tahun 2017, masih sedikit sekali KUMKM yang memanfaatkan keberadaan PLUT. Dari 77.194 UMKM yang tercatat pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saat ini hanya 210 UMKM saja yang telah memanfaatkan jasa PLUT Sulawesi Tenggara. Menurut informasi, kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran operasional sehingga sosialisasi tidak dapat dilakukan secara massif. Selain itu, kinerja PLUT tersebut juga diduga dipengaruhi oleh tingkat keaktifan konsultan PLUT itu sendiri. Menurut informasi dan observasi, hanya 1 konsultan dari 7 konsultan yang aktif. Sementara 6 konsultan lainnya tidak aktif karena alasan tidak diketahui. Secara struktural PLUT Kabupaten Wakatobi dibentuk oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2015 melalui Kementerian Koperasi dan UMKM dan beroperasional di bawah pengawasan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi. PLUT Wakatobi hanya terdiri dari 5 orang, yang seluruhnya berperan sebagai konsultan PLUT. Tidak ada seorangpun yang berperan sebagai sekretariat/pendukung administrasi atau memerankan fungsi manajerial. Saat ini anggaran dari pemerintah pusat pun hanya terbatas pada gaji bagi konsultan yang berjumlah 5 orang saja. Sementara anggaran untuk operasional dan untuk kegiatankegiatan sosialisasi atau pelatihan tidak tersedia. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Wakatobi pun tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk PLUT, karena sifat kelembagaannya yang sepenuhnya tidak berada dalam struktur pemerintah daerah. Di luar berbagai kekurangan dan kinerjanya yang perlu ditingkatkan, tentunya inisiatif pembentukan PLUT di 3 daerah tersebut tetap patut diapresiasi sebagai langkah nyata untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahannya. Sementara 9 daerah lainnya hingga saat ini secara umum masih enggan untuk membentuk PLUT karena keterbatasan anggaran. Meskipun sebagian anggaran berasal dari Pemerintah pusat, tetapi beberapa komponen anggaran lainnya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan memerlukan biaya yang besar. Selain telah berhasil mendapatkan gambaran terhadap kondisi PTSP, PLUT dan RK sebagaimana yang telah diulas di atas, survey ini juga telah mengidentifikasi keberadaan BDSP lainnya yang berasal dari unsur pemerintah yang memiliki peran dalam pemberdayaan KUMKM di 12 daerah yang di survey. Tabel di bawah ini akan menggambarkan keberadaan BDSP dari unsur pemerintah, yang dikategorikan berdasarkan peran masing-masing. Keberadaan BDSP pada masing-masing pemerintah tersebut, sekurang-kurangnya yang teridentifikasi oleh survey adalah sebagai berikut: Tabel 4. Keberadaan BDSP dari Unsur Pemerintah pada 12 Pemerintah Daerah yang Teridentifikasi BDSP Pemerintah Pilot

Fasilitasi Formalisasi Usaha

Pemberi bantuan Modal/ Peralatan

Pembinaan kapasitas Managerial

Pembinaan Kapasitas Teknis

Pemberi bantuan Pemasaran

Provinsi Gorontalo

DPMESDM& NAKER; DINAS PERIKANAN; DISPERIDAG KUMKM

DINSOS,PP&PA; DISPERINDAG KUMKM;

PLUT; DINSOS,PP&PA; DISPERINDAG KUMKM; DINAS PERIKANAN;

PLUT; DISPERINDAG KUMKM;

PLUT;

Kota Gorontalo

DPMPTSP; KECAMATAN

DINSOS

DISNAKERKOP&UKM; DINSOS

DISNAKERKOP & UKM

â&#x20AC;&#x201C;

Kab. Gorontalo

DPMPTSP

DINSOS; DISKOPUMKM; DISPERINDAG

DISKOPUMKM; DISPERINDAG

DISKOPUMKM; DINAS PMD

â&#x20AC;&#x201C;

Identifikasi Keberadaan BDSP

BDSP Pemerintah Pilot

Fasilitasi Formalisasi Usaha

Pemberi bantuan Modal/ Peralatan

Pembinaan kapasitas Managerial

Pembinaan Kapasitas Teknis

Pemberi bantuan Pemasaran

Kab. Gorontalo Utara

DPMPTSP;

DINSOS; DISTAN;

DISPERINDAGKOP & UKM

DISPERINDAGKOP & UKM; DINAS KKP; DISTAN

–

Kab. Boalemo

DPMESDM; KECAMATAN;

DISTAN; DINSOS;

DINSOS; DIPERINDAGKOP & UKM; DISTAN

DPMESDM; DISPERINDAGKOP & UKM

Kab. Pohuwato

DPM;

DINSOS; DISPERINDAGKOP; DINAS PPPA

DINSOS; DISPERINDAGKOP

DISPERINDAGKOP; DISTAN; DINAS PPPA

–

Provinsi Sulawesi Tenggara

DISKOPUMKM; PLUT & DPMPTSP

DISKOPUMKM; DISPERINDAG

DISKOPUMKM; DISBUN & HOLTIKULTURA; PLUT

DISPERINDAG; DISKOPUMKM; PLUT

DISPERINDAG; PLUT

Kota Kendari

DPMPTSP; DISPERDAG& KUMKM; KECAMATAN

BLUD KREDIT MIKRO; DISNAKERPERIN

DISNAKERPERIN; DISPERDAG & KUMKM; SINDAN

DISNAKERPERIN, DISPERDAG & KUMKM; SINDAN

DISNAKERPERIN, DISPERDAG & KUMKM; SINDAN; DPMPTSP

Kota Baubau

DISKOPUMKM; DPMPTSP; DISPAR; KECAMATAN

DISKOPUMKM;

DISKOPUMKM; DIPERINDAG; DISPAR

DISKOPUMKM; DISPERINDAG

DISPERINDAG; DEKRANASDA

Kab. Bombana

DPMPTSP; DISPERINDAGKOP & UMKM

–

DISPERINDAGKOP & UMKM

DISPERINDAGKOP & UMKM; DPMPTSP; SINDAN

Kab. Wakatobi

DISKOPUMKM & NAKER; DPMPTSP; DIPARBUD; KECAMATAN

DISKOPUMKM & NAKER; DINAS KKP

DISKOPUMKMNAKER; DIPERINDAG; DISPARBUD; DINAS KKP; PLUT;

DISKOPUMKM & NAKER; DISPERINDAG; DISPARBUD; DINAS KKP; PLUT;

DISPERINDAG; DISPARBUD; PLUT;

Kab. Konawe Selatan

DPMPTSP; DISKOPUKM; KECAMATAN

DISKOPUKM;

DISKOPUKM; DISPERINDAG;

DISKOPUKM; DISPERINDAG; DISNAK

DISKOPUKM; DISPERINDAG; DPMPTSP

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh daerah yang disurvey teridentifikasi telah memiliki BDSP yang berperan dalam pemberdayaan UMKM di daerahnya masing-masing. Secara umum BDSPBDSP yang ada di daerah tersebut memberikan peran dalam memfasilitasi formalisasi usaha, pemberi bantuan modal/peralatan, pemberian pembinaan kapasitas managerial dan teknis, serta pemberi bantuan pemasaran bagi UMKM. Bila melihat keberadaan BDSP tersebut, seharusnya telah memberikan dampak signifkan bagi pengembangan UMKM di masing-masing daerah. Namun secara umum kondisi UMKM di berbagai daerah tersebut belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan secara umum kondisi setiap BDSP tersebut terkendala oleh berbagai persoalan yang berdampak pada kinerja BDSP yang bersangkutan, seperti persoalan kebijakan, keterbatasan anggaran, permasalahan sistem dan prosedur dan rendahnya kapasitas SDM, termasuk kemampuannya dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatannya masing-masing. Secara khusus persoalan setiap BDSP tersebut akan dibahas secara lebih rinci pada laporan survey setiap daerah.

2.2 BDSP Unsur non Pemerintah Sejatinya pemberdayaan UMKM merupakan gerakan sinergis antar berbagai pihak. Namun pemerintah tetap memegang peranan terbesar dalam upaya pemberdayaan tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM telah diatur jelas dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Meskipun demikian, sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, terdapat institusi lain dari unsur non pemerintah yang memiliki peranan penting dalam pemberdayaan UMKM. Berikut adalah beberapa BDSP dari unsur non pemerintah yang teridentifikasi oleh survey yang telah dilakukan di 12 Daerah.

Identifikasi Keberadaan BDSP

Tabel 4. Keberadaan BDSP dari unsur non Pemerintah Daerah pada 12 Daerah yang Teridentifikasi Pilot

BDSP dari Unsur Non Pemerintah

Peran Eksisting

Provinsi Gorontalo

PIPK

Pelatihan pembuatan mesin pengolah hasil pertanian;

ASUPAN

Pelatihan Pengurusan sertifikat halal; pelatihan cara pengolahan makanan; Fasilitator perizinan halal/PIRT; Kerjasama dengan Waralaba dalam hal pemasaran produk UMKM.

BRI

Bantuan Permodalan bagi pelaku usaha mikro

Gallery KUMKM

Membantu pemasaran produk-produk KUMKM dan konsultasi.

BANK BI

Membantu pemberian mesin olahan, mesin bajak sawah untuk petani.

BRI

Bantuan modal seperti KUR dan BRI LINK

ASUPAN

Pelatihan Pengurusan sertifikat halal; pelatihan cara pengolahan makanan; Fasilitator perizinan halal/PIRT; Kerjasama dengan Retail dalam hal pemasaran

BRI

Bantuan Permodalan usaha

Sentra Pengolahan Perikanan Terpadu

Bantuan tempat pengolahan dan alat pengolahan untuk dimanfaatkan oleh para nelayan

Rumah Produksi

Tempat berproduksi hasil perikanan dan bahan lainnya untuk dipasarkan.

Rumah Kreatif KUMKM BRI

Sarana konsultasi, pelatihan dan strategi pemasaran pelaku UMKM

Kab. Boalemo

BRI

Bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro

Kab. Pohuwato

Daeng Ambo

Kapasitas Teknis

BRI

Bantuan Permodalan

ALPEN

Bantuan modal, pelatihan kapasitas teknis, pelatihan managerial, pemasaran

Bantuan peralatan, pelatihan managerial, pemasaran melalui pembuatan gallery

LEM Sejahtera

Memberi bantuan modal, pelatihan teknis, pelatihan managerial dan pengembangan pasar

Kota Kendari

BRI

Memberikan bantuan modal usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kota Baubau

Baubau Kreatif

Kapasitas Teknis; Pemasaran; fasilitasi perizinan

PEKKA

Pemberian Pinjaman Modal; membuka Gallery produk UMKM; aktif di pameran nasional; dan Pelatihan Diversifikasi Produk UMKM

Yayasan Benteng Keraton Buton

Memiliki Gallery produk UMKM; pelatihan teknis guide wisata;

Wolio Snack

Melakukan pembinaan Teknis ke Indiustri Rumah Tangga; Pemberian Konsultasi Kemasan Produk; Membantu Pemasaran

Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Memberikan bantuan Kredit Bagi Pelaku usaha Mikro/Kecil Perempuan, Melakukan fasilitasi pelatihan bagi pelaku usaha, melakukan fasilitasi pemasaran bagi Produk UMKM

Rumah Kreatif BUMN (BRI)

Memberikan konsultasi terkait pengembangan usaha, melakukan fasilitasi pelatihan bagi pelaku UMKM, memberikan pendampingan pemasaran online

BNI

Bantuan Permodalan bagi pelaku usaha Mikro

Rumah Kreatif BUMN (Telkom)

Pelatihan Teknis Diversifikasi Produk, Managemen, Fasilitasi Pemasaran di Gallery dan Online; pelatihan pengemasan produk;

WAKAPALA

Pelatihan Teknis instruktur diving; diversifikasi produk kuliner;

Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk)

Melakukan fasilitasi pelatihan bagi pelaku usaha, melakukan pendampingan bagi pelaku usaha

BRI

Bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro

Kota Gorontalo

Kab. Gorontalo

Kab. Gorontalo Utara

Provinsi Sulawesi Tenggara

Kab. Bombana

Kab. Wakatobi

Kab. Konawe Selatan

Tabel BDSP non-pemerintah yang teridentifikasi dari hasil survey diatas menunjukkan bahwa sebaran peran BDSP pada setiap daerah tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seluruh daerah yang di survey pada umumnya memiliki BDSP yang berperan dalam pemberian bantuan modal usaha melalui pemberian pinjaman lunak dari Perbankan. Sementara BDSP non pemerintah yang berperan dalam fasilitasi dan pendampingan dalam pengurusan perizinan/seritifikasi produk hanya dilakukan oleh Baubau Kreatif yang terdapat di Kota Baubau. Baubau Kreatif memberikan layanan pendampingan ke PTSP dalam pengurusan izin bahkan ke BPOM untuk melakukan uji kelayakan produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Identifikasi Keberadaan BDSP

III. Identifikasi Permasalahan Umum BDSP Permasalahan yang terkait efektifitas peran BDSP dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan investasi dan pengembangan UMKM: 1. Pada umumnya pemerintah daerah tidak memiliki grand design/masterplan yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap BDSP dalam menumbuhkembangkan UMKM. 2. Minimnya koordinasi, sinergi, kerjasama dan pembagian peran antar BDSP dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan. 3. Tidak ada fokus yang menjadi isu utama yang akan disasar secara bersama-sama oleh seluruh BDSP, misal sektor nelayan atau pertanian atau perdagangan. 4. Tidak ada pihak yang berperan dalam mengkoordinasikan peran dan kerjasama antar BDSP, sekaligus menjamin kualitas desain rencana setiap program yang dimiliki oleh BDSP, khususnya BDSP Pemerintah. 5. Pada umumnya desain pogram-program pemberdayaan hanya untuk memberikan trigger dalam menumbuhkan minat usaha, tetapi tidak menyasar pada pembinaan dan peningkatan kapasitas teknis usaha 6. Design program-program pemberdayaan hanya berorientasi pada terlaksananya program tersebut, namun tidak berorientasi pada hasil atau dampak yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut 7. Minimnya pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang telah menjadi penerima manfaat pada program-program pemberdayaan yang telah dilakukan 8. Pada umumnya Pemerintah Daerah tidak memiliki database kondisi KUMKM yang valid, update dan terintegrasi yang dapat digunakan sebagai basis data untuk menentukan sasaran dan penerima manfaat dari setiap program pemberdayaan seluruh BDSP 9. Pada umumnya Pemerintah Daerah tidak memiliki peta potensi daerah yang dapat dijadikan instrument dalam menarik investasi 10. Minimnya program BDSP dalam mempromosikan potensi daerah dan menarik investasi 11. Banyak program hibah pemberdayaan yang tidak tepat sasaran karena minim koordinasi dan ketiadaan data yang valid. 12. Beberapa program pemberdayaan tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Selain itu, beberapa BDSP kurang memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk program program strategis tentang pengembangan UMKM 13. Tidak meratanya penerima manfaat dari program-program BDSP. Identifikasi Permasalahan Umum BDSP

IV. Rekomendasi Umum Berbagai permasalahan dan kendala yang dialami menunjukan bahwa peran dan kinerja BDSP secara umum perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menumbuhkembangkan iklim investasi dan UMKM di daerah. Oleh sebab itu, beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk pengembangan BDSP adalah sebagai berikut: 1. Penguatan koordinasi dan kerjasama dalam mengoptimalkan berbagai program perlu dilakukan, baik program yang dilakukan oleh Pemerintah maupun yang dilakukan oleh non pemerintah. Melalui kerjasama dan kolaborasi ini diharapkan terjadi sinergi untuk mengisi berbagai kekurangan yang ada pada setiap program yang dimiliki BDSP. Oleh karena itu Pemerintah perlu didorong untuk memerankan fungsi koordinasi dan juga sebagai fasilitator terjalinnya kerjasama baik antar BDSP instansi pemerintah, BDSP pemerintah dengan non pemerintah, maupun antar pihak-pihak BDSP non pemerintah. 2. Pemerintah Daerah disarankan untuk memiliki Grand Design/Masterplan dalam pengentasan kemiskinan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh BDSP dalam merumuskan dan melaksanakan program kerjanya sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing. 3. Masterplan yang disusun sekurang-kurangnya mencakup tujuan/sasaran strategis yang akan dicapai, identifikasi lingkungan strategis (baik secara politis, maupun teknis), pengembangan kelembagaan, pemberian mandat/kewenangan kepada lembaga yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan, membangun kerjasama dan memantau kualitas desain setiap program-program yang dimiliki para pihak, rencana peta jalan (roadmap) dan fokus isu dalam pengentasan kemiskinan dan lain-lain. 4. Perlu ada pihak yang berperan dalam menjadi penjamin mutu kualitas rancangan/perencanaan setiap program pemberdayaan yang dimiliki oleh BDSP, khususnya BDSP di lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Program-program pemberdayaan perlu dilakukan dan diarahkan untuk Peningkatan kapasitas Produksi, Pengembangan/optimalisasi Pengolahan produk/komoditas hasil produksi untuk memberikan nilai tambah dan jangkauan pasar yang lebih luas, dan pengembangan strategi pemasaran. Programprogram dapat difokuskan pada sektor-sektor yang teridentifikasi memiliki nilai strategis baik secara kontribusi maupun potensi masing-masing daerah. 6. Perlu ada kebijakan terkait kemudahan-kemudah investasi dengan memberikan insentif bagi para calon investor, misal kemudahan pelayan perizinan, zero sharing dari investor kepada pemerintah selama periode/batasan waktu tertentu dan lain-lain. 7. Perlu melakukan revitalisasi fungsi Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD). Misalnya dapat diarahkan agar tim ini memiliki roadmap, rencana kerja tim, merumuskan solusi dan merumuskan program intervensi yang secara fokus dapat dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh SKPD terkait dan instansi lain secara terpadu.

Rekomendasi Umum

8. Setiap program pemberdayaan yang dimiliki oleh suatu BDSP Pemerintah idealnya dapat dilaksanakan bersama-sama dan berkolaborasi dengan BDSP pemerintah lain secara terpadu, melalui pembagian peran dan tanggungjawab agar program tersebut mencapai outcome yang diharapkan. 9. Program-program pemberdayaan perlu didesain agar tepat sasaran dan memberikan outcome dalam meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, perlu ada pihak yang berperan sebagai quality assurance terhadap rancangan konsep dan desain program-program pengentasan kemiskinan. 10. Promosi investasi perlu lebih gencar dilakukan untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki sebagai keunggulan komparatif.

Rekomendasi Umum

Lampiran

5.1 Laporan Survey BDSP Setiap Daerah 5.1.1 Provinsi Gorontalo 5.1.2 Kota Gorontalo 5.1.3 Kabupaten Gorontalo 5.1.4 Kabupaten Gorontalo Utara 5.1.5 Kabupaten Boalemo 5.1.6 Kabupaten Pohuwato 5.1.7 Provinsi Sulawesi Tenggara 5.1.8 Kota Kendari 5.1.9 Kabupaten Bombana 5.1.10 Kabupaten Wakatobi 5.1.11 Kabupaten Konawe Selatan 5.1.12 Kabupaten Baubau

5.2 Dokumentasi Foto Kegiatan 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12

Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Boalemo Kabupaten Pohuwato Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari Kabupaten Bombana Kabupaten Wakatobi Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Baubau

Lampiran Laporan Survey BDSP

5.1 Lampiran Laporan Survey BDSP Pada Setiap Daerah

Lampiran Laporan Survey BDSP

5.1.1. Survey BDSP Provinsi Gorontalo 1. Pendahuluan Pelaksanaan survey BDSP dalam program peningkatan iklim investasi dan Pembangunan Ekonomi Lokal dilaksanakan di Provinsi Gorontalo mulai tanggal 16 Oktober â&#x20AC;&#x201C; 20 Oktober 2017 dengan melibatkan stakeholders yang terkait. Dalam kurun waktu 5 hari ini, Tim mencoba melihat bagaimana kondisi iklim investasi dan ekonomi lokal di Provinsi Gorontalo untuk kemudian dilihat apa dan siapa yang mempunyai andil dalam mempengaruhi iklim investasi dan ekonomi lokal tersebut. Untuk menggali informasi terkait BDSP di Provinsi Gorontalo, beberapa responden yang ditemui adalah sebagai berikut: Tabel Responden Survey BDSP Provinsi Gorontalo Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi Bappeda

Max Moerad

Bappeda Prov/Kabid Industri

Rusovanny. H

Bappeda

Indrawaty Abdullah

Konsultan

PLUT-KUMKM

Renny Nenro

Kasi ILME-Koperindag

Dinas Koperindag & UMKM

Fathiyyah Ruddin

Kasie kelembagaan Umum

Drs. Supandi Moerad

Kabid UMKM

Novel Umar

Kasubbag Tata Usaha PTSP Prov Gorontalo

Mastina Djakani

Kasie Perizinan I

Maiyrah Lasunte

Kasie Perizinan II

Zulkarnain Husain

Ketua/Founder

ASUPAN

Sastiawaty Manganto

Kabid Yansos Dinsos

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Dadang K

Staf Dinsos Prov

Ferdiansyah

Staf Dinsos

Trisna Buntayo

Kasie PKHP

Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Tenaga Kerja

Pengumpulan data/dokumen dan juga informasi tersebut dengan cara melakukan kunjungan langsung dan menemui stakeholders target. Berikut realisasi itinerary pelaksanaan survey yang dilakukan di Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

16 Oktober 2017

Koordinasi dengan NSLIC Provinsi terkait rencana pelaksanaan survey di Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Selasa

17 Oktober 2017

Wawancara dengan Bappeda Provinsi Gorontalo Wawancara dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo Wawancara dengan konsultan PLUT Provinsi Gorontalo

Rabu

18 Oktober 2017

Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Tenaga Kerja (PTSP) Provinsi Gorontalo Wawancara dengan ASUPAN Kunjungan dan wawancara dengan PIPK

Kamis

19 Oktober 2017

Jumâ&#x20AC;&#x2122;at

20 Oktober 2017

Wawancara dengan Bank BRI Kompilasi data dan informasi Wawancara dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

2. Kondisi Umum Investasi di Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi baru di Pulau Sulawesi yang berdiri pada tahun 2000. Dengan luas wilayah 12.435km2, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.133.237 jiwa dengan komposisi penduduk usia muda dan usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk usia tua. Hal ini berarti bahwa baik saat ini maupun dalam lima belas tahun ke depan, tersedia banyak tenaga kerja di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 517.788 orang. Ketersediaan tenaga kerja tersebut dapat menjadi nilai lebih untuk mengundang investor untuk berinvestasi di Provinsi Gorontalo. Tapi di sisi lain, ketika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dan mencukupi, kondisi tersebut berpotensi untuk meningkatkan angka pengangguran di Provinsi Gorontalo. Dari total jumlah angkatan kerja yang disebutkan di atas, 4,6% nya atau sebanyak 24.101 orang merupakan pengangguran. Angka pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo pada bulan Agustus 2015 adalah sebesar 4,64%, angka tersebut turun di tahun berikutnya menjadi 2,76%. Pada tahun 2015 jumlah industri sedang dan besar di Provinsi Gorontalo berdasarkan jenisnya adalah sebanyak 23 yang terkelompokkan menjadi beberapa jenis dengan jumlah tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 4.886 tenaga kerja. Selain dari industri besar dan sedang, industri kecil menengah (IKM)1 dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)2 menjadi alternatif penyerapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo. Tabel Jumlah Industri Kecil Menengah di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016 Tahun

Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

Industri Mikro

11.909

12.470

13.237

12.795

12.924

Industri Kecil

436

1.221

1.331

Industri IKM

12.360

12.921

13.688

14.084

14.339

Jumlah IKM

272

415

289

Industri Menengah

Jumlah tenaga kerja

31.910

34.564

36.978

35.276

35.620

Sumber: Data Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 1

IKM adalah usaha kecil menengah yang memproduksi barang

UMKM adalah usaha mikro kecil menengah yang menjual barang-barang baik produksi IKM maupun Industri Besar. UMKM meliputi IKM

Lampiran Laporan Survey BDSP

Seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah IKM di Provinsi Gorontalo terbilang banyak, terutama yang berbentuk industri mikro. Serapan tenaga kerja oleh Industri Kecil Menengah juga jauh lebih besar dibandingkan dengan serapan tenaga kerja oleh industri-industri besar yang ada di Provinsi Gorontalo. Dari tahun ke tahun jumlah IKM di Provinsi Gorontalo juga cenderung meningkat, terutama jenis industri menengah yang meningkat drastic di tahun 2014. Demikian juga dengan jumlah UMKM yang cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini: Tabel Jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016 Tahun

Jenis UMKM

2012

2013

2014

2015

2016

Usaha mikro

36.225

46.363

64.520

68.092

73.309

Usaha kecil

5.581

7.087

5.722

7.270

6.874

687

1.243

461

626

1.593

42.523

54.693

70.703

75.988

81.776

Usaha menengah Jumlah UMKM

Sumber: Data Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data di atas keberadaan IKM dan UMKM kemungkinan memiliki peranan besar dalam mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Gorontalo. Berkurangnya jumlah pengangguran di suatu wilayah, berarti berkurangnya angka ketergantungan di wilayah tersebut. Tingginya angka ketergantungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Menurut data terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 adalah sebesar 18,32%, lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yang ada di angka 11,22%. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini, prosentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo cenderung fluktuatif. Meskipun demikian, di bulan Maret 2016 prosentase penduduk miskin turun menjadi 17,72%. Gambar Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Provinsi Gorontalo

Sumber: Provinsi Gorontalo Dalam Angka, 2016

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tahun 2015 adalah 206.513 jiwa. Sebagian besar dari penduduk miskin tersebut adalah masyarakat pedesaan. Sebanyak 88,15% penduduk miskin tinggal di

Lampiran Laporan Survey BDSP

pedesaan dan sisanya 11,85% tinggal di perkotaan. Dengan demikian, pertumbuhan IKM dan UMKM di pedesaan merupakan hal yang perlu diperhatikan kedepannya sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Meski demikian pola hubungan keterkaitan/integrasi antara IKM dan UMKM yang ada di wilayah pedesaan dan perkotaan juga perlu diperhatikan, terutama untuk membentuk rantai pemasaran produk. Selain UMKM, Koperasi merupakan konsep usaha masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi bersama para anggotanya. Jumlah koperasi di Provinsi Gorontalo dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan sebagaimana data di bawah ini: Tabel Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016 Tahun

Jumlah Koperasi

Jumlah Anggota

2012

1.030

126.574

2013

1.101

1.890

2014

1.148

135.831

2015

1.179

136.952

2016

1.209

137.033

Tantangan dan Hambatan Pengembangan Koperasi IKM dan UMKM di Provinsi Gorontalo Pelaksanaan pengembangan koperasi, IKM, dan UMKM di Provinsi Gorontalo dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menyebabkan belum maksimalnya baik keluaran maupun dampak dari programprogram yang telah dilaksanakan oleh para stakeholder. 1. Rendahnya mental dan motivasi masyarakat pelaku UMKM dan IKM Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari para stakeholder, salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan UMKM dan IKM di Provinsi Gorontalo adalah masih rendahnya mental dan motivasi masyarakat untuk berwirausaha. Hal ini utamanya berlaku pada UMKM atau IKM baru, dimana para pelaku usaha bersemangat di awal, namun kemudian menyerah ketika menghadapi permasalahan dan tidak melanjutkan usahanya. 2. Permodalan dan keterbatasan akses terhadap penyedia modal Modal merupakan bekal utama bagi IKM dan UMKM untuk dapat berdiri dan beroperasi. Sejauh ini, berdasarkan informasi dari para stakeholder, masalah yang banyak ditemui oleh pelaku usaha adalah terkait dengan permodalan. Permasalahan ini dapat diatasi jika pelaku usaha memiliki akses dengan para penyedia modal baik dalam bentuk bantuan maupun kredit usaha yang diberikan oleh bank. Akan tetapi, keterbatasan akses antara pelaku usaha dengan penyedia modal sejauh ini masih terbatas, terutama untuk pelaku usaha di pedesaan karena keterbatasan arus informasi. Dalam hal inilah peran pendamping atau konsultan baik dari PLUT atau stakeholder lain dibutuhkan. 3. Manajemen usaha dan pemasaran produk Sebagian pelaku usaha baik dalam bentuk IKM maupun UMKM merupakan masyarakat berpendidikan

Lampiran Laporan Survey BDSP

rendah hingga menengah. Kemampuan manajerial dari para pelaku usaha, berdasarkan informasi yang didapat dari stakeholder, dinilai masih rendah sehingga perkembangan usaha tidak mudah dilakukan karena tidak adanya catatan mengenai pemasukan dan pengeluaran, pemanfaatan modal, dan lain-lain. Selain itu, pemasaran produk juga masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Para pelaku usaha belum memiliki akses terhadap pasar. 4. Tidak adanya koordinasi antar stakeholder dalam pemberian bantuan Seperti yang dapat dilihat di atas bahwa pemberian bantuan baik berupa modal (uang, alat, dan bahan), maupun bantuan teknis dilakukan oleh lebih dari satu stakeholder. Sejauh ini, masing-masing pemberi bantuan tersebut masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi satu sama lain. Akibat dari kondisi tersebut adalah tidak adanya pemerataan penerima bantuan untuk kasus bantuan modal, dan penumpukan peran untuk kasus bantuan teknis. Dalam hal bantuan modal, terjadi beberapa kasus dimana pelaku usaha/calon pelaku usaha (perorangan dan kelompok) yang menerima bantuan dari beberapa stakeholder sekaligus, sementara itu ada pelaku usaha/calon pelaku usaha yang sama sekali tidak menerima bantuan. Tidak meratanya bantuan kepada pelaku usaha yang membutuhkan bantuan, selain berpotensi menimbulkan kecemburuan antar pelaku usaha, juga berpotensi menyebabkan matinya usaha-usaha yang membutuhkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan.

3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM Dalam upaya pengembangan IKM dan UMKM, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya baik dalam perencanaan, perizinan, penyediaan bantuan permodalan, peningkatan kapasitas, pendampingan teknis, pengembangan teknologi, dan lain-lain. Adapun pihak yang terlibat dalam pengembangan IKM dan UMKM antara lain adalah BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, PLUT, organisasi ASUPAN, PIPK, dan Bank BRI. Tabel Identifikasi Masalah pada Setiap BDSP Intervensi / Peran

BDSP

Masalah

Penyebab

Modal

BRI

Banyak bantuan modal tidak terawasi sehingga penggunaan bantuan modal tidak tepat sasaran.

Sumber Daya Mantri sebagai pengawas minim dan pengawasan kepada UMKM menggunakan system acak/random

Kapasitas Managerial

Dinas Perindagkop & KUMKM

UMKM baru tidak mendapatkan bantuan

Program dari Dinas berbasis Data KUMKM yang tidak Update

Banyak KUMKM yang tidak terjangkau program-program pelatihan dari Dinas

Penyebaran KUMKM yang tinggi & Luas

Dinas Sosial

Banyak pengulangan Kelomok masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Bantuan KUBE yang berbasis data kemiskinan masih tekendala data yang tidak tepat.

PLUT

UMKM di kabupaten tidak terjangkau layanan PLUT

PLUT tidak memiliki Perwakilan di Kabupaten di Gorontalo

ASUPAN

Banyak yang tidak terlayani degan baik karena masih bergantung pada ketua ASUPAN.

Masih tergantung satu sosok Ketua. Sulit mencari konsultan yang handal

Pemasaran

Lampiran Laporan Survey BDSP

Intervensi / Peran

BDSP

Masalah

Penyebab

Kapasitas Teknis

PIPK

Tidak banyak UMKM yang menerima pelatihan teknis dari PIPK

Sumber daya masih minim & masih bergantung pada program pemerintah Provinsi

Dinas Sosial

Banyak pengulangan kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Bantuan KUBE yang berbasis data kemiskinan masih tekendala data yang tidak tepat.

Dinas Perindagkop & KUMKM

UMKM baru tidak mendapatkan bantuan

Program dari Dinas berbasis Data KUMKM yang tidak Update

Banyak KUMKM yang tidak terjangkau program-program pelatihan dari Dinas

Penyebaran KUMKM yang tinggi & Luas

1. Tidak leluasa melakukan kegiatan pengembangan & Program2 PTSP karena anggaran minim

Perubahan Kelembagaan

2. Banyak personil yang rangkap jabatan, koordinasi dengan tim teknis terkait rekomendasi dinas lama, sehingga SOP juga menjadi terlambat

Personil kurang & Tim teknis masih berada di OPD

Formalisasi Usaha

Dinas Penananaman Modal, ESDM, & Tenaga Kerja

Gambar Stakeholder yang Terlibat dalam Pengembangan Koperasi IKM dan UMKM Perencanaan

Pengembangan teknologi

Bappeda

PIPK (Pusat Inkubasi Pengentasan Kemiskinan

Bantuan permodalan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BRI

PIPK (Pusat Inkubasi Pengentasan Kemiskinan

Dinas Lain

Peningkatan Kapasitas

Pendampingan Teknis

Perizinan

ASUPAN

PLUT

Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Tenaga Kerja

ASUPAN Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Olahan penulis, 2017

4. Kondisi BDSP Dalam sudut pandang Bussiness Development Service Providers (BDSP) , Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo cukup memadai untuk memunculkan Peningkatan Ekonomi Lokal dan Investasi, tercatat mulai dari Pemerintah, Swasta, Lembaga Asosiasi Profesi dan Lembaga Pengembangan Teknologi dan keterampilan memiliki irisan dengan titik-titik ekonomi masyarakat (lokal ) Provinsi Gorontalo. Dari pemerintah misalnya Bappeda menggandeng PIPK yang merupakan lembaga pengembangan teknologi dan keterampilan dalam menggerakan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, kemudian berbagai dinas teknis yang mempunyai program pemberdayaan masyarakat miskin dan UKM juga memberikan berbagai bantuan dalam rangka membuat masyarakat miskin berdaya secara ekonomis.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Hal-hal tersebut menunjukan adanya relasi yang terbangun antara lingkungan BDSP dengan masyarakat dalam rangka peningkatan iklim ekonomi masyarakat. Namun dalam perjalanannya banyak ditemukan tatangan dan hambatan yang harus dihadapi untuk mencapai titik tujuan ekonomi lokal yang meningkat. Sebagai ilustrasi, saat ini semua stakeholders beririsan dengan titik-titik ekonomi masyarakat (lokal) di Provinsi Gorontalo, tetapi antar stakeholders belum semuanya beririsan satu sama lain dalam membangun ekonomi lokal di Gorontalo. Pendekatan parsial ini khawatir akan dianggap parsial pula oleh masyarakat sebagai program rutinan. Dampaknya, masyarakat hanya akan menunggu program datang untuk kemudian mereka tidak berusaha lagi mengembangkan usahanya. Jika ini yang terjadi, ekonomi lokal sulit untuk tumbuh berkembang. Berikut digambarkan irisan BDSP dengan Masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Gambaran UMUM Irisan BDSP Terhadap Masyarakat

PIPK

Bappeda

ASUPAN Dinsos, Pemberdayaan Perempuan & PA

Masyarakat PLUT

PTSP

Dinas Perindagkop, UMKM

a.â&#x20AC;&#x192;Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Tenaga Kerja PTSP provinsi Gorontalo dibentuk pada tahun 2014 melalui perda nomor 12 tahun 2014 hal ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses izin dan menumbuhkan minat usaha dan investasi secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 bentuk PTSP adalah Badan pada pemerintah Provinsi Gorontalo, nomenklaturnya adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pada tahun 2017 BPM-PTSP mengalami perubahan dalam hal kelembagaan menjadi Dinas Penanaman Modal, ESDM, Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo dengan PTSP menjadi UPT pada Dinas tersebut. Walaupun kelembagaan berubah, Prosedur dan Lampiran Laporan Survey BDSP

Layanan Perizinan di Provinsi Gorontalo tidak banyak berubah, hanya saja saat ini semua izin yang dahulu dikeluarkan oleh dinas teknis mulai semua dikelola oleh PTSP Provinsi Gorontalo, walaupun masih ada izin yang dikeluarkan oleh dinas teknis terkait.

KEPALA

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I

SEKSI LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II

Gambar 2: Struktur Organisasi Tata Kerja UPT PTSP Provinsi Gorontalo (Pergub 86 Tahun 2016)

SDM gorontalo terdiri dari 14 orang yang semuanya dalah ASN (Aparatur Sipil Negara), terdiri dari 1 orang kepala UPT, 3 orang pengawas, 9 orang pejabat pelaksana, dan 1 orang petugas administrasi. Dari 14 orang pegawai tersebut 11 di antaranya merupakan perempuan dan 3 orang diantaranya adalah laki-laki, sedangkan Tim Teknis PTSP Gorontalo masih merupakan pegawai paruh waktu (adhoc) yang secara struktural merupakan pegawai dari OPD teknis di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Perlu diketahui juga PTSP provinsi gorontalo tidak mempunyai pegawai kontrak non-ASN, sehingga Personil/pegawai PTSP tersebut direkrut melalui mekanisme umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo. Sarana dan prasarana di PTSP provinsi Gorontalo terhitung lengkap untuk menunjang perizinan, dari mulai tempat menunggu pelayanan, helpdesk, sampai dengan Toilet khusus untuk para penyandang disabilitas. PTSP gorontalo membuka pelayanan pada pukul 08.00-15.00 untuk pengurusan perizinan, sedangkan jika izin bisa dikeluarkan pada hari yang sama ketika mengurus izin, masyarakat diberikan pelayanan sampai jam 17.00. PTSP Provinsi Gorontalo mempunyai 133 produk layanan Perizinan & non-Perizinan dengan komposisi 108 produk layanan perizinan dan 25 produk non-perizinan, dengan tugas utamanya adalah menerima permintaan izin, kemudian mengelola izin dan menerbitkan izin. Dari 133 produk layanan perizinan tersebut, belum semua izin dikelola oleh PTSP Provinsi Gorontalo, ada beberapa Dinas Teknis yang masih mengeluarkan/menerbitkan izin.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel 3.1 Jumlah Izin yang diterbitkan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun

2016

2017

Jumlah Izin

575 Izin

371 Izin

2016 : 1 Januari — 31 Desember 2016 2017 : 1 Januari — 25 September 2017

Tabel 3.2 Jumlah Izin pada Bidang Koperasi, UKM dan Perindag Tahun

2016

2017

Jumlah Izin

4 Izin

2016 : 1 Januari — 31 Desember 2016 2017 : 1 Januari — 25 September 2017

PTSP Provinsi menilai masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum memiliki izin usaha, tetapi memang hampir semua izin usaha yang terkait dengan usaha kecil & Menengah (UMKM) dikelola oleh Kabupaten/Kota. Sehingga PTSP Provinsi belum memiliki program khusus terkait dengan UMKM. PTSP Provinsi Gorontalo belum memiliki program yang proaktif mendekatkan kepada pelaku usaha kecil, menengah, sampai besar untuk segera memiliki izin agar seluruh usahnya tertib hukum dan mudah mengakses kepentingan-kepentingan dalam sektor usaha, misalkan modal. Selain memberikan dan menerbitkan izin PTSP provinsi Gorontalo juga mengawasi izin yang telah diterbitkan, misalkan izin tersebut sudah hampir kadaluarsa, 3 bulan sebelum tanggal akhir berlakunya izin, PTSP memberikan notifikasi kepada pelaku usaha untuk segera memperpanjangnya. Dalam melaksanakan pelayanannya, PTSP Provinsi Gorontalo tentunya memiliki tantangan/hambatan. Di antaranya adalah: zz

Berubahnya kelembagaan yang sebelumnya BPM-PTSP menjadi Dinas Penanaman Modal, ESDM, Tenaga Kerja PTSP dengan PTSP sebagai UPT/Kantor saja. Dampaknya adalah pada mekanisme anggaran yang membuat PTSP tidak lebih leluasa mengakses anggaran dibanding ketika masih berbentuk BPM-PTSP. Saat ini anggaran satu dinas dibagi menjadi banyak bidang yang kemudian baru dibagi kembali ke UPT PTSP. Selain itu dengan hilangnya nama PTSP dalam nomenklatur dinas, maka hilang juga kesempatan PTSP dalam mengakses dana dekonsentrasi yang sebelumnya masih didapatkan oleh PTSP. Dengan terbatasnya anggaran di PTSP, maka berpengaruh juga terhadap program-program kerja dari PTSP tersebut, Praktis PTSP pada tahun 2017 belum dapat meningkatkan kapasitasnya, baik pelayanan maupun SDMnya. Padahal SDM PTSP Provinsi Gorontalo mayoritas baru mendapatkan pelatihan dasar dalam hal perizinan yang dilaksanakan oleh BKPM. Di sisi lain, PTSP provinsi Gorontalo memiliki tantangan yang sangat berarti. 14 orang SDM di PTSP dirasa belum cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Menurut Analisis Jabatan pada PTSP Provinsi Gorontalo dibutuhkan sekitar 20-25 orang agar tugas-fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik, namun dengan kelembagaan saat ini PTSP kesulitan untuk menambah pegawai. Bahkan Tim Teknis PTSP yang bekerja paruh waktu di PTSP tidak bisa berkantor di PTSP karena tidak adanya sarana dan prasarana yang menunjang.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Melihat tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh PTSP Provinsi Gorontalo, ke depan PTSP akan terus mengupayakan semua izin sudah satu pintu, dinas teknis tidak usah lagi menerbitkan izin. Selain itu PTSP berencana akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggalakan â&#x20AC;&#x153;PTSP mobileâ&#x20AC;? agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses izin. Dalam segi kelembagaan PTSP akan mengupayakan agar tidak hanya menjadi UPT pada dinas Penanaman Modal, ESDM, Tenaga Kerja dan Transportasi, tetapi menjadi dinas sendiri agar lebih leluasa dalam melaksanakan tugas & fungsinya. b. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Gorontalo merupakan lembaga konsultasi bisnis terintegrasi yang fokus di dalam bidang KUMKM di Provinsi Gorontalo. PLUT Provinsi Gorontalo merupakan kepanjangan dari CIS (Central Integrated Service) Kementerian KUMKM di daerah Provinsi Gorontalo. Dalam Wilayah Administratif Provinsi Gorontalo PLUT hanya dimiliki oleh Provinsi Gorontalo. PLUT sendiri didirikan berawal dari Peraturan Menteri Koperasi No.: 02/Per/M.KUKM/I/2016, tanggal 17 Februari 2014 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Deputi Menteri Koperasi dan UKM No.: 08/PER/DEP.4/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpalu Koperasi dan UMKM Tahun 2016. Pemerintah Provinsi Gorontalo merespon dengan membentuk PLUT Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 dengan menggunakan kolaborasi dana APBN dan APBD. Bentuk kelembagaan PLUT saat ini sangat sederhana dengan diisi oleh Kepala, Sekretariat dan Konsultan-Konsultan Usaha.

Gambar 3: Struktur Organisasi Tata Kerja PLUT Provinsi Gorontalo

PLUT Provinsi Gorontalo saat ini dikepalai secara adhoc oleh Kepala Bidang Koperasi pada dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Dikarenakan keterbatasan personil, PLUT Provinsi Gorontalo belum memiliki pejabat di sekretariat. Jadi PLUT Provinsi Gorontalo saat ini hanya diisi oleh Konsultan-konsultan Usaha dan ketua. PLUT mempunyai gedung sendiri dalam membuka layanannya, dari mulai front office ruang galeri dan ruang konsultansi dimiliki oleh PLUT Provinsi Gorontalo. PLUT mempunyai 7 Konsultan yang setiap hari berkantor untuk menerima KUMKM yang akan malakukan konsultasi bisnis.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Gorontalo saat ini memiliki 7 konsultan yang di tunjuk oleh kepala dinas Koperasi, Perindustrian, dan UMKM Provinsi Gorontalo. Seluruh konsultan tersebut digaji oleh APBN sampai saat ini. Tujuh Konsultan ini bergerak di berbagai bidang, seperti: a.

Bidang Kelembagaan, dengan layanan pembentukan dan pemantapan kelembagaan Koperasi dan UMKM, fasilitasi legalitas, pendataan, pendaftaran dan perijinan KUMKM, advokasi perlindungan KUMKM.

Bidang Sumberdaya Manusia (SDM) dengan layanan pelatihan perkoperasian, kewirausahaan dan magang.

Bidang Produksi dengan layanan akses bahan baku, pengembangan produk (peningkatan kualitas, desain, merek, dan kemasan), standardisasi dan sertifikasi produk, aplikasi teknologi.

Bidang Pembiayaan dengan layanan penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, fasilitasi dan mediasi, ke lembaga keuangan Bank dan non-bank, pengelolaan keuangan dan advokasi permodalan;

Bidang Pemasaran dengan layanan informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT (e-commerce), serta pengembangan data base yang terkait pengembangan KUMKM .

Bidang Pengembangan IT

Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama

PLUT Provinsi Gorontalo melayani KUMKM dengan pendekatan sentra, di sini PLUT mencoba untuk mengumpulkan beberapa UMKM di daerah untuk kemudian diinventarisir permasalahan-permasalahannya dan kemudian mencoba diberikan solusi melalui konsultan-konsultan yang ada.

Gambar 4: Alur Umum Layanan PLUT

c. Asosiasi Pengusaha Pangan (ASUPAN) ASUPAN adalah asosiasi KUMKM pangan yang didirikan pada tahun 2017. Pembentukan ASUPAN ini didasari oleh para pengusaha pangan yang kesulitan dalam mengembangan usahanya dengan masalahmasalah seperti modal dan pemasaran. ASUPAN (Asosiasi Pengusaha Pangan) saat ini sudah menjadi lembaga profesional sebagai perkumpulan yang berbadan hukum. Sampai saat ini ASUPAN memiliki 20 orang pengurus dengan 70% di antaranya adalah perempuan dan 30% di antaranya adalah laki-laki. Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel 3.4 Personil ASUPAN Gender

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

6 Orang

14 Orang

Sampai saat ini ASUPAN belum mempunyai aggota yang resmi, walaupun saat ini sudah memiliki 50 orang calon anggota. Pelayanan yang diberikan oleh ASUPAN khusus untuk para KUMKM yang bergerak di bidang pangan di Gorontalo, beberapa layanan yang diberikan antara lain adalah: 1.

Pelatihan Pelatihan yang sudah dilaksanakan antara lain adalah, pelatihan keamanan pangan, pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi.

Pengembangan Jaringan Bisnis (Konsultansi) ASUPAN membentuk kemitraan dengan lembaga-lembaga yang fokus di dalam pengembangan bisnis, seperti JNE untuk pengiriman paket, belanja.com untuk pemasaran melalui online.

Fasilitasi Modal ASUPAN juga melaksanakan fasilitasi akses modal bagi para calon-calon anggotanya yang masih bermasalah dengan modal, misalkan menyiapkan calon UMM untuk mendapatkan KUR.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan ASUPAN Tantangan dan hambatan ASUPAN antara lain adalah : 1.

Sulitnya mencari KUMKM yang berkomitmen

Layanan Fasilitasi modal merupakan layanan yang digemari oleh UMKM pangan di ASUPAN, tetapi banyak diantara UMKM yang bersangkutan ketika sudah diberikan akses terhadap modal, menghilang begitu saja, padahal ASUPAN menginginkan adanya keberlanjutan KUMKM tersebut di dalam mengembangkan organisasi ASUPAN. 2.

Sulitnya mencari Konsultan yang handal

Saat ini ASUPAN masih menggunakan konsultan PLUT Provinsi, karena ketua ASUPAN kebetulan adalah konsultan jaringan usaha di PLUT Provinsi Gorontalo. Ada beberapa rencana kerja ASUPAN pada tahun-tahun mendatang dengan dibagi menjadi beberapa bidang: 1. SDM Rencananya ASUPAN akan mematenkan 50 calon anggota tersebut dengan mekanisme partisipasi dari anggota untuk dana organisasi ASUPAN. 2. Layanan ASUPAN ke depan akan mengembangkan layanan kepada anggota yang sudah definitive, seperti akses modal yang berkelanjutan dengan kerjasama/MoU dengan lembaga pemberi modal. Salain itu juga akan memfasilitasi sertifikasi pangan bagi setiap anggotanya.

Lampiran Laporan Survey BDSP

3. Kebijakan ASUPAN rencananya akan menggandeng beberapa perusahaan retail nasional ataupun daerah agar dapat memasarkan produk anggotanya di toko-toko retail tersebut. d. Pusat Inkubasi Pengentasan Kemiskinan (PIPK) Pusat Inkubasi Pengentasan Kemiskinan (PIPK) dibentuk didasari oleh kekhawatiran terhadap masyarakat desa di Provinsi Gorontalo yang tidak berdaya secara ekonomi maupun kemampuan, padahal hasil bumi di Gorontalo dapat dimanfaatkan secara ekonomis dengan memberdayakan para petani dan kelompok usaha masyarakat. PIPK adalah lembaga pelatihan keterampilan yang dikelola oleh dua orang aktor utama dengan memberdayakan beberapa masyarakat. Dua orang tersebut adalah Kepala PIPK dan Ahli Rekayasa Teknologi pada PIPK. PIPK tidak memiliki struktur baku dan hanya memiliki enam orang anggota yang meliputi seorang Kepala PIPK, satu orang Ahli Rekayasa Teknologi dan empat pekerja lapangan. Seluruh anggotanya adalah laki-laki. PIPK pada saat ini belum memberikan layanan yang langsung menyasar UMKM, tetapi bersama Bappeda Provinsi Gorontalo PIPK berencana akan mengembangkan model partisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal, PIPK akan bertidak sebagai penyedia mesin-mesin untuk kemudian akan digunakan oleh BUMDes dalam mengelola bahan-bahan siap olah yang disiapkan oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Gambar 6 Business Process Kolaborasi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat PIPK dan Bappeda Provinsi Gorontalo

Lampiran Laporan Survey BDSP

PIPK Provinsi Gorontalo mempunyai hambatan dan tantangan dalam konteks umum maupun dalam konteks Program Partisipasi Pemberdayaan Ekonomi Lokal bersama dengan Bappeda Provinsi Gorontalo. Secara umum, organsasi PIPK memiliki tantangan dan hambatan antara lain: 1. Kelembagaan Tidak memiliki model kelembagaan yang jelas, akan menyulitkan PIPK untuk dapat mengembangkan fungsinya sebagai lembaga pelatihan keterampilan. 2. SDM Praktis PIPK hanya bergantung pada Ketua dan Ahli Rekayasa Energi, sedangkan yang lainnya hanya staf teknis yang berkaitan dengan perakitan alat/mesin. Dalam konteks Program Pemberdayaan ekonomi lokal, hambatan yang dimiliki PIPK adalah: 1. Teknologi Memastikan teknologi yang dikembangkan oleh PIPK dapat digunakan dengan efektif dan efisien oleh BUMDES dan Kelompok masyarakat masih harus diuji terlebih dahulu. 2. Kepastian Produk Memastikan produk yang dihasilkan oleh PIPK dapat diaplikasikan oleh kelompok masyarakat dan BUMDES. 3. Kepastian Agen membeli produk yang diinisiasi oleH PIPK, BUMDES dan Kelompok Masyarakat Agar roda ekonomi berputar, maka produk yang dihasilkan oleh BUMDES dan Kelompok masyarakat melalui binaan dari PIPK harus dimanfaatkan oleh Masyarakat melalui BRI-Link, hal ini harus dipastikan melalui MoU atau kebijakan dari pemerintah terkait dengan pemanfaatan produk usaha masyarakat. e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori BDSP (Business Development Service Provider) dikarenakan pada pendekatan program, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai peranan di dalam membentuk economic development sense pada masyarakat Provinsi Gorontalo. Pembentukan dinas ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala Dinas

Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayan Perempuan

Bidang Kelembagaan dan Kemitraan

Dinas Sosial memiliki layanan program dalam rangka membangkitkan keterbatasan masyarakat miskin untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi, program tersebut adalah KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial dan Pengembangan Industri Rumahan yang dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan. Program pertama, KUBE ini merupakan program yang diamanahkan secara nasional sejak tahun 2003, program ini menggunakan 2 sumber dana, yaitu APBD dan APBN. Dalam pelaksanaanya pengelolaan dana APBD dan APBN ini berbeda. Jika sumber dananya APBN, maka dana tersebut langsung diberikan kepada masyarakat melalui transfer, berbeda halnya jika sumber dananya dari APBD, pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan masyarakat dalam bentuk barang (alat dan bahan). Besaran bantuannya adalah Rp 20 juta per kelompok masyarakat untuk APBN dan Rp 15 juta per kelompok masyarakat untuk APBD. Khusus untuk APBD dana KUBE dapat turun ketika masyarakat yang bersangkutan merupakan anggota dari PKH (Program Keluarga Harapan). Sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin dengan desil 1 berdasarkan BDT. Dalam pelaksanaanya pemerintah menyediakan pendampingan dengan memberikan edukasi, motivasi, dan membuat laporan sebagai bahan evaluasi. Untuk KUBE dari APBN pendamping berasal masyarakat dengan proporsi 1 pendamping untuk 10 kelompok (kualifikasi Sarjana). Sedangkan pendamping KUBE dari APBD adalah staf dari dinas sosial di kabupaten (kualifikasi lulusan SMA atau Sarjana), karena jumlah penerima KUBE dari APBD sangat sedikit, dan anggaran yang terbatas sehingga tidak dilakukan rekrutmen pendamping dari luar. Dari hasil evaluasi, usaha-usaha yang berkembang dengan baik diberikan suntikan dana pengembangan. Dana pengembangan dengan sumber APBN, pada tahun-tahun awal program besaran dana pengembangan mencapai Rp 60 juta kemudian turun menjadi Rp 30 juta dan turun lagi di tahun-tahun berikutnya hingga akhirnya tidak ada lagi dana pengembangan dari APBN sejak tahun 2012. Untuk melanjutkan itu, digunakan dana APBD untuk dana pengembangan sebesar Rp 10 juta hingga Rp 13 juta. Jika Dinsos tidak memiliki anggaran yang mencukupi, biasanya mengajukan ke dinas lain.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Berikut mekanisme yang ada di dalam program KUBE : Gambar Alur Mekanisme Kelompok Usaha Bersama

Program kedua adalah, Pengembangan Industri Rumahan yang dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan perempuan, program ini dimulai pada tahun 2017 dan dikhususkan untuk para wanita. Untuk tahun ini baru dilaksanakan di 2 Kab/Kota yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato. Sampai dengan saat ini ada 19 orang yang sudah mendapatkan bantuan, yang terdiri dari 10 orang di Kota Gorontalo dan 9 Orang di Kabupaten Pohuwato. Dana yang diberikan yaitu Rp 5 juta/orang dengan bentuk barang (alat dan bahan). Mekanisme dalam penurunan bantuan lebih sederhana dari program KUBE, berikut mekanisme sederhana Program Pengembangan Industri Rumahan. Gambar Alur Mekanisme Program Pengembangan Industri Rumahan

Hambatan yang dirasakan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan Program KUBE ini adalah, banyaknya intervensi dari pihak internal/external pada pemilihan Kelompok masyarakat yang akan diberikan bantuan. Misalkan, adanya intervensi dari anggota DPR dalam pemilihan kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan walaupun tidak sesuai dengan data BDT. Sedangkan dalam melaksanakan Program Pengembangan Industri Rumahan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan, hambatan yang dihadapi adalah masalah anggaran dan SDM. Anggaran dalam program ini masih terbatas sehingga baru dilaksanakan di 2 Kabupaten/Kota.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Rencananya pada tahun yang akan datang akan melaksanakan program dengan benar-benar menggunakan basis data kependudukan, serta pada program Pengembangan Industri Rumahan akan mengubah sasaran bantuan program. Tahun depan akan diberikan kepada para janda. Selain itu persyaratan juga akan ditambah agar lebih tepat sasaran yaitu, dari keluarga prasejahtera, merupakan industri/usaha pemula, harus wanita yang masuk di data TNP2K. f. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUMPERINDAG) Dinasi Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo, merupakan dinas teknis Provinsi Gorontalo yang secara langsung berhubungan dengan KUMKM dan PLUT. Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Masing-masing bidang memiliki 3 Seksi yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Berikut gambaran SOTK Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Gambar Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kopersi, UMKM, Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo Kepala Dinas

Sekretariat

Keuangan

Renpro

Umum

Bidang Koperasi

Bidang UMKM

Bidang Perindustrian

Bidang Perdagangan

Seksi 1

Seksi 2

Seksi 3

Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melaksanakan program pelayanannya melalui beberapa bidang yang ada di dalam dinas tersebut, Pada bidang Koperasi misalnya pada tahun 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2017 ini Bidang Koperasi memiliki program penguatan SDM bagi Koperasi yang tidak aktif / mati suri agar menjadi aktif disamping itu juga bidang koperasi melakukan pelatihan bagi 20 koperasi tiap kabupaten kota untuk koperasi baru dan membentuk koperasi baru. Dari program tersebut data Kenaikan Jumlah Koperasi antara lain adalah:

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Jumlah Koperasi Provinsi Gorontalo No 1

Uraian

2014

2015

2016

1.131

1.183

1.209

734

642

658

Tidak Aktif

397

541

551

RAT

260

274

236

135.831

137.611

137.033

Jumlah Koperasi Aktif

Jumlah Anggota

Dari data tersebut di atas bisa terlihat bahwa koperasi di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan di dalam jumlah yaitu 26 koperasi atau sekitar 2.1%. Kenaikan jumlah koperasi ini tidak dibarengi dengan keaktifan koperasi, malah koperasi yang tidak aktif bertambah banyak dari tahun 2015 yaitu sekitar 10 koperasi tidak aktif. Angka itu sekitar 45,6% dari koperasi yang ada di Gorontalo. Tabel Status, Jumlah Anggota dan Gender Koperasi Provinsi Gorontalo Kabupaten / Kota

Jumlah Koperasi

Jumlah Anggota

Tenaga Kerja

Aktif

Tidak Aktif

Total

Kota Gorontalo

159

134

293

118.628

18.579

37.207

404

222

626

Kab Gorontalo

190

205

395

23.236

16.429

39.665

736

415

1.151

Kab. Gorut

142

11.050

6.392

17.442

192

281

Kab. Bone Bolango

123

6.563

3.916

10.479

Kab. Boalemo

133

11.943

4.918

16.861

323

108

340

Kab. Pohuwato

110

5.259

4.936

10.195

156

Prov. Gorontalo

2.134

720

2.854

187

212

Bidang UMKM, Bidang ini menyelenggarakan beberapa program di antaranya adalah UKM naik kelas dengan menargetkan 50 UKM pada tahun 2017 yang naik kelas, naik kelas ini artinya secara pengelolaan, manajemen dan juga keuangan sudah lebih baik dari sebelumnya, bahkan kalau bisa sudah menjelma menjadi IKM. Selain itu Bidang UMKM juga mengembangkan diklat wirausaha untuk menumbuhkan minat baru masyarakat untuk melaksanakan usaha dengan harapan jumlah UMKM meningkat, jika melihat data UMKM di Provinsi Gorontalo dari tahun 2015 sampai tahun 2016 ada peningkatan yang cukup signifikan. Tabel Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo Indikator

2014

2015

2016

Jumlah UMKM

70.590

96.124

98.056

Terhitung sekitar 28.000 UMKM muncul selama 2 tahun, ini artinya memperlihatkan semakin membaiknya sektor-sektor pertanian ataupun perdagangan yang merupakan komoditas utama ekonomi provinsi Gorontalo. Permasalahan yang dihadapi, antara lain adalah: 1.

Database Koperasi dan UMKM tidak tepat

Database Koperasi dan UMKM yang tidak update dan tidak tepat, menyulitkan pemerintah di dalam

Lampiran Laporan Survey BDSP

melakukan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran. Hal ini membuat pemerintah kesulitan membuat pemetaan ekonomi terhadap para pelaku Koperasi dan UMKM. Selain itu database yang kurang baik juga menyulitkan pemerintah dalam memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan KUR dari lembaga pemberi Modal. 2.

Koperasi yang Mati Suri

Banyaknya Koperasi yang mati suri atau tidak aktif, dikarenakan kurang percaya diri dan kapasitas dalam mengelola keuangan. Perselisihan di antara pengurus dan pengawas koperasi membuat layanan yang diberikan kepada anggota rendah sehingga menyebabkan distrust terhadap koperasi. 3.

Tingkat penyebaran UMKM yang tinggi

Tingkat sebaran UMKM yang tinggi menyebabkan Provinsi Gorontalo sulit untuk mengelompokkan sentra UMKM, padahal banyak sekali layanan yang diberikan jika UMKM sudah menjadi sentra seperti layanan PLUT dan juga lembaga Penyedia Modal. Rencana pengembangan dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain adalah: 1.

Memutakhirkan database UMKM, IKM maupun Koperasi

Bantuan-bantuan maupun fasilitasi pemberdayaan yang disediakan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah biasanya berbasis data. Jika data tidak tepat, maka program-program tersebut tidak akan tepat sasaran juga. 2.

Membentuk UPT Konsultasi Bisnis

PLUT yang sebelumnya masih lembaga mandiri yang tidak terikat struktur pemerintah daerah, akan dijadikan UPT pada Dinas Kumperindag agar kemudian mudah untuk memberikan layanan konsultasi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh Kopersai, IKM maupun UMKM. 3.

Meningkatkan minat Usaha

Meningkatkan minat usaha dengan melakukan pelatihan wirausaha baru dan memfasilitasi izin usaha bagi usaha-usaha yang baru. g. Rumah Kemasan Rumah Kemasan di Provinsi Gorontalo ada, namun sekarang sudah dikelola oleh Universitas Gorontalo, alih pengelolaan ini dikarenakan rumah kemasan sudah tidak dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Selain itu alasan rumah kemasan tidak aktif dikarenakan tidak banyak bahkan tidak ada UMKM yang mau memakai jasa rumah kemasan, dikarenakan biaya kemasan mahal sehingga secara ekonomi tidak dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari produk yang akan dijual. Dengan pengelolaan Rumah kemasan oleh Universitas Gorontalo, maka pelayanan yang dilaksanakan berorientasi keuntungan, hal ini mengakibatkan makin sulitnya rumah kemasan menjangkau UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki hambatan dan tantangan yang terkait dengan Rumah Kemasan ini, antara lain adalah: zz

Bahan Baku yang mahal, sehingga biaya produksi menjadi mahal. Hal ini yang menyebabkan Rumah Kemasan tidak diminati oleh UMKM sehingga pengelolaanya dialihkan ke Universitas Gorontalo. SDM yang mengelola mesin jarang, tidak ada SDM yang mengelola mesin pembuatan kemasan di Gorontalo. Sehingga mesin sudah tidak terawat lagi, meskipun pengelolaannya sudah dialihkan ke Universitas Gorontalo.

Ke depan Rumah Kemasan akan kembali dikelola oleh Provinsi Gorontalo melalui dinas Perindagkop & UMKM yang akan digabung dengan PLUT menjadi satu UPTD yang berfungsi sebagai konsultan para UMKM dalam mengembangkan bisnisnya.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan Kesimpulan dari bahasan mengenai gambaran umum potensi pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: zz

zz zz

Berdasarkan profil kependudukan Provinsi Gorontalo, dapat digambarkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo saat ini sampai dengan kurang 15 tahun ke depan cukup banyak. Jika jumlah tenaga kerja yang tinggi dan tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dan mencukupi akan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran. Angka pengangguran di Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 adalah 2,76%, sudah menurun dari tahun sebelumnya yaitu 4,6%. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Provinsi Gorontalo memiliki peran besar dalam menyediakan lapangan kerja di Provinsi Gorontalo, dilihat dari serapan tenaga kerjanya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan serapan tenaga kerja oleh industri-industri besar. Jumlah Koperasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo cenderung meningkat dari tahun ke tahun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: --

Rendahnya mental dan motivasi pelaku UMKM

Masalah permodalan dan keterbatasan akses terhadap penyedia modal

Masalah manajemen usaha dan pemasaran produk

Tidak ada koordinasi antar stakeholder dalam pemberian bantuan dan pembinaan

b. Rekomendasi Rekomendasi untuk pengentasan kemiskinan dan pengembangan UMKM adalah sebagai berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

Mendorong dan Mengarahkan Pengembangan dan Pertumbuhan UMKM dan IKM di Provinsi Gorontalo Pengentasan kemiskinan dan pemaksimalan perekonomian daerah dapat dimulai dengan menekan angka pengangguran yang ada di suatu wilayah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa serapan tenaga kerja oleh UMKM di Provinsi Gorontalo jauh lebih besar dibandingkan dengan serapan tenaga kerja oleh industri-industri besar. Maka dari itu, pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Provinsi Gorontalo harus diperhatikan, didorong, dan diarahkan agar perkembangan ke depannya dapat lebih baik, sehingga lebih maksimal dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. Selain itu, tumbuhnya IKM baru sebaiknya juga diarahkan pada pengolahan bahan baku yang tersedia di sekitar Provinsi Gorontalo seperti hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan sebagainya, sehingga dapat menciptakan multiplier effect terhadap produsen bahan baku seperti petani dan nelayan yang ada di Provinsi Gorontalo.

Memaksimalkan peran PLUT dalam memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha Sejauh ini peran PLUT sudah cukup baik, namun masih bisa dimaksimalkan lagi sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Salah satu caranya adalah dengan bekerjasama dengan pihak tertentu yang ada di kabupaten/kota atau bahkan kecamatan.

Meningkatkan koordinasi antar BDSP dalam menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan UMKM dan IKM Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kurangnya koordinasi antar BDSP dalam menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan IKM dan UMKM menyebabkan tidak meratanya penerima bantuan/pendampingan. Untuk itu, ke depannya perlu ada koordinasi antar BDSP mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing BDSP, sehingga pemberian bantuan atau pendampingan dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

Lampiran Daftar Dokumen

Nama File

Jenis File

Perda Provinsi Gorontalo 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hardfile

Pergub Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non-Perizinan Di Provinsi Gorontalo

Hardfile

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2016 Tentang SOTK Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Hardfile

Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Softfile

Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Softfile

Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Softfile

Provinsi Gorontalo dalam Angka 2016

Hardfile

Profil Daerah Provinsi Gorontalo 2016

Hardfile

Data UMKM Provinsi Gorontalo

Softfile

Daftar Penerima KUBE

Hardfile

Daftar UMKM Binaan PLUT

Softfile

Pergub No 63 TAhun 2016

Softfile

Daftar perizinan yang diterbitkan

Hardfile

Lampiran Laporan Survey BDSP

5.1.2. Survey BDSP Kota Gorontalo 1. Pendahuluan Assesmen ini dilaksanakan sejak tanggal 16-20 Oktober 2017 di Kota Gorontalo. Sesuai dengan tujuannya, assesmen dilakukan dengan melakukan pengumpulan data/informasi dan interview langsung kepada berbagai stakeholders yang memberikan peran dalam pengentasan kemiskinan, khususnya melalui pemberdayaan KUMKM di Kota Gorontalo. Berdasarkan informasi yang didapatkan secara snowball, berbagai pihak telah turut andil dalam pemberdayaan KUMKM di Kota Gorontalo, baik yang berasal dari unsur pemerintah, maupun non pemerintah. Tabel berikut akan menjelaskan nama berbagai responden, asal instansi/lembaga dan jabatannya. Tabel Daftar Responden Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Ben Idris

Kepala Dinas

DisnakerKUMKM Kota Gorontalo

Sry Yolan Polapa

Sekretaris

Rizal Mooduro

Kapala Bidang

Heriyanto

Kepala Bidang

Muhammad Kasim

Kepala Dinas

Daud

Sekretaris

Raflin Kunu

Hafid Jahya

Sekretaris

Kalbin Damopoli

Kepala Bidang

Endang Hulumudi

Kepala Bidang

Unjuk

H. Marzuki Pakaya

Kepala

H. Harris S. Moha

Wakil

DPMPTSP Kota Gorontalo

BRI KUC Gorontalo Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Kantor BI Gorontalo Baznas kota Gorontalo

Pengumpulan data/dokumen dan juga informasi tersebut dengan cara melakukan kunjungan langsung dan menemui stakeholders target. Berikut realisasi itenarary pelaksanaan survey yang dilakukan di Kota Gorontalo, sebagai berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

16 Oktober 2017

- Rapat koordinasi pelaksanaan survey dengan tim NSLIC provinsi Gorontalo

Selasa

17 Oktober 2017

- Rapat koordinasi dan Interview dengan Bappeda Provinsi Gorontalo - Interview DPMPTSP - Interview DisnakerKUMKM

Rabu

18 Oktober 2017

- Interview dengan Inisiator Galleri UMKM dan peninjauan langsung Galleri UMKM - Interview Badan Amil Zakat Nasional kota Gorontalo

Kamis

19 Oktober 2017

- Interview BRI - Pengambilan data di DPMPTSP dan Baznas

Jumat

20 Oktober 2017

- Interview Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat - Interview Bank Indonesia Gorontalo

2. Kondisi Umum Iklim Investasi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat merupakan salah satu isu strategis yang diidentifikasi dalam RPJMD Kota Gorontalo 2015-2019. RPJMD tersebut menunjukkan bahwa angka penduduk miskin yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2008 persentase kemiskinan sebesar 5,23% meningkat menjadi 5,97% di tahun 2011, dan tahun 2012 sedikit mengalami penurunan menjadi 5,61%. Peningkatan angka penduduk miskin juga ditunjukkan oleh data BPS 2017. Bahkan menurut data BPS tersebut, angka penduduk miskin tahun 2016 telah mencapai 6,05% dengan garis kemiskinan sebesar Rp 437.129/kapita/bulan. Artinya bahwa pada tahun 2016, sebesar 6,05% atau sekitar 11.825 warga Kota Gorontalo memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan tersebut. Sekitar 11.825 warga yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut dikarenakan 6.031 warga (terdiri dari 3.895 laki-laki dan 2136 perempuan) di antaranya belum memiliki pekerjaan (pengangguran). Sementara sisanya atau sekitar 5.794 warga sudah memiliki pekerjaan namun penghasilannya masih berada di bawah garis kemiskinan. Pengangguran Jumlah warga menganggur di atas, relevan dengan data yang ditunjukan BPS di bawah, bahwa Tahun 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Gorontalo berjumlah sebesar 6,14% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,8%. Sementara itu, pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo tahun 2016 sebanyak 5.923 orang. Dengan demikian, sebanyak 6.031 penduduk gorontalo atau 6,14% dari penduduk 15 tahun ke atas merupakan pengangguran yang berkontribusi kepada angka kemiskinan yang berjumlah sebesar 11.825 warga atau sebesar 6,05% dari total jumlah penduduk Kota Gorontalo yang berjumlah 195.468 pada tahun 2016. Jumlah penduduk angkatan kerja (15 tahun ke atas), 2015 Kegiatan Utama

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Angkatan Kerja

56.551

41.644

98.195

Bekerja

52.656

39.508

92.164

Pengangguran

3.895

2.136

6.031

16.560

36.701

53.261

Bukan Angkatan kerja

Lampiran Laporan Survey BDSP

Kegiatan Utama

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Sekolah

8.552

12.274

20.826

Mengurus Rumah Tangga

4.540

23.589

28.129

Lainnya

3.468

838

4.306

Jumlah Total

73.111

78.345

151.456

Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)

77,35

53,15

64,83

Tingkat Pengangguran (%)

6,89

5,13

6,14

Sumber: BPS, 2016

Tingginya angka pengangguran tersebut diakibatkan oleh tingkat penyerapan tenaga kerja dari sektor usaha yang ada di Gorontalo belum memadai dalam menyerap tenaga kerja untuk mengentaskan pengangguran. Di sisi lain, Kondisi ini dimungkinkan karena SDM yang ada dalam usia kerja ini tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai baik dalam ilmu pengetahuan, keterampilan maupun pengalaman yang cukup dalam berusaha mandiri maupun untuk diterima sebagai pekerja di sektor usaha. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Gorontalo, 2015 No

Lapangan Pekerjaan Utama

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan

2.176

624

2.800

Pertambangan dan Penggalian

365

Industri Pengolahan

4.349

2.802

7.151

Listrik, Gas, dan Air

523

Bangunan

5.459

310

5.769

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel

13.918

15.467

29.385

Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi

10.212

374

10.586

Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa

2.144

769

2.913

Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

13.510

19.162

32.672

Jumlah

52.656

39.508

92.164

Bila merujuk pada data BPS di atas, dari 92.164 penduduk yang bekerja, 35,45% di antaranya atau 3.262 warga bekerja di Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan, sementara sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 31,88% atau berjumlah 29.385 tenaga kerja. Data tersebut menunjukan tingkat penyerapan di kedua sektor tersebut relatif tinggi dalam menyerap tenaga kerja di Kota Gorontalo. Oleh karena itu relevan bila kedua sektor tersebut dioptimalkan agar semakin dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi pengangguran di Kota Gorontalo yang berjumlah 6.031 orang. Rendahnya pendapatan Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, selain karena faktor penyerapan tenaga kerja, tingginya angka kemiskinan juga dikarenakan oleh rendahnya pendapatan penduduk bekerja. Bila dikaitkan dengan data penduduk yang bekerja yang diuraikan di atas, maka rendahnya pendapatan penduduk bekerja dimungkinkan

Lampiran Laporan Survey BDSP

karena mereka bekerja baik sebagai pekerja maupun berwirausaha di Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan dan Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel yang berskala kecil bahkan mikro. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan. Sementara usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, cabang dari perusahaan menengah dan besar. Senada dengan itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 hingga Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. (Muditomo, 2012:1). Menurut berbagai studi, tantangan utama Usaha Mikro dan kecil adalah akses terhadap lembaga permodalan, teknologi, dan pemasaran. Secara khusus, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUMKM menyebutkan bahwa beberapa permasalahan khususnya pada aspek KUMKM di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut: a.

Terbatasnya informasi, promosi dan pemasaran produk/komoditi unggulan Gorontalo.

Masih rendahnya akses industri kecil terhadap permodalan.

Rendahnya kualitas pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM.

Masih rendahnya produktivitas dan pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Belum berkembangnya sentra dan kluster industri di daerah

Belum optimalnya Pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta;

Oleh karena itu, pengembangan usaha mikro ini relatif merupakan tantangan besar bagi pelaku usaha mikro. Oleh karenanya, banyak usaha mikro sulit untuk meningkatkan pendapatan/penghasilan baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari maupun untuk pengembangan usahanya. Akibatnya, rendahnya pendapatan ini merupakan salah satu factor yang berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di Kota Gorontalo. Kondisi KUMKM KUMKM adalah kependekan dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. KUMKM memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi di Kota Gorontalo berjumlah 346 unit, namun hanya 194 unit yang aktif dan 157 sisanya sudah tidak aktif. Dari 194 unit yang aktif, telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 2.569 orang yang terdiri dari 1.457 laki-laki dan 1.112 perempuan. Bila dikaitkan dengan ketenagakerjaan, maka Koperasi telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 2,8% dari total penduduk yang bekerja. Meskipun dari aspek penyerapan tenaga kerja relative sedikit, namun Koperasi diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Penyerapan Tenaga Kerja oleh Koperasi Kecamatan

Jumlah Koperasi

Penyerapan Tenaga Kerja (Laki/perempuan)

Total

Aktif

tidak aktif

Total

Kota Utara

Kota Selatan

Kota Timur

132

Kota Tengah

218

123

249

142

107

Kota Barat

292

160

132

Dungingi

327

189

138

Sipatana

359

202

157

Dumboraya

370

209

161

Hulontalangi

418

238

180

Jumlah

346

194

157

2.569

1.457

1.112

Pendapatan atau kesejahteraan anggota koperasi dapat meningkat bila kinerja koperasi juga baik. Namun berdasarkan data di atas, hanya 56% Koperasi di Kota Gorontalo yang masih aktif, sementara sisanya yaitu 45,4% merupakan koperasi yang tidak aktif. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Gorontalo menetapkan kategorisasi tersebut berdasarkan pendekatan penyelenggaraan Rapat Tahunan Anggota (RAT) setiap koperasi tersebut. Bila suatu koperasi tidak menyelenggarakan RAT maka koperasi tersebut akan masuk dalam kategori tidak aktif, begitu pula sebaliknya. RAT hanya digunakan sebagai indikator bahwa suatu koperasi aktif/tidak. Sementara sejauhmana tingkat kinerja usaha koperasi yang terkategori aktif tersebut, belum ada pengukuran/pemantauan dari Dinas tersebut. Namun secara umum, permasalahan utama Koperasi di Kota Gorontalo adalah minimnya jumlah anggota koperasi dan kapasitas, keterampilan serta keahlian anggota untuk aktif dan produktif dalam memberikan kontribusi kepada kegiatan usaha koperasi. Kelemahan yang relatif sama juga merupakan kelemahan pengurus koperasi. Secara umum Pengurus Koperasi di Kota Gorontalo juga memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan managerial dan teknis yang belum memadai. Sepanjang 3 tahun terakhir jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo mengalami penurunan yang signifkan. Tahun 2014, UMKM di Kota Gorontalo tercatat sejumlah 10.580 unit usaha, sementara tahun 2015 relatif konstan, hanya berkurang sebanyak 10 unit usaha sehingga jumlahnya menjadi 10.570. Namun tahun 2016, jumlah UMKM ini berkurang secara signifikan yang hanya tinggal berjumlah 8.020 unit usaha saja. Dengan kata lain, bila dibandingkan dengan tahun 2015, maka pada tahun 2016 jumlahnya telah berkurang sebanyak 2.550 usaha.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Gambar Perkembangan UKM 2014 - 2016

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah penurunan signifikan terdapat pada Usaha Mikro yang berjumlah 6.857 usaha pada tahun 2015 menjadi 5.161 usaha pada tahun 2016 dan usaha kecil berjumlah 3.482 pada tahun 2015 menjadi 2.401 pada tahun 2016. Dengan demikian berarti pada tahun 2016 telah hilang sebanyak 1.696 unit pada usaha mikro dan 1.081 unit pada usaha kecil. Sementara pada Usaha Menengah, meningkat sebanyak 227 unit usaha baru. Bila diasumsikan bahwan penambahan 227 unit usaha menengah merupakan bentuk peningkatan usaha dari mikro/kecil ke usaha menengah, maka berarti terdapat 2.550 unit yang menutup usahanya pada tahun 2016. Dan berdasarkan data juga, sektor usaha mikro yang bergerak di sektor perdagangan merupakan sector tertinggi yang mengalami penurunan jumlah secara signifikan pada tahun 2016, yaitu 2.339 unit usaha. Tingginya jumlah penurunan jumlah usaha skala mikro, di Kota Gorontalo tersebut diakibatkan oleh keterbatasan modal dan minimnya kemampuan serta keterampilan pelaku usaha yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukan bahwa sektor usaha Skala Mikro dan Kecil memerlukan intervensi dari berbagai pihak berupa bantuan modal, pembinaan untuk pengembangan keterampilan, termasuk pembinaan untuk pemasaran. Melalui intervensi ini diharapkan usaha mikro dan kecil khususnya pada sector perdagangan dapat bertahan bahkan semakin tumbuh, sehingga program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja bagi warganya dapat segera terealisasi.

3. Peran dan Intervensi para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM Sejalan dengan isu yang diuraikan sebelumnya, permasalahan utama pengembangan KUMKM di Kota Gorontalo adalah keterbatasan Modal, SDM dan Pemasaran. Keterbatasan akses KUMKM terhadap sumberdaya Modal disebabkan oleh karena mayoritas KUMKM, khususnya usaha skala mikro belum memiliki legalitas perizinan yang merupakan persyaratan pemberian pinjaman modal oleh pihak Perbankan. Mayoritas KUMKM juga tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang aspek managerial, teknis dan keuangan sehingga mempersulit pengembangan usahanya. Begitu juga dalam aspek pemasaran, persoalan yang dihadapi KUMKM di Kota Gorontalo adalah kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, yang diakibatkan oleh keterbatasannya dalam pengemasan produk yang aman, sehat dan diinginkan oleh pasar.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Menyadari permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya permasalahan permodalan yang dihadapi, sejak tahun 2014 hingga 2015, DisnakerkopUMKM memberikan bantuan permodalan bagi sector Mikro dan Kecil sebesar 2,5 Milliar per tahun yang diberikan kepada 1000 usaha mikro dan kecil. Namun program yang merupakan salah satu program prioritas Walikota dan Wakil walikota ini, harus terhenti oleh karena adanya ketentuan dari Permendagri 14/2016 bahwa pemberian bansos hanya diperbolehkan kepada BUMD dan organisasi atau badan hukum yang berorientasi non profit. Pelarangan pemberian bansos kepada KUMKM, secara tidak langsung menyebabkan KUMKM harus menghadapi persoalan permodalan tersebut tanpa campur tangan/bantuan pemerintah secara langsung. Meskipun demikian, berbagai stakeholders juga ternyata melakukan intervensi untuk pengembangan dan pembinaan UMKM di Kota Gorontalo sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Berbagai stakeholder yang melakukan intervensi tersebut berasal dari berbagai pihak, baik yang merupakan unsur pemerintah, maupun non pemerintah. Sekurang-kurangnya, dalam beberapa tahun terakhir, telah teridentifikasi tidak kurang dari 5 institusi pemerintah/non pemerintah yang memiliki kontribusi dalam pengembangan sector UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, sebagai berikut: Tabel Daftar Instansi Pemberi Layanan Pemberdayaan KUMKM di Kota Gorontalo Instansi

Tahun

Jenis Intervensi

Jumlah/sumber Anggaran

Tujuan

Target/Sasaran

Perorangan

2017

Pembuatan Galleri dan Klinik UMKM

CSR

Agar UMKM terbantu untuk pemasaran, sekaligus meningkatkan keterampilan UMKM

15 UMKM

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pemberian Kemudahan Pemrosesan formalisasi melalui IUMK di Kecamatan

Agar usaha Mikro/kecil memiliki akses kepada sumberdaya permodalan melalui formalisasi perizinan

Seluruh usaha mikro yang masih Informal

Himbauan kepada Investor untuk menggunakan tenaga kerja local dan memberdayakan UMKM

Agar investor yang menanamkan modalnya di Kota Gorontalo menyerap tenaga kerja local dan memberdayakan KUMKM

Disnaker, KopKUMKM

2014-2015

Pemberian bantuan modal

2.500.000/usaha

Agar Usaha Mikro/ Kecil memiliki modal untuk bertahan dan mengembangkan usaha

1000 Usaha Mikro

Basnaz

2014

Bantuan non tunai (berupa kebutuhan dagangan) kepada 460 pedagang mikro

500 ribu/usaha BAznas

Usaha Mikro mampu mengembangkan usaha sehingga dapat sejahtera dan menjadi muzaki

460 orang pedagang mikro

2017

Bantuan non tunai (berupa kebutuhan dagangan) kepada 23 warung di 4 Kecamatan

5 juta/usaha Baznas

Usaha Mikro mampu mengembangkan usaha sehingga dapat sejahtera dan menjadi muzaki

23 orang pedagang mikro

Kantor BI Gorontalo

Pemberian berbagai alat dan ternak secara bergulir bagi kelompok tani

Pemberdayaan petani/ peternak agar produktif sehingga dapat mengendalikan inflasi di Kota Gorontalp

BRI KC Gorontalo

Pemberian fasilitasi kemudahan pinjaman bagi Usaha Mikro, sekaligus pembinaan kepada nasabah mikro

Agar usaha mikro dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjaman secara lancar

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Lampiran Laporan Survey BDSP

Data di atas menunjukan bahwa hampir semua pihak tersebut memberikan perannya masing-masing untuk pengembangan UMKM di Kota Gorontalo. Secara umum, masing-masing pihak bertujuan untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sector UMKM. Namun secara umum program-program pemberdayaan yang diberikan masing-masing pihak tersebut sebagian besar belum mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini karena beberapa faktor: Tabel Identifikasi Masalah pada BDSP Intervensi/Peran

BDSP

Masalah

Penyebab

Modal

BRI KC Kota Gorontalo

Banyak bantuan modal seperti KUR tidak terawasi sehingga penggunaan bantuan modal tidak tepat sasaran.

Sumber Daya Mantri sebagai pengawas minim dan pengawasan kepada UMKM menggunakan system acak/random

BAZNAS Kota Gorontalo

Pemberian bantuan non-tunai kepada 23 warung/ pedagang di 4 Kecamatan belum optimal dalam hal pengawasan.

Para pedagang tidak difasilitasi pelatihan seperti halnya mengelola, pembukuan dan managerial. Sumber Daya Pegawai Baznas sangat terbatas sehingga tidak melakukan pengawasan rutin serta fasilitasi managerial.

Dinas Sosial

Saat ini banyak KUBE yang hilang sehingga belum terlihat KUBE berkembang dan program KUBE yang sudah diberikan sejak tahun 2007 ini juga mendapat kritikan serius dari DPRD Kota Gorontalo agar direview kembali.

Tidak adanya pengawasan oleh DInas Sosial kepada penerima bantuan KUBE sehingga bantuan bisa jadi disalah gunakan oleh penerima.

Kapasitas Managerial

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UKM

Banyak Koperasi dan UMKM yang menutup usahanya. Menurut data dari beberapa sumber, ada 2550 UMKM yang hilang,

tidak ada proses pendampingan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UKM.

Pemasaran

Perorangan

Baru sedikit UMKM yang terfasilitasi oleh Gallery, saat ini hanya 15 UMKM yang difasilitasi oleh gallery UMKM

Minim sumberdaya pembiayaan sehingga sarana/prasarana yang disediakan belum optimal.

Sumber pembiayaan berasal dari CSR yang belum terjamin keberlanjutannya

Kapasitas Teknis

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UKM

kualitas produk belum mendapat kepercaayaan pembeli.

Tidak adanya fasilitasi pendampingan dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UKM untuk meningkatkan kualitas produk

Formalisasi Usaha

DPMPTSP

Pemahaman UMKM perihal izin hanya sebatas kewajiban saja, padahal formalisasi izin tersebut mampu digunakan untuk akses permodalan.

Belum optimalnya sosialisasi dan belum ada kerjasama dalam pembinaan kepada UMKM yang telah melakukan formalisasi usaha

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel tersebut, secara umum dapat diuraikan beberapa permasalahan di antaranya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam pemberian bantuan, lemahnya pembinaan teknis, managerial dan pemasaran pada hampir seluruh program-program bantuan, belum ada master plan pengentasan kemiskinan yang dapat menjadi pedoman semua instansi, dan belum optimalnya promosi investasi serta kinerja layanan formalisasi usaha.

4. Kondisi Umum BDSP a. Dinas Perizinan Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo Cikal bakal Dinas Penamaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sudah ada sejak tahun 2008, dengan terbentuknya kantor pelayanan perizinan melalui Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2008

Lampiran Laporan Survey BDSP

tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Gorontalo. Pada tahun 2017, Kantor tersebut berubah menjadi DPMPTSP yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. DPMPTSP Kota Gorontalo dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serat tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. Gambar Struktur Organisasi DPM-PTSP Kepala Dinas

Sekretariat

SUBAG Program

SUBAG Keuagan, Umum dan Kepegawaian

Bidang Penanaman Modal

Bidang Pengendalian, Data dan Sistem

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinal

Melalui Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2016, DPM-PTSP sudah mengelola semua jenis izin, ada 95 jenis izin yang dikelola saat ini dan legalisasi izin sudah dilakukan langsung oleh Kepala DPM-PTSP. Hal tersebut didukung dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun penerapan peraturan walikota tersebut belum sepenuhnya efektif, karena masih ada beberapa izin yang masih dilayani oleh SKPD yang bersangkutan. Persoalan ini dikarenakan beberapa SKPD menganggap bahwa pengelolaan izin merupakan mandat yang diberikan oleh pemerintah kepada SKPD tersebut. Beberapa SKPD tersebut di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Sosial. Jumlah pegawai DPM-PTSP saat ini berjumlah 58 pegawai, terdiri dari 37 PNS dan 21 Non-PNS. 21 NonPNS tersebut tersebar pada beberapa kelompok tugas dan fungsi untuk membantu kinerja DPM-PTSP. Ada yang diperbantukan untuk kebutuhan administrasi, mendampingi Tim Teknis ketika verifikasi lapangan, fungsi arsip dan dokumentasi. Sementara pegawai Non-PNS merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah. Setiap PTT diberikan honor Rp 500.000/bulan dan akan mendapatkan insentif sebesar Rp 150.000 untuk perjalanan dinas dalam kota apabila diperbantukan untuk mendampingi Tim Teknis saat verifikasi lapangan. Secara umum, seluruh pegawai PTSP belum mendapatkan insentif khusus, di luar gaji, dan SPPD. Lampiran Laporan Survey BDSP

Dari aspek kualitas, pegawai DPMPTSP masih diperlukan pengembangan kompetensi kembali, sehingga seluruh pegawai dapat memerankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung tujuan DPMPTSP secara keseluruhan. Di sisi lain, jumlah pegawai pun perlu dikaji kembali. Hal ini karena berdasarkan data, per Januari â&#x20AC;&#x201C; September 2017, DPM-PTSP sudah mengeluarkan Izin SIUP berjumlah 597 dan izin UMKM berjumlah 828. Secara rata-rata, DPM-PTSP menerbitkan sekitar 20 â&#x20AC;&#x201C; 30 Izin pada setiap harinya. Bila DPM-PTSP mempunyai 58 pegawai, maka secara sederhana dapat dianggap bahwa 1 orang hanya dapat mengurus 1 izin pada setiap harinya. Kondisi tersebut tidak ideal tentunya bagi lembaga tersebut, karena akan ada pegawai yang minim diberdayakan dan akan menjadi beban lembaga. Analisa beban kerja sangat penting dilakukan untuk menentukan jumlah ideal pegawai pada suatu lembaga, sehingga diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan efektif dan efisien, efisiensi belanja pegawai dan lain-lain. Berbagai penghematan juga dapat dialihkan untuk membiayai program/kegiatan, termasuk menambah kesejahteraan pegawai. Kinerja DPM-PTSP Ada 8 program kerja strategis yang harus dilakukan DPM-PTSP untuk mencapai Visi-Misinya, salah satu program kerja tersebut adalah peningkatan promosi dan kerja sama investasi. Program tersebut menjadi pintu masuk perkembangan kerjasama strategi antara pelaku-pelaku usaha bahkan memunculkan pelakupelaku usaha mikro di Kota Gorontalo. Program tersebut harus berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Kota Gorontalo. Tahun 2016, Pemerintah Kota Gorontalo melalui DPMPTSP telah berhasil menarik investor sebanyak 909 orang dengan nilai total berjumlah Rp 471.724.899.527. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut: Tabel Realisasi Investasi Tahun 2016 No

Sektor

Nilai Investasi (Rp)

Jumlah

Pertanian

Industri

1.175.000.000

Perdagangan

58.293.097.452

459

Kehutanan

Perikanan

Pertambangan

Perkebunan

Peternakan

45.000.000

Koperasi

593.000.000

Pengangkutan

Bangunan

100.000.000

Jasa

411.518.802.075

418

TOTAL

471.724.899.527

909

Sumber: DPMPTSP Kota Gorontalo

Lampiran Laporan Survey BDSP

Berdasarkan data tersebut, nilai realisasi investasi terbesar terdapat pada sektor Jasa sebesar Rp 411.518.802.075 dengan jumlah investor sebanyak 418 usaha, disusul oleh sektor perdagangan sebanyak Rp 58.293.097.452 dengan jumlah investor sebanyak 459 usaha. Sementara itu, sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan dan pertanian tidak ada investor yang masuk. Hal ini dapat dipahami karena Kota Gorontalo berkarakteristik perkotaan sebagaimana perkotaan lain pada umumnya. DPM-PTSP sebetulnya mempunyai peran strategis dalam hal mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. DPM-PTSP dapat memetakan iklim investasi yang ada, pemetan iklim investasi tersebut menjadi landasan masyarakat untuk memilih lapangan pekerjaan. Namun sayang sekali, DPMTPS tidak memiliki data spesifik berapa jumlah tenaga kerja yang diserap pada setiap investasi tersebut. Meskipun demikian, setiap investor yang masuk, DPMPTSP selalu menyarankan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal sehingga dapat menyerap pengangguran. Sayangnya, saran tersebut bersifat inisiatif individual dan bukan merupakan ketentuan yang bersifat sistematis. Tantangan dan Hambatan Untuk melakukan verifikasi lapangan, DPM-PTSP dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari unsur SKPD, Tim Teknis ini diatur melalui Peraturan Walikot Nomor 4 tahun 2017 untuk membantu DPM-PTSP memberikan pertimbangan teknis perizinan dan non-perizinan. Tim Teknis ini semestinya berkantor di DPM-PTSP, hanya saja ketersediaan ruang kerja saat ini tidak dapat menampung jumlah pegawai. Akibatnya koordinasi DPMPTSP dengan Tim Teknis terhambat, DPM-PTSP harus melakukan koordinasi kembali via telpon bahkan mendatangi Tim Teknis ke kantornya. Kondisi tersebut juga menjadi dilematis bagi Kepala DPM-PTSP karena harus berkoordinasi kembali dengan Kepala SKPD untuk meminta izin agar Tim Teknis pada SKPD tersebut untuk melakukan tugas-tugasnya di DPM-PTSP. Dalam kasus-kasus tertentu, kondisi ini menjadi penyebab lambatnya pemrosesa izin. Masalah lain, adalah masih rawannya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas, petugas bisa saja meminta uang tambahan kepada pemohon izin. Pungutan ini biasanya terjadi pada saat peninjauan lapagan. Salah satu penyebabnya adalah karena saat peninjauan lapangan terjadi interaksi langsung antar pemohon dengan petugas, dan minimnya pengawasan. Selain itu, minimnya insentif yang diberikan kepada petugas DPM-PTSP dan Tim Teknis diduga merupakan penyebab lainnya. Rencana Pengembangan Kelembagaan zz

DPM-PTSP saat ini sedang mengusulkan kepada Walikota untuk menyediakan gedung yang lebih besar kapasitasnya, agar dapat menampug jumlah pegawai yang ada saat ini termasuk ruang kerja untuk Tim Teknis. Tim Teknis diharapkan sepenuhnya ada dalam koordinasi DPM-PTSP, agar setiap pelayanan izin dapat lebih cepat dan Tim Teknis tersebut juga dapat membimbing pegawai DPM-PTSP. DPM-PTSP sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dalam upaya perlindungan tenaga kerja, salah satunya DPM-PTSP mensyaratkan kepada pemohon izin untuk melampirkan bukti keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Apabila pemohon Izin belum mempunya kartu BPJS maka DPM-PTSP menyediakan formulir untuk permohonan kartu BPJS. DPM-PTSP mulai membangun komunikasi dengan pihak Bank Sulawesi Utara untuk masalah penyetoran uang yang diberikan pemohon izin IMB. Saat ini penyetoran dilakukan secara tunai dikasir

Lampiran Laporan Survey BDSP

DPM-PTSP. Ke depan berharap petugas kasir bisa langsung ditangani oleh pihak Bank yang membuka loket di kantor DPM-PTSP. Usulan ini untuk menghindari pungutan liar oleh petugas. zz

Untuk menumbuhkan iklim usaha lokal, DPM-PTSP berkomitmen menjaga pertumbuhan UKM lokal dengan memberikan himbauan kepada investor besar seperti usaha waralaba agar dapat menserap tenaga kerja local serta dapat menampung produk-produk local yang dapat dipasarkan oleh perusahan waralaba tersebut. DPM-PTSP selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dengan mengembangkan teknologi informasi berupa izin online. Saat ini pelayanan izin online masih menggunakan server Diskominfo, pada anggaran tahun 2018 DPM-PTSP akan mengembangkan system aplikasi online yang dikelola secara mandiri sehingga pelayanan kepada public lebih cepat. Saat ini pegawai DPM-PTSP masih belum sesuai harapan dari sisi disiplin ilmu dalam menjalankan tugas fungsinya, untuk mengatasi hal tersebut DPM-PTSP akan melakukan peningkatan kapasitas pegawai dengan kegiatan diklat/bimtek. Hal tersebut perlu dilakukan agar setip verifikasi lapangan para petugas DPM-PTSP dapat bersinergi dengan Tim Teknis dan merubah sikap saat memberikan layanan kepada pemohon izin agar lebih ramah serta berani untuk menolak pungutan liar.

b. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM memiliki tujuan untuk mewujudkan UKM yang berdaya saing yang memiliki kemandirian usaha, mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas, terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja, menciptakan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan berkompetensi serta terwujudnya hubungan Industrial yang mendukung Kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Secara sederhana, tujuan tersebut tidak lain relevan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo yang masih mencapai 6,05% atau jumlah orang miskin di Kota Gorontalo ada sekitar 11.000 jiwa dari total jumlah penduduk mencapai 195.000 jiwa . Pada tahun 2014 dan 2015, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sudah menyalurkan bantuan-bantuan kepada 1.000 UMKM berupa bantuan tunai dan peralatan kebutuhan UMKM. Masing-masing UMKM mendapatkan 2,5 juta. Hanya saja bantuan yang sudah diberikan tidak ada tindaklanjut atau pengawasan dari Dinas untuk memastikan bantuan tersebut digunakan untuk usaha bahkan dikembangkan oleh pelaku UMKM. Di sisi lain, bantuan tersebut juga tidak disertai dengan pendampingan, bimbingan manajerial, bagaimana cara mengelola uang bantuan dan bagaimana cara mengembangkan usaha agar tetap eksis bahkan berkembang. Pada tahun 2016 dan 2017 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM tidak dapat menyalurkan bantuan secara tunai ataupun pemberian alat seperti tahun 2014 dan 2015 karena adanya Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD. Dalam pedoman tersebut, ketentuan mengenai penerima hibah atau bansos terhadap organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum diatur dalam Pasal 43. Sehingga pada tahun 2016 dan 2017 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM hanya dapat memberikan bantuan berupa fasiitasi pendampingan peningkatan kualitas Koperasi

Lampiran Laporan Survey BDSP

dan UMKM. Fasilitasi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti sosialisasi pentingnya IUMK bagi peningkatan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan adanya hambatan dari Permendagri No. 14 Tahun 2016 tersebut, bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM tidak lagi dapat mengelola dana bantuan social, hal tersebut akan diatasi dengan bentuk lain. Salah satu rencana yang akan dilakukan oleh dinas ini adalah dengan membuat program seperti â&#x20AC;&#x2DC;kompetisiâ&#x20AC;&#x2122; dimana para pelaku UMKM dapat mengirimkan proposal usahanya, proposal usaha tersebut harus menarik dan meyakinkan bahwa usaha yang dibidangi mampu berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja. Pemenang akan diberikan hadiah berupa alat produksi atau bantuan modal. Kegiatan kompetisi ini sudah diusulkan ke Tim Anggaran untuk tahun anggaran 2018. Berdasarkan hasil wawancara dan analisa terhadap berbagai dokumen, berbagai permasalahan dalam pengembangan KUMKM yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM di Kota Gorontalo dapat diindentifikasi sebagai berikut: 1.

Dengan adanya Permendagri No 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM tidak lagi dapat mengelola dana bantuan social. Sehingga untuk menumbuhkan daya saing koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM hanya dapat melakukan fasilitasi pendampingan berupa pelatihan bagaimana cara pengkemasan produk, akses izin usaha dan akses modal. Untuk melakukan fasiitasi pendampingan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM harus mempunyai SDM cukup banyak agar dapat menjangkau para pemilik UMKM dan pelaku UMKM, selain itu harus ada dukungan anggaran, dukungan SKPD lain serta komitmen yang bisa saja dikuatkan oleh kebijakan atau regulasi daerah.

2. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM tidak memiliki informasi yang jelas dan rinci terkait dengan peta, kondisi, dan sector usaha yang dijalankan oleh UMKM, akibatnya dimungkinkan berbagai program dan bantuan tidak tepat sasaran. Pendataan ini juga dilakukan untuk mengetahui sector prioritas yang perlu diberdayakan melalui program-program dinas selanjutnya. Olah karena itu, pada tahun 2017 dinas ini sedang focus untuk pendataan Koperasi dan UMKM, pendataan ini bertujuan melihat perkembangan, keadaan para pelaku UMKM. Pendataan dilakukan menyeluruh di 9 kecamatan, 50 kelurahan di Kota Gorontalo. Tim pendataan tersebut dibentuk atas Keputusan Walikota Gorontalo nomor 292/18/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Update Database Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo. Pendataan dilakukan sejak Agustus 2017, dari data awal jumlah koperasi yang ada adalah 296 kopersi, sampai bulan Oktober sudah teridentifikasi 70 kopersi yang masih aktif ditambah 7 koperasi baru dan untuk UMKM ada 8020 yang masih aktif. Pendataan ditargetkan akan selesai akhir tahun 2017 karena pada tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM akan melakukan fasilitasi pendampingan dan pelatihan secara masif. 3.

Dinas belum memerankan sebagai fasilitator yang mensinergikan program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Akibatnya masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri, tanpa kontribusi peran dan kerjasama dari pihak lain untuk mensukseskan dan memastikan keberhasilan pencapaian sasaran program-program tersebut.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Dinas juga belum memiliki hubungan kerjasama dengan para penyuluh yang berada di berbagai dinas, terutama dalam konteks pelibatan para penyuluh sebagai tenaga teknis/narasumber ahli dalam peningkatan kapasitas teknis UMKM yang tersebar diberbagai bidang usaha.

Dinas belum optimal dalam mendorong formalisasi usaha bagi UMKM. Hal ini terlihat dari program dinas yang baru melakukan sosialisasi tersebut secara terbatas hanya pada 100 pelaku UMKM, padahal jumlah UMKM menurut data BPS tidak kurang dari 8.020 UMKM yang terdaftar di kota Gorontalo.

Idealnya ke depan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM lebih aktif dalam melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan stakeholder lain dalam hal fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Saat ini ada beberapa stakeholder lain yang melakukan program bantuan social seperti BAZNAS, program pemberdayaan masyarakat yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakt atau dengan pihak lain yang melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya di sektor koperasi dan UMKM. Melalui koordinasi dan sinergi ini, akan terbentuk jalinan kerjasama dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pemberdayaan KUMKM, sehingga diharapkan program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut dapat berjalan efektif. Selain itu, dinas juga dapat menginisasi terbentuknya Tim Pendamping koperasi dan UMKM. Tim Pendamping ini dibentuk untuk mendukung program pemberdayaan KUMKM yang dilakukan oleh berbagai pihak sebagaimana diulas di atas. c. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Dinas Sosial dan Pemberdayaan mempunyai fungsi koordinasi dalam pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan. Bentuk bantuan dan pemberdayaan sudah dilakukan sejak tahun 2007 melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH) serta program e-warung. Khusus e-warung merupakan program yang sedang dirancang pada tahun 2017 ini dan akan diimplementasikan pada tahun 2018. z

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) KUBE adalah bentuk usaha yang dilakukan secara bersama atau berkelompok oleh masyarakat yang dalam kategori miskin yang pengajuan dananya melalui kebutuhan-kebutuhan kelompok. Program KUBE ini merupakan bantuan dari Kemensos yang sudah dimandatkan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Peraturan Menteri tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam upaya pemberdayaan sosial terhadap kelompok yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin. Pada hakikatnya KUBE dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok. Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdi, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya. Bagi masyarakat yang menginginkan bantuan dana KUBE harus membentuk sebuah kelompok usaha perdagangan. Kelompok terdiri dari 10 orang anggota yang memiliki usaha sejenis yang memiliki

Lampiran Laporan Survey BDSP

struktur kelompok terdiri 1 ketua merangkap anggota, 1 sekretaris merangkap anggota, 1 bendahara merangkap anggota dan 7 anggota lainnya. Setiap 10 kelompok tersebut diberikan 1 orang pendamping yang berfungsi membentuk kelompok, dan memantau, memberikan saran, strategi pemasaran serta penjualan hasil usaha para kelompok. KUBE di Kota Gorontalo sudah diberikan pada tahun 2007, 2011, 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang bersumber anggarannya dari APBN dan APBD Kota Gorontalo. Satu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diberikan anggaran Rp 30 juta, anggran yang diberikan tidak berupa uang tunai namun berupa bahanbahan pokok atau peralatan yang diusulkan oleh setiap KUBE. Dalam kurun waktu 2007, 2011, 2013, 2014, 2015 sampai 2016 semestinya telah berhasil membentuk banyak KUBE yang berdaya dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat miskin terutama disektor usaha mikro. Akan tetapi karena minimnya pengawasan dari Pemerintah Kota membuat kelompok-kelompok tersebut menjadi â&#x20AC;&#x2DC;rawanâ&#x20AC;&#x2122; akan penyalahgunaan. Fungsi pendamping juga dirasakan tidak maksimal dalam mengendalikan kelompok tersebut. Kondisi ini juga terlihat dari minimnya ketersediaan data hasil evaluasi terhadap perkembangan KUBE yang dimiliki oleh Dinas ini. Dengan kata lain, bahwa minimnya data disebabkan oleh minimnya evaluasi dinas terhadap perkembangan KUBE. Menyadari hal tersebut, DPRD mengkritik dan mengevaluasi KUBE. DPRD Kota Gorontalo mengusulkan agar bantuan untuk kelompok usaha ini diperjelas dan difungsikan semestinya yaitu menumbuhkan usaha mikro dan pencegahan kemiskinan di Kota Gorontlo. Hasil evaluasi DPRD tersebut akhirnya menyarankan kepada Pemerintah Kota agar dilakukan peninjauan kembali bagi penerima bantuan KUBE tersebut. Hasilnya, pada tahun 2017, Dinas Sosial merumuskan program pengembangan bagi KUBE yang masih eksis, menggunakan dana APBD, yang disebut dengan KUBE Pengembangan. zz

KUBE Pengembangan KUBE Pengembangan merupakan program pengembangan KUBE yang telah terbentuk dan usahanya masih layak dan berjalan. KUBE Pengembangan hanya akan diberikan kepada 10 KUBE dimana 1 KUBE hanya beranggotakan 5 orang saja yang tersebar di 9 Kecamatan. Penganggaran KUBE pengembangan ini bersumber dari APBD Kota dimana satu KUBE diberikan bantuan pokok-pokok usaha senilai Rp 15 juta. Masing-masing KUBE tetap akan didampingi oleh 1 pendamping untuk memastikan KUBE tersebut dapat memaksimalkan dan mengembangkan usahanya dari mikro menjadi kecil, bahkan menengah dan besar. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Gorontalo sangat selektif untuk memilih KUBE yang akan dikembangkan, untuk itu pendataan yang dilakukan langsung dilakukan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kecamatan.

PKH (Program Keluarga Harapan) Program Keluarga Harapan (PKH) sudah diatur melalui beberapa peraturan, di antaranya melalui Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,

Lampiran Laporan Survey BDSP

No. 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008. PKH lebih dititikberatkan pada upaya membantu rumah tangga sangat miskin agar mau dan mampu mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta membangun system perlindungan social kepada masyarakat sangat miskin. Program perlindungan sosial ini disalurkan melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat pendidikan mulai SD, SMP dan SMA, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Pada tahun 2017 Kota Gorontalo sudah menyalurkan bantuan kepada 3.797 keluarga di 9 Kecamatan. Masing-masing Kecamatan memiiki 2 orang pendamping untuk memastikan penggunaa bantuan sesuai kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Bantuan PKH penggunaannya tidak sama dengan KUBE dimana bantuannya dipergunakan untuk usaha. Nominal per PKH tidak sama nominalnya, dihitung sesuai jumlah anggota keluarga yang memiliki anak sekolah, Ibu Hamil dan Balita. Bantuan ini diberikan per 3 bulan sekali dimana masyarakat diberikan kartu berupa ATM dan penggunannya bisa dibelanjakan sesuai kebutuhan kesehatan dan pendidikan. zz

Elektronik Warung (E-Warung) Kementerian Sosial meluncurkan program Elektronik Warung (e-Warung) sejak tahun 2016. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu agar lebih sejahtera dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Program ini didesain agar dapat meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif dan menghilangkan potensi penyalahgunaan bantuan. Kedua, e-warung bagian dari membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ketiga, e-Warung juga membuat penerima bantuan sosial tidak perlu mengantre lagi dalam mencairkan bantuan. E-warung pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2016 di Mojokerto dan Makassar bekerjasama dengan BANK BUMN salah satunya BNI. Melihat antusias dan berhasilnya program ini, maka Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengembangan sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Keluarga Harapan. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur program e-warung berdasarkan rujukan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Misalnya dalam menunjukkan BANK yang akan menjadi mitra penyaluran mesin e-warung dan kartu bantuan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo memulai program e-warung sejak bulan Februari tahun 2017, dimulai dengan melakukan pendataan kepada masyarakat yang memiliki usaha warung kecil yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari. Pendataan tersebut dilakukan

Lampiran Laporan Survey BDSP

untuk menyalurkan bantuan mesin e-warung dan bantuan tunai berjumlah Rp 20 juta. Anggaran tersebut digunakan sesuai aturan yang disyaratkan oleh Dinas Soaial, diantaranya Rp 7 juta untuk merenovasi/membuat warung yang harus ditempatkan pada rumah, Rp 3 juta untuk membeli lemari, etalase, Rp 4 juta untuk membeli listrik, kulkas, vacum, troli dan Rp 6 juta sisanya dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. E-waroeng terdiri dari 10 orang anggota, dimana anggota tersebut bergotong royong untuk mengelola manajerial, mengelola keuangan perbelanjaan yang tepat sehingga dapat bertahan lama. Masing-masing e-warung didampingi oleh satu orang pendamping yang berfungsi memberkan pelatihan manajerial, strategi pemasaran dan promosi. Hasil pendataan tersebut, maka sudah teridentifikasi 11 calon penerima bantuan e-warung yang tersebar di 9 Kecamatan. Dinas Sosial juga sudah melakukan kerja sama dengan pihak BRI untuk memfasilitasi alat e-warung serta kartu yang akan digunakan masyarakat. Program ini akan mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2018. Tujuan e-warung ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan penyaluran bantuan sosial kepada 6.667 masyarakat miskin di Kota Gorontalo. Masyarakat tersebut akan diberikan kartu â&#x20AC;&#x2DC;COMBOâ&#x20AC;&#x2122; yang berfungsi sebagai ATM dan besarnya kuota bantuan. Maksudnya, dalam kartu tersebut bisa dipergunakan bagi penerima bantuan PKH yang dapat mengambil tunai di ATM untuk dipergunakan kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dengan jenis uang non tunai bersumber dari bantuan yang hanya bisa dibelanjakan di e-warung. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial saat ini sudah semestinya dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan. Peran para stakeholder sangat diperlukan keseriusannya dalam program pengentasan kemiskinan tersebut. Para stakeholder harus mengambil perannya berupa program-program inovasi yang dapat diimplementasikan bersama stakeholder lainnya. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo saat ini setidaknya mempunyai 3 program dalam pengentasan kemiskinan yang berdasarkan amanat Undang-undang. Dari 3 program tersebut, Program PKH dan KUBE sudah dilakukan sejak tahun 2007, jika dilihat kurun hampir 10 tahun, kedua Program tersebut belum menjawab positif untuk pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo. Masyarakat miskin di Kota Gorontalo pada tahun 2016 mencapai 11.825.000 Jiwa dari total jumlah penduduk 195.468.000 Jiwa. Permasalahan tersebut bisa saja disebabkan karena pendataan untuk penerima program bantuan dan pemberdayaan tidak tepat sasaran dan peran koordinatif dengan stakeholder lain tidak dimaksimalkan. Untuk pengentasan kemiskinan diperlukan fungsi koordinatif dengan stakeholder lainnya, ada pembagian tugas yang mungkin sifatnya teknis dilakukan oleh stakeholder lain. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mungkin saja ada keterbatasan dari segi anggaran dan SDM untuk menjalankan fungsi bantuan social dan pemberdayaan kepada masyarakat mskin. Hal tersbut seharusnya dilakukan komunikasi dengan stakeholder lain. Ketika akan menyalurkan program pemberdayaan seperti KUBE bisa saja berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM terkait pendataan koperasi dan UKM yang akan diberikan bantuan pemberdayaan, bisa melakukan program secara beriringan dengan pembagian tugas sesuai fungsinya masing-masing.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Hambatan dan Tantangan Pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dititikberatkan seharusnya diberikan kepada masyarakat yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang nantinya menjadi ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat. Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah bersama antara pemerintah, masyarakat dan para pelaku ekonomi. Dinas Sosisal dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai peranan vital sebagai perwakilan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan daya saing ekonomi dimasyarakat. Apabila dilihat terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan yang disebabkan karena sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan lain yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemilikan sumber daya manusia yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha serta memperoleh pendapatan yang tidak merata. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kedepan harus dapat memperkuat, memperbaiki dan menciptakan kapasitas masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya saing tidak hanya sekedar menerima bantuan saja, meningkatkan dan melibatkan peran masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Rencana Tindak Lanjut Pada tahun 2018, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan memulai program e-warung, daftar e-warung di masing-masing sudah didata dan kerjasama dengan BRI sudah dilakukan. Program e-warung akan menjadi sebuah model dalam penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan kepada masyarakat agar tepat sasaran, terhindar dari praktik-praktik penyelewangan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan melakukan bimbingan teknis kepada Pendamping e-warung yang direkrut oleh Kementerian Sosial. Pendamping akan berada di bawah koordinasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Pelatihan yang diberikan akan lebih diutamakan pada keahlian manajerial dalam mengelola e-warung agar para anggota e-warung mampu mengelola keuangan, mengelola hasil usaha dan memberikan contoh kepada masyarakat miskin lainnya untuk menciptakan usaha baru. d. BDSP Perorangan (Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III) Program yang diusung oleh salah satu peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III ini adalah program inovasi melalui â&#x20AC;&#x2DC;GO SLIMâ&#x20AC;&#x2122; atau Gorontalo Smart Selling Marketing. GO SLIM akan dikembangkan melalui sebuah â&#x20AC;&#x2DC;Galleryâ&#x20AC;&#x2122;. Gallery tersebut akan dijadikan pusat pemasaran hasil-hasil pelaku UMKM yang memenuhi syarat, misal, hasil olahan makanan yang sudah terdaftar BPOM dan mempunyai kemasan yang layak untuk diperdagangkan. Ide GO SLIM ini bermula dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM. Kondisi saat ini yang berkembang di Kota Gorontalo mungkin bisa jadi permasalahan di daerah lain adalah kualitas

Lampiran Laporan Survey BDSP

pelaku UMKM yang masih minim pengetahuan, kompetensi kewirausahaan mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja. Hal tersebut juga berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam hal manajemen usaha, terutama dalam hal tata tertib pencatatan/pembukuan. Banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusannya. Padahal legalitas izin ini akan memudahkan pelaku UMKM saat akan mengajukan pinjaman modal kepada pihak perbankan. Kurangnya tenaga pendamping di lapangan menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kehadiran lembaga pengembangan bisnis untuk memfasilitasi pelaku UMKM dalam mempromosikan dan memasarkan produk, sekaligus menjadi tempat konsultasi bisnis. Konsep GO SLIM Ada 3 pendekatan yang dilakukan dari Program GO SLIM ini, di antaranya; 1. Jangka Pendek a.

Pendataan 15 UMKM yang akan menjdi mitra GO SLIM, UMKM tersebut akan diberikan pelatihan, pendampingan manajerial, cara pengelolaan keuangan dan hasil produksinya akan dipasarkan di Gallery GO SLIM.

Penyediaan Gallery GO SLIM yang akan digunakan bagi pelaku UMKM untuk media penjulan, saat ini gallery GO SLIM baru dapat memfasilitasi 15 UMKM yang sudah memenuhi syarat untuk dapat menitipkan hasil produksinya di gallery GO SLIM.

Penyediaan klinik UMKM, klinik ini akan dijadikan tempat untuk berkonsultasi permasalahanpermasalahan dalam pengelolaan UMKM. Klinik tersebut akan ditempatkan di gallery GO SLIM dan difasilitasi oleh 2 orang konsultan.

2. Jangka Menengah a.

Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil-hasil UMKM melalui gallery GO SLIM di 6 Kecamatan.

Tersedianya website GO SLIM yang akan digunakan 15 UMKM untuk penjualan online.

3. Jangka Panjang a.

Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil-hasil UMKM melalui gallery GO SLIM di 9 Kecamatan.

Terwujudnya pemasaran secara nasional melalui website GO SLIM sehingga hasil-hasil produksi UMKM khas Kota Gorontalo dapat diperkenalkan keseluruh Nasional.

Gallery GO SLIM dapat dijadikan belanja oleh-oleh di Kota Gorontalo bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Saat ini pembiayaan gallery dan tenaga konsultan GO SLIM dibiayai melalui dana CSR, dana CSR tersebut didapatkan atas pengajuan proposal. Dana CSR berasal dari PLN untuk dipergunakan sewa gallery GO SLIM dan BRI untuk biaya operasional gallery. Program GO SLIM perlu mendapatkan apresiasi dan perhatian bagi Dinas terkait. Inovasi yang sudah

Lampiran Laporan Survey BDSP

dibangun merupakan inisiatif yang baik dan perlu dikembangkan oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk pengembangan GO SLIM dengan kebijakan berupa regulasi daerah agar program jangka panjang GO SLIM dapat terimplementasikan. Program inovasi ini masih perlu bimbingan pihak profesional dan diperkuat dari segi SDM, anggaran dan regulasi untuk memastikan profesionalisme, berdampak secara massif dan memiliki keberlanjutan. e. BASNAZ Kota Gorontalo BAZNAS Kota Gorontalo dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usulan Walikota dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 351/23/XI/2014 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. Komisioner Baznas Kota Gorontalo berjumlah 5 orang dan dibantu oleh 12 orang pelaksana. Kelima Komisioner tersebut dibiayai menggunakan APBD dan 12 orang pelaksana dibiayi melalui â&#x20AC;&#x2DC;Zakat Amilâ&#x20AC;&#x2122; Kota Gorontalo. BAZNAS Kota Gorontalo mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat, meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat dan mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat. BAZNAS Kota Gorontalo tahun 2017 sudah mengelola total 1,6 M hasil dari potongan 2,5% per orang ASN yang dikelola menjadi Zakat. Dengan tugas pokok tersebut, BAZNAS Kota Gorontalo mempunyai cara berbeda dari kebiasan-kebiasan sebelumnya. Salah satunya ketika penyaluran zakat untuk fakir miskin. Zakat tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki warung dan usaha kecil . Zakat tersebut diberikan berupa bahan-bahan pokok sehari-hari dimana masyarakat miskin tersebut dapat menjual bahan-bahan pokok tersebut di warungnya. Hasil penjualan tersebut sepenuhnya dikelola oleh pemilik warung untuk mengembangkan usaha atau menjadi sumber pendapatan untuk menghidupi anggota keluarga. Syarat untuk mendapatkan zakat ini, masyarakat fakir miskin tersebut harus mempunyai warung atau usaha kecil. Pemberian zakat berupa bahan pokok untuk dijual oleh warung telah dilakukan pada tahun 2014. BAZNAS sudah mendistribusikan kepada 460 penerima hak zakat fakir miskin yang merupakan pedagang kecil seperti pedagang gorengan, nasi kuning dan lain-lain berupa bantuan non tunai berupa bahan-bahan pokok sehari-hari senilai Rp 500.000. Bantuan-bantuan yang diberikan selama ini selalu dilaporkan kepada Walikota dan dipublikasikan di media cetak lokal. Pada tahun 2017 program pemberian zakat fakir miskin kepada pemilik warung/pedagang kecil dilakukan kembali. Besaran bantuan yang diberikan pun jauh lebih besar, hal ini karena berdasarkan evaluasi, bantuan senilai Rp 500.000 sebelumnya tidak efektif dalam mendorong pengembangan usaha. Oleh karena itu pada tahun 2017, bantuan diberikan kepada 23 pemilik warung/pedagang kecil yang berada di 4 Kecamatan dan masing-masing diberikan bantuan non-tunai berupa bahan-bahan pokok sehari-hari senilai 5 juta. Pemberian dibagi dalam dua tahap, tahap pertama Rp 3 juta dan tahap kedua Rp 2 juta.. Sebelum penyaluran zakat tersebut, BAZNAS berkoordinasi dengan kelurahan untuk meminta usulan penerima zakat. Mekanisme usulan ini dinilai menjadi salah satu sumber permasalahan, karena belum tentu yang diusulkan oleh kelurahan merupakan penerima yang tepat. Baznas juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM untuk melakukan bimbingan dan pembekalan kepada 23 penerima zakat

Lampiran Laporan Survey BDSP

fakir miskin. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM diminta untuk menjelaskan kepada penerima zakat agar dapat memaksimalkan bantuan tersebut sehingga usaha warung/pedagang kecil dapat berkembang, mampu menghidupi keluarga bahkan mampu menyisihkan hasil keuntungan untuk berzakat. Namun, mirip dengan program lainnya, bantuan yang diberikan tidak disertai dengan bimbingan untuk penguatan kemampuan managerial para penerima bantuan. Di tengah kelemahan tersebut, sampai bulan Oktober 2017, capaian dari program tersebut sudah ada dampak yang dirasakan. Beberapa warung/pedagang kecil yang sudah menerima bantuan sejak 2014, saat ini menjadi pedagang kecil yang omsetnya dapat memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya untuk sekolah, bahkan sebagian sudah mampu berzakat secara rutin di BAZNAS. Namun masih ada juga warung/pedagang yang sudah bangkrut atau tidak berjualan lagi, permasalahan tersbut kebanyakan akibat kurangnya manajerial, hasil usaha untuk membayar hutang dan gaya hidup. Tantangan dan Hambatan Program yang sudah diberikan dalam pemberdayaan kepada masyarakat melalui zakat fakir miskin, BAZNAS merasa masih perlu dukungan dan bantuan dari beberapa pihak untuk pendataan di 9 Kecamatan dan SDM pendamping untuk melakukan monitoring dan pembinaan. Pendataan dan monitoring tidak dapat dilakukan oleh BAZNAS sendiri karena komposisi SDM yang ada sangat terbatas, baik dari segi kapasitas keahlian maupun jumlah. Saat ini Baznas hanya terdiri dari 5 orang komisioner dan 12 pelaksana lapangan. f. Bank Rakyat Indonesia KCU Gorontalo Kantor BRI di Kota Gorontalo merupakan salah satu Kantor Unit Cabang dan dibantu Kantor Cabang Pembantu di 7 Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Beberapa program unggulan BRI yang sudah diberikan kepada masyarakat Kota Gorontalo dalam hal pemberdayaan UMKMK adalah: zz

KUR (Kredit Usaha Rakyat) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup: a. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan b. Pengembangan kewirausahan c. Peningkatan pasar produk UMKMK Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang belum mendapatkan akses modal ke Bank. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif seperti sector pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa. Program KUR di Kota Gorontalo sudah dimulai sejak tahun 2008, sudah banyak sekali masyarakat Kota Gorontalo yang sudah mengakses KUR. KUR sangat mudah diakses oleh pelaku UMKMK, syarat yang harus dipenuhi hanya surat keterangan usaha dari kelurahan, photo copy KK, photo copy KTP dan

Lampiran Laporan Survey BDSP

photo copy Buku nikah bagi yang sudah menikah, photo. Pengajuan dana KUR sesuai kebutuhan usaha yang dimiliki dengan batas maksimal 25 juta. Jadi, jika pelaku UMKMK hanya mengajukan di bawah Rp 25 juta diperbolehkan. Data tahun 2017, total anggaran yang sudah diberikan BRI untuk program KUR kepada pelaku UMKMK berjumlah Rp 70 milyar dan realisasi per bulan mencapai Rp 10 milyar, rata-rata per UMKMK mengajukan sebesar Rp 3-5 Juta, hampir semua jenis usaha memanfaatkan KUR. Dalam program tersebut, BRI mempunyai petugas-petugas di lapangan yang disebut â&#x20AC;&#x2DC;Mantriâ&#x20AC;&#x2122; untuk mendampingi para pelau UMKMK yang sudah mendapatkan KUR. Mantri tersebut secara intens akan mengunjungi tempattempat usaha penerima KUR untuk memonitoring, memberikan pelatihan manajerial dan membuat rekomendasi kepada kepada kepala cabang secara periodic. Rekomendasi tersebut sebagai data yang akan digunakan BRI untuk menilai apakah pelaku UMKMK tersebut layak untuk dikembangkan dari sisi modal atau tidak. Program KUR bisa diakses sebanyak 3 kali oleh pelaku UMKMK, misal saat pertama pengajuan KUR berjumlah sebesar Rp 25 juta, maka pengajuan kedua dan ketiga bisa mengajukan dengan nominal yang sama. Apabila usahanya terus berkembang, maka pelaku UMKMK akan ditawarkan program KUPEDES.

KUPEDES KUPEDES merupakan program kredit yang dikeluarkan khusus oleh BRI tanpa adanya subsidi dari pemerintah dan dikenakan agunan kepada pemohon bantuan KUPEDES. Pemohon KUPEDES diutamakan bagi pemohon yang sudah mendapatkan program KUR, nilai pinjaman KUPEDES mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 200 juta. Program KUPEDES dapat disimpulkan sebagai pinjaman yang berorientasi pengembangan usaha atau peningkatan kelas bagi pelaku usaha UMKMK. Sehingga agunan yang diminta tidak dipungut setiap bulan, hanya diminta berupa barang yang ada nilai ekonomis seperti motor, emas dll. Hal tersebut dilakukan karena BRI menganggap bahwa pemohon KUPEDES dianggap sudah mempunyai omset tinggi per bulannya, maka agunan hanya dimintai 1 kali tidak setiap bulan.

BRI LINK Di Kota Gorontalo peminat menjadi agen BRI LINK cukup diminati, syarat untuk menjadi agen BRI LINK masyarakat telah memiliki usaha utama dengan lokasi yang tetap dan telah berjalan minimal 2 tahun, telah memiliki rekening tabungan BRI yang dilengkapi kartu ATM/debit dan juga memiliki saldo di rekening tabungan untuk kebutuhan transaksi. BRI dan agen BRI LINK adalah memberikan mesin EDC BRI dengan menu mini ATM sehingga agen BRILINK dapat melayani masyarakat dalam melakukan transaksi seperti halnya transaksi yang ada di mesin ATM yaitu di antaranya membayar tagihan, transfer uang, tarik tunai, setor tabungan dan pembelian pulsa. Agen BRI LINK dapat memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan untuk mengakses kantor BRI maka bisa melalui agen BRI LINK tersebut. Misalnya, jauh untuk ke lokasi mesin ATM BRI dan tidak ada kantor BRI didaerah tersebut.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Secara umum, program-program BRI di Kota Gorontalo sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Gorontalo, selain itu BRI juga menjadi mitra Provinsi Gorontalo dan beberapa Kabupaten-Kota di Gorontalo dalam hal penyaluran bantuan-bantuan pemerintah berupa non-tunai. Misalnya, kartu BRI LINK dan Kartu BRIZI yang dimanfaatkan masyarakat miskin untuk mengambil bantuan. Selain itu, BRI beberapa kali diminta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM untuk memberikan materi diacara sosialisasi UMKMK. Hambatan dan Tantangan Program pemberdayaan kepada pelaku UMKMK tidak setiap waktu berjalan dengan baik, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, permasalahan yang sering dihadapi adalah persoalan rumah tangga pelaku UMKMK yang begitu kompleks, banyak pelaku UMKMK terlilit hutang direntenir, pengaruh musim/ cuaca ekstrim yang akan mengakibatkan gagal panen atau produksi dan penurunan omset yang akan berdampak kepada mental pelaku UMKMK menjadi tidak bersemangat untuk mempertahankan usahanya bahkan sampai menutup usahanya. Fungsi BRI adalah sebagai perbankan yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat terutama pada sector UMKMK, maka dari itu, peran Mantri BRI yang ada sekarang akan lebih diberdayakan agar mampu memetakan potensi-potensi usaha local khususnya UMKMK. Mantri tersebut tentunya akan dilatih dan dibekali disiplin ilmu yang menunjang fungsinya. g. Kantor Bank Indonesia Gorontalo Program pemberdayaan BI di Kota Gorontalo lebih diutamakan pada sektor Pangan, karena tujuan BI adalah pengendalian tingkat inflasi. Potensi inflasi sector pangan di Kota Gorontalo cukup rawan sehingga program pemberdayaan diberikan kepada UMKM yang memiliki usaha sayur-sayuran, buah naga, peternak dan petani. Di bidang peternakan, BI sudah membina dibeberapa Kecamatan berupa bantuan fasilitas alat pengolahan ternak sapi yang dikelola para kelompok ternak, di bidang pertanian memberikan fasilitas traktor untuk menggarap sawah dan mesin pengolahan panen. Alat tersebut diberikan kepada kelompok tani dan kelompok tani tersebut wajib ‘iuran’ untuk perawatan dan operasional alat-alat tersebut. Pendekatan BI mengutamakan kelompok tidak kepada perorangan, karena BI bukan lembaga profit yang selalu setiap saat memberikan bantuan. Apabila dibentuk kelompok akan lebih mudah untuk melakukan pembinaan, pelatihan dan melakukan monitoring terhadap kelompok-kelompok tersebut. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan mulai dari manajerial, pembukuan/pencatatan, cara pemasaran dan cara pengembangan usaha. Hasil program tersebut, beberapa kelompok ternak khususnya sapi sudah mampu menjual sapi atau daging olahannya keluar Kota Gorontalo. Program-program keseluruhan dirasa berjalan dengan baik, namun bukan berarti BI di Kota Gorontalo tidak pernah mengalami kegagalan dalam memfasilitasi UMKM. Salah satu yang pernah dilakukan adalah pemberdayaan kepada para pengendara ‘Bentor’, saat itu BI membina para pengemudi ‘Bentor’ dengan memberikan pinjaman modal untuk membuka warung/berdagang kecil berjualan kue dan nasi kuning yang dioperasionalkan oleh para istri pengemudi ‘Bentor’.

Lampiran Laporan Survey BDSP

BI mempunyai konsep agar hasil dari Bentor dapat ditabung atau untuk kebutuhan yang sangat mendasar seperti untuk membeli bahan-bahan pokok rumah tangga. Pinjaman yang diberikan untuk usaha tadi bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih, seperti biaya sekolah anak-anaknya. Hanya saja, hal tersebut tidak terealisasi dengan baik karena mereka menganggap itu bantuan seperti kebanyakan bukan digunakan untuk usaha, bantuan tersebut malah ada yang digunakan untuk membayar hutang dan masalah budaya serta gaya hidup. BI Kota Gorontalo dalam program pemberdayaan sudah sangat membantu para pelaku usaha di Kota Gorontalo terutama dalam pengendalian inflasi di sektor pangan. BI selama ini melakukan programprogramnya tanpa ada bantuan pihak-pihak manapun, murni bantuan fasilitasi diberikan langsung kepada kelompok masyarakat. Mulai dengan pendataan, pelatihan teknis, pendampingan sampai dengan pendampingan lapangan. Dalam pengembangan iklim investasi dengan pengentasan kemiskinan melalui penumbuhan UMKM semestinya perlu koordinasi dengan pihak pemerintah setempat, mensinergiskan program-program tersebut agar ada pembagian tugas yang dimaksimalkan. BI merasa program kerjasama akan sulit dilakukan apalagi dengan pemerintah, pasti ada aturan-aturan dan alur birokrasi yang akan memperlambat program yang sudah dirancang oleh BI. Meskipun tanpa adanya kerjasama, BI tetap akan terus berkomitmen dalam menumbuhkan ekonomi local melalui pemberdayaan masyarakat di sektor UMKM.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimplan a.

Tingkat kemiskinan di kota Gorontalo relatif rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Gorontalo. Meskipun lebih rendah, tetapi trendnya selalu meningkat pada setiap tahunnya. Tahun 2016 terdapat sekitar 11.000 penduduk miskin perkotaan di Kota Gorontalo yang pendapatannya kurang dari Rp 437.139 per kapita per bulan.

Peningkatan angka kemiskinan di Kota Gorontalo disebabkan oleh beberapa hal yaitu tingginya pengangguran dan kelompok masyarakat yang bekerja namun pendapatannya masih minim

Pengangguran diakibatkan oleh banyaknya sector Usaha Kecil menengah yang menutup usahanya sebagai akibat dari minimnya sumberdaya permodalan karena mayoritas merupakan usaha informal sehingga akses permodalan menjadi sangat terbatas, minimnya kemampuan kemampuan/keterampilan baik managerial maupun teknis, dan minimnya akses terhadap pemasaran

d. Rendahnya pendapatan karena mayoritas merupakan bekerja di usaha mikro/kecil yang pengelolaannya bersifat tradisional dan belum efisien sehingga mempengaruhi pendapatannya e. Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya formalisasi usaha bagi usaha mikro/kecil sehingga banyak usaha mikro/kecil masih informal. Kondisi ini mengakibatkan usaha informal memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya permodalan dan sangat tergantung pada program-program bantuan modal f.

Pemberian bantuan modal yang dilakukan berbagai pihak tidak disertai dengan pembinaan teknis/ managerial dan monitoring yang reguler untuk memastikan bahwa bantuan modal yang diberikan dipergunakan secara efektif/efisien Lampiran Laporan Survey BDSP

Berbagai program-program para pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM dilakukan secara tidak terkoordinasi, dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

b. Rekomendasi a)

Umum -

Pemerintah Kota Gorontalo perlu memiliki peran yang lebih strategis dalam pengentasan kemiskinan, khususnya melalui pemberdayaan KUMKM, baik sebagai regulator yang menciptakan iklim usaha yang kondusif, maupun dalam rangka mensinergikan peran para pihak agar setiap program dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran

Pemerintah perlu memiliki Grand Design/Masterplan Pengentasan Kemiskinan yang dapat menjadi pedoman para pihak, sekaligus mensinergikan para pihak untuk bekerjasama dan berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing

Masterplan yang disusun sekurang-kurangnya mencakup tujuan/sasaran strategis yang akan dicapai, identifikasi lingkungan strategis (baik secara politis, maupun teknis), pengembangan kelembagaan, pemberian mandate/kewenangan kepada lembaga yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan, membangun kerjasama dan memantau kualitas desain setiap programprogram yang dimiliki para pihak, rencana peta jalan (road map) pengentasan kemiskinan dan lain-lain

Pemberdayaan para pihak dapat diprioritaskan kepada usaha mikro kecil yang berada di sector perdagangan, dan jasa, karena sector ini berjumlah sangat banyak, dan merupakan penyumbang tertinggi pada PDRB di Kota Gorontalo

Program promosi investasi juga perlu dilakukan secara massif

Dalam formalisasi usaha, Pemerintah Kota Gorontalo perlu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

Rekomendasi Action Plan DPMPTSP Tahun 2018 - 2021 Action plan perlu disusun sebagai upaya untuk memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi pada DPMPTSP. Berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: Masalah

Identifikasi Solusi

Beberapa Izin masih dilayani oleh SKPD

Pengintegrasian izin yang merupakan Kewenangan DPMPTSP

Waktu Proses penyelesaian izin belum sesuai dengan ketentuan

-----

Diagnostic study untuk memetakan penyebab waktu proses yang tidak sesuai Penataan proses dan prosedur peninjauan lapangan Perumusan Standar Pelayanan Penataan keanggotaan tim teknis, tugas dan kewenangan tim teknis

Waktu proses dinilai masih lambat akibat dari pelayanan perizinan dilakukan secara manual

Pembangunan System aplikasi pelayanan perizinan

Fasilitas Gedung tidak memadai untuk tim teknis, sehingga berdampak pada lambatnya Pemrosesan izin

Penataan layout dan sarana/prasarana

Rendahnya kepercayaan beberapa pihak terhadap akuntabilitas PTSP karena pembayaran retribusi masih dilakukan oleh pemohon kepada PTSP

Penataan mekanisme pembayaran retribusi

Lampiran Laporan Survey BDSP

Masalah

Identifikasi Solusi

Masih ada pungutan liar yang terjadi saat peninjauan lapangan

Penataan proses dan prosedur peninjauan lapangan Pembangunan mekanisme pengawasan Penguatan edukasi kepada pemohon izin

Kurangnya peran PTSP dalam pemberdayaan UMKM

Penguatan program-program pemberdayaan UMKM oleh PTSP

Belum optimalnya promosi investasi sehingga realisasi investasi belum menunjukan pertumbuhan signifikan

Perumusan peta potensi investasi Perumusan strategi promosi investasi Perumusan instrument promosi investasi Penguatan kapasitas dalam melakukan promosi investasi

Kapasitas/kemampuan pegawai PTSP belum memadai

Peningkatan kapasitas pegawai PTSP dalam pelayanan, pelaksanaan proses dan prosedur, Peningkatan kapasitas tim teknis Perumusan SOP teknis yang

Jumlah SDM belum sesuai dengan beban kerja

Assesment Beban kerja PTSP Assesment kebutuhan jumlah dan kriteria pegawai PTSP yang menunjang pelayanan

Kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan administrasi dan kearsipan.

Penataan Arsip

Pejabat/staf yang ada kurang memiliki kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan fungsi penanaman modal

Penataan Kepegawaian untuk pelaksanaan Tusi Penanaman Modal

Masih adanya interaksi langsung antara masyarakat dan aparat dalam proses pengurusan perizinan.

Penataan Sistem dan Prosedur untuk mengurangi interaksi langsung diluar ketentuan

Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pelaksanaan tugas pelayanan masih belum maksimal.

Identifikasi Kriteria SDM pada setiap tahap proses perizinan

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka dirumuskan usulan action plan untuk pengembangan kapasitas DPMPTSP sebagai berikut: Tabel Usulan Action Plan PTSP Program

Kegiatan

Output

Tahun

Pengintegrasian seluruh izin kepada DPMPTSP

Identifikasi Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah kota Gorontalo

Daftar izin dan izin yang sesuai dengan kewenangan Pemkot

2018

Kajian feasibility seluruh perizinan yang dapat dilayani oleh DPMPTSP

Daftar izin/non izin yang dapat dilayani oleh DPMPTSP

2018

Advokasi Pelimpahan kewenangan

Pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan izin

2018

Revisi Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan

Perwal pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan

2018

Identifikasi masalah dalam peninjauan lapangan

Peta simpul masalah dalam pelaksanaan peninjauan lapangan

2018

Perumusan revisi prosedur peninjauan lapangan

Revisi prosedur peninjauan lapangan

2018

Perumusan revisi tugas, fungsi, dan susunan tim teknis

Revisi SK tim teknis

2018

Identifikasi kebutuhan alat, blanko dan template peninjauan lapangan

Daftar kebutuhan alat, blanko dan template untuk peninjauan lapangan

2018

Perumusan alat, blanko dan template peninjauan lapangan

rancangan alat, blanko dan template peninjauan lapangan

2018

Perumusan mekanisme pembayaran melalui bank

Rancangan mekanisme pembayaran melalui bank

2018

Pelaksanaan kerjasama dengan bank

Jalinan kerjasama dengan perbankan

2018

Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan data/informasi dan kearsipan

Daftar permasalahan dalam pengelolaan data/ informasi

2018

Perumusan mekanisme dan prosedur managemen kearsipan

Prosedur pengelolaan data dan managemen kearsipan

2018

Percepatan dan penerapan sistem akuntabilitas peninjauan lapangan/ advise tim teknis

Penerapan system akuntabilitas dalam pembayaran retribusi

Penataan managemen pengelolaan data/informasi dan kearsipan

Lampiran Laporan Survey BDSP

Program

Kegiatan

Output

Tahun

Penataan system dan prosedur Pelayanan perizinan

Analisa Permasalahan dalam setiap tahapan proses pelayanan perizinan

Peta simpul masalah prosedur

2018

Perumusan Revisi SOP Makro

Revisi SOP Makro

2018

Perumusan Revisi SOP Mikro

Revisi SOP Mikro

2018

Perumusan Revisi Peraturan Walikota terkait SOP

Revisi Peraturan Walikota terkait SOP

2018

Perumusan rancangan Standar Pelayanan

Standar Pelayanan Perizinan

2019

Konsultasi Publik terkait rancangan Standar Pelayanan

Masukan dan saran terhadap standar pelayanan

2019

Penyesuaian rancangan standar pelayanan

Rancangan final standar pelayanan

2019

Perumusan Peraturan tentang Standar Pelayanan

Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Perizinan

2019

Perumusan Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

2019

Perumusan Janji dan Moto Pelayanan

Janji dan Moto Pelayanan

2019

Analisa beban kerja

Rekomendasi jumlah SDM yang dibutuhkan

2019

Analisa Tugas/fungsi setiap tahapan proses perizinan

Rekomendasi Kriteria

2019

Rancangan plotting penugasan SDM pada Setiap kelompok fungsi

Daftar SDM dan kelompok fungsi

2019

Penugasan SDM pada setiap kelompok fungsi

SK Kadis

2019

Identifikasi strategi dan kegiatan monitoring evaluasi kualitas pelayanan perizian

Strategi dan kegiatan yang diperlukan untuk Monitoring Evaluasi kualitas Pelayanan Perizinan

2019

Perumusan instrument-instrumen monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan perizinan

Instrumen IKM dan lain-lain

2019

Perumusan mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan

Peraturan terkait mekanisme penanganan pengaduan

2019

Identifikasi potensi investasi

Teridentifikasi potensi dan keunggulan komparatif kota gorontalo

2020

Perumusan peta potensi investasi

Rumusan peta potensi investasi

2020

Perumusan strategi promosi investasi

panduan strategi promosi investasi

2020

Perumusan alat/instrument/media kegiatan promosi investasi

Rumusan alat alat/instrument/media kegiatan promosi investasi

2020

Perumusan strategi untuk kerjasama investasi

Panduan pelaksanaan kerjasama investasi

2020

Pelatihan pelayanan prima

Personel terkait memahami konsep dan mampu memberikan pelayanan prima

2019

Pelatihan penerapan prosedur perizinan

Personel terkait memahami konsep dan mampu melaksanakan setiap prosedur pelayanan perizinan

2019

Pelatihan penerapan prosedur penanganan pengaduan

Personel terkait memahami konsep dan mampu melaksanakan prosedur penanganan pengaduan

2019

Bimbingan teknis management pengelolaan data/infomasi dan kearsipan

Personel terkait memahami konsep dan mampu melaksanakan pengelolaan arsip

2019

Peningkatan Kapasitas SDM Promosi dan kerjasama Investasi

Pelatihan presentasi promosi investasi

Personel terkait memahami dan mampu melakukan presentasi untuk promosi investasi

2020

Penataan sarana/ prasarana

Identifikasi kebutuhan sarana/prasarana PTSP

Daftar kebutuhan sarana/prasarana penunjang PTSP

2019

Perumusan layout/desain gedung pelayanan PTSP

Desain gedung PTSP

2019

Penerapan dan pengadaan sarana/prasarana

Gedung tertata sesuai dengan kebutuhan pelayanan prima

2019

Identifikasi kebutuhan system aplikasi pelayanan perizinan

Daftar kebutuhan terhadap aplikasi pelayanan perizinan

2019

Perumusan Standar Pelayanan Publik, Janji, Moto dan maklumat

Penataan SDM Pemberi layanan PTSP

Perumusan strategi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kualitas Pelayanan Perizinan

Optimalisasi system dan mekanisme promosi, kerjasama dan pelaksanaan investasi

Peningkatan Kapasitas SDM PTSP

Pengembangan system aplikasi pelayanan perizinan

Lampiran Laporan Survey BDSP

Program

Kegiatan

Output

Tahun

Perumusan Rencana dan Strategi Inovasi layanan perizinan dan investasi

Pembangunan system aplikasi pelayanan perizinan

Terbangunnya system aplikasi pelayanan perizinan

2019

Pengadaan sarana/prasaran penunjang aplikasi perizinan

Tersedianya sarana penunjang penerapan system aplikasi perizinan

2019

Bimtek penggunaan system aplikasi

Personel terkait mampu menggunakan dan memeliharap system aplikasi perizinan

2019

Perumusan Rencana dan Strategi Inovasi layanan perizinan dan investasi

Rencana dan strategi inovasi perizinan

2020

Analisa kebutuhan peningkatan kesejahteraan pegawai

Perhitungan kebutuhan real penambahan insentif

2019

Perumusan system insentif disinsentif

Rumusan system insentif dan disinsentif

2019

Advokasi anggaran

Peraturan walikota tentang system insentif dan disinsentif pegawai PTSP

2019

Pengembangan sistem insentif dan disinsentif untuk peningkatan kinerja dan disiplin pegawai PTSP

6. Lampiran Daftar Dokumen Tabel Daftar Dokumen No.

Nama Dokumen

Jenis File

Renja Bappeda 2017

Soft file

Renstra Bapperda

Soft file

RKPD 2017

Soft file

RPJMD 2014-2019

Soft file

Data base dan Rekap UMKM di 9 Kecamatan

Soft file

Renja Disnakerkop

Soft file

Data kop UMKM posisi Desember 2016

Soft file

Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 2017

Hard Copy

IPK Januari-Desember 2017

Soft file

Keragaan Koperasi tenaga kerja posisi Desember 2016

Soft file

Perkembangan Kop&KUMKM

Soft file

Renstra DPMPTSP

Soft file

Himpunan perda terkait BPMPTSP

Soft file

Peraturan Kepala Dinas PM PTSP Kota no 280 tahun 2017 tentang Penetapan SOP

Soft file

Peraturan Wlikota Gorontalo Nomor 42 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan dan tata kerja DPMPTSP

Soft file

Perda kota Gorontalo no.5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan OPD

Soft file

Realisasi Investasi 2016

Soft file

SOP Perizinan

Soft file

Sop non Perizinan

Soft file

Kota Gorontalo dalam angka

Soft file

Peraturan Baznas no 1 tahun 2014 tentang Pedoman tatacara pengajuan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan baznas kab kota

Soft file

Resntra Baznas 2017-2022

Soft file

SK walikota tentang pembentukan pengurus Baznas Kota Gorontalo periode 2014-2019

Soft file

SK walikota tentang penetapan pimpinan baznas gorontalo

Soft file

Data jumlah musthik penerima manfaat tahun 2016

Soft file

Peraturan Baznas tentang tatacara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat

Soft file

Lampiran Laporan Survey BDSP

5.1.3. Survey BDSP Kabupaten Gorontalo 1. Pendahuluan Pelaksanaan survey BDSP dalam program peningkatan iklim investasi dan Pembangunan Ekonomi Lokal dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo mulai tanggal 23 Oktober â&#x20AC;&#x201C; 27 Oktober 2017 dengan melibatkan stakeholders yang terkait. Dalam kurun waktu 5 hari ini, Tim mencoba melihat bagaimana kondisi iklim investasi dan ekonomi lokal di Kabupaten Gorontalo untuk kemudian dilihat apa dan siapa yang mempunyai andil dalam mempengaruhi iklim investasi dan ekonomi lokal tersebut. Dalam rangka mengidentifikasi peran tersebut, survey diarahkan dengan menemui responden sebagai berikut: Tabel Daftar Responden Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Fitriaty A Puhi

Kabid

Badan Perencanaan

Kerunda Abubakar

Staf

A Hiin

Kepala Dinas

A Hasan

Seksi Koperasi

Fenny K Caraka

Kepal Seksi

Darwis Polominon

Seksi Perencanaan

Hafni Acibun

Staf

Mathias Tumpamaho

Kepala Seksi Penanaman Modal

Dewi Usma

Kepala Seksi

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Kartina Elie

Sekretaris DInas

Dinas Perindag

Dewi Puspita S Abdillah

Direktur

Bumdes Tummulo Desa Luwoo

Yusna R Karim

Staf

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Imran Napu

Kasie Bimkes

Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Mahmud Tonggotu

Staf

Dinas Koperasi & UMKM

Dinas Penanaman Modal

Itinerary pelaksanaan Survey BDSP adalah sebagai berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Survey BDSP Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

23 Oktober 2017

Wawancara dengan Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo

Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo

Wawancara dengan DPMPTSP Kabupaten Gorontalo

Kunjungan dan wawancara dengan pengurus Klinik INSULIN, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo

Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo

Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo

Kunjungan dan wawancara dengan BUMDes Unggulan Desa Luwoo

Selasa

24 Oktober 2017

Rabu

25 Oktober 2017

Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo

Kamis

26 Oktober 2017

Kompilasi data dan informasi

Jumâ&#x20AC;&#x2122;at

27 Oktober 2017

Wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

2. Kondisi Umum Investasi di Kabupaten Gorontalo Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo pada akhir tahun 2016 berjumlah 390.771 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 50,30% penduduk laki-laki dan 49,70% penduduk perempuan. Gambar Pembagian Gender Penduduk Kabupaten Gorontalo

Sumber: Olahan Penulis

Penduduk Kabupaten Gorontalo merupakan penduduk desa, dengan komposisi 19 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 191 Desa maka penduduk Gorontalo sebagian besar adalah penduduk yang tinggal di desa, dan jika dilihat dari kondisi geografis maka sebagian besar penduduk Gorontalo berada di daratan bukan lautan. Berikut data jumlah kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten Gorontalo.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Gorontalo No

Kecamatan

Jumlah Desa / Kel

Kecamatan

Jumlah Desa / Kel

Limboto

14 Kelurahan

Mootilango

11 Desa

Telaga

9 Desa

Pulubala

11 Desa

Batudaa

9 Desa

Limboto Barat

10 Desa

Tibawa

16 Desa

Tilango

8 Desa

Batudaa Pantai

9 Desa

Tabongo

9 Desa

Boliyohuto

13 Desa

Biluhu

8 Desa

Telaga Biru

15 Desa

Asparaga

10 Desa

Bongomeme

15 Desa

Talaga Jaya

5 Desa

Tolangohula

15 Desa

Bilato

10 Desa

Dungaliyo

10 Desa

Sumber: Bappeda Kabupaten Gorontalo

Kondisi Ekonomi Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, selain itu juga cenderung tidak mengalami perubahan yang drastis semenjak tahun 2012, tercatat persentase kemiskinan paling rendah adalah pada tahun 2012 dengan angka sekitar 20% sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya cenderung bertahan berada di angka sekitar 21% sampai dengan tahun 2016. Selain itu, Kabupaten Gorontalo berada jauh di atas persentase kemiskinan nasional dan berbeda tipis dengan persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo. Belum lagi masyarakat-masyarakat yang berada tipis di ambang garis kemiskinan atau yang disebut rawan miskin. Kondisi ini tidak serta merta membuat Kabupaten Gorontalo menjadi kabupaten yang paling miskin, tidak. Tetapi, hal yang harus menjadi perhatian adalah angkat kemiskinan yang cenderung stagnan dalam 3 tahun terakhir, meskipun ada penurunan hanya berkisar di angka 0,7% dari 2015 ke 2016. Stagnansi ini menunjukkan adanya kendala yang didapatkan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Gambar Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo

Sumber: BPS

Lampiran Laporan Survey BDSP

Meskipun begitu Kabupaten Gorontalo bergeliat jika dilihat dari Pertumbuhan ekonomi, bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo. Berikut Gambar yang memperlihatkan perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo. Gambar Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo

Sumber: BPS

Kondisi Koperasi Kabupaten Gorontalo memiliki jumlah koperasi yang lumayan banyak, terhitung 387 koperasi tersebar di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 dengan didominasi oleh Koperasi Serba Usaha, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Pertanian sebagai 3 besar koperasi di Indonesia. Koperasi sejak dahulu kala merupakan simbol keberdayaan masyarakat, permasalahannya adalah banyak juga koperasi yang mati suri/tidak aktif di Kabupaten Gorontalo. Dari 387 Koperasi hanya 181 yang aktif atau sekitar 47% saja, sisanya tidak aktif. Di samping itu, ada kemunduran koperasi di Kabupaten Gorontalo, sejak tahun 2014 sampai tahun 2015 koperasi di Kabupaten Gorontalo banyak yang bertumbangan menjadi tidak aktif. Tahun 2014 hanya 76 koperasi tidak aktif dari 380 koperasi, sedangkan tahun 2016 sekitar 206 koperasi tidak aktif dari 387. Ini menunjukan Kabupaten Gorontalo darurat koperasi. Tabel Keragaan Koperasi Kabupaten Gorontalo 2013-2015 No 1

Nama Koperasi

2013

2014

2015

Aktif

Tidak Aktif

Total

Aktif

Tidak Aktif

Total

Aktif

Tidak Aktif

Total

Koperasi Unit Desa

Koperasi Ponpres

Koperasi Ind. Kerajinan

Koperasi Pegawai R.I

Koperasi Karyawan

Koperasi Angkatan Darat

Koperasi Serba Usaha

145

170

145

172

105

179

Koperasi Pasar

Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Angkutan

Koperasi Wanita

Lampiran Laporan Survey BDSP

2013

Nama Koperasi

2014

2015

Aktif

Tidak Aktif

Total

Aktif

Tidak Aktif

Total

Aktif

Tidak Aktif

Total

Koperasi Veteran

Koperasi Wredatama

Koperasi Pertanian

Koperasi Perikanan

Koperasi Peternakan

Koperasi Perkebunan

Koperasi Kehutanan

Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemulung

Koperasi Petani Tebu Rakyat

Koperasi Sekunder

Koperasi Lainnya

289

365

304

380

181

206

387

TOTAL

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo

Kondisi UMKM Kondisi UMKM di Kabupaten Gorontalo dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan dari mulai usaha kecil, menengah, sampai dengan usaha mikro. Usaha kecil mengalami peningkatan 10%, Usaha Menengah mengalami peningkatan 11%, Sedangkan usaha mikro mengalami peningkatan sebesar 20%. Berikut data yang menunjukan kenaikan jumlah UMKM di Kabupaten Gorontalo. Tabel Jumlah UMKM tahun 2015-2016 Kabupaten Gorontalo Indikator Jumlah Usaha UMKM - Usaha Kecil - Usaha Menengah - Usaha Mikro

Tahun 2015

Tahun 2016

30.434

33.478

510

561

29.879

32.867

Sumber: Dinas Koperasi dan KUMKM Kabupaten Gorontalo

Jika dilihat dari data tersebut dapat dilihat bahwa, ada kenaikan yang merata antar usaha kecil menengah dan usaha mikro di Kabupaten Gorontalo. Jika diasumsikan setiap usaha memiliki minimal 1 orang tenaga kerja, maka pada tahun bersamaan banyak tenaga kerja yang terserap di Kabupaten Gorontalo melalui UMKM. Juga dilihat dari jumlah wirausaha baru, pada tahun 2016 Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi awalan yang bagus, tinggal dikawal dan diberdayakan dengan baik. Berikut datanya: Tabel Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Koperasi dan UMK No

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

2015

2016

Jumlah Wirausahawan baru

Orang

181

331

% koperasi aktif

47,55

47,96

Lampiran Laporan Survey BDSP

Sumber : Dinas Koperasi dan KUMKM Kabupaten Gorontalo

Potensi Sumber Daya Berdasarkan karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan. Perikanan sudah jelas menjadi salah satu komoditi, karena Kabupaten Gorontalo memiliki wilayah garis pantai yang panjang, tetapi seperti dijelaskan sebelumnya sebagian besar wilayah Kabupaten Gorontalo adalah daratan, oleh karena itu maka pertanian dan perkebunan memiliki potensi besar sumber daya di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo memang memiliki desa yang lebih banyak daripada kota, sehingga masyarakatnya banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil alam. Salah satu hasil alam yang memiliki produktivitas yang tinggi di Kabupaten Gorontalo ditambah luas tanam yang tinggi adalah Jagung dan Padi. Tabel Produktivitas Komoditi Pertanian Kabupaten Gorontalo Jenis Komoditi

Luas Tanam (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (Kuintal/Ha)

Jagung

73.881

60.896

307.586

50.51

No. 1 2

Padi

29.450

30.954

171.423

55.38

Kedelai

300

393

13.10

Kacang Tanah

165

11.10

Kacang Hijau

13.21

Ubi Kayu

730

132.66

Ubi Jalar

126

104.77

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo

Selain Jagung dan Padi untuk tanaman holtikultura Durian dan Mangga merupakan komoditas yang memiliki jumlah produksi dan produktivitas tanaman yang tinggi. Berikut data terkait dengan produktivitas tanaman holtikultura. Tabel Produktivitas Pertanian Hortikultura Kabupaten Gorontalo

Luas Area (Ha)

Jumlah Produksi (Ton)

Jumlah Pohon

Produktivitas Tanaman (Kuintal/Ha) Hortikultura

Mangga

298,5

9.561

29.850

136,07

Pepaya

79,3

1.281

72,89

Pisang

617,15

25.674

61.715

46,75

Jenis Komoditi

Durian

238,16

2.194

23.816

176,16

Nangka

126,49

3.235

12.649

110,99

Alpukat

1,4

144

77,78

123,14

1.138

12.314

105,12

Duku/Langsat

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo

Lampiran Laporan Survey BDSP

Dalam bidang perkebunan Kabupaten Gorontalo memiliki produksi yang masif pada komoditi kelapa, dengan jumlah produksi 22.809.600 butir per tahun. Kelapa seharusnya bisa menjadi bahan baku yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Tabel Produktivitas Komoditi Perkebunan Kabupaten Gorontalo No.

Jenis Komoditi

Luas Tanam (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi

Kakao

534

1.766

425.064

Tebu

225

275

1.365

Kelapa

15.360

21.907

22.809.600

Pala

Cengkeh

752

3.771,16

Aren

160

245

9.120

Nilam

0,483

314,5

1.500 221.840

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo

3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM Dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengembangan sektor Koperasi dan UMKM terdapat beberapa BDSP yang terlibat. Masing-masing BDSP memiliki tujuan dan peran yang berbeda sesuai dengan tupoksi masing-masing. Di Kabupaten Gorontalo, setidaknya ada delapan BDSP yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan Koperasi dan UMKM. Secara keseluruhan, belum ada koordinasi yang baik antar BDSP dalam perencanaan hingga pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di masing-masing SKPD. Hal tersebut menyebabkan tidak meratanya bantuan yang diberikan, dan adanya beberapa bantuan yang kurang tepat sasaran. Selain karena kurangnya koordinasi, UMKM yang belum terdata dengan baik, sehingga pemberian bantuan terkadang kurang merata. Tabel Identifikasi Masalah pada BDSP Intervensi/Peran

BDSP

Penyebab

Masalah

Modal

Dinas Koperasi dan UKM

Minat usaha masyarakat yang masih rendah

Pemberian dana stimulan untuk masyarakat, dalam beberapa kasus belum efektif untuk mendorong tumbuhnya usaha masyarakat

Dinas Sosial

Kebutuhan dasar/ primer masyarakat miskin belum terpenuhi, sehingga ketika mendapatkan bantuan masyarakat lebih memilih menggunakannya untuk membeli bahan makanan

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat pra sejahtera/ masyarakat miskin banyak disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Mental usaha yang belum terbentuk

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lampiran Laporan Survey BDSP

Para perempuan penerima bantuan belum memiliki kesadaran/ mental dan kapasitas untuk berwirausaha

Bantuan berupa modal dana dan barang belum bisa mendorong para perempuan untuk mendirikan usaha

Intervensi/Peran

BDSP

Penyebab

Masalah

Kapasitas

Dinas Koperasi dan UKM

Belum ada konsultan khusus untuk Klinik Insulin, sehingga konsultasi untuk sementara masih ditangani oleh pegawai Dinas Koperasi dan UKM dengan kapasitas seadanya. Belum adanya konsultan salah satunya disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dinas

Pemberian konsultasi untuk pelaku usaha dirasa masih kurang maksimal

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mental dan kapasitas para perempuan dalam mendirikan dan memanajemen usaha masih rendah

Perempuan yang sudah mendapatkan pembekalan, sebagian besar tidak dapat mendirikan atau melanjutkan usahanya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Data pelaku usaha yang masih terbatas

Pemberian pelatihan belum merata dan menjangkau seluruh pelaku usaha yang tersebar di Kabupaten Gorontalo

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Banyak pelaku industri yang belum terdata dan belum memiliki kerjasama dengan dinas

Pembentukan rumah kemasan belum selesai dan belum dapat beroperasi

Banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan akses ke pameranpameran baik yang diadakan di dalam maupun di luar daerah

Banyak pelaku usaha yang masih terkendala dalam pengemasan produk

Pemasaran

Kualitas Produk Formalisasi Usaha

DPMPTSP

Pelaku usaha belum paham mengenai proses perizinan dan pengurusan sertifikasi

Pengurusan sertifikasi yang dinilai masih sulit

Arahan untuk mengurus perizinan dan sertifikasi masih belum banyak mendapat tanggapan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

4. Kondisi BDSP a. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo merupakan bentuk organisasi perangkat daerah baru yang terbentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mulai berjalan pada tahun 2017. Sebelumnya berbentuk Kantor Pelayanan Terpadu dari tahun 2003 sampai tahun 2016. Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi dua Sub Bagian, tiga Bidang yang masing-masing membawahi dua seksi, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Gambar Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepala Dinas

Sekretariat

UPTD

Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pengawasan dan Advokasi

Seksi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal

Seksi Administrasi Perizinan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Seksi Promosi

Seksi Fasilitasi dan Verifikasi

Seksi Pengaduan dan Advokasi

Bidang Penanaman Modal

DPM-PTSP Kabupaten Gorontalo memiliki tugas untuk melakukan, mengelola administrasi kesekretariatan kepegawaian, penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan, dan advokasi. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas tersebut adalah memberikan pelayanan perizinan. Saat ini baru ada 10 pelayanan yang diberikan meliputi delapan pelayanan perizinan dan dua pelayanan non perizinan yaitu sebagai berikut: Tabel Daftar Perizinan dan Non-perizinan di DPMPTSP Perizinan

Non-perizinan

Izin Gangguan Usaha

Izin Usaha Perdagangan

Izin Mendirikan Bangunan

Izin Reklame

Izin Apotek

Izin Toko Obat

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Izin Usaha

Tanda Daftar Perusahaan

Tanda Daftar Industri

Saat ini sedang disusun dan dalam proses pengesahan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo. Dengan peraturan bupati tersebut, wewenang Bupati di bidang perizinan dan non perizinan akan didelegasikan kepada DPM-PTSP. Total ada 52 layanan perizinan dan delapan layanan perizinan yang akan didelegasikan kepada DPM-PTSP melalui peraturan tersebut. Saat ini, untuk beberapa izin, DPM-PTSP dibantu oleh tim teknis yang saat ini masih bersifat ad-hoc dan berkantor di masing-masing dinas terkait. Mekanisme komunikasi dengan tim teknis saat ini adalah melalui persuratan. Pada tahun 2016, Kantor Pelayanan Terpadu (masih dengan nomenklatur lama) telah menerbitkan 3.900 izin dan non izin. Dan pada tahun ini sampai dengan triwulan pertama sudah ada 520 izin yang diterbitkan oleh DPM-PTSP. Semua perizinan yang diterbitkan oleh DPM-PTSP ditandatangani oleh Kepala Dinas. Lampiran Laporan Survey BDSP

Dalam pengurusan beberapa izin, ada retribusi yang harus dibayarkan. Saat ini, pembayaran retribusi tersebut masih langsung diserahkan kepada petugas yang melayani. Kedepannya, DPM-PTSP berharap untuk bisa bekerjasama dengan pihak bank daerah, agar retribusi yang harus dibayarkan disampaikan ke bank daerah. Kerjasama tersebut saat ini sedang diusahakan, dan sudah dalam proses di Bagian Hukum. Untuk memudahkan masyarakat yang mengurus izin dapat mengakses pembayaran di bank, diharapkan nantinya ada loket pembayaran bank daerah di DPM-PTSP. Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan, terdapat SOP yang harus dijalankan oleh petugas DPM-PTSP. Namun, SOP tersebut belum diperbarui sesuai nomenklatur baru, melainkan masih SOP bawaan dari Kantor Pelayanan Terpadu. Demikian juga dengan standar pelayanan yang masih merupakan bawaan dari kantor pelayanan terpadu. Sejauh ini tidak ada masalah dalam pencapaian standar pelayanan dan pelaksanaan SOP. Hanya saja, karena untuk sebagian izin harus dikoordinasikan dengan tim teknis, maka terkadang memakan waktu yang lebih dari yang ditetapkan dalam SOP. Jika terjadi keterlambatan dalam pengurusan oleh tim teknis, DPM-PTSP mengirimkan surat atau melalui telpon kepada tim teknis untuk segera menyelesaikan proses yang diperlukan. Pelayanan perizinan secara online dengan aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Gorontalo. Hal ini dikarenakan untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut, pihak DPM-PTSP masih menghadapi kendala dengan jaringan dan ketersediaan sarana komputer. Maka ke depannya diperlukan adanya peningkatan dalam penyediaan jaringan internet di DPM-PTSP untuk keperluan pelayanan online. Sebagai dinas yang baru mulai berjalan pada tahun 2017, DPM-PTSP saat ini menempati kantor baru dengan sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas. Ruang pelayanan hanya terdiri dari meja pelayanan, meja kerja pegawai, dan kursi tunggu. Belum ada sarana pendukung seperti toilet, sarana khusus difabel, ruang menyusui, smoking room, dan lain-lain. Karena itu, perbaikan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan merupakan hal yang masih sangat dibutuhkan di DPM-PTSP Kabupaten Gorontalo. Terlebih jika kedepannya semua pelayanan perizinan dan non perizinan sudah didelegasikan kepada DPM-PTSP sebagaimana tertuang dalam rancangan Peraturan Bupati, maka baik dalam segi kualitas maupun jenis sarana dan prasarana pelayanan harus ditingkatkan hingga memenuhi standar. Untuk sumber daya manusia yang bekerja di bidang perizinan saat ini hanya ada delapan orang yang semuanya adalah pegawai negeri sipil. Jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi untuk melaksanakan tugas harian DPM-PTSP. Terlebih nanti ketika Rancangan Peraturan Bupati tentang pendelegasian kewenangan disahkan menjadi Peraturan Bupati. Saat ini belum semua pegawai di DPM-PTSP mendapatkan pembinaan karena ada beberapa pegawai yang beberapa masih baru. Mereka yang sudah mendapatkan pembinaan adalah mereka yang sebelumnya adalah pegawai Kantor Pelayanan Terpadu. Sejauh ini masalah yang dihadapi oleh DPM-PTSP yang pertama adalah mengenai masih sangat terbatasnya dan rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang tersedia. Kondisi tersebut tentunya menghambat kinerja pegawai DPM-PTSP dalam melaksanakan tugas hariannya. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana di ruang pelayanan juga menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan terhadap para pengurus izin dan calon investor. Masalah kedua adalah keterbatasan sumberdaya manusia. Jumlah pegawai yang ada saat ini masih dirasa masih kurang, terlebih jika nanti semua perizinan sudah didelegasikan ke PTSP. Selain dalam hal kuantitas, kualitas sumberdaya manusia di DPM-PTSP juga perlu ditingkatkan melalui pembinaan. Masalah ketiga adalah keterbatasan jaringan yang menyebabkan aplikasi SPIPISE belum dapat dijalankan.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Selain masalah ketersediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia, masalah lain yang dikeluhkan oleh pihak DPM-PTSP adalah mengenai anggaran yang dirasa masih kurang, terutama untuk keperluan penyediaan fasilitas kerja. b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Hingga tahun 2016, Dinas Koperasi dan UMKM masih bergabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo. Kemudian dibentuk menjadi Dinas Koperasi dan UMKM melalui peraturan daerah No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bentuk organisasi baru dari dinas ini adalah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi dua Sub bagian, dua Bidang yang masing-masing membawahi tiga seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal pengembangan UMKM di Kabupaten Gorontalo, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki beberapa program/kegiatan. Salah satunya adalah pembukaan klinik INSULIN (Klinik Konsultasi Bisnis) yang berfungsi sebagai wadah bagi para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah untuk berkonsultasi terkait dengan masalah atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan bisnisnya. Klinik INSULIN merupakan program baru di bawah bidang UMKM yang dimulai pada September 2017 sekitar bulan September. Tujuan dari pembentukan INSULIN ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Adapun tugas utama dari klinik INSULIN adalah memberikan konsultasi dan pendampingan Lampiran Laporan Survey BDSP

kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Dilihat dari tugas utamanya, maka peran klinik INSULIN dalam hal ini mirip dengan PLUT yang ada di provinsi. Sejauh ini respon masyarakat pelaku usaha terhadap adanya klinik INSULIN ini cukup baik. Masyarakat pelaku usaha antusias dalam menyambut adanya wadah bagi mereka untuk dapat berkonsultasi seputar usaha yang dijalankannya. Sejak dibuka sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 sudah ada 46 orang pelaku usaha yang datang untuk berkonsultasi di klinik INSULIN. Untuk mendapatkan layanan konsultasi dari Klinik INSULIN, pelaku usaha hanya perlu hadir di klinik INSULIN yang berada di samping Dinas Koperasi dan UMKM dan menemui petugas yang berjaga di sana. Selain konsultasi di klinik, konsultan INSULIN juga mendatangi tempat usaha para pelaku usaha untuk melakukan assessment. Klinik INSULIN buka setiap hari kerja pada jam kerja. Ruangan klinik berada di samping kantor Dinas Koperasi dan UMKM. Kondisi ruangan masih sangat sederhana hanya dengan meja konsultasi dan kursi tunggu. Kondisi tersebut cukup untuk sebuah awal, namun kedepannya klinik diharapkan memiliki sarana prasarana penunjang yang lebih baik untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat yang datang untuk berkonsultasi. Selain klinik INSULIN, Dinas Koperasi dan UMKM juga memiliki beberapa program lain seperti pelatihan bagi pelaku usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pelaku usaha, penataan manajemen pelaku usaha dengan bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo, pemberian dana stimulan sebesar Rp 1 juta per orang untuk 560 pelaku usaha, pemberian reward untuk koperasi yang berhasil melakukan RAT, dan pembinaan pelaku usaha. Dari 32.000 pelaku usaha, sudah ada 3.000 yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, dinas juga aktif mengajukan proposal CSR kepada perusahaan-perusaan swasta maupun BUMN untuk memberikan bantuan baik berupa pemberian pelatihan untuk peningkatan skill, maupun pemberian bahan dan alat. Jumlah pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM saat ini adalah sebanyak 26 orang dari kepala dinas hingga staff dan sembilan penyuluh koperasi dan pendamping koperasi, UKM dan KUR. Dari 26 pegawai 13 orang adalah pegawai perempuan dan 13 laki-laki. Dari jumlah tersebut, hanya 14 orang yang sudah berstatus sebagai ASN. Petugas yang berperan sebagai konsultan di klinik INSULIN ini adalah pegawai dari Dinas Koperasi dan UMKM dan dibantu juga oleh pihak luar, yaitu pengusaha yang sudah sukses menjalankan bisnisnya dalam memberikan materi atau sosialisasi mengenai kewirausahaan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ke depannya klinik INSULIN akan merekrut konsultan dari luar yang fokus mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Struktur organisasi Klinik INSULIN yang ada saat ini dapat dilihat pada gambar di bawah:

Lampiran Laporan Survey BDSP

Gambar Struktur Organisasi Klinik INSULIN

Dinas Koperasi dan UMKM menyediakan ruangan khusus sebagai Klinik INSULIN yang berada di samping gedung kantor Dinas Koperasi dan UMKM, yaitu berupa sebuah ruangan berukuran kurang lebih 2,5 x 4 meter. Sarana yang tersedia di dalamnya sederhana yaitu dua buah meja untuk konsultasi, standing banner berisi informasi yang relevan untuk pelaku usaha dan beberapa bangku. Untuk saat ini, sebagai permulaan, fasilitas tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan sebagai sarana konsultasi. Namun demikian ke depannya masih perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan di Klinik INSULIN. Dalam memberikan pendampingan dan pemberdayaan untuk pelaku usaha dan koperasi di Kabupaten Gorontalo kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah mengenai terbatasnya jumlah anggaran yang menyebabkan terbatasnya bantuan yang dapat diberikan kepada para pelaku usaha. Keterbatasan anggaran juga yang menjadi pertimbangan bagi dinas untuk belum menyediakan konsultan khusus yang bertugas di Klinik INSULIN. Ketersediaan tenaga khusus yang kompeten sebagai konsultan di Klinik INSULIN dibutuhkan agar pemberian konsultasi terhadap pelaku usaha dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha menurut Dinas Koperasi dan UMKM adalah dalam permodalan dan manajemen. c.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasar pada Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

Gambar Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Saat ini jumlah Industri Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Gorontalo kurang lebih adalah sebanyak 3.295 unit. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki beberapa program pemberdayaan pelaku usaha Industri Kecil Mengengah yaitu sebagai berikut: 1.

Pelatihan rutin untuk pelaku industri kecil menengah yang diadakan kurang lebih tiga kali dalam satu tahun

Mengadakan pameran produk IKM dan mendorong pelaku industri untuk mengikuti pameran baik di dalam daerah maupun di luar daerah

Membuat aplikasi Sistem Informasi Pemetaan Industri (SIIPIN) sebagai katalog pelaku usaha dan produk IKM yang ada di Kabupaten Gorontalo. Aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2016 dan disambut baik oleh pelaku industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Membangun Rumah Kemasan untuk pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Gorontalo. Rumah kemasan saat ini sedang dalam proses pembangunan gedung yang berada di sebelah kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo. Adapun mesin cetak kemasan saat ini sudah tersedia. Rumah kemasan direncanakan mulai beroperasi tahun 2018.

Gagasan pembentukan Gugus ARIFIN untuk memudahkan pendataan IKM di Kabupaten Gorontalo.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendorong tumbuhnya IKM di Kabupaten Gorontalo adalah bahwa para pelaku usaha sendiri masih terkendala dalam hal permodalan dan pemasaran. Dalam hal pemasaran dinas dapat membantu dengan mendorong pelaku usaha untuk mengikuti pameran, membuat aplikasi katalog, dan sebagainya, akan tetapi dalam permodalan, dinas belum dapat memberikan bantuan.

Lampiran Laporan Survey BDSP

Selain itu permasalahan ada pada pendataan, dimana jumlah pelaku industri yang banyak dan tersebar menyebabkan sulitnya pendataan yang harus dilakukan oleh petugas yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan data tersebut menyebabkan program-program yang diadakan tidak dapat menjangkau seluruh pelaku usaha. Untuk itu ke depan akan dibentuk gugus afirmasi yang salah satunya untuk memudahkan pengumpulan data IKM di seluruh Kabupaten Gorontalo. Selain itu, saat ini juga sedang dibangun rumah kemasan yang mulai beroperasi pada tahun 2018 di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rincian rencana selanjutnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut: Tabel Rencana Kegiatan Selanjutnya Kegiatan

Rincian Kegiatan

Pembentukan Gugus Afirmasi dan Revitalisasi Informasi Industri (Gugus ARIFIN)

Dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan partisipadi pelaku IKM secara mandiri dalam penyediaan dan pemutakhiran data IKM, terwujudnya pendayagunaan data sebagai sarana promosi dan pemasaran produk IKM, dan meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap kredibilitas IKM dan produk yang ditawarkan

Gugus akan berada di masing-masing desa dan kecamatan yang beranggotakan pelaku IKM dan pemerhati industry

Keanggotaan Gugus Afirmasi ini bersifat volunteer atau sukarela dan dibentuk dengan keputusan camat

Saat ini mesin untuk operasional rumah kemasan sudah tersedia

Gedung rumah kemasan sedang dalam proses pembangunan

Operator untuk rumah kemasan akan mengambil dari PNS di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki kualifikasi yang sesuai.

Jika tidak ada PNS yang memenuhi kualifikasi, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mencari tenaga dari luar yang memenuhi kualifikasi.

Pengoperasian Rumah Kemasan

d. Dinas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Sosial. Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari kepala dinas, sekretariat yang membawahi tiga sub bidang, tiga bidang yang masing-masing membawahi dua seksi, UPTD, dan jabatan fungsional. Struktur organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Kepala Dinas

Sekretariat

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pembedayaan Sosial

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

UPTD

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Penanggulangan Kemiskinan

Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia

Seksi Perlindungan Bantuan Bencana

Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan

Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Seksi Jaminan Sosial dan Pekerja Migran

Jumlah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo adalah sebanyak 41 orang terdiri dari 27 ASN, 12 tenaga kontrak, dan dua tenaga abdi. Dari 41 orang, 16 orang merupakan pegawai perempuan dan sisanya sebanyak 25 orang laki-laki. Jumlah tersebut dirasa masih kurang, sehingga kedepannya diharapkan masih akan ada penambahan jumlah pegawai. Sesuai dengan tugas dan fungsi dinas sosial, program-program pemberdayaan dan bantuan yang dilaksanakan oleh dinas lebih bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. Terdapat beberapa program yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, antara lain KUBE, PRSE dan UEP. KUBE (Kelompok Usaha Bersama) adalah salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Tujuan program ini adalah peningkatan kemampuan berusaha pada anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. Sumber pembiayaan KUBE berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten yang masing-masing berjalan sendiri. KUBE dari APBN berupa bantuan dana yang ditransfer langsung dari pusat ke penerima bantuan yaitu kelompok yang terdiri dari 10 KK. Sedangkan KUBE bersumber dari dana APBD Provinsi diberikan kepada kelompok yang terdiri dari 5-10 KK dalam bentuk alat dan bahan. Demikian juga dengan KUBE yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, bantuan diberikan dalam bentuk alat dan bahan. Prosedur untuk memperoleh KUBE baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten sama, hanya saja pelaksananya yang berbeda. Prosedur perolehan KUBE adalah sebagai berikut: a.

Penyusunan dan pengajuan proposal, biasanya oleh pendamping kecamatan (mitra dinas sosial)

Proposal diteruskan, sesuai dengan tujuan (Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Sosial Provinsi, atau

Lampiran Laporan Survey BDSP

Kementerian Sosial) c.

Verifikasi lapangan, oleh pegawai Dinas Sosial Kabupaten jika dana dari APBD Kabupaten, oleh pegawai Dinas Sosial Provinsi jika dana dari APBD Provinsi, dan dari Kementerian jika dana dari APBN. Dalam hal survey verifikasi oleh tim dari provinsi atau pusat, Dinas Sosial Kabupaten bertugas untuk mendampingi.

Penetapan calon penerima

Pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk calon penerima

Bantuan diberikan.

Selain KUBE, ada juga bantuan untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Bantuan ini diberikan kepada perempuan yang masuk kategori rawan sosial ekonomi, yaitu perempuan kepala keluarga yang sudah memiliki usaha atau potensi usaha. Bentuan diberikan berupa barang senilai Rp 2 juta untuk pengembangan usaha. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam memberikan bantuan kepada keluarga prasejahtera adalah masih sulitnya mengedukasi masyarakat agar bantuan usaha yang diberikan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga usaha masyarakat bisa berkembang. Sampai saat ini sebagian dari penerima bantuan tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan sebagaimana mestinya, sehingga bantuan yang diberikan habis tanpa memberikan dampak yang diharapkan yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhannya sendiri. e.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - BUMDES

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut: Gambar Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Dinas

Sekretariat

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pembangunan Desa

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

UPTD

Bidang Penataan Pemerintah Desa

Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Seksi Pemberdayaan Lembaga Desa

Seksi Fasilitasi Penataan Pemerintah Desa

Seksi Fasilitas Kerjasama Desa

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Seksi Fasilitasi Administrasi Desa

Lampiran Laporan Survey BDSP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan usaha milik desa yang dibentuk dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Sebagian besar modal BUMDes merupakan modal dari anggaran Desa dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Pembentukan BUMDes dilakukan dengan berdasar pada kebutuhan dan potensi yang ada di desa, sehingga adanya BUMDes akan memaksimalkan pengelolaan potensi desa. Dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes, Dinas PMD beperan dalam memberikan fasilitasi, motivasi, dan pendampingan. Selain itu, Dinas PMD juga melakukan pelatihan untuk pengelola BUMDes. Dari total 191 desa yang ada di Kabupaten Gorontalo, sudah ada 180 desa yang memiliki BUMDES. Dari 180 BUMDes tersebut, ada 18 BUMDes yang sudah dinobatkan sebagai BUMDES Berprestasi. Sudah pernah ada kunjungan Menteri Desa ke satu BUMDes unggulan yaitu BUMDes Tumulo di Desa Luwoo. Profil Bumdes Unggulan Desa Luwoo BUMDes Tumulo terbentuk pada bulan Januari 2016 dan bergerak di bidang perdagangan, sesuai dengan potensi yang ada di desa Luwoo yaitu banyaknya warga yang memiliki usaha di sektor perdagangan berupa warung-warung kecil. BUMDes Tumulo menjadi tempat grosir bagi warga setempat yang memiliki usaha warung. Pembentukan BUMDes ini dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan warung-warung di sekitar Desa Luwoo. Struktur organisasi pengurus BUMDes Tumulo adalah sebagai berikut: Gambar Struktur Organisasi BUMDes Tumulo Desa Luwoo Penasehat (Kepala Desa)

Badan Pengawas

Direktur

Bendahara

Sekretaris

Ka. Unit Usaha Pelayanan Jasa

Pelaku Usaha

Saat ini BUMDes menggunakan bangunan milik desa yang semula digunakan oleh PNPM. Sampai bulan Oktober saat survey dilakukan, sudah ada 64 warung yang berbelanja grosir ke BUMDes Tumulo. Dari 64 warung tersebut, ada enam warung yang merupakan warung dari luar desa Luwoo. BUMDes Luwoo menawarkan harga yang terjangkau, dan kemudahan akses bagi warung-warung di desa Luwoo dan sekitarnya. Dengan berbelanja di BUMDes, pemilik warung dapat menghemat biaya transportasi ke kota, dan

Lampiran Laporan Survey BDSP

juga menghemat waktu. Terlebih dengan disediakannya kendaraan operasional yang akan mengangkutkan belanjaan sampai ke tempat warung yang berbelanja. Selain itu BUMDes Tumulo juga melayani belanja melalui SMS dimana belanjaan akan diantarkan sampai ke tempat dan dibayar di tempat. Ke depannya, BUMDes Tumulo berencana akan mengembangkan usahanya tidak hanya di perdagangan, tapi juga jasa penyewaan alat pesta yang saat ini merupakan aset milik desa. Selain itu, pengurus BUMDes juga berencana untuk membuka jasa laundry kiloan. Untuk mewujudkan rencana tersebut, selain dibutuhkan tambahan modal juga dibutuhkan tambahan personil pengurus BUMDes. Dengan demikian, berkembangnya usaha BUMDes tersebut dapat menjadi salah satu lapangan kerja baru untuk masyarakat setempat. Dalam menjalankan BUMDes Tumulo, pengurus masih merasa perlu adanya peningkatan kapasitas managerial. Pengurus yang merupakan warga belum terbiasa dalam melakukan pembukuan, dan lain sebagainya, maka dari itu adanya pelatihan bagi pengurus sangat diperlukan untuk memastikan BUMDes dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. f.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan mengadakan pelatihan keterampilan untuk kelompok usaha perempuan. Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2015. Selain memberikan pelatihan, Dinas juga memberikan bantuan modal berupa alat dan bahan untuk setiap kelompok usaha/pelaku usaha perempuan dengan nilai yang bergantung pada kebutuhan setiap kelompok. Target dari program ini adalah perempuan yang sudah berumah tangga dan masuk dalam kategori miskin. Awalnya, sasaran program adalah kelompok usaha, namun sejak tahun 2016 sasaran program menjadi perorangan. Tahun-tahun sebelumnya pelatihan diberikan kepada 150 orang dari dua desa dengan indikator kemiskinan tertinggi. Pada tahun 2017, pelatihan diberikan kepada sebanyak 50 peserta pelaku industri rumahan dari 10 kecamatan. Dalam pelaksanaan program, Dinas bekerja sama dengan PKK dan Darma Wanita yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan selama ini, tingkat keberhasilan dari program ini kurang lebih adalah 50%. Sebagian usaha yang dirintis oleh para perempuan yang dibina tidak berlanjut karena beberapa alasan. Selain program pemberian bantuan dan pelatihan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki program kerjasama dengan Dinas Sosial yaitu pemberian bantuan untuk perempuan korban kekerasan. Tujuan dari pemberian pelatihan dan bantuan modal bagi pelaku usaha perempuan yang termasuk kategori miskin adalah untuk mengangkat taraf hidup perempuan miskin dengan meningkatkan kemampuan ekonominya. Meski begitu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa beberapa perempuan pelaku usaha yang diberikan pelatihan dan modal tidak dapat melanjutkan usahanya. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah masih rendahnya kesaradan masyarakat untuk berwirausaha, dan kurangnya kemampuan perempuan pelaku usaha dalam memanajemen usahanya. Untuk itu, ke depannya perlu adanya pendampingan untuk para pelaku usaha untuk memotivasi dan menjaga keberlangsungan usaha para perempuan. Maka Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak sudah merencanakan akan ada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yaitu para perempuan pelaku usaha.

Lampiran Laporan Survey BDSP

g. ASUPAN ASUPAN adalah asosiasi KUMKM pangan yang dibentuk pada 2017. Pembentukan ASUPAN ini didasari oleh para pengusaha pangan yang kesulitan dalam mengembangan usahanya dengan masalah-masalah seperti modal dan pemasaran. ASUPAN sebetulnya merupakan asosiasi yang berada di tingkat Provinsi yang kegiatannya juga menyentuh pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo. Asosiasi Pengusaha Pangan (ASUPAN) saat ini sudah menjadi lembaga profesional sebagai perkumpulan yang berbadan hukum. Sampai saat ini ASUPAN memiliki 20 orang pengurus dengan 70% (14 orang) di antaranya adalah perempuan dan 30% (6 orang) di antaranya adalah laki-laki. Sampai saat ini ASUPAN belum mempunyai anggota yang resmi, namun saat ini sudah memiliki 50 orang calon anggota dan kemungkinan masih akan terus bertambah. Pelayanan yang diberikan oleh ASUPAN khusus untuk para KUMKM yang bergerak di bidang pangan di Gorontalo, beberapa layanan yang diberikan antara lain adalah: a. Pelatihan Pelatihan yang sudah dilaksanakan antara lain adalah pelatihan keamanan pangan, pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi. b. Pengembangan Jaringan Bisnis (Konsultasi) ASUPAN membentuk kemitraan dengan lembaga-lembaga yang fokus di dalam pengembangan bisnis, seperti JNE untuk pengiriman paket, belanja.com untuk pemasaran online. c. Fasilitasi Modal ASUPAN juga melaksanakan fasilitasi akses modal bagi para calon-calon anggotanya yang masih bermasalah dengan modal, misalkan menyiapkan calon UMM untuk mendapatkan KUR. Berdasarkan Hasil wawancara dengan ASUPAN Tantangan dan hambatan ASUPAN antara lain adalah : zz

Sulitnya mencari KUMKM yang berkomitmen Layanan Fasilitasi modal merupakan layanan yang digemari oleh UMKM pangan di ASUPAN, tetapi banyak di antara UMKM yang bersangkutan ketika sudah diberikan akses terhadap modal, menghilang begitu saja, padahal ASUPAN menginginkan adanya keberlanjutan KUMKM tersebut di dalam mengembangkan organisasi ASUPAN.

Sulitnya mencari Konsultan yang handal Saat ini ASUPAN masih menggunakan konsultan PLUT Provinsi, karena kebetulan ketua ASUPAN adalah konsultan jaringan usaha di PLUT Provinsi Gorontalo.

Beberapa rencana kerja ASUPAN pada tahun-tahun mendatang meliputi: zz

SDM Rencananya ASUPAN akan mematenkan 50 calon angota tersebut dengan mekanisme partisipasi dari anggota untuk dana organisasi ASUPAN.

100

Lampiran Laporan Survey BDSP

Layanan ASUPAN ke depan akan mengembangkan layanan kepada anggota yang sudah definitif, seperti akses modal yang berkelanjutan dengan kerjasama/MoU dengan lembaga pemberi modal. Salain itu juga akan memfasilitasi sertifikasi pangan bagi setiap anggotanya.

Kebijakan ASUPAN rencananya akan menggandeng beberapa perusahaan retail nasional ataupun daerah agar dapat memasarkan produk anggotanya di toko-toko retail tersebut.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan Dari gambaran mengenai kondisi umum Kabupaten Gorontalo, pertumbuhan koperasi dan UMKM, serta profil BDSP yang ada di Kabupaten Gorontalo didapatkan kesimpulan sebagai berikut: zz

Angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo masih tinggi. Bahkan Kabupaten Gorontalo disebut sebagai kantong kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Gorontalo kurang baik ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo sempat mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015, dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2016. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Gorontalo hanya 47% dari total koperasi yang ada. Jumlah koperasi yang tidak aktif juga cenderung mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang dihadapi oleh koperasi di Kabupaten Gorontalo adalah kelembagaan dan organisasi. Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan baik yang berbentuk usaha mikro, kecil, dan menengah. BDSP yang terlibat dalam pengembangan Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Gorontalo sebagian besar merupakan SKPD Kabupaten yang masing-masing memiliki peran yang berbeda. Rincian BDSP yang ada di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

BDSP

Peran

Badan Perencanaan

Perencanaan keseluruhan dan merupakan leading sector bagi SKPD lain.

DPMPTSP

Perizinan

Dinas Koperasi dan UKM

Peningkatan kapasitas pelaku usaha Pendampingan dan konsultasi Permodalan (pemberian dana stimulant)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pembinaan dan pendampingan pelaku Industri Kecil Menengah Pendataan dan koordinasi pelaku IKM Dukungan promosi dan pemasaran produk Penyediaan Rumah Kemasan

Dinas Sosial

Permodalan Pendampingan

Lampiran Laporan Survey BDSP

101

BDSP

Peran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembekalan ketrampilan (pelatihan) Permodalan (bantuan alat dan bahan)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengembangan dan pendampingan BUMDes

ASUPAN

Peningkatan kapasitas Pendampingan

b. Rekomendasi a) zz

Umum

Arah Pengembangan Ekonomi melalui Komoditi Unggulan Secara geografis Kabupaten Gorontalo memiliki lebih banyak daratan dibanding lautan, selain itu dalam segi pertanian dan perkebunan Kabupaten Gorontalo memiliki Komoditi yang mempunyai produktivitas tinggi, yaitu Jagung dan Kelapa. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

2015

2016

Ton/Tahun

166.675

171.423

Ton/Ha

6.18

5,5

Produksi Padi

Produktivitas Padi

Produksi Jagung

Ton/ Tahun

143.468

304.784

Produktivitas Jagung

Ton/ Tahun

5.38

Luas Lahan non produktif menjadi fungsi budidaya pertanian

1.000

7.000

Produksi Perkebunan

Ton/ Tahun

103.730

74,119

Produktivitas Perkebunan

Ton/Ha

0.25

4,10

Produktivitas Hortikultura

Ton/Ha

3.15

30,150

Menambah dan Memperkuat Koperasi dan UMKM di bidang Perkebunan Koperasi pada bidang perkebunan masih bisa dihitung jari, sedangkan perkebunan di Kabupaten Gorontalo memiliki produktivitas yang tinggi, dan salah satunya menjadi komoditi unggulan lokal Kabupaten Gorontalo. Data Koperasi pada tahun 2016 terhitung hanya 1 yang aktif dan 4 tidak aktif. Selain itu perlu penguatan UMKM perkebunan melalui pelatihan-pelatihan pengolahan kelapa manjadi barang/bahan yang siap untuk dipasarkan dan memiliki nilai ekonomis.

Didesain BUMDES sebagai Penyambung Ekonomi Rakyat Pembuatan BUMDES sudah menjadi amanah Undang-Undang, untuk itu BUMDES yang dibuat haruslah memiliki fungsi yang dapat menambah nilai tambah ekonomi masyarakat, BUMDES harus didesain sebagai fasilitator pemasaran bahan-bahan yang dibuat oleh UMKM yang ada di masyarakat Kabupaten Gorontalo. Selain itu, jika ada produk-produk olahan yang tidak bisa diolah oleh UMKM masyarakat karena keterbatasan teknologi, BUMDES harus hadir menjadi solusi pengolahan dengan teknologi.

Rumah Kemasan Wajib dibuat oleh Pemerintah Permasalahan yang umum dan sangat penting pada pelaku ekonomi lokal di Kabupaten Gorontalo adalah sulitnya membuat kemasan yang layak untuk suatu produksi. Jika ada, harus memesan jauh

102

Lampiran Laporan Survey BDSP

ke luar daerah dengan biaya yang mahal, sehingga tidak dapat menutupi biaya produksinya. Untuk itu maka pemerintah harus menjadi solusi dengan membuatkan Rumah Kemasan yang nantinya paling tidak memiliki 2 fungsi utama:

Penyediaan alat-alat pembuatan kemasan dan memfasilitasi UMKM untuk membuat kemasan

Menjadi lembaga pelatihan bagi UMKM untuk menggunakan alat-alat dan desain kemasan.

PTSP menjadi Fasilitator Izin Masyarakat PTSP harus diubah paradigmanya bukan lagi lembaga yang menunggu masyarakat untuk datang ke kantor dalam rangka mengurus izin. Tetapi dalam kondisi Kabupaten Gorontalo PTSP harus dapat menjangkau masyarakat untuk membantunya dalam proses mengurus perizinin. Selain mempermudah masyarakat dalam hal perizinan jika ada hal-hal izin yang di luar kewenangan PTSP, sebaiknya PTSP menjadi penyambung dan membantu masyarakat Kabupaten Gorontalo dalam mengurus izin tersebut.

Mendesain Penyambung PTSP di Desa PTSP harus dapat menjangkau masyarakat itu hal yang terpenting. Untuk itu, maka harus dibuat desain masyarakat desa yang dibantu pengumpulan izin melalui petugas PTSP di desa. Modelnya bisa petugas PTSP yang turun secara berkala ke desa atau memanfaatkan pendamping desa untuk identifikasi dan fasilitasi izin ke PTSP. Tabel Usulan Action Plan DPM-PTSP

Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Waktu

Penunjang Adminstrasi Perkantoran tersedia

2018

Perogram Pelimpahan Izin ke PTSP a.

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin di lingkungan Pemerintah Kab Gorontalo

Draft Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas penanaman modal

2018

Pengesahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin di lingkungan Pemerintah Kab Gorontalo

Peraturan Walikota tentang pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal

2018

Jumlah Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidang perizinan 57 Orang tiap tahun

2018-2021

Peningkatan Pelayanan Perizinan a.

Output

Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang - undangan

Meningkatkan Akses Lintas Sektor a.

Fasilitasi & Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang PTSP

Draft Standar Pelayanan Publik DPMPTSP

Setiap Tahun 20182021

Membuat Indeks Kepuasan Masyarakat

Membagikan 950 lembar quisioner kepada pengguna

Tahun 2019 & 2021

Peningkatan Promosi & Kerjasama a.

Pengembangan Unggulan Daerah

pameran Investasi Daerah 2 Kelompok/Tahun

2018-2021

Koordinasi Antar lambaga dalam pelaksanaan Investasi PMA/PMDN

Dilaksanakan 2 kali/tahaun

2018-2021

Peningkatan SDM pelayanan investasi

6 Orang/Tahun

2018-2021

Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Lampiran Laporan Survey BDSP

103

Kegiatan

Output

Waktu

Penyusunan Informasi pelayanan publik PTSP

Program Informasi Pelayanan Berbasis Internet

2018

Maintenance dan pengembangan Program

Program menyesuaikan dengan perkembangan sistem informasi daerah

2019-2021

Pemanfaatan aplikasi pelayanan perizinan SPIPISE dan SiPRIMA

Operasi pelayanan perizinan berbasis aplikasi

2018-2021

Tercapainya Iklim Investasi yang baik a.

Penyusan Master Plan Penanaman Modal Kab. Gorontalo

Peta Investasi daerah tergambarkan

2018

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Draft Naskah akademis untuk kebijakan daerah terkait penanaman modal

2018

Mekanisme pengarsipan dan pengelolaan data

2018

Penataan manajemen Pengarsipan a.

Bimbingan teknis pengarsipan Dokumen dan pengelolaan data

Sosialisasi Investasi a.

Investasi Expo Kab Gorontalo

2019- 2020

6. Lampiran Daftar Dokumen No

Nama File

Jenis File

Data UKM di Kabupaten Gorontalo

Soft files

Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2017

Soft files

Renstra Dinas Koperasi dan UKM

Soft files

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Soft files

RPJMD Kabupaten Gorontalo 2016-2021

Soft files

Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2017

Soft files

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu No. 49 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Pelayanan

Soft files

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu No. 503 Tahun 2015 Tentang SOP

Soft files

Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No. 63 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Soft files

Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2005

Soft files

Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016

Soft files dan hard files

Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2016

Soft files dan hard files

Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2016

Soft files

Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2016

Soft files

Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2016

Soft files

Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2016

Soft files

Profil Daerah Kabupaten Gorontalo

Soft files

Renstra Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo

Soft files

Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016

hard files

Daftar Perusahaan PMA dan PMDN di Kabupaten Gorontalo

hard files

Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten Gorontalo s/d Desember 2016

hard files

Daftar BUMDes Berprestasi Kabupaten Gorontalo

hard files

Draft Peraturan Bupati Gorontalo Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo

hard files

104

Lampiran Laporan Survey BDSP

5.1.4. Survey BDSP Kabupaten Gorontalo Utara 1. Pendahuluan Assesmen ini dilaksanakan sejak tanggal 24-27 Oktober 2017 di Kabupaten Gorontalo Utara. Sesuai dengan tujuannya, assesmen dilakukan dengan melakukan pengumpulan data/informasi dan interview langsung kepada berbagai stakeholders yang memberikan peran dalam pengentasan kemiskinan, khususnya melalui pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan informasi yang didapatkan secara snowball, berbagai pihak telah turut andil dalam pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Gorontalo Utara, baik yang berasal dari unsur pemerintah, maupun non pemerintah. Tabel berikut akan menjelaskan nama berbagai responden, asal instansi/lembaga, dan jabatannya. Tabel Daftar Responden Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Tahir Rauf

Laki-laki

Kepala Bidang Perekonomian

Bappeda

Rusli G Akase

Laki-laki

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Asrin U Menu

Laki-laki

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

M.Rahmad H Pombo

Laki-laki

Staf

Noviawati Sujito

Perempuan

Kasubag Program

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Wenda Kusuma Wijaya

Laki-laki

Kasie Pengembangan Industri

Wawan Setiawan

Laki-laki

Kabid KUMKM

Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UMKM

Imanuel Ruruh

Laki-laki

Sekretaris

Tahir Rauf

Laki-laki

Kabid Pengendalian Penanaman Modal

Nurnaningsih I. Ulii

Perempuan

Kasie PPNP I

Azis Hiola

Laki-laki

Kepala Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Sefry Bobiha

Laki-laki

Sekretaris

Dinas Sosial

Misran

Laki-laki

Ketua Kelompok

Sentra Pengolahan Ikan

M Safrin

Laki-laki

marketing

Rumah Kreatif BRI

Lampiran Laporan Survey BDSP

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Penanaman Modal

105

Tanggal

Kegiatan

Senin

23 Oktober 2017

Wawancara Kepala Bidang Perekonomian Bappeda

Wawancara Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda

Wawancara Sekretaris, Kabid Pengendalian Penanaman Modal dan Kasie PPNP I Dinas Penanaman Modal

Wawancara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan staff

Wawancara Kasubag Program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Wawancara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Wawancara Kepala Bidang KUMKM dan Kasie Pengembangan Industri

Wawancara Marketing Rumah Kreatif BRI

Sekretaris Dinas Sosial

Wawancara Ketua Kelompok Sentra Pengolahan Ikan

Peninjauan Rumah Produksi

Pengumpulan data, dokumen dari beberapa stakeholders

Selasa

24 Oktober 2017

Rabu

25 Oktober 2017

Kamis

Jumat

26 Oktober 2017

27 Oktober 2017

2. Kondisi Umum Iklim Investasi Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo. Secara geografis Kabupaten Gorontalo Utara berbatasan langsung dengan laut Sulawesi di sebelah utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango disebelah selatan; Kabupaten Buol dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat; dan Kabupaten Bolaangmongondow Utara (Provinsi Sulawesi Utara). RPJMN 2015-2019 menetapkan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai salah satu dari 122 daerah tertinggal. sasaran pembangunan di 122 daerah tertinggal tersebut adalah untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi rata-rata 7,24%, penurunan persentase penduduk miskin di daerah menjadi 14% dan peningkatan IPM menjadi rata-rata sebesar 69,59%. Investasi Iklim investasi dan daya saing daerah terkait dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraannya agar lebih banyak diperankan oleh masyarakat. Peran penting dari masyarakat dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan adalah tercermin oleh nilai investasi yang dilakukan di daerah tersebut.

106

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Jumlah Investor, Nilai Investasi, Daya Serap Tenaga Kerja dan Nilai Realisasi Tahun 2008-2012 Indikator

2008

2009

2010

2011

2012

2017

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

182

401

3216

Sumber: Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah investasi yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 20082012 hampir tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun pada 2017 terjadi peningkatan menjadi 41 investor, dan 7 di antaranya adalah investor asing. Meskipun daya saing investasi masih tergolong rendah, namun kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara sudah mulai diminati oleh investor. Menurut Bappeda, permasalahan rendahnya daya saing investasi ini disebabkan oleh 4 hal yakni aspek sumber daya manusia, admisnistrasi dan hukum, pasar maupun infrastruktur penunjang yang belum dikelola secara optimal. Akibat dari saya saing yang rendah adalah terbatasnya lapangan kerja, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk (kemiskinan) dan produktifitas daerah yang rendah. Oleh karena itu, untuk menambah jumlah investor, perlu dioptimalkan kembali melalui penyediaan infrastruktur, kemudahan birokrasi perizinan dan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan. Di sisi lain, promosi investasi pun perlu lebih gencar dilakukan untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki sebagai keunggulan komparatif. Gambar Analisis Permasalahan Daya Saing dan Iklim Investasi Kabupaten Gorontalo Utara Kurangnya ketrampilan dan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk

Kurang optimalnya jaminan kepastian hukum bagi investor

Lapangan kerja terbatas

Daya saing investasi rendah

penduduk rendah zz

Jaringan dan tujuan pemasaran produk belum terkelola

Kesejahteraan

Produktivitas daerah rendah

Infrastruksi penunjang investasi terbatas (belum berkembang) INTI MASALAH

DAMPAK

Dari sisi pemerintahan, investor, apakah domestik lokal, nasional maupun asing, sangat membutuhkan jaminan kepastian usaha ketika hendak melakukan investasi. Investasi bersifat menamamkan kekayaan dalam jangka panjang. Prosedur pelayanan perijinan, kepastian kepemilikan lahan juga menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh kabupaten ini. Suatu investasi akan menjadi pengungkit pembangunan dan menumbuhkan perekonomian jika dilengkapi dengan sejumlah infrastruktur. Kondisi faktual menyebutkan bahwa untuk aspek ini Kabupaten Gorontalo Utara belum begitu baik. Jalan utama sempit, apalagi jalan menuju daerah produksi masih sangat terbata. Pasar, ketersediaan listrik dan air yang merupakan kebutuhan utama untuk mendukung investasi masih Lampiran Laporan Survey BDSP

107

sangat terbatas. Demikian pula dengan infrastruktur pendukung yang bersifat penunjang seperti hotel dan restoran serta jasa lain. Aspek berikutnya adalah pasar yang memang masih terbatas karena belum mampu memanfaatkan pasar yang lebih luas. Pasar lokal tidak cukup menjanjikan untuk diandalkan karena hasil analisis yang ada menyebutkan bahwa daya beli masyarakat lokal rendah. Akan tetapi, ketika hendak memasarakan produk keluar dari Gorontalo Utara, infrastruktur jalan dan transportasi juga terbatas. Akibatnya biaya transportasi menjadi mahal. Kondisi ini masih ditambah dengan kurangnya upaya untuk mempromosikan produk Gorontalo Utara. Kemiskinan dan Ketenagakerjaaan Pada tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Gorontalo Utara menurun sebanyak 0,42% menjadi 18,51% dari 18,93% pada tahun 2015. Angka Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara sendiri selama tahun 2011-2016 mengalami fluktuasi yang tidak cukup signifikan, masih berkisar di angka 18 sampai 19 persen, sebagaimana gambar berikut: Gambar Trend Angka Kemiskinan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011-2016

Dengan jumlah penduduk tahun 2016 adalah 111.824 jiwa, maka 20.699 jiwa di antaranya adalah penduduk miskin yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan yaitu sebesar Rp 238.621. Jumlah penduduk miskin tersebut relative mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang berkisar 18,93% bila dibandingkan dengan Tahun 2015, yaitu menjadi 18,93% atau sekitar 21,06 ribu jiwa.

108

Lampiran Laporan Survey BDSP

Gambar Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010-2016

Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan tersedianya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan dari kemiskinan. Jadi, aspek demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan di suatu daerah. Oleh karena itu, tingginya persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara salah satunya disebabkan oleh banyaknya penduduk dalam usia kerja yang menganggur sehingga tidak memiliki sumber pendapatan, dan sebagian penduduk bekerja namun penghasilannya masih rendah. Pengangguran Pengangguran dari sisi ekonomi adalah hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, atau dengan kata lain, ketersediaan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi jumlah pencari kerja yang setiap tahunnya selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berubahnya komposisi penduduk. Tingginya angka pengangguran pada akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan, baik dibidang ekonomi (menghambat pertumbuhan ekonomi), maupun di bidang sosial (seperti kemiskinan dan kerawanan sosial). Menurut BPS, Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran seperti ini biasa juga disebut dengan Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) Berdasarkan data BPS, Pada Tahun 2015, di Kabupaten Gorontalo Utara penduduk usia kerja berjumlah 77.237 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 39.044 jiwa dan perempuan 38.193 jiwa. Persentase penduduk usia kerja laki-laki turun 0,06% jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Hal sebaliknya terjadi pada penduduk usia kerja perempuan yang meningkat dengan persentase yang sama yaitu 0,06% dibandingkan dengan tahun 2014. Dari 77.237 jiwa usia kerja, 52.557 jiwa di antaranya masuk ke dalam kategori angkatan kerja terdiri dari 49.611 jiwa yang bekerja dan 2.946 jiwa pengangguran (sedang aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha/putus asa tidak mencari pekerjaan atau usaha baru/sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja). Hal ini berarti ada sekitar 63,58% penduduk usia kerja yang sedang bekerja.

Lampiran Laporan Survey BDSP

109

Sedangkan pengangguran berjumlah 2.946 jiwa, dan apabila dilihat lebih mendalam, sebanyak 69,72% di antaranya berada pada rentang umur 18-26 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia-usia tersebut adalah usia dimana kebanyakan penduduk sudah lulus sekolah menengah, diploma maupun perguruan tinggi, yang mana pada usia ini mereka sedang aktif mencarI pekerjaan/mempersiapkan usaha/ putus asa tidak mencari pekerjaan atau usaha baru/sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, yang 45,33% di antarannya berjenis kelamin laki-laki. Sebaran penduduk bekerja berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64,52% dan mengurus rumah tangga berjenis kelamin perempuan sebesar 97,88% menunjukkan bahwa laki-laki lebih mendominasi di kegiatan bekerja dan perempuan mempunyai kecenderungan dalam mengurus rumah tangga. Tabel Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2015 Jenis Kegiatan

Laki-laki

Perempuan

Total

Bekerja

3.201

17.601

49.611

Pengangguran

1.568

1.378

2.946

33.578

18.979

52.557

Angkatan Kerja Sekolah

2.882

3.105

5.987

Mengurus Rumah Tangga

304

14.057

14.361

Lainnya

228

2.052

4.332

Bukan Angkatan Kerja

5.466

19.214

24.68

Total Penduduk Usia Kerja

39.044

38.193

77.237

Sumber: BPS

Tingginya angka pengangguran tersebut diakibatkan oleh tingkat penyerapan tenaga kerja dari sektor usaha yang ada di Gorontalo Utara belum memadai dalam menyerap tenaga kerja untuk mengentaskan pengangguran. Di sisi lain, kondisi ini dimungkinkan karena SDM yang ada dalam usia kerja ini tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai baik dalam ilmu pengetahuan, keterampilan maupun pengalaman yang cukup dalam berusaha mandiri maupun untuk diterima sebagai pekerja di sektor usaha. Gambar Persentase Status Pekerjaan Utama Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015

110

Lampiran Laporan Survey BDSP

Berdasarkan diagram di atas, dari 49.611 jiwa yang bekerja pada tahun 2015, status pekerjaan utama terbanyak adalah berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar sebesar 26%, disusul dengan buruh/karyawan/pegawai sebesar 23% dan penduduk yang berusaha sendiri berjumlah sebanyak 18%. Sementara sisanya adalah kategori berusaha dibantu dengan buruh tetap dan pekerja bebas. Sementara itu, dari 49.611 jiwa yang bekerja pada tahun 2015, sekitar 45,88% di antaranya bekerja pada lapangan usaha untuk kategori Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan dan 74,12% pekerjanya berjenis kelamin laki-laki. Hal ini relevan dengan jumlah sektor ini menyumbang PDRB tahun 2015 sebesar 47,73%. Bahkan pada tahun 2016, kontribusi sektor ini kepada PDRB naik menjadi 49,42%. Hal ini dapat dimaklumi juga karena berdasarkan informasi, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Rendahnya pendapatan Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, bahwa 45,88% penduduk Gorontalo Utara atau sekitar 22.761 orang pada tahun 2015 bermata pencaharian utama pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Berdasarkan informasi, dari sektor tersebut, subsektor utama yang menjadi mata pencaharian utamanya adalah pada subsektor pertanian dan Perikanan. Pentingnya pembangunan sektor ini bukan saja terkait dengan masalah ketersediaan pangan, lebih jauh, hal ini juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan dari warga yang bekerja di sektor tersebut yang berjumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor lain. Penduduk yang bekerja pada sektor Pertanian di Kabupaten Gorontalo utara tersebar pada pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan. Pada setiap subsektor tersebut relatif memiliki produktifitas yang baik. Sebagai contoh untuk komoditas jagung, pada tahun 2016 produktifitasnya naik hingga 150% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan produksi tersebut lebih dipengaruhi karena faktor bertambahnya luas panen. Jumlah produksi jagung di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 mencapai 55.306 ton jagung pipilan kering (JPK). Jumlah tersebut naik sebesar 37,91% dari produksi jagung pada tahun 2014 yang hanya mencapai 40.102 ton jagung pipilan kering. Khusus pada kelompok usaha perikanan tangkap, jumlah unit usaha penangkapan ikan di laut pada tahun 2015 di Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebanyak 2.666 unit usaha. Sebagian besar dari unit usaha tersebut menggunakan jenis perahu motor tempel, yaitu mencapai 70,44% atau sebanyak 1.678 unit usaha. Sedangkan yang menggunakan kapal motor hanya sejumlah 55 unit atau 2,3%. Jika dilihat menurut jenis alat tangkap utama yang digunakan, diketahui bahwa pancing merupakan jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan, yaitu mencapai 1.754 unit usaha atau sebesar 65,79%, kemudian diikuti oleh jenis jaring insang (gillnet) yang digunakan oleh sebanyak 574 unit usaha atau 21,53%. Data tersebut menunjukan bahwa kelompok usaha tangkap ikan mayoritas penduduknya merupakan nelayan tradisional dengan peralatan seadanya sehingga berdampak pada minimnya pendapatan. Meskipun dari data di atas memperlihatkan bahwa subs sektor pertanian dan perikanan cukup menonjol dibandingkan dengan subsektor lain, namun sangat kontradiktif karena belum mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya bahwa angkat kemiskinan di Kabupaten ini relative sangat tinggi yang mencapai 18,51 atau berjumlah 20.699 Jiwa pada tahun 2016. Dan kantong-kantong kemiskinan tersebut, berdasarkan informasi, mayoritas berada di pedesaan yang mata pencaharian utamanya sebagai petani dan nelayan. Lampiran Laporan Survey BDSP

111

Kondisi kontradiktif tersebut dapat dimengerti karena beberapa hal sebagai berikut: 1.

Mayoritas penduduk yang bekerja pada sektor ini baik yang bekerja di pertanian maupun perikanan hanya merupakan sebagai buruh tidak tetap. Artinya pada saat musim hujan mereka bekerja sebagai buruh tani, dan pada saat musim kemarau mereka bekerja sebagai buruh penangkapan ikan, atau sebagai nelayan tradisional. Waktu efektif nelayan untuk melaut hanya 6 bulan pada setiap tahunnya karena faktor cuaca.

2. Sebagian yang bekerja berusaha sendiri, khususnya sebagai nelayan, memiliki modal dan peralatan serba terbatas. Mayoritas nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan nelayan tradisional yang peralatan seadanya dan menggunakan perahu bermesin tempel 15 PK sehingga produksi sangat terbatas. Indikasi keterbatasan produksi di sektor perikanan ini terlihat dengan jelas dari minimnya kapasitas produksi Rumah Pengolahan Perikanan, sebagaimana yang akan dibahas pada bagian berikutnya. 3.

Aspek permodalan dan lahan juga berdampak pada tumbuhnya praktek ijon yang terjadi pada sektor pertanian. Karena keterbatasan modal/lahan, maka pihak yang memiliki modal â&#x20AC;&#x153;memfasilitasi modalâ&#x20AC;? baik berupa benih maupun pupuk ataupun bentuk lainnya dengan ketentuan bahwa hasil panen harus dijual kepada pemberi modal. Harga jual merupakan harga yang ditetapkan sepihak oleh pemberi modal, dan dalam hal ini petani tidak memiliki daya tawar untuk menentukan harga jual. Akibat dari praktek ini adalah lestarinya kemiskinan karena hasil panen tidak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal di sisi lain menurut informasi, komoditas pangan, misalnya produksi beras dan jagung selalu surplus pada setiap tahunnya.

Nelayan-nelayan di Gorontalo Utara belum terorganisir. Rata-rata nelayan bekerja sendiri-sendiri baik pada saat menangkap ikan, maupun dalam proses pemasaran, sehingga produksi ikan sangat terbatas dan pemasaran hanya berakhir pada pelelangan ikan untuk dikonsumsi masyarakat setempat.

Pengolahan ikan dan komoditas-komoditas hasil panen pertanian merupakan strategi pemasaran untuk memberikan nilai tambah pada kedua sektor ini. Di Kabupaten Gorontalo utara, mayoritas nelayan dan petani menjual hasil produksinya dalam bentuk barang mentah. Selain harga jual barang mentah ini relative rendah, penjualan produk mentah juga berdampak terbatasnya pemasaran produkproduk tersebut. Hal ini karena belum ada industri pengolahan yang dapat digunakan bersama untuk mengolah komoditas-komoditas tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Kondisi IKM dan KUMKM Industri kecil dan Menengah (IKM) dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu, IKM/KUMKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM/KUMKM tidak mengandalkan barang impor. Perhatian untuk menumbuhkembangkan IKM/KUMKM didasarkan pada tiga hal. Pertama IKM/KUMKM menyerap banyak tenaga kerja dan juga intensif menggunakan sumberdaya lokal. Kedua IKM/KUMKM

112

Lampiran Laporan Survey BDSP

memegang peranan penting dalam ekspor non-migas. Ketiga adanya urgensi dimana struktur ekonomi lebih didominasi oleh skala usaha menengah dan kecil yang beroperasi dalam iklim usaha yang sangat kompetitif, hambatan masuk rendah, margin keuntungan rendah, dan tingkat droup-out yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria asset maksimal Rp 50 juta, dan kriteria Omzet maksimal Rp 300 juta. Sementara Kriteria Usaha Kecil adalah yang memiliki asset: Rp 50 juta â&#x20AC;&#x201C; Rp 500 juta, dan memiliki omzet antara Rp 300 juta â&#x20AC;&#x201C; Rp 2,5 milyar. Dan kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki asset antara Rp 500 juta â&#x20AC;&#x201C; Rp 10 Miliar, dan beromzet antara Rp 2,5 milyar â&#x20AC;&#x201C; Rp 50 milyar. Sementara Industri Kecil dan Menengah adalah usaha yang memproduksi barang jadi/setengah jadi dan dipasarkan langsung dengan kriteria kecil dan menengah sesuai dengan Undang-undang tersebut. Menurut data, pada tahun 2016 tercatat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 1.591 usaha, sementara IKM yang terdaftar data pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.493 perusahaan. Dari 1.493 perusahaan ini mampu menyerap 4.232 tenaga kerja. Industri yang paling banyak terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara adalah industri pangan dengan jumlah 793 perusahaan. Dan pada tahun yang sama, jumlah Koperasi mencapai mencapai 110 koperasi yang terdiri dari 5 KUD, 14 KSP, 43 KSU, dan 48 jenis koperasi lainnya. Berdasarkan diagram di atas, dari 49.611 jiwa yang bekerja pada tahun 2015, status pekerjaan utama terbanyak adalah berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar sebesar 26%, disusul dengan buruh/karyawan/pegawai sebesar 23% dan penduduk yang berusaha sendiri berjumlah sebanyak 18%. Sementara sisanya adalah kategori berusaha dibantu dengan buruh tetap dan pekerja bebas. Analisis bidang perindustrian, perdagangan dan UMKM saling memiliki keterkaitan yang erat, itulah sebabnya maka analisis permasalahan dan isu strategis bidang ini dianalisis dalam satu kesatuan. Dapat disimpulkan bahwa persoalan utama yang sedang dihadapi aspek ini adalah rendahnya produktivitas sektor industri, perdagangan dan UMKM. Persoalan ini berkaitan dengan berbagai aspek, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Pada sisi masyarakat, terdapat cukup banyak UMKM yang bergerak di Kabupaten Gorontalo Utara, namun demikian usaha yang ada berskala kecil dan mikro. Skala usaha yang kecil itu masih ditambah dengan sifat usaha yang hanya sekedar ada kegiatan. Tiadanya jiwa kewirausahaan membuat tingkat inovasi menjadi rendah, sehingga produk yang dihasilkan tidak memiliki daya saing. Akhirnya, pasarpun menjadi kesulitan yang sangat nyata. Ketika pasar sulit diperoleh, maka perputaran modal pun tidak dapat dilakukan, sehingga persoalan yang kemudian muncul adalah kekurangan modal. Aspek ini masih dipersulit adanya kenyataan bahwa sarana dan prasarana penunjang usaha masih terbatas.

3. Peran dan Intervensi para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM Permasalahan utama pengembangan KUMKM di Kabupaten Gorontalo Utara adalah keterbatasan Modal, SDM dan Pemasaran. Keterbatasan akses KUMKM terhadap sumberdaya Modal disebabkan oleh karena mayoritas KUMKM, khususnya usaha skala mikro belum memiliki legalitas perizinan yang merupakan persyaratan pemberian pinjaman modal oleh pihak Perbankan. Mayoritas KUMKM juga tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang aspek managerial, teknis dan keuangan sehingga Lampiran Laporan Survey BDSP

113

mempersulit pengembangan usahanya. Begitu juga dalam aspek pemasaran, persoalan yang dihadapi KUMKM di Kabupaten Gorontalo Utara adalah kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, yang diakibatkan oleh keterbatasan dalam pengemasan produk yang aman, sehat dan diinginkan oleh pasar. Berdasarkan informasi, berbagai pihak telah turut andil dalam pengembangan sektor KUMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Hingga saat ini telah teridentifikasi tidak kurang dari 9 pihak yang berperan tersebut. Peran-peran tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa kategori dan analisa kelemahan masingmasing disajikan sebagai berikut: Tabel Identifikasi Masalah pada BDSP Intervensi/Peran

BDSP

Modal

Masalah

Penyebab

Dinas Sosial

Bantuan KUBE belum berdampak signifikan dalam meningkatkan taraf hidup, dan sedikit sekali yang mampu mengembangkan bantuan KUBE

Dinas Sosial hanya melakukan penyaluran bantuan saja, tanpa disertai intervensi lain baik berupa bimbingan, pembinaan, pendampingan dll. Missal, bimbingan kepada penerima KUBE agar mampu mengembangkan usaha, mengelola keuangan sampai pemasaran produk.

Dinas Pertanian

Meskipun bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Dinas Pertanian telah berhasil meningkatkan produksi hasil tani, bahkan terkategori surplus. Namun peningkatan produksi tersebut tidak serta merta mampu meningkatkan taraf hidup petani.

Dinas Pertanian baru memusatkan perhatiannya untuk menyalurkan bantuan untuk meningkatkan kapasitas produksi saja. Belum terlihat peran dari dinas ini agar baiknya hasil produksi ditunjang dengan proses pemasaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Kapasitas Managerial

Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi & UKM

Minimnya program pemberdayaan karena minimnya Alokasi anggaran untuk pembinaan kapasitas managerial UMKM

Minimnya alokasi dan optimalisasi APBD bagi pemberdayaan KUMKM

Pemasaran

Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi & UKM

Belum ada sarana pemasaran bagi produk-produk UMKM

Belum berkomitmen membuat satu gallery atau tempat pemasaran secara terpusat untuk menampung hasil-hasil produksi industry dan UMKM.

Dinas Kelautan & Perikanan

Pemasaran hasil tangkap nelayan masih rendah

Belum optimalnya pengelolaan centra pengolahan perikanan terpadu

Dinas Pertanian

Penjualan hasil tani hanya dijual mentah

Dinas Pertanian hanya focus peningkatan produksi saja sehingga petani tidak dibimbing untuk mengolah hasil pertaniannya menjadi bahan jadi.

Rumah Produksi

Saat ini sudah tidak dimanfaatkan oleh para nelayan atau masyarakat yang mempunyai usaha olahan perikanan.

Dinas Kelautan & Perikanan tidak melakukan pengawasan keberlangsungan Rumah Produksi dan cenderung membiarkan para kelompok-kelompok nelayan berjalan sendiri.

Rumah Kreatif BUMN BRI

Rumah kreatif BUMN BRI hanya dijadikan tempat konsultasi dan pelatihan cara membuat suatu produk UMKM saja tidak termasuk untuk tempat pemasaran. Beberapa produk UMKM yang ada saat ini hanya dipajang saja.

â&#x20AC;˘

Keterbatasan tempat dan kekurangan pengelola yang hanya dikelola oleh 4 orang saja.

â&#x20AC;˘

Belum adanya koordinasi formal dengan pihak Pemerintah Daerah.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan izin

Belum optimal dalam sosialisasi izin khususnya izin kepada pelaku UMKM

Kapasitas Teknis

Formalisasi Usaha

DPMPTSP

Sumber: diolah dari berbagai sumber

114

Lampiran Laporan Survey BDSP

Dari berbagai permasalahan di atas, secara umum dapat dilihat bahwa desain peran masing-masing pihak perlu dioptimalkan kembali agar mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan, khususnya dalam mendorong tumbuh kembangnya UMKM. Koordinasi dan Kerjasama antar pihak juga menjadi kunci utama keberhasilan program-program tersebut, terutama dalam mengisi kelemahan-kelemahan pada setiap program tersebut. Misalnya, bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat sangat minim pembinaan teknis/ managerial, dan pengawasan. Kekosongan tersebut dapat diatasi dengan kerjasama dengan para penyuluh yang berada pada beberapa dinas terkait, atau bekerjasama dengan pihak lain.

4. Kondisi a. Dinas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 tahun 2016. Menurut Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan, Dinas Penanaman Modal sudah mengelola semua izin sebanyak 93 izin. Namun secara implementasi, beberapa SKPD, salah satunya Dinas Kesehatan belum melimpahkan izin-izinnya ke Dinas Penanaman Modal. Untuk izin IUMK akan dilimpahkan Dinas Penanaman Modal kepada Kecamatan agar proses izin cepat untuk mengatasi jarak tempuh masyarakat mengakses kantor Dinas Penanaman Modal. Pelimpahan kewenangan tersebut akan dilakukan pada tahun 2018 karena Peraturan Bupati untuk hal tersebut masih dalam proses pengesahan. Artinya, hingga saat ini belum ada satupun usaha mikro yang memiliki IUMK. Gambar Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

BIDANG PENGADUAN INFORMASI, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Dari Januari hingga Oktober 2017, total izin sudah ada 300 izin yang dikeluarkan kepada masyarakat, ratarata 30 izin pada setiap bulannya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pada setiap harinya hanya ada 1 izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal. Artinya, minim sekali partisipasi masyarakat dalam melakukan pengurusan izin. Sedikitnya jumlah izin yang diterbitkan tersebut relevan dengan data faktual bahwa sampai dengan saat ini hanya ada 6 investor asing dan hanya ada 34 investor nasional, Lampiran Laporan Survey BDSP

115

padahal Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi yang sangat besar dan beragam. Jumlah izin yang dikeluarkan akan mencerminkan iklim investasi dan usaha disuatu daerah. Semakin banyak izin yang dikeluarkan, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah meningkat, dapat mendata penyerapan tenaga kerja sehingga dapat digunakan oleh berbagai instansi terkait lainnya dalam merumuskan program-program pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, sebetulnya Dinas Penanaman Modal, memiliki anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam optimalisasi pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal. Namun sepertinya anggaran tersebut belum optimal dalam meningkatkan kinerja. Hal ini dapat diduga karena dari Rp 4,4 milyar anggaran dinas Penanaman Modal, sekitar Rp 2,4 milyar di antaranya merupakan anggaran belanja pegawai, baik sebagai belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Dan sekitar Rp 2 milyar merupakan belanja barang/jasa dan belanja modal. Dari anggaran-anggaran tersebut, nampaknya ke depan, program-program yang langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan promosi investasi masih perlu dioptimalkan kembali, baik dari sisi desain program maupun anggaran. Kondisi SDM yang ada saat ini masih jauh dari yang diharapkan, disiplin ilmu yang dimiliki belum menunjang sesuai tugas dan fungsinya. SDM yang ada pada Dinas Penanaman Modal berjumlah 53 pegawai, 23 ASN dan 30 Pegawai Tidak Tetap (PTT), jika dikaitkan dengan jumlah yang izin yang dikeluarkan per hari hanya 1 - 2 izin saja, tentunya komposisi pegawai pada Dinas Penanaman modal tidak ideal. Secara keseluruhan, baik dari sisi jumlah, komposisi dan kemampuan pegawai masih perlu dikaji kembali. Permasalahan lain, Dinas Penanaman Modal belum memaksimalkan promosi potensi keunggulan daerah. Promosi tersebut dilakukan agar investor/penanam modal nasional maupun asing mau berinvestasi di Kabupaten Gorontalo Utara karena banyak yang bisa dipromosikan mulai dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan yang berpotensi menjadi komoditi unggulan daerah. b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Secara umum, fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara adalah menyelenggarakan pembinaan teknis manajerial usaha peternakan dan kesehatan hewan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak, pembudidayaan ternak, pengolahan dibidang peternakan dan kesehatan hewan. Sejak tahun 2008, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada peternak. Bentuk pemberdayaan mulai dari bimtek, pendidikan dan pelatihan, seminar, sosialisasi sampai kegiatan penyuluhan hewan ternak. Bahkan, Dinas Peternakan telah mendistribusikan bantuan-bantuan hewan ternak kepada masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir, bantuan untuk ternak sapi menjadi jumlah tertinggi dibandingkan babi dan kambing. Jumlah keseluruhan untuk bantuan ternak sapi mencapai 3.643 ekor, babi 50 ekor dan kambing 341 ekor. Bantuan tersebut bersumber dari anggaran APBN dan APBD. Dalam 10 tahun terakhir, ternak unggulan Kabupaten Gorontalo Utara adalah ternak sapi. Bahkan tahun 2016 para peternak sapi sudah berhasil menjual ternak tersebut ke luar daerah sebanyak total 1.200 ekor sapi. Saat ini, kurang lebih ada 150 kelompok ternak yang sudah dibentuk oleh Dinas Kesehatan dan Kesehatan

116

Lampiran Laporan Survey BDSP

Hewan. Pembentukan kelompok-kelompok tersebut bertujuan untuk memudahkan monitoring kepada penerima hewan ternak agar memastikan hewan ternak dimanfaatkan untuk usaha ternak. Pembentukan kelompok juga menjadi penting karena mayoritas adalah peternak tradisional skala rumah tangga (ratarata 2 ekor/KK) yang menjadikan peternakan sebagai penghasilan sampingan. Para kelompok diberikan pelatihan teknis cara merawat ternak yang baik dan benar agar hewan ternaknya produktif. Dari 150 kelompok tersebut ada 20 kelompok yang sudah mampu mengembangkan usahanya dengan menyewa lahan sendiri yang lebih luas, membeli alat pengolahan daging sapi bahkan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan kegiatan penyuluhan. Bahkan, saat ini teridentifikasi ada 4 orang peternak sapi yang sudah mandiri dalam mengelola usaha ternaknya dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah. Meskipun demikian, program-program yang diberikan tersebut dinilai belum maksimal. Problem pemahaman dari masyarakat bahwa bantuan akan selalu ada, sehingga tingkat ketergantungan peternak terhadap bantuan pemerintah sangat tinggi. Disisi lain, jumlah tenaga penyuluh dan kesehatan hewan yang dimiliki dinas Peternakan sangat terbatas. Tenaga kesehatan hewan yang ada saat ini kebanyakan bukan berasal dari Dokter hewan, ada tenaga kontrak lulusan peternakan yang direkrut untuk bertugas sebagai tenaga kesehatan hewan. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena kesehatan hewan berpengaruh besar terhadap produktivitas ternak. Oleh karenanya, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Pada Rencana Kerja Anggaran tahun 2018, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki rencana untuk memberikan bantuan melalui program kompetisi yang akan dibiayai oleh dana APBD. Program ini dirancang untuk kelompok ternak sapi. Program tersebut dilakukan karena Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada 2018 tidak lagi dapat memberikan bantuan hibah karena dilarang oleh Permendagri 14 tahun 2017. Dalam program tersebut, calon peserta diminta untuk mengirimkan proposal yang disusun oleh kelompok ternak bukan oleh individu, 1 kelompok beranggotakan 10 orang, kelompok tersebut harus mempunyai syarat perizinan yang lengkap, kelompok tersebut minimal harus 1 tahun berdiri dan harus dibuktikan juga dengan struktur organisasi. Proses seleksi akan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemohon yang memenuhi kualifikasi akan didata dan akan disurvey. Setelah terpilih, para calon penerima bantuan akan diusulkan kepada Bupati dan akan disahkan melalui Keputusan Bupati. Setelah disahkan melalui Keputusan Bupati tersebut akan diturunkan surat kontrak berdurasi 3 tahun dimana para penerima ternak wajib mengelola bantuan untuk usaha dan melaporkan perkembangan secara periodik 3 bulan 1 kali kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara. Setelah kontrak disepakati, penerima ternak akan didistribusikan 10 ekor sapi, 9 ekor sapi jantan dan 1 ekor sapi betina. Penerima bantuan juga akan difasilitasi 1 orang pendamping dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, fungsi pendampingan akan lebih ditingkatkan, para pendamping akan dibekali wawasan di bidang manajerial peternakan agar mampu membimbing para kelompok ternak.

Lampiran Laporan Survey BDSP

117

Hambatan dan tantangan Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, sektor peternakan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah salah satu sektor unggulan selain sektor pertanian dan perikanan. Bahkan informasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tahun 2017 para peternak sapi sudah mampu menjual hewan ternaknya keluar kota sebanyak 1.200 ekor. Hanya saja, hal tersebut masih dirasa kurang, bahkan seharusnya bisa lebih banyak lagi, karena apabila dilihat pada data sebelumnya, 10 tahun terakhir Pemerintah Daerah sudah menyalurkan 3.643 bantuan ternak sapi kepada para peternak. Dengan kata lain, bantuan tersebut belum berhasil secara maksimal dalam mendorong produktifitas peternak. Hal tersebut dimungkinkan karena Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum dapat memonitoring keseluruhan ternak tersebut, berbagai kesulitan yang dihadapi seperti kurangnya SDM untuk melakukan pendataan. Hambatan lain adalah belum adanya investor besar dalam pengembangan peternakan di Kabupaten Gorotalo Utara, hal ini sebetulnya bisa teratasi apabila Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan aktif berkordinasi dengan para pihak, missal dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam hal promosi investasi dibidang peternakan dan/atau pihak lainnya. c.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 33 tahun 2016 yang memiliki empat bidang. Bidang sarana prasarana, Bidang tanaman pangan dan hortikultura, Bidang perkebunan dan Bidang penyuluhan. Tugas secara umum ada pada peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kondisi umum pertanian di Kabupaten Gorontalo Utara sejak tahun 2007 masih belum berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Padahal komiditi unggulan di Kab. Gorontalo Utara ada pada sektor pertanian khususnya pada komoditas jagung dan padi. Namun data tahun 2016, menyebutkan bahwa penyumbangan kemiskinan terbesar ada pada sektor pertanian. Saat ini tingkat kemiskinan Kab. Gorontalo Utara mencapai 18,54% dan masuk pada daerah tertinggal oleh Kementerian Desa-PDTT. Saat ini ada 6.220 hektar lahan persawahan yang dimiliki Kabupaten Gorontalo Utara. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bekerjasama dengan BPS untuk menghitung hasil produktivitas petani padi. Maksudnya untuk melihat sejauh mana para petani berkembang dan memaksimalkan lahannya dan hasil taninya. Berdasarkan perhitungan BPS tersebut, pada tahun 2016, dalam 1 hektar yang ditanam padi bisa menghasilkan sekitar 4,6 Ton atau 4.600 Kg beras. Jika dihitung hasil produksi tersebut, beras dalam 1 tahun di Kab. Gorontalo Utara akan menghasilkan 28.612.000 kg beras. Total penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2016 ada 111.824 jiwa, apabila diasumsikan 1 orang jiwa menghabiskan 0,5 Kg beras per hari dan dikalikan keseluruhan jumlah penduduk, maka konsumsi beras di Kab. Gorontalo Utara hanya menghabiskan 20.128.320 kg beras dalam satu tahun. Artinya, masih ada 8.483.680 kg beras berlebih (surplus).

118

Lampiran Laporan Survey BDSP

Analisa asumsi Produk Beras terhadap Produktifitas Petani, adalah sebagai berikut: 1.

Produksi beras satu tahun (2016) 1 Hektar = 4,6 ton atau 4.600 kg x luas lahan 6.220 hektar = 28.612.000 kg

2. Jumlah Kebutuhan Konsumsi satu tahun Jumlah Penduduk 111.824 Jiwa x asumsi konsumsi beras per orang 0,5 Kg x 360 hari = 20.128.320 kg 3.

Produksi beras 1 tahun 28.612.000 kg â&#x20AC;&#x201C; Jumlah kebutuhan konsumsi 1 tahun = 20.128.320 kg

Jumlah Surplus beras 8.483.680 kg x Harga beras per kg (Rp13.000) = Rp 110.287.840.000

Maka apabila dilihat perhitungan tadi, maka para petani padi di Kab. Gorontalo Utara seharusnya makmur tidak berada pada garis kemiskinan. Namun kenyataannya, berdasarkan informasi bahwa 18,54% penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara, kebanyakan adalah berada di pedesaan yang mata pencaharian penduduknya merupakan petani. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kondisi ini, di antaranya karena kebanyakan para petani di Kabupaten Gorontalo Utara bukan merupakan pemilik lahan, melainkan sebagai petani penggarap yang melakukan aktifitas pertaniannya dengan cara menyewa lahan. Bisa jadi, hasil panen banyak untuk membayarkan sewa lahan. Selain sebagai petani penggarap, yang bekerja di sektor pertanian juga hanya merupakan buruh tani tidak tetap. Surplus produksi di sektor pertanian juga disebabkan oleh banyaknya saluran bantuan yang diberikan kepada para petani, mulai bantuan benih, peralatan sampai fasilitasi pendampingan pemberdayaan agar hasil pertaniannya mampu dijadikan lahan bisnis. Penjelasan ini didukung dengan data bahwa sepanjang tahun 2007-2016 terlihat trend produksi pada komoditas Padi dan Jagung sangat fluktuatif sebagai berikut: Gambar Trend Produksi Padi dan Jagung tahun 2007-2016

Sumber: Dinas Pertanian Pangan, Perkebunan dan Holtikultura; diolah penulis

Fluktuatifnya produksi tersebut, menurut informasi, karena pengaruh dari program-program bantuan modal, sarana, bibit, pupuk dan lain-lain. Program bantuan terbanyak terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2016, oleh karena itu, pada kedua tahun tersebut produksinya meningkat pesat. Sementara tahun 2009,

Lampiran Laporan Survey BDSP

119

merupakan tahun tanpa bantuan, sehingga produksi turun drastis. Sementara tahun 2007, 2010 hingga 2015 bantuan tersebut tetap ada tetapi tidak sebanyak tahun 2008 dan 2016, sehingga hasil produksinya relatif meningkat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2009, namun tetap jauh lebih rendah bila dibandingkan tahun 2008 dan 2016. Ini semakin mengindikasikan bahwa petani di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan-bantuan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mempertahankan produksi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan tetap memberikan program-program bantuan. Sebagai contoh, tahun 2017, Dinas ini telah menyalurkan 18.500 ton benih jagung yang diberikan kepada 23.000 keluarga yang terdiri dari 740 kelompok yang tersebar di 11 Kecamatan. Kelompok tersebut dibentuk agar para petani yang menyewa lahan dapat bergotong royong/iuran untuk membayar sewa lahan dan sama-sama menanam benih jagung dilahan tersebut sehingga setelah panen pembayaran sewa lahan tidak terlalu berat. Tahun 2017 Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan memang lebih prioritas dalam penyaluran benih jagung. Sementara pemberdayaan/pembinaan kepada para petani belum dilakukan, karena targetnya hanya meningkatkan produksi petani dan keterbatasan SDM. Padahal, kerawanan terhadap penyelewengan bantuan bisa terjadi, tidak tepatnya sasaran. Petani juga tidak diarahkan agar dapat mengelola hasil pertaniannya agar dapat memberi nilai tambah ekonomis. Program lainnya adalah bantuan sarana pertanian bagi para petani agar mendukung peningkatan produksi petani dan pengurangan ongkos produksi. Bantuan ini disalurkan dan dikelola oleh Brigade Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Bagi petani yang membutuhkan bantuan alat dan mesin pertanian dapat meminta bantuan pinjaman kepada Brigade Alsintan. Petani hanya dikenai tarif untuk biaya operasional saja, misal petani hanya diberikan kewajiban mengisi solar saja, untuk biaya service dan oli mesin ditanggung oleh Dinas. Brigade Alsintan merupakan tim pengelola Alsintan yang dibentuk dan berada di bawah Dinas ini. Bantuan benih dan peralatan sudah dimaksimalkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, akan tetapi jika tidak diimbangi dengan program pemberdayaan petani melalui pendampingan teknis, fasilitasi pengelolaan hasil pertanian, fasilitasi pemasaran dan program-program usaha tani maka akan terjadi ketimpangan. Para petani tidak diberikan bekal untuk mandiri, berkembang dan akan terus menerus mengandalkan bantuan-bantuan. Di sisi lain, yang paling menonjol adalah perlunya program/ kebijakan yang dapat mendorong pengolahan pascapanen/produksi berbagai komoditas pertanian, untuk dapat memberikan nilai tambah dari komoditas hasil pertanian tersebut. d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DisperindagkopUMKM) Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, KUMKM merupakan alat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016, menurut data dari Dinas Perindag dan KUMKM, tercatat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 5.150 usaha, sementara IKM berjumlah 1.591 unit usaha. Dan menurut BPS, Jumlah koperasi pada tahun 2016 mencapai 110 koperasi. Untuk di Gorontalo Utara sendiri terdapat 5 KUD, 14 KSP, 43 KSU, dan 48 jenis koperasi lainnya.

120

Lampiran Laporan Survey BDSP

Secara umum, DisperindagkopUMKM Kabupaten Gorontalo Utara merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi dan KUMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, khususnya bidang perindustrian dan pembinaan KUMKM biasanya memberikan bantuan hibah berupa modal/peralatan kepada masyarakat untuk pengembangan usahanya, khususnya pada skala mikro. Namun seiring dengan terbitnya Permendagri 14/2016 yang mengatur bahwa bantuan hibah hanya boleh dilakukan kepada organisasi nirlaba, maka pada tahun 2017 program-program pemberian bantuan hibah tersebut serta merta terhenti. Selain mengandalkan program pemberian bantuan hibah, DisperindagKUMKM juga melakukan beberapa program lainnya misalnya pemberian fasilitasi pelatihan pengolahan bambu burik bagi 4 orang pada tahun 2015 dan 4 orang pada tahun 2016. Fasilitasi pelatihan bambu burik di Bogor tersebut menggunakan dana APBD dan bertujuan untuk menumbuhkan kreatifitas dan keterampilan untuk memulai usaha. Hingga saat ini, dari 8 orang yang dilatih tersebut, 4 orang di antaranya telah menerapkan ilmu yang didapat dan telah membuka usaha kerajinan bambu burik. Sementara 4 orang lagi tidak menerapkan ilmu yang didapat dengan alasan keterbatasan modal. Selain itu, pada tahun 2017 fasilitasi pelatihan dan magang juga diberikan untuk 4 orang yang terseleksi berdasarkan psikotes dan wawancara. 4 orang tersebut mendapatkan pelatihan/magang anyaman bambu selama 7 hari di Kabupaten Sleman. Sepulangnya dari pelatihan, 3 orang di antaranya hingga saat ini telah mempraktikkan ilmunya dengan menjalankan usaha di bidang anyaman bambu dan menjadi narasumber untuk melatih 20 calon pengusaha baru. Selain terhentinya bantuan hibah yang disebabkan oleh larangan yang diatur dalam Permendagri 14/2016, minimnya pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2017 adalah karena minimnya anggaran yang dimiliki oleh bidang KUMKM yang hanya berjumlah Rp 320 juta dan bidang Industri hanya berjumlah Rp 177 juta. Oleh karena itu, pada tahun 2017, bidang Industri hanya memiliki 1 kegiatan yaitu kegiatan fasilitasi bagi IKM/terhadap pemanfaatan sumberdaya unggulan. Sementara bidang KUMKM memiliki 2 kegiatan, keduanya fokus pada pengembangan koperasi yaitu pelatihan pembukuan kepada 30 pengurus koperasi dan pemberian penghargaan kepada koperasi berprestasi. Sebagaimana uraian di atas, persoalan yang dihadapi oleh dinas ini adalah minimnya program-program pemberdayaan kepada kelompok usaha mikro karena terhentinya program-program hibah dari APBN dan alokasi anggaran yang minim dalam APBD sehingga program-program terbatas. Sementara itu, programprogram pemberdayaan dari SKPD-SKPD lain cenderung tanpa berkoordinasi dengan dinas ini. e. Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan bagian integral dari koridor pantai utara pulau Sulawesi, dan perairan lautnya tidak dapat dipisahkan dengan wilayah perairan laut Provinsi Sulawesi Utara. Panjang garis pantai Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebesar 317,64 Km. Luas perairan laut berdasarkan ZEEI mencapai 40.000 Km2 di laut Sulawesi yang merupakan wilayah koridor pantai utara Pulau Sulawesi. Memiliki 52 pulau di antaranya dua pulau yang berpenghuni yaitu Ponelo dan Dudepo, serta memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Kawasan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara di antaranya berupa pengembangan minapolitan di Kwandang, Anggrek, Monano, Sumalata Timur dan Sumalata didukung oleh pembangunan Lampiran Laporan Survey BDSP

121

infrastruktur dasar yang dapat menunjang kegiatan usaha perikanan. Grand Design Minapolitan saat ini sedang digagas oleh BAPPEDA Kabupatebn Gorontalo Utara, dimana nantinya pelabuhan Nusantara yang berada di Kecamatan Kwandang akan dijadikan kawasan industri perikanan. Gambar Peta Potensi Perikanan Tangkap Kabupaten Gorontalo Utara

Tabel Produksi dan Nilai Produksi Ikan Laut Menurut Jenis Ikan Tahun 2016 No 1 2 3

Jenis Ikan

Produksi

52.581.743

Cumi-cumi,Ekor Kuning,Lemeru, Gurita, Julung-julung, Kakap batu, Kakap putih, Kakap tua, Kembung, Kerapu lumpur, Kerapu sunu, Kerapu bebek

(dalam Rp. 1000)

Alu-Alu/Manggilala/Pucul, Baronang Kuning, Bawal Hitam, Kakap Merah/Bambangan, Belanak, Beloso, Biji Nangka, Cakalang, Cendro, Cucut

(dalam Rp. 1000)

346.056.441 65.533.135

Pari Macan, Peperek, Rajungan, Selar hijau, Sotong, Sungilir, Tembang, Tenggiri, Teri,Terubuk

(dalam Rp. 1000) 4 5

95.976.288

Kurisi, Kuniran, Kuwe, Laying anggur, Ikan layaran (SFA), Layur, Lemadang, Lemuru, Lencam, madidihang

(dalam Rp. 1000)

46.713.935

Tetengkek,Tomgkol Komo, Udang windu

(dalam Rp. 1000)

606.861.542

Total Keseluruhan

Melihat pada 2 tabel di atas menggambarkan bahwa jelajah tangkap ikan nelayan sangat luas dan produksi ikan yang dihasilkan cukup besar. Dari total sekitar 6.653 nelayan yang ada sampai dengan tahun 2017, para nelayan dapat menghasilkan 56.640 ton/tahun. Tabel Jumlah Nelayan Berdasarkan Kategori Pekerjaan Kategori Nelayan

Jumlah

Nelayan Penuh

3.700

Nelayan Sambilan Utama

1.688

Nelayan Sambilan Tetap

1.265

Dari 6.653 nelayan, mayoritas merupakan nelayan penuh sebanyak 3.700 nelayan. Sementara nelayan sambilan utama sebanyak 1.688 orang dan sambilan tetap 1.265 orang. Data ini relevan dengan ulasan sebelumnya bahwa banyak penduduk Kabupaten Gorontalo Utara berprofesi ganda (tidak tetap) dan bergantung pada musim, yaitu sebagai buruh nelayan dan sebagai buruh tani. Ini juga dibuktikan bahwa

122

Lampiran Laporan Survey BDSP

mayoritas nelayan tersebut merupakan nelayan yang tidak memilki perahu, dengan kata lain bahwa mereka merupakan buruh yang bekerja pada nelayan yang memiliki perahu. Profesi ganda ini karena dalam satu tahun para nelayan hanya dapat mencari ikan sekitar 6-7 bulan saja karena 5-6 bulan sudah memasuki masa ombak tinggi dan angin kencang. Jika sudah datang musim ombak, para nelayan akan bekerja sebagai petani. Selain itu, banyak nelayan juga yang terkategori sebagai nelayan tradisional yang hanya menggunakan motor tempel sehingga daya tangkapnya terbatas karena hanya mampu menjelajah 10 mil. Daya tangkap mempengaruhi produksi hasil tangkap yang juga rendah yang berdampak pada minimnya penghasilan. Selain itu, minimnya penghasilan juga karena mayoritas nelayan menjual langsung ikan hasil tangkapannya kepada pengumpul dengan standard harga yang rendah. Identifikasi permasahan pendapatan nelayan dapat diuraikan sebagai berikut: zz zz

Mayoritas skala usaha nelayan relatif kecil sehingga kapasitas produksi sangat kecil. Karena kapasitas produksi kecil nelayan tidak bisa memasarkan hasil tangkapannya kepada pabrik pengolah yang berada di luar daerah, karena tidak efisien akibat mahalnya biaya transportasi bila dibandingkan dengan jumlah ikan yang akan dijual. Keterbatasan kemampuan pemasaran ini menumbuhkan peluang bagi pengumpul, yang berperan mengumpulkan hasil tangkapan ikan dari seluruh nelayan tradisional/kecil. Nelayan akan menjual kepada pengumpul sebagai satu-satunya cara untuk menjual hasil tangkapannya. Karena sebagaimana diuraikan sebelumnya, bila dijual keluar daerah dinilai tidak akan efisien karena mahalnya transportasi. Tingginya ketergantungan nelayan kepada pengumpul mengakibatkan standard harga yang ditetapkan relatif rendah. Kondisi ini mengakibatkan penghasilan nelayan rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa rantai pemasaran menjadi persoalan tersendiri. Pemasaran nelayan kepada pengumpul dikarenakan tidak ada alternatif lain untuk memasarkan hasil tangkapannya yang lebih efisien dibandingkan dengan memasarkan kepada pengumpul. Keberadaan Industri pengolahan ikan merupakan salah satu alternatif yang bisa didorong untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya industri pengolahan ikan di Kabupaten Gorontalo Utara akan mendekatkan nelayan dengan pasar, sehingga memotong ketergantungan nelayan kepada pengumpul yang merupakan peluang bagi nelayan untuk memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Industri pengolahan juga akan menyerap tenaga kerja dan memberikan multiplier effect yang tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, seharusnya merupakan keunggulan komparatif bagi pemerintah untuk menarik investor, khususnya di bidang industri pengolahan. Alternatif lainnya adalah dengan mendorong agar nelayan memiliki kapasitas produksi yang tinggi melalui program-program pemberdayaan kepada nelayan kecil. Misalnya dengan memberikan bantuan modal, peralatan dan teknologi.

Lampiran Laporan Survey BDSP

123

f. Dinas Sosial Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara umumnya Pra Sejahtera, artinya keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara berada pada garis kemiskinan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, angka kemiskinan Kabupaten Gorontalo Utara ada pada 18,54%. Dinas Sosial menganggap sektor kemiskinan ada pada komoditi pertanian, permasalahan ada pada petani, kebanyakan petani adalah petani buruh, bukan petani penggarap atau pemilik lahan. Petani buruh inilah yang rentan terhadap kemiskinan, pendapatan mereka pasti sangat minim, mungkin hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Dinas Sosial menganggap, daya saing masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara sangat rendah, masih banyak masyarakat belum memiliki pekerjaan tetap, kebanyakan memiliki 2 profesi pekerjaan, sebagai nelayan dan petani. Mereka bekerja sebagai buruh tidak tetap musiman. Artinya, mereka menjadi buruh tani pada musim tanam dan menjadi buruh nelayan pada musim tanam telah berakhir. Informasi ini relevan dengan data yang menunjukan bahwa mayoritas nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah nelayan yang tidak memiliki perahu dan bekerja sebagai buruh. Hal ini akan dibahas lebih detail pada sub bab tentang Dinas Kelautan dan Perikanan. Fungsi Dinas Sosial adalah memecahkan problematika yang ada pada masyarakat, salah satunya dengan memberikan program kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin. Program yang sudah berjalan adalah Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), KUBE di Kabupaten Gorontalo Utara sudah diberikan sejak tahun 2007. Anggaran yang dialokasikan berasal dari APBN yang disalurkan melalui Provinsi, tahun 2016 dan 2017 baru dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten. Bantuan KUBE di Kabupaten Gorontalo Utara hanya untuk Pengembangan, maksudnya masyarakat yang mendapatkan bantuan KUBE adalah masyarakat yang sudah tergabung dalam sebuah kelompok, masingmasing kelompok terdiri dari 5 hingga 10 orang. Kelompok tersebut harus sudah mempunyai sertifikat usaha bersama, misal ada satu kelompok terdiri dari 5 orang anggota dan para anggotanya memiliki usaha pengasapan ikan. Masing-masing kelompok diberikan bantuan sebesar Rp 10 juta, anggaran diberikan kepada kelompok dan nantinya dibagi rata kepada anggota-anggota kelompok tersebut. Bantuan KUBE juga tidak serta merta dibagikan begitu saja, ada mekanisme yang harus dipenuhi oleh para pemohon KUBE. Para pemohon harus mengajukan proposal yang diajukan ke kantor Desa. Saat pemohon KUBE mengajukan proposal, desa memberikan formulir yang harus diisi oleh pemohon KUBE yang diwakili Ketua KUBE. Pada proposal permohonan KUBE, harus melampirkan photo copy sertifikat izin usaha bersama, photo copy nomor rekening, photo copy KTP dan KK masing-masing anggota KUBE. Setelah proposal diterima oleh Desa, maka proposal diverifikasi, setelah itu akan diserahkan ke Kecamatan. Kecamatan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penyerahan proposal. Sebelum dana KUBE diberikan, Dinas Sosial akan melakukan sosialisasi dimasing Kecamatan dan mengundang para calon penerima KUBE. Sosialisasi untuk memberikan informasi kepada calon penerima KUBE agar memaksimalkan bantuan KUBE, serius dalam pengembangan usaha dan mengutamakan gotong royong.

124

Lampiran Laporan Survey BDSP

Setelah para kelompok KUBE menerima bantuan, Dinas Sosial membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diatur melalui SK Bupati. TKSK berasal dari pegawai Kecamatan dan di bawah koordinasi Dinas Sosial. TKSK dibentuk untuk memonitoring terhadap penerima KUBE, memberikan bimbingan dan mengadakan evaluasi 3 bulan 1 kali. Pada kegiatan evaluasi, TKSK bersama Dinas Sosial juga mengadakan pelatihan dan sharing session, membahas permasalah pemasaran dan permasalahan anggota. Para Kelompok penerima KUBE seharusnya diberikan pendampingan semaksimal mungkin. Inisiatif untuk memonitor sudah terlihat, namun belum maksimal karena hanya dilaksanakan 3 bulan 1 kali. Dengan demikian, diharapkan TKSK dapat berperan lebih maksimal sebagai fasiitator bagi para kelompok bahkan menjadi mentor. Apabila dibiarkan begitu saja, sangat rawan bantuan tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dinas Sosial harus mampu mengubah cara pandang masyarakat bahwa â&#x20AC;&#x2DC;bantuanâ&#x20AC;&#x2122; bukan sebagai pendapatan rutin, melainkan merupakan trigger untuk dikembangkan. Mengubah pandangan tersebut, harus dilakukan secara berkala dan terprogram, tidak hanya dengan sekedar sosialisasi. Jangan sampai, program bantuan hanya untuk sekedar menyalurkan saja tapi harus diawasi sampai masyarakat itu berkembang. g. Sentra Pengolahan Perikanan Terpadu Pembangunan Sentra Pengolahan Perikanan Terpadu berawal karena kepedulian Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap para nelayan tradisional di Kabupaten Gorontalo Utara. Pembangunan ini bertujuan agar hasil tangkap memberikan nilai tambah secara ekonomis, melalui pemberian fasilitas pengolahan ikan untuk digunakan oleh nelayan secara bersama-sama. Sentra Pengolahan dibangun pada tahun 2015 menggunakan dana APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun saat ini, seluruh assetnya telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Secara konsep, Sentra Pengolahan tersebut dikelola secara bersama-sama oleh para nelayan secara berkelompok, sehingga nantinya bisa saling membantu dalam proses pengolahan sampai penjualan hasil olahan bersama-sama. Sentra Pengolahan juga sudah disediakan alat pemanas/oven untuk proses pengeringan dan lahan luas untuk proses pemilahan serta para kelompok juga telah mendapatkan pelatihanpelatihan untuk mengoperasionalkan alat-alat, cara pemasaran dan cara pengelolaan keuangan. Sentra Pengolahan Perikanan Terpadu diharapkan agar para nelayan dapat memproduksi hasil tangkapannnya lebih cepat dan tempat pengolahan yang lebih sehat dan bersih. Proses pengolahan ikan teri ini mulai dari pemilahan, pemilahan dilakukan untuk membagi kualitas baik yang akan dijadikan ikan teri kering untuk dijual dan dikonsumsi masyarakat, sedangkan ikan teri dengan kualitas tidak bagus akan dijual untuk bahan pakan ternak. Sebelum adanya Sentra Pengolahan, para nelayan melakukan pemilahan dihalaman rumah bahkan sampai jalan umum. Para nelayan ikan teri minimal bisa mendapatkan 100 Kg ikan teri basah dalam satu bulan, jika akan dijadikan ikan teri kering untuk dijual maka dari 100 Kg ikan teri basah tadi hanya menjadi 50 kg ikan teri kering. Per 1 Kg ikan teri kering dijual Rp 30.000. Penghasilan para nelayan ikan teri dalam 1 bulan rata-rata bisa mendapatkan keuntungan Rp 2 juta, modal yang dikeluarkan berkisar Rp 300.000 â&#x20AC;&#x201C; 600.000. Dalam satu tahun, ada 2 kali musim ikan teri, satu

Lampiran Laporan Survey BDSP

125

musimnya antara 2 sampai 3 bulan, jika dikalkulasikan dalam 1 tahun berarti ada 6 bulan musim ikan teri. Untuk 6 bulan sisanya tidak menentu karena ada musim ombak, angina dan cuaca. Ketika terang bulan akan sulit menangkap ikan teri karena untuk menangkap ikan teri diperukan pencahayaan terang pada lokasi tertentu, apabila terjadi terang bulan maka cahaya bulan akan merata pada hamparan laut sehingga ikan teri tersebar dan sulit untuk ditangkap dengan skala besar. Hambatan dan Tantangan Meskipun Sentra Pengolahan Perikanan Terpadu ini sudah disediakan sejak tahun 2015 dan dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang pengolahan ikan teri, namun para nelayan baru memanfaatkan tempat tersebut pada Agustus 2017. Alasan masyarakat karena jarak sentra Pengolahan Perikanan Terpadu dari pelabuhan cukup jauh, berjarak 1,5 KM sehingga nelayan lebih memilih untuk melakukan pengolahan di rumah masing-masing karena kebanyakan rumah nelayan berdekatan dengan pelabuhan. Dinas Perikanan dan Kelautan tidak menyediakan alat transportasi bagi para nelayan, jika nelayan menggunakan motor pun akan kesulitan membawa hasil tangkapannya. Masalah lain yang dihadapi para nelayan jika harus ke tempat Sentra Pengolahan adalah tidak adanya air laut untuk mencuci ikan teri, tempat pencucian sekitar Sentra Pengolahan hanya mengandalkan air tambak yang pasang surut. Saat ini juga, nelayan kesulitan bahan baku karena hasil tangkapan yang rendah. Berbagai kendala tersebut menyebabkan saat ini nelayan yang tergabung di Sentra Pengolahan ini hanya tinggal berjumlah 5 orang saja. Bahkan salah satu nelayan, menyebutkan bila kondisi ini terus terjadi, akan lebih baik jika dirinya kembali mengolah ikan secara individual di tempat tinggalnya, seperti sebelumnya. Pemanfaatan Sentra Pengolahan Perikanan Terpadu masih belum maksimal, peran Dinas Perikanan dan Kelautan harus lebih serius dalam membina operasionalisasi dan pengembangan sentra ini bersama para nelayan. Dinas Perikanan dan Kelautan juga perlu mengkaji kembali dan mencari solusi dari berbagai problematika yang menghambat berfungsinya sentra pengolahan ikan ini. h. Rumah Kreatif UMKM BRI Rumah Kreatif UMKM BUMN ini digagas oleh Kementerian BUMN yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN yang mengatur bahwa setiap perusahaan BUMN agar mengalokasikan dana CSR BUMN yang nantinya akan dikelola dan dipergunakan membangun Rumah Kreatif UMKM BUMN di seluruh Indonesia. Rumah Kreatif UMKM BUMN di Kab. Gorontalo Utara dikelola oleh BRI Kabupaten Gorontalo Utara yang didirikan pada Agustus 2017. Tujuan didirikan Rumah Kreatif ini sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Rumah Kreatif menyediakan bimbingan bagi pelaku UMKM untuk menjawab tantangan utama pengembangan usaha kecil menengah dalam peningkatan kompetensi, peningkatan akses pemasaran dan kemudahan akses permodalan khususnya bagi UKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Proses pendampingan di Rumah Kreatif BUMN ini diawali dengan pendaftaran untuk mengisi data yang menyangkut tentang kompetensi UMK dan analisa data UKM yang menyangkut produk UKM tersebut. Selanjutnya dilakukan proses seleksi UKM dengan klasifikasi kompetensi ‘low’, ‘medium’ sampai dengan ‘high’ akan diarahkan pada tempat konsultasi dan ‘quality control’. Hal tersebut dilakukan agar konsultan melihat standarisasi bahan baku, standarisasi produk, bimbingan pengembangan produk baru, pengemasan,

126

Lampiran Laporan Survey BDSP

branding sampai dengan bimbingan pendanaan. Bagi pelaku UKM yang dikategorikan ke dalam low dan medium akan mendapatkan pelatihan bisnis keuangan, permodalan, pemasaran, proses pruduksi sampai manajerial keseluruhan. Selanjutnya konsultan akan mengadakan sharing session (diskusi) kepada sesama pelaku UKM agar mereka dapat berbagi pengalaman yang sudah dilakukan. Setelah mendapatkan materi, para UMK akan dilatih untuk melakukan pemesaran online, melalui media social dan akan diintegerasikan juga kepada salah satu mitra Rumah Kreatif BUMN yaitu Belanja.com. Saat ini pengelola Rumah Kreatif UMKM Kabupaten Gorontalo Utara dikelola oleh BRI yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Koordinator, Staf dan Pramubakti. Koordinator mempunyai tugas pendataan, analisis UMK dan merangkap pemateri pelatihan. Staf difungsikan sebagai konsultan bagi para pelaku UMK, dan Pramubakti bertugas sebagai marketing. Pendanaan Rumah Kreatif UMKM BUMN di Kab. Gorontalo Utara dibiayai melalui bantuan CSR BRI. Rumah Kreatif UMKM BUMN Kabupaten Gorontalo Utara baru dibentuk bulan Agustus 2017, masih sangat baru dan masih perlu ditingkatkan dari segi pengelolaan. Saat ini hanya ada 3 pegawai yang diembani tugas-tugas yang cukup berat, resiko terhadap akan berdampak pada beban kerja yang tidak proposional. Data yang ada saat ini ada sekitar 3000-an UMK yang aktif, tidak menutup kemungkinan UKM tersebut akan bermitra dengan Rumah Kreatif UMKM BRI. Dengan jumlah UKM tersebut, sulit untuk dapat terlayani secara maksimal hanya oleh 3 pegawai yang ada di Rumah Kreatif tersebut. Oleh karena itu, Idealnya Rumah Kreatif UMKM BRI menambah jumlah pegawai yang kompeten dibidangnya, agar semua tugas yang besar dapat terbagi sesuai beban kerja dan proposional. Rumah Kreatif UMKM BUMN Kabupaten Gorontalo Utara harus pro aktif promosi dan menjaring UMK yang ada di lapangan, harus ada mekanisme jemput bola agar Rumah Kreatif UMKM BUMN dapat memberikan manfaat yang diharapkan sesuai tujuannya. Jika hanya menunggu secara pasif, gejala-gejala klasik akan muncul, misal fungsi Rumah Kreatif UMKM BUMN akan menjadi macan kertas saja atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban tanpa memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Rumah Kreatif UMKM BUMN Kabupaten Gorontalo Utara harus mengajak pihak lain dalam upaya pengembangan jangka panjang. Misalnya, mengajak Pemerintah Daerah untuk sama-sama mengembangkan dan saling memberikan dukungan satu sama lain dan mensinergiskan program-program Rumah Kreatif UMKM BUMN. Hal tersebut harus dilakukan karena masing-masing pihak mempunyai program pemberdayaan UMKM dan mengatasi permasalahan pengangguran serta kemiskinan. i.

Rumah Produksi Kecamatan Kwandang-Program Coastal Community Development Project (CCDP)

Rumah Produksi Kabupaten Gorontalo Utara didirikan atas kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan CCDP-IFAD melalui program pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada tahun 2013. Tujuan dari Rumah Produksi ini adalah untuk pengembangan kelompok usaha dan non-usaha perempuan yang mata pencaharian utamanya adalah nelayan, pengembangan keunggulan sumberdaya kelautan dan perikanan lokal serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumber daya yang ada serta perbaikan jaringan pemasaran produk.

Lampiran Laporan Survey BDSP

127

Rumah produksi juga dimaksudkan sebagai tempat bagi kaum perempuan yang ikut berproses atau berorganisasi melalui kelompok pengolahan. Sebelumnya, sudah terdata ada 153 orang yang dibagi ke dalam empat kelompok yang telah difasilitasi oleh CCDP di Kabupaten Gorontalo Utara sejak tahun 2013, jadi masing-masing kelompok terdiri dari 38 atau 39 orang. Tujuan rumah produksi adalah sebagai alternatif pemasaran bagi nelayan, sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga nelayan melalui aktifitas ekonomi ibu rumah tangga nelayan yang tergabung dalam Rumah Produksi. Rumah Produksi yang berlokasi di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang diresmikan pada tahun 2016. Rumah Produksi tersebut pun dihibahkan kepada pemerintah Daerah Gorontalo Utara. Selain bantuan gallery Rumah Produksi CCDP-IFAD memberikan hibah berupa uang tunai untuk dibelanjakan peralatan â&#x20AC;&#x201C; peralatan penunjang Rumah Produksi seperti mixer, oven, kompor gas, etalase, kulkas, dll. Para kelompok difasilitasi tenaga pendamping desa (TPD) untuk menjadi fasilitator dalam identifikasi kebutuhan, persoalan atau isu yang dihadapi para kelompok di pesisir. Setiap kelompok diberi bimbingan oleh TPD bagaimana cara membuat abon cakalang, membuat terasi, kerupuk ikan dll. Hasil bimbingan tersebut menghasilkan prestasi bagus, beberapa orang dari masing-masing kelompok sudah mampu mempunyai omset Rp 1.000.000 per bulan dari hasil penjualan kerupuk rumput laut. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2017, pemanfaatan rumah produksi sudah menurun, misalnya saat dikunjungi pada 26 Oktober 2017, kondisi Rumah Produksi tidak terlihat ada aktifitas, dan tidak ada ada satupun pengelola yang berada di rumah produksi tersebut. Etalase yang disediakan untuk hasil-hasil produksi pun tampak tidak terisi penuh dan tempat pengolahan tidak terawat. Kondisi tersebut harus segera ditangani, karena apa yang sudah dibangun sejak tahun 2013 bersama CCDPIFAD jangan sampai hilang. Program tersebut sangat bagus bagi pemberdayaan usaha kecil di sekitar masyarakat Desa Katialada, daerah tersebut mempunyai potensi tinggi dalam mengolah sumber alam laut. Dinas Perikanan dan Kelautan harus mampu merevitalisasi kembali pengelolaan Rumah Produksi, dan mengajak kelompok-kelompok Rumah Produksi untuk terus berkarya demi menumbuhkan taraf ekonominya. Selain itu, harus ada monitoring dan pembinaan secara periodik, dan memaksimalkan fungsi rumah produksi untuk membantu kelompok masyarakat agar mau dan mampu menjalankan Rumah Produksi.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan Dari berbagai uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut : zz

Angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara tergolong tinggi. Dengan jumlah penduduk tahun 2016 adalah 111.824 jiwa, maka 20.699 jiwa di antaranya adalah penduduk miskin yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan yaitu sebesar Rp 238.621. Jumlah penduduk miskin tersebut relative mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang berkisar 18,93% bila dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu menjadi 18,93% atau sekitar 21,06 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan tersedianya kesempatan kerja

128

Lampiran Laporan Survey BDSP

merupakan akar permasalahan dari kemiskinan. Jadi, aspek demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan di suatu daerah. Oleh karena itu, tingginya persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara salah satunya disebabkan oleh banyaknya penduduk dalam usia kerja yang menganggur sehingga tidak memiliki sumber pendapatan, dan sebagian penduduk bekerja namun penghasilannya masih rendah. zz

Keterbatasan Kesempatan kerja di Kabupaten Gorontalo Utara dipengaruhi oleh lambatnya laju pertumbuhan usaha melalui penanaman modal di berbagai skala usaha, baik Usaha Mikro, Kecil, Menangah maupun Besar. Dengan kata lain daya saing investasi masih perlu dioptimalkan kembali. Permasalahan rendahnya daya saing investasi ini disebabkan oleh empat hal yakni aspek sumber daya manusia, administrasi perizinan dan hukum, pasar maupuan infrastruktur penunjuang yang belum dikelola secara optimal. Berbagai pihak telah melaksanakan berbagai program dan turut andil dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara. Namun minimnya koordinasi dan kerjasama antar pihak menjadi faktor utama belum optimalnya program tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran pengentasan kemiskinan. Perlu jaminan mutu/kualitas program-program instansi pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan KUMKM. Tiga sektor yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi sasaran program-program pengembangan dan pemberdayaan adalah Perikanan, Pertanian dan Peternakan. Permasalahan pada ketiga sektor tersebut pada umumnya adalah, kapasitas produksi cenderung rendah bila dibandingkan dengan potensi dan permintaan, mayoritas dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga tidak memberikan nilai tambah secara ekonomi, dan jangkauan pemasaran yang masih sangat terbatas. Jangkauan pemasaran juga dipengaruhi oleh minimnya kemampuan produksi/ produktivitas, kualitas produk dan daya tahan produk baik produk pertanian, peternakan maupun perikanan. Memutuskan mata rantai kebergantungan petani dan nelayan kepada pengumpul dapat dilakukan melalui pemberian alternatif pemasaran lain misalnya dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan.

b. Rekomendasi a) Umum zz

Penguatan koordinasi dan kerjasama dalam mengoptimalkan berbagai program perlu dilakukan, baik program yang dilakukan oleh Pemerintah maupun yang dilakukan oleh non pemerintah. Melalui kerjasama ini diharapkan terjadi sinergi untuk mengisi berbagai kekurangan yang ada pada setiap program. Pemerintah perlu didorong untuk memerankan fungsi koordinasi dan juga sebagai fasilitator terjalinnya kerjasama baik antar instansi pemerintah, pemerintah dengan non pemerintah, maupun antar pihak-pihak non pemerintah.

Lampiran Laporan Survey BDSP

129

Sektor perikanan perlu dipertimbangkan sebagai salah satu sasaran program-program selanjutnya dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Selain memunculkan program-program baru, optimalisasi program-program yang telah ada sebelumnya juga perlu dilakukan. Misalnya optimalisasi dan revitalisasi program Rumah Produksi dan Sentra Pengolahan Ikan sehingga benar-benar dapat memberikan nilai tambah kepada penduduk yang bekerja di sektor perikanan. Perlu ada upaya untuk memutuskan mata rantai kebergantungan petani dan nelayan kepada pengumpul, melalui menumbuhkan industri pengolahan, dan bantuan modal dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi di kedua sektor ini. Berbagai pihak perlu meningkatkan kinerja dalam penyediaan infrastruktur/sarana/prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat, kemudahan birokrasi perizinan dan penciptaan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan. Promosi investasi pun perlu lebih gencar dilakukan untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki sebagai keunggulan komparatif. Perlu ada kebijakan terkait kemudahan-kemudah investasi dengan memberikan insentif bagi para calon investor, missal kemudahan pelayan perizinan, zero sharing dari investor kepada pemerintah selama periode/batasan waktu tertentu dan lain-lain Program-program pemberdayaan perlu dilakukan dan diarahkan untuk Peningkatan kapasitas Produksi, Pengembangan/optimalisasi, Pengolahan produk/komoditas hasil produksi untuk memberikan nilai tambah dan jangkauan pasar yang lebih luas, dan pengembangan strategi pemasaran. Program-program dapat difokuskan pada sektor pertanian, perikanan tangkap dan peternakan. Perlu ada pihak yang berperan sebagai quality assurance terhadap rancangan konsep dan desain rencana pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan. Perlu melakukan revitalisasi fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Misalnya dapat diarahkan agar tim ini memiliki rencana kerja tim, mampu menganalisa faktor kemiskinan, merumuskan solusi dan merumuskan program intervensi yang secara fokus dapat dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh SKPD dan instansi lain secara terpadu.

b) Rekomendasi Action Plan Dinas Penanaman Modal Tahun 2018-2021 Action Plan perlu disusun sebagai upaya untuk memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal. Berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

130

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Identifikasi Masalah pada DPM Masalah

Identifikasi Solusi

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pengurusan izin

Penguatan Sosialisasi tentang pentingnya pengurusan izin Layanan perizinan secara door to door

Beberapa Izin masih dilayani oleh SKPD

Pengintegrasian izin yang merupakan Kewenangan Dinas Penanaman Modal

Belum memiliki SOP terperinci yang dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tupoksinya

Penyusunan SOP Mikro

Belum ada SOP yang menjadi panduan pemrosesan izin

Penyusunan SOP Makro

Waktu Proses penyelesaian izin dinilai masih terlalu lama

Diagnostic study untuk memetakan penyebab waktu proses yang tidak sesuai

Penataan proses dan prosedur peninjauan lapangan

Perumusan Standar Pelayanan

Penataan keanggotaan tim teknis, tugas dan kewenangan tim teknis

Waktu proses dinilai masih lambat akibat dari pelayanan perizinan dilakukan secara manual

Pembangunan System aplikasi pelayanan perizinan

Penataan sarana/prasarana belum optimal

Penataan layout dan sarana/prasarana

Masih ada pungutan liar yang terjadi saat peninjauan lapangan

Penataan proses dan prosedur peninjauan lapangan Pembangunan mekanisme pengawasan Penguatan edukasi kepada pemohon izin

Kurangnya peran PTSP dalam pemberdayaan UMKM

Penguatan program-program pemberdayaan UMKM oleh PTSP

Belum optimalnya promosi investasi sehingga realisasi investasi belum menunjukan pertumbuhan signifikan

Perumusan peta potensi investasi Perumusan strategi promosi investasi Perumusan instrument promosi investasi Penguatan kapasitas dalam melakukan promosi investasi

Belum ada strategi menarik investasi

Perda ramah investasi

Kapasitas/kemampuan pegawai PTSP belum memadai

Peningkatan kapasitas pegawai PTSP dalam pelayanan, pelaksanaan proses dan prosedur, Peningkatan kapasitas tim teknis Perumusan SOP teknis

Jumlah SDM belum sesuai dengan beban kerja

Assesment Beban kerja PTSP Assesment kebutuhan jumlah dan kriteria pegawai PTSP yang menunjang pelayanan

Kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan administrasi dan kearsipan.

Penataan Arsip

Pejabat/staf yang ada kurang memiliki kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan fungsi penanaman modal

Penataan Kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai untuk pelaksanaan Tusi Penanaman Modal

Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pelaksanaan tugas pelayanan masih belum maksimal.

Identifikasi Kriteria SDM pada setiap tahap proses perizinan

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka dirumuskan usulan action plan untuk pengembangan kapasitas Dinas Penanaman Modal sebagai berikut: Tabel Usulan Rencana Kerja PTSP Program

Kegiatan

Output

Tahun

Percepatan dan penerapan sistem akuntabilitas peninjauan lapangan/advise tim teknis

Identifikasi masalah dalam peninjauan lapangan

Peta simpul masalah dalam pelaksanaan peninjauan lapangan

2018

Perumusan revisi prosedur peninjauan lapangan

Revisi prosedur peninjauan lapangan

2018

Perumusan revisi tugas, fungsi, dan susunan tim teknis

Revisi SK tim teknis

2018

Identifikasi kebutuhan alat, blanko dan template peninjauan lapangan

Daftar kebutuhan alat, blanko dan template untuk peninjauan lapangan

2018

Perumusan alat, blanko dan template peninjauan lapangan

rancangan alat, blanko dan template peninjauan lapangan

2018

Lampiran Laporan Survey BDSP

131

Program

Kegiatan

Output

Tahun

Penerapan system akuntabilitas dalam pembayaran retribusi

Perumusan mekanisme pembayaran melalui bank

Rancangan mekanisme pembayaran melalui bank

2018

Pelaksanaan kerjasama dengan bank

Jalinan kerjasama dengan perbankan

2018

Penataan managemen pengelolaan data/ informasi dan kearsipan

Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan data/ informasi dan kearsipan

Daftar permasalahan dalam pengelolaan data/ informasi

2018

Perumusan mekanisme dan prosedur managemen kearsipan

Prosedur pengelolaan data dan managemen kearsipan

2018

Penataan system dan prosedur Pelayanan perizinan

Analisa Permasalahan dalam setiap tahapan proses pelayanan perizinan

Peta simpul masalah prosedur

2018

Perumusan SOP Makro

SOP Makro

2018

Perumusan SOP Mikro

SOP Mikro

2018

Perumusan Revisi Peraturan terkait SOP

Peraturan terkait SOP

2018

Penataan managemen pengelolaan data/ informasi dan kearsipan

Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan data/ informasi dan kearsipan

Daftar permasalahan dalam pengelolaan data/ informasi

2018

Perumusan mekanisme dan prosedur managemen kearsipan

Prosedur pengelolaan data dan managemen kearsipan

2018

Penataan system dan prosedur Pelayanan perizinan

Analisa Permasalahan dalam setiap tahapan proses pelayanan perizinan

Peta simpul masalah prosedur

2018

Perumusan SOP Makro

SOP Makro

2018

Perumusan SOP Mikro

SOP Mikro

2018

Perumusan Revisi Peraturan terkait SOP

Peraturan terkait SOP

2018

Perumusan rancangan Standard Pelayanan

Standard Pelayanan Perizinan

2019

Konsultasi Publik terkait rancangan Standar Pelayanan

Masukan dan saran terhadap standard pelayanan

2019

Penyesuaian rancangan standar pelayanan

Rancangan final standard pelayanan

2019

Perumusan Peraturan tentang Standard Pelayanan

Peraturan tentang Standard Pelayanan Perizinan

2019

Perumusan Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

2019

Perumusan Janji dan Moto Pelayanan

Janji dan Moto Pelayanan

2019

Analisa beban kerja

Rekomendasi jumlah SDM yang dibutuhkan

2019

Analisa Tugas/fungsi setiap tahapan proses perizinan

Rekomendasi Kriteria

2019

Rancangan plotting penugasan SDM pada Setiap kelompok fungsi

Daftar SDM dan kelompok fungsi

2019

Penugasan SDM pada setiap kelompok fungsi

SK Kadis

2019

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurusan izin

Sosialisasi pentingnya pengurusan izin

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin

2018

Layanan pengurusan izin secara proaktif (door to door)

meningkat

2019

Perumusan strategi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kualitas Pelayanan Perizinan

Identifikasi strategi dan kegiatan monitoring evaluasi kualitas pelayanan perizian

Strategi dan kegiatan yang diperlukan untuk Monitoring Evaluasi kualitas Pelayanan Perizinan

2019

Perumusan instrument-instrumen monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan perizinan

Instrumen IKM dan lain-lain

2019

Perumusan mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan

Peraturan terkait mekanisme penanganan pengaduan

2019

Perumusan kebijakan insentif bagi pelaku investasi

Kebijakan (Perda/Perbup) yang mengatur system insentif bagi investor

Identifikasi potensi investasi

Teridentifikasi potensi dan keunggulan komparatif Kabupaten gorontalo utara

2018

Perumusan peta potensi investasi

Rumusan peta potensi investasi

2019

Perumusan strategi promosi investasi

panduan strategi promosi investasi

2019

Perumusan alat/instrument/media kegiatan promosi investasi

Rumusan alat alat/instrument/media kegiatan promosi investasi

2020

Perumusan strategi untuk kerjasama investasi

Panduan pelaksanaan kerjasama investasi

2020

Perumusan Standar Pelayanan Publik, Janji, Moto dan maklumat

Penataan SDM Pemberi layanan PTSP

Optimalisasi system dan mekanisme promosi, kerjasama dan pelaksanaan investasi

132

Lampiran Laporan Survey BDSP

Program

Kegiatan

Output

Tahun

Peningkatan Kapasitas SDM PTSP

Pelatihan pelayanan prima

Personel terkait memahami konsep dan mampu memberikan pelayanan prima

2019

Pelatihan penerapan prosedur perizinan

Personel terkait memahami konsep dan mampu melaksanakan setiap prosedur pelayanan perizinan

2019

Pelatihan penerapan prosedur penanganan pengaduan

Personel terkait memahami konsep dan mampu melaksanakan prosedur penanganan pengaduan

2019

Bimbingan teknis management pengelolaan data/ infomasi dan kearsipan

Personel terkait memahami konsep dan mampu melaksanakan pengelolaan arsip

2019

Peningkatan Kapasitas SDM Promosi dan kerjasama Investasi

Pelatihan presentasi promosi investasi

Personel terkait memahami dan mampu melakukan presentasi untuk promosi investasi

2020

Penataan sarana/ prasarana

Identifikasi kebutuhan sarana/prasarana PTSP

Daftar kebutuhan sarana/prasarana penunjang PTSP

2019

Perumusan layout/desain gedung pelayanan PTSP

Desain gedung PTSP

2019

Penerapan dan pengadaan sarana/prasarana

Gedung tertata sesuai dengan kebutuhan pelayanan prima

2019

Identifikasi kebutuhan system aplikasi pelayanan perizinan

Daftar kebutuhan terhadap aplikasi pelayanan perizinan

2019

Pembangunan system aplikasi pelayanan perizinan

Terbangunnya system aplikasi pelayanan perizinan

2019

Pengadaan sarana/prasaran penunjang aplikasi perizinan

Tersedianya sarana penunjang penerapan system aplikasi perizinan

2019

Bimtek penggunaan system aplikasi

Personel terkait mampu menggunakan dan memeliharap system aplikasi perizinan

2019

Perumusan Rencana dan Strategi Inovasi layanan perizinan dan investasi

Rencana dan strategi inovasi perizinan

2020

Pengembangan sistem insentif dan disinsentif untuk peningkatan kinerja dan disiplin pegawai PTSP

Analisa kebutuhan peningkatan kesejahteraan pegawai

Perhitungan kebutuhan real penambahan insentif

2019

Perumusan system insentif disinsentif

Rumusan system insentif dan disinsentif

2019

Advokasi anggaran

Peraturan tentang system insentif dan disinsentif pegawai PTSP

2019

Pengembangan system aplikasi pelayanan perizinan

6. Lampiran Daftar Dokumen Tabel Daftar Dokumen No.

Nama Dokumen

Jenis File

Profil Investasi Kab. Gorontalo Utara

Hard Copy

Data PMA 2017

Hard Copy

Data PMDN 2017

Hard Copy

Perbup Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pelimpaha Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non-Perizinan

Hard Copy

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kab. Gorontalo Utara 2016-2026

Hard Copy

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD DPM-PTSP Tahun 2017

Hard Copy

Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah Kab. Gorontalo Utara Tahun 2017

Hard Copy

Rekapan sementara data UKM Kab. Gorontalo Utara Tahun 2017

Hard Copy

Perbup Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun 2016

Hard Copy

Data pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Kab. Gorontalo Utara

Hard Copy

Instrumen Verifikasi dan Validasi Kelompik Usaha Bersama (KUBE) Kab. Gorontalo Utara Tahun 2017

Hard Copy

Daftar Program Kegiatan Dinas Sosial Kab. Gorontalo Utara tahun 2017

Hard Copy

Daftar Program Kegiatan Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kab. Gorontalo Utara tahun 2013 - 2017

Hard Copy

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2017

Hard Copy

Lampiran Laporan Survey BDSP

133

No.

Nama Dokumen

Jenis File

Perbup nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Hard Copy

Data Pelaksana Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan TA. 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara

Hard Copy

Realisasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan TA. 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara

Hard Copy

Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2017

Hard Copy

Data Rekapitulasi Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Hard Copy

Nominative Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Gorontalo Utara tahun 2017

Hard Copy

Nominative Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN) Kab. Gorontalo Utara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Hard Copy

Perbup nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Gorontalo Utara

Hard Copy

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor sk.93.II.2017 tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian di Kab. Gorontalo Utara tahun 2017

Hard Copy

Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu tahun 2016 Program CCDP (Coastal Community Development Project)

Hard Copy

Penelitian Renstra Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil UMI Kab. Gorontalo Utara 2014

Soft Copy

Strategi dan Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Gorontalo Uatar

Soft Copy

Gorontalo Utara dalam Angka tahun 2016 dan tahun 2017

Soft Copy

134

Lampiran Laporan Survey BDSP

5.1.5. Survey BDSP Kabupaten Boalemo 1. Pendahuluan Assesmen ini dilaksanakan sejak tanggal 30 Oktober hingga 3 November 2017 di Kabupaten Boalemo. Sesuai dengan tujuannya, assesmen dilakukan dengan melakukan pengumpulan data/informasi dan interview langsung kepada berbagai stakeholders yang memberikan peran dalam pengentasan kemiskinan, khususnya melalui pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Boalemo. Berdasarkan informasi yang didapatkan secara snowball, berbagai pihak telah turut andil dalam pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Boalemo, baik yang berasal dari unsur pemerintah, maupun non pemerintah. Tabel berikut akan menjelaskan nama berbagai responden, asal instansi/lembaga, dan jabatannya. Tabel Daftar Responden Survey BDSP Nama

Jabatan

Instansi

Rusdin Amin

Jenis Kelamin L

Kepala Badan

BAPPEDA

Foni Mohamau S

Kabid

Sila Botutihe

Kepala Dinas

Moh. Rusli Badu

Kabid

Ardi G

Kabid

Mans Mopunggi

Kepala Dinas

Diskominfo

Hengki Popato

Kabid

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM

Yakop Musa

Kepala Dinas

DPM-ESDM

Hermanto Paguyu

Kabid

Dinas Pertanian

Hendra Abdullah

Kabid

Rosman U

Kabid

Zismunwati Dai

Kabid

Rulemin Tum

Kabid

Nurluin Herlok

Sekretaris

Dinas Kelautan & Perikanan

Dinas Sosial & PMD

135

Tabel Itinerary Pelaksanaan Survey Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

30 Oktober 2017

Wawancara Kepala Bidang Ekonomi Bappeda

Wawancara Kepala Bappeda

Wawancara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Selasa

31 Oktober 2017

Wawancara Kepala Dinas DPMESDM

Rabu

1 November 2017

Wawancara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas PerindagkopUMKM

Wawancara Kepala Bidang Penyuluhan, Kepala Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura, Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanin Dinas Pertanian.

Wawancara Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas Sosial & Pemberdayaan Desa

Kamis

2 November 2017

Pengumpulan Dokumen

Jumat

3 November 2017

Pengumpulan Dokumen

2. Kondisi Umum Iklim Investasi Iklim investasi dan daya saing daerah terkait dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraannya agar lebih banyak diperankan oleh masyarakat. Peran penting dari masyarakat dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan adalah tercermin oleh nilai investasi yang dilakukan di daerah tersebut. Kemajuan perekonomian Kabupaten Boalemo dapat dilihat melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan PDRB Kabupaten Boalemo Tahun 2012 â&#x20AC;&#x201C; 2016 yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Tabel Trend PDRB Kabupaten Boalemo tahun 2012-2015

Sumber : BPS

Meskipun laju pertumbuhan relatif stagnan, namun nilai PDRB Kabupaten Boalemo Tahun 2016 masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya kenaikan kinerja ekonomi. Demikian pula dengan nilai tambah tiap sektor yang secara umum mengalami kenaikan. Berikut adalah perbandingan nilai tambah tiap sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Boalemo.â&#x20AC;&#x192;

136

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Kontribusi PDRB berdasarkan Sektor Ekonomi Sektor Ekonomi

2014

2015

2016

Pertanian, kehutanan, dan Perikanan

1.784.108,12

2.029.026,55

2.276.602,01

Pertambangan Dan Penggalian

13.570,61

15.325,97

16.062,01

Industri Pengolahan

60.679,49

69.240,27

77.393,58

Pengadaan Listrik Dan gas

527,48

489,71

629,10

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

581,00

651,77

780,98

Konstruksi

225.546,89

273.332,15

303.203,32

Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

361.342,36

26.783,32

507.955,98

Transportasi Dan pergudangan

72.723,94

85.170,64

96.271,56

Penyediaan Akomodasi Dan Makan

43.911,29

52.506,45

60.231,54

Informasi Dan Komunikasi

42.527,20

48.031,55

55.295,28

Jasa Keuangan dan Asuransi

57.116,40

66.552,78

81.277,64

Real Estate

39.438,10

6.094,93

52.940,61

M,N

Jasa Perusahaan/Business Activities

1.711,40

2.000,10

2.217,73

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

267.925,53

291.436,76

302.609,28

Jasa pendidikan

107.543,64

120.124,03

134.015,60

Jasa kesehatan dan kegiatan Sosial

103.643,19

123.051,60

141.885,17

R,S,T,U

Jasa Lainnya

44.005,95

51.103,67

57.065,93

Produk Domestik Regional Bruto

3.226.902,59

3.700.922,25

4.166.437,33

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2016

Struktur Ekonomi Kabupaten Boalemo sejak 3 tahun terakhir didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 54,64% diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor yaitu 12,19%. Sedangkan 15 sektor lainnya menyumbang nilai tambah di bawah 10%. Data tersebut menunjukan produktifitas ekonomi secara makro di sektor ini relatif baik dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Namun, tingginya kontribusi sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan para pelaku ekonomi di sektor ini. Menurut BPS, penduduk miskin di Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 berjumlah 32.290 jiwa atau sebesar 21,11% dari total jumlah penduduk. Menurut informan, kantong-kantong kemiskinan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan tersebut berada di pedesaan dan pesisir yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Beberapa informasi yang dapat menjelaskan rendahnya pendapatan pelaku di sektor ini adalah sebagai berikut: 1.

Mayoritas petani lahan kering memiliki lahan di bawah 1 Hektar. Dengan masa tanam 5 bulan (misalnya untuk tanaman jagung) maka rata-rata akan menghasilkan Rp 7,5 juta pada saat panen. Dengan asumsi bahwa setiap bulannya petani akan menggunakan Rp 1,5 - 2 juta untuk biaya hidup sekeluarga, maka hasil panen di atas tidak bisa digunakan untuk modal pada masa tanam berikutnya. Akhirnya mau-tidak mau petani harus meminjam modal untuk masa tanam berikutnya. Siklus ini berlangsung terus menerus, sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan.

Kondisi ini semakin diperparah dengan kehadiran pengumpul yang juga berperan sebagai pemberi pinjaman modal kepada petani, baik untuk membiayai kebutuhan keluarga petani maupun untuk

Lampiran Laporan Survey BDSP

137

kebutuhan bertani. Selain petani harus membayar seluruh hutangnya, petani juga diwajibkan menjual hasil panennya kepada pengumpul/pemodal yang bersangkutan. Ketergantungan petani kepada pengumpul tersebut mengakibatkan minimnya daya tawar petani untuk menentukan harga hasil panen. 3.

Mayoritas petani lahan basah merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri. Biasanya petani penggarap mendapatkan 2/3 dan pemilik lahan mendapatkan 1/3 bagian dari total hasil panen. Meskipun petani penggarap mendapatkan bagi hasil relatif lebih banyak dibandingkan dengan pemilik lahan, namun seluruh biaya selama masa tanam menjadi beban dari petani penggarap. Biaya-biaya tersebut kebanyakan diambil dari pengumpul yang juga sebagai pemberi pinjaman modal.

Sementara di sektor perikanan, mayoritas nelayan di Kabupaten Boalemo merupakan nelayan tradisional dengan peralatan yang sederhana, sehingga daya jangkau rendah yang mengakibatkan produksinya juga relatif rendah. Seperti halnya para petani, para nelayan hanya mendapatkan keuntungan sedikit dan keuntungan tersebut hanya dipergunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saja. Untuk mencari ikan/bernelayan, para nelayan harus memiliki modal, seperti bensin, sewa jaring bahkan sewa perahu. Modal untuk bernelayan biasanya mengandalkan pinjaman, sehingga hasil tangkapan akan dibayarkan untuk pinjaman dan sisanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain diakibatkan oleh rendahnya pendapatan para pelaku ekonomi yang bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaimana yang diuraikan di atas, tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Boalemo dikarenakan tingginya angka pengangguran. Menurut BPS, Penduduk yang bekerja pada tahun 2015 berjumlah 64.117 jiwa, atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 63,65%. Sementara angka pengangguran pada tahun yang sama berjumlah 3.069 atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,57%. Data ini menunjukkan bahwa tingginya TPT di Kabupaten Boalemo diakibatkan oleh karena dunia usaha yang ada di Kabupaten Boalemo belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Informasi tersebut berbanding lurus dengan kenyataan bahwa hingga saat ini investor dari luar daerah yang menanamkan modalnya hanya berjumlah 3 investor. Dua investor di antaranya adalah investor pada sektor pertanian dan 1 investor pada sektor kepariwisataan. Sementara jumlah investasi dari penanam modal lokal pada tahun 2015 tercatat berjumlah 4.272 usaha, dan 4.217 di antaranya adalah usaha yang terkategori mikro. Sementara usaha kecil berjumlah 36 dan usaha menengah hanya 19 usaha saja. Secara keseluruhan, UMKM di Kabupaten Boalemo telah berhasil menyerap tenaga kerja berjumlah 446 orang tenaga kerja yang terdiri dari 329 laki-laki dan 117 perempuan. Sementara itu, hingga tahun 2017, Koperasi yang berada di Kabupaten Boalemo berjumlah 81 Koperasi yang masih aktif. 81 Koperasi tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 153 orang dan secara keseluruhan memiliki 10.407 anggota.

138

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Data UMKM 2015

Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUMKM Kabupaten Boalemo

Menurut informan, permasalahan rendahnya daya saing investasi ini disebabkan oleh 4 hal yakni aspek sumber daya manusia, administrasi dan hukum, pasar maupuan infrastruktur penunjang yang belum dikelola secara optimal. Akibat dari daya saing yang rendah adalah terbatasnya lapangan kerja, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk (kemiskinan) dan produktivitas daerah yang rendah. Oleh karena itu, untuk menambah jumlah investor, perlu dioptimalkan kembali melalui penyediaan infrastruktur, kemudahan birokrasi perizinan dan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan. Di sisi lain, promosi investasi pun perlu lebih gencar dilakukan untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki sebagai keunggulan komparatif.

3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM Permasalahan utama pengembangan KUMKM di Kabupaten Boalemo adalah keterbatasan modal, SDM dan Pemasaran. Keterbatasan akses KUMKM terhadap sumberdaya modal disebabkan oleh karena mayoritas KUMKM, khususnya usaha skala mikro belum memiliki legalitas perizinan yang merupakan persyaratan pemberian pinjaman modal oleh pihak Perbankan. Mayoritas KUMKM juga tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang aspek managerial, teknis dan keuangan sehingga mempersulit pengembangan usahanya. Begitu juga dalam aspek pemasaran, persoalan yang dihadapi KUMKM di Kabupaten Boalemo adalah kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, yang diakibatkan oleh keterbatasan dalam pengemasan produk yang aman, sehat dan diinginkan oleh pasar. Berdasarkan informasi, berbagai pihak telah turut andil dalam pengembangan sektor KUMKM di Kabupaten Boalemo. Hingga saat ini telah teridentifikasi para pihak yang berperan tersebut. Peran-peran tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa kategori, dan analisa kelemahan masing-masing disajikan sebagai berikut: Intervensi/Peran

BDSP

Masalah

Penyebab

Modal

Dinas Pertanian (Bidang Pangan & Hortikultura, Bidang Penyuluhan, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan & Bidang Sarana Prasaran)

Program asuransi ternak tidak berjalan maksimal karena banyak peternak tidak mau ikut program tersebut.

MInimnya sosialisasi tentang manfaat dari Program bantuan asuransi ternak

Banyak petani yang terperangkap dengan lingkaran pinjaman modal kepada para pengepul.

Bantuan di Bidang Pangan & Hortikultura, para petani diberikan bantuan benih dan pupuk namun bantuan tersebut dirasa sedikit, tidak menutupi kebutuhan para petani.

Dinas Sosial

Bantuan KUBE tidak berkembang, hanya sedikit yang berhasil mengembangkan usahanya.

Lampiran Laporan Survey BDSP

minimnya pengawasan dan pembinaan

139

Intervensi/Peran

BDSP

Masalah

Penyebab

Kapasitas Managerial

Dinas Sosial

Bantuan KUBE menjadi tidak tepat sasaran dan kurangnya pengawasan oleh Dinas Sosial.

Tidak ada data KUBE yang masih aktif dan non-aktif.

Kapasitas Teknis

Dinas PeridagKop&UKM

Belum massifnya program-program pengembangan kapasitas teknis UMKM

Minimnya alokasi anggaran yang dimiliki oleh Dinas

Formalisasi Usaha

DPM-ESDM

Minimnya partisipasi masyarakat untuk formalisasi usala

Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya formalisasi usaha

Belum mampu mendatangkan atau meyakinkan beberapa investor skala besar terutama investor pada sector perikanan dan peternakan.

Belum ada pendelegasian kewenangan pengurusan perizinan kepada kecamatan Belum ada kebijakan/peraturan terkait dengan sistem insentif bagi investasi Belum optimalnya program promosi investasi

Sumber: diolah dari berbagai sumber

4. Kondisi BDSP a. Dinas Penanaman Modal dan Energi, Sumber Daya Mineral Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Energi, Sumber Daya Mineral (DPM-ESDM) sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali, mulai dari Kantor, Badan dan pada akhir tahun 2016 menjadi Dinas tersendiri berdasarkan amanat UU No. 23/2016, dengan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Energi, Sumber Daya Mineral (DPM-ESDM) yang diatur oleh Perda tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo. Gambar Struktur Organisasi DPM-ESDM

140

Lampiran Laporan Survey BDSP

Sebelum tahun 2015, masih banyak izin dan non-perizinan yang ditangani oleh SKPD lain, misalnya pengurusan izin bangunan oleh Dinas PU. Kondisi pelayanan masih tidak baik, sarana prasarana yang dimiliki tidak memadai sehingga tidak mendukung pelayanan semestinya. Masih banyak rantai birokrasi yang dihadapi pemohon untuk mengurus suatu izin. Pada tahun 2016 satu per satu dibenahi, misalnya, mengeluarkan peraturan Bupati tentang pelimpahan izin yang mengharuskan semua izin dan non-perizinan yang ada di SKPD harus dilimpahkan ke DPM-ESDM. Meskipun peraturan tersebut sudah diterbitkan, namun implementasinya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan belum melimpahkan izinnya ke DPM-ESDM. Namun, DPM-ESDM selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dan menjaga komunikasi yang baik dan saat ini sudah diusulkan kembali kepada Bupati agar mengeluarkan kembali atau merevisi Perbup Pelimpahan Izin sebelumnya agar diterbitkan pada tahun 2018. Kepala Dinas DPM-ESDM meyakini bahwa tahun 2018 semua izin akan dikelola oleh DPM-ESDM. Saat ini DPM-ESDM baru dapat mengelola izin keseluruhan 59 izin, ada sekitar 13 izin yang masih dikelola SKPD lain, namun setelah Perbup tentang pelimpahan izin sudah direvis dan diterbitkan, akan ada sekitar 70 izin yang akan dikelola oleh DPM-ESDM. Pada awal tahun 2017, DPM-ESDM melakukan perbaikan kantor, menata ruangan pelayanan perizinan, ruangan arsip, ruangan front office, ruangan kerja tim teknis dan ruangan lainnya untuk menunjang pekerjaan dan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pembenahan lainnya, DPM-ESDM sudah menjalankan amanat Perpres 97 tahun 2016 bahwa harus menyederhanakan perizinan dan memberikan kemudahan dalam berusaha, maka DPM-ESDM menggratiskan semua izin yang yang berkenaan dengan usaha terutama perdagangan UMKM. Pemberian izin gratis ini agar menumbuhkan usaha lokal dan memudahkan para pelaku UMKM untuk mengakses perbankan dalam permodalan usahanya. Secara umum DPM-ESDM mempunyai dua hal tugas wajib untuk melayani masyarakat, di antaranya pelayanan perizinan dan investasi. Kondisi Investasi Khusus terkait investasi, ada tiga investor besar skala nasional yang sudah menanamkan investasinya di Kabupaten Boalemo. Pertama, PT. PG Tolang Hula, bergerak di bidang pengelohan Tebu yang memiliki pabrik di Kabupaten Gorontalo. Namun, penggarapan lahannya ada di Kabupaten Boalemo dan memiliki 4.000 hektar lahan tebu. Kedua, PT. Arta Agro Surya, bergerak pada pengolahan sawit, memiliki lahan 6.000 hektar, lahan tersebut dimiliki masyarakat dan dikontrak oleh PT. Arta Agro Surya, sistemnya adalah bagi hasil. Namun, pabrik produksinya baru selesai tahun 2017 yang berlokasi di Kecamatan Wonosari. Sebelumnya untuk memproduksi hasil sawit PT. Arta Agro Surya melakukannya di luar Kabupaten Boalemo. Tenaga kerja yang sudah terserap oleh PT. Arta Agro Surya adalah 300 orang tenaga kerja lokal. Ketiga, PT. Mercusuar Indonesia Persada yang bergerak di bidang pariwisata, nilai investasinya sekitar Rp 20 milyar dimulai sejak tahun 2016. PT. Mercusuar Indonesia Persada adalah investor penuh dalam pengelolaan â&#x20AC;&#x2DC;Pulo Cintaâ&#x20AC;&#x2122; yang terletak di salah satu pulau di Kabupaten Boalemo. Untuk menumbuhkan minat investor, khususnya di bidang pariwisata, Bupati pada saat itu menginstruksikan kepada DPM-ESDM

Lampiran Laporan Survey BDSP

141

agar dipermudah kepengurusan izin PT. Mercusuar Indonesia Persada, jangan terlalu banyak permintaan atau dibebankan yang memberatkan sehingga akan menggagalkan minatnya berinvestasi di Boalemo. Maka disepakati dengan MoU antara Pemerintah Daerah dengan PT. Mercusuar Indonesia Persada, bahwa PT. Mercusuar Indonesia Persada secara penuh mengelola Pulo Cinta tanpa ada pembagian hasil di tahun pertama kepada Pemerintah Daerah, hanya pada MoU tersebut Pemerintah Daerah meminta tenaga kerja harus dari penduduk lokal, kebutuhan-kebutuhan pokok operasional Pulo Cinta menggunakan produk lokal dan meminta mempromosikan Pulo Cinta secara luas. Dari sisi strategi, keputusan Bupati cukup bagus karena merasa Boalemo adalah Kabupaten baru dan merupakan salah satu tertinggal, maka keputusan tersebut dirasa perlu untuk menarik minat investor. Strategi tersebut akan diberlakukan kepada investor manapun yang akan masuk di Kabupaten Boalemo, DPM-ESDM akan mempermudah tanpa menyalahi aturan-aturan yang ada. Bila dibandingkan dengan potensinya, investasi di Kabupaten Boalemo belum sepenuhnya maksimal. Salah satu kendalanya adalah pemerintah Kabupaten Boalemo belum memiliki kepastian regulasi yang menyangkut tentang tata ruang. Hal ini mengingat Perda tentang RT/RW yang saat ini ada, harus segera direvisi sesuai perkembangan kebijakan-kebijakan nasional maupun Provinsi. Selain itu, kendala lainnya adalah terkait cara pandang masyarakat yang tidak mau bekerjasama dengan investor. Misalnya, masyarakat tidak mau menyewakan lahannya kepada investor, atau memberikan tarif sewa lahan yang berkali lipat dan di luar harga pasaran sehingga hal tersebut akan menghalangi investor untuk berinvestasi. Selain itu, saat ini belum ada regulasi yang mengatur sistem insentif bagi para investor baru. Sistem ini bertujuan agar meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Boalemo. Misalnya bahwa para investor akan dipermudah dalam pengurusan izinnya, dan mereka tidak perlu dibebankan pembagian hasil pada kurun waktu tertentu kepada pemerintah daerah dan lain-lain. Kondisi Pelayanan Perizinan DPM-ESDM saat ini masih pada masa transisi, misalnya, perbaikan kualitas pelayan, sarana prasarana, kualitas tim teknis dan advokasi pelimpahan-pelimpahan izin yang belum dilimpahkan ke DPM-ESDM oleh beberapa SKPD. Pada tahun 2015, kualitas pelayanan masih dianggap belum maksimal, contoh, masih banyak â&#x20AC;&#x2DC;pungliâ&#x20AC;&#x2122; yang dilakukan para petugas pada waktu itu dan berdampak pada target PAD PTSP yang rendah. Target PAD PTSP pada tahun 2015 sebesar Rp 100 juta, tapi realisasi hanya mencapai Rp 25 juta, hal ini bisa diindikasikan pemohon izin membayar ke petugas dan tidak dilaporkan oleh petugas ke kas daerah. Pada tahun 2017 target PAD DPM-ESDM mencapai Rp 400 juta dan terealisasi sekitar Rp 200 juta, meskipun tidak mencapai 100% bukan berarti hal tersebut disebabkan oleh praktik-praktik â&#x20AC;&#x2DC;pungliâ&#x20AC;&#x2122; tetapi karena sudah banyaknya izin yang digratiskan. Dalam percepatan perizinan, DPM-ESDM memiliki Tim Teknis dan Task Force yang dibentuk melalui Keputusan Kepala DPM-ESDM Kabupaten Boalemo Nomor 9 tahun 2017, Tim ini sebagai pendukung untuk membantu tim teknis. Tim Task Force terdiri dari SKPD terkait, Kepolisian, Kejaksaan, BPN dan unsur lainnya. Saat ini juga, DPM-ESDM memiliki 5 orang Tim Teknis, dalam ketugasannya, tim teknis berfungsi memberikan rekomedasi sesuai hasil verifikasi lapangan.

142

Lampiran Laporan Survey BDSP

Sampai saat ini DPM-ESDM belum melakukan pelayanan perizinan secara online, semua izin yang dilayani masih manual, namun tahun 2018 akan diusahakan agar pelayanan izin online dapat terealisasikan. Sebagai langkah awal, DPM-ESDM Kabupaten Boalemo bekerjasama dengan KPK dalam hal aplikasi perizinan online. Pada minggu ke tiga bulan Oktober Kepala Dinas DPM-ESDM sudah menghadiri kegiatan KPK di Medan dalam rangka sosialisasi aplikasi perizinan online. Penyebab belum diterapkannya izin online ini disebabkan faktor kualitas jaringan internet di Kabupaten Boalemo masih tidak stabil. Meskipun pelayanan online belum dapat diaplikasikan, DPM-ESDM sudah melakukan pelayanan izin keliling setiap 1 bulan sekali. Izin keliling ini sudah menjadi instruksi Bupati dalam programnya â&#x20AC;&#x2DC;Boalemo Melayani Masyarakatâ&#x20AC;&#x2122;, jadi semua SKPD setiap bulan akan berkumpul di satu kecamatan dan membuka stand pelayanan yang diperuntukan bagi masyarakat setempat. Jumlah pegawai saat ini terdiri dari 23 ASN dan 7 orang non-ASN, menurut informasi Kepala DPM-ESDM, komposisi pegawai saat ini masih belum maksimal, beberapa pegawai ASN masih belum dapat keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama, misalnya, terkadang selalu menunda pekerjaan yang seharusnya cepat dan mudah untuk dikerjakan, disiplin ilmu yang ada belum sesuai yang diharapkan. Padahal, dari sisi pendapatan para pegawai ASN khususnya, sudah dikatakan mencukupi, hanya saja tanggung jawab para pegawai tersebut belum maksimal. Kendala SDM lainnya adalah, DPM-ESDM kekurangan jumlah tim teknis yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang mumpuni. Misal, dalam satu hari ada dua izin IMB, otomatis harus ada 2 orang tim teknis yang akan terjun ke lapangan berbeda, biasanya dari ke dua tim teknis tersebut secara kemampuan sangat berbeda. Selain itu, tim teknis belum dapat berkantor di DPM-PTSP karena belum ada ruangan kerja yang memadai, baru tahun 2018 dapat terealisasikan karena saat ini sedang dalam pembangunan. Di sisi lain, saat ini DPM-ESDM pun belum menerapkan SIPATEN yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan di Kecamatan. Sehingga untuk mendapatkan layanan perizinan tertentu, masyarakat cukup hanya mendatangi kecamatan terdekat saja. Dan juga ke depannya, DPMESDM pun perlu segera melakukan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) karena penting bagi internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan. b. Dinas Pertanian Menurut Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah tahun 2017, Dinas Pertanian memiliki lima bidang. Bidang Peternakan, Bidang Penyuluhan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan dan Bidang Sarana Prasarana. Luas lahan sawah di Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 adalah 5.396 hektar, pada tahun tersebut, jenis tanaman sayuran dengan produksi paling tinggi di Kabupaten Boalemo adalah cabai rawit dengan produksi sebanyak 44.093 ton. Untuk jenis buah-buahan, pisang adalah buah dengan produksi paling banyak di Boalemo dengan nilai 596.789,76 kwintal. Selain jenis-jenis tanaman pangan dan hortikultara tadi, produk unggulan lain ada pada produksi Beras dan Jagung. Pada data Dinas Pertanian tahun 2016, produksi beras mengalami surplus 183.359,44 Ton Beras. Untuk produksi Jagung, dalam satu tahun dapat menghasilkan 147.201,95 Ton. Oleh karena itu wajar bila berdasarkan data BPS, sektor ini merupakan sektor yang menunjang PDRB tertinggi di Kabupaten Boalemo.

Lampiran Laporan Survey BDSP

143

Namun produktivitas tersebut tidak serta merta mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut senada dengan data BPS, menyebutkan bahwa kantong-kantong kemiskinan berada di pedesaan yang mayoritas bekerja pada sektor, pertanian, kehutanan dan perikanan. Menurut Informasi, penyebab bayaknya petani tidak makmur tersebut adalah profesi tani bukan profesi utama, para petani banyak tidak memiliki lahan, sebelum bertani sudah dibebani modal yang cukup tinggi untuk membeli pupuk, benih dan harus mengeluarkan uang sewa lahan. Akibatnya, para petani sulit untuk menaikkan taraf hidupnya, hasil panen hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Modal, bahkan didapat dari pinjaman dari para ‘pengepul’. Bahkan mata rantai petani dengan ‘pengepul’ sudah dianggap biasa oleh para petani. Meskipun hasil produksi tinggi, para petani tidak akan mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapat karena hasil produksi sudah akan dipotong oleh pinjaman-pinjaman mereka kepada ‘pengepul’. Para ‘pengepul’ ini selalu memanfaatkan kelemahan, bagi petani kebanyakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menganggap ‘asal tidak rugi’ saja sudah cukup. Bahkan menurut salah satu Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, hampir semua petani mengalami hal tersebut. Seharusnya ada program-program Dinas Pertanian untuk mengatasi mata rantai petani dengan ‘pengepul’ tadi, misal dengan melakukan pendampingan langsung kepada para petani bagaimana mengelola hasil panen, para petani diberikan bimbingan untuk bisa mengembangkan hasil panen menjadi olahan jadi yang dapat dijual, mencari jalan keluar permodalan yang tidak merugikan petani, dengan membentuk Koperasi Tani dan diarahkan agar menjadi badan hukum agar pinjaman didapat dari lembaga sah seperti Bank. Pada tahun 2017, sebetulnya Dinas Pertanian sudah menyalurkan bantuan berupa Benih dan Pupuk, masing-masing petani mendapatkan 15 Kg benih dan 1 Kg pupuk, bantuan tersebut oleh Dinas Pertanian dirasa sangat minim karena anggaran Pemerintah Daerah pun sangat terbatas. Bagaimana petani mampu memaksimalkan hasil produksinya, 15 Kg benih hanya mampu ditanam pada 1 hektar saja, apalagi bantuan pupuk hanya 1 Kg. Misal, para petani mempunyai 2 hektar lahan, berarti para petani harus menambah modal untuk mencukupi benih dan pupuk, kebanyakan untuk menutupi hal tersebut, petani meminjam kepada pengepul. Pengepul adalah faktor penyebab para petani tidak mampu berkembang, pengepul sudah menjadi mitra petani namun hanya menguntungkan satu pihak saja, di lain sisi para petani sudah tidak memikirkan penjualan hasil panen kepada distributor yang lebih baik. Permasalahan tersebut sebetulnya sudah diketahui oleh stakeholder terkait, hanya saja para stakeholder belum mempunyai program untuk memutus rantai ‘pengepul’ dengan petani. Saat ini, berbagai program-program bantuan berupa modal bisa mudah diakses, misal adanya program KUR. Pemerintah Daerah semestinya mampu memberikan penyuluhan kepada para petani bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut dengan diawali adanya koordinasi Pemerintah Daerah dengan pihak swasta. Dengan memanfaatkan program-program bantuan tadi, para petani akan dibantu dari segi permodalan dan akan berdampak kepada maksimalnya hasil panen. Selain itu, proses pendampingan cara pengelolaan keuangan, cara pemasaran bahkan memberikan pemahaman bagaimana cara mengolah hasil panen yang tidak harus dijual secara mentah, tetapi dapat diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Misal, jagung bisa diolah menjadi bahan kerupuk dan untuk bahan-bahan makanan lainnya.

144

Lampiran Laporan Survey BDSP

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DisperindagkopUMKM)

Jumlah UMKM di Kabupaten Boalemo masih sangat fluktuatif, banyak pedagang musiman, banyak juga yang hilang namun ada yang tumbuh baru hanya jumlahnya sedikit. Data tahun 2016, ada sekitar 4.802 usaha mikro, 158 usaha kecil dan 23 usaha menengah. Kebanyakan pelaku UMKM di Kabupaten Boalemo dimiliki perorangan dan jenis usaha paling banyak usaha warung. Banyaknya para UMKM yang hilang disebabkan karena permodalan dan pemasaran yang sulit, belum lagi hasil usaha hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dalam menumbuhkan usaha UMKM di Kabupaten Boalemo, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan bantuan-bantuan mulai bantuan tunai dan bantuan non-tunai. Program pemberdayaan pun dilakukan mulai dari pendampingan cara pengembangan usaha, cara membuat kemasan yang baik, mengelola usaha dan pencatatan pembukuan serta bantuan alat bagi industri kecil. Pada tahun 2016, program-program bantuan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala oleh Permendagri Nomor 14 tahun 2016 tentang pengelolaan hibah dan Bansos. Dalam salah satu pasalnya, bahwa bantuan yang diberikan harus diberikan melalui badan usaha/badan hukum. Padahal, pada tahun tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM sudah menyiapkan anggaran Rp 1,4 milyar untuk disalurkan kepada UMKM. Permasalahan tersebut dikonsultasikan kepada DPRD, BPKP dan Inspektorat, hasilnya bahwa bantuan tersebut tidak boleh ditindaklanjuti karena akan berdampak pada hukum. Sehingga program bantuan-bantuan dihentikan. Meskipun terkendala permasalahan tadi, Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM pada tahun 2017 tetap melakukan program pemberdayaan kepada pelaku UMKM, meskipun tidak semua UMKM dilibatkan. Salah satu programnya adalah mengadakan dua kali Diklat, masing-masing diklat dihadiri 30 orang peserta. Diklat tersebut mengundang konsultan dari PLUT Provinsi Gorontalo, konsultan tersebut menjadi narasumber untuk memberikan materi seperti, analisa pasar, cara mengelola keuangan, cara mengolah bahan baku, cara menentukan kemasan yang baik dan higienis, cara menjual produk, dll. Karena terbatasnya anggaran, sehingga diklat hanya bisa dilakukan dua kali untuk jumlah peserta 60 orang. Selain kegiatan Bimtek, Bidang Koperasi dan UMKM dengan Bidang Perindustrian Perdagangan mengadakan program magang bagi 10 orang pelaku usaha â&#x20AC;&#x2DC;ikan asapâ&#x20AC;&#x2122;. Lokasi magang berlokasi di Kabupaten Bitung selama 4 hari. Peserta magang, melihat bagaimana cara pengasapan ikan menggunakan mesin dan cara tradsional sehingga mampu meniru ilmu dan diterapkan di Kabupaten Boalemo. Hanya saja, hasil dari diklat dan magang tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM belum melakukan monitoring evaluasi secara berkala, padahal, investasi yang sudah diberikan kepada peserta diklat dan magang perlu diawasi sampai benar-benr mereka mampu menjalankan usahanya bahkan dapat memberikan contoh bagi pelaku UMKM yang lain. Misalnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM membentuk Tim Pengawas dimana fungsinya sebagai fasilitator para peserta diklat dan magang tadi, harus ada kontinuitas sehingga program-program yang sudah diberikan tidak sia-sia. Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2017 dirasa mampu untuk membentuk Tim Pengawas tersebut, masing-masing bidang diberikan jatah sekitar Lampiran Laporan Survey BDSP

145

Rp 500 juta untuk melaksanakan program-program sesuai ketugasannya. Maksudnya juga, agar program diklat dan magang bisa diberikan pada tahun selanjutny kepada usaha yang berbeda dan peserta berbeda. d. Dinas Kelautan dan Perikanan Potensi laut dan perikanan Kabupaten Boalemo cukup menjanjikan bagi para masyarakat yang berprofesi nelayan atau bagi lahan usaha pengolahan perikanan. Kabupaten Boalemo memiliki Âą193 KM garis pantai, ada 5 Kecamatan pesisir dari 7 Kecamatan dan ada 23 Desa Pesisir. Sampai tahun 2017, jumlah nelayan yang terdata Dinas Kelautan dan Perikanan ada sekitar 5.013 nelayan, sekitar 3.000 nelayan sebagai nelayan penuh dan sisanya ada nelayan sambilan utama, nelayan sambilan tambahan dan nelayan penggarap. Untuk menunjang potensi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan sudah mencanangkan beberapa program. Pada 5 tahun terakhir, Dinas Kelautan dan Perikanan sudah fokus dalam program tangkap perikanan. Menurut informasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, program tangkap perikanan sudah dirasa memuaskan dengan rata-rata tangkap para nelayan mencapai 58.000 ton per tahun. Memasuki tahun 2015 sampai saat ini, program diutamakan kepada budidaya udang vaname, budidaya udang vaname dirasa mudah perkembangbiakkannya. Saat ini baru ada 2.000 nelayan yang berprofesi pembudidaya udang vaname. Program budidaya udang vaname ini belum dapat dilihat keberhasilan dan dampaknya untuk para nelayan. Menurut informasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, sampai saat ini para pembudidaya udang Vaname menunjukkan nilai positif. Selain itu, untuk menyejahterakan para nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan sudah membentuk Koperasi Nelayan, ada 13 Koperasi yang sudah dibentuk. Koperasi ini dibentuk agar para nelayan mampu mengelola keuangan hasil-hasil nelayannya, dengan adanya koperasi mereka bisa menyisihkan hasil tangkapan di koperasi bahkan para nelayan dapat meminjam modal untuk pengembangan usaha nelayannya, sehingga ketika para nelayan tidak mempunyai modal mereka tidak harus meminjam ke pemodal yang akan merugikan para nelayan. Menurut data BPS, penduduk miskin di Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 berjumlah 32.290 jiwa atau sebesar 21,11% dari total jumlah penduduk. Menurut informan, kantong-kantong kemiskinan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan tersebut berada di pedesaan dan pesisir yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Data BPS tersebut mengindikasikan bahwa, program-program pada sektor perikanan khususnya bagi para nelayan belum optimal. Potensi yang dimiliki saat ini tidak dimanfaatkan secara baik melalui programprogram yang sudah dicanangkan. Perubahan fokus dari tangkap ikan ke budidaya udang vaname seharusnya dikaji kembali, apakah program tangkap ikan sebelumnya sudah berjalan baik, apakah kualitas daya produktivitas nelayan sudah baik sehingga berdampak pada kesejahteraan nelayan yang baik juga. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, program tangkap masih dilakukan, hanya memang fokus utama ke budidaya udang Vaname. Program tangkap perikanan sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi tradisi masyarakat, makanya budidaya udang vaname ini bisa menjadi alternatif bagi para nelayan untuk membuka mata pencaharian baru. Tantangan ke depan adalah bagaimana pemasaran yang akan dihadapi oleh para nelayan, jika dilihat bahwa struktur pasar seringkali kurang menguntungkan bagi nelayan, sehingga dorongan semangat para

146

Lampiran Laporan Survey BDSP

nelayan untuk berproduksi menjadi kurang. Meskipun telah banyak kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan tersebut, tetapi kenyataannya belum dapat memenuhi harapan yang diinginkan. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang diprogramkan belum memberikan hasil yang memuaskan. Pada umumnya tingkat pendapatan nelayan masih tergolong sangat rendah. Pembentukan Koperasi Nelayan yang sudah dicanangkan diharapkan dapat menjadi titik awal program pemberdayaan kepada nelayan. Pemerintah Daerah harus berperan, mengawal, mendampingi dari awal sampai pada titik para nelayan mampu mandiri dan sejahtera. e. Dinas Sosial Salah satu fokus utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa tahun 2017 adalah pendataan kembali masyarakat miskin, kegiatan tersebut dilakukan agar ke depan sasaran bantuan dan pemberdayaan lebih terarah dan terprogramkan dengan baik. Output dari kegiatan ini untuk mewujudkan Bank Data yang selama ini menjadi kelemahan daerah untuk menyalurkan bantuan dan melakukan program-program pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Pendataan tersebut dilakukan door to door yang bekerja sama dengan Kecamatan, di masing-masing Kecamatan mengutus beberapa Kader, 1 kader harus mendata 10 KK. Pendataan terdiri dari beberapa indikator, mulai dari jumlah anggota keluarga, anggota keluarga yang bekerja dan tidak bekerja, keluarga produktif bekerja menurut klasifikasi umur dll. Per Oktober pendataan baru mencapai 60%, kendala yang dihadapi adalah kekurangan SDM saat pendataan yang tersebar di 7 Kecamatan, belum lagi jarak tempuh dari 1 desa ke desa lainnya mampu menghabiskan banyak waktu. Namun dengan komitmen yang kuat, program ini harus tercapai sebelum tahun anggaran 2018 sehingga pada tahun 2018, Dinas Sosial sudah mempunyai program bantuan dan pemberdayaan yang terarah serta tepat sasaran. Program tersebut menjadi salah satu output Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) Daerah. TP2K ini dikoordinasikan melalui BAPPEDA Kabupaten Boalemo dan beberapa anggotanya terdiri dari beberapa SKPD. Menurut informasi dari informan Dinas Sosial, TP2K belum terlihat arah kebijakannya, saat ini baru melakukan koordinasi-koordinasi biasa saja dan hanya memberikan gambaran program-program pengentasan kemiskinan, namun wujud kegiatannya seperti â&#x20AC;&#x2DC;ego sektoralâ&#x20AC;&#x2122; saja. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Boalemo memang menjadi fokus dan beban bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa, pada 2016 bantuan penerima Raskin mencapai 12.907 KK bahkan pada 2017 bertambah menjadi 13.000 lebih penerima Raskin. Setelah dilakukan pendataan kenapa hal tersebut bertambah karena beberapa dalam 1 KK bertambah anggota tidak produktif/bekerja, misalnya, ada anggota keluarga (anak) menikah dan menganggur sehingga menjadi beban kepala keluarga. Penyebab kemiskinan lain adalah kurangnya lapangan pekerjaan, semangat kerja masyarakat yang kurang dan ada keengganan masyaraat untuk mencari lahan pekerjaan baru seperti membuka usaha. Bahkan tradisi bertani dan nelayan sudah mulai ditinggalkan oleh usia muda, mereka tidak mau meneruskan tradisi orang tuanya yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Padahal potensi mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Boalemo ada pada sektor pertanian dan nelayan. Meskipun banyaknya petani dan nelayan, mereka sangat terbatas permodalan, pemasaran, pengawasan Lampiran Laporan Survey BDSP

147

dan pendampingan. Kondisi tersebut sangat mencerminkan keadaan pertanian dan nelayan di Kabupaten Boalemo. Program-program bantuan sudah sering diberikan, contoh program KUBE, namun sampai saat ini, hanya ketua KUBE saja yang berhasil, para anggota KUBE banyak yang tidak berhasil mengembangkan usahanya. Memang proses pendampingan yang intens tidak berjalan oleh berbagai pihak. Seharusnya untuk mendukung kemakmuran para petani dan nelayan harus ada kerjasama multisektoral tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa. Tantangan ke depan, hasil pendataan yang sedang dilakukan harus menjadi tanggung jawab bersama dalam hal pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boalemo. TP2K harus mempunyai andil besar dalam mengeluarkan kebijakan, mengharmonisasi semua SKPD untuk serius penanggulangan kemiskinan tanpa adanya ego sektoral karena dalam satu sektor seperti pertanian bukan hanya menjadi fokus Dinas Pertanian saja tetapi akan ada Dinas lain yang mampu membantu proses pengentasan kemiskinan di sektor pertanian begitu pula dengan sektor perikanan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan •

Secara makro, sektor pertanian, peternakan dan perikanan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Boalemo. Namun secara mikro, kontribusinya terhadap PDRB berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang bekerja pada ketiga sektor tersebut.

•

Penyumbang tertinggi angka kemiskinan 21,11% pada tahun 2016 di Kabupaten Boalemo dibentuk oleh kantong-kantong kemiskinan di pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

•

Data PDRB yang berbanding terbalik dengan data Kemiskinan tersebut menunjukan bahwa di satu sisi produktivitas petani, nelayan dan peternak relatif tinggi, namun disisi lain tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

•

Angka kemiskinan juga patut diduga oleh karena tingginya angka pengangguran/tidak bekerja, atau bekerja sebagai buruh yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan.

•

Tiga sektor yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi sasaran program-program pengembangan dan pemberdayaan adalah Perikanan, Pertanian dan Peternakan.

•

Permasalahan pada ketiga sektor tersebut pada umumnya adalah, kapasitas produksi cenderung rendah bila dibandingkan dengan potensi dan permintaan, mayoritas dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga tidak memberikan nilai tambah secara ekonomi, dan jangkauan pemasaran yang masih sangat terbatas. Jangkauan pemasaran juga dipengaruhi oleh minimnya kemampuan produksi/produktivitas, kualitas produk dan daya tahan produk baik produk pertanian, peternakan maupun perikanan.

•

Di sisi lain jauhnya pemasaran juga karena tidak ada industri pengolahan di Kabupaten Boalemo yang dapat menjadi sasaran pemasaran komoditas-komoditas hasil pertanian dan perikanan. Kondisi ini memaksa petani dan nelayan menjual komoditasnya kepada pengumpul sebagai satusatu alternatif. Selain disebabkan oleh sulitnya pemasaran, ketergantungan petani dan nelayan juga diakibatkan oleh karena pengumpul yang berperan juga sebagai pemodal untuk kebutuhan

148

Lampiran Laporan Survey BDSP

biaya operasional dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya sehari-hari. â&#x20AC;˘

Memutuskan mata rantai kebergantungan petani dan nelayan kepada pengumpul dapat dilakukan melalui pemberian alternatif pemasaran lain misalnya dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan. Selain itu, bantuan modal, sarana/prasarana dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

â&#x20AC;˘

Berbagai pihak telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Namun programprogram tersebut dilaksanakan sesecara sendiri-sendiri, tanpa kerjasama/kolaborasi dan cenderung sektoral. Di sisi lain pada umumnya, program-program tersebut hanya menargetkan output dan belum menargetkan pencapaian sasaran.

b. Rekomendasi a)

Umum Penguatan koordinasi dan kerjasama dalam mengoptimalkan berbagai program perlu dilakukan, baik program yang dilakukan oleh Pemerintah maupun yang dilakukan oleh non pemerintah. Melalui kerjasama dan kolaborasi ini diharapkan terjadi sinergi untuk mengisi berbagai kekurangan yang ada pada setiap program. Oleh karena, itu Pemerintah perlu didorong untuk memerankan fungsi koordinasi dan juga sebagai fasilitator terjalinnya kerjasama baik antar instansi pemerintah, pemerintah dengan non pemerintah, maupun antar pihak-pihak non pemerintah. -

Perlu ada upaya untuk memutuskan mata rantai kebergantungan petani dan nelayan kepada pengumpul, dengan cara menumbuhkan industri pengolahan yang akan menyerap komoditaskomoditas hasil pertanian dan perikanan, sekaligus menyerap tenaga kerja. bantuan modal dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi di kedua sektor ini.

Berbagai pihak perlu meningkatkan kinerja dalam penyediaan infrastruktur/sarana/prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat, kemudahan birokrasi perizinan dan penciptaan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan.

Promosi investasi, khususnya kepada calon investor industri pengolahan perlu lebih gencar dilakukan untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki sebagai keunggulan komparatif.

Perlu ada kebijakan terkait kemudahan-kemudah investasi dengan memberikan insentif bagi para calon investor, misalnya kemudahan pelayan perizinan, zero sharing dari investor kepada pemerintah selama periode/batasan waktu tertentu dan lain-lain

Program-program pemberdayaan perlu dilakukan dan diarahkan untuk Peningkatan kapasitas Produksi, Pengembangan/optimalisasi, Pengolahan produk/komoditas hasil produksi untuk memberikan nilai tambah dan jangkauan pasar yang lebih luas, dan pengembangan strategi pemasaran. Program-program dapat difokuskan pada sektor pertanian, perikanan tangkap dan peternakan.

Lampiran Laporan Survey BDSP

149

Program-program pemberdayaan perlu didesain agar tepat sasaran dan memberikan outcome dalam meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, perlu ada pihak yang berperan sebagai quality assurance terhadap rancangan konsep dan desain program-program pengentasan kemiskinan.

Setiap program pemberdayaan yang dimiliki oleh suatu SKPD idealnya dapat dilaksanakan bersama-sama dan berkolaborasi dengan SKPD lain secara terpadu, melalui pembagian peran dan tanggungjawab agar program tersebut mencapai outcome yang diharapkan.

Perlu melakukan revitalisasi fungsi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD). Misalnya dapat diarahkan agar tim ini memiliki roadmap, rencana kerja tim, mampu menganalisa faktor kemiskinan, merumuskan solusi dan merumuskan program intervensi yang secara fokus dapat dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh SKPD terkait dan instansi lain secara terpadu.

b) Rekomendasi Action Plan Dinas Penanaman Modal dan Energi, Sumber Daya Mineral (DPM-ESDM) Tahun 2018-2021 Action Plan perlu disusun sebagai upaya untuk memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi pada DPM-ESDM. Berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: Tabel Identifikasi Masalah pada DPM-ESDM Masalah

Identifikasi Solusi

Beberapa Izin masih dilayani oleh SKPD

•

Pemetaan izin/non izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Boalemo

•

Pemetaan izin/non izin yang dapat dilimpahkan secara efektif kepada DPM-ESDM

•

Perumusan Perbup pelimpahan kewenangan

Belum memiliki SOP terperinci yang dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tupoksinya

Penyusunan SOP Mikro

Belum ada SOP yang menjadi panduan pemrosesan izin

Penyusunan SOP Makro

Beberapa izin memerlukan waktu proses yang relative lebih lama dibandingkan dengan ketentuan

Diagnostic study untuk memetakan penyebab waktu proses yang tidak sesuai

Penataan proses dan prosedur peninjauan lapangan

Perumusan Standar Pelayanan

Penataan keanggotaan tim teknis, tugas dan kewenangan tim teknis

Waktu proses dinilai masih lambat akibat dari pelayanan perizinan dilakukan secara manual

Pembangunan sistem aplikasi pelayanan perizinan

Masih ada pungutan liar yang terjadi saat peninjauan lapangan

•

Penataan proses dan prosedur peninjauan lapangan

•

Pembangunan mekanisme pengawasan

•

Penguatan edukasi kepada pemohon izin

•

Assesment terhadap jumlah, kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan pada setiap kelompok tahapan proses pelayanan perizinan

•

Reorganisasi/rotasi pegawai secara internal untuk penyegaran dan menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuannya

•

Pelatihan dan magang untuk peningkatan pelayanan, pelaksanaan proses dan prosedur,

•

Peningkatan kapasitas tim teknis

•

Perumusan SOP teknis

•

Perumusan sistem dan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pegawai PTSP untuk meningkatkan motivasi, kinerja dan kedisiplinan pegawai

Beberapa pegawai memiliki Integritas, kapasitas dan kedisiplinan pegawai yang rendah, sehingga mengganggu kinerja secara keseluruhan

150

kompetensi

dalam

Lampiran Laporan Survey BDSP

Masalah

Identifikasi Solusi

Jauhnya jarak yang harus ditempuh masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan

•

Penerapan PATEN

•

Pelimpahan kewenangan pemrosesan IUMK kepada kecamatan

•

Penyiapan kompetensi pegawai pengelola PATEN dan IUMK

•

Sosialisasi tentang PATEN dan IUMK kepada masyarakat

•

Perumusan strategi promosi investasi

•

Perumusan instrument promosi investasi

•

Penguatan kapasitas dalam melakukan promosi investasi

•

Perumusan program-program untuk menarik investasi

Belum optimalnya promosi investasi sehingga realisasi investasi belum menunjukan pertumbuhan signifikan

Belum ada strategi/kebijakan untuk menarik investasi

Perumusan Perda ramah investasi yang memuat sistem insentif bagi para investor

pengelolaan administrasi, dokumentasi/informasi dan kearsipan belum tertata dengan baik

•

Penataan managemen kearsipan

•

Peningkatan kompetensi pegawai di bidang managemen kearsipan

Belum ada mekanisme check and balances dari masyarakat terkait kualitas layanan perizinan

•

Pembangunan mekanisme saran/masukan dan pengaduan terkait kualitas layanan perizinan dan terkait dampak penerapan izin

•

Penataan sarana-prasaran pengaduan

•

Perumusan mekanisme pelaksanaan IKM

•

Perumusan instrumen IKM

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka dirumuskan usulan action plan untuk pengembangan kapasitas DPM-ESDM sebagai berikut: Tabel Usulan Rencana Kerja DPM-ESDM Program

Kegiatan

Output

Tahun

Pengintegrasian seluruh izin kepada DPMESDM

Identifikasi dan pemetaan Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Boalemo

Daftar izin dan izin yang sesuai dengan kewenangan

2018

Identifikasi izin/non izin yang dapat dilayani secara efektir kepada DPMESDM

Daftar izin/non izin yang dapat dilayani oleh DPMESDM

2018

Advokasi Pelimpahan kewenangan

Pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan izin

2018

Revisi Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan

Peraturan tentang pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan

2018

Diagnostic study proses pelayanan perizinan, peninjauan lapangan hingga penerbitan izin

Daftar masalah proses pelayanan perizinan, peninjauan lapangan hingga penerbitan izin

2018

Perumusan revisi SOP proses secara umum

Rancangan revisi SOP pelayanan perizinan

2018

Perumusan SOP-SOP seluruh layanan pada Front Office

SOP-SOP seluruh jenis

2018

Perumusan SOP-SOP seluruh layanan pada Back Office

SOP-SOP seluruh jenis layanan pada back office

2018

Perumusan SOP-SOP terkait dengan pelibatan tim teknis dan pelaksanaan dalam peninjauan lapangan

SOP-SOP terkait dengan tata cara pelibatan tim teknis, peninjauan lapangan, pengambilan keputusan/rekomendasi dan lain-lain

2018

Perumusan revisi Standar Pelayanan seluruh izin

Rancangan revisi standard pelayanan

2018

Konsultasi Publik terkait standard pelayanan

Masukan terhadap rancangan standard pelayanan

2018

Finalisasi Standarrd Pelayanan

Rancangan final standard pelayanan

2018

Perumusan Peraturan Standard Pelayanan Perizinan

Peraturan terkait standard pelayanan perizinan

2018

Penataan Mekanisme dan Prosedur

Lampiran Laporan Survey BDSP

151

Program

Kegiatan

Output

Tahun

Perumusan Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

2019

Perumusan Janji dan Moto Pelayanan

Janji dan Moto Pelayanan

2019

Pengembangan system aplikasi pelayan perizinan

System aplikasi pelayanan perizinan

2019

Indentifikasi kebutuhan sarana/ prasarana, template, blanko dan lainlain yang dibutuhkan front office

Daftar Kebutuhan sarana/prasarana penunjang, termasuk blanko, template dan lain-lain

2019

Indentifikasi kebutuhan sarana/ prasarana, template, blanko dan lainlain yang dibutuhkan oleh back office

Daftar Kebutuhan sarana/prasarana penunjang, termasuk blanko, template dan lain-lain

Identifikasi kebutuhan alat, blanko dan template peninjauan lapangan

Daftar kebutuhan alat, blanko dan template untuk peninjauan lapangan

2019

Penyiapan/penataan/perumusan sarana/prasarana penunjang, template, blanko dan lain-lain yang dibutuhkan front office, back office, dan tim teknis

Tersedia/tertata sarana/prasarana termasuk blanko/template yang menunjang front office, back office, dan tim teknis

2019

Assesment terhadap jumlah, kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan pada setiap kelompok tahapan proses pelayanan perizinan

Jumlah dan Kriteria yang diperlukan pada setiap kelompok tahapan proses pelayanan perizinan

2019

Reorganisasi/rotasi pegawai secara internal untuk penyegaran dan menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuannya

Rancangan plotting SDM sesuai dengan kebutuhan jumlah dan kriteria

2020

Pelatihan dan magang untuk peningkatan kompetensi dalam pelayanan, pelaksanaan proses dan prosedur

SDM memahami dan mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP

2020

Peningkatan kapasitas tim teknis

Tim Teknis memahami mekanisme dan prosedur pemberian pertimbangan teknis

2020

Perumusan system dan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pegawai PTSP untuk meningkatkan motivasi,kinerja dan kedisiplinan pegawai

Rumusan mekanisme insentif /disinsentif bagi pegawai

2020

Penataan Administrasi, Informasi dan Dokumentasi

Perumusan SOP pengarsipan

SOP pengarsipan

2020

Peningkatan kompetensi pegawai dibidang managemen kearsipan

SDM yang terkait memahami tatacara pengarsipan

2020

Penataan sistem partisipasi publik dalam peningkatan kualitas pelayana perizinan (check and Balances)

Pembangunan mekanisme saran/ masukan dan pengaduan terkait kualitas layanan perizinan dan terkait dampak penerapan izin

Mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat baik terkait proses maupun dampak dari izin

2020

Penataan sarana-prasaran pengaduan

Rancangan sarana/[prasarana yang dibutuhkan

2020

Perumusan mekanisme pelaksanaan IKM

Tata cara pelaksanaan IKM

2020

Perumusan instrumen IKM

Instrumen IKM

2020

Perumusan Kebijakan terkait system insentif kepada Investor

Rancangan Peraturan ramah investasi

2021

Perumusan strategi promosi investasi

Rancangan strategis promosi investasi

2021

Perumusan instrument promosi investasi

Rancangan Instrumen Promosi Investasi

2021

Penguatan kapasitas dalam melakukan promosi investasi

SDM memahami tata cara promosi investasi

2021

Perumusan Rencana dan Strategi Inovasi layanan perizinan dan investasi

Rencana dan strategi inovasi perizinan

2021

Penataan Sarana/ Prasarana Penunjang

Penataan SDM Pegawai PTSP

Optimalisasi sosialisasi dan Promosi Investasi

Perumusan Rencana dan Strategi Inovasi layanan perizinan dan investasi

152

Lampiran Laporan Survey BDSP

6. Lampiran Daftar Dokumen Tabel Daftar Dokumen No

Nama Dokumen

Jenis File

Data IKM Tahun 2017

Soft Copy

Data UMKM Tahun 2015

Soft Copy

Data Koperasi Tahun 2017

Soft Copy

Data Perizinan Tahun 2017

Soft Copy

Peraturan Kepala DPM-ESDM tentang Tim Task Force

Hard Copy

Peraturan Bupati tentan Standar Pelayanan Perizinan Tahun 2017

Hard Copy

Profil Investasi tahun 2012

Hard Copy

Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Izin Tahun 2017

Soft Copy

Draft Matrix RPJMD Boalemo tahun 2018-2022

Soft Copy

Kelompok Ternak Sapi Boalemo Tahun 2015 - 2016

Soft Copy

Renja Dinas Pertanian

Soft Copy

RKPD Boalemo tahun 2017

Soft Copy

Boalemo dalam Angka tahun 2017

Soft Copy

Profil BUMDes Kecamatan Wonosari

Soft Copy

Statistik Angkatan Kerja Kabupaten Boalemo tahun 2016

Soft Copy

Lampiran Laporan Survey BDSP

153

5.1.6. Survey BDSP Kabupaten Pohuwato 1. Pendahuluan Survey BDSP dalam program peningkatan iklim investasi dan Pembangunan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan dari 30 Oktober hingga 3 November 2017 dengan melibatkan stakeholders yang terkait. Dalam kurun waktu 5 hari ini, Tim mencoba melihat bagaimana kondisi iklim investasi dan ekonomi lokal di Kabupaten Pohuwato untuk kemudian dilihat apa dan siapa yang mempunyai andil dalam mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan ekonomi lokal di daerah tersebut. Tabel Daftar Responden Survey BDSP Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Fatmawaty Laroga, SE

Kepala Bidang PMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pohuwato

Fadel Mbuinga

Kepala Seksi PMD& Ekonomi Desa

Ramayani Nento

Sekretaris

Nirmala Nento

Kabid dayasos & FM

Drs. Thaib Dinggo

Sekretaris Dinas

DP3AP2KB

Ellen Umar

Kasie PKHP & Partisipasi Masyarakat

DP3AP2KB

Fitria Abdulwali

Kabid Peternakan

Dinas Pertanian

Rahmat Hilala

Kabid Perkebunan

Dinas Peternakan

Sudin Ali, Spd

Kepala Dinas

Dinas Penenaman Modal

Sri Endang Mulyani

Sekretaris

Sarinah Nggole, ST

Kepala Bidang PSD

Sitti Tarwiyah

Kabid Penanaman Modal

Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato

Yasser Adiputra

Kasie Pengendalian

Yahya Noer

Kasie Promosi

Yusuf Powali

Kepala Dinas

Abas Montalongi

Kepala Bidang Koperasi & UMKM

Rustam Melleny

Sekretaris Dinas

Baperlitbang

Daeng Ambo

Aktifis

Industri Lapas

Dinas Perindagkop

Pelaksanaan wawancara kepada responden tersebut, dilakukan sesuai dengan itinerary berikut: Lampiran Laporan Survey BDSP

155

Daftar Itinerary Survey BDSP Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

30 Oktober 2017

Wawancara dengan Baperlitbang

Wawancara dengan DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato

Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Bagian Peternakan)

Kunjungan ke Desa Taluditi sebagai percontohan pengembangan usaha kelompok wanita peternak dari Dinas Pertanian dan Perkebunan

Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal

Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM

Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Bagian Perkebunan)

Wawancara dengan Daeng Ambo

Selasa

Rabu

31 Oktober 2017

1 November 2017

Kunjungan ke Lapas Industri Pohuwato

Kamis

2 November 2017

Kompilasi data dan informasi

Jumâ&#x20AC;&#x2122;at

3 November 2017

Kompilasi data dan informasi

2. Kondisi Umum Iklim Investasi Pohuwato adalah salah satu kabupaten di sisi paling barat Provinsi Gorontalo yang juga berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten ini terdiri dari 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Marisa, Patilanggio, Buntulia, Duhiadaa, Randangan, Taluditi, Paguat, dan Dengilo. Total luas wilayah Pohuwato adalah 4.244,31 km2 atau 36,77% dari total luas Provinsi Gorontalo. Wilayah ini berada di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 101-200 mdpl. Tabel PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

PDRB 2012

2013

Laju pertumbuhan (%) 2014

2014

1.704.376,95

1.826.732,29

1.958.711,21

7,22

39.378,32

39.050,82

39.265,41

0,55

129.481,93

138.970,96

148.177,25

6,62

1.724,36

1.898,63

2.134,71

12,43

729,13

778,12

833,10

7,07

Konstruksi

197.795,56

207.952,65

216.129,09

3,93

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan listrik dan gas Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

254.900,54

280.725,92

313.258,33

11,59

Transportasi dan pergudangan

82.753,61

94.465,10

108.569,96

14,93

Penyediaan akomodasi dan makan minum

33.573,61

35.551,31

37.761,67

6,22

Informasi dan Komunikasi

40.984,45

44.639,98

48.762,02

9,23

Jasa Keuangan dan Asuransi

57.520,54

58.801,33

61.874,99

5,23

Real Estate

25.757,80

27.900,85

30.180,60

8,17

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

2.952,55

3.056,03

3.177,07

3,96

179.995,47

195.014,30

204.497,38

4,86

62.543,00

71.737,41

79.519,84

10,85

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

67.692,11

76.158,87

82.022,17

7,70

Jasa lainnya

37.029,56

39.998,57

43.124,78

7,82

2.919.368,90

3.143.433,15

3.377.999,60

7,46

Total Sumber: BPS

156

Lampiran Laporan Survey BDSP

Dari data di atas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Pohuwato selama tiga tahun hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Adapun sektor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Pohuwato adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, meskipun jika dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor tersebut masih kalah dibandingkan beberapa sektor lain yang memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Gambar Piramida Penduduk Kabupaten Pohuwato

Gambar di atas merupakan piramida penduduk Kabupaten Pohuwato pada tahun 2015. Dilihat dari bentuk piramida di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Pohuwato merupakan penduduk usia produktif. Laju pertumbuhan penduduk terlihat cenderung melambat selama sepuluh tahun terakhir. Jumlah penduduk angkatan kerja yang tercatat pada tahun 2015 adalah sebanyak 65.505 jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 1.350 orang yang berstatus menganggur. Tingkat pengangguran di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2015 adalah sebesar 2,06%, lebih rendah dari tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo yaitu 4,64%. Meskipun angka pengangguran di Kabupaten Pohuwato lebih rendah dari tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo, namun angka persentase kemiskinan di Kabupaten Pohuwato lebih tinggi sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Lampiran Laporan Survey BDSP

157

Gambar Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Nasional, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato

Sumber: BPS

Kondisi dimana tingkat pengangguran di Kabupaten Pohuwato lebih rendah namun tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Gorontalo salah satunya dapat disebabkan karena tingkat penghasilan di Kabupaten Pohuwato lebih rendah dari rata-rata penghasilan di Provinsi Gorontalo. Mengenai jenis pekerjaan utama yang ada di Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut: Tabel Jenis Pekerjaan Utama Kabupaten Pohuwato Lapangan Pekerjaan Utama

Laki-laki

Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan

Perempuan

Jumlah

23.493

5.931

29.424

Pertambangan dan penggalian

4.886

433

5.319

Industri pengolahan

1.521

199

1.720

Bangunan

2.740

2.829

Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel

4.147

6.298

10.445

Angkutan, pergudangan dan Komunikasi

1.900

Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan Jasa Kemasyarakatan

481

783

1.264

3.828

7.426

11.254

Sumber: Bappeda

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan lapangan kerja utama dengan jumlah tenaga kerja yang paling banyak di Kabupaten Pohuwato. Lapangan kerja utama kedua adalah sektor jasa kemasyarakatan dan yang ketiga adalah sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel. Terlihat adanya perbedaan proporsi keterlibatan perempuan di ketiga sektor tersebut dimana di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan merupakan jumlah perempuan yang terlibat sangat sedikit dibandingkan jumlah laki-laki. Sedangkan pada dua sektor lainnya jumlah perempuan yang terlibat lebih banyak daripada laki-laki, meskipun dari segi jumlah selisih jumlah perempuan yang terlibat di ketiga sektor tersebut tidak begitu besar. Adapun sektor industri pengolahan saat ini bukan termasuk sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Pohuwato. Tabel Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Klasifikasi Industri Klasifikasi Industri Industri pangan Industri sandang

158

Jumlah Perusahaan

Jumlah Tenaga Kerja

Nilai Produksi (ribu rupiah)

1.599

3.225

28.838.753

234

501

6.040.786

Lampiran Laporan Survey BDSP

Klasifikasi Industri

Jumlah Perusahaan

Industri kimia dan bahan bangunan

Jumlah Tenaga Kerja

204

Industri logam elektronika Industri kerajinan Jumlah

Nilai Produksi (ribu rupiah)

803

28.516.396

102

127.647

630

1.258

27.165.622

2.713

5.919

90.689.204

Sumber : Dinas Perindustrian

Data di atas menunjukkan jumlah industri yang ada di Kabupaten Pohuwato yang pada tahun 2015 mencapai sebanyak 2.713. Adapun serapan tenaga kerja oleh jumlah industri tersebut adalah sebanyak 5.919 jiwa, dengan demikian perbandingan antara jumlah perusahaan dengan serapan tenaga kerjanya kurang lebih adalah 1:2. Nilai produksi rata-rata dari masing-masing industri tersebut kurang lebih adalah Rp 33.427.646. Jumlah serapan tenaga kerja dan juga nilai produksi dari masing-masing industri tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar industri tersebut adalah industri kecil menangah (IKM) dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit. Perkembangan UMKM termasuk IKM di Kabupaten Pohuwato sendiri dinilai baik dengan jumlah yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berikut adalah data jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2016: Tabel Jumlah UMKM per Kecamatan No

Kecamatan

Klasifikasi Usaha Mikro

Kecil

Menengah

Jumlah

Paguat

257

189

484

Dengilo

173

221

400

Marisa

275

313

595

Buntulia

319

419

Duhiadaa

585

709

Patilanggio

642

705

Randangan

453

485

Taluditi

196

299

552

Wonggarasi

118

119

271

Lemito

218

540

856 528

Popayato

172

338

Popayato Timur

123

163

Popayato Barat

123

181

346

2.319

3.795

399

6.513

Jumlah

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2016 cukup banyak yaitu 6.513 yang tersebar di 13 kecamatan. Klasifikasi usaha terbanyak yang ada di Kabupaten Pohuwato adalah klasifikasi usaha kecil, yang kedua adalah usaha mikro, dan yang paling sedikit adalah usaha menengah. Kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak di Kecamatan Lemito, dan yang paling sedikit ada di Kecamatan Popayato Timur. Masing-masing UMKM tersebut memiliki jumlah pekerja yang beragam. Sebagian UMKM tidak memiliki pekerja tambahan selain pelaku UMKM itu sendiri, sebagian besar memiliki pekerja antara satu sampai lima orang dan ada beberapa yang memiliki pekerja hingga 10 orang.

Lampiran Laporan Survey BDSP

159

Upaya Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pohuwato Sebagai salah satu alternatif penyedia lapangan kerja, UMKM dan Koperasi perlu didorong pengembangannya. Selain itu, adanya UMKM/IKM yang mengolah bahan mentah yang berasal dari daerah setempat, kemudian memasarkannya, diharapkan dapat memberikan multiplier effect kepada para penghasil/penyedia bahan mentah seperti petani dan nelayan. Dengan demikian, diharapkan UMKM dan Koperasi dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Pohuwato. Saat ini, upaya pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Pohuwato banyak dilakukan oleh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pohuwato, dimana masing-masing SKPD memiliki program, peran, dan sasaran yang berbeda satu sama lain. Tabel Identifikasi Peran BDSP SKPD

Peran

Sasaran

Baperlitbang

Perencanaan Koordinasi antar SKPD Pembekalan keterampilan

Seluruh pelaku UMKM dan Koperasi di Kabupaten Pohuwato yang kemudian ditangani oleh masing-masing SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bantuan pengembangan teknologi tepat guna

Masyarakat desa yang mengembangkan teknologi tepat guna

Permodalan

Masyarakat pelaku UMKM

Pengembangan dan pendampingan BUMDes

Desa yang mengembangkan BUMDes

Pengelola BUMDes

Masyarakat miskin dan perempuan rawan sosial ekonomi

Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes

Permodalan

Peningkatan kapasitas pelaku usaha

Pendampingan

Dinas P3A&KB

Pembekalan keterampilan

Perempuan dari keluarga prasejahtera

Dinas Pertanian dan perkebunan

Peningkatan kapasitas

Masyarakat peternak dan

Permodalan

Masyarakat petani

Pendampingan

DPMPTSP

Perizinan

Seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato

DisperindagkopUMKM

Permodalan

Masyarakat pelaku usaha

Peningkatan kapasitas

Masyarakat umum

Pendampingan

Dinas Sosial

Daeng Ambo

2.2 Tantangan dan Hambatan Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pohuwato 1.

Mental masyarakat belum terbentuk Untuk membangun sebuah usaha dibutuhkan kemauan kuat, kegigihan, dan usaha yang tidak mudah. Sebagian masyarakat di Kabupaten Pohuwato masih belum memiliki kemauan kuat dan kegigihan dalam menghidupkan usaha yang dirintis. Sebagian besar tidak memiliki kemauan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, dan cenderung untuk menjalani usaha sebagaimana saat ini mereka lakukan. Seperti dalam hal pengurusan izin dan sertifikasi, sebagian orang masih enggan meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengurus perizinan dan sertifikasi yang dianggap sulit dan sebagian memang hanya ada di tingkat provinsi. Selain itu, ketika menemui kendala finansial sebagian orang menyerah dengan tidak melanjutkan usahanya.

160

Lampiran Laporan Survey BDSP

Proses perizinan dan sertifikasi yang belum ramah terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Pohuwato Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa sebagian pelaku UMKM masih enggan untuk mengurus perizinan dan sertifikasi. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat belum paham mengenai pentingnya perizinan serta mekanisme perizinannya. Untuk sertifikasi, sebagian pengurusan sertifikasi harus diurus di tingkat provinsi, hal ini menjadikan masyarakat yang tinggal di Pohuwato enggan untuk mengurus karena jarak rumah mereka yang jauh dari Ibukota Provinsi.

Banyaknya penyalahgunaan bantuan Salah satu akibat dari kurang kuatnya mental berwirausaha masyarakat Pohuwato adalah banyaknya penyalahgunaan bantuan yang diberikan. Bantuan yang berupa uang biasa digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Bahkan bantuan yang berupa barang (bahan dan alat) dan ternak, sebagian ada yang dijual untuk membeli keperluan lain, atau ada juga yang digunakan bukan untuk pengembangan usahanya.

Permodalan dan keterbatasan bahan baku Permodalan merupakan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha. Meskipun demikian, adanya bantuan dari pemerintah, serta adanya mekanisme pinjaman dari Bank seperti KUR, semestinya dapat membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan modal. Hal yang masih harus dilakukan pemerintah adalah menjembatani antara pelaku usaha dengan pemberi bantuan modal yaitu bank-bank yang memiliki program serupa.

Pengemasan dan Pemasaran hasil Industri Kecil Beberapa pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato sudah memiliki produk yang baik, dan beberapa sedang dalam langkah pengembangan produk. Sayangnya, di Pohuwato belum tersedia semacam rumah kemasan yang dapat membantu pelaku industri dalam mengemas produk-produknya sehingga menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, pemasaran juga masih menjadi kendala bagi pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha industri kecil menengah memasarkan produknya masih di sekitar tempat tinggal mereka. Masalah pemasaran ini sebagian disebabkan oleh belum adanya sertifikasi, keterbatasan bahan baku yang menyebabkan terbatasnya jumlah produk, dan juga karena keterbatasan akses pasar.

3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM Tabel Identifikasi Masalah pada BDSP Intervensi/Peran

BDSP

Masalah

Penyebab

Modal

BRI

Banyak bantuan modal tidak terawasi sehingga penggunaan bantuan modal tidak tepat sasaran.

Sumber Daya Mantri sebagai pengawas minim dan pengawasan kepada UMKM menggunakan system acak/random

Dinas Sosial

Kelompok calon penerima bantuan yang diusulkan tidak sesuai kriteria yang ditetapkan Dinas Sosial

Belum ada kesepemahaman antara Dinas Sosial dengan Pendamping desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program bantuan pengeloaan BUMdes dan program, pengembangan BUMdes menjadi kurang efektif dan kurang berkualitas ketika BUMdesnya masih belum bisa mengidentifikasi potensi usaha desanya.

BUMdes yang masih belum memahami potensi desanya dan sumberdaya desaya

Kapasitas Managerial

Lampiran Laporan Survey BDSP

161

Intervensi/Peran

Pemasaran

Kapasitas Teknis

Formalisasi Usaha

BDSP

Masalah

Penyebab

Dinas Perindagkop

Program bantuan terjadi berulang-ulang dengan target yang sama, padahal masih banyak UMKM yang belum terdata yang perlu mendapatkan intervensi dari program

Data UMKM tidak tepat & Lengkap

Dinas Sosial

Banyak pengulangan Kelomok masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Bantuan KUBE yang berbasis data kemiskinan masih tekendala data yang tidak tepat.

PLUT

UMKM di kabupaten tidak terjangkau layanan PLUT

PLUT tidak memiliki Perwakilan di Kabupaten di Gorontalo

ASUPAN

Banyak yang tidak terlayani degan baik . karena masih bergantung pada ketua ASUPAN.

Masih tergantung satu sosok Ketua. Sulit mencari konsultan yang handal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program bantuan pengeloaan BUMdes dan program, pengembangan BUMdes menjadi kurang efektif dan kurang berkualitas ketika BUMdesnya masih belum bisa mengidentifikasi potensi usaha desanya

BUMdes yang masih belum memahami potensi desanya dan sumberdaya desaya

Dinas DP2AP2AKB

Rendahnya partisipasi perempuan dalam program peningkatan kapasitas perempuan.

Adanya norma agama terkait perempuan dalam keluarga

Dinas Pertanian

Pelaksanaan pelatihan tidak merata dan masih banyak kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan pelatihan.

Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program

Dinas Sosial

Banyak pengulangan Kelomok masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Bantuan KUBE yang berbasis data kemiskinan masih tekendala data yang tidak tepat.

Dinas Perndagkop & KUMKM

UMKM baru tidak mendapatkan bantuan

Program dari Dinas berbasis Data KUMKM yang tidak Update

Dinas Penananaman Modal

Investor sulit untuk menginvestasikan sahamnya di kabupaten Pohuwato

Belum teridentifikasinya Potensi dan Peluang Investasi

Perizinan di Kabupaten Pohuwato belum berbasis online jadi data-datanya belum terintegrasi

Belum menggunakan SPIPISE

4. Kondisi BDSP a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan berdasarkan pada Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato. Dalam Peraturan Daerah No. 8 disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

162

Lampiran Laporan Survey BDSP

Gambar Struktur Organisasi DPMD Kepala Dinas

Sekretariat

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Keuangan dan Program

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sarana Prasarana Pedesaan

Seksi Pemanfaatan SOA dan Teknologi

Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BDP

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa

Seksiu Tata Administrasi, Peraturan Perundangundangan Desa

Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Beberapa program yang dilakukan oleh Dinas ini dalam rangka pemberdayaan KUMKM adalah sebagai berikut: zz

Pemberian bantuan alat dan bahan untuk pengembangan teknologi tepat guna. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki inisiatif untuk mengembangkan teknologi tepat guna misalnya pembuatan alat pemipil jagung, alat pembuatan briket, dan lain-lain. Besaran bantuan tergantung pada kebutuhan untuk pengembangan teknologi tersebut. Pemberian bantuan untuk pelaku usaha kecil. Sasaran program ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk mendirikan usaha bersama. Satu kelompok terdiri dari minimal lima orang/ KK. Untuk mendapatkan bantuan ini, masyarakat harus mengajukan proposal ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, proposal yang disetujui akan diberikan bantuan beruba barang. Nilai dari bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok dengan nilai maksimal Rp 5 juta per kelompok. Program peningkatan kapasitas desa dalam bentuk pengembangan BUMDes. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan warga di desa. Selain itu BUMDes juga bisa menjadi lapangan kerja bagi warga setempat, meskipun serapan tenaga kerjanya tidak banyak. Dalam pembentukan BUMDes, Dinas PMD bertugas untuk memberikan bimbingan dan pendampingan. Selain itu, pendampingan juga dilakukan oleh pendamping desa. Pemberian pelatihan terhadap pengelola BUMDes. Berisi penguatan kemampuan manajemen dari

Lampiran Laporan Survey BDSP

163

pengelola BUMDes. Sampai dengan survey dilakukan, sudah ada satu tahap pelatihan yang diikuti oleh 50 BUMDes. Sisanya masih ada 51 BUMDes yang belum mengikuti pelatihan. Masalah yang dihadapi oleh Dinas PMD dalam melaksanakan program-program tersebut adalah mengenai masyarakat yang seringkali tidak melanjutkan usahanya setelah diberikan bantuan, karena mental masyarakat yang belum terbentuk. Selain itu, dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes, masalah yang dihadapi adalah bahwa ada beberapa desa yang belum dapat ditentukan potensi utamanya, selain itu masalah yang dihadapi lebih bersifat politis yang mengakibatkan sulit membentuk kesepakatan.

b. Dinas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, dimana di dalamnya menyebutkan bahwa Dinas Sosial termasuk Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Sesuai dengan tugas Dinas Sosial yang salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, maka program pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas Sosial juga memiliki tujuan utama untuk pengentasan kemiskinan. Sasaran dari program-program Dinas Sosial adalah khusus untuk masyarakat miskin. Program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha masyarakat adalah KUBE. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Tujuan dari program ini adalah untuk peningkatan kemampuan berusaha pada anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUBE dengan masyarakat sekitar. Sumber pembiayaan KUBE berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten yang masing-masing berjalan sendiri. KUBE dari APBN berupa bantuan dana yang ditransfer langsung dari pusat ke penerima bantuan yaitu kelompok yang terdiri dari 10 KK. Sedangkan KUBE yang bersumber dari dana APBD Provinsi diberikan kepada kelompok yang terdiri dari 5-10 KK dalam bentuk alat dan bahan. Sedangkan dari APBD Kabupaten bantuan juga diberikan berupa barang. Untuk tahun ini KUBE dengan APBD Kabupaten hanya diberikan pada tiga kelompok masyarakat, sedangkan dari dana APBD Provinsi diberikan kepada enam kelompok masyarakat, dan dari APBN diberikan kepada kurang lebih 20 kelompok. Perolehan dana untuk masing-masing kelompok adalah Rp 20 juta. Selain KUBE, Dinas Sosial masih memiliki beberapa program lain seperti pemberian bantuan usaha untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, pemberian bantuan untuk komunitas adat terpencil, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial. Salah satunya adalah belum adanya kesepahaman antara Dinas Sosial dan pendamping desa, sehingga seringkali data warga yang diusulkan untuk memperoleh bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selain itu, bantuan yang diberikan kepada masyarakat juga seringkali disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, bukan untuk membangun usaha.

164

Lampiran Laporan Survey BDSP

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut: Gambar Struktur Organisasi Tata Kerja Kepala Dinas

Petugas Penyuluh Lapangan KB

Sekretaris

Kasubbag Kepegawaian & Umum

Kasubbag Program & Pelaporan

Kasubbag Keuangan

Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Dalam hal pelayanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengikuti urusan-urusan yang diampunya. Sementara terkait pembangunan ekonomi daerah atau regional economic development , Dinas PPPA secara umum menerapkan konsep yang menekankan pada bidang Pemberdayaan Perempuan melalui pelaksanaan program-program untuk mendorong kaum perempuan yang memiliki risiko ketidakberdayaan secara ekonomi sehingga dapat berdaya dan menghasilkan karya yang dapat dinilai secara ekonomis. Program-program tersebut antara lain seperti akan dijelaskan berikut. Dinas memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok perempuan yang masih belum sejahtera untuk mengembangkan keahlian yang diminatinya, misalnya membuat kue dan menjahit. Harapan dari program ini adalah para ibu rumah tangga yang di bawah ambang kemiskinan dapat mempunyai kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi mereka. Kegiatan ini dilaksanakan sejak 2013 dengan pendekatan lokasi dan kelompok. Hal ini berkaitan dengan anggaran yang terbatas untuk memberikan bantuan pelatihan kepada seluruh ibu rumah tangga di Kabupaten Pohuwato. Jadi tiap tahun dipilih beberapa kecamatan untuk fokus pelaksanaan pelatihan. Berikut alur sederhana pelaksanaan program Ibu Rumah Tangga Sejahtera.

Lampiran Laporan Survey BDSP

165

Gambar Alur Pelaksanaan Program Ibu Rumah Tangga Sejahtera Masyarakt Wanita

Mengajukan proposal Tidak Dinas Pemberdayaan Perempuan

Verifikasi Lapangan

Layak

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bantuan Turun

Dalam melaksanakan pelayanannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak memiliki tantangan dan hambatan. Di antaranya adalah: zz

Sumber daya manusia yang terbatas dalam hal pendampingan membuat kadang program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran. Dinas berharap tidak hanya melakukan pelatihan kemudian selesai, tetapi lebih jauh dari itu ada pendampingan kepada target sasaran agar apa yang dilatihkan dapat teraplikasi dengan baik. Selain itu juga target untuk memberdayakan masyarakat bisa dengan baik dilaksanakan. Masih rendahnya kontribusi/keterlibatan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melihat tantangan dan hambatan yang terjadi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berencana meneruskan program ini dengan memaksimalkan kerjasama dengan OPD lain untuk SDM yang akan mendampingi dan memberdayakan. Misalnya bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas PMD untuk lebih memaksimalkan kegiatan yang dilaksanakan, pendamping desa akan dimanfaatkan untuk mendampingi dan meneruskan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. Selain itu sinergitas pelaksanaan program yang berkaitan dengan data kemiskinan menjadi kerja beberapa OPD untuk saling sinergi dalam melaksanakan program. d. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu dinas yang memiliki peran penting dalam regional economic development (Pembangunan Ekonomi Lokal). Berhadapan langsung dengan usaha-usaha masyarakat merupakan peran penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pembangunan ekonomi lokal.

166

Lampiran Laporan Survey BDSP

Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kepala

Sekretariat

Keuangan

Renpro

Umum

Bidang Koperasi

Bidang UMKM

Bidang Perindustrian

Bidang Perdagangan

Seksi 1

Seksi 2

Seksi 3

Terkait dengan Regional economic development (Pembangunan Ekonomi Lokal) Dinas KUMKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki beberapa layanan, antara lain: z

Rekrut Tenaga Kerja Melalui Home Industry Dinas KUMKM, Perindustrian dan Perdagangan mencanangkan pembentukan dan pemberian stimulan UMKM-UMKM baru untuk dapat menyerap tenaga kerja. UMKM baru diharapkan manjadi sarana untuk menambah tenaga kerja di Kabupaten Pohuwato.

Pengembangan UMKM Dinas KUMKM, Perindustrian dan Perdagangan mencanangkan program bantuan terhadap UMKM, bantuan tersebut berupa barang yang sesuai dengan Potensi UMKM yang bersangkutan. Selain itu juga dalam pengembangan UMKM, Dinas memberi pendampingan jaringan ke penyedia modal untuk selanjutnya digunakan untuk mengembangkan UMKM. Di sisi lain dinas juga melakukan pengembangan dengan melaksanakan sosialisasi dan Bimtek kepada UMKM yang ada di Kabupaten Pohuwato. Peningkatan Daya Saing UMKM Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Perindakop melaksanakan program dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM, program-program tersebut antara lain adalah memfasilitasi UMKM dalam berkomunikasi dengan PLUT, selain itu mencoba memasarkan beberapa produk unggulan UMKM Kabupaten Pohuwato pada skala nasional melalui pameran-pameran meskipun tidak sering dikarenakan kendala anggaran.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Banyaknya koperasi yang tidak memiliki struktur kelembagaan, menyulitkan koperasi tersebut dalam melakukan kerjasama profesional dengan lembaga-lembaga lain, untuk itu Dinas KUMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato berusaha meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar dapat bekerjasama secara profesional dengan lembaga-lembaga lainnya termasuk lembaga keuangan.

Lampiran Laporan Survey BDSP

167

Peningkatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi Koperasi-koperasi yang sudah baik secara lembaga difasilitasi untuk diberikan sosialisasi program KUR untuk selanjutnya Koperasi itu diberikan Bimtek/pelatihan terkait prinsip-prinsip koperasi.

Penataan Tempat Usaha yang Layak Bagi Pedagang Pedangang-pedagang di pasar diidentifikasi dan ditata agar tempat jualan mereka layak, bersih dan rapi. Harapannya dengan hal ini masyarakat akan lebih senang untuk berbelanja di tempat yang nyaman, bersih dan rapi.

Dalam melaksanakan dan mencapai beberapa program di atas ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi Dinas KUMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato di antaranya adalah: -

Database Koperasi dan UMKM tidak tepat

Database Koperasi dan UMKM yang tidak update dan sulit mengupdate, menyulitkan dinas dalam melakukan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran. Hal ini membuat pemerintah kesulitan membuat pemetaan ekonomi terhadap para pelaku Koperasi dan UMKM. Selain itu, database yang kurang baik juga menyulitkan pemerintah dalam memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan KUR dari lembaga pemberi modal. Pada akhirnya bantuan tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati segelintir orang saja. --

Koperasi yang tidak aktif Banyaknya Koperasi yang tidak aktif, dikarenakan kelembagaan yang belum terbentu dengan baik, pengelolaan belum profesional. Sehingga membuat layanan yang diberikan kepada anggota rendah sehingga menyebabkan ketidakpercayaan terhadap koperasi.

Arah Pengembangan dan Komitmen Pengembangan : --

Memutakhikan database UMKM, IKM maupun Koperasi Bantuan-bantuan maupun fasilitasi pemberdayaan yang disediakan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah biasanya berbasis data. Jika data tidak tepat, maka program-program tersebut tidak akan tepat sasaran juga.

Membentuk Lembaga Ad hoc Konsultasi Bisnis Banyaknya masalah di KUMKM terkait dengan hal-hal dasar dalam berdagang atau berwirausaha membuat Pemerintah Kabupaten Pohuwato harus membentuk lembaga ad hoc yang mempunyai tugas dan fungsi menjadi konsultan bisnis bagi UMKM.

Meningkatkan minat UMKM Meningkatkan minat usaha dengan melakukan pelatihan wirasusaha baru, dengan cara memberikan suntikan modal usaha bagi masyarakat yang akan membuat UMKM.

168

Lampiran Laporan Survey BDSP

e. Dinas Peternakan dan Pertanian Dinas Peternakan dan Pertanian merupakan dinas baru di Kabupaten Pohuwato, sebelumya Dinas Peternakan berpisah dengan Dinas Pertanian. Dinas Peternakan dan Pertanian merupakan dinas gabungan antara dua urusan besar yang ada di Kabupaten Pohuwato. Penggabungan ini dilaksanakan pada tahun 2016 melalui melalui Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perbup Pohuwato nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peternakan dan Pertanian merupakan urusan yang sagat penting bagi Kabupaten Pohuwato terlebih peternakan yang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Pohuwato. Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai beberapa program pelayanan, dalam bidang peternakan ada beberapa program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pohuwato, di antaranya adalah: Distribusi Ternak Menurut informasi dari dinas Peternakan dan Pertanian ada sekitar 99 kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan ternak 11 ekor sapi per kelompok dengan jumlah kelompok maksimal 5 orang. Selain itu juga ada bantuan Kambing etawa sebanyak 132 ekor, ayam 3.100 ekor dan sisanya babi dengan jumlah yang paling sedikit arena disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Pohuwato. Distribusi ternak ini tentunya memiliki tujuan, sapi-sapi yang diberikan jika ada yang mendapatkan indukan betina wajib untuk bunting agar sapi yang dihasilkan tambah banyak. Dalam peternakan ini Kabupaten Pohuwato menunjuk kecamatan unggulan untuk ternak yaitu Kecamatan Taluditi. Berikut mekanisme kelompok masyarakat untuk dapat mendapatkan bantuan: Gambar Mekanisme Penyaluran Bantuan

Pelatihan dan Pengelolaan Hasil Ternak Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Peternakan dan Pertanian juga melakukan pelatihan kepada kelompok-kelompok yang telah diberikan bantuan maupun yang mengembangkan peternakan secara mandiri. Pelatihan tersebut antara lain Pelatihan tentang kesehatan ternak dan Pelatihan Inseminasi Buatan pada ternak. Pemerintah Kabupaten Pohuwato membentuk PPHP (Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan) di desa

Lampiran Laporan Survey BDSP

169

Panca Karsa Kecamatan Taluditi. Dalam PPHP ini dilaksanakan pengolahan-pengolahan hasil ternak misalkan susu yang diolah menjadi dodol. Daging ayam yang diolah menjadi steik, pembuatan telur asin dan lain sebagainya. Pelatihan Pengolahan Kakao Kakao yang merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Pohuwato menjadi hal yang harus diolah menjadi coklat yang bisa dipasarkan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pohuwato melaksanakan pelatihan pelatihan terhadap kelompok masyarakat untuk mengolah Kakao. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya Dinas Pertanian dan Peternakan memiliki beberapa tantangan dan hambatan, antara lain adalah: Kelembagaan Perubahan bentuk kelembagaan menjadi bergabung antara urusan peternakan dan pertanian menjadi tantangan tersendiri dalam program-program yang berkaitan dengan UMKM masyarakat. Peternakan yang awalnya menjadi urusan besar sekarang menjadi bidang pada dinas. Perubahan ini tentunya memberikan dampak terhadap urusan peternakan. Dampak anggaran dirasakan menjadi terbatas, padahal pengejaran pencapaian program masih besar. Pemasaran Produk Pemasaran Produk hasil olahan ternak masih dirasa menjadi masalah bagi produk-produk Dinas Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Pohuwato. Tidak adanya Rumah kemasan di Kabupaten Pohuwato menambah rentetan masalah dalam hal pemasaran. Bantuan dan Komoditi belum sinkron Komoditas susu sapi di Taluditi mulai menampakkan diri, dengan berlabel Surti (Susu Murni Taluditi) tetapi bantuan sapi masih melulu sapi anakan, padahal kebutuhan produksi susu sapi tinggi. Sapi perah yang ada terbatas di Kabupaten Pohuwato. Menurut data, tidak lebih dari delapan ekor sapi. Alat Olahan belum tersedia Dengan banyaknya produksi coklat di Kabupaten Pohuwato membuat Kakao yang ada di Taluditi. Pemerintah harus mengimbanginya dengan alat olahan yang bisa mengolah coklat dengan kualitas siap saji/makan oleh masyarakat. Saat ini alat untuk mengolah coklat ada, namun masih belum dapat membuat coklat mempunyai kualitas siap saji kepada masyarakat. Investor pembeli coklat olahan Karena hanya mengandalkan menjual biji Kakao kering, petani Kakao hanya mendapat keuntungan yang relatif rendah dibanding menjual sesudah diolah menjadi coklat pasta atau batangan. Hal ini karena belum ada investor yang siap membeli coklat hasil olahan Kabupaten Pohuwato. Selain mesin olahan yang belum lengkap, kelompok masyarakat yang berminat mengolah Kakao juga masih terbatas.

170

Lampiran Laporan Survey BDSP

Dinas Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2013 mengalami perubahan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, pada tahun 2015 kembali mengalami perubahan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015, hingga saat ini menjadi Dinas Penanaman Modal sesuai Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163 ). Gambar Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Kepala Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

UPTD

Sub Bagian Keuangan & Program

Bidang Pengembangan & Sumber Daya

Bidang Penanaman Modal

Seksi Pengembangan dan Perlindungan

Seksi Promosi dan Kerja Sama

Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral

Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Seksi Pemberdayaan Usaha dan Potensi Daerah

Saat ini Dinas Penanaman Modal memiliki kewenangan dalam memberikan layanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

171

Tabel Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan

Non-Perizinan

Surat Izin Gangguan Usaha (SIGU)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Perluasan (IP)

Izin Usaha Industri (IUI)

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP/TPUP)

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Izin Trayek (IT)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Izin Prinsip

Izin Lokasi

Izin Tata Ruang

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Gudang (TDG)

Tanda Daftar Industri (TDI)

Adapun hambatan dan permasalahan pelayanan DPM berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya secara umum terdapat pada beberapa aspek yaitu : Aspek Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan a.

Belum tersusunnya database perizinan dan non perizinan;

Belum mengoperasikan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

Belum adanya layanan mobile setiap kecamatan.

Aspek Pengembangan Sumber Daya a.

Belum tersusunnya perda penanaman modan dan rencana penanaman modal;

Belum meratanya layanan listrik dan energi untukmayarakat pra sejahtera;

Masih rendahnya pengendalian penambangan terhadap kerusakan lingkungan.

Aspek Penanaman Modal a.

Belum teridentifikasinya potensi dan peluang investasi;

Belum tersedianya informasi investasi melalui website;

Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan (PMA/PMDN)

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka isu strategis yang terkait dengan tupoksi DPM adalah sebagai berikut : 1.

Pembuatan Regulasi Penanaman Modal.

Berkembangnya regulasi menyangkut investasi dan penanaman modal telah membuat implikasi terhadap kedudukan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato. Regulasi tersebut dapat menjadi Landasan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato untuk melakukan konsolidasi internal maupun eksternal. 2.

Pembuatan Kajian Potensi Daerah Kabupaten Pohuwato

Kondisi potensi dan peluang investasi Kabupaten Pohuwato yang berlimpah diyakini akan mampu

172

Lampiran Laporan Survey BDSP

memicu pertumbuhan Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri kedepan, fakta tersebut memberikan sinyal positif terhadap potensi pertumbuhan aliran Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri. 3.

Pengembangan SOP

Dalam Momentum upaya meningkatkan kualitas pelayanan menyangkut penanaman modal Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato memiliki kedudukan yang strategis untuk membangun norma, standard dan prosedur pelayanan di bawah sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga akan sangat berguna bagi Kabupaten Pohuwato dalam upaya peningkatan iklim investasi. Untuk mengatasi permasalahan isuâ&#x20AC;&#x201C;isu strategis di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato dilakukan langkah strategis sebagai berikut: Bidang Penanaman Modal a.

Identifikasi dan pemetaan potensi investasi daerah

Penyediaan informasi investasi melalui website

Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan (PMA-PMDN)

Bidang Perizinan dan Non Perizinan a.

Penyusunan database perizinan dan non perizinan

Mengoperasikan Sistem Pelayanan Informasih Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Layanan Mobile setiap kecamatan

Menyusun peraturan perundang-undangan dan non-perizinan

Membentuk tim teknis perizinan dari OPD terkait di Kabupaten Pohuwato.

Bidang Pengembangan Sumber Daya a.

Menyusun Perda Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato

Identifikasi calon penerima token listrik T.A 2017

g. Daeng Ambo (Perseorangan) Daeng Ambo ini seorang aktivis lingkungan yang sudah malang melintang di Provinsi Gorontalo saat ini beliau banyak membantu Bappeda dalam program-program pendampingan kepada Masyarakat. Secara kelembagaan, Daeng Ambo ini bergerak sendirian dengan banyak berkolaborasi dengan pemerintah. Saat ini Daeng Ambo sedang melaksanakan pendampingan kepada kelompok Lapas Industri Pohuwato untuk membuat barang-barang yang bernilai ekonomis dari limbah kelapa, contohnya serabut kelapa yang dapat dibuat menjadi coco fiber. Kegiatan ini sudah berlangsung 1 tahun dan sudah mendapat bantuan dari Kementrian Hukum dan HAM terkait dengan alat-alat mengolah limbah kelapa. Dalam melaksanakan kegiatannya Daeng Ambo tentunya tidak bisa sendiri, keunggulan Daeng Ambo adalah ide-ide yang bagus terkait pemberdayaan masyarakat dan juga pengalaman dalam mendampingi masyarakat. Jikalau pemerintah tidak memberdayakan tenaga Daeng Ambo, biasanya beliau melaksanakan kegiatannya sendiri. Kekurangannya adalah biasanya Daeng Ambo kekurangan dalam masalah pembiayaan/ dana. Berikut dijabarkan beberapa poin-poin hambatan dan tantangan : Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) Daeng Ambo sulit menemukan rekan kerja yang mempunyai Lampiran Laporan Survey BDSP

173

semangat yang sama, di Kabupaten Pohuwato praktis hanya Daeng Ambo yang bergerak, tidak ada partner atau rekan lain yang mempunyai semangat yang sama. Daeng Ambo melaksanakan segalanya sendirian, hal ini menjadi penghalang jika ingin bekerjasama secara profesional dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan Dari gambaran mengenai kondisi umum Kabupaten Pohuwato, pertumbuhan koperasi dan UMKM, serta profil BDSP yang ada di Kabupaten Pohuwato didapatkan kesimpulan sebagai berikut: zz

zz zz

Kondisi Pengangguran di Kabupaten Pohuwato lebih rendah dari rata-rata Provinsi Gorontalo. Namun, tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi. Sektor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Pohuwato adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, meskipun jika dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor tersebut masih kalah dibandingkan beberapa sektor lain yang memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Pohuwato. Jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Pohuwato saat ini adalah 98 Koperasi dengan jumlah pegawai 9.663 dengan jumlah laki-laki 6.140 dan perempuan 3.757.

b. Rekomendasi a)

Umum -

Susu Murni Taluditi (Surti) yang sudah mulai berproduksi walaupun dengan kuantitas yang sedikit, merupakan potensi yang harus ditangkap oleh Pemerintah Kabupate Pohuwato. Sapi perah yang ada di Kabupaten Pohuwato saat ini masih hanya sekitar 8 ekor dengan beberapa ekor sudah tidak produktif karena sudah tua dan sedang hamil . Setidaknya butuh pengadaan 20 ekor sapi perah untuk dikembangkan oleh peternak sapi di Kabupaten Pohuwato.

PPHP sebagai pengelola hasil peternakan menjadi kunci utama dalam membuat hasil ternak mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu PPHP harus kembangkan organisasinya secara struktur maupun juga substansi tugas dan fungsi PPHP. Pelatihan dan Penambahan alat-alat olahan hasil ternak merupakan modal dasar dari PPHP, pemerintah sebaiknya memberikan pelatihan dan tambahan modal alat olah hasil ternak kepada PPHP di Kabupaten Pohuwato.

Kakao merupakan komoditas yang sangat tinggi produksinya di Kabupaten Pohuwato, saat ini Pemkab Pohuwato kesulitan mencari pasar yang mau membeli coklat olahan dari kelompok masyarakat, harapannya ke depan ada investor yang mau membeli coklat olahan hasil dari kelompok masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

Kebutuhan para kelompok masyarakat di bidang perkebunan Kakao sudah jelas, yaitu mesin untuk mengolah Kakao kering menjadi coklat batangan atau dalam bentuk pasta. Hal ini dalam beberapa tahun terakhir luput dari penganggaran Pemkab Pohuwato, meskipun

174

Lampiran Laporan Survey BDSP

sudah diajukan sering tidak disetujui. Hal ini harus menjadi komitmen semua pihak jika ingin potensi Kakao dapat menjadi komoditi yang menyumbang dan membangun ekonomi lokal di Kabupaten Pohuwato. -

Pembuatan BUMDES sudah menjadi amanah Undang-undang, untuk itu BUMDES yang dibuat haruslah memiliki fungsi yang dapat menambah nilai tambah ekonomi masyarakat, BUMDES harus didesain sebagai fasilitator pemasaran bahan-bahan yang dibuat oleh UMKM yang ada di masyarakat Kabupaten Pohuwato.

Selain itu jika ada produk-produk olahan yang tidak bisa diolah oleh UMKM masyarakat karena keterbatasan teknologi, BUMDES harus hadir menjadi solusi pengolahan dengan teknologi.

Permasalahan yang umum dan sangat penting pada pelaku ekonomi lokal di Kabupaten Pohuwato adalah sulitnya membuat kemasan yang layak untuk suatu produksi. Jika ada, harus memesan jauh ke luar daerah dengan biaya yang mahal, sehingga tidak dapat menutupi biaya produksinya.

b). Rekomendasi Action Plan Dinas Penanaman Modal Tahun 2018-2021 Tabel Usulan Action Plan DPM NO 1

Kegiatan

Output

Waktu

Penggunaan SPIPISE

2018

Pendidikan dan Pelatihan -

Diklat PTSP

Sosialisasi SPIPISE

Pelatihan Pengembangan / Aplikasi Perizinan

Perogram Pelimpahan Izin ke PTSP -

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato

Draft Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas penanaman modal

2018

Pengesahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato

Peraturan Bupati tentang pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal

2018

Aplikasi Perizinan, database izin terbentuk, Penyesuaian SOP, Pelayanan Perizinan menjadi lebih singkat waktunya.

2018-2021

Peningkatan Pelayanan Perizinan -

Kegiatan optimalisasi penyelenggaraan layanan perizinan oneline dan SMS Gateway;

Kegiatan pengelolaan data publikasi data base perizinan;

Kegiatan monitoring , evaluasi dan - pengendalian perizinan dilapangan;

Percepatan proses pelayanan perizinan di bidang pembangunan,perekonomian dan lingkungan sesuai SOP;

Forum sinergitas TIM Teknis;

Sosialisasi pelayanan perizinan;

Evaluasi pelayanan perizinan;

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Informasi -

Peningkatan kegiatan pemantauan , pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Kerjasama Investasi dengan Investor Daerah

Lampiran Laporan Survey BDSP

Potensi daerah tersosialisasikan dan tumbuhnya investasi

Setiap Tahun 2018-2021

175

NO 5

Kegiatan

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Investasi terawasi dengan baik

2018-2021

Penyusunan SIstem Informasi Penanaman Modal Daerah

SIstem Informasi daerah terealisasi

2018-2021

Kajian kelayakan Investasi Potensi Unggulan Daerah

Adanya kajian kelayakan Investasi Daerah

2018-2021

Pengembangan dan Perlindungan Iklim Investasi Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Ada rencana Penanaman Modal

2018

Mekanisme pengarsipan dan pengelolaan data

2018

Investor mengetahui potensi Kabupaten Pohuwato

2019- 2020

Penataan manajemen Pengarsipan -

Waktu

- 7

Output

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Bimbingan teknis pengarsipan Dokumen dan pengelolaan data

Sosialisasi Investasi Investasi Expo Kabupaten Pohuwato

6. Lampiran Daftar Dokumen Tabel Daftar Dokumen

176

Nama File

Jenis File

Data KUBE Dinsos Kab Pohuwato Perkotaan APBD Prov Tahun 2015

Soft files

Usulan Kube PKH FM BDT dan KUBE Pesisir

Soft files

Data Penumbuhan dan KUBE Berprestasi Tahun 2015

Soft files

Data KUBE Dinsos Kab Pohuwato Pedesaan APBD Prov Tahun 2015

Soft files

KUBE Penumbuhan dan Pengembangan APBD Prov Tahun 2016

Soft files

PENERIMA KUBE KABUTER TAHUN 2017 APBN

Soft files

PENERIMA KUBE PKH QUIKWINS TAHUN 2016 APBN

Soft files

PENERIMA KUBE PKH TAHUN 2015 APBN

Soft files

Usulan KUBE PERKOTAAN 2016 APBD PROV.

Soft files

Data UKM Kab Pohuwato tahun 2014

Soft files

Data UKM Kab Pohuwato tahun 2015

Soft files

Data UKM Kab Pohuwato tahun 2016

Soft files

DRAFT RANCANGAN PERBUB JUKNIS BUMDES & BUMADES & lampiran

Soft files

Renja Kbupaten Pohuwato tahun 2016

Soft files

RENSTRA DP3AP2AKB KAB. POHUWATO

Soft files

RENSTRA REVISI 2017 BAPERLITBANG

Soft files

Data Investasi Kabupaten Pohuwato Tahun 2016

Soft files

Renja Dinas Perindagkop

Soft files

Renstra Perindagkop

Soft files

SOP DPM - PTSP

Soft files

Renja 2018 & Renstra DPM PTSP Kab. Pohuwato 2017

Soft files

RPJMD Kabupaten Pohuwato 2016-2021

Soft files

Lampiran Laporan Survey BDSP

5.1.7. Survey BDSP Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Pendahuluan Baseline survey pada stakeholders penyelenggara layanan pengembangan investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017. Beberapa pihak yang dijadikan sumber informasi pada proses in-depth interview antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEM Sejahtera). Berbagai stakeholders tersebut dipilih sebagai narasumber informasi karena memiliki keterikatan baik langsung maupun tidak terhadap peningkatan iklim investasi, khususnya dalam pengembangan sektor usaha koperasi dan UMKM. Tabel Daftar Responden BDSP Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Wa Ode Muslihatun

Kepala Sub Bidang

Hj. Sitti Hajrah

Kepala Sub Bidang

Zahidi

Sekretaris Dinas

Amriana

Kepala Sub Bagian

Najamuddin Tala

Kepala Bidang

Instansi

BAPPEDA DPMPTSP

Awaludin

Konsultan

Sinta

Sekretariat

Sapoan

Kepala Bidang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Andrian

Kepala Bidang

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi

Hj. Fatmawati

Fasilitator LEM Sejahtera

Dinas Perkebunan dan Holtikultura

Arwin

Fasilitator LEM Sejahtera

Lampiran Laporan Survey BDSP

PLUT

177

Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Asman Hadianto

Pegawai

Bank Indonesia

Hadianto

Pegawai

Hasmida Karim

Ketua

ALPEN Sultra

Sumandar

Ketua

LEM Sejahtera Desa Andomesinggo

Total responden yang telah diwawancari dalam baseline survey ini berjumlah 16 orang, terdiri dari 10 orang responden laki-laki dan 6 orang responden perempuan. Adapun pelaksanaan wawancara pada seluruh responden tersebut terangkum dalam itinerary kegiatan baseline survey pada tabel di bawah ini: Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Baseline Survey Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

16 Oktober 2017

Rapat Koordinasi Pokja Program NSLIC

Selasa

17 Oktober 2017

Indepth Interview Bappeda

Indepth Interview Dinas Perkebunan

Indepth Interview ALPEN

Indepth Interview DPM PTSP

Indepth Interview Dinas Koperasi dan UMKM

Indepth Interview Disperindag

Indepth Interview PLUT

Indepth Interview Bank Indonesia

Indepth Interview LEM Sejahtera

Rabu

Kamis

Jumat

18 Oktober 2017

19 Oktober 2017

20 Oktober 2017

2. Kondisi Umum Iklim Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan Peraturan Perundangundangan Nomor 2 Tahun 1964 junto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 dengan cakupan wilayah administrasi yang meliputi 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna. Seiring dengan perkembangan wilayah administrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada tahun 2014 telah terjadi penambahan pemekaran wilayah dari 14 kabupaten/kota menjadi 17 kabupaten/kota. Hal ini diikuti pemekaran wilayah administrasi kecamatan dan desa/kelurahan sehingga terdapat 209 kecamatan dan 2.223 desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 2,55 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mencapai 2,13%. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan dalam rilis datanya bahwa Kota Kendari merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi (3,42%) dan Kabupaten Wakatobi menjadi daerah dengan pertumbuhan penduduk yang paling rendah (0,24%). Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Kendari dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah perkotaan di darat dengan tingkat aksesibilitas tinggi sehingga memudahkan arus mobilitas manusia, baik dari dalam maupun luar Sulawesi Tenggara. Di sisi lain Kabupaten Wakatobi merupakan daerah kepulauan dengan aksesibilitas dan mobilitas penduduk yang rendah. Mayoritas penduduk Sulawesi Tenggara adalah penduduk yang bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, yakni sebanyak 71,47% atau 1.219.548 jiwa pada tahun 2016. Berdasarkan jumlah penduduk sisa, sebanyak 24,48% adalah penduduk yang tidak bekerja karena mengurus rumah tangga dan sekolah.

178

Lampiran Laporan Survey BDSP

Maka secara umum kebutuhan hidup penduduk dapat terpenuhi apabila diasumsikan penduduk tidak bekerja tersebut adalah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari para penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk bekerja tersebut merupakan angka perkembangan terakhir yang selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebanyak 1.037.419 jiwa dan 1.074.916 jiwa di tahun 2015. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja juga dipengaruhi oleh meningkatnya angka kesempatan kerja yang mencapai 97,28% di tahun 2016, sedangkan pada tahun 2014 hanya 95,57%. Adapun lapangan pekerjaan terbesar yang dijadikan penduduk Sulawesi Tenggara sebagai sumber mata pencahariannya berada pada sektor pertanian dengan persentase sebesar 38,92%. Kendatipun angka tersebut merupakan yang terendah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian tersebut karena adanya pertumbuhan pada sektor-sektor lain. Tabel Persentase Penduduk Bekerja berdasarkan Sektor Pekerjaan Utama Sektor Pekerjaan

Tahun 2014

2015

2016

Pertanian

42,62

45,52

38,92

Pertambangan dan penggalian

2,53

2,12

2,11

Industri Pengolahan

5,15

4,97

7,42

Listrik, Gas, dan Air Bersih

0,26

0,24

0,2

5,9

6,74

6,65

Perdangan, Hotel, dan Restoran

18,65

17,77

19,96

Pengangkutan dan Komunikasi

4,4

3,94

4,69

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

1,62

1,6

1,56

Jasa-Jasa

18,89

17,09

18,49

Konstruksi/Bangunan

Sumber: BPS, 2017

Melihat data yang disajikan, ada fluktuasi jenis sektor pekerjaan penduduk dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015, pertanian menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang mengalami pertumbuhan. Apabila mengacu pertumbuhan penduduk bekerja yang juga mengalami kenaikan dari tahun 2014, maka penduduk yang baru bekerja terserap pada sektor pertanian. Hal ini mengingat persentase pertumbuhan penduduk bekerja dan persentase pertumbuhan sektor pekerjaan pertanian relatif sama yakni berkisar 3%. Sementara pada tahun 2016, penurunan angka penduduk yang bekerja pada sektor pertanian disebabkan adanya pergeseran sektor mata pencaharian. Sektor industri pengolahan serta perdagangan, hotel, dan restoran menjadi dua sektor mata pencaharian yang mengalami kenaikan jumlah pekerja, yakni masing-masing 2,45% dan 2,19%. Meningkatnya jumlah penduduk bekerja dan kesempatan kerja berefek pada berkurangnya jumlah pengangguran dari 63.129 jiwa menjadi 34.076 jiwa. Hal ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara yang baik. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara selalu di atas pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara berkisar 6-7% sedangkan pertumbuhan perekonomian nasional 4,9-5,6%. Salah satu ciri meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara adalah menurunnya angka kemiskinan. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase kemiskinan di Provinsi ini selalu mengalami penurunan angka yakni 14,05%, 12,90%, dan 12,88%. Namun demikian, penurunan angka tersebut tidak diimbangi dengan jumlah penduduk miskin yang ada. Ada penambahan jumlah penduduk miskin di tahun 2016, Lampiran Laporan Survey BDSP

179

sehingga patut untuk dicermati perihal program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan. Untuk memperdalam, berikut diuraikan profil kesejahteraan penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan. Rendahnya Pendapatan Dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara selalu menunjukkan hal yang positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional bahkan menjadi yang terbaik di kawasan Sulawesi dengan angka 8,1% di triwulan I dan 7,0 % di triwulan II tahun 2017. Sedangkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo hanya mampu menyentuh angka 6,6% pada triwulan II tahun 2017 (Bank Indonesia, Agustus 2017). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduknya. Kendatipun, tidak semua penduduk yang mediami kawasan tersebut terdampak dari adanya pertumbuhan dimaksud. Masih terdapat 326.860 jiwa (12,88%) penduduk Sulawesi Tenggara adalah termasuk kategori miskin. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 yang mencapai 342.260 jiwa atau 14,05% dari jumlah penduduk total. Tahun 2016 Garis kemiskinan Sulawesi Tenggara ditetapkan pada angka Rp 277.288/bulan/kapita. Dengan kata lain, setiap rumah tangga miskin hanya mampu melakukan pengeluaran per bulan kurang dari Rp 1.109.152. Angka tersebut lebih tinggi dari persentase penduduk miskin secara nasional yang hanya 10,64% dari total penduduk nasional. Di samping itu, BPS mencatat secara mandalam bahwa semakin terjadi kesenjangan pada penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi dari garis kemiskinan pada tahun 2016, yakni 0,79 di tahun 2015 menjadi 0,90 pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan berada pada angka 2,64 dan meningkat menjadi 2,76 di tahun 2016. Semakin parahnya tingkat kedalaman penduduk miskin dan melebarnya kemampuan belanja penduduk miskin dari garis kemiskinan, menandai belum optimalnya upaya dalam menanggulani permasalah ini. Penduduk miskin Sulawesi Tenggara belum dapat meningkatkan taraf hidupnya dikarenakan pendapatan yang sangat rendah, di saat yang sama besaran pengeluaran kebutuhan untuk keluar dari garis kemiskinan semakin meningkat. Desa masih menjadi basis kemiskinan di Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk miskin sebanya 275,86 ribu jiwa. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan hanya berjumlah 51,01 ribu jiwa. Hal ini menandakan desa menjadi bahasan strategis bagi semua pihak dalam menentukan target sasaran pengentasan kemiskinan. Salah satu faktor adanya kemiskinan penduduk adalah tidak memiliki pekerjaan (menganggur). Pengangguran di Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2016 berjumlah 34.076 jiwa atau 2,71% dari total angkatan kerja. Berdasarkan Tabel. 3 pertanian menjadi sektor paling besar dalam menyerap tenaga kerja meskipun pada tahun 2016 mengalami persentase penurunan. Sektor lain yang mengalami peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja adalah industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan hiburan. Tabel Kontribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB (dalam milyar rupiah) Lapangan Usaha

2012

2013

2014

2015

2016

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

16.305,59

18.095,98

20.197,55

21.111,38

23.564,51

Pertambangan dan Penggalian

14.865,63

15.582,06

15.688,3

18.331,44

18.770,91

3.874,69

4.181,86

4.692,25

5.215,57

5.924,59

24,46

25,36

29,09

31,28

37,27

122,14

138,82

163,05

172,77

190,9

Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

180

Lampiran Laporan Survey BDSP

Lapangan Usaha

2012

2013

2014

2015

2016

Konstruksi

7.401,42

8.329,08

9.685,83

11.688,42

13.596,27

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor

7.262,52

8.076,25

9.265,16

10.514,94

12.012,75

Transportasi dan Pergudangan

1.813,82

3.160,53

3.483,06

3.895,85

4.353,86

364,02

404,1

454,96

516,15

585,26

Informasi dan Komunikasi

1.286,58

1.451,31

1.510,13

1.602,43

1.792,69

Jasa Keuangan dan Asuransi

1.343,96

1.601,08

1.817,84

2.039,8

2.423,95

Real Estat

1.116,05

1.194,1

1.293,2

1.403,85

1.500,54

119,71

136,98

154,81

181,34

201,36

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan da n Jaminan Sosial Wajib

3.669,75

4.035,94

4.748,43

4.987,8

5.206,29

Jasa Pendidikan

Penyediaan Akomodasai dan Makan Minum

Jasa Perusahaan

2.681,16

3.020,32

3.585,5

4.006,35

4.576,86

Kesehatan dan Kegiatan Sosial

589,73

662,91

760,78

844,16

916

Jasa Lainnya

852,76

944,61

1.092,22

1.222,45

1.328,95

Sumber: BPS, 2017

Secara umum hampir seluruh sektor usaha selalu mengalami kenaikan terhadap PRBD Sulawesi Tenggara sejak tahun 2012. Khusus dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, hotel, dan restoran sebagai sektor yang progresif dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2016, kontribusi terhadap PDRB juga selalu mengalami kenaikan. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar setiap tahunnya dengan nilai Rp 23.564,51 milyar di tahun 2016. Sektor industri pengolahan sebesar Rp 5.215,57 milyar pada tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp 5.924,59 milyar di tahun 2017. Sedangkan sektor perdangan, hotel, dan restoran di tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 14,2% dari tahun 2015, yakni dari Rp 11.031,09 milyar menjadi Rp 12.598,01 milyar. Memperhatikan kondisi tersebut dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang senantiasa meningkat, maka peluang kesempatan kerja sedianya akan semakin besar dan mampu diakses oleh para pencari kerja lebih mudah. Di sisi lain keberadaan penduduk miskin yang kian menjauh dari garis kemiskinan yang ditetapkan dan semakin sulit meningkatkan taraf hidupnya serta mayoritas tersebar di desa-desa, maka sektor-sektor usaha yang selayaknya mampu memberi kesempatan bagi penduduk miskin tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya harus menjadi prioritas pengembangan kesempatan kerja. Sektor-sektor yang dimaksud antara lain pertanian, industri pengolahan (khususnya hasil tani), dan perdagangan pada skala mikro. Hal ini penting mengingat sektor tersebut pada dasarnya bisa dibangun pada kondisi sumber daya manusia yang terbatas, baik pendidikan maupun permodalan. Aspek lain yang dapat dikembangkan dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah optimalisasi peran koperasi sebagai badan hukum yang berfungsi mensejahterahkan anggotanya. Kondisi Koperasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang secara teknis menugaskan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha tangguh dan mandiri serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tahun 2017, jumlah koperasi yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 3.561 unit dengan rincian:

Lampiran Laporan Survey BDSP

181

Tabel Jumlah Koperasi di Sulawesi Tenggara 2014-2016 TAHUN

KOPERASI ( UNIT ) T.AKTIF

ANGGOTA (ORG)

RAT

JML

(UNIT)

Presentase RAT

Presentase AKTIF (RAT)

506

14,21

19,44

6.350

311.426

765

20,16

29,46

7.644

316.838

422

10,43

11,70

4.278

JML

AKTIF

2014

3.561

2.603

958

235.894

2015

3.795

2.597

1.198

2016

4.047

3.607

440

KARYAWAN

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017

Berdasarkan data yang disajikan di atas, kuantitas koperasi di Sulawesi Tenggara selalu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Persentase kenaikan jumlah koperasi selau di atas angka 6%, yakni sebanyak 6,64% pada tahun 2015 dan 6,57% pada tahun 2016. Kenaikan jumlah koperasi tersebut pun diiringi dengan naiknya jumlah masyarakat yang masuk menjadi anggota koperasi. Kenaikan jumlah anggota secara signifikan terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2015. Pada tahun tersebut jumlah anggota koperasi bertambah sebanyak 75.532 orang atau 32,02% dari tahun 2014. Namun demikian kenaikan jumlah koperasi tersebut tidak berbanding lurus dengan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara. Sektor koperasi mengalami fluktuasi penyerapan tenaga kerja. Sempat mengalami peningkatan pada tahun 2015 yang berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 1.393 jiwa, akan tetapi turun drastis sebanyak 3.366 jiwa dari total total karyawan sebelumnya yang mencapai 7.644 jiwa. Menurunnya jumlah karyawan koperasi tersebut berbanding lurus dengan menurunnya jumlah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Di tahun 2016, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT hanya berjumlah 422 unit atau 11,7% dari total koperasi aktif dan hanya 10,43% dari total koperasi secara keseluruhan. Pelaksanaan RAT menandakan adanya aktifitas keanggotan koperasi yang jelas dan menjadi indikator aktifnya suatu lembaga koperasi. Selain adanya kegiatan RAT, indikator lain dari aktifnya koperasi adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan perkoperasiaan yang dinilai dari baiknya pembukuan keuangan koperasi. Menurunnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pun tidak lepas dari berbagai permasalahan yang terjadi. Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan beberapa permasalahan yang terjadi sehingga berakibat pada semakin berkurangnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT. Permasalah-permasalahan tersebut antara lain: zz

Banyak koperasi yang dibentuk hanya berdasarkan kebutuhan pemberian bantuan tunai

Pemahaman tentang nilai filosofis dan prinsip-prinsip koperasi dari para anggota yang rendah

Kemampuan manajerial dan operasional para pengurus yang tidak mumpuni

Pengelolaan keuangan yang tidak baik dan transparan

Terbatasnya jumlah tenaga pendamping koperasi

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah, dari sekian jumlah koperasi tersebut, mayoritas jenis kegiatan koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Jenis koperasi ini secara pelaksanaan kegiatan tidak memerlukan banyak karyawan dalam menjalankan usahanya. Sehingga baik langsung maupun tidak, hal ini berpengaruh pada rendahnya koperasi dalam menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tenggara.

182

Lampiran Laporan Survey BDSP

Apabila berkaca pada data koperasi yang disajikan, pada dasarnya koperasi memiliki potensi yang cukup besar dalam mengurangi jumlah pengagguran. Khusus di Sulawesi Tenggara, persebaran koperasi relatif merata di seluruh kabupaten dan kota dengan rata-rata memiliki 100-300 unit koperasi. Daerah yang paling banyak memiliki koperasi dan berdampak penyerapan jumlah tenaga kerja adalah Kota Kendari. Di Kota Kendari terdapat 720 koperasi dengan jumlah karyawan sebanyak 1.061 orang dan omset usaha yang dikelola mencapai Rp 91,98 milyar. Adapun jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan untuk seluruh anggota koperasi di Kota Kendari sebesar Rp 8,5 milyar. Tabel Sebaran Koperasi Berdasarkan Wilayah di Sulawesi Tenggara NO

KAB/KOTA

KOPERASI (UNIT) JUMLAH

JML

MANAJER (ORG)

KARYAWAN

VOLUME

SHU

USAHA (jt)

(JT)

KOTA KENDARI

720

128

111

1.061

792

269

91.972

8.513

KOTA BAU-BAU

403

14.923

102

KAB. KONAWE

334

278

210

32.016

5.329

KAB. KONAWE UTARA

108

204

114

1.118

567

KAB. KONAWE SELATAN

124

5.183

576

KAB.KONAWE KEPULAUAN

KAB. KOLAKA

407

419

317

102

298.044

6.023

KAB. KOLAKA UTARA

189

2.053

2.805

KAB. KOLAKA TIMUR

120

199

KAB. BUTON

125

260

148

112

4.266

327

KAB. BUTON UTARA

178

757

221

KAB. BUTON SELATAN

252

193

KAB. BUTON TENGAH

128

117

1.047

KAB. MUNA

284

618.571

4.958

KAB. MUNA BARAT

104

1.412

150

KAB. WAKATOBI

163

1.637

135

KAB. BOMBANA

284

132

8.274

895

PROVINSI

335

1.504

920

584

49.332

7.946

4.047

349

277

4.278

2.912

1.336

1.131.097

38.804

Jumlah

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017

Besarnya potensi yang dimiliki pun harus dimaknai dalam konteks kemampuan koperasi dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini tentu untuk memaksimalkan potensi tersebut harus dijalankan bersamaan upayaupaya revitalisasi koperasi agar dapat menjadi lebih produktif benar-benar berperan dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Dari aspek responsifitas terhadap gender, nampak koperasi di Sulawesi Tenggara masih belum memperhatikan hal tersebut. Sebagaimana data yang telah disajikan, hanya 1 orang anggota berjenis kelamin perempuan dan total 6 orang anggota yang ada. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha mikro merupakan kegiatan usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan jumlah maksimal aset sebesar Rp 50.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, cabang dari perusahaan menengah dan besar. Lampiran Laporan Survey BDSP

183

Jumlah aset yang dimiliki sektor usaha kecil yakni Rp 50.000.000 s.d Rp 500.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000 s.d Rp 2.500.000.000. Adapun jenis usaha menengah yakni usaha mandiri baik milik pribadi maupun perorangan dengan nilai aset sebesar Rp 500.000.000 s.d 10.000.000.000 dan omset sebesar Rp 2.500.000.000 s.d Rp 50.000.000.000. UMKM merupakan sektor usaha yang sangat fluktuatif perkembangan dan pertumbuhannya. Hal tersebut dipengaruhi karakteristik daripada UMKM sendiri yang mudah untuk didirikan dan mudah pula terserang ancaman bangkrut karena berbagai faktor penyebab. Di sisi lain sektor UMKM sangat berpotensi dalam proses penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Di Sulawesi Tenggara, pada tahun 2015 jumlah penduduk bekerja sebanyak 1.037.419 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 1.074.916 jiwa. Tabel Profil UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

Mikro Jumlah

Kecil Karyawan

Jumlah

Menengah Karyawan

Jumlah

Total

Karyawan

Jumlah

Karyawan

2014

45.831

64.493

17.669

48.341

2.918

14.862

66.418

127.696

2015

51.401

70.895

22.760

56.054

3.033

14.887

77.194

141.836

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017

Berdasarkan perbandingan data yang disajikan tersebut, secara kalkulatif, sektor UMKM pada tahun 2014 berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 127.696 jiwa atau 12,31% dari total penduduk bekerja. Sedangkan pada tahun 2015 berhasil meningkatkan kuantitas baik dari sisi jumlah maupun persentase dalam penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara yang mencapai sebanyak 141.836 jiwa atau 13,20% dari jumlah penduduk bekerja. Data tersebut harusnya menjadi energi positif bagi Pemerintah Daerah dan stakeholders lain yang menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Bahwasannya, sektor UMKM adalah kegiatan usaha yang paling sederhana yang dapat dikembangkan baik dari aspek manajerial maupun produksinya guna membuka peluang penyerapan tenaga kerja lebih luas. Jumlah usaha mikro menjadi yang paling banyak dari sisi kuantitas pelaku usahanya dengan jumlah 45.831 unit pada 2014 dan meningkat menjadi 51.401 unit di tahun 2015. Peningkatan pun juga terjadi pada sektor usaha kecil dan sektor usaha menengah. Salah satu sebab terus tumbuhnya kegiatan sektor UMKM yakni adanya ketersediaan akses bagi pelaku usaha terhadap modal. Pada triwulan ketiga tahun 2017, meskipun terjadi perlambatan, Bank Indonesia mencatat sektor UMKM di Sulawesi Tenggara terus mengalami pertumbuhan. Hal ini tercermin dari tingginya kredit usaha yang diajukan para pelaku usaha kepada Bank. Hingga Bulan Agustus 2017, jumlah dana yang disalurkan untuk modal UMKM yaitu Rp 6,44 triliun. Secara pangsa mencapai 27,3% dibandingkan dengan total kredit di Sulawesi Tenggara. Kredit kepada UMKM tersebut, sebagian besar diberikan kepada usaha kecil sebesar 43,7% dan usaha mikro dengan pangsa sebesar 30,9%. Sedangkan untuk usaha menengah memiliki pangsa sebesar 25,4% dari total kredit UMKM. Meskipun terus mengalami perkembangan, sektor UMKM dan koperasi tidak lepas dari berbagai persoalan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, berbagai permasalahan yang terjadi pada KUMK dan koperasi dapat diidentifikasi sebagai berikut: zz

184

Lampiran Laporan Survey BDSP

Kapasitas teknis para pelaku usaha terbatas, sehingga baik aspek kuantitas maupun kualitas barang hasil produksi tidak mampu bersaing dengan barang hasil produksi di luar kota dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar serta minim diversifikasi produk. Pasar yang terbatas bagi para pelaku usaha untuk memasarkan hasil produksi usaha.

Berbagai permasalahan tersebut telah memberi pemahaman kepada kita bahwa Koperasi dan UMKM merupakan sektor strategis yang dapat dioptimalkan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Permasalahan tersebut tentu diperlukan upaya intervensi dari berbagai pihak agar koperasi dan UMKM yang ada dapat berdaya saing dengan perkembangan kebutuhan pasar lebih luas.

3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor Koperasi dan UMKM Sebagaimana pembahasan sebelumnya, koperasi dan UMKM memiliki permasalahan yang relatif sejenis yakni tidak optimalnya pengelolaan modal terhadap peningkatan kapasitas produksi, kemampuan manajerial dan teknis yang masih terbatas, masih rendahnya kualitas produk yang dihasilkan sehingga kalah bersaing dengan produk-produk dari daerah lain, serta terbatasnya pasar. Permasalahan yang terjadi pada koperasi dan UMKM di Sulawesi Tenggara tersebut seyogianya merupakan permasalahan umum yang terjadi pada sektor usaha mikro di Indonesia. Upaya intervensi telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka meningkatkan daya saing sektor usaha koperasi dan UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan dapat menjamin keberlangsungan usahanya. Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara nasional adalah dikeluarkannya Peraturan Deputi Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 08/PER/DEP.4/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM). Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui pembentukan PLUT UMKM sebagai lembaga adviser yang memberikan bimbingan, arahan, dan fasilitasi pengembangan untuk koperasi dan UMKM agar berkembang dan mampu berdaya saing dengan perkembangan pasar. Aspek layanan PLUT meliputi pendampingan bidang kelembagaan, sumberdaya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran di wilayah provinsi/kabupaten/ kota. Dua di antaranya telah dibentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tenggara dan PLUT KUMKM Kabupaten Wakatobi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui organisasi perangkat daerah yang dimiliki juga mengeluarkan berbagai kebijakan dan program dalam rangka memperkuat daya saing dan kapasitas koperasi dan UMKM di daerah. Untuk aspek pengembangan kelembagaan dan SDM Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM telah membentuk Balai Latihan Koperasi, pembentukan Lembaga Penyalur Dana Bergulir untuk aspek permodalan, pelaksanaan pelatihan-pelatihan manajerial dan akuntansi pengelolaan keuangan, dan pembentukan Pendamping Penyuluh Lapangan yang bertugas memberikan pendampingan dan fasilitasi langsung koperasi dan UMKM di lapangan. Tidak hanya Koperasi dan UMKM, beberapa OPD lain yang menjalankan fungsi pengembangan terhadap koperasi dan UMKM antara lain Dinas Perkebunan dan Tanaman Holtikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan OPD lainnya yang tidak dapat diidentifikasi dalam kurun waktu pelaksanaan kegiatan baseline survey. Tidak hanya oleh institusi Pemerintah, baik Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, upaya Lampiran Laporan Survey BDSP

185

intervensi untuk meningkatkan daya saing koperasi juga dilaksanakan oleh stakeholders lain di luar instansi pemerintah. Beberapa stakeholders yang berhasil diidentifikasi tersebut di antaranya Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara, Asosiasi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN), dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera. Berikut beberapa stakeholders yang berhasil teridentifikasi sebagai institusi penyelenggara layanan peningkatan daya saing baik koperasi dan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara: Tabel Daftar Instansi Pemberi Layanan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara Instansi

Tahun

Jenis Intervensi

Dinas Perkebunan dan Tanaman Holtikultura

2009 s.d sekarang

Pembentukan LEM Sejahtera di Desa sebagai wadah petani untuk meningkatkan produktifitas dan dan pemasaran hasil perkebunan / pertanian

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2014-2017

Dinas Koperasi dan UMKM

2014 s.d. Sekarang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM

186

2015 s.d. Sekarang

2014

Jumlah/ sumber Anggaran

Tujuan

Target/ Sasaran

APBD / APBN

Agar UMKM terbantu untuk pemasaran, sekaligus meningkatkan keterampilan UMKM

Seluruh desa di Sulawesi Tenggara

Melaksanakan forum pertemuan antara para pengusaha besar dengan dengan para pelaku usaha Sektor UMKM

APBD

Produk UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki pangsa pasar yang pasti dengan harga yang baik

Seluruh usaha UMKM

Pembentukan Balai Latihan Koperasi

Pemberian bantuan modal

200 Milyar rupiah/ APBN/ APBD

Koperasi dan UMKM memiliki modal usaha yang cukup

Seluruh Koperasi dan UMKM di Sultra

Pendampingan Koperasi dan UMKM

Tersedia sarana pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM

Pelatihan Perkoperasian pada 17 Kab/Kota

Kapasitas Manajerial dan Teknis Koperasi dan UMKM Meningkat

Kegiatan pengembangan SDM IKM

Bantuan Mesin dan alat

Fasilitasi Pemasaran melalui Program e-Smart

Peningkatan kapasitas teknis produksi, manajemen dan kewirausahaan, daya saing produk

Kemitraan Pasar untuk kebutuhan bahan baku

Peningkatan kapasitas produksi

Desain Display Services

Kemitraan Perbankan untuk bantuan Modal

Peningkatan pangsa pasar produk IKM di dunia elektronik

Pemasaran produk IKM memasuki pasar ekspor

Kemudahan akses pelaku IKM untuk memperoleh bantuan modal dari Bank

Konsultasi Bisnis

Pendampingan atau mentor bisnis

Promosi atau pemasaran

Akses ke sumber pembiayaan

Pelatihan bisnis

Networking dan Kemitraan Usaha

Bahan Proposal KUMKM

APBD/ APBN

APBN

Untuk meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial, kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM

Seluruh pelaku usaha IKM Pelaku IKM dengan pangsa pasar ekspor

Seluruh Koperasi dan UMKM di Sulawesi Tenggara

Lampiran Laporan Survey BDSP

Instansi

Tahun

Jenis Intervensi

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara

2009 s.d. sekarang

Program Peningkatan kapasitas kepada para pelaku usaha dengan spesifikasi produk yang berpengaruh pada perkembangan inflasi (Kakao, padi sawah, sayuran) dalam bentuk penguatan kelembagaan dan bantuan alat

Asosiasi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN)

2000

Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera

Penguatan peran ekonomi perempuan

Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi perempuan

Fasilitasi akses modal dengan pemberian dana stimulan dari program ALPEN atau CSR

Akses pasar untuk produk ekonomi kelompok perempuan

Pembinaan dan pengembangan SDM

Akses masyarakat terhadap sumberdaya lahan, modal, teknologi informasi dan pasar

Sebagai outlet perbankan dan penjamin

Menyelenggarakan kegiatan bisnis yang berbasis sumberdaya lokal

Mengembangkan kemandirian kelembagaan masyarakat

Jumlah/ sumber Anggaran

Tujuan

Target/ Sasaran

Bank Indonesia

Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha UMKM.

Pengembangan olahan hasil produksi

Desa dengan potensi pertanian penyumbang inflasi

Kemandirian pelaku usaha UMKM

Terciptanya local champion

Tersedianya pasar

Sinergi stakeholders dalam program pembinaan.

Program Donor / CSR/ ALPEN

Meningkatkan taraf hidup dan kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi, tersedianya akses bagi hak-hak dasar perempuan.

Perempuan di Sulawesi Tenggara. Saat ini ada di (Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Kendari Kota, Buton Utara, Konawe Selatan, Bombana, dan Wakatobi.

APBD/CSR

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan hasil potensi lokal yang dimiliki

198 Desa/ Lokasi di Seluruh Sulawesi Tenggara

Sumber: Olahan Penulis, 2017

Lampiran Laporan Survey BDSP

187

Tabel Analisa Peran BDSP Provinsi Sulawesi Tenggara No

Peran/Intervensi

BDSP

Masalah

Penyebab

Modal

Dinas Koperasi dan UMKM PLUT LEM Sejahtera

Dana yang disalurkan kepada Koperasi dan KUMKM tidak dapat dikelola oleh penerima (unit usaha) untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.

Ketersediaan dana yang diperuntukan untuk pengembangan modal usaha tidak dimanfaatkan para pelaku usaha

Koperasi dan UMKM tidak dibekali pemahaman / kemampuan untuk menyusun rencana pengembangan usaha dan pengelolaan administrasi bisnis yang dijalankan.

Pola sosialisasi dan penyaluran bantuan modal tidak mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perkebunan Bank Indonesia ALPEN PLUT

Pelaku usaha tidak dapat mengelola usaha yang dijalankan dengan baik, baik dari aspek stategi bisnis maupun pegelolaan administrasi keuangan yang distandarkan

Desain program pembinaan terhadap pelaku usaha sebagian besar berpola one day meeting, tidak berbentuk asistensi teknis yang dijalankan untuk kurun waktu tertentu

Target sasaran progam tidak merata atau bermuara pada kelompok-kelompok tertentu

ALPEN LEM Sejahtera Disperindag PLUT

Pelaku usaha tidak memilki target pasar yang jelas atas produk usaha yang dihasilkan

Pengemasan produk usaha dilakukan secara sederhana dan minim penggunaan teknologi

Minim tindak lanjut atas pelaksanaan program-program promosi yang dijalankan oleh Pemerintah

Harga pasar atas produk usaha ditentukan secara sepihak

Tidak ada fasilitas publik yang disediakan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas kemasaran

Minim kontrol harga dari pemerintah atas kegiatan transaksi penjualanan hasil produksi

Pembinaan yang dilakukan dan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha

Bantuan alat yang diberikan tidak disertai dengan pembekalan awal tentang penggunaanya.

Tidak ada koordinasi antar pihak pemberi izin usaha kepada koperasi dan UMKM untuk membentuk kebijakan mempermudah dan mempercepat pengurusan izin usaha

Informasi yang diberikan oleh pemerintah dan bank (lembaga penyalur modal) tidak sama tentang tata cara mengakses bantuan modal.

Kapasitas Manajerial Usaha

Pemasaran

Kapasitas Teknis

Formalisasi Usaha

Disperindag ALPEN PLUT Dinas Koperasi dan UMKM

Produk usaha yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk-produk dari daerah lain

Ketersediaan bahan baku yang terbatas

Produk usaha yang dihasilkan sangat terbatas jumlahnya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar

Dinas Koperasi dan UMKM

Banyak Unit Usaha yang tidak memilki izin usaha

PLUT

Pelaku usaha tidak dapat mengakses programprogram bantuan modal

DPM PTSP Bank Indonesia

Sumber: Olahan Penulis, 2017

4. Kondisi Umum BDSP a. Dinas Perkebunan dan Holtikultura Rencana kerja Dinas Perkebunan dan Holtikultura menetapkan misi pembangunan bidang perkebunan sebagai berikut:

188

Lampiran Laporan Survey BDSP

Meningkatkan SDM guna mewujudkan sistem perkebunan dan hortikultura yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan;

Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan hortikultura yang berdaya saing dan bekelanjutan.

Mewujudkan Kemandirian Kelembagaan Petani.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong terwujudnya kemitraan usaha yang sehat, jujur dan berkeadilan;

Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura.

Dinas Perkebunan dan Holtikultura menetapkan salah satu progam unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui penguatan kelembagaan atau kelompok untuk pelaksanaan pemberdayaan petani. Hal ini disebabkan karena salah satu kendala utama petani di Sulawesi Tenggara dalam mengembangkan usaha taninya adalah terbatasnya modal dan lemahnya kemampuan akses terhadap sumber permodalan. Untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian Iembaga petani tersebut maka pada tahun 2015 dilakukan kegiatan pengukuhan dan peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, dengan kegiatan pembinaan petani, lnventarisasi Kelembagaan Petani berbasis Perkebunan dan Hortikultura, Peningkatan SDM, dan Penguatan Kelembagaan Petani. Sasaran utama yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah terbentuknya dan berkembangnya Iembaga ekonomi yang mandiri yang mampu menghimpun seluruh kekuatan, potensi dan sumberdaya yang ada di perdesaan dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi petani. Kegiatan ini sudah dirintis pada tahun 2008 sampai dengan sekarang dan akan terus berlanjut dengan sasaran pada daerah sentra produksi komoditas perkebunan dan hortikultura unggulan. Implementasi dari program ini adalah terbentuknya Lembaga Ekonomi Masyarakat yang mandiri di pedesaan sebanyak 198 Desa/Iokasi mulai tahun 2013-2018. Pada tahun 2015 realisasi tercapai terbentuknya Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera sebanyak 100 desa/Iokasi. Gambar Peta Persebaran LEM Sejahtera

Sumber: Dinas Perkebunan dan Holtikultura, 2017

Lampiran Laporan Survey BDSP

189

Tujuan dibentuknya LEM Sejahtera ini dapat memperkuat posisi petani dalam mengurangi risiko harga dan risiko budidaya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya, serta mengembangkan unit-unit pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah komoditi untuk memenuhi kebutuhan pasar atau komoditi. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas kelembagaan diperkuat pula dengan kegiatan penumbuhan kemitraan usaha antara petani/Iembaga petani dengan perusahaan. Sasaran utama kegiatan ini adalah berkembangnya kemitraan usaha perkebunan/hortikultura di daerah-daerah sentra produksi. Tahun 2011 dilakukan upaya rintisan kemitraan usaha untuk komoditi Kakao, dan kemitraan tersebut sampai dengan saat ini masih terjalin dengan baik. Target sasaran kegiatan tersebut adalah difokuskan pada kabupaten sentra produksi Kakao sebagai komoditas perkebunan unggulan dari kegiatan yang dijalankan mayoritas anggota LEM Sejahtera. Beberapa perusahaan mitra yang berhasil dilakukan proses kerjasama dengan LEM Sejahtera pada bidang usaha komoditi Kakao adalah: PT. Core Exhibit Indonesia, PT. Bumi Tangerang Mesindotama, PT. Kalla Kakao Industri, PT. Visi Karya Agritama (AGRIVITION), dan PT. Singenta. Program Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera ini merupakan program rintisan yang diharapkan akan menjadi penguatan atas program dan kegiatan pembangunan perkebunan dan hortikultura pada seluruh aspek termasuk teknis budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana, pengolahan dan pemasaran, serta pemberdayaan petani. Sejak tahun 2015 oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, program pembentukan LEM Sejahtera di desa dijadikan program nasional menunjuk Fasilitator lapangan Dinas Perkebunan dan Holtikultura sebagai fasilitator nasional implementasi project pilot di Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat. Adapun tantangan dan hambatan dalam implementasi program LEM Sejahtera antara lain sebagai berikut: 1.

Pola pikir masyarakat desa yang menganggap adanya program pembentukan LEM Sejahtera akan sama seperti pelaksanaan program-program kelompok masyarakat desa sebelumnya. Program tidak akan memberikan manfaat banyak untuk masyarakat dan hanya diterima oleh kelompokkelompok tertentu saja. Sehingga masyarakat enggan untuk diberdayakan melalui LEM Sejahtera.

Pertentangan dari kelompok-kelompok masyarakat di desa yang beranggapan bahwa LEM Sejahtera akan mengancam eksistensi kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya.

Di desa yang sudah berhasil melaksanakan LEM Sejahtera, para anggotanya tidak berani mengembangkan sektor usaha bersama. Mereka masih terpaku pada aktivitas pertanian yang menjadi mata pencaharian utama.

Dukungan dan komitmen dari stakeholders terkait, baik di Desa maupun Pemerintah Daerah yang tidak optimal dalam membantu menyakinkan masyarakat akan kebermanfaatan program yang dijalankan oleh LEM Sejahtera.

b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan lima fokus prioritas dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang ditempuh dalam jangka waktu 2013-2018, yaitu; peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM; peningkatan akses terhadap sumber daya produktif; pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UKM; peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM; dan penguatan kelembagaan koperasi. Lima fokus prioritas tersebut ditetapkan sebagai upaya

190

Lampiran Laporan Survey BDSP

meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang diarahkan pada peningkatan akses pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu pun dilaksanakan revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola Koperasi serta calon anggota dan kader Koperasi. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang bagi peningkatan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja. Strategi pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi yang diharapkan dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi Koperasi dan UMKM mutlak dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan enam tujuan dan 11 sasaran utama dalam rencana strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 2013 - 2018 yaitu: 1.

Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dalam mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat.

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM.

Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.

Meningkatkan persentase Koperasi yang aktif, berprestasi dan berkualitas setiap tahun.

Mewujudkan penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja guna pelaksanaan administrasi perkantoran.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan di antaranya: 1.

Tersedianya regulasi dan fasilitasi bagi pengembangan KUMKM.

Terciptanya 70 wirausaha baru dari kalangan sarjana.

Terwujudnya pelatihan bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM 288 orang.

Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja/karyawan koperasi dan UMKM.

Meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran Koperasi dan UMKM.

Tersedianya pasar produk KUMKM.

Tersedianya sarana dan alat penunjang usaha bagi koperasi dan UMKM.

Terwujudnya peningkatan jumlah koperasi aktif, berprestasi dan berkualitas setiap tahun.

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas: a.

Memberikan pelayanan badan hukum koperasi dan mengesahkan akta pendirian koperasi (Pasal 9), mengesahkan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi (Pasal 19 - 20) sesuai dengan peraturan pemerintah.

Membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi (Pasal 88 - 95) terutama menyangkut penugasan: Pembinaan dan pengawasan KSP/USP (Pasal 96),

Lampiran Laporan Survey BDSP

191

Menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha Koperasi (Pasal 87), Mengatur tata cara pelaksanaan laporan berkala dan tahunan KSP/USP, Melakukan pemeriksaan terhadap KSP/USP baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan (Pasal 98), dan Membubarkan KSP/USP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 102). c.

Membubarkan Koperasi melalui keputusan pemerintah (Pasal 105)

Mengumumkan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi (Pasal 110)

Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi serta memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi (Pasal 112).

Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Beberapa program yang dicanangkan Dinas Koperasi dan UMKM pada Rencana Kerja Tahun 2017 dalam program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.993.000.000. Adapun kegiatan yang dilakukan mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel Perencanaan Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sulawesi Tenggara Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Â Indikator Kinerja

Target Capaian KinerjaÂ

Â Lokasi

Alokasi Anggaran

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan perkoperasian

Terlaksananya koordinasi kebijakan perkoperasian

17 kab/Kota

1 kegiatan

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan perkoperasian

Meningkatnya sarana pendidikan perkoperasian

17 kab/Kota

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian (sistem pendataan)

Tersedianya database koperasi secara oneline

17 kab/Kota

3.600 unit

500.000.000

Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian

Terlaksananya sosialisasi perkoperasian

17 kab/Kota

510 orang

850.000.000

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi

Tersedianya koperasi berprestasi

17 kab/Kota

17 unit

Rp 120.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terpantaunya kegiatan

17 kab/Kota

1 pkt

Rp 120.000.000

Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)

Meningkatnya kesadaran berkoperasi

17 kab/Kota

17 kegiatan

Rp 250.000.000

Pembinaan bagi Lembaga Ekonomi Masyarakat

Terlaksananya pembinaan bagi LEM

17 kab/Kota

1 kegiatan

78.000.000

75.000.000

Sumber: Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM 2017

Data di atas menunjukkan bahwa aspek pengembangan daya saing koperasi masih belum langkah yang lebih jelas dalam menyelesaikan permasalahan tentang koperasi dari sisi kebijakan yang dikeluarkan. Di awal

192

Lampiran Laporan Survey BDSP

dijelaskan bahwa permasalahan umum yang terjadi pada Koperasi dan UMKM yakni rendahnya kapasitas manajerial, kapasitas teknis, dan pemasaran produk. Namun apabila melihat pagu dalam rencana kerja di atas, maka tiga hal permasalahan mendasar tentang Koperasi dan UMKM pun belum menjadi prioritas. Langkah kongkrit yang bisa dilakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut yakni salah satunya melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan pendampingan intensif bagi koperasi maupun UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, alokasi anggaran untuk kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi sebesar Rp 120.000.000. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan berbagai program yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pengembangan sistem informasi yang secara substansi belum dibutuhkan pada proses peningkatan kualitas dan daya saing koperasi. Alokasi anggaran untuk kedua kegiatan tersebut adalah Rp 850.000.000 dan Rp 500.000.000. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi dilaksanakan di 17 kabupaten/kota, namun tidak memiliki tujuan yang diarahkan untuk melahirkan koperasi-koperasi unggul lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, dalam program bantuan penyediaan modal bagi Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. Adapun capaiannya sebagai berikut: z

Realisasi Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Provinsi Sulawesi Tenggara sampai 31 Desember 2015 mencapai Rp 1,4 trilyun dengan total debitur 109.359 Unit dari empat Bank pelaksana yaitu BRI, BNI 46, BTN Dan Bank Mandiri. Ada 2 bank pelaksana KUR yang belum beroperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri.

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahawa Bank Indonesia mencatat sektor UMKM di Sulawesi Tenggara terus mengalami pertumbuhan yang tercermin dari tingginya kredit usaha para pelaku usaha kepada Bank. Hingga Bulan Agustus 2017, jumlah dana yang disalurkan untuk modal UMKM adalah sekitar Rp 6,44 trilyun. Secara pangsa mencapai mencapai 27,3% dibandingkan dengan total kredit di Sulawesi Tenggara. Kredit kepada UMKM tersebut, sebagian besar diberikan kepada usaha kecil sebesar 43,7% dan usaha mikro dengan pangsa sebesar 30,9%. Sedangkan untuk usaha menengah memiliki pangsa sebesar 25,4% dari total kredit UMKM. Penyaluran bantuan modal melalu Lembaga Pengelola Dana Bergulir sampai dengan tahun 2016 hanya mencapai Rp 60 milyar dari Rp 200 milyar yang disediakan. Permasalahan administrasi masih menjadi penyebab utama koperasi dan UMKM tidak dapat mengakses dana modal yang disediakan. KSP/USP – Koperasi dan LKM penerima dana bergulir yang bersumber dari APBN/TP/Dekonsentrasi sampai dengan 31 Desember 2015 : 1.

Program perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi sebanyak 152 KSP/USP-Koperasi dan LKM dengan dana sebesar Rp 6,050 milyar.

Program Agribisnis / Sektoral sebanyak 14 KSP/USP– Koperasi dengan dana Rp 19,5 milyar.

Program Pola Syariah sebanyak 79 KSP/USP – Koperasi dengan dana sebesar Rp 7,4 milyar.

Program Konvensional sebanyak 63 KSP/USP – Koperasi dengan dana sebesar Rp 6,2 milyar.

Lampiran Laporan Survey BDSP

193

Hambatan dan Tantangan zz

Jumlah koperasi yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih dari 4.000 unit. Namun demikian, dari jumlah tersebut hanya sekitar 400 unit yang melaksanakan RAT sebagai indikator utama adanya aktivitas perkoperasian. Banyaknya jumlah koperasi tersebut berpeluang besar memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Perlu upaya keras dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan jumlah koperasi yang menjalankan RAT. Mayoritas koperasi yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah berjenis koperasi simpan pinjam. Dalam aspek operasional, koperasi ini sangat minim dalam menyerap tenaga kerja. Koperasi yang berpotensi dapat menyerap tenaga kerja yakni jenis koperasi produksi dan koperasi serba usaha. Perlu dikembangkan kembali kualitas dan kuantitas koperasi dari dua jenis usaha tersebut. Jangkauan wilayah kerja yang luas menuntut Dinas Koperasi dan UMK bersama stakeholders lainnya untuk dapat mendesain konsep sosialisasi KUR maupun kredit bantuan modal lainnya. Sosialisasi hanya sebatas tatap muka dan pemaparan program tidak terlalu efektif terlebih dalam pelaksanaannya dilakukan pada hari dan jam kerja sehingga memaksa mereka meninggalkan pekerjaannya. Adanya prinsip kehati-hatian pihak Bank pelaksana dengan menerapkan beberapa persyaratan misalnya agunan atau jaminan yang masih memberatkan para pelaku UMKM. Pada tingkatan pembina koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara hanya tersedia 50 orang fasilitator pendamping untuk koperasi dan UMKM. Jumlah tersebut masih dirasa sangat kurang apabila melihat jumlah koperasi dan cakupan kerja di Sulawesi Tenggara yang sangat luas. Kompetensi SDM pendamping koperasi dan UMKM yang masih rendah juga menjadi salah satu faktor sulitnya koperasi dan UMKM di provinsi ini sukar berkembang.

Rencana Pengembangan Pada tahun 2014, PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk. Namun demikian sampai dengan saat ini perannya dirasa minim dalam upaya pengembangan koperasi dan UMKM di Sulawesi Tenggara. Layanan konsultasi dan layanan pendampingan bisnis kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM tidak bisa dijalankan dengan optimal. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang jelas atas kinerja yang dilakukan oleh PLUT serta keterikatan anggaran, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara berencana menjadikan PLUT KUMKM sebagai bagian struktural di dalamnya. PLUT KUKM akan dibentuk sebagai UPT di Dinas Koperasi dan UMKM. c.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu stakeholders strategis dalam upaya pengembangan kualitas dan kemampuan daya saing UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk menjalankan peran tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalokasikan anggaran di dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 sebesar Rp 66.013.404.000. Jumlah anggaran tersebut didistribusikan dalam berbagai bentuk program peningkatan kapasitan Industri Kecil Menengah (IKM), baik dari aspek mutu produk yang dihasilkan, kemampuan teknis, maupun kemampuan

194

Lampiran Laporan Survey BDSP

manajerial dan pemasaran hasil produk. Secara keseluruhan terdapat 80 kegiatan yang termasuk dalam domain Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, 16 kegiatan pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dan 4 kegiatan pada Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. Ketiga program dengan jumlah 100 kegiatan tersebut merupakan kebijakan teknis pada Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2017. Adapun program dan kegiatan yang dicanangkan oleh dinas ini antara lain, sebagai berikut: Tabel Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017 No 1.

Urusan Bidang Industri

Perdagangan

Rutin

Program

Jumlah Kegiatan

Pagu Anggaran

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Rp 13.275.500.000

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Rp 7.806.900.000

Program Penataan Struktur Industri

Rp 2.865.000.000

Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Rp 205.000.000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Rp 12.242.000.000

Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Rp 1.845.000.000

Program Perlindungan Konsumen

Rp 1.290.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 1.806.958.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 22.012.959.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp 82.280.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rp 310.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 20,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

7.500.000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Rp 20,000,000

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Rp 366.025.000

Program Peningkatan Kapasitas Perempuan

29.282.000

Sumber: Rencana Kerja Disperindag Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017

Berdasarkan data di atas, sepertiga alokasi APBD yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 diperuntukkan bagi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yakni sebesar Rp 22.012.959.000. Sedangkan untuk progam pengembangan IKM hanya dialokasikan sebesar Rp 13.275.500.000. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri menjadi program dengan alokasi dana terbesar ketiga pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 12.242.000.000. Berdasarkan data yang tersaji, dapat terlihat adanya ketimpangan alokasi dana dalam upaya pengembangan IKM di Sulawesi Tenggara melalui program-program yang dicanangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mayoritas alokasi anggaran pada SKPD ini, sedianya harus diutamakan dalam aspek pengembangan IKM. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwa jumlah pelaku kegiatan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 70.000 pelaku usaha. Hal ini memberi gambaran bahwa UMKM/IKM belum menjadi prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara. Meskipun dalam uraian kegiatan, porsi anggaran pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 20.000.000.000 diperuntukkan bagi pembangunan gedung kantor Dinas baru. Namun besarnya alokasi tersebut, sedianya perlu dilakukan telah kembali, tentang urgensi pembangunan kantor yang menghabiskan lebih dari sepertiga alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengalokasian pembangunan gedung baru tersebut sedianya tidak menjadi isu penting yang diidentifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan tugas dan Lampiran Laporan Survey BDSP

195

fungsinya. Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dimaksud dalam Rencana Kerja Dinas tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Perlunya membuat data yang valid untuk penerima bantuan baik bantuan berupa dana maupun bantuan berupa peralatan agar tepat sasaran dan tidak terjadi permasalahan bagi yang tidak menerima bantuan baik dana maupun peralatan yang ada di masyarakat. 2. Dengan tersedianya data yang valid untuk kelompok sasaran penerima bantuan dan kelompok sasaran pembinaan IKM maka kita akan mempunyai dasar yang kuat ketika akan mengajukan rencana anggaran melalui APBD untuk kegiatan pembinaan IKM, yang dilakukan oleh pusat dengan metode sharing, sehingga pembinaan dapat dilakukan kepada IKM lebih banyak. 3. IKM yang sudah dibina pusat adalah IKM-IKM yang potensial maka kita harus menyiapkan calon IKM yang nantinya akan dibina oleh pusat yaitu berupa unit-unit usaha IKM yang belum potensial agar dapat berkembang juga secara optimal, yang selama ini kurang mendapat pembinaan dari pusat. 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara harus terus-menerus mengadakan komunikasi/koordinasi dengan pusat terkait dengan keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami cara impor dan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat melakukan distribusi penjualan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kunjungan ke tempat pelaku usaha untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha yang belum mempunyai izin untuk usaha baik itu berupa TDI, SIUP, TDP, IUI dan lain-lain, bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat kota/kabupaten. 6. Fasilitasi kepada unit usaha IKM tentang adanya pameran-pameran, hal ini penting sekali untuk meningkatkan omset penjualan bagi IKM, baik pameran yang diadakan dalam daerah maupun pameran yang diadakan di luar pulau. 7. Dalam rangka meningkatkan SDM aparatur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan berbagai bimbingan manajemen. 8. Membuat peta investasi, peta kawasan industri dan peta kawasan perdagangan yang disesuaikan dengan rencana lokasi usaha calon investor, hal ini terkait dengan Peraturan Daerah tentang Tata ruang dan Wilayah Provinsi. 9. Membuat Peraturan Daerah yang terkait dengan pemberian insentif dan fasilitas berupa kemudahan izin, pelayanan satu atap kepada investor yang masuk, sebab dengan masuknya investor akan mempunyai multi efek antara lain terbukanya lapangan pekerjaan, bergeraknya sektor riil di lokasi keberadaan perusahaan tersebut. 10. Koordinasi yang terus menerus dapat dilakukan dengan Provinsi supaya arus informasi baik berupa regulasi maupun data dapat dengan mudah diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkannya. 11. Monitoring dan evaluasi yang terus menerus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

196

Lampiran Laporan Survey BDSP

Provinsi Sulawesi Tenggara. 12. Promosi investasi melalui media cetak dan elektronik atau dapat juga dilakukan optimalisasi melalui teknologi informasi. 13. Sosialisasi agar pengusaha dapat menyampaikan laporan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara serta memberikan citra positif kepada investor yang akan masuk. Membandingkan antara perencanaan program dengan isu penting kebijakan yang diidentifikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada dasarnya saling berkaitan keduanya. Mayoritas kegiatan yang direncanakan menggambarkan isu penting yang dimaksud. Hanya saja dalam alokasi anggaran yang disediakan masih berbanding jauh dengan alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan kantor Dinas baru. Dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang telah dicanangkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan kepada para IKM, baik dari aspek pengembangan SDM, kemampuan teknis produksi, manajemen dan kewirausahaan, dan daya saing produksi. Sebagai langkah promosi untuk memasarkan, Dinas menempatkan pagelaran Konvensi Nasional Pengendalian Terpadu IKM yang diikuti 34 Provinsi di seluruh Indonesia sebagai bagian pemasaran produk-produk IKM di Sulawesi Tenggara. Di samping kegiatan tersebut, telah dialokasikan anggaran untuk menyelenggarakan pameran IKM meskipun hanya satu kegiatan yang dianggarkan dan beberapa kesempatan mengikuti pameran IKM berskala nasional. Untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan mesin dan peralatan kepada 50 IKM di seluruh Sulawesi Tenggara. Besaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemberian bantuan mesin dan peralatan ini sebesar Rp 300.000.000. Modal menjadi salah satu masalah utama dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas daya saing IKM di Sulawesi Tenggara. Dinas Koperasi dan UMKM menjadi unit kerja yang bertanggung jawab menyelenggarakan program penyaluran kredit usaha rakyat maupun melalui lembaga pengelolaan dana bergulir. Sebagaimana diutarakan, penyerapan dana bantuan modal tersebut masih rendah di Sulawesi Tenggara. Salah satu penyebab masih rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan faktor legalitas unit usaha yang dipersyaratkan lembaga pemberi bantuan modal tidak mampu dipenuhi oleh banyak UMKM/ IKM di Sulawesi Tenggara. Maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan kegiatan fasilitasi pengurusan perizinan usaha yang dipersyaratkan oleh Bank atau LPDB. Di sisi lain, agar pelaku usaha dipastikan mendapatkan bantuan modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertindak sebagai penjamin bagi pelaku usaha. Bahan baku produksi juga tak jarang menjadi permasalahan yang dihadapi para pelaku IKM di Sulawesi Tenggara. Dalam pemenuhan bahan baku, dibentuk forum kemitraan antara para pelaku usaha IKM di Sulawesi Tenggara dengan penyuplai bahan baku dari berbagai daerah. Tidak hanya pangsa dalam negeri, usaha pengembangan dan peningkatan daya saing IKM di Sulawesi Tenggara juga diarahkan pada pengsa luar negeri (ekspor). Kegiatan ini bernama Design Display Services (DDS). Yakni program bantuan desain kualitas dan kemasan produk yang dihasilkan IKM potensial di Sulawesi Tenggara agar mampu bersaing memasuki pasar ekspor. Setiap pelaku usaha IKM yang mendapat bantuan program tersebut akan dibimbing selama 3 bulan secara intensif oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Setelah proses pendampingan tersebut, pelaku usaha akan dilatih selama 5 hari di Pusat Pelatihan Ekspor Kementerian Perdagangan dan secara otomatis akan disertakan dalam Pameran Trade Expo di Jakarta. Pada tahun 2017, dua IKM yang disertakan dalam program tersebut, yaitu pengrajin Lampiran Laporan Survey BDSP

197

anyaman dan pengrajin limbah kayu. Saat ini kedua IKM tersebut sudah memiliki hasil produksi yang memenuhi standard ekspor. Adapun program pemasaran di dalam negeri dilaksanakan kegiatan e-Smart, yakni program dari Kementerian Perdagangan secara nasional, yakni melatih pelaku usaha potensial yang akan disediakan jalur pemasarannya secara online bekerjasama dengan Tokopedia.com. Hambatan dan Tantangan Beberapa hal yang menjadi hambatan dan tantangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam usaha mengembangkan daya saing IKM antara lain: 1.

Minat para pelaku IKM di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam merespon berbagai program pengembangan daya saing usaha relatif rendah. Mereka akan berpikir dua kali untuk mengikuti program-program yang dilaksanakan tersebut akan bisa menutupi kehilangan penghasilan dalam beberapa waktu yang harus tinggalkan untuk berusaha.

Penyusunan desain program pembinaan kepada IKM mayoritas belum dapat memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Perencanaan kegiatan-kegiatan dengan permasalahan yang terjadi di IKM kerap tidak linear, sehingga program pembinaan atau bantuan tidak dapat menyelesaikan permasalahan.

Pengelolaan database, baik tentang kuantitas jumlah pelaku usaha IKM maupun pembinaan terhadapnya masih belum terkelola dengan baik. Acap kali program yang dijalankan hanya menyasar pada kelompok-kelompok tertentu silih silang dengan SKPD atau stakeholders lain yang melakukan hal sama dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kapasitas para pelaku usaha IKM yang masih rendah dalam berbagai aspek menuntut Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta berbagai stakeholder terkait dapat memformulasikan kebijakan yang relevan dan komprehensif. Sehingga perkembangan pasar dan persaingan ekonomi secara luas, IKM di Sulawesi Tenggara dapat bersaing di dalamnya.

Kualitas aparatur negara yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Strata pendidikan tinggi, namun kompetensi rendah, sehingga rawan terhadap kesesuaian rencana dengan hasil tidak linear.

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa fungsi dari penjabaran tugas yang dimiliki dalam rangka membantu Gubernur pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di antaranya melaksanakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, perizinan dan non-perizinan, penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, dan pelaksanaan layanan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 649 Tahun 2015, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yakni menyelenggarakan 108 jenis izin yang terbagi dalam 15 Sektor Perizinan. Sektor sektor tersebut antara lain Penanaman Modal, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan

198

Lampiran Laporan Survey BDSP

UMKM, Pariwisata, Pertanian dan Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Bidang Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan sektor Kehutanan. Untuk mengelola keseluruhan izin tersebut DPM PTSP Sulawesi Tenggara memiliki sumberdaya manusia yang berjumlah 57 pegawai di antaranya: Tabel Profil Pegawai DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara No

Uraian

Jumlah

Jumlah pegawai

57 orang

Jenis Kelamin:

a. Perempuan

16 orang

b. Laki-laki

41 orang

Tingkat Pendidikan: a. S2

b. S1

c. Sarjana Muda

d. SMA

e. SMP

Sumber: DPM PTSP Sulawesi Tenggara, 2017

Dari aspek kualitas dan kuantitas, pegawai DPMPTSP masih diperlukan pengembangan kompetensi kembali, sehingga seluruh pegawai dapat memerankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung tujuan DPMPTSP secara keseluruhan. Pada aspek kuantitas DPM PTSP masih memiliki bidang-bidang yang tidak memiliki staf di bawahnya. Hasil tinjauan lapangan pun menunjukkan beberapa pos pelayanan yang disediakan di front office tidak disertai petugas yang bertugas di pospos tersebut. Penambahan pegawai pada front office pun juga sedianya diperuntukkan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemohon izin. Hal ini mengingat bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengakses izin pada DPM PTSP Sulawesi Tenggara selalu mengalami kenaikan. Sampai dengan bulan September 2017, jumlah izin yang dikeluarkan sudah mencapai lebih dari 780 izin. Saat ini staff DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 57 orang dengan 30 di antaranya adalah Tim Teknis yang dalam kesehariannya tidak berkantor di DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka dapat dikatakan bahwa pegawai organik dari DPM PTSP hanya berjumlah 27 orang yang dikurangi pejabat struktural pada Dinas tersebut. Secara struktural berdasarkan Peraturan Gubenur Nomor 69 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

199

Tabel Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara KEPALA DINAS

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PROGRAM

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

SEKSI PPENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL WILAYAH DARATAN

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I

SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN

SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL WILAYAH KEPULAUAN

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II

SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III

SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

UPTD

Sumber: DPM PTSP Sulawesi Tenggara, 2017

Berdasarkan struktur yang ada, jumlah pejabat struktural DPM PTSP Sulawesi Tenggara berjumlah 21 jabatan. Maka 57 pegawai apabila dikurangi dengan 30 pegawai untuk Tim Teknis dan dikurangi 21 untuk 21 jabatan struktural yang ada, maka jumlah pelaksana di dinas ini hanya berjumlah 6 orang yang sudah termasuk dengan supir untuk Kepala Dinas. Kuantitas pelaksana atau staf dengan jumlah tersebut sedianya tidak untuk Dinas dengan beban kerja dan target capaian yang besar. Analisa beban kerja sangat penting dilakukan untuk menentukan jumlah ideal pegawai pada suatu lembaga, sehingga diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan efektif dan efisien, efisiensi belanja pegawai dan lain-lain. Berbagai penghematan juga dapat dialihkan untuk membiayai program/kegiatan, termasuk menambah kesejahteraan pegawai. Hal lain yang menjadi permasalahan tentang SDM dari DPM PTSP Sulawesi Tenggara adalah rendahnya etos kerja. Sementara itu, upaya pembinaan kepada para pegawai sangat minim dilaksanakan, terlebih untuk kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersifat formal. Dari Pemerintah Pusat pun, DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mendapatkannya. DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengelola anggaran sebesar Rp 1.487.384.394. Anggaran tersebut lebih dari 30% diperuntukkan pada kegiatan belanja rutin. Sedangkan untuk belanja modal hanya mendapatkan alokasi Rp 300.000.000. Sementara itu, untuk pelaksanaan survey ke lapangan dalam rangka pengurusan izin yang sedang diproses, DPM PTSP hanya mampu menganggarkan Rp 16.000.000 untuk 8 kali kegiatan survey. Apabila mengacu pada jumlah izin yang dikeluarkan, maka besaran anggaran tersebut sangat tidak memenuhi kebutuhan kegiatan survey atas izin yang akan dikeluarkan. Sehingga dalam pelaksanaannya, banyak Tim Teknis yang melakukan survey lapangan tidak mendapatkan alokasi dana perjalanan survey, jika pun ada hanya sebatas untuk kebutuhan bahan bakar untuk kendaran bermotor yang digunakan. Hal ini secara tugas dan fungsi sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang atau minimal izin dikeluarkan tanpa pertimbangan yang komprehensif atau tanpa prosedur standard yang harus dijalankan.

200

Lampiran Laporan Survey BDSP

Kinerja DPM-PTSP DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan visi yaitu: â&#x20AC;?Terwujudnya Sulawesi Tenggara sebagai Tujuan Investasi yang Menarik dengan Iklim Investasi yang Berdaya Saing Tahun 2013-2018â&#x20AC;?. Iklim Investasi yang Berdaya Saing dimaksudkan bahwa DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara akan berupaya melakukan penguatan kelembagaan penanaman modal daerah dan kabupaten/kota, mendorong persaingan usaha yang kompetitif serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada investor. Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, menetapkan misi sebagai berikut: 1.

Peningkatan pertumbuhan investasi dan lapangan kerja baru.

Mewujudkan pelayanan prima.

Tujuan dan sasaran jangka menengah DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan pertumbuhan investasi dan terbukanya lapangan kerja baru

Meningkatnya pertumbuhan realisasi investasi

Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi

Meyakinkan investor mengenai adanya pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Sulawesi Tenggara melalui sosialisasi kebijakan

Meningkatnya jumlah lapangan kerja baru

Menjalin koordinasi dan kemitraan dengan investor/kalangan dunia usaha untuk mendorong meningkatnya jumlah lapangan kerja baru

Mendorong pembukaan lapangan kerja baru melalui sosialisasi kebjakan dan pembinaan investor

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP dan berbasis online

Pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai standar pelayanan publik

Mendorong implementasi kebijakan pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, tepat dan akuntabel serta memenuhi standar pelayanan publik

Terwujudnya layanan sesuai standard pelayanan publik

Sumber: DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja dan Sasaran Tahun Ke 2013

2014

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Meningkatkan pertumbuhan investasi dan terbukanya lapangan kerja baru

Meningkatnya pertumbuhan realisasi investasi

Pertumbuhan realisasi investasi

Rp 3,0 T

Rp 4,0 T

Rp 5,0 T

Rp 5,5 T

Rp5,7 T

Meningkatnya jumlah lapangan kerja baru

Jumlah Perusahaan

100 Perusahaan

150 Perusahaan

200 Perusahaan

250 Perusahaan

300 Perusahaan

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP dan berbasis online

Lama rata-rata waktu pelayanan perizinan

7 hari

5 hari

4 hari

3 hari

Jumlah izin yang diterbitkan dengan fasilitas online (SPIPISE)

2 izin

4 izin

7 izin

11 izin

16 izin

Indeks kepuasan masyarakat

65 point

70 point

75 point

80 point

85 point

Terwujudnya layanan yang semakin cepat, tepat dan akuntabel sesuai standar pelayanan publik

Sumber: Renstra DPM PTSP 2013 - 2018

Lampiran Laporan Survey BDSP

201

Berdasarkan tujuan dan target sasaran yang ditetapkan, DPM PTSP Sulawesi Tenggara selalu menargetkan adanya peningkatan minat investasi setiap tahunnya. Begitu halnya aspek lama waktu pelaksanaan pelayanan, ditargetkan pada tahun 2016 sudah mampu mengeluarkan izin kepada pengakses paling lama tiga hari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan target investasi di tahun 2017 sebesar Rp 10 triliyun. Pada implementasinya, di tahun 2017 DPM PTSP sampai dengan kurun waktu September 2017 telah menerbitkan izin sebanyak lebih dari 780 izin dengan nilai investasi sebesar Rp 7,8 triliyun. Berdasarkan target yang tetapkan, maka DPM PTSP Provinsi harus mampu menarik nilai investasi sebesar Rp 0,83 triliyun setiap bulannya. Maka secara umum, DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara mampu melebihi target untuk menarik investor untuk berinvestasi sebesar Rp 0,83 trilyun setiap bulannya. Namun demikian apabila mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang sudah ditetapkan, DPM PTSP hanya ditargetkan mampu menarik nilai investasi sebesar Rp 5,7 triliyun. Maka capaian tersebut sudah sangat melebih target awal yang telah ditetapkan untuk menarik investor berinvestasi di Sulawesi Tenggara. Tercapainya target investasi tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di samping berbagai upaya yang telah lakukan oleh DPM PTSP, baiknya kondisi perekonomian di Sulawesi Tenggara tentu menjadi salah satu faktor yang mendorong minat investor untuk berinvestasi. Dengan baiknya kondisi ekonomi regional, setidaknya telah memberikan jaminan kepada para investor akan keamanan untuk perkembangan bisnisnya. Sementara itu, DPM PTSP dalam upaya mencapai targetnya, beberapa upaya yang dilakukan untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di antaranya dengan cara menyusun peta potensi investasi di Sulawesi Tenggara yang disusun bersama Bappeda. Instrumen â&#x20AC;&#x201C; instrumen organisasi yang digunakan untuk mencapai target peningkatan iklim investasi di Sulawesi Tenggara disediakan dalam rangka memenuhi standard kebutuhan layanan dan kepastian hukum bagi pemohon izin. Standard Operasional Prosedur (SOP) dan Standard Pelayanan diterapkan oleh DPM PTSP dalam memberikan layanan perizinan. Namun dalam penyusunan, SOP pelayanan perizinan satu pintu belum melibatkan SKPD teknis sehingga perlu direview kembali, meskipun saat ini SOP tersebut telah direview oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Adapun Standard Pelayanan pada penyusunannya belum dilaksanakan uji publik atas kualitas layanan yang distandardkan dalam dokumen tersebut. Secara Program, SP selalu dialokasikan untuk dilakukan review setiap tahunnya. Aspek sarana dan prasarana Kantor DPM PTSP Sulawesi Tenggara telah menyediakan berbagai kebutuhan penerima layanan, termasuk di antaranya untuk penyandang disabilitas, ibu menyusui, ruang bermain anak, kotak aduan, dan sebagainya. Peluang yang dapat dimaksimalkan dalam penyelenggaraan layanan perizinan dengan PTSP, antara lain sebagai berikut: a.

Meningkatkan minat investasi di Sulawesi Tenggara, karena adanya pelayanan perizinan yang murah, cepat dan memiliki kepastian hukum;

Mendorong tumbuhnya realisasi investasi di Sulawesi Tenggara, yang pada gilirannya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan kerja pada berbagai sektor yang terkait dengan pertumbuhan realisasi investasi.

Mendorong berkembangnya kemitraan Usaha Kecil dan Mikro dengan Usaha Besar (Investor),

202

Lampiran Laporan Survey BDSP

serta kemitraan antara Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah lain di Indonesia. Beberapa aspek yang menjadi masalah yang dialami Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah: 1.

Belum terintegrasinya seluruh tim teknis perizinan di DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini antara lain disebabkan oleh anggota tim teknis merupakan tenaga inti yang sangat diperlukan di SKPD masing-masing, di lain pihak DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara belum dapat mengalokasikan anggaran untuk insentif tim teknis.

Gedung Kantor yang ditempati saat ini adalah aset Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang kondisinya belum representatif untuk menyelenggarakan proses administrasi dan pelayanan publik.

Sumber daya aparatur DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mendapatkan pelatihan teknis dan studi banding untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masingmasing.

Belum terlaksananya secara baik mekanisme koordinasi dan pengendalian penanaman modal, melalui koordinasi dengan instansi penanaman modal Kabupaten/Kota serta para pelaku usaha atau investor.

Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas.

Rencana Pengembangan Kelembagaan zz

Alokasi anggaran operasional DPM PTSP masih dirasa belum mencukupi kebutuhan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pemberian izin kepada para pemohon izin. Anggaran untuk teknis peninjauan lapangan pra pengeluaran izin yang dikeluarkan masih sangat terbatas. Tidak semua izin yang diajukan dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis. Tidak adanya insentif dan biaya operasional bagi Tim Teknis dalam melaksanakan tugas tinjauan lapangan dikhawatirkan akan mengurangi profesionalitas, sehingga izin yang dikeluarkan tidak mendapat pertimbangan yang komprehensif. Maka perlu peningkatan anggaran terlebih untuk operasionalisasi dan honorarium Tim Teknis, pelaksanaan kegiatan pembinaan, promosi potensi investasi daerah dan pengembangan sistem layanan secara elektronik. Kualitas layanan tidak pernah berhenti pada titik tertentu. Dalam perjalanannya, standard kualitas masyarakat akan selalu berubah dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Maka DPM PTSP akan melakukan perbaikan pada mekanisme perizinan yang lebih efektif dan pada aspek waktu lebih efisien. SDM selalu menjadi kunci dalam segala aspek keberhasilan suatu program atau tujuan organisasi. Baiknya regulasi dan mekanisme yang telah ditetapkan tidak akan bisa memberikan hasil yang sempurna manakala manusia sebagai penggerak organisasi tidak menjalankan sebagaimana hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk melakukan pembinaan baik dari aspek regulasi maupun teknis pemberian layanan prima dalam perizinan terpadu satu pintu. Di samping itu, DPM PTSP pun berkomitmen membangun jiwa profesionalitas dan integritas pegawai. Perkembangan teknologi informasi kian tidak dapat dibendung, bahkan perkembangan yang terjadi

Lampiran Laporan Survey BDSP

203

sudah melebihi kebutuhan manusia saat ini pada umumnya. Namun demikian dalam penyelenggaraan perizinan, DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara masih memberikan layanan secara manual untuk 15 sektor izin yang ditangani. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan layanan perizinan yang lebih mudah dan sederhana, DPM PTSP akan mengembangkan penggunaan sistem aplikasi perizinan di Sulawesi Tenggara. zz

Dua hal strategis dalam pengelolaan keuangan negara adalah aspek pendapatan dan belanja negara. Perizinan merupakan salah satu aspek yang memberikan pendapatan bagi negara. Maka peningkatan kapasitas kelembagaan tidak hanya dilakukan dalam bentuk penguatan struktur kelembagaan DPM PTSP, namun juga aspek kesejahateraan dan jenjang karir personal ditingkatkan dan diperjelas. Hal ini untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dalam sektor perizinan yang rawan tindakan penyuapan. Dalam rangka menjadikan sektor perizinan sebagai sektor bebas korupsi, maka DPM PTSP bersama KPK RI mencanangkan diri sabagai zona integritas bebas korupsi.

e. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial, kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM. PLUT dibentuk untuk mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif, yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakehoders terkait dalam rangka penyediaan jasa layanan bagi pengembangan usaha KUMKM. PLUT-KUMKM merupakan bagian dari Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi di bawah koordinasi instansi yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM. Rencana ke depan, PLUT-KUMKM Provinsi Sulawesi Tenggara arah status kelembagaannya akan menjadi UPTD Dinas Koperasi dan UKM. Tugas PLUT dalam pengembangan iklim investasi PLUT KUMKM : -

Menjadi perantara (intermediary) bagi berbagai layanan pendampingan bagi KUMKM di daerah;

Bersinergi dengan mitra pelaksana program pemberdayaan KUMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi, Assosiasi UKM, dll.

PLUT-KUMKM dan BDSP/lembaga profesi lainnya, yang diharapkan dapat bersinergi dan meningkatkan jangkauan layanan pendampingan bagi KUMKM, serta perluasan jaringan pemasaran produk KUMKM.

Berdasarkan tugas-tugas yang dimiliki, terdapat 7 layanan minimum yang disediakan oleh PLUT meliputi: 1.

Konsultasi Bisnis

Pendampingan atau mentor bisnis

Promosi atau pemasaran

Akses ke sumber pembiayaan

Pelatihan bisnis

Networking dan Kemitraan Usaha

Bahan Proposal KUMKM

204

Lampiran Laporan Survey BDSP

Struktur Organisasi PLUT Provinsi Sulawesi Tenggara: zz

Kepala UPTD PLUT

Sekretariat (Admin, galeri, dukungan layanan teknis)

Konsultan Pendamping: a.

Bidang Kelembagaan

Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

Bidang Produksi

Bidang Pembiayaan

Bidang Pemasaran

Bidang Pengembangan IT (khusus di PLUT-KUMKM tingkat provinsi)

Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama (khusus di PLUT- KUMKM tingkat provinsi).

PLUT KUMKM Provinsi Tahun 2017 melakukan pembinaan terhadap 210 UMKM (berdasarkan hasil identifikasi dan rekomendasi Pendamping UMKM). Sedangkan untuk Koperasi yang pendampingannya dilakukan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) berjumlah 30 Koperasi. Permasalahan yang sangat krusial yang dihadapi oleh pelaku usaha KUMKM adalah sumber pembiayaan untuk modal usaha, dimana dalam proses pengajuan bantuan modal usaha tersebut yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM tidak dilakukan secara faktual dan KUMKM binaan tidak mendapatkan kesempatan pada kegiatankegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian yang bersifat Nasional. Hambatan dan Tantangan Sampai saat ini dengan tujuh konsultan pendamping yang dimiliki, PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai belum efektif dalam meningkatkan minat pelaku usaha untuk menggunakan fasilitas yang disediakan. Di samping itu, kondisi daya saing Koperasi dan UMKM di provinsi masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi menjadi hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan layanan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain: a.

Data Koperasi dan UMKM belum valid sehingga menyulitkan untuk melakukan identifikasi dan monitoring dalam memberikan pendampingan

SDM Pelaku Koperasi dan UMKM khususnya manajemen usaha masih bersifat manual

Kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha masih rendah

d. Pelaku KUMKM belum memanfaatkan teknologi (sistem informasi) dalam mendukung usahanya e.

Peran Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan Pendamping UMKM dalam memberikan pendampingan tidak berperan aktif dalam memberikan kontribusi pendampingan

Dinas Koperasi dan UMKM yang membidangi Koperasi dan UMKM belum maksimal melalukan pembinaan kepada pelaku usaha KUMKM.

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara

Lampiran Laporan Survey BDSP

205

DalamÂ mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia antara lain bertugas mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang stabil. Sumber tekanan inflasi dari sisi permintaan dapat dipengaruhi Bank Indonesia melalui kebijakan moneter. Sedangkan dari sisi penawaran yang berada di luar pengendalian Bank Indonesia, dilakukan program pemberdayaan sektor riil dan UMKM melalui pola klaster. Adapun sektor/komoditas yang dipilih antara lain didasarkan pada kriteria komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi. Dengan demikian fasilitasi dapat membantu meningkatkan pasokan, memperbaiki jalur distribusi serta mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif. Meskipun demikian, program juga juga dilakukan pada komoditas yang berorientasi ekspor atau komoditas unggulan wilayah. DalamÂ implementasinya, melalui pendekatan klaster yang merupakan upaya untuk mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung dan terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi, teknologi, sumber daya alam, serta lembaga terkait, diharapkan perusahaan atau industri terkait akan memperoleh manfaat sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan jika bekerja sendiri. Fasilitasi yang dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk bantuan teknis bagi 35 klaster di 18 Kantor Bank Indonesia (KBI). Komoditas yang didukung meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Kriteria pemilihan klaster berdasarkan komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi maupun komoditas unggulan di masing-masing wilayah. g. Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara merupakan organisasi non-pemerintah (LSM) berbasis di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara atau biasa disebut ALPEN resmi terbentuk pada 6 Oktober 2000, yang sebelumnya telah digagas pada 8 April 1999. ALPEN Sulawesi Tenggara berdedikasi untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta mengkampanyekan hak-hak perempuan khususnya di Sulawesi Tenggara. ALPEN memiliki visi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh akses, kontrol serta manfaat dari sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar. Selain itu, ALPEN juga memiliki misi untuk menyadarkan perempuan terhadap hak-hak dasar melalui pendidikan yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan dan lingkungan. Dengan visi dan misi demikian, ALPEN berkomitmen untuk menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki khususnya di Sulawesi Tenggara. ALPEN memiliki program yang berfokus pada beberapa isu sosial yang ada di sekitar, seperti ekonomi, lingkungan, advokasi dan kesehatan, berikut penjelasan lebih detail terkait fokus ALPEN: Ekonomi Program ekonomi ALPEN mencakup pemberdayaan usaha pada perempuan, penguatan ekonomi anggota serta pengembangan dan penguatan jaringan. Salah satu kegiatan ALPEN dalam program ekonomi adalah budidaya rumput laut di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli yang memberdayakan perempuan setempat untuk mengolah rumput laut pascapanen menjadi panganan. Lingkungan Progam lingkungan mencakup pengembangan peran perempuan dalam pelestarian lingkungan. Salah satu kegiatan ALPEN terkait lingkungan adalah membentuk nurseries Jati dan kebun di empat desa

206

Lampiran Laporan Survey BDSP

Ambolodangge. Advokasi Program advokasi bertujuan untuk membela hak-hak perempuan, program advokasi juga mencakup advokasi kebijakan dan penanganan kasus tertentu. Salah satu kegiatan advokasi yang sudah pernah dilakukan ALPEN adalah Gender Budget, suatu program yang dilaksanakan atas kerjasama ALPEN dan ASPPUK dengan rangkaian kegiatan diskusi kampung guna menggali ketimpangan, kebutuhan dan suara marginal perempuan, anak dan kalangan masyarakat kurang mampu dan workshop yang dilaksanakan pada tahun 2005 â&#x20AC;&#x201C; 2006 di Kabupaten Kolaka, Muna serta Kota Kendari. Kesehatan Bidang kesehatan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan reproduksi wanita, advokasi mengenai perempuan yang lebih baik dari anggaran kesehatan, diskusi mengenai kebijakan kesehatan, serta penelitian. ALPEN bekerjasama dengan UNDP-BRIDGE Program dalam mendorong hakhak kesehatan masyarakat miskin dan kelompok rentan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Hingga 2017, kegiatan yang sedang berjalan adalah pemantauan pemberian obat pencegahan dan eliminasi penyakit Filariasis (Kaki gajah) di kabupaten endemis yaitu Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, menjalankan sekolah Akademi Paradigta bersama dengan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang bertujuan untuk mewujudkan kepepimpinan perempuan untuk desa berdaulat di wilayah Kabupaten Konawe dan Buton Utara, sedangkan untuk kegiatan rutin yang dilakukan adalah pendampingan terhadap Perempuan Usaha Kecil (PUK) yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK). h. Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera adalah Lembaga ekonomi desa yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat desa dengan menghimpun dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. LEM Sejahtera didesain sebagai lembaga yang menjadi perekat seluruh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraanya melalui pengembangan hasil potensi lokal yang dimiliki. LEM Sejahtera pun sebagai penyempurna dari kelembagaan petani yang sudah ada sebelumnya, dibentuk satu unit setiap satu desa. Untuk hal tersebut LEM Sejahtera memiliki arah gerak sebagai berikut: zz

Mengutamakan kemandirian petani (gerakan swadaya)

Skala usaha lebih besar

Sebagai pintu gerbang untuk menyinergikan berbagai program dan kegiatan

Membangun jejaring dan komitmen antar desa, kecamatan dan kabupaten

Multi komoditi, tetapi fokus usaha sesuai kompetensi sumberdaya dan kearifan lokal

Pada aktivitas organisasinya LEM Sejahtera menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian dalam usaha menyejahterakan anggotanya. LEM Sejahtera beranggotakan seluruh warga desa yang bersedia menjadi

Lampiran Laporan Survey BDSP

207

anggota dan ditandai dengan membayarkan iuran pokok setiap tahun dan iuran wajib setiap bulannya. Selain berasal dari iuran anggota, operasionalisasi kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berasal dari bantuan pemerintah atau swasta yang bersifat tidak mengingat. Secara institusi LEM Sejahtera juga berperan untuk membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas â&#x20AC;&#x201C; tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peranan yang dijalankan tersebut antara lain: zz

Wadah pembinaan dan pengembangan SDM

Menyediakan data dan bahan perencanaan

Membantu terwujudnya keterpaduan program pembangunan di tingkat desa

Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya lahan, modal, teknologi informasi dan pasar

Mengembangkan kemandirian kelembagaan masyarakat

Mengintegrasikan program pembangunan di tingkat desa

zz zz

Menyelenggarakan kegiatan bisnis berbasis sumber daya lokal antara lain: pengolahan hasil bumi; pengadaan barang dan jasa; sarana produksi pertanian, industri, perdagangan dan simpan pinjam. Sebagai outlet perbankan dan penjamin Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana/alam dan kelestarian lingkungan hidup

Komponen kelembagaan LEM Sejahtera terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Staf. Di tingkat dusun dibentuk kepengurusan yang diketuai oleh Kepala Dusun dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara untuk membantu tugas â&#x20AC;&#x201C; tugas pendataan perencanaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di masing-masing dusun, dan Unit Usaha. Kepengurusan LEM Sejahtera berasal dari warga desa terbaik yang dipilih secara obyektif, langsung dan demokratis melalui rapat anggota. Dalam menjalankan aktivitas usaha yang dikelola LEM Sejahtera terdiri dari unit usaha utama: 1.

Usaha Simpan Pinjam Unit usaha ini dijalankan dan dikelola oleh LEM Sejahtera dalam rangka memberikan kemudahan bagi anggota dalam mengakses kebutuhan dana pengembangan usaha taninya atau kebutuhan kehidupan sehari-sehari. Berlaku ketentuan bahwa hanya anggota, memiliki simpanan pokok, dan jaminan yang dapat menerima fasilitas pinjaman modal dari LEM Sejahtera.

2. Jual beli sarana produksi pertanian (pupuk bersubsidi) Secara operasional unit usaha ini tidak langsung dikelola oleh LEM Sejahtera. Namun ditunjuk dari masyarakat yang menjadi anggota yang bertanggung jawab kepada Ketua LEM Sejahtera di tingkat desa. Unit usaha ini diadakan untuk memberikan kemudahan bagi para petani dalam menjangkau kebutuhan pupuk. Tidak perlu mengeluarkan modal ekstra untuk membeli pupuk dari luar desa atau harga yang lebih tinggi pada penjual pupuk lain di desa.

208

Lampiran Laporan Survey BDSP

3. Penjualan benih tanaman Dijalankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bibit bagi anggota pasca panen raya dilakukan. Selain ketiga unit usaha yang sedang berjalan tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi LEM Sejahtera untuk membentuk unit-unit usaha baru dan tidak terbatas pada bidang pertanian dan perkebunan. Seperti apa yang sedang diinisiasi oleh LEM Sejahtera Desa Andomesinggo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang akan mengembangkan unit usaha peternakan kambing dan kelapa (kopra).

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan zz

Sektor usaha mikro, baik koperasi maupun UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi sektor potensial dalam menurunkan angka kemiskinan penduduk dan penyerapan tenaga. Angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara masih tinggi dan berada di atas rata-rata angka kemiskinan nasional meskipun dari sisi jumlah penduduk miskin lebih sedikit daripada tahun 2014. Penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh meningkatnya angka kesempatan kerja dan perkembangan sektor usaha mikro yang selalu mengalami peningkatan. Meskipun terus mengalami pertumbuhan, daya saing dan kapasitas kegiatan usaha yang dijalankan masih belum mampu bersaing dengan produk-produk koperasi dan UMKM dari daerah lainnya. Ketidakmampuan bersaing dengan daerah lain disebabkan oleh kapasitas pelaku usaha yang masih rendah baik teknis maupun manajerial, kualitas produk dan kemampuan pemasaran yang terbatas pada ruang lingkup pasar lokal. Program peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM dilakukan oleh banyak stakeholders, baik Pemerintah maupun oleh lembaga non-pemerintah. Substansi desain dan implementasi program masih belum dapat menjadikan koperasi dan UMKM di Sulawesi Tenggara berdaya saing. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan daya saing koperasi dan UMKM oleh setiap stakeholders masih berjalan parsial dan tidak ada sinergitas antara satu sama lain di dalamnya. Sehingga persebaran objek program tidak merata di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara dan tidak jarang terjadi tumpang tindih pelaksanaan program dengan hasil yang semakin bias. Tidak ada basis data yang kuat dimiliki oleh para stakeholders dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Sehingga desain program yang dirancang tidak tepat sasaran dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan koperasi dan UMKM.

b. Rekomendasi a)

Rekomendasi Umum -

Sektor ekonomi mikro khususnya koperasi dan UMKM harus dijadikan isu strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rumusan kebijakan ekonomi regional guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mampu berdaya saing pada era global serta berkontribusi dalam pengentasan kemisikinan.

Lampiran Laporan Survey BDSP

209

Program pemberdayaan untuk Koperasi dan UMKM ke depan lebih diarahkan pada aspek kebutuhan teknis yang diperlukan/dihadapi para pelaku usaha di lapangan. Tidak hanya sebatas pengenalan regulasi, namun lebih pada tentang bagaimana cara membangun bisnis yang berkelajutan.

Perlu sinergi antar pelaku pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dikoordinasi oleh satu unit pemerintah yang memiliki peran lebih strategis dalam pengentasan kemiskinan, khususnya melalui pemberdayaan KUMKM, baik sebagai regulator yang menciptakan iklim usaha yang kondusif, maupun dalam rangka menyelaraskan peran para pihak agar setiap program dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran.

Pemerintah perlu memiliki Grand Design/Masterplan Pengentasan Kemiskinan yang dapat menjadi pedoman para pihak, sekaligus menyinergikan para pihak untuk bekerjasama dan berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Profil investasi Sulawesi Tenggara perlu dipromosikan lebih masif kepada para calon investor dan dilengkapi kajian proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan bagi keberlangsungan usaha.

Dalam formalisasi usaha, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

6. Lampiran Daftar Dokumen Tabel Daftar Dokumen No

Nama Dokumen

Keterangan

Sulawesi Tenggara dalam Angka

Soft files

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018

Soft files

Rencana Strategis 2013-2018 dan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara 2017

Soft files

Rencana Strategis 2013-2018 dan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tenggara 2017

Soft files

Rencana Strategis 2013-2018 dan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2017

Soft files

Data Kelembagaan Koperasi di Sulawesi Tenggara

Soft files

Rencana Strategis 2013-2018 dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2017

Soft files

Rekap Izin Provinsi Sulawesi Tenggara

Soft files

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

Soft files

Kajian Ekonomi Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Sulawesi Tenggara (Mei dan Agustus 2017)

Soft files

210

Lampiran Laporan Survey BDSP

5.1.8 Survey BDSP Kota Kendari 1. Pendahuluan Kegiatan Survey dilaksanakan di Pemerintah Kota Kendari pada 17 â&#x20AC;&#x201C; 20 Oktober 2017. Responden yang didatangi terdiri dari 16 Orang (8 laki-laki dan 8 perempuan) yang berasal dari Bappeda Kota Kendari, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan stakeholders yang terkait. Beberapa responden seperti penyuluh dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kendari serta direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dihubungi melalui telepon karena yang bersangkutan sedang berada di luar Kota Kendari hingga tidak bisa ditemui langsung. Stakeholders yang dipilih menjadi responden adalah stakeholders yang memiliki tugas/kewenangan/ program pemberdayaan bagi KUMKM serta terlibat dalam peningkatan iklim investasi di Kota Kendari. Bappeda memiliki peran sebagai perancang kebijakan umum Pemerintah Kota untuk meningkatkan iklim investasi di daerah. DPMPTSP memiliki peran untuk melakukan pemetaan potensi investasi dan pengeluaran izin usaha bagi masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM berperan dalam membina dan meningkatkan kapasitas bagi KUMKM. Dari sektor permodalan, BLUD Kredit Mikro Kota Kendari berperan memberikan bantuan modal untuk pelaku usaha tingkat mikro. Beberapa responden yang diwawancara adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel Daftar Responden Survey BDSP Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Novi Diana W

Kabid Ekonomi Bappeda Kota Kendari

Bappeda Kota Kendari

Ridha Nappu

Sekretaris Dinas

Dinas PM dan PTSP Kota Kendari

Harmalina

Kabid DPM & PTSP

Dinas PM dan PTSP Kota Kendari

Sitti Bae

Kasi DPM & PTSP

Dinas PM dan PTSP Kota Kendari

Sitti Aidah

Kabid DPM & PTSP

Dinas PM dan PTSP Kota Kendari

Ahmad Amin

Kabid Perindustrian

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

Lampiran Laporan Survey BDSP

211

Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Azwar Kurdin

Kabid ILMEA

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

Irwan Wahab

Kasi Perindustrian

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

Rina Aryanie Tahir

Kabid IKAHH

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

Edi

Kabid UMKM

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

Ida Rianti

Kabid Perdagangan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

Wahyu

Tim Pokja Project NSLIC

Setda Bagian Ortala Kota Kendari

Zul Fadli

DPM & PTSP

Dinas PM & PTSP Kota Kendari

Senny

DPM & PTSP

Dinas PM & PTSP Kota Kendari

Ibu Maulida

Kabid DKP

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tohamba

Ketua

BLUD Kota Kendari

Rustam

PO Project BRI

BRI Kota Kendari

Jadwal pelaksanaan survey adalah sebagai berikut: Tabel Pelaksanaan Survey BDSP Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

16 Oktober 2017

Mengikuti Multi Stakeholders Forum (MSF) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Provincial Coordinator NSLIC/NSELRED Sulawesi Tenggara Bertemu dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Selasa

17 Oktober 2017

Mengikuti Multi Stakeholders Forum Kota Kendari

Rabu

18 Oktober 2017

Bertemu dengan Bappeda Kota Kendari Bertemu dengan DPMPTSP Kota Kendari

Kamis

19 Oktober 2017

Bertemu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

Jumat

20 Oktober 2017

Bertemu dengan Konsultan Bank Indonesia

Bertemu dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari

Wawancara via Telepon dengan Penyuluh dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Penyamaan persepsi tentang SOP dan Standard Pelayanan dengan POKJA Kota Kendari Sabtu

21 Oktober 2017

Wawancara via telepon dengan Direktur BLUD Kota Kendari

2. Kondisi Umum Iklim Investasi Berdasarkan survey BPS, pada tahun 2016 Kota Kendari memiliki jumlah penduduk sebanyak 359.371 orang yang terdiri dari 181.392 laki â&#x20AC;&#x201C; laki (50,47%) dan 177.979 perempuan (49,53%). Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Kadia sebanyak 48.638 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Kendari per 2016 sebanyak 147.244 orang. Dari jumlah angkatan kerja yang ada, data menunjukkan bahwat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Kendari adalah sebanyak 13.644 orang (9,27%) dan dari jumlah tersebut, 8.001 orang adalah perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Kendari per 2016 adalah sebesar 59,61%. Dari data BPS, jumlah

212

Lampiran Laporan Survey BDSP

pencari kerja di Kota Kendari pada tahun 2016 berjumlah 1.659 orang, dimana jumlah pencari kerja laki â&#x20AC;&#x201C; laki lebih banyak dari perempuan yakni sebesar 1.436 orang berbanding dengan 223 orang perempuan. Persentase tingkat kemiskinan di Kota Kendari hampir setiap tahun mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2015, terjadi kenaikan sebanyak 0,03%. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan di Kota Kendari sebesar 5,51%, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,59%. Sedangkan dari pendapatan per kapita hubungannya dengan garis kemiskinan setiap tahun mengalami kenaikan. Pada 2015, nilai garis kemiskinan berada pada angka Rp 270.861/bulan. Sedangkan pada tahun 2016 nilai tersebut naik menjadi Rp 291.069/bulan. Perkembangan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2015, laju pertumbuhan kota Kendari adalah sebesar 8,92%, sedangkan pada tahun 2016, terjadi peningkatan menjadi 9%. Akan tetapi nilai laju pertumbuhan ini bukan yang tertinggi pada rentang 5 tahun terakhir. Nilai laju pertumbuhan ekonomi terbesar pernah dicapai oleh Kota Kendari pada tahun 2012 dengan nilai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 9,85%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kendari ditopang oleh perkembangan sektor Usaha Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 20,19% pada tahun 2016. Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 11,21%. Sedangkan sektor lain yang berkontribusi besar juga adalah sektor Perdagangan besar (16,16%) dan Sektor Industri pengolahan (10,35%). Hal ini menunjukkan perkembangan Kota Kendari yang semakin banyak investasi dalam bidang konstruksi yang diwujudkan dengan semakin banyaknya pembangunan perumahan dan investasi dalam bidang perdagangan besar. Data di atas sejalan dengan kondisi riil yang ada saat ini. Pada awal tahun 2000, Kota Kendari terkenal sebagai penghasil rumput laut di Indonesia, bahkan hasil rumput laut sampai bisa dikirim ke daerah- daerah lain. Tapi saat ini seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah Teluk Kendari, budidaya rumput laut semakin jarang bahkan cenderung menghilang. Saat ini, Kota Kendari sedang bergerak ke arah industri pengolahan, baik pengolahan hasil laut dan pangan maupun pengolahan hasil hutan. Kontribusi indusri pengolahan terhadap PDRB Kota Kendari pada tahun 2016 adalah sebesar 10,35% dengan sub kategori terbesar adalah Industri Pengolahan di bidang makanan dan minuman sebesar 82,47% dari total kontribusi industri pengolahan. Industri pengolahan ini dilakukan oleh beberapa kelompok usaha, baik yang berbentuk Koperasi maupun dalam bentuk UMKM. Hal yang menarik adalah Kota Kendari bukan merupakan produsen bahan baku untuk industri pengolahan makanan dan minuman hingga bahan dasar untuk industri pengolahan ini didapatkan dari daerah-daerah sekitar, seperti dari Kabupaten Konawe, Kabupaten Baubau maupun dari Kabupaten Wakatobi.

Lampiran Laporan Survey BDSP

213

Kondisi UMKM Tabel Data Jumlah UMKM Kota Kendari Per 31 Agustus 2017 Jenis Usaha

Jumlah Unit

Tenga Kerja Laki - laki

Perempuan

Usaha Mikro

566

617

320

Usaha Kecil

427

1.120

452

Usaha Menengah

191

610

351

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro di Kota Kendari lebih banyak dibandingkan dengan jumlah usaha dari tingkat kecil dan menengah. Hal ini sesuai dengan informasi dari beberapa narasumber yang didatangi, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Hanya saja, jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja, usaha kecil lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan Usaha Mikro dan Menengah. Dari informasi yang didapatkan untuk usaha usaha mikro, lebih banyak di sektor pengolahan makanan dan perdagangan kecil (toko Kelontong). Sektor usaha ini tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja, karena biasanya dilakukan secara sederhana dan tidak begitu melibatkan banyak tenaga kerja. Hal yang hampir sama juga terdapat pada sektor usaha kecil yang tetap berfokus pada sektor pengolahan makanan dan minuman serta perdagangan namun dengan tingkat yang lebih rumit dibandingkan dengan sektor mikro. Sektor usaha menengah merupakan sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi meskipun jumlah usaha yang ada tidak sebanyak sektor Mikro dan Kecil. Hal ini dikarenakan pada sektor ini, perputaran modal yang ada cukup tinggi hingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Lapangan usaha pada sektor ini lebih didominasi oleh sektor konstruksi dan perdagangan besar. Semakin banyaknya pembangunan infrastruktur di Kota Kendari pada tahun 2016 dan serta semakin menjamurnya toko-toko perdagangan menyebabkan semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Dari sisi pendapatan, untuk sektor konstruksi rata-rata pendapatan yang diterima berdasarkan data PDRB adalah sebesar Rp 9 juta/ bulan, sedangkan untuk sektor perdagangan besar dan ecaran, rata-rata pendapatan yang diterima adalah sebesar Rp 7,7juta/bulan. Selain sektor konstruksi, sektor perdagangan besar juga memiliki kontribusi pada faktor pendapatan dan jumlah tenaga kerja inilah yang menyebabkan kontribusi sektor konstruksi pada PDRB Kota Kendari menjadi yang terbesar dibandingkan sektor usaha lainnya. Berdasarkan pendataan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, pada tahun 2016 ada 524 Koperasi di Kota Kendari. Dari jumlah tersebut, ada 457 Koperasi yang berstatus aktif serta 67 Koperasi yang tidak aktif. Jumlah Koperasi aktif ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 23 Koperasi. Peningkatan ini merupakan buah dari usaha yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang terus melakukan pembinaan. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu koperasi tidak aktif adalah masalah keterbatasan jumlah SDM yang akan mengelola koperasi. Untuk itu, maka Disperdagkop dan UMKM memfokuskan diri pada pembinaan dan peningkatan kapasitas dari pengurus koperasi agar jumlah koperasi yang aktif semakin meningkat setiap tahunnya.

214

Lampiran Laporan Survey BDSP

Guna mengembangkan dan menggiatkan usaha di bidang koperasi, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM saat ini juga sedang melakukan sosialisasi mengenai program dana bergulir yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Dana bergulir ini merupakan dana bantuan keuangan yang memberikan bunga lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman dari bank. Saat ini, baru ada 5 koperasi di Kota Kendari yang mendaftar untuk mendapatkan dana bergulir. Sektor usaha yang dikelola KUMKM merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan Kota Kendari selain dari sektor usaha besar seperti konstruksi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa program yang dilaksanakan oleh Kota Kendari dalam usahanya meningkatkan jumlah pelaku dari sektor KUMKM seperti pembinaan, pelatihan kewirausahaan serta pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kredit Mikro yang memberikan modal usaha bagi kelompok masyarakat di sektor usaha mikro. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha dari sektor UMKM, maka diharapkan akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap sehingga angka kemiskinan di Kota Kendari pun setiap tahun akan semakin menurun. Hambatan dan Tantangan Pengembangan KUMKM Perkembangan KUMKM di Kota Kendari yang saat ini sedang coba untuk ditingkatkan kontribusinya, masih menyisakan beberapa hambatan, baik dari sisi teknis maupun dari sisi non-teknis. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari responden, permasalahan yang dihadapi antara lain: 1.

Mindset Pelaku Usaha

Pelaku usaha di Kota Kendari, terutama untuk usaha mikro dan kecil, masih belum memaksimalkan kapasitas produksi yang ada. Hal ini dikarenakan masih adanya ketakutan barang yang mereka produksi tidak akan laku di pasaran. Oleh karena itu, mereka hanya memproduksi tidak banyak. Selain permasalahan pemasaran, menurut Pak Ahmad Amin dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sekaligus sebagai Konsultan SINDAN menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan diagnosis dan permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan manajemen usaha yang tidak tertata dengan baik seperti pencatatan pemasaran dan pemasukan yang tidak rapi. Tidak rapihnya pencatatan menyebabkan mereka tidak mengetahui sebesar apa potensi pemasaran serta sebesar apa pemasukan yang mereka dapatkan. Hal ini mengakibatkan kondisi usaha cenderung stagnan dan ketika ada potensi usaha lain yang dianggap lebih menguntungkan, mereka langsung beralih ke usaha tersebut. Guna mengatasi permasalahan ini, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian secara aktif melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada pelaku usaha. Pelatihan salah satunya ditujukan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya pengelolaan manajemen usaha. Selain itu, SINDAN melakukan diagnosis terhadap pelaku usaha dan memberikan rekomendasi agar usaha mereka semakin maju. 2.

Pengemasan Produk

Salah satu faktor produksi yang menjadi permasalahan pelaku usaha KUMKM di Kota Kendari adalah terkait dengan Pengemasan Produk. Jika merunut pada kebijakan Pemerintah Pusat, terkait dengan masalah pengemasan, ada Rumah Produksi (RK) yang diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha KUMKM dalam pengemasan produk yang dihasilkannya. Kota Kendari masih belum memiliki RK dan hal ini menyebabkan pelaku usaha KUMKM menjadi Lampiran Laporan Survey BDSP

215

kesulitan dalam mengemas produk yang dimilikinya. Pemerintah Pusat pernah memberikan bantuan alat untuk pembuatan kemasan akan tetapi alat itu tidak bisa dipergunakan karena kapasitas listrik yang diperlukan untuk mengoperasikannya terlalu besar. Saat ini jika pelaku usaha KUMKM akan mengemas produk, mereka melakukan pemesanan ke kota-kota besar di Pulau Jawa seperti kota Surabaya. Kesulitannya, pemesanan ini harus dalam skala besar dan tidak bisa dalam skala kecil. 3.

Pemasaran

Kualitas produk olahan yang dihasilkan oleh pelaku usaha KUMKM di Kota Kendari seperti olahan abon ikan dan olahan Kacang mete terbilang sudah cukup bersaing. Akan tetapi kualitas yang bagus ini belum cukup untuk mengangkat perekonomian pelaku usaha KUMKM di Kota Kendari. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya area pemasaran. Para pelaku usaha memiliki kebingungan kemana mereka akan memasarkan hasil produksinya di luar Kota Kendari. Karena untuk membuka target pemasaran baru, harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Berdasarkan informasi dari Bappeda dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM ada beberapa kebijakan yang telah dibuat untuk memperluas area pemasaran produk dari Kota Kendari seperti pembuatan area berdagang untuk KUMKM, mengikutsertakan KUMKM dalam pemasaran di luar Kota Kendari dan membuatkan MoU dengan daerah lain terkait pemasaran produk. Terkait dengan MoU, Pemerintah Kota Kendari pernah membuat MoU dengan Kota Pasuruan terkait pemasaran Abon Ikan. Akan tetapi pelaksanaan MoU ini tidak berjalan dengan lancar dikarenakan permasalahan kemasan produk yang dikirimkan tidak begitu baik sehingga ketika sampai di Pasuruan, banyak produk yang sudah tidak layak lagi.

3. Peran dan Intervensi para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM Permasalahan pengembangan KUMKM di Kota Kendari adalah keterbatasan Modal, SDM dan Pemasaran. Keterbatasan akses KUMKM terhadap sumber daya modal disebabkan oleh karena mayoritas KUMKM, khususnya usaha skala mikro belum memiliki legalitas perizinan yang merupakan persyaratan pemberian pinjaman modal oleh pihak perbankan. Mayoritas KUMKM juga tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang aspek manajerial, teknis dan keuangan sehingga mempersulit pengembangan usahanya. Begitu juga dalam aspek pemasaran, persoalan yang dihadapi KUMKM di Kota Kendari adalah kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasan pengemasan produk yang aman, sehat dan diminati oleh pasar. Berdasarkan informasi, berbagai pihak telah turut andil dalam pengembangan sektor KUMKM di Kota Kendari, salah satu yang telah dilakukan untuk jangkauan pasar yang lebih luas telah dilakukan MoU dengan Kota Pasuruan adalah penjualan kemasan abon ikan. Dikarenakan kualitas pengemasan yang kurang baik sehingga hasil yang diharapkan sedikit mengecewakan, permasalahan yang diketahui kualitas kemasan tidak bertahan lama sehingga produk menjadi lembab dan sudah layak dikonsumsi. Hal tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori dan analisa kelemahan masing-masing.

216

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Identifikasi Masalah pada BDSP INTERVENSI

BDSP

MASALAH

PENYEBAB

MODAL

BLUD Kredit Mikro

Banyak pelaku usaha yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman

Monitoring dan evaluasi tidak berjalan dengan baik

BRI

Banyak pelaku usaha yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman

Monitoring dan evaluasi tidak berjalan dengan baik

Adanya mindset atau salah pemahaman dari pelaku usaha yang menganggap pinjaman kredit KUR sebagai bantuan dari BRI

Pola sosialisasi yang tidak efektif dan tidak adanya mekanisme kontrol atas penyaluran kredit KUR BRI.

SINDAN

Banyak pelaku usaha yang tidak mendapatkan pendampingan untuk diagnosis kinerja UMKM

Keterbatasan anggaran pendampingan Kurang personil SINDAN, hanya ada dua orang SINDAN di Kota Kendari

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tidak terjadwalkannya pelatihan yang dilaksanakan untuk personil atau pelaku IKM secara rutin tiap tahun.

Keterbatasan anggaran

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tidak terjadwalkannya pelatihan yang dilaksanakan untuk personil atau pelaku KUMKM secara rutin tiap tahun.

Keterbatasan anggaran

DPMPTSP

Belum jelas apa yang dipromosikan

Tidak ada peta potensi investaai dan produk UMKM

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Promosi dan produk yang dihasilkan kalah bersaing dengan hasil daerah lain Hasil produksi dan pengemasan kurang baik dan tahan lama

Tidak ada bantuan alat pengemasan produk Kurang memahami situasi pasar nasional Kurang pembinaan dan pemahaman untuk SDM yang berkualitas

SINDAN

Belum banyak pelaku UMKM yang diberikan pendampingan untuk masukan pemasaran

Keterbatasan anggaran

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Hasil pelatihan tidak bisa diaplikasikan untuk pengemasan produk

Kota Kendari tidak mempunyai alat pengemasan

Karena voltase terlalu tinggi sehingga tidak dapat digunakan oleh pengelola

Ada bantuan alat dari Kementerian Perindustrian Koperassi dan UKM kepada Kota Kendari dengan voltase tinggi.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Hasil pelatihan tidak bisa diaplikasikan untuk pengemasan produk

Kota Kendari tidak mempunyai alat pengemasan

SINDAN

Hasil pelatihan tidak bisa diaplikasikan untuk pengemasan produk

Kota Kendari tidak mempunyai alat pengemasan

DPMPTSP

Banyak usaha yang belum memiliki izin di Kota Kendari Pelaku usaha tidak dapat mengakses program untuk permodalan Adanya pengaduan dari pelaku UMKM terkait pembuatan izin sampai dengan penerbitan

Kurangnya sosialisasi dan pembinaan secara rutin kepada pelaku UMKM Kurang kreaktif dan aktifnya pelaku UMKM untuk mencari informasi tentang program permodalan

KAPASITAS LEMBAGA

PEMASARAN

KAPASITAS TEKNIS

FORMALISASI USAHA

Setelah diketahui bahwa permasalahan dalam peningkatan potensi investasi daerah di Kota Kendari salah satunya disebabkan oleh desain produk yang belum baik, maka peran masing-masing pihak perlu dioptimalkan agar dapat mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan, khususnya dalam mendorong tumbuh kembangnya UMKM. Koordinasi dan kerjasama antar pihak juga menjadi kunci utama keberhasilan program-program tersebut.

4. Kondisi BDSP BDSP yang memiliki peran dalam hal pemberdayaan KUMKM di Kota Kenari terdiri dari DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta BLUD. Untuk PLUT dan Rumah Kemasan (RK) Kota Kendari belum memiliki kedua lembaga tersebut. Akan tetapi fungsi yang diampu oleh PLUT sebagai konsultan untuk KUMKM dijalankan oleh dinas-dinas. Selain dinas yang ada, ada pula BDSP yang berasal dari luar Pemerintah Kota Kendari, yakni Bank Indonesia dan komunitas. Dalam perkembangan KUMKM, BDSP memiliki peran membina serta melaksanakan tugas meningkatkan

Lampiran Laporan Survey BDSP

217

kapasitas dari KUMKM. Berikut adalah gambaran beberapa BDSP Kota Kendari yang aktif dalam Pemberdayaan KUMKM. a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari Pelayanan perizinan di Kota Kendari pertama kali dibentuk pada tahun 1999 dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 2009, UPT diubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan. Sesuai dengan perkembangan kelembagaan, pada tahun 2011 kelembagaan PTSP diubah kembali menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dimana kewenangan yang ada hanya terkait dengan pelayanan perizinan saja dan belum memiliki kewenangan terkait pelayanan modal. BPPT hanya bertahan satu tahun saja, karena pada tahun 2012, BPPT diubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Keluarnya PP No. 18 Tahun 2016 kembali mengubah bentuk kelembagaan PTSP menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Terbentukanya DPMPTSP didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Kendari yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari. Berdasarkan Perda tersebut, DPMPTSP termasuk dalam Dinas Kategori A. Struktur Organisasi DPMPTSP adalah sebagai berikut: Struktur Organisasi DPMPTSP Pemerintah Kota Kendari KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Bidang Penanaman Modal

Bidang Pendaftaran Perizinan dan Pengaduan

Bidang Pengujian Teknis, Koordinasi dan Pengawan

Bidang Perizinan dan Data

Seksi Pengembangan Iklim Investasi

Seksi Publikasi dan Informasi

Seksi Pengujian Teknis

Seksi Penetapan

Seksi Promosi dan Kerjasama

Seksi Pendaftaran Perizinan & Non Perizinan

Seksi Koordinasi Teknis

Seksi Pengelolaan Izin dan Non Izin

Seksi Pelayanan Penanaman Modal

Seksi Pengaduan Masyarakat

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Seksi Pengelolaan Data &Sistem Informasi

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kondisi saat ini kewenangan pengelolaan perizinan dan non-perizinan yang dimiliki oleh DPMPTSP masih didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kota Kendari. Didasarkan pada peraturan Walikota ini, Kepala BPPTSP dan PMD memiliki kewenangan untuk menandatangani perizinan untuk 83 jenis izin dan non-izin.

218

Lampiran Laporan Survey BDSP

Meskipun dalam peraturan semua izin telah dilimpahkan kepada kepala BPMPTSP akan tetapi pada pelaksanaannya ada beberapa izin yang masih dikelola oleh OPD, yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih dikelola oleh Dinas Tata Ruang. Jika melihat aturan tersebut, pelimpahan kewenangan masih ditujukan kepada BPPTSP dan PM, bukan kepada DPMPTSP. Oleh karena itu, maka harus disusun Peraturan Walikota baru mengenai pelimpahan kewenangan dan penandatanganan izin. DPMPTSP saat ini memiliki total 60 orang personil yang terdiri dari 37 orang PNS (14 laki-laki dan 23 Perempuan) serta 23 orang non-PNS. Selain itu, terdapat pula tim teknis yang diatur berdasarkan Keputusan Walikota Kendari Nomor 140 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari. Dalam SK ini, ketua tim teknis adalah Sekretaris Daerah dan memiliki 20 anggota yang berasal dari berbagai Dinas teknis. Secara umum, DPMPTSP telah memiliki ruangan pelayanan akan tetapi kondisinya masih belum maksimal. Ada 3 loket pendaftaran, 1 loket untuk pengambilan izin dan 1 loket informasi. Selain itu, ada pula counter untuk BPJS Ketenagakerjaan serta counter Bank Sultra yang disediakan bagi pemohon yang akan membayar retribusi izin. DPMPTSP Kota Kendari telah pula memiliki beberapa fasilitas pendukung untuk mempermudah pelayanan seperti loket khusus untuk masyarakat berkebutuhan khusus. Ruang untuk ibu menyusui, ruang arsip dan meja tim teknis. Akan tetapi kondisi ruang untuk ibu menyusui dan ruang arsip masih belum representatif. Jika ada pengaduan yang masuk dari masyarakat, DPMPTSP telah memiliki unit struktural yang bertugas mengkoordinasi penanganan pengaduan. Pada bidang Pendaftaran Perizinan dan Pengaduan, terdapat seksi Pengaduan Masyarakat yang bertugas menerima pengaduan masyarakat. Mekanisme umum penanganan telah dimiliki oleh DPMPTSP tapi belum dibakukan dalam bentuk SOP. Data jumlah izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel Izin yang Diterbitkat Tahun 2015, 2016, dan 2017 Jenis Pelayanan

Jumlah yang dikeluarkan 2015

2016

2017

Izin

3.217

3.273

2.206

Non Izin

1.359

1.406

1.019

Total

4.576

4.679

3.225

Berdasarkan hasil diskusi dengan personil DPMPTSP, ada beberapa tantangan yang dialami oleh DPMPTSP yang menyebabkan pelayanan yang diberikan masih belum maksimal. Tantangan serta hambatan tersebut antara lain: a.

Masih ada izin yang dikelola oleh OPD

Belum dikelolanya semua izin oleh DPMPTSP pada satu sisi membuat pelayanan menjadi tidak maksimal. Hal ini dikarenakan peran PTSP masih terbatas untuk IMB, karena hanya menyiapkan formulir pendaftaran saja, sedang untuk semua proses masih dilakukan di Dinas Tata Ruang.

Lampiran Laporan Survey BDSP

219

b. Jumlah personil masih dirasakan kurang DPMPTSP saat ini memiliki 60 orang personil yang terdiri dari 21 orang pejabat struktural dan 16 staf PNS di luar honorer. Melihat perbandingan ini, pihak DPMPTSP masih merasa bahwa jumlah staf PNS masih belum memadai, karena tidak semua pejabat struktural memiliki staf untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Memang ada staf yang berasal dari honorer yang dapat membantu, akan tetapi dengan sifatnya tidak tetap. Guna mengatasi hal ini, DPMPTSP telah mengajukan penambahan personil kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kendari dengan mempertimbangkan beberapa kompetensi khusus seperti ahli IT dan front office. c. Belum pernah mengikuti pelatihan pelayanan prima membuat pelatihan menjadi tidak maksimal Keberadaan PTSP di Kota Kendari saat ini telah berumur 18 tahun dari mulai berbentuk UPT sampai dengan sekarang berbentuk Dinas. Dalam kurun waktu tersebut, menurut informasi yang diperoleh dari personil PTSP, tidak pernah sekalipun diselenggarakan pelatihan yang terkait dengan pelayanan prima. Pelatihan yang biasa dilakukan hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan serta teknis perizinan, itupun dilakukan dalam bentuk menghadiri workshop/seminar. Untuk pelatihan teknis bagi seluruh personil DPMPTS juga belum pernah dilaksanakan. Hal ini karena pimpinan DPMPTSP sebelumnya tidak mengusulkan kegiatan pelatihan pelayanan prima dalam anggaran kegiatan. Hal ini berakibat pelayanan yang diberikan oleh front office masih belum maksimal karena masih belum dapat menerapkan prinsip-prinsip Pelayanan Prima. Dalam rencana anggaran DPMPTSP tahun 2018, telah dianggarkan dana untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan melalui pelatihan Pelayanan Prima. d. Tidaknya adanya operator untuk SPIPISE Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) merupakan aplikasi yang dibuat oleh BKPM untuk mencatat jumlah izin penanaman modal yang ada di daerah. Perlengkapan yang diperlukan untuk mengoperasikan SPIPISE telah diberikan oleh BKPM kepada PTSP di masingmasing daerah, termasuk Kota Kendari. Pada awal penerapan SPIPISE di Kota Kendari, telah ditunjuk PNS yang akan menjadi Operator SPIPISE dan personil ini pun telah mengikuti pelatihan. Namun kemudian personil tersebut dimutasi ke OPD lain. Saat ini DPMPTSP masih belum memiliki operator untuk SPIPISE sehingga tidak digunakan. Mengacu pada kondisi pelayanan DPMPTSP saat ini, pengembangan akan difokuskan kepada: 1.

Pembenahan mekanisme dan prosedur melalui revisi SOP dan standard pelayanan

Pembuatan Sistem Informasi Perizinan guna mempermudah pelayanan

Pembenahaan ruang pelayanan dan sarana prasarana

Peningkatan kapasitas personil

Penambahan personil dengan kompetensi khusus.

Dengan arah pengembangan ekonomi di Kota Kendari yang menuju ke Industri Pengolahan, ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh DPMPTSP guna mendukung arah kebijakan tersebut, yakni:

220

Lampiran Laporan Survey BDSP

Kemudahaan Pemberian Izin dan Non-Izin Ada beberapa kebijakan telah dilakukan dan akan dilakukan dalam memberikan kemudahan pemberian izin dan non-izin di Kota Kendari, yaitu: -

Penyelenggaraan perizinan pararel untuk izin dan non-izin terkait pembukaan usaha baru

Penyediaan Mobil Perizinan Keliling untuk memudahkan masyarakat mengakses perizinan

Meningkatkan iklim investasi -

Pemetaan potensi investasi yang ada di Kota Kendari

Melakukan pertemuan dengan investor/dunia usaha

Melakukan promosi potensi investasi melalui keikutsertaan dalam pameran

b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kredit Mikro Kota Kendari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kredit Mikro Kota Kendari adalah salah satu unit di Pemerintah Kota Kendari yang memiliki tugas memberikan bantuan/pinjaman modal kepada UMKM di Kota Kendari. BLUD didirikan pada Mei 2008 oleh Walikota Kendari saat itu, Bapak Asrun. Tujuan pembentukan BLUD adalah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Kendari. BLUD Kota Kendari memiliki kewenangan untuk memberikan kredit usaha bagi UMKM yang tidak tercover oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena tidak memiliki agunan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan KUR. Dalam program BLUD, masyarakat tidak harus menyerahkan agunan untuk mendapatkan kredit. Persyaratan untuk mendapatkan kredit sangat mudah, yakni: zz

Memiliki KTP Kota Kendari

Harus memiliki kelompok beranggotakan 5 orang

Memiliki usaha

Besaran kredit yang diberikan oleh BLUD kepada UMKM minimal Rp 500.000 hingga maksimal Rp 5.000.000. Besaran ini rencananya akan ditambah menjadi maksimal pinjaman sebesar Rp 10.000.000. Kredit yang diberikan oleh BLUD tidak memiliki bunga. Kelompok masyarakat hanya harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 28.000 setiap transaksi peminjaman kelipatan dari Rp 500.000. jumlah nasabah BLUD per Desember 2016 adalah 2.461 orang yang terdiri dari 739 orang laki-laki dan 1.722 orang perempuan. Dari data yang disampaikan di atas, jumlah nasabah BLUD lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Dari informasi yang didapatkan, rata-rata nasabah BLUD ini merupakan pedagang sayur mayur di Kota Kendari. Dalam pemberian bantuan kredit pada pelaku usaha, masalah yang dihadapi oleh BLUD adalah dalam proses pengembalian dana, masih ada pelaku usaha yang belum bisa mengembalikan dana. Padahal jika dilihat dari besaran dana yang dipinjamkan tidak terlalu besar, begitu pula dengan angsuran yang harus dibayarkan setiap minggunya. Menurut kepala BLUD, hal ini bisa terjadi karena pola pikir dari pelaku usaha yang terkadang tidak menggunakan uang pinjaman dengan baik dan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Misalnya, uang pinjaman dipergunakan untuk keperluan pribadi, alih-alih digunakan untuk modal usaha.

Lampiran Laporan Survey BDSP

221

Biasanya hal ini terjadi kepada peminjam laki-laki. Guna mengatasi hal ini, pihak BLUD selalu mengingatkan kepada setiap pelaku usaha untuk memprioritaskan penggunaan dana pinjaman untuk modal usaha. Dengan Walikota baru di Kota Kendari, ada wacana untuk mengubah kelembagaan BLUD menjadi BUMD. Hal ini dilakukan guna mengefektifkan pelayanan pemberian bantuan modal kepada pelaku usaha. Selain itu, dengan bentuk BUMD, besaran modal yang dikelola dan akan diberikan kepada masyarakat menjadi semakin besar. c.

SINDAN

SINDAN merupakan kumpulan konsultan KUMKM yang berasal dari PNS di Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara. Pembentukan SINDAN diinisiasi oleh program Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Konsultan yang tergabung dalam SINDAN memiliki tugas melakukan diagnosis bagi Pelaku UMKM yang usahanya tidak mengalami perkembangan. Diagnosis ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan langkah â&#x20AC;&#x201C; langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil diagnosis yang dilakukan kemudian dilaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak Ahmad Amin dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah salah satu anggota SINDAN. Berdasarkan informasi beliau, salah satu kegiatan diagnosis yang dilakukan adalah untuk usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK). Perusahaan ini tidak berkembang padahal telah diikutkan dalam pelatihan. Dari hasil diagnosis, permasalahan yang muncul adalah dari sisi jumlah produksi yang masih terbatas. Solusi yang ditawarkan guna mengatasi hal ini adalah dengan memperluas area distribusi dengan menyasar daerah-daerah sekitar Kota Kendari, dengan demikian diharapkan produksi dapat lebih diperbanyak. Permasalahan yang dialami oleh SINDAN ketika melakukan tugasnya melakukan diagnosis Kinerja UMKM adalah keterbatasan anggaran dan kekurangan personil. Kedua hal ini menyebabkan dalam satu tahun hanya ada satu pelaku usaha yang diberikan pendampingan diagnosis usaha saja. Ke depannya, diharapkan besaran anggaran untuk melakukan diagnosis dapat ditambahkan sehingga jumlah pelaku usaha yang didampingi dapat bertambah.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan hasil baseline survey, ada beberapa kesimpulan serta rekomendasi, yakni: a. Kesimpulan zz

Pengembangan sektor KUMKM di Kota Kendari saat ini telah berjalan dengan baik, terbukti dengan cukup banyaknya pihak-pihak yang terlibat. Yang harus ditingkatkan adalah koordinasi antara pihak-pihak sehingga hasil dari pembinaan dapat lebih baik lagi. Kota Kendari belum memiliki Rumah Kemasan yang dapat membantu pelaku usaha KUMKM dalam mengemas produk yang telah dihasilkannya. Sudah ada contoh yang merugikan pelaku UMKM ketika memasarkan produknya keluar daerah tapi kemudian produk tersebut dikembalikan lagi karena kualitas produk menjadi berkurang karena kemasan yang digunakan tidak begitu baik.

222

Lampiran Laporan Survey BDSP

b. Rekomendasi a)

Rekomendasi umum -

Semua stakeholders yang terlibat dalam pemberdayaan KUMKM melakukan koordinasi terkait program-program apa saja yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders hingga dapat dipetakan semua program yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak.

Pembuatan rumah kemasan atau fungsi yang mirip seperti rumah kemasan yang akan memfasilitasi pelaku KUMKM dalam pengemasan produk, baik dari sisi design maupun dari sisi bahan kemasan.

Memperbanyak jenis-jenis kegiatan yang dapat mendukung pemasaran produk-produk KUMKM.

Rekomendasi Action Plan PTSP Tabel Usulan Action Plan PTSP

Kegiatan

Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Workshop Pemetaan izin dan non-izin di lingkungan Pemerintah Kota Kendari

Output

Waktu

Daftar Izin dan non-izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.

Daftar izin yang dapat dilimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP Kota Kendari beserta persyaratannya

2018

Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non-izin di lingkungan Pemerintah Kota Kendari

Draft Peraturan Walikota Kendari tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP

2018

Pengesahan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan non-izin di lingkungan Pemerintah Kota Kendari

Peraturan Walikota tentang pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP

2018

Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan Standard Pelayanan

Pelaksanaan Bimbingan teknis penyusunan SOP dan Standar Pelayanan

2018

Revisi SOP perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Kendari

Draft SOP bagi masing â&#x20AC;&#x201C; masing izin dan non izin yang dikelola oleh DPMPTSP

2018

Penyusunan Draft Peraturan mengenai SOP perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Kendari

Draft Peraturan mengenai SOP izin dan Non-izin

2018

Pengesahaan Peraturan mengenai SOP Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Kendari

Peraturan mengenai SOP izin dan non Izin

2018

Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan

Draft SOP penanganan Pengaduan

2018

Revisi Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

Draft Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

2018

Konsultasi Publik Draft Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

Draft Standard Pelayanan Publik yang telah diberikan masukan oleh Forum

2018

Penyesuaian Draft Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

Draft Standard Pelayanan yang telah disesuaikan

2018

Pengesahaan Peraturan menganai Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

Peraturan mengenai Standard Pelayanan

2018

Penataan Prosedur Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan

Penataan Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

Lampiran Laporan Survey BDSP

223

Kegiatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Output

Waktu

Penentuan Materi Pelatihan

Materi yang diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan

2018

Penentuan Peserta Pelatihan

List Peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan

2018

Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Prima

Terselenggaranya pelatihan

2018

Pelaksanaan Magang untuk tim teknis IMB

Terlaksananya kegiatan magang

2018

Penentuan Operator SPIPISE

Operator untuk SPIPISE

2018

Pelatihan SPIPISE bagi Operator

Terselenggaranya pelatihan

2018

Penentuan jenis izin yang akan dilimpahkan kepada Kecamatan

Daftar izin yang akan dilimpahkan kewenangannya kepada Kecamatan

2018

Penyusunan mekanisme dan hubungan kerja antara DPMPTSP dan Kecamatan

Mekanisme dan hubungan kerja antara DPMPTSP dan Kecamatan

2018

Workshop penyamaan persepsi pelaksanaan program PATEN

Semua pihak memahami bagaimana pelaksanaan program PATEN

2018

Mekanisme pengarsipan dan pengelolaan data

2018

Pemetaan kebutuhan sarana dan Prasarana

List kebutuhan sarana prasarana

2018

Penentuan Design Ruang Pelayanan

Design ruang pelayanan yang mengakomodasi semua kalangan masyarakat

2018

Penggunaan SPIPISE dalam Penanaman Modal

Penataan Koordinasi dan Mekanisme Perizinan

Penataan Manajemen Pengarsipan Bimbingan teknis pengarsipan dokumen dan pengelolaan data

Pengembangan Sarana Prasarana DPMPTSP

Pengadaan Sarana dan Prasarana 9

2018

Pemetaan Potensi Investasi Workshop Pemetaan potensi Investasi

Peta Potensi Investasi di Kota Kendari

2018

Penyusunan media informasi tentang potensi Investasi

Media Informasi tentang Potensi Investasi di Kota Kendari

2018

Penentuan media untuk penilaian kepuasan pelayanan perizinan dan Non-perizinan

Media yang akan digunakan untuk penilaian kepuasan

2018

Penyusunan Tools Indeks kepuasan masyarakat

Tools IKM

2018

Pelaksanaan IKM

Terlaksananya IKM

2018

Penyusunan laporan IKM

Laporan IKM

2018

Menentukan jenis insentif untuk personil DPMPTSP

Jenis insentif yang akan diberikan kepada Personil DPMPTSP

2018

Advokasi kebijakan kepada pemimpin daerah terkait dengan insentif bagi personil PTSP

Kebijakan mengenai jenis insentif yang akan diberikan kepada Personil DPMPTSP

2018

Pengadaan Mobil Keliling

Mobil Keliling

2018

Pengadaan peralatan untuk Mobil Keliling

Perlengkapan pelayanan untuk Mobil Keliling

2018

Penentuan komponen sistem informasi perizinan

Jenis sistem yang akan dibuat

2019

Pembuatan Sistem Informasi

Sistem Informasi Perizinan

2019

Pengadaan alat untuk sistem Informasi Perizinan

Perlengkaapan untuk operasional sistem

2019

Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Perizinan

Personil DPMPTSP dapat mengoperasikan sistem informasi perizinan

2019

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Insentif bagi Personil DPMPTSP

Pelayanan Perizinan Keliling

Pembuataan Sistem Informasi Perizinan

Sosialisasi Investasi Temu Pengusaha

224

2019

Lampiran Laporan Survey BDSP

Kegiatan

Peningkatan sarana Prasarana

Output

Waktu

Pengadaan Mobil Operasional untuk tim survey perizinan 16

2019

Peningkatan Kapasitas Personil Pelatihan Bahasa asing bagi Personil DPMPTSP

2019

Pelatihan Teknis Perizinan

2019

6. Lampiran Daftar Dokumen Tabel Daftar Dokumen No

Nama Dokumen

Keterangan

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari

Hard File

Peraturan Walikota Kendari Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari

Hard File

Peraturan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 1546 Tahun 2010 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizianan Kota Kendari dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 1547 Tahun 2010 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Perizianan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari

Hard File

Peraturan Walikota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kota Kendari

Hard File

Keputusan Kepala Badan PTSP & PM Nomor 199 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standard Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kota Kendari

Hard File

Keputusan Walikota Kendari Nomor 140 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari

Hard File

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017

Kendari dalam Angka Tahun 2017

Soft File

RPJMD Kota Kendari 2013 - 2017

Soft File

Informasi UKM

Soft File

Lampiran Laporan Survey BDSP

225

5.1.9. Survey BDSP Kabupaten Bombana 1. Pendahuluan Kegiatan survei dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bombana pada tanggal 23 â&#x20AC;&#x201C; 27 Oktober 2017. Responden yang didatangi terdiri dari 14 orang (10 laki â&#x20AC;&#x201C; laki dan 4 perempuan) yang berasal dari Bappeda Kabupaten Bombana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Perwakilan CSO yaitu Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Rumah Kreatif yang digagas oleh Bank BRI di Kabupaten Bombana. Semua stakeholders tersebut mempunyai keterkaitan terhadap program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dan berpengaruh terhadap iklim investasi lokal dari berbagai sektor di Kabupaten Bombana. Tabel Daftar Responden Survey BDSP Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Nerlin

Kabid Pelayanan

DPM & PTSP Kabupaten Bombana

Junaid Rizal

Kasi Perencanaan

Bappeda Kabupaten Bombana

Arwan Tahir

Kasi Pemberdayaan UKM

Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Bambana

Amborappe

Kasi IKM

Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Bombana

Sukmawati

Staf Disperindagkop dan UMKM

Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Bombana

Herdin

Ketua UPK Kecamatan Rumbia

Assosiasi Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kabupaten Bombana

Muhammad Anas

Ketua UPK Kecamatan kabaena

Assosiasi Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kabupaten Bombana

Pajawa T

Kadis DPM & PTSP

DPM & PTSP Kabupaten Bombana

Made Piarsa

Staf DPM & PTSP

DPM & PTSP Kabupaten Bombana

Rifki Hardian

Staf Administrasi Rumah Kreatif BUMN (RKB)

RKB Kabupaten Bombana

Samsul Bahri

Kabid DPM & PTSP

DPM & PTSP Kabupaten Bombana

Defry Fan Awa S

Kabid Ekonomi

Bappeda Kabupaten Bombana

Jafar

DF Bombana

Distric Kabupaten Bombana

Lampiran Laporan Survey BDSP

227

Jadwal pelaksanaan survey adalah sebagai berikut : Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

23 Oktober 2017

Bertemu dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan serta Kebijakan Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Bombana Bertemu dengan Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Bombana Bertemu dengan Kepala Seksi Pemberdayaan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bertemu dengan Kepala Seksi Industri Kecil menengah (IKM) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Bombana

Selasa

24 Oktober 2017

Bertemu dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Bombana

Rabu

25 Oktober 2017

Bertemu dengan Staf Bappeda Pemerintah Kabupaten Bombana

Kamis

26 Oktober 2017

Bertemu dengan Kabid DPM & PTSP Pemerintah Kabupaten Bombana Bertemu dengan Pengelola Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Bombana

Jumat

27 Oktober 2017

Bertemu dengan Kabid Perekonomian Bappeda Pemerintah Kabupaten Bombana

2. Kondisi Umum Iklim Investasi Berdasarkan survey BPS, pada tahun 2016 Kabupaten Bombana memiliki jumlah penduduk sebanyak 170.020 orang yang terbagi menjadi 85.781 laki-laki dan 84.239 perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Poleang sebanyak 17.411 orang yaitu 8.436 laki-laki dan 8.975 perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bombana per 2016 sebanyak 70.747 orang. Dari jumlah angkatan kerja yang ada, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bombana adalah sebanyak 1.338 orang (1,89%) dan dari jumlah tersebut, 905 laki-laki dan 433 orang adalah perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bombana per 2016 adalah sebesar 63,89%. Dengan tingkat partisipasi tersebut, dapat dikatakan bahwa kontribusi angkatan kerja terhadap perekonomian daerah cukup bagus dan sebagian besar angkatan kerja berusaha di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yakni sebanyak 40.653 orang. Selain di sektor tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran juga menyumbang penyerapan tenaga kerja cukup besar yakni sebesar 10.794 orang. Meski jumlah pengangguran di Kabupaten Bombana berjumlah 1.338 orang, yang terdaftar sebagai pencari kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya berjumlah 146 orang dan dari jumlah tersebut baru 29 orang yang telah mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2016, angka kemiskinan Kabupaten Bombana berjumlah 13% atau sebanyak 21.470 orang dari total penduduk sebesar 170.020 orang dengan tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau di bawah Rp 266.717 per bulan. Angka kemiskinan di Kabupaten Bombana yang cukup tinggi ini dikarenakan pengelolaan sumber daya alam yang ada tidak maksimal. Kabupaten Bombana terkenal dengan kandungan emasnya akan tetapi pengelolaan SDA ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, tapi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan provinsi hingga kontribusi pada PAD tidak terlalu signifikan. Untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah Kabupaten Bombana mencoba untuk

228

Lampiran Laporan Survey BDSP

menggenjot sektor pembangunan infrastruktur untuk jalan dan jembatan. Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur itu berasal dari APBD dan dari APBN. Diharapkan dengan semakin baiknya infrastruktur jalan dan jembatan akan memudahkan arus transportasi ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain melalui pembangunan infrastruktur, ada pula kebijakan untuk membangun pusat pengolahan rumput laut yang akan dipusatkan di Kecamatan Poleang Selatan. Keberadaan pusat pengolahan rumput laut ini diharapkan dapat mengikis permainan pengepul rumput laut yang selama ini menjadi tujuan utama petani rumput laut di Kabupaten Bombana untuk menjual hasil rumput lautnya. Perkembangan Ekonomi Iklim investasi di Kabupaten Bombana diarahkan pada sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok usaha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bombana, baik yang berbentuk Koperasi maupun dalam bentuk UMKM. Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Poleang Barat merupakan tiga kecamatan yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan karena hampir semua sektor ada di tiga kecamatan tersebut. Tetapi sektor industri pengolahan hasil laut dari kategori perikanan tangkap dan perikananan budidaya dan hasil pangan seperti jagung, beras (pada 2016 tercatat sebanyak 6.190.305 kg), gula aren, dll. berasal dari lokal menjadi prioritas untuk dikembangkan yang akan berkontribusi terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Bombana. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana tahun 2012 - 2016 menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 mencapai angka 11,18%, 2013 mencapai 8,35%, tahun 2014 mencapai angka 7,35 %. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,60% mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai angka sebesar 8,27%. Sehingga, laju pertumbuhan tersebut dapat dikatakan sangat rendah dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Menurut lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 31,54%. Sub kategori Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan merupakan penyumbang terbesar tercatat 57,86% dari seluruh nilai tambah lapangan usaha. Jika dilihat lebih dalam, kontribusi terbesar dalam sub kategori perkebunan yakni sebesar 25,74% dari nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan. Namun demikian, kontribusi tanaman perkebunan lebih rendah dibanding tahun 2015 yang dapat mencapai 26,28%. Diikuti oleh pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha perikanan yakni 38,80% dari nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan (10,56% terhadap PDRB). Kontribusi tersebut meningkat dibanding tahun 2015 yang memberikan kontribusi sebesar 34,84% terhadap nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 pada kategori pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan tercatat 19,57% yang diikuti oleh lapangan tanaman perkebunan sebesar 10, 96% dan lapangan usaha jasa pertanian dan peternakan menyumbang 3,35%. Namun secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana pada tahun 2016 untuk masing masing lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif. Pada kategori pertambangan dan penggalian, lapangan usaha yang berkontribusi terbesar adalah pertambangan bijih logam yaitu sebsar 66,94% pada tahun 2016. Dimana kontribusi lapangan usaha ini terus menunjukkan penurunan selama lima tahun terakhir 2012 - 2016, dengan kontribusi berturut-turut sebesar 77,25% : 75,60% : 71,64% : 69,86% dan pada tahun 2016 sebesar 66,94%. Hal ini disebabkan

Lampiran Laporan Survey BDSP

229

terjadinya penurunan produksi pertambangan nikel yang dipicu sejak berlakunya Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) pada tahun 2013. Secara keseluruhan pada tahun 2016 kategori pertambangan dan penggalian menunjukkan laju pertumbuhan negatif yaitu sebesar -2,27%. Dengan kata lain, produksi lapangan usaha ini mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2016. Data di atas sejalan dengan kondisi riil yang ada saat ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Bombana terkenal sebagai penghasil tambang galian dan hasil bumi dari tanaman pangan dan perikanan yang masuk ke dalam kategori baik. Salah satunya, pengolahan terasi terbaik yang sudah sampai bisa di kirimkan ke daerah-daerah lain. Tapi saat ini seiring dengan tuntutan produksi, kualitas, pengemasan dan pasar dengan harga bersaing menjadikan kendala dalam proses pengelolaannya. Salah satunya dalam pengemasan dan pemahaman tentang prospek pasar. Kabupaten Bombana sempat mengalami euforia pertambangan emas. Euforia ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana meningkat pesat. Masyarakat pada waktu itu seakan meninggalkan sektor usaha yang mereka miliki dan lebih memilih menjadi penambang emas. Akan tetapi seiring perkembangan, euforia ini perlahan-lahan semakin menurun dan menyebabkan perekonomian di Kabupaten Bombana semakin menurun. Secara bertahap, masyarakat kembali menggeluti sektor-sektor usaha tradisional yang secara turun-temurun telah dilakukan seperti pertanian, perikanan serta peternakan. Selain sektor tradisional, ada beberapa sektor usaha yang mulai muncul di Kabupaten Bombana. Sektorsektor baru tersebut antara lain sektor pengolahan pisang menjadi makan, pengolahan terasi dari ikan dan yang paling baru ada usaha Virgin Coconut Oil (VCO) di Pulau Kabaena. Berdasarkan data dari PDRB, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bombana pada tahun 2016 sebesar 5,60%, mengalami perlambatan dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 8,27%. Meskipun demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Bombana tetap berada pada nilai positif. Dari sisi kontribusi, pada tahun 2016, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi paling besar disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian serta perdagangan besar dan eceran. Persentase kontribusi ketiga sektor tersebut adalah: Tabel Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Lapangan Usaha

Tahun 2014

2015

2016

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

31,63%

30,31%

31,54%

Pertambangan dan Penggalian

29,09%

29,96%

27,35%

Perdagangan besar dan eceran

11,91%

11,75%

12,34%

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami laju pertumbuhan riil sebesar 9,47% pada tahun 2016, padahal pada tahun 2015, laju pertumbuhan sektor ini hanya sebesar 2,71%. Sektor lain yang mengalami peningkatan adalah sektor industri pengolahan, yakni sebesar 10,32%. Dengan melihat data kontribusi dan laju pertumbuhan, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sangat dominan peranannya dalam perekonomian Kabupaten Bombana. Sedangkan sektor pengolahan sedang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dengan bermunculannya industi mikro dan kecil yang berfokus pada pengolahan bahan pangan seperti pengolahan pisang, ikan dan gula aren.

230

Lampiran Laporan Survey BDSP

Kondisi KUMKM Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perdagangan, Perindustian dan Koperasi, jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bombana per Agustus 2017 adalah sebagai berikut: Tabel Jumlah UKM Kabupaten Bombana Per Agustus 2017 Jenis Usaha

Tenaga Kerja

Jumlah Unit

Laki - laki

Perempuan

Usaha Mikro

1.359

156

Usaha Kecil

1.065

897

702

148

2.493

1.201

925

Usaha Menengah Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro di Kabupaten Bombana lebih banyak dibandingkan dengan jumlah usaha dari tingkat kecil dan menengah. Sektor usaha mikro ini lebih banyak dilakukan pada sektor usaha penyediaan sembako. Meskipun dari sisi jumlah, pelaku usaha mikro jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pelaku usaha kecil dan menengah, akan tetapi dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor usaha kecil lebih banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan untuk usaha mikro, tenaga yang dipekerjakan sangat terbatas, bahkan biasanya dilakukan oleh keluarga, bukan menyewa pekerja dari luar keluarga. Usaha mikro di Kabupaten Bombana didominasi oleh jenis usaha perdagangan, baik perdagangan campuran maupun perdagangan sembako. Untuk Usaha Kecil dan Menengah, sektor usaha terbanyak berada di Bidang Industri Pangan dengan persentase sebesar 45%. Untuk sektor koperasi, data jumlah yang didapatkan antara lain: Tabel Jumlah Koperasi Tahun 2015-2017 No

Koperasi Tahun

Jumlah

Jumlah Anggota

2015

297

9593

2016

299

11.377

2017

299

11.377

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah koperasi yang ada dari tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan, kemudian dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami stagnan. Jenis koperasi yang ada di Kabupaten Bombana bergerak di bidang perdagangan umum, simpan pinjam dan koperasi usaha. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sedang mendorong pendirian koperasi bagi para nelayan. Hal ini karena tingkat kesadaran nelayan untuk memformalkan usaha mereka masih rendah. Dengan memiliki bentuk formal, maka para nelayan lebih mudah untuk mendapatkan modal usaha baik berupa dana bantuan, alat maupun peningkatan kapasitas. Perkembangan KUMKM di Kabupaten Bombana yang saat ini sedang coba untuk ditingkatkan kontribusinya, masih menyisakan beberapa hambatan, baik dari sisi teknis maupun dari sisi non-teknis. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari responden, permasalahan yang dihadapi antara lain:

Lampiran Laporan Survey BDSP

231

1. Mindset Pelaku Usaha Para pelaku usaha di Kabupaten Bombana masih belum dapat memaksimalkan kapasitas produksi yang ada, para pelaku usaha takut akan risiko barang yang diproduksi tidak akan menembus pangsa pasar. Berdampak kepada kerugian materil dan moril, modal habis dan tenaga seakan tidak berguna sehingga mereka kecewa. Banyak pelaku usaha khususnya usaha kecil atau menengah yang berhatihati dalam menjalankan usaha atau bergerak menjalankan usahanya berdasarkan musiman, dalam artian jika peluang musim sekarang olahan laut atau pangan yang sedang ramai dipasarkan maka mereka akan menjalankan usaha tersebut, kemudian apabila di musim kedua usaha walet sedang berkembang, maka usaha tersebut yang akan dijalankan. 2. Pengemasan Produk Pengemasan produk juga dipandang sebagai permasalahan yang dihadapi KUMKM di Kabupaten Bombana. Pemerintah Kabupaten Bombana tidak memiliki sarana Rumah Kemasan sebagai tempat para pelaku usaha belajar manajemen pembuatan konsep yang mengarah kepada desain produk atau pemasaran, sehingga yang dilakukan oleh pelaku usaha masih manual, produksi seadanya dan modal bergantung kepada simpan pinjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.. 3. Pemasaran Kualitas produk yang bagus dan melimpah di beberapa sektor yang dimiliki belum cukup mengangkat perekonomian pelaku usaha di Kabupaten Bombana karena sulitnya pemasaran. Pemasaran dipandang aspek yang paling fatal karena pasar adalah penentu dari nilai produk yang akan dijual. Sejauh ini untuk produk yang dihasilkan semua sektor dari Kabupaten Bombana sudah masuk ke luar daerah atau bahkan luar negeri seperti Singapore atau Malaysia, akan tetapi dalam perizinan akses ke luar negeri sering terhambat karena kurang dukungannya dari pemerintah. 4. Manajemen Keuangan Sebagian besar pelaku usaha belum paham terhadap manajemen keuangan, termasuk penggunaan modal yang diambil dari pinjamanan kredit bank. Pinjaman yang digunakan tidak ada pengaturan manajemen dari pembelian produk, pengelolaan produk hingga pemasarannya.

3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM Permasalahan utama pengembangan KUMKM di Kabupaten Bombana adalah keterbatasan modal, SDM dan pemasaran. Keterbatasan akses KUMKM terhadap sumber daya modal disebabkan oleh karena mayoritas KUMKM, khususnya usaha skala mikro belum memiliki legalitas perizinan yang merupakan persyaratan pemberian pinjaman modal oleh pihak Perbankan. Mayoritas KUMKM juga tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang aspek manajerial, teknis dan keuangan sehingga mempersulit pengembangan usahanya. Begitu juga dalam aspek pemasaran, persoalan yang dihadapi KUMKM di Kabupaten Bombana adalah kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasannya dalam pengemasan produk yang aman, sehat dan diinginkan oleh pasar. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Bombana serupa dengan yang terjadi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan yaitu pengemasan

232

Lampiran Laporan Survey BDSP

produk dan pemasaran menjadi permasalahan utama, pelaku usaha tidak mempunyai alat pengemasan produksi atau mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Sehingga penjualan produksi hasil bumi pun hanya dapat dipasarkan di dalam kota atau daerah terdekat saja. Berdasarkan informasi, berbagai pihak telah turut andil dalam pengembangan sektor KUMKM di Kabupaten Bombana. Pihak yang berperan tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa kategori, dan analisis kelemahan masing-masing disajikan sebagai berikut: Tabel Identifikasi Masalah pada BDSP INTERVENSI

BDSP

MASALAH

PENYEBAB

Modal

Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Pelaku usaha tidak dapat mengakses sumber modal untuk usaha

Keterbatasan pengetahuan dan link untuk akses sumber permodalan

Kapasitas Managerial

Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Pemahaman manajemen pelaksanaan dan keuangan untuk menjalankan usaha tidak optimal

Kurangnya pembinaan dan sosialisasi secara rutin yang diberikan kepada pelaku usaha

Pendataan pelaku aktif UMKM yang berkelanjutan di Kecamatan tidak terarsipkan dengan baik

Tidak tersedianya bank data

Rumah Kreatif BUMN

- Adanya mindset/salah pemahaman dari pelaku usaha yang menganggap pinjaman kredit KUR sebagai bantuan dari BRI

Pola sosialisasi yang tidak efektif dan tidak adanya mekanisme kontrol atas penyaluran kredit KUR BRI.

Masih banyak pelaku usaha menerapkan manajemen yang kurang baik

Usaha yang dikerjakan sifatnya musiman

Tidak efektif dan efisiennya pembinaan atau pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM

Kurangnya pembinaan yang dapat meyakinkan pelaku usaha untuk tetap menjalankan usaha yang dijalani secara terus menerus.

PEMASARAN KAPASITAS TEKNIS

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Selama 2 tahun terakhir 2015-2017 tidak ada pembinaan dan pelatihan untuk KUMKM di Kabupaten Bombana

Keterbatasan Anggaran

Kurang personil untuk monitoring dan evaluasi program

Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Tidak ada legalitas akses pasar ke mancanegara

Nilai jual bersaing di pasar nasional menjadi masalah besar yang dihadapi masyarakat dengan hasil produksi yang seadanya

Pelaku usaha kesulitan dalam pemasaran digital (online shop)

Kualitas jaringan internet yang rendah

Sebagian besar pelaku usaha masih awam terhadap teknologi canggih

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Belum jelas apa yang dipromosikan

Tidak ada peta potensi investasi dan produk UMKM

SINDAN

Belum banyak pelaku UMKM yang diberikan pendampingan untuk masukan pemasaran

Keterbatasan anggaran

DPMPTSP

Hasil produksi potensi masih mentah

Tidak ada peta potensi investasi dan produk UMKM

Rumah Kreatif BUMN

Hasil pelatihan tidak bisa diaplikasikan untuk pengemasan produk

Kabupaten Bombana tidak mempunyai alat pengemasan

Rumah Kreatif BUMN

Lampiran Laporan Survey BDSP

Dukungan Pemda/Bappeda dipandang menghambat pergerakan UPK dalam mempromosikan produk potensi bumi daerah Kabupaten Bombana

Hasil produksi potensi bumi tidak sebanding dengan nilai pasar yang tinggi karena kualitas pengemasan yang biasa

Manajemen kurang baik dari modal, proses produksi dan pemasaran tidak sinkron, sehingga tidak menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha

Sebagian pelaku UMKM tidak berani mengambil risiko yang mendatangkan kerugian

Penjualan produk hasil daerah terbatas di dalam kota sendiri

233

INTERVENSI

FORMALISASI USAHA

BDSP

MASALAH

PENYEBAB

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Hasil pelatihan tidak bisa diaplikasikan untuk pengemasan produk

Kabupaten Bombana tidak mempunyai alat pengemasan

Ada rumah oleh-oleh yang difasilitasi untuk pemasaran produk daerah, tapi kurang berjalan dengan baik

Kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemda atau non pemda untuk informasi potensi hasil bumi daerah kabupaten Bombana ke daerah lainnya

DPMPTSP

Banyak usaha di Kabupaten Bombana yang belum memiliki izin

Kurangnya sosialisasi dan pembinaan secara rutin kepada pelaku UMKM

Pelaku usaha tidak dapat mengakses program untuk permodalan

Adanya pengaduan dari pelaku UMKM terkait pembuatan izin sampai dengan penerbitan

Kurang kreaktif dan aktifnya pelaku UMKM untuk mencari informasi tentang program permodalan

Banyak usaha di Kabupaten Bombana yang belum memiliki izin

Kurangnya sosialisasi dan pembinaan secara rutin kepada pelaku UMKM

Pelaku usaha tidak dapat mengakses program untuk permodalan

Kurang kreaktif dan aktifnya pelaku UMKM untuk mencari informasi tentang program permodalan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Dari berbagai permasalahan di atas, secara umum dapat dilihat bahwa desain peran masing-masing pihak perlu dioptimalkan kembali agar mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan, khususnya dalam mendorong tumbuh kembang UMKM di Kabupaten Bombana. Koordinasi dan kerjasama antarpihak juga menjadi kunci utama keberhasilan program-program tersebut, terutama dalam mengisi kelemahankelemahan pada setiap program tersebut. Pembinaan teknis/manajerial yang minim, koordinasi dan pengawasan yang sudah diketahui menjadi permasalahan bisa secepatnya diatasi dengan kerjasama berbagai pihak terkait di pemda maupun dengan pihak lain.

4. Kondisi BDSP BDSP yang memiliki peran dalam hal pemberdayaan KUMM di Kabupaten Bombana terdiri dari DPMPTSP, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Untuk PLUT dan Rumah Kemasan (RK) Kabupaten Bombana belum memiliki kedua lembaga tersebut. Dalam perkembangan KUMKM, BDSP memiliki peran membina serta melaksanakan tugas meningkatkan kapasitas dari KUMKM. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BDSP antara lain: Tabel Peran BDSP BDSP

Peran

DPMPTSP

Memberikan izin usaha industri Mengeluarkan tanda daftar perusahaan Promosi potensi investasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM melalui pelatihan Pembinaan kelembagaan KUMKM Memfasilitasi pemasaran produk KUMKM

Rumah Kreatif BUMN

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan

Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan

Bantuan modal usaha Pembinaan kelembagaan

234

Lampiran Laporan Survey BDSP

Berikut adalah gambaran beberapa BDSP Kabupaten Bombana yang aktif dalam Pemberdayaan KUMKM: a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Pelayanan perizinan di Kabupaten Bombana mulai dilakukan secara terpadu pada tahun 2011 dengan pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Pada awal pembentukan ini, KPPT hanya mengelola 1 izin saja, yakni Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO). Pada tahun 2012, kewenangan izin KPPT bertambah dari 1 izin menjadi 4 izin dengan pelimpahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2012. Penambahan izin yang dikelola oleh KPPT kembali bertambah pada tahun 2015 dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Bupati ini, KPPT mengelola 41 jenis izin dan non-perizinan. Sama seperti daerah lain, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 mendorong Kabupaten Bombana melakukan penyesuaian struktur kelembagaan. KPPT kemudian berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tipe A berdasarkan pada peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. Peraturan daerah ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Struktur Organsiasi DPMPTSP Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut: Stuktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bombana 2016 KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bidang Pengembangan Industri

Seksi Industri Kecil dan Menengah

Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan

Seksi Industri Tekstil Aneka Logam dan Perekayasan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Perdagangan

Seksi Pengembangan Pasar dan Penataan Sarana Distribusi Perdagangan

Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen

Seksi Ekspor dan Impor

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

UPTD

Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi

Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dalam penerbitan, penandatanganan jenis perizinan dan non-perizinan, Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Lampiran Laporan Survey BDSP

235

Ketetapan Retribusi Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana, DPMPTSP mengelola 41 izin dan non-izin. Kewenanganan yang dimiliki mulai dari pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat izin. Adanya penyesuaian Peraturan Bupati mengenai pelimpahan kewenangan yang sebelumnya dilimpahkan kepada BPPT menjadi Kepada DPMPTSP ini telah menunjukkan komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terkait pelaksanaan pelayanan terpadu di bidang perizinan. Selain terkait izin, DPMPTSP juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) untuk izin-izin yang memiliki retribusi. DPMPTSP Kabupaten Bombana memiliki 33 orang personil yang terdiri dari 23 PNS (12 laki-laki dan 11 perempuan) dan 10 orang Non PNS. Guna mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan, DPMPTSP didukung pula dengan keberadaan tim teknis yang berasal dari dinas teknis. Tim teknis memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi apakah suatu permohonan izin dapat diterbitkan atau tidak. Jumlah personil sebanyak 33 orang ini dirasakan masih belum memadai. Menurut Kepala DPMPTSP, idealnya petugas front office berjumlah 4 – 5 orang dari yang saat ini ada 2 orang. Selain itu, sedang diupayakan penambahan personil di bagian pemprosesan data. Terkait dengan pengelolaan data dan pengarsipan, DPMPTSP belum memiliki petugas khusus yang memiliki kualifikasi sebagai arsiparis. Dari segi kompetensi, sebagian besar personil DPMPTSP merupakan personil baru, sehingga pemahaman bagaimana proses perizinan dilaksanakan masih kurang. Selain itu, dengan penggabungan Penanaman Modal di DPMPTSP, tidak disertai dengan keberadaan personil yang memahami penanaman modal. Akibatnya, jumlah personil yang memiliki pemahaman komprehensif tentang penanaman modal sangat terbatas. Kondisi Pelayanan Data jumlah izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel Jumlah Izin dan Non-Izin yang Diterbitkan Tahun 2015 NO

JENIS IZIN

JENIS KELAMIN

PERIZINAN

NON-PERIZINAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

SITU/HO

422

326

SIUP

285

215

TDP

308

- PO

208

136

- PT

- CV

- KOP

- BUL

IMB

176

125

IUJK

FISKAL

KESEHATAN

PERIKANAN

TDI

IZIN TRAYEK

928

333

926

335

JUMLAH

236

JUMLAH

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Data Izin dan Non-Izin Tahun 2016 NO

JENIS IZIN

JUMLAH

JENIS KELAMIN

PERIZINAN

NON-PERIZINAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

SITU/HO

340

254

SIUP

234

163

TDP

239

- PO

156

107

- PT

- CV

- KOP

- BUL

IMB

139

114

IUJK

FISKAL

KESEHATAN

134

PERIKANAN

TDI

IZIN PRINSIP

991

239

787

443

JUMLAH

Tabel Data Izin dan Non-Izin Tahun 2016 NO

JENIS IZIN

JUMLAH

JENIS KELAMIN

PERIZINAN

NON PERIZINAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

SITU/HO

246

181

SIUP

176

134

TDP

185

- PO

106

- PT

- CV

- KOP

- BUL

IMB

IUJK

FISKAL

KESEHATAN

PERIKANAN

TDI

IZIN TRAYEK

507

244

579

172

JUMLAH

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Sedangkan pada 2017 hingga September, jumlah izin yang dikeluarkan belum sebanyak tahun 2016. Hal ini karena untuk izin usaha kecil dan menengah, sudah tidak diberlakukan lagi pengurusan izin di DPMPTSP dan sudah dilimpahkan ke kecamatan. Mekanisme pembayaran retribusi izin di DPMPTSP Kabupaten Bombana dilaksanakan langsung ke Bank Sulawesi Tenggara. Akan tetapi, karena keterbatasan ruangan yang ada, Bank Sultra belum memiliki Lampiran Laporan Survey BDSP

237

counter sendiri di DPMPTSP. Namun, lokasi Bank Sultra yang berseberangan dengan DPMPTSP cukup memudahkan pemohon izin untuk langsung membayar retribusi izinnya ke Bank Sultra. Berbeda halnya dengan Bank Sultra, BPJS Ketenagakerjaan memiliki counter sendiri di kantor DPMPTSP. Dengan adanya counter BPJS ketenagakerjaan, akan memudahkan bagi pemohon izin untuk mendapatkan informasi serta mengajukan permohonan untuk BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Izin. Secara umum, lokasi DPMPTSP sangat strategis karena berada di Pusat Kota. Dari sisi kondisi gedung DPMPTSP belum sesuai untuk melaksanakan pelayanan karena memerlukan perbaikan, baik dari sisi fisik maupun dari layout ruang. Plafon beberapa ruangan masih mengalami kebocoran dan keramik di lantai 2 gedung DPMPTSP terlihat retak. Tata letak front office masih belum maksimal untuk melaksanakan pelayanan. Selain itu belum ada pemisah antara ruang pelayanan di Front Office dengan ruangan di back office. Dari sisi kelengkapan ruangan, DPMPTSP Kabupaten Bombana belum memiliki ruang arsip yang memadai serta belum tersedianya ruang untuk ibu menyusui. Secara struktur, DPMTSP Kabupaten Bombana sudah memiliki Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan. Akan tetapi, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas, jabatan tersebut saat ini belum ada yang mengisi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan bahwa Bupati baru tidak diperbolehkan untuk mengangkat pejabat baru selama 6 bulan. Selain itu, DPMPTSP juga belum memiliki SOP penanganan pengaduan. Berdasarkan hasil diskusi dengan personil DPMPTSP, ada beberapa tantangan yang dialami oleh DPMPTSP yang menyebabkan pelayanan yang diberikan masih belum maksimal. Tantangan serta hambatan tersebut antara lain: zz

Kondisi Gedung DPMPTSP Masih Banyak Kekurangan

Gedung yang dimiliki oleh DPMPTSP dulunya merupakan wisma yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bombana. Gedung dengan dua lantai ini menurut Kepala Dinas dan staff DPMPTSP lainnya masih banyak kekurangan, baik dari sisi fisik gedung (banyak plafon yang bocor, lantai yang retak), ketersediaan ruangan (tidak ada ruang arsip dan ruang menyusui yang memadai) maupun dari sisi layout pelayanan. Kondisi ini sempat akan diperbaiki pada tahun anggaran 2017, akan tetapi karena ada Pilkada dan pemotongan anggaran, maka pelaksanaan perbaikan diusulkan kembali pada APBD 2018. zz

Luas Wilayah Kabupaten Bombana Menyulitkan Pelayanan Perizinan

Wilayah Kabupaten Bombana terdiri dari daratan dan satu pulau yang terpisah membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan perizinan. Sebagai contoh, masyarakat di Pulau Kabaena yang akan mengurus perizinan harus berlayar ke Kecamatan Rumbia, tempat Kantor DPMPTSP berada. Begitu pula masyarakat yang ada di Kecamatan Poleang yang berbatasan dengan Kabupaten Kolaka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk ke Kecamatan Rumbia. Guna mengatasi hal ini, DPMPTSP berinisiatif untuk mendekatkan pelayanan dengan membuka Kantor Cabang DPMPTSP di dua wilayah tersebut. Sebagai petugas pelayanan, akan ada Personil DPMPTSP yang akan ditugaskan di sana. Rencananya, Kantor Cabang DPMPTSP ini akan ditempatkan di Kantor Kecamatan

238

Lampiran Laporan Survey BDSP

Poleang dan di salah satu Kantor Kelurahan di Pulau Kabaena. zz

Belum Pernah Mengikuti Pelatihan Pelayanan Prima Membuat Pelatihan Menjadi Tidak Maksimal

Keberadaan PTSP di Kabupaten Bombana saat ini telah berumur 18 tahun dari mulai berbentuk UPT sampai dengan sekarang berbentuk Dinas. Dalam kurun waktu tersebut, menurut informasi yang diperoleh dari personil PTSP, tidak pernah sekalipun diselenggarakan pelatihan yang terkait dengan pelayanan prima. Pelatihan yang biasa dilakukan hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan serta teknis perizinan, itu pun dilakukan dalam bentuk menghadiri workshop/seminar. Untuk pelatihan teknis bagi seluruh personil DPMPTS juga belum pernah dilaksanakan. Hal ini karena pimpinan DPMPTSP sebelumnya tidak mengusulkan kegiatan pelatihan pelayanan prima dalam anggaran kegiatan. Hal ini berakibat pelayanan yang diberikan oleh front office masih belum maksimal karena masih belum dapat menerapkan prinsipprinsip Pelayanan Prima. Dalam rencana anggaran DPMPTSP tahun 2018, telah dianggarkan dana untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan melalui pelatihan pelayanan prima. zz

Tidak Ada Operator untuk SPIPISE

SPIPISE merupakan aplikasi yang dibuat oleh BKPM untuk mencatat jumlah izin penanaman modal yang ada di daerah. Perlengkapan yang diperlukan untuk mengoperasikan SPIPISE telah diberikan oleh BKPM kepada PTSP di masing-masing daerah, termasuk Kabupaten Bombana. Pada awal penerapan SPIPISE di Kabupaten Bombana, telah ditunjuk PNS yang akan menjadi Operator SPIPISE dan personil inipun telah diikutkan dalam pelatihan. Akan tetapi kemudian personil tersebut dimutasi ke OPD lain. Saat ini DPMPTSP masih belum memiliki operator untuk SPIPISE hingga SPIPISE tidak digunakan. zz

Jumlah Personil Tidak Mencukupi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dibentuk 22 Desember 2016. DPMPTSP Kabupaten Bombana memiliki 33 orang personil yang terdiri dari 23 PNS (12 laki-laki dan 11 perempuan) dan 10 orang Non PNS, jumlah personil tersebut dirasa belum optimal secara kinerja karena pada faktanya dari 10 Non PNS yang diperbantukan 55 orang di antaranya tidak aktif dalam membantu kinerja program pada DPMPTSP Kabupaten Bombana. Sehingga untuk kelancaran kinerja yang akan dilaksanakan harus dilakukan rekrutmen personil tambahan untuk mempermudah kinerja DPMPTSP. zz

Pemahaman Personil Tentang Kinerja DPMPTSP Masih Kurang

Pada dasarnya tupoksi DPMPTSP sudah ada, akan tetapi pada faktanya dalam pelaksanaan program sebagian besar personil tidak paham secara aturan dan alur mekanisme pelayanan perizinan pada DPMPTSP di Kabupaten Bombana karena personil yang di SK-kan adalah orang baru pada bidang perizinan. Selain di bidang perizinan, pelimpahan kewenangan penanaman menjadi permasalahan sendiri, karena personil DPMPTSP tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai bagaimana penanaman modal dilaksanakan. Arah Pengembangan DPMPTSP Mengacu kepada permasalahan yang dialami oleh DPMPTSP, ada beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanan. Kebijakan tersebut antara lain: zz

Pembenahan mekanisme dan prosedur melalui revisi SOP dan standard pelayanan

Lampiran Laporan Survey BDSP

239

Pendekatan pelayanan melalui Pembuatan Sistem Informasi Perizinan guna mempermudah pelayanan dan pembukaan cabang pelayanan DPMPTSP di dua tempat.

Pembenahan ruang pelayanan dan sarana prasarana

Peningkatan kapasitas personil melalui pelatihan

Penambahan personil dengan kompetensi khusus.

Pendekatan Pelayanan Perizinan

Pembukaan kantor pelayanan perizinan di Kecamatan Poleang dan Pulau Kabaena

Pelaksanaan perizinan pararel

Peningkatan Iklim Investasi a.

Pemetaan potensi investasi dan produk unggulan

Promosi potensi investasi dan produk unggulan melalui keikutsertaan dalam pameran

b. Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kabupaten Bombana Berakhirnya program PNPM bukan berarti berakhir pula proses pendampingan serta pengelolaan asetaset yang dimiliki oleh program PNPM. Program dana bergulir serta aset PNPM yang masih berada di masyarakat harus memiliki pengelola yang kuat dan berbadan hukum hingga proses pendampingan terhadap kelompok masyarakat tetap dapat dilakukan. Hal inilah yang menjadi latar belakang pembentukan Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan Kabupaten Bombana atau lebih dikenal dengan sebutan UPK oleh fasilitator â&#x20AC;&#x201C; fasilitator PNPM. Di Kabupaten Bombana, UPK melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro perempuan. Dari 22 kecamatan di Kabupaten Bombana, UPK aktif melakukan pendampingan di 19 Kecamatan. Struktur organsiasi UPK terdiri dari Ketua Asosiasi UPK Kabupaten, sekretaris dan bendahara. Selain itu, pada masing â&#x20AC;&#x201C; masing kecamatan terdapat koordinator yang berfungsi menjadi pelaksana pendampingan. Peran UPK dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di antaranya dilakukan dalam bentuk: 1.

Pemberian Kredit Modal Usaha Asosiasi UPK Kabupaten Bombana saat ini mengelola dana bergulir sebesar Rp 799.097.000. Dana ini berasal dari dana bergulir yang telah dikelola semasa program PNPM. Dengan dana ini, UPK memberikan modal kepada pelaku usaha mikro yang ada di wilayah Kabupaten Bombana melalui program Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan (SPP).

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Peningkatan kapasitas pelaku usaha di setiap kecamatan dilakukan dengan melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dari kelompok yang ada di setiap kecamatan. Pelatihan-pelatihan ini dilakukan secara mandiri oleh UPK dengan mengundang narasumber yang relevan dengan materi pelatihan.

Di Kabupaten Bombana, ada 1.226 kelompok yang dibina oleh UPK dengan jumlah pemanfaat dana bergulir sebanyak 7.092 orang.

240

Lampiran Laporan Survey BDSP

c. Rumah Kreatif BUMN (RKB) BRI Rumah Kreatif BUMN (RKB) Kabupaten Bombana mulai beroperasi pada bulan Agustus 2017. Pengelola RKB Bombana berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator dan 1 orang admin. RKB merupakan salah satu unit pengembangan BUMN yang berada di bawah koordinasi Bank Rakyat Indonesia (BRI). RKB merupakan Program Pemerintah Pusat untuk meningkatkan daya saing dari UMKM untuk mencapai target kontribusi pada Produk Domestik Bruto sebesar 60%. Pendirian RKB ini didasarkan pada beberapa masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Permasalah ini terbagi menjadi 3 jenis, yakni : 1.

Akses terhadap permodalan Untuk meningkatkan besaran usaha, UMKM memerlukan modal usaha

Akses terhadap pasar Pemasaran produk UMKM masih terbatas untuk wilayah lokal dan masih bersifat tradisional

Pemanfaatan teknologi Proses produksi yang dilakukan oleh UMKM dalam menghasilkan produk masih bersifat manual dan belum maksimal, baik dari sisi produksi produk, pengemasan dan manajemen usaha.

Dengan tiga permasalahan tersebut, masing â&#x20AC;&#x201C; masing BUMN mengambil peran sesuai dengan kompetensi masing â&#x20AC;&#x201C; masing. Bank Rakyat Indonesia mengambil peran sebagai pemberi akses terhadap permodalan dengan menjadi penyalur program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tapi selain itu, RKB BRI di Kabupaten Bombana melaksanakan kegiatan selain pemberian akses terhadap modal, yakni memberikan konsultasi dan pelatihan peningkatan kompetensi. Rumah Kreatif BUMN akan menjadi tempat pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapabilitas dalam hal pengembangan produk dan pemasaran. zz

Standarisasi UMKM Unggulan -

Menyusun standard jenis produk

Menyusun standard kualitas

Seleksi UMKM Unggulan -

Melakukan inventarisir UMKM

Menyeleksi UMKM berdasarkan standard yang ditetapkan

Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Produk -

Kualitas produk

Ketersediaan produk yang konsisten

Penentuan harga produk

Penentuan kemasan produk

Proses produksi yang efisien dan efektif

Menghadapi terjadinya peningkatan produksi

Lampiran Laporan Survey BDSP

241

Pelatihan dan Pendampingan untuk Kesiapan Operasional -

Kecukupan SDM

Kualitas SDM

Efektifitas dan Efisiensi Operasional

Kompetensi Bisnis

Pelatihan dan Pendampingan untuk Kesiapan Operasional -

Pemahaman internet

Pemahaman komunikasi digital (email, chat, social media)

Pemahaman tentang ponsel dan fungsi utama di era digital

Pemahaman syarat dan ketentuan penjualan online

Persiapan penjualan online

Upload produk ke portal e-commerce

Membantu Mendapatkan Akses Pemodalan -

Mendapatkan Pendanaan

Mengelola Keuangan

Petugas RKB mempunyai tugas: -

Pendataan dan analisa kondisi UMKM

Menjaga / merawat segala fasilitas yang ada di Rumah Kreatif BUMN

Aktif di komunitas UMKM

Pendampingan UMKM

Membantu dan memandu UMKM untuk proses bisnis online

Melaporkan aktivitas harian

Menyusun calendar of event bulanan

Monitoring perkembangan UMKM binaan

Mengawal implementasi pembelajaran sesuai modul pembelajaran UMKM

Tahapan â&#x20AC;&#x201C; tahapan yang harus dilalui oleh UMKM yang ingin mendapatkan pendampingan di RKB adalah; 1.

UMKM melakukan pendaftaran dengan menginput data-data terkait dengan usaha yang dimilikinya

Koordinator RKB melakukan assessment terhadap data-data yang usaha dari UMKM

Jika UMKM digolongkan pada kategori Low dan medium, maka UMKM akan mendapatkan pelatihan dasar dalam pengelolaan usaha, sedangkan untuk UMKM dengan kategori High, akan mendapatkan pendampingan bagaimana cara meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

UMKM akan diarahkan untuk melakukan pemasaran produknya, baik secara offline maupun secara online

Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Bombana, Admin RKB menyampaikan ada beberapa masalah yang dihadapi, yakni : 1.

Masih banyak KUMKM yang belum tahu tentang Rumah Kreatif BUMN Keberadaan RKB yang masih baru di Kabupaten Bombana membuat belum banyak KUMKM yang

242

Lampiran Laporan Survey BDSP

mengetahui tentang peran dan manfaat yang bisa didapatkan. Dari hasil wawancara dengan UPK Kabupaten Bombana, mereka tidak mengetahui tentang keberadaan RKB. 2.

Database KUMKM Kurangnya sosialisasi menyebabkan masih terbatasnya database UMKM yang dimiliki oleh RKB. Keterbatasan ini menyebabkan persoalan lanjutan, yakni kurangnya peserta pelatihan.

Kekurangan Peserta Pelatihan RKB Kabupaten Bombana memiliki target pelaksanaan pelatihan 1 kali dalam 1 minggu. Pencapaian target pelatihan ini di Kabupaten Bombana sangat sulit untuk dilaksanakan karena masih kurangnya peserta. Padahal pelatihan ini bersifat gratis karena semua pembiayaan seperti biaya narasumber dan konsumsi pelatihan ditanggung oleh RKB.

Dengan melihat pemasalahan yang dialami, RKB akan melaksanakan beberapa kegiatan, yakni : 1.

Meningkatkan sosialisasi keberadaan RKB

Bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dan stakeholders yang melakukan pemberdayaan terkait dengan database UMKM dan pelatihan.

d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM memiliki peran sebagai pembina bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KUMKM di Kabupaten Bombana. Pembinaan ini dilakukan oleh setiap bidang sesuai dengan kompetensi. Dalam peningkatan KUMKM di Kabupaten Bombana melaksanakan beberapa kegiatan, yakni : zz

Melakukan pendataan Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan terhadap data KUMKM yang ada di Kabupaten Bombana. Data hasil pemetaan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakankebijakan yang akan dilakanakan dalam pemberdayaan KUMKM.

Pembinaan kelembagaan Tujuan dari pembinaan kelembagaan adalah untuk meningkatkan pemahaman KUMKM tentang pentingnya legalitas dalam berusaha. Karena dengan adanya legalitas, maka akan mempermudah KUMKM dalam mengakses sumber modal.

Peningkatan kapasitas untuk personil dan pelaku usaha Guna meningkatkan kapasitas dari pelaku UMKM, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi produksi, maka Disperindagkop secara rutin melakukan program pelatihan. Akan tetapi dalam dua tahun terakhir ini program pelatihan tidak dapat diadakan karena anggaran untuk pelatihan dicoret karena fokus efisiensi anggaran dan fokus dari Bupati adalah untuk pembangunan infrastruktur.

Bantuan alat Alat produksi merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Untuk itu, Dinasperindagkop memberikan bantuan produksi untuk KUMKM. Akan tetapi bantuan alat produksi ini sudah lama tidak dilakukan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Lampiran Laporan Survey BDSP

243

Fasilitasi pemesanan kemasan produk KUMKM. Salah satu kendala pengembangan KUMKM adalah pengemasan produk. Saat ini, Kabupaten Bombana belum memiliki fasilitas maupun alat produksi untuk pengemasan produk. Kemasan produk lebih sering dipesan ke Kota Surabaya. Guna memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan kemasan bagi produknya, Disperindag memfasilitasi KUMKM untuk melakukan pemesanan bagi produknya.

Selama dua tahun terkahir ini karena tidak tersedianya anggaran, untuk program sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi personil Disperindag ataupun pelaku usaha tidak dapat direalisasikan sehingga dari sisi pemahaman sebagian besar belum mengerti alur dan mekanisme apa yang seharusnya dilakukan seperti dalam menjalankan usahanya. Kemudian, karena dana terbatas juga mengakibatkan pelaksanaan survey lapangan dengan akses yang jauh dan sulit dilakukan oleh staff Disperindag untuk melakukan pendataan, tidak dapat dilaksanakan. Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten Bombana akan melakukan pemetaan wilayah dengan data UMKM di seluruh kecamatan dengan potensi yang ada. Kemudian melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan untuk personil dan pelaku usaha/UMKM untuk meningkatkan kualitas SDM, produk, pengemasan dan daya saing serta pemasaran dari produk hasil bumi yang akan dijual dari Pemerintah Kabupaten Bombana.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan -

Keberadaan Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kabupaten Bombana dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung program Pemberdayaan KUMKM, baik dari sisi bantuan kredit modal usaha maupun dari sisi pendampingan kepada masyarakat.

Ketersediaan anggaran yang minim terkait pengembangan KUMKM saat ini, membuat kegiatankegiatan yang dilakukan oleh stakeholders Pemerintah Daerah menjadi sangat terbatas.

Rumah Kreatif BUMN (RKB) Kabupaten Bombana saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini karena kurangnya sosialisasi keberadaan RKB.

Adanya wilayah Kabupaten Bombana yang terpisah dari pulau utama, yakni Pulau Kabaena memerlukan perhatian khusus, agar pelayanan publik, terutama terkait dengan perizinan dapat tetap berjalan dengan baik dan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses perizinan guna memformalisasi usaha yang dimilikinya.

b. Rekomendasi a)

Rekomendasi Umum

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari baseline survey, rekomendasi kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Bombana adalah : -

Melakukan pertemuan semua stakeholders yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan KUMKM, baik stakeholders dari Pemerintah Daerah maupun dari luar Pemerintah Daerah, dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang bisa dibicarakan, salah satunya adalah mengenai program-program apa

244

Lampiran Laporan Survey BDSP

saja yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders. Dengan demikan maka, setiap stakeholders dapat saling mendukung kegiatan masing-masing pihak. -

Salah satu visi dan misi dari Bupati adalah melakukan pengembangan ekonomi lokal. Untuk mendukung terlaksananya visi dan misi tersebut, maka kegiatan awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan tentang potensi ekonomi apa saja yang dimiliki oleh Kabupaten Bombana. Dengan demikan, maka dapat dipetakan sektor apa saja yang dapat dikembangkan dan treatment apa yang harus diberikan.

Kekurangan anggaran menjadi salah satu permasalahan krusial yang menyebabkan beberapa program pemberdayaan tidak dapat dilakukan oleh instansi pemerintah terkait. Untuk itu, maka pada tahun anggaran 2018, harus dipastikan bahwa instansi yang terkait dengan pemberdayaan KUMKM memiliki anggaran yang cukup guna menjalankan program-programnya.

b) Rekomendasi Action Plan PTSP Tabel Action Plan PTSP No 1

Kegiatan

Waktu

List Izin dan non izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana

2018

List izin yang dapat dilimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP Kab Bombana beserta persyaratannya

Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non-perizinan -

Output

Workshop Pemetaan Izin dan Non-izin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non-izin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

Draft Peraturan Bupati Bombana tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP

2018

Pengesahan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin di lingkungan Pemerintah Kab Bombana

Peraturan Walikota tentang pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP

2018

Penataan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan -

Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan Standard Pelayanan

Pelaksanaan Bimbingan teknis penyusunan SOP dan Standard Pelayanan

2018

Revisi SOP perizinan dan non-perizinan DPMPTSP Kabupaten Bombana

Draft SOP bagi masing â&#x20AC;&#x201C; masing izin dan non-izin yang dikelola oleh DPMPTSP

2018

Penyusunan Draft Peraturan mengenai SOP perizinan dan non-perizinan DPMPTSP Kabupaten Bombana

Draft Peraturan mengenai SOP izin dan non-izin

2018

Pengesahaan Peraturan mengenai SOP Perizinan dan Non-perizinan DPMPTSP Kabupaten Bombana

Peraturan mengenai SOP izin dan non-izin

2018

Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan

Draft SOP penanganan Pengaduan

2018

Penataan Standar Pelayanan Publik DPMPTSP -

Penyusunan Standar Pelayanan Publik DPMPTSP

Draft Standar Pelayanan Publik DPMPTSP

2018

Konsultasi Publik Draft Standar Pelayanan Publik DPMPTSP

Draft Standar Pelayanan Publik yang telah diberikan masukan oleh Forum

2018

Penyesuaian Draft Standar Pelayanan Publik DPMPTSP

Draft Standar Pelayanan yang telah disesuaikan

2018

Pengesahaan Peraturan menganai Standar Pelayanan Publik DPMPTSP

Peraturan mengenai Standar Pelayanan

2018

Materi yang diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan

2018

Peningkatan Kualitas Pelayanan -

Penentuan Materi Pelatihan

Lampiran Laporan Survey BDSP

245

Kegiatan

Output

Waktu

Penentuan Peserta Pelatihan

List Peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan

2018

Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Prima

Terselenggaranya pelatihan

2018

Penggunaan SPIPISE dalam Penanaman Modal -

Pengadaan PC untuk penggunaan SPIPISE

PC dan Kelengkapannya

2018

Penentuan Operator SPIPISE

Operator untuk SPIPISE

2018

Pelatihan SPIPISE bagi Operator

Terselenggaranya pelatihan

2018

Penunjukan personil yang akan bertugas di Poleang dan Pulau Kabaena

Personil yang akan bertugas di Kantor Cabang DPMPTSP

2018

Penyusunan mekanisme dan hubungan kerja antara DPMPTSP dan Kantor Cabang

Mekanisme kerja antara DPMPTSP dan Kantor Cabang

2018

Mekanisme pengarsipan dan pengelolaan data

2018

- Penentuan vendors

Terpilihnya vendors

2018

Website DPMPTSP

2018

Penataan manajemen Pengarsipan -

Pemetaan kebutuhan sarana dan Prasarana

List kebutuhan sarana prasarana

2018

Penentuan Design Ruang Pelayanan

Design ruang pelayanan yang mengakomodasi semua kalangan masyarakat

2018

Pengadaan Sarana dan Prasarana

2018

Pemetaan Potensi Investasi -

Workshop Pemetaan potensi Investasi

Peta Potensi Investasi di Kabupaten Bombana

2019

Penyusunan media informasi tentang potensi Investasi

Media Informasi tentang Potensi Investasi di Kabupaten Bombana

2019

Peningkatan Kapasitas Personel Pelatihan Teknis Perizinan

2019

Penambahan Peralatan dan perlengkapan -

Pemetaan Perlengkapan yang dibutuhkan

List perlengkapan yang dibutuhkan

2019

Pengadaan perlengkapan

Perlengakapan tersedia

2019

Pembuataan Sistem Informasi Perizinan -

Penentuan komponen sistem informasi perizinan

Jenis sistem yang akan dibuat

2019

Pembuatan Sistem Informasi

Sistem Informasi Perizinan

2019

Pengadaan alat untuk sistem Informasi Perizinan

Perlengkaapan untuk operasional sistem

2019

Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Perizinan

Personil DPMPTSP dapat mengoperasikan sistem informasi perizinan

2019

Sosialisasi Investasi -

246

Pembuatan website DPMPTSP

Pengembangan Sarana Prasarana DPMPTSP

- 10

Bimbingan teknis pengarsipan Dokumen dan pengelolaan data

Temu Pengusaha

2020

Lampiran Laporan Survey BDSP

6. Lampiran Daftar Dokumen Tabel Daftar Dokumen No

Nama Dokumen

Keterangan

Profil Kantor Pelayanan Perizianan Terpadu (KPPT) Tahun 2015 Kabupaten Bombana

Hard File

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur ( SOP) dan Standard Pelayanan Perizinan (SPP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana

Soft File

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

Soft File

Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

Soft File

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

Soft File

Profil Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2016

Soft File

Peraturan Bupati Bombana Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Surat Ketetapan Pajak daerah/Surat Ketetapan Retribusi daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

Hard File

Pengolahan Indeks Kepuasan Masyrakat Per Responden dan Per Unsur Layanan tahun 2017

Hard Copy

Modul Promosi sebagai Pusat Kawasan Industri Pertambangan di Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

Hard Copy

Bombana dalam Angka Tahun 2017

Soft File

Data Perkembangan UMKM Kabupaten Bombana Tahun 2015

Soft File

Data Perkembangan UMKM Kabupaten Bombana Tahun 2016

Soft File

Data Perkembangan UMKM Kabupaten Bombana Tahun 2017

Soft File

PDRB Menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Soft File

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana 2016

Soft File

Profil Rumah Kreatif Bombana Tahun 2017 (Bank BRI)

Soft File

Lampiran Laporan Survey BDSP

247

5.1.10. Survey BDSP Kabupaten Wakatobi 1. Pendahuluan Kegiatan assessment terhadap Business Development Service Providers (BDSP) di Kabupaten Wakatobi dilaksanakan pada tanggal 23-27 Oktober 2017. Kegiatan survey ini dilakukan melalui pengumpulan data/ informasi dan interview kepada stakeholders yang memberikan peran dalam perubahan iklim investasi melalui UMKM dan Koperasi di Kabupaten Wakatobi. Berikut tabel responden untuk kegiatan survey terhadap BDSP di Kabupaten Wakatobi berdasarkan nama, jabatan dan asal instansinya: Tabel Daftar Responden Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

BAPPEDA

Masrudin

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Laode Almutadir

Kepala Seksi

Djufri

Kepala dinas

LD. Muh Asram

Kepala Bidang

Muh Asram

Kepala Seksi

Siti Rayani

Konsultan

Herlina

Konsultan

Id. Kusnadi

Konsultan

Nur Vita

Konsultan

H. Kamaludin

Kepala Dinas

Jaliati

Kepala Bidang

Drs. LA. Ode Boa, Msi

Kepala Dinas

Nazalurhan

Kepala Bidang

Hamrin S,Si

Kepala Bidang

Ascal Sumera

Kepala Bidang

Mawahid

Kepala Bidang Ekraf

Abdul Malik Latif

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM

Muhammad Kasim

Kepala Seksi

Lampiran Laporan Survey BDSP

DPMPTSP Kabupaten Wakatobi

PLUT Kabupaten Wakatobi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi

Dinas Pariwisata

249

Jenis Kelamin

Nama

Jabatan

Instansi

Hardin

Kepala Seksi

Dinas Kelautan dan Perikanan

Hendrik

Ketua

Wakapala

Mega

Teller

Winarto

Custemer Service

Azhari DD. Ngawin

Fasilitator

Yulianti Agus

Fasilitator

BNI

RKB Telkom

Berikut realisasi itinerary pelaksanaan survey yang dilakukan di Kabupaten wakatobi, sebagai berikut: Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

23 Oktober 2017

Rapat koordinasi pelaksanaan survey dengan Koordinator NSLIC/NSELRED Kabupaten Wakatobi

Interview dengan Bappeda Kabupaten Wakatobi

Interview dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

Interview DPMPTSP, namun interiew-nya berlangsung 20 menit karena Kepala Dinas harus melakukan pembahasan anggaran dengan DPRD

Interview dengan PUSAT Layanan Usaha Terpadu

Interview dengan Dinas Pariwisata

Interiew dengan BNI

Interview Dinas PMPTSP

Interview Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Interview Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja

Interiew dengan Wakapala

Selasa

24 Oktober 2017

Rabu

25 Oktober 2017

Kamis

26 Oktober 2017

Jumat

27 Oktober 2017

2. Kondisi Umum Iklim Investasi di Kabupaten Wakatobi Kabupaten Wakatobi memiliki luas wilayah sekitar 19.200 km², yang terdiri terdiri dari daratan seluas ± 823 km² (sebesar 4,3%) dan luas perairan (laut) ± 18.377 km2 atau sebesar 95,7% dari luas Kabupaten Wakatobi. Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, TomiaTimur, Binongko dan Kecamatan Togo Binongko dengan 75 desa, 25 kelurahan, 204 dusun dan 87 lingkungan. Wilayah ibukota kabupaten terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi dan merupakan wilayah kecamatan terluas di antara kecamatan lainnya. Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Wakatobi Tahun 2014

Kecamatan

Luas (Km2)

Penduduk (jiwa)

Kepadatan (jiwa/km2)

2013

2014

2013

2014

Binongko

93,10

8.268

8.176

Togo Binongko

62,90

4.579

4.550

Tomia

47,10

6.994

7.038

148

149

Tomia Timur

67,90

7.973

7.777

117

115

Kaledupa

45,50

10.405

10.531

229

231

Kaledupa Selatan

58,50

7.167

7.150

123

122

Wangi-Wangi

241,98

24.539

25.056

101

104

Wangi-Wangi Selatan

206,02

24.586

24.511

119

Jumlah

823,00

94.511

94.787

115

Sumber : Kabupaten Wakatobi dalam Angka, 2015.

250

Lampiran Laporan Survey BDSP

Jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2015 adalah sebanyak 94.985 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 45.612 dan jumlah perempuan sebanyak 49.373. Tingkat kepadatan penduduk 115 jiwa per km2 karena luas daratan Kabupaten Wakatobi 823 km2 hanya 4,3% dari seluruh luas wilayah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2014 maka terjadi kenaikan sebesar 0.21% atau terjadi penambahan sebesar 198 jiwa. Penambahan jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap perhitungan pengangguran terbuka di Kabupaten Wakatobi. Penambahan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan pertambahan kesempatan lapangan pekerjaan maka jumlah pengangguran semakin meningkat. Tabel Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Kabupaten Wakatobi dalam Angka, 2016.

Dari jumlah 56.059 jiwa usia produktif, jumlah tenaga kerja di tahun 2015 sebesar 41.421 orang, yang terdiri dari tenaga kerja laki-laki sebesar 22.613 dan tenaga kerja perempuan sebesar 18.613 orang. Sehingga angka pengangguran di Kabupaten Wakatobi untuk tahun 2015 sekitar 4,23%. Merujuk pada jumlah pengangguran di tahun 2015, maka jumlah pengangguran mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 yaitu sekitar 3,59%. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Wakatobi tahun 2015 tercatat sebanyak 43.256 orang. Sementara untuk jumlah penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015 mencapai 41.421 jiwa (66,32 persen). Kemudian jumlah penduduk bukan angkatan kerja tahun 2014 sejumlah 19.683 jiwa, yang terdiri dari yang mengurus rumah tangga 10.747 jiwa (16,93 persen), sekolah 8.044 jiwa (12,67 persen) dan lainya 890 jiwa (1,40 persen). Selengkapnya seperti gambar berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

251

Gambar Persentase Penduduk Umur 15+ Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014

Sumber: Kabupaten Wakatobi dalam Angka, 2015.

Persebaran penduduk bekerja sebagian besar di Kabupaten Wakatobi lebih banyak tersedia di perdesaan dibandingkan di perkotaan, dan sebagian besar penduduk bekerja masih menggantungkan pendapatannya di sektor pertanian, sektor perdagangan dan akomodasi. Sementara dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja merupakan tamatan sekolah dasar dan menengah. Masalah kemiskinan di Kabupaten Waktobi sangat berkaitan dengan masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi terus mengalami penurunan, meskipun demikian angka kemiskinan Kabupaten Wakatobi masih berada di atas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara. Gambar Data Perkembangan Penduduk Miskin

Sumber: Kabupaten Wakatobi dalam Angka, 2015.

Pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Wakatobi tercatat sebesar 18,52% dan tahun 2011 terus

252

Lampiran Laporan Survey BDSP

berkurang yaitu sebanyak 16,36% dan tahun 2012 sebesar 15,99% dan tahun 2013 naik lagi menjadi masing-masing 17,40% dan turun lagi 16.36% pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan kondisi umum di Provinsi Sulawesi Tenggara, dari lima tahun terakhir masih tinggi. Oleh karena itu upaya Pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ini dengan intervensi program yang langsung menyentuh pada masyarakat miskin terutama melalui program yang diperuntukan bagi UMKM yang saat ini sebagai salah satu penyumbang lapangan pekeraan terbanyak di Kabupaten Wakatobi. Melalui program intervensi ke masyarakat ini diharapkan menjadi salah satu upaya yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Jika dilihat dari Indikator Makro Pembangunan Daerah, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi terus mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Untuk tahun 2010 tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 11,54%, tahun 2011 sebesar 10,51%, tahun 2012 sebesar 10,09% dan tahun 2013 sebesar 7,81%. Adapun terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2014 sebesar 7,85%. Tabel Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010-2014 No.

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan Ekonomi (%)

11,54

10,51

10,09

7,81

7,85

PDRB ADHB (Milyar Rp)

1.553.296,5

1.796.386,6

2.953.587,3

2.295.528,5

2.575.407,5

PDRB ADHK 2010 (Milyar Rp)

1.553.296,5

1.716.518,9

1.889.695,1

2.037.260,4

2.197.123,1

Penduduk Miskin (%)

18,49

17.10

16,00

17,40

16,36

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

5,18

2,45

5,73

7,07

3.59

Laju Inflasi (%)

2,59

4,74

4,11

4,06

Penduduk Pertengahan Tahun (ribu jiwa)

93.279

93.733

94.079

94.511

94.789

Pendapatan Per Kapita ADHB (Juta Rp)

16.652,2

19.186,3

21.828,3

24.288,5

27.169,9

Angka Harapan Hidup (Thn)

67,07

68,18

68,30

68,60

69,49

10.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (Thn)

7,59

6,85

7,08

7,53

7,68

11.

Angka Melek Huruf (%)

90,37

91,18

91,06

91,94

95,02

12.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

63,26

64,67

65,24

66,50

66,95

Sumber : Kabupaten Wakatobi dalam Angka, 2015

Kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 ini dijadikan sebagai titik awal adalam upaya perkembangan ekonomi yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi. Hal ini terlihat dari banyaknya program yang melakukan intervensi terhadap sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dalam hal ini sektor KUMKM. Pemerintah Kabupaten Wakatobi mempunyai program UMKM Bersinar, yaitu sebagai upaya pengembangan sektor UMKM. Masyarakat Wakatobi dapat mengakses bantuan modal sebesar maksimal 25 juta dari bank BNI. Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan membayarkan setiap bunga yang dipinjam oleh masyarakat atau pelaku usaha, jadi peminam hanya membayar cicilan pokoknya saja setiap melakukan peminaman. Dengan adanya program UMKM bersinar diharapkan akan menumbuhkan minat dan daya saing usaha di Kabupaten Wakatobi. Kondisi UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang mempunyai andil besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Wakatobi.

Lampiran Laporan Survey BDSP

253

Tabel Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2012-2014 Uraian

2012

2013

Jenis Usaha

5.187

5.406

5.580

Usaha Mikro

4.595

4.693

5.054

Usaha Kecil

367

374

397

Usaha Menengah

127

128

129

8.846

9.619

9.856

Tenaga Kerja Usaha Mikro

7.296

7.925

7.990

Usaha Kecil

1.308

1.200

1.357

329

494

505

Usaha Menengah

2014

Sumber : Kabupaten Wakatobi dalam Angka, 2015

Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Wakatobi terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2012 jumlah usaha mikro tercatat 4.595 unit dengan jumlah tenaga kerja 7.296 orang, yang pada tahun 2014 meningkat menjadi 5.054 unit dengan tenaga kerja 7.990 orang atau meningkat rata-rata dalam tiga tahun terakhir sebesar 4,9%. Lapangan usaha tersebut didominasi usaha pertanian sebesar 26,29% menyusul usaha industri 25,30%. Tabel Data UMKM per Oktober 2017 No

Nama Usaha

Jumlah Unit

Modal Sendiri (Rp)

Modal Luar (Rp)

Omzet (Rp)

Tenaga Kerja Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Usaha Mikro

5.315

32.507.229.000

49.462.777.000

5.589

2.720

8.309

Usaha Kecil

409

33.156.975.000

46.054.063.750

900

502

1.402

Usaha Menengah

133

61.313.600.000

74.952.722.500

393

200

593

6.882

3.422

10.304

Sember Data Dinas Koperasi 2017

Jika disandingkan dengan data jumlah seluruh tenaga kerja sebesar 41.421 jiwa, maka sektor UMKM menyumbang sebesar 24,9% dari total jumlah tenaga kerja di Kabupaten Wakatobi. Adapun jenis usaha dari UMKM yaitu penghasil Tenun, Sembako, Tukang Kayu, tukang Besi, Jual Ikan, Penjahit, Jual Kasoami, Budidaya Rumput Laut, Barang Pecah Belah, Jual Kue dan Jual Pisau. Namun, permasalahan umum yang sering dihadapi pelaku UMKM ini adalah kendala, permodalan, SDM, pengemasan dan pemasaran. Berdasarkan hasil interview di lapangan ternyata banyak BDSP yang berperan untuk melakukan pengembangan di sektor UMKM. Namun, pada setiap tahunnya setelah program-program dijalankan, permasalahan UMKM selalu terulang dan tetap di lingkaran modal, SDM, alat, kualitas produksi dan pemasaran. Berikut permasalahan dari peran yang dilakukan BDSP terhadap UMKM sehingga program yang diberikan tidak tampak signifikan dan tidak menuntaskan masalah: 1.

Tidak ada koordinasi dan pembagian peran setiap program yang dilakukan masing-masing BDSP.

Tidak ada bank data dan sehinga pengelolaan data tidak terpusat

Kualitas Program: a. Kegiatan hanya bersifat menyelesaikan output b. Program ada yang tidak tepat guna dan tepat sasaran c. Hasil setiap program tidak berdampak signifikan

254

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tidak ada masterplan yang bisa menuntaskan permasalahan dari hulu ke hilir UMKM

Beberapa BDSP terkendala anggaran

Sumber Daya Manusia dan Mental personil BDSP

Kualitas perencanaan dan pelaksanaan program

Kualitas monitoring dan evaluasi program

Peningkatan serta penguatan peran pemerintah sangat diharapkan dalam mengatasi permasalahanpermasalahan dan pengembangan UMKM. Harus ada kebijakan mengenai masterplan pengembangan UMKM, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang berkualitas. Koperasi Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Jumlah koperasi di Kabupaten Wakatobi mencapai 184 Koperasi. Data Keragaan Koperasi Kabupaten Wakatobi (Per 01 Maret 2017) No

Nama Kecamatan

Jumlah Anggota L

Total

Wangi-wangi

519

499

1018

Wangi-wangi Selatan

448

562

1010

Kaledupa

756

409

1165

Kaledupa Selatan

158

187

345

Tomia

881

511

1392

Tomia Timur

136

154

290

Binongko

355

440

Togo Binongko

204

118

322

184

3.187

2.795

5.982

Jumlah

Jumlah Koperasi

Sumber: Dinas Koperasi 2017

Koperasi juga memberi andil yang cukup besar terhadap serapan tenaga kerja. Berdasarkan data Dinas Perindagkop dan UMKM, ada sekitar 5.982 tenaga kerja yang diserap bidang koperasi. Tabel Daftar Koperasi Aktif yang Telah Melaksanakan RAT Tahun Buku 2012-2016 No

Nama Koperasi *)

Badan Hukum

Alamat

Nomor

Tanggal

KSU Tiga Putra

143/BH/XXI.II/XI/2008

11/10/2008

Kec. Wangi-Wangi

KSU Barokah Bina Bersama

005/BH/74.01/XII/2004

18/04/2004

Kec. Wangi-Wangi

KSU Inaulaba

081/BH/XXI/IIX/2007

15/12/006

Kec. Wangi-Wangi

KSU Lakamali

066/BH/XII.11/IV/2007

25/04/2007

Kec. Wangi-Wangi Selatan

TKBM Pelabuhan Pangulubelo

001/BH/74.01/VI/2004

29/06/2004

Kec. Wangi-Wangi Selatan

KSU Surya Pratama

174/BH/XXI.II/V/2012

09/05/2012

Kec. Wangi-Wangi Selatan

KPN Satoto

021/PAD/BH/74.01/XII/2005

16/12/2005

Kec. Kaledupa

Kopwan Posaasa

049/BH/XXI.II/XII/2006

05/12/2006

Kec. Kaledupa

Lampiran Laporan Survey BDSP

255

Nama Koperasi *)

Badan Hukum

Alamat

Nomor

Tanggal

KSU Sangia

152/BH/XXI.II/X/2009

12/05/2009

Kec. Kaledupa

Kopwan Lontoi

141/BH/XXI.II/X/2008

30/10/2008

Kec. Kaledupa Selatan

KUD Karya Tomia

025/PAD/BH/74.01/XII/2005

30/12/2005

Kec. Tomia

KSU Sinar Terang

153/BH/XXI.II/XII/2009

30/12/2009

Kec. Tomia

KSU Lakamali

050/BH/74.01/XII/2003

12/11/2003

Kec. Tomia Timur

Kopwan Pratama

085/BH/XXI.II/X/2007

01/10/2007

Kec. Binongko

KSU Famokossa

148/BH/XXI.II/IV/2009

24/03/2009

Kec. Binongko

KUD Togo Binongko

82/PAD/KWK-21/II/1996

12/02/1996

Kec. Togo Binongko

Kop. Usaha Nelayan Mantigolo

027/BH/74.01/I/2006

27/01/2006

Kec. Kaledupa

Sember: Data Dinas Koperasi 2017

Namun permasalah utama yang dihadapi perkoperasian saat ini di Kabupaten Wakatobi yaitu: a. Sumber Daya Manusia (SDM), pada koperasi-koperasi yang ada terkadang ada yang belum mampu melakukan pembukuan dan pengelolaan data dengan baik. Pelaku koperasi juga didominasi oleh kelompok usia yang cenderung tidak produktif lagi. b. Kurangnya kegiatan pelatihan dan sosialisasi tentang teknis atau upaya pengembangan koperasi. Pelatihan dan sosialisasi yang sering diberikan terkait informasi koperasi secara umum. c. Masih kalah bersaing dengan bidang usaha lain, sampai saat ini belum ada koperasi yang menjadi sektor atau menghasilkan produksi/usaha yang berskala besar. Kebanyakan didominasi oleh jenis koperasi simpan pinjam. d. Pembentukan koperasi hanya sebagai bentuk penyaluran dana bantuan/hibah. Dari permasalahan di atas maka peran dan intervensi pemerintah sangat diharapkan terutama dalam mengembangkan koperasi yang masih aktif dan meniadakan koperasi yang tidak aktif. Koperasi yang masih aktif harus diberdayakan mulai dari diberikan pelatihan-pelatihan yang lebih ke teknis, misal cara melakukan RAT.

3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengembangan Sektor KUMKM Permasalahan utama pengembangan KUMKM di Kabupaten Wakatobi adalah keterbatasan modal, SDM, alat, pengemasan dan pemasaran. Modal menjadi salah satu permasalahan yang susah diakses oleh UMKM, karena UMKM saat ini masih sedikit yang memiliki legalitas perizinan. Pihak pemberi modal tidak akan memberikan bantuan modal jika UMKM tidak memiliki legalitas perizinan. Mayoritas KUMKM juga tidak memiliki pegawai yang memiliki kapasitas yang cukup di bidang aspek manajerial dan keuangan. Selain itu permasalahan dalam pengemasan dan pemasaran juga menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan UMKM. Hasil produksi jika tidak mempunyai kemasan yang menarik tidak bisa bersaing dengan kualitas produk. Pasar sangat susah diakses oleh sebagian besar UMKM di Kabupaten Wakatobi. Sebagian besar para pelaku usaha UMKM menjual produknya kepada pengepul terutama yang berperan terhadap permodalan UMKM. Selain terkendala pengepul, pemasaran juga terkendala dengan biaya, karena jarak ke pasar juga terlalu jauh.

256

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Daftar Instansi Pemberi Layanan Pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Wakatobi

Intervensi

BDSP

Masalah

Penyebab

Bantuan tidak tepat sasaran

Pelatihan terhadap penggunaan dan perawatan alat

Bantuan tidak tepat sasaran

Pelatihan terhadap penggunaan dan perawatan alat

Dinas Koperasi

Banyak koperasi yang tidak berkembang

Salah sasaran bantuan hibah

Dinas Perindustrian

Tidak berkelanjutan

Anggaran

Dinas Pariwisata

Masih banyak pelaku usaha yang tidak mengirimkan pekerjaanya

Kurang masifnya sosialisasi dan informasi serta penegasan dari pemerintah

Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja

Masih banyak Koperasi dan UMKM yang tidak aktif

Materi pelatihan tidak cukup

Tidak ada pengelola gudang

Tidak ada monitoring dan eavaluasi program

Rumah Kreatif Telkom

Program belum tersosialisasikan secara luas

Belum adanya anggaran operasional

Dinas Pariwisata

Masih ada beberapa kualitas produk masih belum bisa bersaing

Kualitas program pendampingan dan pelatihan

Program tidak berkelanjutan

Komitmen, pengelolaan data dan kualitas perencanaan program

Kurangnya support dari pelaku usaha dalam melaksanakan program

Kurangnya Sosialisasi dan inovasi dalam menumbuhkan kesadaran manfaat pariwisata terhadap perkembangan sektor usaha

Rumah Kreatif Telkom

Program tidak berjalan maksimal dan terpusat di Wangi-wangi

Anggaran

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tidak berdampak signifikan terhadap pengembangan KUMKM

Kualitas perencanaan dan kedalaman materi pelatihan

PLUT

Program tidak berjalan maksimal dan terpusat di Wangi-wangi

Tidak ada anggaran operasional untuk pelaksanaan program

Wakapala

Program pelatihan tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan UMKM

Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia

Dinas PMPTSP

Izin masih terpusat di Kecamatan Wangi-wangi

Belum adanya pelimpahan izin skala usaha kecil dan mikro ke kecamatan

Dinas Perindustrian Modal

Kapasitas Manajemen

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perindustrian Pemasaran

Dinas Perindustrian

Dinas Pariwisata

Kapasitas teknis

Formalisasi Usaha

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Semua pihak yang berperan atau mempunyai tujuan mengembangkan UMKM sudah melakukan perannya masing-masing dengan tujuan untuk memandirikan UMKM agar dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam realitasnya di lapangan program-program yang diberikan belum maksimal terutama mengenai kedalaman atau kualitas pelaksanaan program. Sehingga permasalahan UMKM setiap tahunnya sama dan program yang dilakukan tidak jauh berbeda.

4. Kondisi BDSP Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam menjalankan tugasnya dinas menjalankan fungsi:

Lampiran Laporan Survey BDSP

257

Perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pariwisata

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pariwisata

Pelaksanaan administrasi Dinas

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata: Gambar Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

Kepala Dinas

Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Wisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

UPTD

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Wakatobi. Fokus pembangunan dan pengembangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi sangat tertuju pada sektor pariwisata. Jenis pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata lautatau bahari berupa panorama pantai dan laut, potensi terumbu karang, dinamika kehidupan nelayan, wisata alam (panorama pegunungan, goa-goa bawah tanah), wisata seni dan budaya dan wisata buatan lainnya. Dari Jenis-jenis wisata di Kabupaten Wakatobi harapannya pengelolaan pariwisata sudah berbasis masyarakat. Oleh karena itu, program-program yang ada di Dinas Pariwisata sangat membantu dalam pengembangan sektor-sektor yang menunjang atau berhubungan dengan pariwisata. Salah satu hal yang masih perlu perhatian dalam menunjang pariwisata yaitu terkait souvenir atau oleh-oleh untuk wisatawan. Dalam menunjang perkembangan sektor pariwisata, Dinas Pariwisata memberdayakan semua sektor yang bisa meningkatkan daya tarik wisata terutama pengembangan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dapat dikatakan Dinas Pariwisata sebagai BDSP yang paling berperan dalam pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Wakatobi. Banyak program kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk mengembangkan sektor UMKM: 1. Permodalan, Dinas Pariwisata menyediakan bantuan modal untuk Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif berupa sarana dan prasarana berbasis media, desain dan Iptek, kemudian dilakukan juga pembangunan Pusat Kuliner By Pass Area Wanci sebagai Penyediaan tempat bagi pelaku usaha kuliner. 2. Pelatihan Managerial dan Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan melalui: a.

Pelatihan SDM Pelayanan Hotel, Restoran, Tour And Travel

Pelatihan Pemandu Selam (Dive Guide) dan Pelatihan Pemandu Wisata (Tour Guide)

Peningkatan Kapasitas Pengelola Home Stay

258

Lampiran Laporan Survey BDSP

Pelatihan Kewirausahaan Pengelola Usaha Pariwisata

e. Penyelenggaraan benchmarking bagi Pengelola Usaha Pariwisata 3. Pemasaran: a.

Penyusunan buku katalog produk ekonomi kreatif

mengikuti kegiatan promosi produk ekonomi kreatif

Penyelenggaraan festival dan pameran produk ekonomi kreatif

Mengembangkan citra produk ekonomi kreatif melalui penampilan tarian dan pemberian cindramata.

Hambatan dan Tantangan Program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Pariwisata terhadap pelaku UMKM sudah menjadi program yang rutin setiap tahunnya, namun masih terdapat beberapa tantangan seperti harus melakukan sosialisasi yang lebih masif untuk menciptakan minat dan kesadaran pelaku usaha dalam pengembangan kapasitasnya baik itu dari segi teknis atau managerial. Hal ini perlu menjadi perhatian prioritas karena aduan atau keluhan yang sering diadukan terkait pelayanan hotel/home stay dan juga dari penguasaan bahasa asing. Hambatan: a. Support, partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata agar dapat menunjang perkembangan ekonomi masyarakat lokal. Karena multiplier effect yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata bisa berdampak besar terhadap sektor usaha masyarakat. b. Kualitas SDM dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi program yang dapat mengembangkan UMKM c. Belum adanya kebijakan yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan sektor UMKM dari mulai legalitas kelembagaan, akses modal, pelatihan untuk pengembangan kapasitas managemen dan kapasitas teknis, kualitas produk dan akses pasar untuk pelaku UMKM. Tantangan: a. Membuat kebijakan atau program yang bisa mendukung, menumbuhkan motivasi serta partisipasi masyarakat dalam menunjang pengembangan pariwisata. b. Membuka dan mengelola pariwisata yang berbasis kemasyarakatan. Tercapainya peran pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas terhadap manfaat yang didapat untuk pelaku usaha UMKM. c. Menjadi koordinator program pengembangan UMKM yang dapat mengkoordinasikan program-program pengembangan sektor UMKM. Hal ini sangat penting karena terkait Dinas Pariwisata sebagai andalan atau yang dijadikan sektor unggulan dari program pemerintah Kabupaten Wakatobi. Dan terlebih saat ini yang dibutuhkan untuk mendukung sektor pengembangan pariwisata adalah hasil produksi untuk oleh-oleh baik itu kerajinan ataupun dari tenun.

Lampiran Laporan Survey BDSP

259

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Dearah Kabupaten Wakatobi. Selain itu diperkuat dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 43 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi terdiri dari: Gambar Struktur Organisasi DMPTSP Kabupaten Wakatobi

Kepala Dinas

Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Iklim dan Promosi

Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal

UPTD

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Peran dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pengembangan sektor KUMKM yaitu terkait dengan legalitas atau formalisasi perizinan. DPMPTSP diharapkan mampu mendukung dan mempermudah akses izin terutama bagi pelaku uasaha pada sektor KUMKM. Jumlah sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modan dan PTSP berumlah 27 orang sementara berdasarkan peta analisis kebutuhan pegawai yang dibutuhkan berjumlah 75 orang. Di samping itu, dari jumlah SDM yang ada masih perlu dilakukan peningkatan kualitasnya supaya program dan pekerjaan yang dilaksanakan berkualitas. Untuk sarana dan prasarana harus ada pembuatan desain ruangan yang dapat mendukung kenyamanan proses pelayanan penanaman modal dan perizinan. Kemudian saat ini masih dilakukan renovasi untuk mendukung peningkatkan kualitas pelayanan pada DPMPTSP. DPMPTSP Kabupaten Wakatobi sudah memiliki SOP perizinan yang sudah dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Target untuk jumlah perizinan di Kabupaten Wakatobi tahun 2017 sebanyak 410 izin, namun pada semester pertama sudah melebihi target yaitu pada posisi 800 lebih izin sudah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Walaupun secara target sudah tercapai namun kalau dilihat dari sebaran lokasi, masih terpusat di pulau Wangi-wangi saja. Wakatobi 2 (Kaledupa, Tomia dan Binongko) belum memberikan konstribusi yang signifikan.

260

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan Kabupaten Wakatobi 2017 NO

Jenis Urusan/Bidang

Pemohon Izin

Penerbitan Izin

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

273

Tenaga Kerja

Pertanahan

Lingkungan Hidup

271

Bidang Perhubungan

Bidang Komunikasi dan Informatika

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penanaman Modal

Kelautan dan Perikanan

Pariwisata

Pertanian

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Perdagangan

211

Perindustrian

825

Total

Sumber: Dinas PMPTSP 2017

Rencana Pengembangan: a. Penyediaan dan penggunaan sistem informasi perizinan online b. Pembuatan desain ruangan perizinan c. Renovasi gedung d. Penyediaan kantor/ruangan untuk tim teknis SKPD e. Peningkatan kualitas perizinan melalui: -

Rencana pembentukan UPTD

Pelimpahan kewenangan dalam pengeluaran izin di kecamatan

f. Peningkatan program promosi dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan daya tarik dan minat investasi di Kabupaten Wakatobi Hambatan: 1. Sarana dan Prasarana, belum bisa mendukung pelayanan yang maksimal contoh kecilnya dari tata ruangan atau desain pelayanan. 2. Peningkatan Minat dan Sebaran Investasi. Saat ini sebaran investasi hanya terpusat di Kecamatan Wangi-wangi dan Wangi-wangi Selatan. Hal ini terkendala faktor geografis yang terdiri dari pulau-pulau. 3. Kualitas perencanaan dan pelaksanaan program

Lampiran Laporan Survey BDSP

261

4. Kualitas SDM 5. Anggaran Tantangan: zz

zz zz

Penguatan komitmen terhadap kualitas layanan yang diberikan terhadap pelaku usaha yang mengakses penanaman modal dan perizinan berupa peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kualitas layanan Membuat program dan kebijakan yang bisa memangkas biaya untuk transportasi antar pulau Peningkatan SDM DPMPTS, baik itu peningkatan pelayanan prima atupun teknis perizinan serta penggunaan teknologi informasi. Komitmen terhadap perencanaan serta penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program yang bisa menumbuhkan minat investasi, memangkas biaya transportasi antar pulau untuk mengakses perizinan.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: Gambar Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi

Kepala Dinas

Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Perindustrian

Bidang Perdagangan

UPTD

Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan

Peran Dinas Perindustrian terhadap pengembangan UMKM yaitu pemberian modal berupa bantuan alat, pelatihan manajerial dan pelatihan teknis, pemasaran melalui pengadaan hasil produksi untuk handicraft, pameran, sistem resi gudang dan pengadaan gudang baru. Berikut program-program kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM dalam mengembangkan UMKM: 1. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial a.

Pemagangan Pelaku Industri Kerajinan Masyarakat

Studi banding bagi pelaku IKM

262

Lampiran Laporan Survey BDSP

Pengembangan olahan pangan berbasis produk sumber daya alam

Pelatihan pengolahan dan aneka kreasi dari bahan baku bambu

Pembangunan Sanggar Tenun

2. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Industri a.

Bimtek Industri

Pelatihan teknologi

Peningkatan promosi potensi unggulan daerah

Pemeran produk IKM

Penyelenggaraan pameran IKM dalam Provinsi

Pelatihan Teknologi dan Desain Kemasan

Industri kecil dan menengah potensial di Kabupaten Wakatobi (pangan, bahan bangunan, kerajinan, pandai besi dan hasil laut) berjumlah sebanyak 1.154 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.581 orang. Tabel Industri Kecil dan Menengah Potensial di Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 No.

Industri

Unit Usaha

Tenaga Kerja

372

394

Bahan Bangunan

Jasa Reparasi dan Perbengkelan

Industri Kerajinan

138

151

Tekstil dan Aneka

177

201

Mebel dan Kayu

160

Pandai Besi

164

492

Hasil Laut

1.154

1.581

Pangan

2. 3.

Jumlah

Sumber : Wakatobi dalam Angka 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai pekerjaan rumah besar bersama dengan Dinas Koperasi dalam pengembangan sektor UMKM. Umlah sektor UMKM menyumbang sebesar 24,9% dari total jumlah tenaga kerja di Kabupaten Wakatobi. Jumlah UMKM setiap tahunnya mengalami kenaikan dari segi jumlah, namun jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Kabupaten Wakatobi yang selalu di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut tantangan dan hambatan pengembangan sektor UMKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi. Hambatan: zz

Kendala akses Modal, Pelaku IKM masih banyak yang terkendala dengan permodalan. Hal ini dikarenakan setiap IKM terkadang terkendala dengan legalitas kelembagaan, sehingga lembaga penjamin atau pemberi modal susah untuk memberikan modal. Pengembangan kualitas dan daya saing hasil produksi. Produksi yang dihasilkan belum dalam jumlah atau berskala besar Akses terhadap pasar jauh dan terkendala biaya. Biaya pemasaran yang dikeluarkan sangat mahal karena terdiri dari pulau-pulau dan jaraknya sangat jauh. Kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang tidak menimbulkan manfaat yang signifikan bagi perkembangan UMKM Tidak mempunyai database atau sistem pengelolaan data

Lampiran Laporan Survey BDSP

263

Tantangan: zz zz

Kegiatan penyaluran bantuan modal harus berdasarkan data yang akurat supaya tidak salah sasaran Menciptakan SDM yang berkualitas yang dapat menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang bisa bermanfaat dan dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan BDSP lain yang mempunyai peran dalam pengembangan UMKM.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas DKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Gambar 4.4.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Kepala Dinas

Sekretariat UPTD

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Usaha Perikanan Tangkap

Bidang Usaha Perikanan Budidaya

Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Pembenihan Ikan

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan sektor UMKM yaitu pada penyediaan modal berupa sarana dan prasarana untuk perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan kapasitas manajemen dan teknis peningkatan kualitas hasil produksi. Luas wilayah perairan laut Kabupaten Wakatobi mencapai sekitar 97% (18.377 km2) dari luas total keseluruhan kabupaten. Jenis/spesies ikan yang terdapat di perairan lautnya tidak kurang dari 942 jenis ikan. Potensi perikanan laut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan teknologi alat tangkap maupun perahu yang digunakan oleh para nelayan lokal. Jumlah sarana penangkap ikan menurut jenis tahun 2014 yaitu motor tempel 753 unit, perahu tanpa motor 1.538 unit, kapal motor (< 5 GT) 1.095 unit dan kapal motor (> 5 GT) 14 unit. Tabel Jumlah Sarana Penangkap Ikan (unit) Tahun 2013 No.

264

Kecamatan

Motor Tempel

Perahu Tanpa Motor

Kapal Motor ( < 5 GT)

Kapal Motor ( > 5 GT)

126

Binongko

Togo Binongko

Tomia

175

Tomia Timur

126

Kaledupa

423

277

Kaledupa Selatan

170

Lampiran Laporan Survey BDSP

No.

Kecamatan

Motor Tempel

Perahu Tanpa Motor

Kapal Motor ( < 5 GT)

Kapal Motor ( > 5 GT)

Wangi-Wangi

202

204

146

Wangi-Wangi Selatan

181

352

408

Jumlah

753

1.538

1.095

Sumber : Bappeda Kabupaten Wakatobi 2017

Dari data yang ada produksi perikanan tangkap selama periode 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 dengan produksi 6.640,9 ton meningkat menjadi 18.855,3 ton pada tahun 2015. Produksi perikanan tahun 2011-2015 di Kabupaten Wakatobi selengkapnya disajikan pada tabel berikut: Tabel Produksi Perikanan Tahun 2011-2015 No.

Kecamatan

Perikanan Tangkap (Ton)

Binongko

512,8

458,4

724,1

747,5

1.799,4

Togo Binongko

476,2

313,7

597,3

616,4

1.184,6

Tomia

762,3

929,1

893,5

1.231,4

2.216,7

Tomia Timur

957,5

849,5

1.027,8

1.295,7

1.507,7

Kaledupa

764,9

859,6

895,3

1.303,6

2.346,8

Kaledupa Selatan

643,1

781,9

745,6

879,0

1,180,1

Wangi-Wangi

1.094,9

1.603,3

1.012,9

1.516,5

3.652,6

Wangi-Wangi Selatan

1.429,2

1.728,2

1.401,7

2.439,0

4.967,4

Jumlah

6.640,9

7.523,7

7.298,2

10.029,0

18.855,3

Sumber : Bappeda Kabupaten Wakatobi 2017

Produksi Perikanan laut menurut jenis; Ikan Tuna dan Ikan Laut lainnya pada tahun 2013 sebesar 6.859,4 ton dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 7.235,6 ton atau 5,48% per tahun. Produksi rumput laut tahun 2012 mencapai 1.063,0 ton, dengan luas areal 1.063 Ha. Salah satu faktor penentu dalam pengembangan perikanan adalah adanya nelayan yang profesional. Jumlah nelayan/KK nelayan perikanan tangkap tahun 2013 adalah 5.894 orang dan perikanan budidaya 530 orang. Tabel 4.4.4 Jumlah Nelayan/KK Nelayan Tahun 2014 No.

Kecamatan

Perikanan Tangkap

Perikanan Budidaya

Jumlah

Binongko

241

Togo Binongko

160

160 448

Tomia

435

Tomia Timur

335

356

Kaledupa

951

1.006

Kaledupa Selatan

280

182

462

Wangi-Wangi

635

Wangi-Wangi Selatan

2.857

259

3.116

Jumlah

5.894

530

6.424

Sumber : Bappeda Kabupaten Wakatobi 2017

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai peran dalam pengembangan UMKM melalui penyediaan modal berupa sarana dan prasarana baik itu untuk perikanan tangkap dan budidaya, pemberian pelatihan manajerial dan pelatihan teknis bagi pelaku usaha. Jenis Usaha yang dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari petani budidaya perikanan tangkap dan budidaya, serta kelompok tani untuk hasil Lampiran Laporan Survey BDSP

265

olahan dari ikan. Kawasan budidaya perikanan merupakan kawasan dengan kegiatan budidaya perikanan berupa keramba dan tambak. Kawasan ini terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Wakatobi. Kawasan pengembangan tersebut berada di sepanjang area pantai pesisir pulau. Berikut program-program yang dilaksanakan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi: 1. Program Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap a.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Nelayan Pelagis

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Nelayan demersal

Bimbingan dan pembinaan Nelayan Tangkap

2. Program Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya a.

Pelatihan budidaya rumput laut

Pelatihan budidaya ikan dan Lobster

Pendampingan Lokasi tenaga Profesional Pembudidayaan Ikan

Pendampingan Lokasi tenaga Profesional Pembudidayaan Rumput Laut

3. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengolahan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya a.

Pelatihan Pengolahan Rumput Laut

Pelatihan Pengolahan Ikan

Sertifikasi Produk Hasil Olahanan Perikanan

Promosi/Pameran Hasil Perikanan

Pengadaan Sarana Prasarana bagi perikanan tangkap dan budidaya

Pengadaan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

Program yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan bisa membantu wirausaha kecil bidang pengolahan dan pemasaran perikanan untuk meningkatkan skala usahanya sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka serta membuka lapangan kerja baru. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program pada sektor perikanan yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas yang bisa membuat inovasi, penyusunan perencanaan yang berorientasi pada outcome dan mental yang kuat dalam menjalankan program agar tepat sasaran dan menimbulkan efek yang besar dan dapat diaplikasikan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. d. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi dibentuk melalui Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi:

266

Lampiran Laporan Survey BDSP

Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Wakatobi Kepala Dinas

Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil

UPTD

Bidang Tenaga Kerja

Peran Dinas Koperasi Usaha, Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi dalam pengembangan KUMKM yaitu, pemberian pelatihan teknis dan pelatihan manajerial, pemasaran dan penyaluran bantual modal. Peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan KUMKM akan diarahkan juga kepada pendukung kebijakan pengembangan di sektor wisata. Saat ini, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu penyumbang terbesar tenaga kerja di Wakatobi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas baik itu pengembangan teknis dan managerial menjadi perhatian utama agar dapat mengembangkan minat dan daya tarik wisata serta menjadi solusi permasalahan KUMKM. Untuk kegiatan tahun 2017 belum dilaksanakan kegiatan pelatihan baik itu untuk Koperasi ataupun UMKM, saat ini masih melakukan pendataan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi menjadi koordinator Program UMKM Wakatobi Bersinar. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pendampingan UKM Bersinar. Selain itu ada juga Program Pengembangan UMKM Kerajinan Lokal melalui Pelatihan UMKM. Pada program UMKM bersinar ini menempatkan 1 orang fasilitator untuk 1 desa. Namun yang saat ini harus menjadi perhatian adalah kinerja dan target dari setiap fasilitator di desa. Hambatan: zz

Belum ada sistem pengelolaan data yang terpusat

Banyak koperasi yang mati suri dan tidak bisa melakukan RAT

Kendala UMKM dalam mengakses modal karena legalitas kelembagaan

Sebaran penyaluran bantuan modal tidak merata dan salah sasaran

Kualitas program yang hanya sebatas output dan pembentukan mental serta karakter pelayan birokrasi yang baik bukan hanya berfikir terhadap penyerapan anggaran saja.

Kualitas SDM

Kualitas monotoring dan evaluasi program kegiatan

Tantangan: zz

Pimpinan harus melakukan inovasi dan menjadi penggerak serta contoh untuk membentuk pegawai yang berkarakter, mempunyai mental abdi masyarakat dan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas SDM.

Lampiran Laporan Survey BDSP

267

zz zz

Melakukan pelatihan teknis yang target dan sasarannya jelas dan langsung berdampak terhadap pengembangan KUMKM Mengembangkan lembaga yang sudah ada dan aktif, menghapuskan data koperasi yang tidak aktif dan memunculkan lembaga-lembaga baru yang mempunyai minat dan mental untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengembangan kualitas SDM dari dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Melakukan evaluasi terhadap program-program yang kurang berdampak terhadap pengembangan UMKM Melakukan evaluasi dan sosialisasi yang masif untuk program UMKM Bersinar

e. Rumah Kreatif BUMN (Telkom) Rumah Kreatif Telkom di Kabupaten Wakatobi berlokasi di Jl. La Basa No. 5 Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Rumah kreatif ini diresmikan pada 15 Agustus 2017. Saat ini rumah kreatif Telkom memiliki dua staff yang dihasilkan melalui rekrutmen yang dilakukan selama 3 kali melalui telepon. Dua staff yang lolos di Rumah Kreatif Telkom di Kabupaten Wakatobi mengikuti Training of Trainers (ToT) di Kota Makassar sebanyak 3 kali sebelum mengelola Rumah Kreatif Telkom. Tujuan utama Rumah Kreatif ini adalah menuju Go Digital dan Go Modern. UMKM yang berminat mendapatkan jasa dari Rumah Kreatif hanya perlu mengakses website http://rkb.id. Tapi untuk di Kabupaten Wakatobi biasanya datang langsung ke Rumah Kreatif dan dibantu untuk melakukan pendaftaran. Syarat bagi hasil produksi KUMKM untuk dipasarkan oleh Rumah Kreatif adalah dilihat dari tampilan kemasan. Sarana dan prasarana penunjang di Rumah Kreatif ada studio foto, untuk membantu proses pemasaran melalui toko online. Peran dari Rumah Kreatif terhadap pengembangan UMKM: zz

Memberikan Pelatihan Teknis dan Manajemen terhadap UMKM

Memberikan Jasa pemasaran melalui toko online, dan

Penyediaan galeri untuk penjualan produk UMKM

Jumlah UMKM yang telah dibina oleh Rumah Kreatif BUMN (Telkom) berjumlah 27 dan menghasilkan 50 produk. Kegiatan yang dilakukan saat ini masih terkait sosialisasi dan pembinaan atau konsultasi terkait manajemen dan teknis. Fokus kegiatan masih terpusat di Pulau Wangi-Wangi. Rencana ke depan: --

Rumah Kreatif akan melakukan program kegiatan di Wakatobi 2 (Kaledupa, Tomia dan Binongko).

Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Koperasi UMKM untuk membantu proses izin POM dan terkait kelembagaan UMKM, serta stakeholder lain yang melakukan pengembangan UMKM.

Tantangan dan Hambatan: zz

Anggaran, karena lembaga Rumah Kreatif masih baru maka kondisi anggaran pun baru untuk gaji/ honor dua orang fasilitator saja, sementara untuk operasional belum ada dan dimungkinkan baru ada pada tahun 2018, saat ini kegiatan pendampingan untuk UMKM masih terkendala dengan anggaran operasional terutama untuk melakukan kegiatan pendampingan di Wakatobi 2 (Kaledupa, Tomia dan Binongko). Jadi kegiatan pendampingan baru dilakukan di Pulau Wangi-wangi saja.

268

Lampiran Laporan Survey BDSP

zz zz

Sosialisasi yang masih terfokus di Kecamatan Wangi-wangi Harus mempunyai kapasitas pendampingan untuk manajemen, teknis serta yang bisa membuat pelaku usaha mempunyai mental dan minat usaha yang tinggi. Sehingga untuk pengembangan sektor UMKM akan cepat dan bisa sampai pada tahapan diversifikasi produk.

f. Bank Nasional Indonesi (BNI) dan Wakapala Bank Nasional Indonesia dan Komunitas Wakapala merupakan salah satu BDSP di luar organisasi pemerintah. BNI dan juga Wakapala mempunyai peran dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terutama dalam bidang permodalan dan pengembangan SDM. a. BNI BNI merupakan bank yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk pemberdayaan dan menciptakan minat serta daya saing usaha di Kabupaten Wakatobi. Peran utama yang dilakukan BNI yaitu memberikan jasa modal bagi UMKM dalam program UMKM Bersinar, setiap orang atau lembaga bisa memperoleh modal maksimal Rp 25 juta. Untuk sistem pembayaran, pinjaman pokok dibayar UMKM dan untuk bunga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Untuk rencana ke depan, BNI akan mendirikan Rumah Pintar BNI guna mendukung perkembangan UMKM lokal. b. Wakapala Wakapala merupakan komunitas usaha berbasis masyarakat yang berasal dari perkumpulan masyarakat yang terdiri dari tujuh desa dan satu kelurahan. Adapun peran yang diberikan terhadap KUMKM yaitu peningkatan kualitas produk, penyediaan modal dan pelatihan manajemen dan teknis. Bidang usaha yang didampingi Wakapala adalah tempat diving, tenun, kerajinan tangan, daur ulang sampah, wisata sejarah dan kelompok simpan pinjam. Ketua dari Wakapala pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda Wakatobi dan bekerjasama dengan JICA untuk studi banding ke Okinawa Environment Club dalam proyek promosi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Untuk Struktur Organisasi Wakapala terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Bidang. Tantangan dan Hambatan Tantangan secara umum yang dihadapi oleh UMKM yaitu terkait proses pemasaran. Pelaku UMKM masih ragu terhadap tingkat kebutuhan dan minat pasar akan produk-produk UMKM walaupun saat ini Kabupaten Wakatobi sangat butuh cinderamata dan oleh-oleh khas lokal untuk para wisatawan. Namun, peran dari BDSP masih kurang dalam meningkatkan motivasi dan minat UMKM. g. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Wakatobi PLUT-KUMKM adalah lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM. PLUT Lampiran Laporan Survey BDSP

269

Kabupaten Wakatobi terbentuk pada tahun 2015. Sasaran pembentukan PLUT: zz

Meningkatnya kualitas kerja Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kompetensi SDM Koperasi dan UMKM

Meningkatnya produktivitas potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh Koperasi dan UKM

Meningkatnya akses pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui lembaga Keuangan bank dan non bank

Meningkatnya jaringan usaha dan kemitraan Koperasi dan UKM.

PLUT-KUMKM dibentuk dengan harapan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif, yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakehoders terkait dalam rangka penyediaan jasa layanan bagi pengembangan usaha KUMKM. PLUT-KUMKM merupakan bagian dari Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi di bawah koordinasi Instansi yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat kabupaten (Kelembagaan PLUT-KUMKM berupa struktur di bawah SKPD dan atau UPTD, setara Eselon III atau IV). Tugas dan fungsi: Dalam pengembangan iklim investasi PLUT KUMKM : --

Menjadi perantara (intermediary) bagi berbagai layanan pendampingan bagi KUMKM di daerah;

Bersinergi dengan mitra pelaksana program pemberdayaan KUMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi, Assosiasi UKM, dll.

PLUT-KUMKM dan BDS-P/lembaga profesi lainnya, yang diharapkan dapat bersinergi dan dapat meningkatkan jangkauan layanan pendampingan bagi KUMKM, serta perluasan jaringan pemasaran produk KUMKM.

Sumber Daya manusia di PLUT Kabupaten Wakatobi saat ini berjumlah 5 orang terdiri dari 5 Konsultan. PLUT Kabupaten Wakatobi tidak mempunyai Direktur dan Sekretariat serta staf untuk membantu operasional kelembagaan PLUT. Operasional PLUT hanya bergantung pada 5 konsultan yang ada sebagai berikut: zz

Konsultan pembiayaan

Konsultan Pemasaran

Konsultan Kelembagaan

Konsultan SDM

Konsultan Produksi

Setiap konsultan harus melakukan kegiatan minimal tiga kegiatan dalam satu bulan. Adapun mekanisme pelaporan, ada laporan bulanan di kirim ke Kepala Dinas Koperasi dan KUMKM Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengetahui kepala Dinas Koperasi KUMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi. Kemudian untuk pelaporan anggaran tidak ada karena memang tidak ada anggaran yang dikelola PLUT Kab. Wakatobi. Anggaran operasional berasal dari gaji pokok yang didapat konsultan PLUT pada setiap bulan.

270

Lampiran Laporan Survey BDSP

PLUT Kabupaten Wakatobi sudah melakukan pembinaan terhadap 45 KUMKM di Kabupaten Wakatobi. Fokus pembinaan hanya dilakukan di Pulau Wangi-Wangi saja karena PLUT Kabupaten Wakatobi tidak mengelola anggaran untuk operasional kegiatan. Adapun jenis usaha yang dilakukan pendampingan oleh PLUT yaitu industri olahan, perikanan, jasa lainnya dan kerajinan. Jenis layanan yang sudah diberikan konsultan PLUT: zz

Pendampingan pemasaran produk

Pembukuan

Akses pembiayaan

Pendampingan pengolahan hasil perikanan

Pendampingan kelembagaan

Tantangan dan Hambatan Peran PLUT tidak akan maksimal terutama faktor utama terkendala biaya dan tidak bisa melakukan pemerataan dan pengembangan Jasa untuk UMKM yang berada di luar Pulau Wangi-wangi. Konsultan PLUT harus berkoordinasi dan bekerjasama terutama dengan Dinas Koperasi agar dapat membantu dan berperan lebih aktif lagi terhadap pengembangan UMKM yang berada di luar Pulau Wangi-wangi. Kemudian untuk pengembangan kelembagaan harusnya PLUT ke depannya menjadi UPTD dari Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tim Btrust terhadap BDSP yang berperan dalam pengembangan sektor KUMKM barikut beberapa simpulan yang didapat melalui in-dept interview dan pengumpulan serta pengelolaan data dan informasi: zz

Penambahan jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap perhitungan pengangguran terbuka di Kabupaten Wakatobi. Penambahan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan pertambahan kesempatan lapangan pekerjaan maka jumlah pengangguran semakin meningkat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Wakatobi selalu di atas rata-rata kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, di sisi lain jumlah KUMKM dan jumlah investasi di Kabupaten Wakatobi selalu meningkat. Saat ini peran KUMKM dan jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Wakatobi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Wakatobi. Perlunya komitmen dan program yang bisa memecahkan permasalahan yang selalu muncul dan tidak jauh dari permasalahan formalisasi usaha, modal, SDM, hasil dan kualitas produksi serta akses pemasaran. Pengembangan yang harus dilakukan secara masif yaitu pada sektor perikanan, pariwisata dan KUMKM.

Lampiran Laporan Survey BDSP

271

b. Rekomendasi a) Umum 1. Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu mengoptimalkan visi misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terutama pengoptimalan UKM Bersinar untuk memberdayakan KUMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dalam pelaksanaan program ini harus ada review/ evaluasi program, minimal setiap 6 bulan sekali. Terutama evaluasi terhadap konsultan pendamping pada setiap desa dan evaluasi Proses Peminjaman Modal ke Bank, karena masih banyak UKM yang tidak bisa meminjam modal karena terkendala kelembagaan UKM itu sendiri. 2. Peningkatan peran UMKM dan Koperasi sebagai basis perekonomian Kabupaten Wakatobi. 3. Perlunya evaluasi terhadap kinerja serta anggaran untuk pengembangan KUMKM, karena setiap tahunnya banyak program, anggaran dan upaya kegiatan untuk peningkatan KUMKM tetapi hasil dan masalah yang muncul setiap tahun di UMKM selalu sama, yang artinya program tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan KUMKM. 4. Perlunya masterplan pengembangan KUMKM di Kabupaten Wakatobi yang melibatkan seluruh stakeholder yang mempunyai peran terhadap pengembangan KUMKM, karena banyak pihak yang berperan dalam peningkatan KUMKM tapi hasilnya kurang signifikan karena terjadi tumpang tindih peran dan peran yang diberikan bersifat sporadis serta tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan KUMKM dari mulai pencarian modal sampai tahap proses pemasaran produk yang dihasilkan KUMKM. 5. Perlunya kebijakan yang bisa memberdayakan KUMKM. a. Pelatihan dan sosialisasi, (peran dari mulai pembentukan kelembagaan, modal sampai pemasaran produk) b. Pengurusan izin yang mudah c. Intervensi kebijakan untuk menciptakan iklim dan minat usaha dari KUMKM, seperti seragam sekolah/pegawai Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hari tertentu harus memakai baju khas (tenun) Wakatobi. d. Melakukan promosi dan sosialisasi terkait hasil produksi KUMKM 6. Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak di luar pemerintah yang bisa berperan meningkatkan pengembangan KUMKM. 7. Peningkatan minat investasi melalui DPMPTSP (peningkatan kualitas pelayanan) b. Rekomendasi Action Plan DPMPTSP Tahun 2018-2021 Action plan disusun sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan DPMPTSP. Berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

272

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tabel Identifikasi Masalah Dinas Penanaman Modal Masalah

Identifikasi Solusi

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pengurusan izin, terutama di Wakatobi 2 (Kaledupa, Tomia dan Binongko)

Penguatan Sosialisasi tentang pentingnya pengurusan izin

Pengoptimalan kerjasama dengan pihak kecamatan

Pelaksanaan program paten, penyerahan kewenangan pemberian izin UMKM ke Kecamatan

Pembuatan UPTD di setiap kecamatan

Pelaksanaan program paten, penyerahan kewenangan pemberian izin UMKM ke Kecamatan

Pembuatan UPTD di setiap kecamatan

Pelaksanaan program paten, penyerahan kewenangan pemberian izin UMKM ke Kecamatan

Pembuatan UPTD di setiap kecamatan

Perizinan masih parsial dan tidak terintegrasi (faktor geografis)

Pengurusan izin yang masih mahal (tranportasi)

Waktu yang lama, bisa menyita penghasilan

Database

Penguatan Pendataan dan pengadaan bank data

Jumlah dan kualitas SDM

Perhitungan beban Kerja dan kegiatan peningkatan kapasitas

Masih terfokus pada peningkatan kualitas pengembangan kelembagaan

Penguatan sosialisasi untuk peningkatan minat investasi

Penataan sarana/prasarana belum optimal

Penataan layout dan sarana/prasarana

Kurangnya peran PTSP dalam pemberdayaan UMKM

Penguatan program-program pemberdayaan UMKM oleh PTSP

Belum ada strategi menarik investasi

Perda ramah investasi

Kapasitas/kemampuan pegawai PTSP belum memadai

Peningkatan kapasitas pegawai PTSP dalam pelayanan, pelaksanaan proses dan prosedur, Peningkatan kapasitas tim teknis Perumusan SOP teknis

Jumlah SDM belum sesuai dengan beban kerja

Assesment beban kerja PTSP Assesment kebutuhan jumlah dan kriteria pegawai PTSP yang menunjang pelayanan

Kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan administrasi dan kearsipan.

Penataan arsip

Pejabat/staf yang ada kurang memiliki kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan fungsi penanaman modal

Penataan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai untuk pelaksanaan Tusi Penanaman Modal

Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pelaksanaan tugas pelayanan masih belum maksimal.

Identifikasi kriteria SDM pada setiap tahap proses perizinan

Lampiran Laporan Survey BDSP

273

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka dirumuskan usulan action plan untuk pengembangan kapasitas Dinas Penanaman Modal sebagai berikut: Tabel Usulan Action Plan PTSP Program

Kegiatan

Output

Tahun

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pemetaan potensi izin di Kabupaten Wakatobi

2018

Kegiatan peningkatan kerjasama strategis untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah

Peningkatan jumlah investasi

2018

Minat investasi di Kabupaten Wakatobi

2018

Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan Standard Pelayanan

Pelaksanaan Penyusunan SOP dan Standard Pelayanan

2018

Pengesahaan Peraturan mengenai SOP Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP

Peraturan tentang SOP dan Standar pelayanan

2018

Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan

SOP Penanganan Pengaduan

2018

Pelatihan CSE

Kegiatan Pelatihan Customer Service Excellence (CSE)

2018

Pelatihan arsip

Kegiatan pelatihan arsip

Pelatihan teknis

Kegiatan Pelatihan Teknis

2018

Identifikasi kebutuhan sarana/prasarana

Daftar kebutuhan sarana/ prasana

2018

Promosi investasi daerah Koordinasi antara lembaga dalam pengendaliann pelaksanaan investasi PMDN/PMA Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Penyelenggaraan pameran dan temu usaha di dalam negeri

SOP

Pengembangan SDM

Sarana dan Prasarana DMPTSP

Pengadaan komputer

2019 2018

Peningkatan Pelayanan perizinan

Pengendalian Investasi

274

Kegiatan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan penanaman modal

2018

Sosialisasi pelayanan perizinan

2018

Koordinasi pembinaan perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Wakatobi

2018

Koordinasi pengendalian penanaman modal

2019

Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal

2019

Pengendalian dan pendataan realisasi investasi PMDN/ PMA

2019

Lampiran Laporan Survey BDSP

6. Lampiran Daftar Dokumen Tabel Daftar Dokumen No

Nama Dokumen

Keterangan

RPMD Kota Wakatobi

Soft files

PDRB

Soft files

Wakatobi dalam Angka 2016

Soft files

Data KUMKM Binaan PLUT

Soft files

Daftar Koperasi per kecamatan di Kabupaten Wakatobi

Soft files

Data KUMKM Kabupaten Wakatobi

Soft files

Tupoksi Dinas PMPTSP

Soft files

Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan

Soft files

Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Soft files

Koperasi KUMKM

Soft files

Lampiran Laporan Survey BDSP

275

5.1.11. Survey BDSP Kabupaten Konawe Selatan 1. Pendahuluan Kegiatan Survey di Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 yang melibatkan beberapa stakeholders, yakni Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan JARPUK. Dibandingkan dengan Kabupaten Bombana, BDSP yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Konawe Selatan lebih sedikit. Tabel Daftar Responden Survey BDSP Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Hasbi

Plt. DPMPTSP

Dinas PM & PTSP Kabupaten Konawe Selatan

Muh. Hisrah

Kadis Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan

Ade Slamet

Kabid UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan

Suhardin

Kabid Usaha dan Pembiayaan

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan

Jaya Purnama

Kabid Koperasi

Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan

Jukman

Kasubag UKM

Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan

Marlinda Mustari

Kasi Pengembangan Kewirausahaan

Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan

Muh Akhiruddin

Sekbid Bappeda

Bappeda Kabupaten Konawe Selatan

Irsan Halim M

Kabid DPMPTSP

Dinas DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan

Syamsuriah S

Kabid Perizinan

Dinas DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan

Deddy Muskar. P

Kasubid Penyuluhan Informasi dan Kebijakan

Dinas DPMPTSPKabupaten Konawe Selatan

Merlyn Madjid

Kasubag Program dan Keuangan

Dinas DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan

Syamsul

Kadis Peternakan

Dinas Peternakan Kabupaten Konawe Selatan

Lampiran Laporan Survey BDSP

277

Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Muh Arifin

Kabid Penyuluhan

Dinas Peternakan Kabupaten Konawe Selatan

Hikmawati H

Pendamping/ NGO Jaringan Pengusaha Perempuan ( JARPUK)

NGO JARPUK Kabupaten Konawe Selatan

AsharHamka. S

Kabid EKS DA

Bappeda Kabupaten Konawe Selatan

Herman

Kabid Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jadwal pelaksanaan survey adalah sebagai berikut : Tabel Jadwal Pelaksanaan Survey BDSP Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

30 Oktober 2017

Bertemu dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kepala Bidang Usaha Pembiayaan Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Selasa

31 Oktober 2017

Bertemu dengan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kasubag UKM Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kepala Seksi Pengembangan Dinas koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Sekretaris Bappeda Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Rabu

1 Nopember 2017

Bertemu dengan Kepala Bidang DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Pemerin Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kasubid Penyuluhan , Informasi dan Kebijakan DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kasubag Program dan Keuangan DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Kamis

2 Nopember 2017

Bertemu dengan Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Jumâ&#x20AC;&#x2122;at

3 Nopember 2017

Bertemu dengan perwakilan CSO Jaringan Pengusaha Perempuan di Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bertemu dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2. Kondisi Umum Iklim Investasi Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk di Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 299.928 jiwa yang terdiri dari 152.710 laki-laki dan 147.218 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Konawe Selatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 1,56%. Jumlah penduduk di Kabupaten Konawe Selatan jika dibandingkan dengan luas wilayah menghasilkan tingkat kepadatan sebesar 66 orang per 1 kilometer persegi. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi di Konawe Selatan masih

278

Lampiran Laporan Survey BDSP

jauh dari kondisi padat. Dari jumlah penduduk sebesar 299.928 jiwa, jumlah penduduk kisaran usia di atas 15 tahun sebesar 196.842 orang. Data BPS menyebutkan bahwa dari 196.842 orang berusia di atas 15 tahun, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Konawe Selatan sebesar 144.868 orang. Hal ini berarti sebanyak 51.974 orang penduduk bukan angkatan kerja dan masuk dalam golongan penduduk dengan kegiatan utama sekolah dan mengurus rumah tangga. Pada tahun 2016, pengangguran di Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 3.636 orang (2,51%). Hal ini berarti ada 141.232 orang angkatan kerja yang telah memiliki pekerjaan atau 97,49% angkatan kerja di Kabupaten Konawe Selatan telah bekerja. Pada tahun 2016, jumlah pencari kerja yang ada di Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 607 orang dan yang belum teserap sebanyak 439 orang. Hal ini berarti baru 168 orang yang terserap. Dari jumlah penduduk yang telah memiliki pekerjaan, ada 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja yang sangat besar, yakni: Tabel Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Lapangan Usaha Bidang Pertanian, Pekebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

Jumlah Tenga Kerja 77.782 Orang

Bidang Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi

19.326 Orang

Bidang Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

13.546 Orang

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan data yang ada, dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebanyak 34.050 orang. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah tersebut menurun menjadi 33.940 orang. Tingkat garis kemiskinan pada tahun 2016 sebesar Rp 195.175 per bulan. Jumlah penduduk miskin yang semakin menurun ini sejalan dengan angka jumlah pengangguran yang semakin menurun pula. Perkembangan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2016 sebesar 6,97%. Kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Konawe berasal dari sektor pertanian yang memfasilitasi kerjasama petani Kakao dengan Kalla Kakao Indonesia (KKI), kehutanan dna perikanan yakni sebesar 27,18%. Disusul oleh bidang pertambangan sebesar 22,69% dan sektor perdagangan sebesar 17,81%. Sedangkan kontribusi terendah berasal dari Jasa Perusahaan yakni sebesar 0,01%. Dari komiditi unggulan, ada 3 jenis komoditi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Konawe Selatan, perikanan, peternakan dan perkebunan (Kakao). Dari ketiga komoditas tersebut, peternakan menempati posisi pertama dengan nilai Rp 786,69 juta. Sedangkan sektor perikanan menghasilkan nilai Rp 751,66 juta dan Kakao sebesar Rp 649,39 juta. Hanya saja ketiga komoditas tersebut dijual dalam bentuk bahan mentah dan bukan dalam bentuk barang olahan. Hal ini disebabkan belum adanya industri maupun fasilitas pengolahan di Kabupaten Konawe Selatan. Rencana Perkembangan Ekonomi Kabupaten Konawe Selatan ke depannya sesuai dengan Rencana Kerja Bupati akan diarahkan pada pengembangan peternakan sapi pedaging. Saat ini jumlah sapi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 65.434 ekor. Menurut Dinas Peternakan, jumlah ini dirasakan masih kurang dan target yang ingin dicapai adalah Kabupaten Konawe Selatan harus memiliki 100.000 ekor sapi. Guna mencapai target tersebut, ada beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan untuk mensukseskan

Lampiran Laporan Survey BDSP

279

pengembangan peternakan sapi ini telah dilaksanakan pada tahun 2017, salah satunya peningkatan infrastruktur jalan untuk mempermudah jalur transportasi. Selain itu, pada tahun 2018 ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan guna mendukung program tersebut, antara lain: zz

Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Modern

MoU dengan Bank Sulawesi Tenggara terkait pembiayaan

MoU dengan Jasindo terkait asuransi ternak

MoU dengan Polres terkait pengamanan jalur

Pembentukan Kelompok Peternak Rakyat (KPR) dan Sentra Peternak Rakyat (SPR)

Kondisi UMKM dan Koperasi Tabel Data Jumlah UMKM Kabupaten Konawe Selatan Per 31 Desember 2017 Jenis Usaha

Tenga Kerja

Jumlah Unit

Laki - laki

Perempuan

Usaha Mikro

5.050

2.000

3.500

Usaha Kecil

1.862

878

445

Usaha Menengah Jumlah

6.996

2.942

3.965

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Konawe Selatan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Jenis usaha mikro yang banyak dilakukan oleh masyarakat yakni di sektor pedagangan, baik perdagangan sembako maupun perdagangan umum. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, usaha mikro juga menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan sektor usaha lainnya. Tabel Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi 301

Status Koperasi Aktif

Tidak Aktif

228

Jumlah Koperasi di Konawe Selatan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM per Desember 2016 berjumlah 301. Dari jumlah tersebut, hanya ada 73 koperasi yang aktif melakukan kegiatan. Sementara 228 Koperasi sisanya dalam status tidak aktif. Badan usaha berbentuk koperasi saat ini sedang coba digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan seiring dengan fokus pengembangan ekonomi di bidang peternakan sapi. Diharapkan para peternak sapi dapat membentuk koperasi guna menaungi peternakan mereka hingga dapat mempermudah untuk mendapatkan bantuan, baik berupa modal maupun bantuan non modal seperti pakan dan lain-lain. Hambatan dan Tantangan Pengembangan KUMKM zz

Mindset Pelaku Usaha Pelaku usaha di Kabupaten Konawe Selatan masih belum dapat memaksimalkan kapasitas produksi yang ada, dari survey yang telah dilakukan sebetulnya banyak sektor yang mempunyai potensi baik

280

Lampiran Laporan Survey BDSP

untuk dikembangkan secara jangka panjang. Akan tetapi karena pola pikir dan pemahaman sebagian penduduk yang berprofesi sebagai pelaku usaha belum mempunyai komitmen dan keyakinan menjalankan usaha secara penuh dan serius, sehingga banyak yang memilih menjalankan usaha yang bersifat musiman. Jika bulan pertama usaha pengelolaan ikan atau rumput laut maka pelaku usaha bersaing di sektor kelautan dan perikanan saja, kemudian pada bulan kedua sektor pertanian dan pangan sedang ramai dipasarkan maka pelaku usaha akan beralih ke sektor pertanian dan pangan. zz

Manajemen Usaha Pelaku usaha di Kabupaten Konawe Selatan belum paham terhadap manajemen, baik manajemen pelaksanaan maupun manajemen keuangan, termasuk penggunaan modal yang diambil dari pinjamanan kredit bank. Pinjaman yang digunakan tidak ada pengaturan manajemen dari pembelian produk, pengelolaan produk, hingga pemasarannya. Sehingga antisipasi dan risiko yang akan terjadi juga tidak dapat terhindarkan, banyak pelaku usaha yang gagal dalam menjalankan usahanya karena manajemen yang kurang baik. Ada pula yang menggunakan pinjaman dari kredit bank yang disalahgunakan, seharusnya digunakan untuk menjalankan usahanya malah digunakan untuk pembelian kebutuhan keluarga seperti pembelian sandang dan kebutuhan rumah.

Infrastruktur Penunjang Tidak ada Rumah Potong Hewan (RPH) yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun kelompok koperasi pada sektor peternakan. Hal yang biasa dilakukan apabila sudah datang waktu panen sapi untuk dipotong dan diproduksi, pemotongan tersebut dilakukan di luar derah Kabupaten Konawe Selatan sehingga menjadi kerugian yang dirasakan oleh pelaku usaha ternak karena jauhnya akses dan biaya, waktu juga menjadi perhitungan karena tidak efisien. Pelaku usaha ternak khususnya ternak sapi yang tahun ini dan ke depannya akan menjadi program unggulan daerah, termasuk komitmen dari kepala daerah untuk mengembangkan ternak sapi dan pemberdayaan pelaku usahanya akan menjadi program prioritas, diharapkan kesempatan tersebut dapat dijadikan solusi untuk pemerintah dapat memperhatikan setiap kebutuhan yang diperlukan dari sisi pembinaan, pengawasan maupun alat yang dibutuhkan agar program tersebut terealisasi dengan baik.

3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor KUMKM Permasalahan utama pengembangan KUMKM di Kabupaten Konawe Selatan adalah keterbatasan modal, SDM dan pemasaran. Keterbatasan akses KUMKM terhadap sumber daya modal disebabkan oleh karena mayoritas KUMKM, khususnya usaha skala mikro belum memiliki legalitas perizinan yang merupakan persyaratan pemberian pinjaman modal oleh pihak perbankan. Mayoritas KUMKM juga tidak memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang managerial, teknis dan keuangan sehingga mempersulit pengembangan usahanya. Begitu juga dalam aspek pemasaran, persoalan yang dihadapi KUMKM di Kabupaten Konawe Selatan adalah kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, karena keterbatasan dalam pengemasan produk yang aman, sehat dan diinginkan oleh pasar. Berdasarkan informasi, berbagai pihak telah turut andil dalam pengembangan sektor KUMKM di Kabupaten Konawe Selatan. Peran-peran tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa kategori, dan analisa kelemahan masing-masing disajikan sebagai berikut:

Lampiran Laporan Survey BDSP

281

Tabel Identifikasi Peran BDSP INTERVENSI

BDSP

MASALAH

PENYEBAB

MODAL

Dinas Koperasi dan UMKM

KAPASITAS

Dinas Koperasi dan UMKM

Masih ada pelaku usaha memiliki manajemen yang kurang bagus

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Masih ada pelaku usaha memiliki manajemen yang kurang bagus

Pelatihan belum dilakukan secara menyeluruh

JARPUK

Belum semua pelaku usaha mengikuti pelatihan

Dana pelatihan terbatas

Dinas Koperasi dan UMKM

Belum banyak masyarakat dan pelaku usaha yang mengetahui

Sosialiasi keberadaan galeri masih belum maksimal

PEMASARAN

Posisi galeri tidak strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DPMPTSP

Belum banyak pelaku usaha yang memanfaatkan gudang untuk menampung produknya

Sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal

Kegiatan promosi masih berlangsung secara sporadis

Belum adanya peta potensi investasi dan peta potensi produk KUMKM Anggaran untuk promosi masih terbatas

Kapasitas Teknis

FORMALISASI USAHA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Hasil pelatihan tidak bisa langsung diterapkan

Di Kabupaten Konawe Selatan belum memiliki fasilitas pengemasan produk

Dinas Peternakan

Peternak sapi belum menjual produknya dalam bentuk olahan

Belum adanya fasilitas pengolahan/rumah potong hewan yang modern

DPMPTSP

Pelaku usaha kesulitan untuk mengakses Kantor DPMPTSP

Konawe Selatan memiliki wilayah yang luas hingga menyulitkan untuk mengakses kantor DPMPTSP

Belum bisa operasional

Akses internet sulit

Dinas Koperasi dan UMKM

Masih ada pelaku usaha yang berum memiliki dasar hukum/izin

Pembinaan tidak berjalan maksimal karena anggaran yang ada masih terbatas

Kecamatan

Masih ada pelaku usaha yang belum memiliki dasar hukum/izin

Program belum tersosialisasikan dengan baik

Secara umum dapat dilihat bahwa desain peran masing-masing pihak perlu dioptimalkan kembali agar mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan, berbagai persoalan dan kekhawatiran terhadap risiko dapat di atasi dengan cepat, khususnya dalam mendorong tumbuh kembangnya UMKM. Koordinasi dan kerjasama antar pihak juga menjadi kunci utama keberhasilan program-program tersebut, terutama dalam mengisi kelemahan-kelemahan pada setiap program. Misalnya, bantuan yang diberikan oleh Koperasi dan UMKM kepada masyarakat sangat minim pembinaan teknis/managerial, koordinasi dan pengawasan. Kekosongan tersebut dapat teratasi dengan koordinasi dan kerjasama dengan dinas terkait, atau dengan pihak di luar pemda lain.

4. Kondisi BDSP Dalam perkembangan KUMKM, BDSP memiliki peran membina serta melaksanakan tugas meningkatkan kapasitas dari KUMKM. BDSP yang memiliki peran dalam hal pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Bappeda, Dinas Peternakan, CSO Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) dan Bank BRI (Perusahaan BUMN yang memberikan fasilitas simpan pinjam/kredit), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Konawe

282

Lampiran Laporan Survey BDSP

Selatan belum memiliki kedua lembaga tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BDSP antara lain : zz zz

Pendampingan unit usaha dalam pembinaan dan pengawasaan Pendataan KUMKM untuk arsip dokumen tentang aspek pendukung perkembangan iklim investasi ekonomi daerah oleh SKPD di Pemerintah daerah.

Memberikan masukan untuk pembentukan dan peningkatan manajemen KUMKM

Melakukan peningkatan kapasitas BDSP melalui pelatihan

Pemberian modal usaha melalui dana bergulir

Berikut adalah gambaran beberapa BDSP Kabupaten Konawe Selatan yang aktif dalam Pemberdayaan KUMKM. a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Konawe Selatan dimulai pada tahun 2011 dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Bentuk kelembagaan ini tidak bertahan lama, pada tahun 2013, terjadi perubahan bentuk kelembagaan dengan menambahkan fungsi penanaman modal dan nomenklatur berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM). Pada tahun 2016, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016, bentuk kelembagaan BPMPTSP berubah menjadi Dinas Tipe C dengan nomenklatur Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Meskipun DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan termasuk dalam tipe C, akan tetapi dari struktur kelembagaan, mereka memakai struktur kelembagaan Tipe A. Berdasarkan konfirmasi didapatkan alasan penggunaan struktur ini adalah hasil dari konsultasi ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Secara kronologis, pihak DPMPTSP merasa ada yang salah dengan perhitungan yang di-input oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Untuk itu, mereka melakukan konsultasi ke Dirjen Otda Kemendagri untuk menggunakan struktur Organsiasi tipe A dan Ditjen Otda memberikan izin terhadap usulan tersebut.

Lampiran Laporan Survey BDSP

283

Gambar Struktur Organisasi DPMPTSP

Pada awal pembentukan, BPPT memiliki kewenangan 24 izin dan non-izin. Pada perkembangannya, jumlah izin tersebut bertambah menjadi 26 izin sampai dengan sekarang. Kewenangan yang dimiliki oleh DPMPTSP terkait dengan pelayanan izin mencakup proses permohonan sampai dengan proses penandatanganan izin. Berdasarkan informasi dari Kepala DPMPTSP, ke depannya DPMPTSP akan melakukan pemetaan perizinan dan non-perizinan guna menarik semua izin yang saat ini masih ada di OPD. DPMPTSP memiliki jumlah personil sebanyak 63 orang yang terdiri dari 36 ASN dan 27 orang honorer. Jumlah personil ini dirasakan masih kurang hingga ada rencana untuk menambah personil dengan kompetensi khusus. Salah satu kompetensi yang belum dimiliki oleh DPMPTSP adalah personil dengan kompetensi pengarsiapan, dan dalam hal peningkatan kapasitas Personil, DPMPTSP telah menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima bagi personil dengan cara mengikutkan mereka dalam pelatihan di John Robert Powell. Sarana Prasarana Secara umum, DPMPTSP telah memiliki sarana dan prasarana yang baik dalam menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari layout ruang pelayanan yang sudah cukup baik dengan adanya pembagian antara front office dan back office. Selain itu, di front office juga telah disediakan desk khusus untuk pegawai BPJS ketenagakerjaan. Desk ini diharapkan dapat mempermudah pemohon ketika melakukan pengurusan izin. Dari sisi pembagian ruangan, masih belum ada ruangan untuk ibu menyusui dan belum tersedia juga fasilitas untuk penyandang disabilitas. Kekurangan lainnya yang masih harus diperbaiki adalah papan

284

Lampiran Laporan Survey BDSP

petunjuk dan informasi yang ada masih menggunakan nomenklatur Badan dan belum disesuaikan dengan nomenklatur Dinas. Penanganan Pengaduan DPMPTSP telah memiliki personil khusus untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan izin. Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Jumlah Izin yang Diterbitkan Data jumlah izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel Jumlah Izin yang Diterbitkan Tahun 2015, 2016 dan 2017 Jenis Pelayanan Izin Non Izin Total

Jumlah yang dikeluarkan 2015

2016

2017

1.757

2.206

1.025

493

105

473

2.250

2.311

1.498

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP pada tahun 2016 mengalami kenaikan untuk kategori jumlah perizinan yang dikeluarkan dan mengalami penurunan untuk kategori non-izin. Sedangkan pada tahun 2017, sampai dengan bulan Agustus, jumlah izin yang dikeluarkan tidak sebanyak tahun 2016 bahkan terjadi penurunan. Hal ini dikarenakan untuk izin usaha kecil dan menengah, sudah tidak diberlakukan lagi pengurusan izin di DPMPTSP karena sudah didelegasikan kewenangan pelaksanaannya atau sudah dilimpahkan ke kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pelaku usaha atau UMKM di wilayah masing-masing dan pelaporan data UMKM secara periodik dilaporkan langsung kepada Dinas Koperasi dan UMKM sesuai sesuai Peraturan Bupati No. 7/2017. Tantangan dan Hambatan Berdasarkan hasil diskusi dengan personil DPMPTSP, ada beberapa tantangan yang dialami oleh DPMPTSP yang menyebabkan pelayanan yang diberikan masih belum maksimal. Tantangan serta hambatan tersebut antara lain: zz

Personil dan kompetensi teknis yang ada dirasakan masih belum sesuai dengan beban kerja Jumlah personil DPMPTSP yang ada saat ini adalah 63 orang. Dengan jumlah ini, Kepala DPMPTSP masih merasa perlu untuk menambah personil, terutama yang berstatus ASN. Penambahan personil ini perlu dilakukan terutama untuk petugas front office yang kebanyakan masih berasal dari tenaga honorer. Selain jumlah, dari sisi kompetensi, di DPMPTSP saat ini belum memiliki beberapa kompetensi yang diperlukan, salah satunya adalah kompetensi arsiparis. Kegiatan pelayanan perizinan yang menghasilkan banyak dokumen memerlukan pengaturan yang baik mengenai pendokumentasian dan penataan dokumen, baik secara fisik maupun secara elektronik. Terkait dengan masalah personil dan kompetensi ini, DPMPTSP berencana untuk melakukan pemetaan kebutuhan personil, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kompetensi. Hasil pemetaan ini akan diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Selatan.

Lampiran Laporan Survey BDSP

285

Luas Wilayah Pelayanan Kabupaten Konawe Selatan memiliki luas wilayah 451,420 Ha dan terbagi menjadi 25 kecamatan. Kondisi wilayah ini menjadi permasalahan bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan izin karena bagi masyarakat yang berasal dari daerah yang jauh dari pusat pemerintahan perlu untuk mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi ketika melakukan pengurusan izin. Guna mengatasi permasalahan ini, DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan telah merencanakan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat membuat pelayanan perizinan menjadi lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain dengan membuat Mobil Pelayanan Perizinan Keliling dan menyebarkan formulir perizinan ke semua kecamatan.

Tidak adanya SOP yang pasti untuk tim teknis Tim teknis merupakan bagian penting dari pelayanan perizinan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi dari tim teknis yang bertugas memberikan rekomendasi teknis apakah suatu izin dapat diterbitkan atau tidak. Berdasarkan peraturan yang ada, waktu maksimal pemprosesan izin adalah 7 hari kerja. Dengan asumsi, waktu pemproses administrasi di DPMPTSP hanya berlangsung selama 2 hari (1 hari penerimaan permohonan dan 1 hari pencetakan izin), maka tim teknis memiliki waktu maksimal 5 hari kerja untuk menerbitkan rekomenasi teknis. Berdasarkan informasi dari Kepala DPMPTSP, ratarata Dinas Teknis belum memiiki SOP yang pasti tentang bagaimana proses penerbitan rekomendasi teknis, termasuk di dalamnya adalah waktu yang diperlukan. Tidak adanya SOP di Dinas Teknis, dapat menyebabkan permasalahan terkait dengan tahapan dan waktu kegiatan. Untuk itu, pada tahun 2018, DPMPTSP bermaksud untuk merumuskan bersama bagaimana tahapan kegiatan serta waktu yang diperlukan bagi masing â&#x20AC;&#x201C; masing tim teknis untuk menerbitkan rekomendasi teknis suatu izin.

Belum Ada Pemetaan Potensi Investasi Potensi investasi merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah. DPMPTSP sebagai salah satu OPD yang membidangi penanaman modal harus memiliki peta potensi investasi. Peta investasi ini dapat digunakan untuk melakukan promosi penanaman modal kepada para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Rotasi Jabatan Salah satu masalah yang dirasakan oleh DPMPTSP di Kabupaten Konawe Selatan adalah rotasi jabatan yang tidak memperhatikan aspek kesiapan kerja. Seiring dengan tuntutan kebutuhan dan pengetahuan serta pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap ASN di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan agar serba menguasai. Kadang kala tidak memperhatikan aspek penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan teknis kerja di setiap SKPD, karena kurangnya pembinaan atau bimbingan teknis yang seharusnya didapatkan oleh personil baru di SKPD baru.

Arah Pengembangan DPMPTSP Mengacu kepada kondisi pelayanan yang ada di DPMPTSP saat ini, pengembangan akan difokuskan kepada beberapa hal: --

Pembenahan peraturan-peraturan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan

Penambahan jumlah personil DPMPTSP

286

Lampiran Laporan Survey BDSP

Peningkatan Kapasitas personil DPMPTSP melalui pelatihan â&#x20AC;&#x201C; pelatihan

Peningkatan jangkauan pelayanan melalui pengadaan Mobil Pelayanan Perizinan Keliling dan penempatan formulir permohonan perizinan di kecamatan

Pemetaan dan penyusunan Peta Potensi Investasi

Rencana pengembangan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan ke arah peternakan sapi, maka ada beberapa perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP yang terkait dengan arah kebijakan tersebut. Izin â&#x20AC;&#x201C; izin tersebut antara lain: zz

Izin Usaha Peternakan

Izin Rumah Pemotongan Hewan

Selain dari sisi izin, peran lain dari DPMPTSP adalah melakukan promosi â&#x20AC;&#x201C; promosi potensi peternakan sapi yang akan dimiliki oleh Kabupaten Konawe Selatan. Diharapkan melalui promosi ini, maka akan semakin banyak investor yang masuk ke Konawe Selatan.

b. Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Konawe Selatan, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 710 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil Kepada Camat, Camat mempunyai kewenangan sebagai pelaksana IUMK dalam bentuk Izin usaha Mikro Kecil yang berada di masing-masing kecamatan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Konawe Selatan memiliki peran sebagai pembina dan pengawas teknis penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan izin UMK untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh KUMKM. Pembinaan tersebut dilakukan oleh setiap bidang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan dibantu oleh tingkat kecamatan sebagai pelaksana IUMK dalam bentuk Izin Usaha Mikro Kecil yang berada di masing-masing kecamatan, kemudian pendataan UMK secara periodik dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan pelayanan untuk KUMKM di Konawe Selatan yaitu: 1.

Melakukan Pendataan Dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan terhadap data UMKM yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, keaktifan dan tidak aktifnya UMKM, dan juga sebagai langkah untuk tertib administrasi dan arsip data UMKM.

Melakukan Pembinaan Untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya legalitas dalam berwirausaha atau bisnis, karena dengan adanya legalitas, maka akan mempermudah UMKM di Kabupaten Konawe Selatan dalam mengakses sumber modal, pengemasan produk, bahkan sampai dengan

Lampiran Laporan Survey BDSP

287

pemasarannya. 3.

Melakukan Pengawasan Untuk mengontrol atau memantau setiap kegiatan UMKM, dimulai dari manajemen perencanaan, pengorganisasian, mutu dan kualitas produk, pengemasan produk dan pemasaran dari UMKM di Kabupaten Konawe Selatan

Peningkatan Kapasitas untuk Personil dan Pelaku Usaha Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, baik dari sisi manajemen maupun kuantitas produksi dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM setiap tahunnya.

Bantuan Alat Pemecah Kakao Bantuan alat Pemecah Kakao senilai Rp 600 juta pada tahun 2017 diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM kepada Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Memfasilitasi Dana Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan membantu pelaku usaha atau bisnis dalam memfasilitasi dana, bertindak sebagai perantara antara pelaku usaha atau bisnis dengan sumber modal.

Pembentukan Klinik Konsultasi Bisnis Pada tahun 2017, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Konawe Selatan menginisiasi terbentuknya Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), mempunyai tujuan meningkatkan kinerja UMKM, terutama dalam hal akses terhadap permodalan, daya saing dan kualitas SDM pelaku UMKM. Pada bidang jasa, menyediakan informasi, memfasilitasi pameranpameran bisnis, konsultansi dan jasa-jasa bisnis. Hasil evaluasi yang akan diketahui adalah bagi sebagian usaha bisnis yang mengalami kesulitan, tidak berkembang (stagnan) karena kurangnya modal, kurangnya pengalaman dan pengetahuan soal bisnis, tidak mengerti cara pemasaran bisnis tidak didiamkan untuk kemudian dibuatkan rekomendasi atau solusi agar usaha atau bisnis yang sedang atau akan dikembangkan dapat berjalan atau bertahan secara berkesinambungan.

Permasalahan zz

zz zz

Pendataan UMKM di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tidak valid karena data ter-update adalah pendataan UMKM tahun 2013-2015 Pendelegasian kewenangan berdasarkan Perbup Konawe Selatan Nomor 07 tahun 2017 dan Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 710/152 tahun 2017 pada pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, isu yang berkembang tidak ada pelaporan data UMKM secara periodik dari tingkat kecamatan kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Anggaran yang tersedia kecil untuk program Dinas Koperasi dan UMKM Untuk pembinaan UMKM masih berjalan masing-masing antara Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Padahal masing-masing dinas memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan kepada UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM hanya melakukan pembinaan terhadapat kelembagaan UMKM, sedangkan Disperindag melakukan pembinaan dalam aspek manajemen.

288

Lampiran Laporan Survey BDSP

Rencana Mendatang zz

Dinas Koperasi dan UMKM akan melakukan pemetaan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki dengan sinkronisasi pendataan UMKM di seluruh kecamatan, dibantu oleh pihak kecamatan. Melakukan sosialiasi, pembinaan dan pengawasan yang lebih intens terhadap personil Dinas Koperasi dan UMKM, pelaku usaha atau bisnis untuk meningkatkan pemahaman, peningkatan kualitas SDM, produk, pengemasan, pemasaran dan daya saing dari produk hasil bumi yang akan dijual dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

c. Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) Kabupaten Konawe Selatan Saat ini ASPPUK telah memfasilitasi terbentuknya 64 Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) di 64 kabupaten dan Kota, meliputi 1.001 desa, 346 kecamatan. Jumlah anggota untuk 64 JARPUK adalah 25.678 yang tergabung dalam 1.036 Kelompok Perempuan Usaha Kecil (KPUK). Jenis usaha yang dilakukan oleh perempuan usaha kecil-mikro sangat beragam yaitu: zz

Dagang (warungan, dagang keliling, dan di pasar)

Jasa (jahit, salon, sewa pelaminan)

Pertanian

Ternak (ayam, kambing, babi, dll)

Kerajinan rumah tangga (tenun, batik, alumunium)

Bengkel

Kegiatan yang dilakukan JARPUK di tingkat kabupaten adalah: zz

Pertemuan rutin

Simpan Pinjam

Advokasi

Pelatihan-pelatihan

Workshop

Studi banding tentang produk, pasar dan bahan baku

Arisan

Kursus keterampilan

JARPUK tersebut di setiap wilayah tergabung dalam Asosiasi JARPUK wilayah yang saat ini ada di 5 wilayah sebagai berikut: zz

Asosiasi JARPUK wilayah Sumatera.

Asosiasi JARPUK wilayah Nusa Tenggara.

Asosiasi JARPUK wilayah Kalimantan.

Asosiasi JARPUK wilayah Jawa.

Asosiasi JARPUK wilayah Sulawesi.

Lampiran Laporan Survey BDSP

289

Setiap Jaringan Perempuan Usaha Kecil baik di tingkat kabupaten maupun wilayah mempunyai aturan dan kepengurusan yang disepakati oleh seluruh anggota JARPUK. Dalam perkembangan KUMKM, Jaringan Perempuan Usaha Kecil di Kabupaten Konawe Selatan memiliki peran membina serta meningkatkan kapasitas dari KUMKM. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh JARPUK di Kabupaten Konawe Selatan antara lain: zz

Pendampingan Unit Usaha yang dibentuk berbagai bidang lingkup sebagai program kerja, di antaranya: -

Bidang Ekonomi, mencakup pemberdayaan ekonomi produktif perempuan, penguatan ekonomi anggota, pengembangan dan penguatan peran jaringan dengan dilakukannya pendataan UMKM dan pelaku UMKM, pembinaan dan pengawasan. Sampai dengan tahun 2017 pelaku yang telah dibina oleh JARPUK kurang lebih mencapai 100 pelaku usaha di Kabupaten Konawe Selatan.

Bidang pendidikan dan latihan mencakup Diklat Kewirausahaan dan Dialog Kebijakan UMKM. JARPUK terbentuk pada tahun 2012 di Kabupaten Konawe Selatan dan telah melakukan pelatihan untuk pelaku usaha, salah satu pelatihan yang telah dilakukan adalah pelatihan untuk pemanfaatan pohon jati oleh penduduk di Kabupaten Konawe Selatan.

Memberikan masukan dan memfasilitasi/arahan untuk permodalan, salah satunya akses untuk mendapatkan simpan pinjam dengan Bumdes di Kabupaten Konawe Selatan.

Permasalahan zz

Mindset Pelaku Usaha Pelaku usaha di Kabupaten Konawe Selatan masih belum dapat memaksimalkan kapasitas produksi yang ada, karena pola pikir dan pemahaman sebagian penduduk atau pelaku usaha perempuan yang berprofesi sebagai pelaku usaha belum mempunyai komitmen dan keyakinan menjalankan usaha secara penuh dan serius, sehingga banyak yang memilih menjalankan usaha yang bersifat musiman. Jika Bulan pertama usaha pengelolaan ikan atau rumput laut maka pelaku usaha bersaing di sektor kelautan dan perikanan saja, kemudian pada bulan kedua sektor pertanian dan pangan sedang ramai dipasarkan maka pelaku usaha akan beralih ke sektor pertanian dan pangan.

Management Usaha Pelaku usaha di Kabupaten Konawe Selatan belum paham terhadap manajemen. Manajemen pelaksanaan maupun manajemen keuangan, termasuk penggunaan modal yang diambil dari pinjamanan kredit bank. Pinjaman yang digunakan tidak ada pengaturan manajemen dari pembelian produk, pengelolaan produk, hingga pemasarannya. Sehingga antisipasi dan risiko yang akan terjadi juga tidak dapat terhindarkan, banyak pelaku usaha yang gagal dalam menjalankan usahanya karena manajemen yang kurang baik. Ada pula yang menyalahgunakan pinjaman dari kredit bank, seharusnya digunakan untuk menjalankan usahanya malah digunakan untuk pembelian kebutuhan keluarga seperti pembelian sandang dan kebutuhan rumah.

Kesulitan Akses Permodalan Dalam menjalankan usaha tentu diperlukan kesiapan SDM, manajemen dan permodalan. Salah satu aspek yang paling krusial pendukung berjalannya suatu usaha tentunya modal, kasus yang terjadi untuk pelaku usaha di Kabupaten Konawe Selatan untuk kader perempuan khususnya kesulitan dalam

290

Lampiran Laporan Survey BDSP

mengakses permodalan karena permodalan dapat terealisasi apabila ada kedekatan atau agunan sebagai bentuk prasyarat antisipasi terjadinya kegagalan sehinggga agunan tersebut menjadi jaminan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan Sesuai dengan hasil pertemuan dengan stakeholders, ada beberapa kesimpulan mengenai kondisi pengembangan KUMKM, yakni : zz

Luasnya wilayah Kabupaten Konawe Selatan membuat pengembangan perekonomian daerah harus disesuaikan dengan kondisi masing â&#x20AC;&#x201C; masing daerah. untuk mengembangkan hal tersebut, maka diperlukan pemetaan potensi, baik dari sisi investasi maupun dari sisi produk KUMKM yang dihasilkan dari masing â&#x20AC;&#x201C; masing wilayah. Arah pengembangan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2018 akan fokus pada pengembangan usaha peternakan sapi. Hal ini sesuai dengan kebijakan Bupati dan kondisi alam Kabupaten Konawe Selatan. Proses pemberdayaan KUMKM masih terkendala soal koordinasi antara semua pihak yang terlibat, baik stakeholders pemerintah daerah maupun dari luar pemerintah.

b. Rekomendasi a) Umum Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari baseline survey, rekomendasi kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan KUMKM di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan : 1.

Melakukan pertemuan semua stakeholders yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan KUMKM, baik stakeholders dari Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengenai program-program yang akan dilakukan, dari semua program yang ada akan saling mendukung dari kegiatan masing-masing pihak.

Melakukan pemetaan tentang potensi ekonomi yang dimiliki, sektor apa saja yang memungkinkan untuk dikembangkan atau dipertahankan oleh Kabupaten Konawe Selatan, sebagai bentuk pengembangan untuk pencapaian atau peningkatan investasi ekonomi lokal.

Memastikan kesiapan anggaran untuk pelaksanaan program berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Lampiran Laporan Survey BDSP

291

Action Plan PTSP Tabel Usulan Action Plan PTSP

Kegiatan

Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan -

Workshop Pemetaan Izin dan Non Izin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Output

Waktu

List Izin dan non izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

List izin yang dapat dilimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan beserta persyaratannya

2018

Melakukan Konsultasi dengan OPD dan Kementerian Dalam Negeri

Penyusunan Peraturan Tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin di lingkungan Pemerintah Kab Konawe Selatan

Draft Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP

2018

Pengesahan Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Peraturan Walikota tentang pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP

2018

Penataan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan -

Revisi SOP perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan

Draft SOP bagi masing â&#x20AC;&#x201C; masing izin dan non izin yang dikelola oleh DPMPTSP

2018

Penyusunan Draft Peraturan mengenai SOP perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan

Draft Peraturan mengenai SOP izin dan Non Izin

2018

Pengesahaan Peraturan mengenai SOP Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan

Peraturan mengenai SOP izin dan non Izin

2018

Penataan Standard Pelayanan Publik DPMPTSP -

Penyusunan Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

Draft Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

2018

Konsultasi Publik Draft Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

Draft Standard Pelayanan Publik yang telah diberikan masukan oleh Forum

2018

Penyesuaian Draft Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

Draft Standard Pelayanan yang telah disesuaikan

2018

Pengesahaan Peraturan menganai Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

Peraturan mengenai Standard Pelayanan

2018

Penataan Sumber Daya Manusia -

Pemetaan Jumlah SDM yang dibutuhkan sesuai dengan beban tugas

Peta kebutuhan SDM

2018

Permohonan penambahan ASN kepada BKD

Surat Permohonan Kebutuhan kepada BKD

2018

Penyediaan Anggaran untuk SDM dari tenaga honorer

Peta kebutuhan SDM

2018

Rekruitment SDM

Penambahan SDM

2018

Peningkatan Kualitas Pelayanan -

Penentuan Materi Pelatihan

Materi yang diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan

2018

Penentuan Peserta Pelatihan

List Peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan

2018

Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Prima

Terselenggaranya pelatihan

2018

Penggunaan SPIPISE dalam Penanaman Modal -

Penentuan Operator SPIPISE

Operator untuk SPIPISE

2018

Pelatihan SPIPISE bagi Operator

Terselenggaranya pelatihan

2018

Pelatihan Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO)

2018

Penentuan personil untuk Operator SIPO

Personil untuk operator SIPO

2018

Pelatihan SIPO

Terselenggarakannya pelatihan

2018

Pelatihan Pengarsipan

2018

Penentuan materi Pelatihan

Materi yang diperlukan

2018

Penentuan Personil Pelatihan

Personil yang akan dilatih

2018

292

Lampiran Laporan Survey BDSP

Kegiatan

Output

Waktu

Terselenggarakannya pelatihan

2018

Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan Penanganan Pengaduan -

Penentuan Peserta Pelatihan

2018 2018

Penentuan Reward/Insentif -

Penentuan jenis reward/Insentif

Advokasi kepada Pimpinan Daerah

Pengadaan Mobil Keliling dan Kelengkapannya

Mobil dan Kelengkapan pelayanan

2018

Penyusunan mekanisme pelayanan

Mekanisme pelayanan

2018

Launching penggunaan Mobil Keliling

Launching

2018

Mekanisme pengarsipan dan pengelolaan data

2018

Penyebaran Formulir Permohonan izin ke Kecamatan -

Penyiapan Formulir

Penentuan Personil Kecamatan yang akan diberi tugas sebagai perwakilan DPMPTSP

2018

Penyusunan mekanisme kerja

2018

Pelatihan bagi personil Kecamatan

2018

Penyebaran personil

2018

Website Pelayanan Perizinan -

Penyesuaian Layout

2018

Penyesuaian data

2018

Pengembangan Sarana Prasarana DPMPTSP -

Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

List kebutuhan sarana prasarana

2018

Penentuan Design Ruang Pelayanan

Design ruang pelayanan yang mengakomodasi semua kalangan masyarakat

2018

Pengadaan Sarana dan Prasarana

2018

Pemetaan Potensi Investasi -

Workshop Pemetaan potensi Investasi

Peta Potensi Investasi di Kabupaten Konawe Selatan

2018

Penyusunan media informasi tentang potensi Investasi

Media Informasi tentang Potensi Investasi di Kabupaten Konawe Selatan

2018

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan -

Penentuan media untuk penilaian kepuasan pelayanan perizinan dan Non Perizinan

Media yang akan digunakan untuk penilaian kepuasan

2018

Penyusunan Tools Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tools IKM

2018

Pelaksanaan IKM

Terlaksananya IKM

2018

Penyusunan Laporan IKM

Laporan IKM

2018

Media Sosialisasi -

Penentuan Media sosialisasi

Media sosialisasi yang akan dibuat

2018

Pengadaan media sosialisasi

Media sosialisasi

2018 2018

Pemetaan Investasi -

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Rencana Umum Penanaman modal

2018

Sosialisasi Investasi

Mengikuti Pameran BKPM

2018

Peningkatan Kapasitas -

Jenis Insentif yang akan diberikan

Kursus Bahasa Asing

2019

Rehab Sarana dan Prasarana

Lampiran Laporan Survey BDSP

293

Kegiatan

Output

Waktu

Pelaksanaan IKM

2019

Pelatihan Pelayanan Prima

2019

Pengadaan Kendaraan Operasional

2019

6. Lampiran Daftar Dokumen Tabel Daftar Dokumen No

Nama Dokumen

Keterangan

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan izin Usaha Mikro Kecil kepada Camat

Hard copies

Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 701/152 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan izin Usaha Mikro Kecil kepada Camat

Hard copies

Database Perkembangan UMKM Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015, 2016,2017

Hard copies

Database Perkembangan UMKM Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015, 2016,2017

Soft copies

Daftar Koperasi Perkecamatan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016

Hard copies

Konawe Selatan Dalam Angka tahun 2017

Soft copies

Daftar Rekapitulasi Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP tahun 2015,2016,2017

Soft copies

PERBUP NO. 62 TAHUN 2016_PM dan PTSP Kabupaten Konawe Selatan

Soft copies

Perbup Nomor 9-2013_Pendelegasian Kewenangan Perizinan_BPPT Kabupaten Konawe Selatan

Soft copies

Perbup Nomor 10-2013-Pedoman Tatalaksana Pelayanan perizinan BPPT Kabupaten Konawe Selatan

Soft copies

PERDA NO 6 TAHUN 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Konawe Selatan 2016-2021

Soft copies

RENSTRA BAPPEDA 2016-2021 Kabupaten Konawe Selatan

Soft copies

Perda Nomor 3-2012-Pemberian Insentifn Kemudahan PM Kabupaten Konawe Selatan

Soft copies

Perda Nomor 8-2016-pembentukan dan Susunan OPD Kabupaten Konawe Selatan

Soft copies

Perda-No.-17-Thn-2013_Ret-Izin-Usaha-Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

Soft copies

PERBUP NO. 24 TAHUN 2015 (KOPERASI) Kabupaten Konawe Selatan

Soft copies

PERDA OPD NO 8 TAHUN 2016 Kabupaten Konawe Selatan

Soft copies

294

Lampiran Laporan Survey BDSP

5.1.12.Survey BDSP Kota Baubau 1. Pendahuluan Kegiatan assessmen terhadap Business Development Service Providers (BDSP) di Kota Baubau dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai 03 November 2017. Kegiatan survey ini dilakukan melalui pengumpulan data/informasi dan interview kepada stakeholders yang memberikan peran dalam perubahan iklim investasi melalui UMKM dan Koperasi di Kota Baubau. Berikut tabel responden untuk kegiatan survey terhadap BDSP di Kota Baubau berdasarkan nama, jabatan dan asal instansinya: Tabel Daftar Responden Survey BDSP Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

Armin SE, Msi

Plt. Sekda

Sekretariat Daerah

Andi H.

Sekretaris Badan

Sabaruddin

Kabid Ekonomi SDA

Lia amali

Kesubid Ekonomi

Radlan

Kepala Dinas

Amalia

Sekretaris Dinas

Saifullah

Kepala Bidang

Amelia Rasyid

Bidang Pemasaran

Adriamin

Anggota

La Ode Asraruddin, SE

Pembina

L.M. Ishaq Anshari, S.Sos.I

Pembina

Siti Sabaria

Anggota

Elva F

Anggota

Syamsul Bahri

Kepala Dinas

Nurrahman

Sekretaris Dinas

Wa Ode Muhia

Kepala Bidang UKM

Wa Ode Sarafa

Kepala Bidang Koperasi

Rusdin

Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam

Lampiran Laporan Survey BDSP

BAPPEDA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Baubau Kreatif

Dekranasda

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja

295

Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Wa Ode Fatimah

Kepala Seksi

Fitri Purnadia

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Maaruf

Kepala Seksi

Masruhin

Ketua

Asdin

Pemimpin

Nurhayati

Bagian Pemasaran

Arif

Sekretaris Dinas

Rahmah saraswati

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Rustam Rusli

Kabid Pelayanan Izin usaha

Mutmainnah

Kabid Pengaduan

Ahmad M

Kabid Promosi

Wa Ode Muhitbah

Kabid Pengendalian

L.M. Harmasi

Kabid Pelayanan tertentu

Famiyani

Kepala seksi Pemantauan

Wa Ode Sitti Hasana

Staff

Wawan erwiansya

Ketua

Wa Ode Asmah

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif

Ade

Kepala Bidang

Linda

Ketua

Serikat PEKKA

Rusmin Jaya

Ketua

Koperasi Sipanjonga

Instansi

Dekopinda

Wolio Snack

Dinas Penanaman Modal

Yayasan Benteng Keraton Dinas Pariwisata

Pengumpulan data/dokumen dan juga informasi tersebut dengan cara kunjungan langsung dan menemui stakeholders target serta studi literatur dokumen dari SKPD. Realisasi itinerary pelaksanaan survey yang dilakukan di Kota Baubau, sebagai berikut: Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Survey BDSP Hari

Tanggal

Kegiatan

Senin

30 Oktober 2017

Rapat koordinasi pelaksanaan survey dengan Koordinator NSLIC Kota Baubau

Interview dengan Bappeda Kota Baubau

FGD dengan Fasilitator/Pokja Kota Baubau

Interview dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Interview dengan Dekranasda

Interview dengan Forum komunitas Baubau Kreatif

Interview dengan Dinas Koperasi

Interiew dengan Wolio Snack

Interview Dinas PMPTSP

Interview Dinas Pariwisata

Interview Yayasan Benteng Keraton

Selasa

Rabu

31 Oktober 2017

01 Oktober 2017

Kamis

02 Oktober 2017

Interview dengan PEKKA

Jumat

03 Oktober 2017

FGD dengan Koperasi Sipanjonga

Pengumpulan dokumen

296

Lampiran Laporan Survey BDSP

2. Kondisi Umum Iklim Investasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2013 - 2018 menjadikan sektor koperasi dan UMKM sebagai sektor prioritas pondasi ekonomi daerah dalam sasaran strategis pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Baubau yaitu â&#x20AC;&#x153;Mengembangkan Perekonomian Kota untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Masyarakatâ&#x20AC;?. Sasaran yang ingin dicapai antara lain: 1.

Pemantapan peran UMKM dan koperasi sebagai basis perekonomian Kota Baubau

Penguatan Peran Kota Baubau sebagai Kawasan Strategis Perdagangan Regional

Pergeseran aktivitas ekonomi masyarakat dari ekstraksi SDA ke Industri Pengolahan

Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

Tersedianya stok dan distribusi pangan untuk mendukung aktivitas ekonomi Kota Baubau

Peranan sektor usaha mikro di Kota Baubau sedianya memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomiannya. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kondisi ekonomi Kota Baubau berkembang secara fluktuatif, selalu mengalami pertumbuhan selama kurun waktu tiga tahun (2013-2015), di tahun 2016 mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Baubau 2013 â&#x20AC;&#x201C; 2016 dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel Perkembangan Perekonomian Kota Baubau 2013 - 2016 Kondisi Ekonomi

2013

2014

2015

2016

Kota Baubau

7,99%

8,63%

8,97%

8,01%

Prov. Sulawesi Tenggara

7,51%

6,26%

6,88%

6,51%

Indonesia

5,78%

5,02%

4,79%

5,1%

Bappeda Kota Baubau, 2017

Berdasarkan data yang disajikan, perkembangan ekonomi Kota Baubau selalu berada di atas perkembangan perekonomian nasional dan Sulawesi Tenggara. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 8,97% dan terendah pada tahun 2013 sebesar 7,99%. Meskipun tahun 2016 terjadi penurunan pertumbuhan ekomoni, namun aspek pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selalu mengalami kenaikan jumlah. Pada tahun 2016 PDRB Kota Baubau mencapai 6,30 triliyun rupiah atau meningkat 5,17% dari tahun 2015 yang hanya mencapai 5,99 triliyun rupiah. Demikian halnya dengan tingkat kemiskinan, Kota Baubau selama 10 tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Tahun 2015 persentase kemiskinan di kota ini mencapai 18,8% dari jumlah penduduk yang ada. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 2015, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,24%, dan 2016 turun menjadi 8,81%. Jumlah penduduk Kota Baubau sampai dengan tahun 2016 berjumlah 158.271 jiwa dengan ketentuan 78.271 jiwa adalah penduduk laki-laki dan 80.070 jiwa penduduk perempuan yang terdiri dari 34.587 keluarga. Jumlah tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 2,42% dengan jumlah penduduk pada tahun 2010. Dari jumlah penduduk yang dimiliki, jumlah angkatan kerja sebanyak 70.332 jiwa dan 65.292 jiwa di antaranya adalah penduduk yang bekerja atau 5.040 jiwa penduduknya adalah pengangguran atau tidak bekerja. Berdasarkan jumlah angkatan kerja yang tercatat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau mencatat sebanyak 27.271 jiwa di antaranya adalah bekerja sebagai pegawai atau karyawan sektor-sektor usaha tertentu.

Lampiran Laporan Survey BDSP

297

Persebaran aktivitas pekerjaan penduduk Kota Baubau terbanyak berada pada dua sektor utama ciri khas sebuah perkotaan, yakni pada sektor jasa kemasyarakatan serta pada sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran yang masing-masing berkontribusi menyerap tenaga kerja sebesar 26% dari total angkatan kerja. Tabel Distribusi Penduduk Bekerja Kota Baubau Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

4.062

4.075

8.137

141

Industri

3.389

3.198

6.587

Konstruksi

4.946

280

5.226

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel

6.382

10.263

16.645

Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

8.939

8.217

17.156

Lain-lain

10.139

1.261

11.400

Jumlah

37.998

27.294

65.292

Pertambangan dan Penggalian

Sumber: BPS, 2017

Sejalan apa yang telah diulas pada awal pembahasan, bahwasannya sektor ekonomi mikro memiliki peranan penting dalam stabilitas ekonomi di Kota Baubau. Hal ini tercermin dalam data yang sajikan bahwa sektor usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan telah menyerap 33.801 tenaga kerja atau 51,76% dari seluruh angkatan kerja yang bekerja. Potensi bidang pekerjaan lain yang bergerak dalam sektor ekonomi mikro yakni pada bidang pekerjaan pertanian, industri kecil, dan lain-lain. Adanya potensi tersebut juga dipengaruhi faktor geografis Kota Baubau yang merupakan kota pelabuhan dan daerah transit bagi pelayaran, baik domestik kawasan Sulawesi maupun nasional. Hal ini membuka peluang adanya perputaran uang yang lebih besar dan peluang usaha warga yang dapat dimaksimalkan untuk menyuplai kebutuhan para penumpang yang singgah di Kota Baubau. Di sisi lain, Kota Baubau pun menjadi penopang kebutuhan bagi daerah-daerah lain di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Rendahnya Pendapatan Profil kependudukan miskin Kota Baubau dapat disajikan sebagai berikut: Gambar Persentase Penduduk Miskin Kota Baubau 2005 - 2015

Sumber: Bappeda Kota Baubau, 2017

298

Lampiran Laporan Survey BDSP

Persentase penduduk miskin Kota Baubau selalu mengalami penurunan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini terlihat dalam perkembangan jumlah penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Mengacu data yang disajikan BPS Kota Baubau, dari tahun 2015 menuju tahun 2016, garis kemiskinan mengalami kenaikan namun tidak dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pernyataan tersebut terlihat dari data yang tersaji di bawah ini: Tabel Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Baubau Tahun

Garis Kemiskinan

Penduduk Miskin Jumlah (Ribu)

Presentase (%)

2011

Rp 245.326

15,79

11,24

2012

Rp 259.302

14,40

10,03

2014

Rp 258.075

14,10

9,25

2015

Rp 274.066

14,27

9,24

2016

Rp 291.873

13,86

8,81

Sumber: BPS, 2017

Pada tahun 2016 garis kemiskinan Kota Baubau sebesar Rp 291.873 atau naik sebesar Rp 71.807 (26,2%). Sementara itu jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 berjumlah 13,86 ribu jiwa atau turun sebesar 0,41 ribu jiwa dari tahun 2015 yang berjumlah 14,27 ribu jiwa. Hal ini sangat menarik untuk diperhatikan, meskipun pemerintah menetapkan garis kemiskinan lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya, tapi banyak penduduk miskin yang berhasil keluar dari garis tersebut. Hanya di tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun 2014, atau naik 0,17 ribu jiwa. Maka dapat disarikan bahwa pada dasarnya penduduk Kota Baubau yang terkategorikan penduduk miskin memiliki kemauan dan kemampuan untuk keluar dari garis kemiskinan, terlebih standard kemiskinan yang dinaikkan. Dengan persentase kemiskinan penduduk Kota Baubau tahun 2016 sebesar 8,81% dari jumlah penduduk, maka dari 158.271 jiwa penduduk masih terdapat 13,944 ribu jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan (berpenghasilan di bawah Rp 291.873). Apabila jumlah penduduk yang tidak bekerja terkategorikan dalam penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka hanya 8.904 jiwa penduduk yang memiliki penghasilan, 5.040 jiwa di antaranya tidak memiliki penghasilan. Koperasi Koperasi sebagai bagian tidak dapat dipisahkan sektor perekonomian mikro yang diprioritaskan Pemerintah Kota Baubau dalam RPJMD Tahun 2013 â&#x20AC;&#x201C; 2018. Selama kurun waktu lima tahun terakhir secara kelembagaan selalu mengalami pertumbuhan, namun pada tahun 2017 jumlah koperasi mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan koperasi di Kota Baubau dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Pertumbuhan Kelembagaan Koperasi Kota Baubau Tahun 2013-2017

Sumber: Bappeda Kota Baubau, 2017 Lampiran Laporan Survey BDSP

299

Jumlah koperasi pada tahun 2017 sebanyak 254 unit dengan sebagian besar berjenis koperasi serba usaha, yakni 133 unit. Jenis koperasi dengan unit terbanyak kedua berasal dari jenis simpan pinjam dengan jumlah 45 unit. Adapun secara umum, komposisi koperasi yang ada di Kota Baubau terkategorikan sebagai berikut:

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau, 2017

Dari data yang disajikan, koperasi berjenis serba usaha merupakan koperasi dengan jumlah terbanyak di Kota Baubau, kemudian Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Karyawan, Koperasi Pendidikan, dan Koperasi Unit Desa (KUD). Total anggota koperasi yang ada terjaring sebanyak 23.325 orang. Jumlah anggota tersebut sangat besar apabila mengacu pada jumlah penduduk Kota Baubau yang hanya 158.271 jiwa. Artinya apabila seluruh koperasi tersebut secara kelembagaan aktif dan rutin menyelenggarakan kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), maka secara kasar koperasi telah menjamin kesejahteraan 14,73% penduduk Kota Baubau. Namun demikian, data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau menunjukkan hal yang kontradiktif dari jumlah koperasi yang ada. Dari 254 unit koperasi, hanya 176 unit saja yang dinyatakan aktif dan dari jumlah koperasi aktif tersebut, hanya 37 koperasi yang rutin menyelenggarakan RAT.

300

Lampiran Laporan Survey BDSP

Jumlah RAT Koperasi

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau, 2017

Minimnya koperasi yang aktif tersebut sangat relevan dengan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Hanya 133 jiwa jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh sektor koperasi. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau yang menyebutkan bahwa mayoritas koperasi yang ada banyak yang tidak aktif. Hal tersebut terjadi oleh berbagai sebab, salah satu yang dominan menjadi penyebab tidak aktifnya koperasi-koperasi tersebut adalah dari faktor pembentukan koperasi tersebut. Koperasi banyak yang dibentuk karena adanya motif menerima bantuan modal dari pihak-pihak tertentu, baik dari Pemerintah maupun Non Pemerintah. Sehingga pasca pembentukan dan disalurkan bantuan-bantuan tersebut, koperasi tidak beraktivitas sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pemahaman dan kemampuan teknis serta manajerial dari para pengurus dan anggota, maupun karyawan koperasi masih terbatas serta lemah dalam pengelolaan administrasi keuangan perkoperasian. Dari sisi kegiatan pengembangan koperasi yang dijalankan, mayoritas kegiatan tidak dapat menyentuh substansi kebutuhan para anggota dalam menjalankan kegiatan perkoperasian. Kegiatan dilakukan hanya sebatas sosialisasi peraturan-peraturan yang notabene tidak begitu diperlukan saat ini untuk para pengurus koperasi. Banyaknya koperasi yang tidak aktif dikarenakan pemahaman anggota tentang tata berkoperasi serta manajemen pengelolaannya merupakan materi-materi yang dibutuhkan anggota, pengurus, maupun karyawan dari koperasi di Kota Baubau. Selain itu, ketersediaan tenaga pendamping koperasi dan UMKM pun menjadi permasalahan tersendiri tentang beban kerja dan rentang kendali cakupan kerja yang dijalankan para pendamping koperasi. Hingga tahun 2017 ini, Dinas Koperasi dan UMKM hanya memiliki 3 orang pendamping untuk jumlah koperasi yang ada. Secara umum, permasalahan yang terjadi pada sektor koperasi di Kota Baubau relatif sama dengan apa yang terjadi secara umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. Minimnya jumlah koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT disebabkan oleh beberapa permasalahan, di antaranya: zz

Banyak koperasi yang dibentuk hanya berdasarkan kebutuhan pemberian bantuan tunai

Pemahaman tentang nilai filosofis dan prinsip-prinsip koperasi dari para anggota yang rendah

Kemampuan manajerial dan operasional para pengurus yang tidak mumpuni

Pengelolaan keuangan yang tidak baik dan transparan

Keterbatasan jumlah tenaga pendamping koperasi

Lampiran Laporan Survey BDSP

301

Apabila berkaca pada data koperasi yang disajikan, pada dasarnya koperasi memiliki potensi yang cukup besar dalam mengurangi jumlah pengangguran. Khusus di Kota Baubau, persebaran koperasi belum merata di seluruh wilayah kota dan terkonsentrasi pada kecamatan â&#x20AC;&#x201C; kecamatan yang dekat dengan pusat pemerintahan ekonomi kota. Kecamatan Wolio menjadi daerah dengan jumlah koperasi terbanyak di Kota Baubau dengan jumlah 92 unit, sedangkah Kecamatan Lea Lea menjadi wilayah yang paling minim memiliki unit koperasi yang hanya berjumlah 3 unit. Besarnya potensi yang dimiliki pun harus dimaknai dalam konteks kemampuan koperasi dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini tentu untuk memaksimalkan potensi tersebut harus dijalankan bersamaan upaya-upaya revitalisasi koperasi agar dapat menjadi lebih produktif dan benar-benar berperan dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tabel Grafik Penyaluran Kredit UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: Bank Indonesia, 2017

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan jumlah maksimal aset sebesar Rp 50.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, cabang dari perusahaan menengah dan besar. Jumlah aset yang dimiliki sektor usaha kecil yakni Rp 50.000.000 s.d Rp 500.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp 2.500.000.000. Adapun jenis usaha menengah yakni usaha mandiri baik milik pribadi maupun perorangan dengan nilai aset sebesar Rp 500.000.000 s.d 10.000.000.000 dan omset sebesar Rp 2.500.000.000 s.d Rp 50.000.000.000. Pada tahun 2017, pangsa kredit untuk sektor UMKM Kota Baubau menempati urutan ketiga (37,1%) di bawah Kabupaten Kolaka Utara (43,4%), dan Kabupaten Bombana (33,5%). Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata penyaluran kredit untuk UMKM Sulawesi Tenggara yang hanya 26,5%. Dari persentase tersebut, Bank Indonesia menjelaskan bahwa mayoritas kredit disalurkan kepada para nasabah yang menjalankan kegiatan sektor usaha kecil sebesar 44,7% dengan nilai kredit sebesar Rp 276,7 milyar yang terdiri dari 1.440 nasabah. Adapun penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro sebesar 26,4% dengan

302

Lampiran Laporan Survey BDSP

nilai kredit sebesar Rp 163,2 milyar. Meskipun demikian sektor usaha mikro memiliki pangsa nasabah paling banyak di Kota Baubau dengan jumlah kreditur sebanyak 6.949 orang. Sedangkan penyaluran kredit untuk sektor usaha menengah menempati urutan kedua sebanyak 28,9% dengan 184 nasabah penerima fasilitas pinjaman. Jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah pelaku sektor usaha menengah sebesar Rp 178,6 milyar. Dengan demikian jumlah dana yang tersalurkan oleh Bank dalam rangka memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat untuk kegiatan usaha sebanyak Rp 618,5 milyar dengan jumlah kreditur sebanyak 8.573 orang. Nilai investasi sektor usaha UMKM di Kota Baubau pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 302,35 milyar atau hanya 33% dari seluruh nilai investasi usaha yang ada. Pada tahun ini sektor usaha menengah memiliki persentase realisasi investasi yang paling besar yakni 20% dengan nilai Rp 187,04 milyar. Sektor usaha skala kecil hanya mampu merealisasikan sebesar 12% dengan nilai investasi sebesar 112,63%. Sedangkan sektor usaha mikro hanya mampu merealisasikan nilai investasinya sebesar Rp 2,68 milyar atau kurang dari 1% dari total nilai investasi secaras keseluruhan. Dengan demikian realisasi pada sektor UMKM Kota Baubau tahun 2016 hanya 33% atau Rp 302,35 milyar. Grafik Realisasi Investasi 2016 Berdasarkan Skala Usaha

Sumber: Bappeda Kota Baubau, 2017

Apabila mengacu pada kedua data yang disajikan di atas, terlihat ada geliat pertumbuhan minat usaha masyarakat pada sektor UMKM. Namun demikian, kendati ada geliat perkembangan minat usaha pada sektor UMKM, sektor UMKM dan koperasi tidak lepas dari berbagai persoalan. Dari hasil temuan di lapangan bahwa permasalahan â&#x20AC;&#x201C; permasalahan terjadi pada koperasi dan UMKM sebaiknya masih bersifat sama seperti permasalahan yang terjadi di lingkup Sulawesi Tenggara maupun nasional, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: zz

Kapasitas manajerial usaha dalam pengelolaan sektor UMKM oleh para pelaku usaha masih rendah, sehingga modal yang telah didapatkan tidak dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha yang dijalani. Modal habis digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Kapasitas teknis para pelaku usaha terbatas, sehingga baik aspek kuantitas maupun kualitas barang hasil produksi tidak mampu bersaing dengan barang hasil produksi di luar kota dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar serta minim diversifikasi produk. Pasar yang terbatas bagi para pelaku usaha untuk memasarkan hasil produksi usaha.

Lampiran Laporan Survey BDSP

303

Berbagai permasalah tersebut sedianya telah memberi pemahaman kepada kita bahwa Koperasi dan UMKM merupakan sektor strategis yang dapat dioptimalkan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Permasalah tersebut tentu diperlukan upaya intervensi dari berbagai pihak agar koperasi dan UMKM yang ada dapat berdaya saing dengan perkembangan kebutuhan pasar lebih luas.

3. Peran dan Intervensi Para Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor Koperasi dan UMKM Sebagaimana pembahasan sebelumnya, baik pada laporan ini maupun hasil temuan lapangan pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, serta nasional, koperasi dan UMKM memiliki permasalahan yang relatif sejenis yakni tidak optimalnya pengelolaan modal terhadap peningkatan kapasitas produksi, kemampuan manajerial dan teknis yang masih terbatas, masih rendahnya kualitas produk yang dihasilkan sehingga kalah bersaing dengan produk-produk dari daerah lain, serta terbatasnya pasar. Permasalahan yang terjadi pada koperasi dan UMKM di Kota Baubau tersebut sebaiknya merupakan permasalah umum yang terjadi pada sektor usaha mikro di Indonesia. Upaya intervensi telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka meningkatkan daya saing sektor usaha koperasi dan UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan dapat menjamin keberlangsungan usahanya. Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah secara nasional adalah Peraturan Deputi Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 08/PER/DEP.4/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM). Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui pembentukan PLUT UMKM sebagai lembaga adviser yang memberikan bimbingan, arahan, dan fasilitasi pengembangan untuk koperasi dan UMKM agar berkembang dan mampu berdaya saing dengan perkembangan pasar. Aspek layanan PLUT meliputi pendampingan bidang kelembagaan, sumberdaya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran di wilayah provinsi/kota/kabupaten. Dua di antaranya telah dibentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tenggara dan PLUT KUMKM Kabupaten Wakatobi. PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tenggara sedianya merupakan lembaga yang dibentuk untuk melayani program pengembangan usaha pada koperasi dan UMKM di seluruh kabupaten/kota yang menjadi wilayah administratif di bawahnya. Namun demikian lokasi yang hanya berada di Pusat Pemerintahan (Kota Kendari), menjadikan keberadaan lembaga tersebut sukar diakses oleh para pelaku usaha baik dari koperasi maupun UMKM. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga melalui organisasi perangkat daerah yang dimiliki mengeluarkan berbagai kebijakan dan program dalam rangka memperkuat daya saing dan kapasitas koperasi dan UMKM di daerah. Untuk aspek pengembangan kelembagaan dan SDM Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM telah membentuk Balai Latihan Koperasi, pembentukan Lembaga Penyalur Dana Bergulir untuk aspek permodalan, pelaksanaan pelatihan-pelatihan manajerial dan akuntansi pengelolaan keuangan, dan pembentukan Pendamping Penyuluh Lapangan yang bertugas memberikan pendampingan dan fasilitasi langsung koperasi dan UMKM di lapangan. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Bau bau, melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Beberapa hal yang telah dilakukan di antaranya untuk sektor UMKM diselenggarakan pelatihan untuk para penenun di wilayah Sulaâ&#x20AC;&#x2122;a tentang diversifikasi produk, motif, dan pewarna alami, pemberian bantuan etalase kepada UMKM, pembuatan lapak di wilayah Batu Lou untuk para pedagang kaki kecil yang sementara masih berjualan

304

Lampiran Laporan Survey BDSP

di trotoar. Di samping itu, upaya lain yang tengah dilakukan, yakni pembentukan Lembaga Penyalur Dana Bergulir untuk memudahkan Koperasi dan UMKM memperoleh bantuan modal, dan pembentukan PLUT KUMKM Kota Baubau. Dinas Perindustrian dan Perdagangan pun menjadi instansi pemerintah Kota Baubau yang melakukan proses intervensi terhadap pengembangan daya saing usaha pada para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM). Beberapa program yang dijalankan oleh Dinas ini antara lain pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan, manajemen pengelolaan usaha, pelatihan peningkatan kualitas produk, pelatihan pengembangan diversifikasi produk usaha, pelaksanaan program magang pada kegiatan IKM serupa di daerah lain yang telah berkembang sangat baik, pemberian bantuan barang, pembuatan 9 sentra industri kecil dan menengah, menggandeng para perusahaa besar untuk membantu pengembangan IKM melalui dana CSR, dan dalam aspek pemasaran dilakukan kegiatan kesertaan pada pemeran nasional dan kegiatan pameran mini di Kota Baubau. Pada tahun 2016, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang difasilitasi Pemerintah sejumlah 2.199 Unit - yang menunjukkan perkembangan baik dari segi omzet, tenaga kerja, maupun skala usaha. Di samping itu, sejak tahun 2012 hingga 2016, Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah membangun lebih dari 1.000 unit kios pasar dan lapak dagangan yang baru. Selain Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, instansi Pemerintah Kota Baubau lain yang melakukan kegiatan intervensi dalam rangka pengembangan daya saing usaha dari koperasi dan UMKM antara lain Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dekranasda, dan Kecamatan. Selain itu upaya intervensi pun tidak hanya dilakukan oleh instansi Pemerintah, namun juga oleh lembaga-lembaga lain di luar Pemeritah Kota Baubau, di antaranya Komunitas Baubau Kreatif, CV. Wolio Snack, Dewan Koperasi Daerah (DEKOPINDA), Yayasan Benteng Keraton Baubau, Rumah Kreatif BUMN PT. Telkom, dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Berikut beberapa stakeholders yang berhasil teridentifikasi sebagai institusi penyelenggara layanan peningkatan daya saing baik koperasi dan UMKM di Kota Baubau beserta permasalahannya: Tabel Identifikasi Masalah pada BDSP Intervensi

BDSP

Masalah

Penyebab

Modal

Dinas Koperasi dan UMKM

Modal usaha yang diberikan tidak berdampak pada peningkatan kapasitas usaha

Pemerintah belum memiliki lembaga penyalur dana sendiri di luar bank

PEKKA

Keterbatasan akses modal

Keterlambatan pembayaran anggota

Dinas Kelautan dan Perikanan

Sebaran bantuan tidak masimal

Pendataan KUMKM

Dinas Perindustrian

Tidak berkelanjutan

Anggaran

Dinas Kelautan dan Perikanan

SDM

Tidak ada lembaga pelaksana teknis pengembangan kapasitas unit usaha

Dekopinda

Masih banyak Koperasi tidak aktif

Pelatihan hanya sampai pada output

Dinas Koperasi UMKM

SDM dan masih banyak koperasi tidak aktif dan UMKM yang tidak berkembang

Kurangnya tenaga pendamping untuk peningkatan kapasitas bagi koperasi dan UMKM

Dinas Pariwisata

Pemerataan UMKM yang mendapat akses pelatihan

Pengelolaan Data UMKM

PEKKA

Sebaran dan keberlanjutan kegiatan pelatihan

Keterbatasan anggaran dan SDM

Kapasitas Manajemen

Lampiran Laporan Survey BDSP

305

Intervensi

BDSP

Masalah

Penyebab

Pemasaran

Dinas Perindustrian

Beberapa tempat pemasaran yang disediakan tidak berjalan

Diambil alih sama pihak bandara dan tempat yang disediakan di Pelabuhan Murhum tidak strategis

Dinas Koperasi UMKM

Banyak koperasi yang tidak berjalan

Pembinaan atau pelatihan yang hanya mencapai output

Dinas Pariwisata

Keterbatasan pemasaran

Pemasaran hanya dilakukan di kegiatan pameran

Dekranasda

Keterbatasan pemasaran

Kapasitas SDM dan anggaran

Wolio Snack

Keterbatasan pasar dan hasil produksi belum stabil

Pemasaran bergantung pada kebutuhan pasar

Bank Indonesia

Tidak maksimal

Tempat tidak strategis

PEKKA

Akses pasar belum luas

Hasil produksi belum bisa dipasarkan secara luas

Dinas Perindustrian

Keberlanjutan pelatihan

Keterbatasan anggaran dan pola pikir pelaku usaha

Dinas Koperasi

Hasil pelatihan tidak berdampak maksimal

Materi pelatihan yang tidak terserap/tidak bisa teraplikasikan

Baubau Kreatif

Keterbatasan SDM yang bisa melakukan pembinaan

Keterbatasan anggaran dan SDM

Dinas Kelautan dan Perikanan

Sebaran UMKM yang mendapat mengakses program pelatihan

Pengelolaan data

Wolio snack

Keterbatasan SDM yang bisa melakukan pembinaan

Keterbatasan anggaran dan SDM

PEKKA

Keterbatasan SDM yang bisa melakukan pembinaan

Keterbatasan anggaran dan SDM

Dinas PMPTSP

Izin yang sudah dilimpahkan ke kecamatan belum maksimal, masih banyak UMKM yang mengakses izin langsung ke DMPTSP

Izin yang dikeluarkan oleh kecamatan tidak bisa dijadikan untuk mengakses modal

Kapasitas teknis

Formalisasi Usaha

Berdasarkan pengelompokan peran/intervensi dari setiap stakeholders di atas, terlihat bahwa hampir setiap aspek permasalahan yang terjadi di koperasi dan UMKM terdapat upaya-upaya yang dijalankan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Namun demikian, hasil studi yang dilakukan kepada kepada para stakeholders dan studi literatur pada dokumen-dokumen yang kami kumpulkan menunjukkan capaian yang diharapkan belum maksimal. Berdasarkan tabel tersebut, secara umum dapat diuraikan beberapa permasalahan di antaranya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam pemberian bantuan, lemahnya pembinaan teknis, manajerial dan pemasaran pada hampir seluruh program-program bantuan, belum ada master plan pengentasan kemiskinan yang dapat menjadi pedoman semua instansi, dan belum optimalnya promosi investasi serta kinerja layanan formalisasi usaha.

4. Kondisi Umum BDSP a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustian dan perdagangan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi: zz

Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan

Pengelolaan dan fasilitasi di bidang perindustrian dan perdagangan

Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perindustrian dan perdagangan dan

Pelaksanaan urusan tata usaha, susunan organisasi Dinas Perindustrian dan PerdaganganÂ

306

Lampiran Laporan Survey BDSP

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan UMKM yaitu dalam memberikan modal berupa pemberian alat, mengadakan pelatihan teknis atau pelatihan managemen, melakukan pengawasan peredaran barang/jasa serta membantu proses pemasaran hasil produksi. Peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat menentukan bagi pertumbuhhan ekonomi Kota Baubau karena seperti pembahasan di atas bahwa sektor UMKM telah menyerap 33.801 tenaga kerja atau 51,76% dari seluruh angkatan kerja yang bekerja. Dalam perannya melakukan pengembangan terhadap UMKM, berikut program yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan: zz

zz zz

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan -

Pengawasan peredaran barang dan jasa

Monitoring perdagangan antar pulau

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah -

Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Penyelenggaraan Promosi Industri/Kerajinan Daerah

Pendampingan dan Konsultasi Diagnosis IKM

Pelatihan Diversifikasi Produk unggulan

Pelatihan Pengembangan IKM

Promosi Produk IKM Unggulan Daerah

Pemagangan bagi pelaku IKM

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, sentra industri tenun Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, penataan tempat usaha bagi PKL dan pedagang asongan. Pemasaran hasil produksi UMKM, melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan. Dinas Perindustrian sudah menyediakan gallery dan tempat untuk pemasaran. Contohnya sudah menyediakan di area Bandara dan pelabuhan namun saat ini tidak berjalan karena tempatnya sudah digunakan oleh pengelola bandara dan pelabuhan.

Rencana Mendatang zz

Melakukan pameran hasil produksi UMKM

Bekerjasama dengan BI, BNI atau memanfaatkan dana CSR untuk mengembangkan KUMKM.

Melakukan pelatihan untuk pengembangan kualitas dan juga diversifikasi produk

Sosialisasi dan pelatihan untuk menumbuhkan minat dan jumlah UMKM

Tantangan dan Hambatan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tantangan yang sangat besar dalam menjaga stabilitas dan perkembangan perekonomian di Kota Baubau. Tantangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau: a. Harus mempunyai perencanaan program yang mendukung pengembangan UMKM yang saat ini menyerap lebih dari 50% tenaga kerja di Kota Baubau. Harus mempunyai program yang bisa:

Lampiran Laporan Survey BDSP

307

------

Program yang berkelanjutan dengan capaian dan dapat bermanfaat serta dapat diaplikasikan dalam pengembangan UMKM Mempermudah akses modal Mendukung dan memastikan keberlangsungan produksi UMKM Menyediakan pasar bagi hasil produk UMKM Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam penguatan kualitas produksi dan diversifikasi produksi

b. Dinas harus mengkoordinasikan program dengan BDSP lain yang mempunyai peran yang sama dalam pengembangan sektor KUMKM, agar dapat menyelesaikan permasalahan sektor UMKM dari hulu ke hilir dan tidak ada peran BDSP yang tumpang-tindih karena mayoritas BDSP yang mempunyai peran terhadap pengembangan BDSP mempunyai program dan target/sasaran yang sama. c. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan d. Membangun kerjasama perdagangan antar pulau, karena saat ini modal atau ongkos menjual hasil produksi keluar daerah dianggap masih terlalu mahal. Harus ada terobosan yang bisa memangkas ongkos penjualan yang dikeluarkan pelaku UMKM. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan program pengembangan UMKM di Kota Baubau adalah sebagai berikut: zz

Permodalan, masih banyak UMKM yang tidak bisa mengakses modal karena legalitas kelembagaan. Peran Dinas Perindustrian sangat diperlukan terhadap pendampingan pembentukan kelembagaan UMKM. Pola pikir masyarakat yang selalu mempertentangkan antara nilai budaya dan inovasi. Dinas Perindag harus membuat inovasi dan diversifikasi Menjaga regenerasi pelaku UMKM terutama dalam jenis usaha tenun dan pengrajin tembaga yang sudah sedikit. Dinas Perindustrian harus memancing minat masyarakat agar mau mempertahankan usaha tenun dan pengrajin perak karena kedua usaha ini menjadi identitas Kota Baubau.

b. Dinas Pariwisata Dinas Periwisata Kota Baubau mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pariwisata sesuai perundang-undangan yang berlaku. Gambar Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Baubau Kepala Dinas

Sekretariat

Subag TU dan Kepegawaian

Bidang Pemasaran Parawisata

Bidang Pengembangan Destinasi

Bidang Ekonomi Kreatif

Seksi

308

UPTD

Kelompok Jabatan Fungsional

Subag Keuangan dan Perencanaan

Seksi

Lampiran Laporan Survey BDSP

Peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan UMKM yaitu pada kegiatan peningkatan kapasitas baik managerial ataupun kapasitas teknis, membantu pengembangan produksi UMKM dan membantu Pemasaran UMKM melalui kegiatan pameran. Bidang yang fokus terhadap pengembangan UMKM yaitu terdapat pada bidang Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif telah mendata dan akan melakukan pembinaan terhadap kurang lebih 425 UMKM yang terdiri dari jenis usaha di bidang tenun, kerajinan, fashion, bengkel seni dan kuliner. Tabel Jumlah UMKM Kota Baubau Jenis Kegiatan Ekonomi Gratis No

Kecamatan

Kerajinan

Tenunan

Fashion

Bengkel Seni

Kuliner

Teknologi Berbasis Media

Lainnya

Musik

Fotografi

Betoambari

Murhum

Batupoaro

Wolio

Kokalukuna

Bungi

Lea Lea

Sorawalio

Jumlah

213

174

Sumber: Dinas Pariwisata 2017

Dinas Pariwisata melakukan pembinaan terhadap 425 UMKM dari total 2.199 Unit UMKM yang ada di Kota Baubau atau sebesar 19,33% dari total UMKM di Kota Baubau. Diharapkan Program pengembangan UMKM yang dilakukan Dinas berperan lebih banyak lagi untuk membuka ataupun melibatkan bidang UMKM. Program yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dalam mengembangkan UMKM adalah sebagai berikut: zz

Pendataan Industri Kreatif di Kota Baubau bekerjasama dengan Kelurahan

Pelatihan untuk pelaku usaha, pengembangan motif tenun dan pelatihan usaha di bidang kuliner

Studi banding sentra kerajinan tenun di Jawa Tengah

Promosi dan menggali potensi serta kreativitas pelaku usaha melalui kegiatan Baubau Fashion Weeks.

Hambatan dan Tantangan: Pengembangan kepariwisataan dan pengembangan UMKM sangat berkaitan erat. Multiplier effects dari banyaknya potensi wisata dan pengembangan sarana dan prasarana bidang pariwisata akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kota Baubau. Ketika banyak potensi wisata maka akan semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang bisa diserap dan bahkan bisa memunculkan usaha-usaha baru dalam perdagangan atau kerajinan dan hasil produksi lain yang dihasilkan UMKM. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program pada Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut: zz zz

Belum optimalnya kesiapan destinasi daerah untuk bersaing di pasar global, Belum optimalnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata

Lampiran Laporan Survey BDSP

309

Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia pariwisata dalam bersaing di pasar global

Belum optimalnya sistem manajemen pengelolaan kepariwisataan

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pariwisata bagi peningkatan ekonomi rakyat.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor UMKM: zz

zz zz

Bisa memetakan dan mengembangkan potensi keanekaragaman dan kekayaan budaya dan pariwisata yang dimiliki dan bisa dikelola oleh masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja dan menciptakan peluang usaha bagi bidang perdagangan Memanfaatkan posisi strategis kewilayahan yang dikelilingi oleh kabupaten penyokong Kota Baubau. Membuka peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam membangunan kebudayaan dan pariwisata Memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Baubau sebagai daerah tujuan wisata, dan menyiapkan akses pengembangan UMKM untuk mendukung pengembangan wisata di Kota Baubau.

c. Dinas Koperasi KUMKM dan Dekopinda Dinas Koperasi terbentuk pada tahun 2016 dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM. Dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan maka Dinas Koperasi UMKM mempunyai tugas: zz

Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Menengah (KUMKM) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan Koperasi

Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelembagaan

Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan, monitoring dan evaluasi

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan

Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM adalah: zz

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

310

Lampiran Laporan Survey BDSP

Bidang Koperasi: Seksi kelembagaan/ketatalaksanaan koperasi dan seksi pengembangan aneka usaha koperasi Bidang Usaha Kecil dan Menengah: Seksi Pengembangan UKM dan Seksi Kemitraan dan jaringan usaha Bidang-bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam: seksi usaha pembiayaan dan pengendalian dan seksi usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan koperasi KSP/USP

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan KUMKM yaitu dari pemberian dana/alat, penyediaan pelatihan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen serta membantu penyediaan pasar. Kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Koperasi UMKM dalam pengembangan KUMKM: zz zz

zz zz

Pendataan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi melakukan pendataan bekerjasama dengan kepala desa untuk menyebar kuisioner. Hal ini dirasa lebih efektif dan mengurangi pengeluaran anggaran. Dari hasil pendataan tersebut banyak koperasi yang tidak aktif Pelatihan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen Kegiatan pelatihan biasanya bekerjasama dengan Dekopinda. Sudah dilakukan pelatihan aplikasi koperasi

Penyaluran bantuan modal, berupa dana hibah atau alat bagi koperasi/UMKM

Program penyuluhan kepada koperasi/UMKM dengan target pembentukan 20-30 UMKM baru.

Hambatan dalam pengembangan KUMKM: zz

Kurangnya regenerasi pelaku KUMKM terutama dalam bidang pengrajin perak dan tenun

Permodalan

SDM yang kompeten dalam melaksanakan program pengembangan UMKM

Anggaran operasional dan program kegiatan

Inovasi untuk melakukan diversifikasi produk

Keterbatasan alat

Keterbatasan pasar

Tantangan: zz

Mengembangkan koperasi yang mati suri dan mendampingi Koperasi yang tidak melakukan RAT

Membantu secara masif dalam upaya membantu mengakses permodalan bagi KUMKM

Perluasan dan penyediaan pasar

Meningkatkan kualitas produksi supaya dapat bisa bersaing

Lampiran Laporan Survey BDSP

311

Peran dari Dinas Koperasi dan KUMKM yang diharapkan dari pelaku KUMKM sangat besar dan akan berdampak besar bagi perkembangan perekonomian Kota Baubau. Dinas Koperasi dan UMKM harus menjadi motor dan koordinator pengembangan ekonomi yang saat ini lebih dari 50% masyarakat Kota Baubau yang mengantungkan hidupnya pada sektor UMKM. Dinas Koperasi harus bisa memetakan kebutuhan dan pengembangan potensi sektor KUMKM melalui penyusunan masterplan dan melakukan koordinasi dengan BDSP lain yang sama-sama berperan dalam pengembangan sektor UMKM. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Dewan Koperasi Indonesia Daerah merupakan perwakilan atau bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) di Kabupaten/Kota. Dekopinda berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi. Tugas Dekopinda memperjuangkan citacita gerakan koperasi Indonesia, menyalurkan aspirasi anggota, menjadi wakil gerakan koperasi di dalam dan di luar negeri, serta berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi. Kegiatan yang dilakukan Dekopinda meliputi: zz zz

Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, antara lain dengan melakukan kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi koperasi. Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat dengan bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Baubau. Mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dan dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Permasalahan dan tantangan dalam melakukan pengembangan koperasi yaitu banyaknya koperasi yang sudah didirikan tetapi sudah tidak aktif. Dekopinda harus berkoordinasi dengan Dinas Koperasi KUMKM untuk mengaktifkan, mengembangkan, membina atau memunculkan kelembagaan baru yang mampu dan mau melaksanakan kegiatan dalam bidang perkoperasian. d. Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Meskipun Kota Baubau hanya memiliki wilayah lautan seluas 200 mil, namun potensi perikanan yang berasal dari daerah sekitarnya (khususnya Kabupaten Buton) terakumulasi di kota ini. Luas areal perairan pantai Kota Baubau yang potensial untuk pengembangan budidaya rumput laut sekitar 96,79 Km2 dan Kota Baubau menjadi pusat perdagangan rumput laut dari lahan potensial seluas 9.040 Ha di wilayah Kepulauan Buton dan sekitarnya. Berdasarkan data dari Bappeda Kota Baubau bahwa hasil produksi perikanan di Kota Baubau pada tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 31,32 persen, dimana hasil produksi tahun 2010 sebanyak 9.045,69 ton sedangkan pada tahun 2011 mencapai 11.878,52 ton. Sementara tahun 2013 dan 2014 produksi perikanan tangkap meningkat setiap tahunnya, peningkatannya sangat signifikan sebesar 78% jika dibandingkan produksi tahun 2013 dan tahun 2014. Untuk perikanan laut

312

Lampiran Laporan Survey BDSP

produksi perikanan tangkap ditunjang oleh 6 kecamatan sedangkan perikanan darat ditunjang 3 kecamatan, untuk jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut: Tabel Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor (dalam ton) di Kota Baubau 2013-2014 Perikanan Laut

Perikanan Darat

Jumlah

Kecamatan 2013 Betoambari

2014

2013

2014

2013

2014

1.174,92

1.305,21

1.174,92

1.305,21

45,74

48,64

45,74

48,64

3.351,98

5.107,35

3.351,98

5.107,35

164,90

218,89

165,90

218,89

1.434,17

3.664,31

1.434,17

3.664,31

Sorawolio

1,21

1,04

1,21

1,04

Bungi

6,09

1,34

6,09

1,34

4.394,52

3.104,94

0,27

4.394,52

3.105,21

10.567,23

13.449,34

7,30

2,64

10.574,53

13.451,98

Murhum Batupoaro Wolio Kokalukuna

Lea-Lea Kota Baubau Sumber: Bappeda 2017

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terhadap perkembangan UMKM di Kota Baubau yaitu berupa penyediaan bantuan modal berupa sarana dan prasarana bagi perikanan budidaya atau perikanan tangkap, pelatihan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen (pengolahan hasil produksi) dan bantuan proses pemasaran. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh DKP dalam proses pengembangan UMKM: zz

Membina 10 kelompok ekonomi masyarakat pesisir per tahun

Jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 3.520 ton/tahun

Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan laut maupun perairan umum 2.877,45 ton/tahun, melalui pengembangan karamba budidaya, budidaya benih bandeng umpan, pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT, dan alat penangkapan ikan, alat pendeteksi ikan (Fish Finder);

Sekitar 60% pelaku usaha penangkapan ikan telah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Membina 2 asosiasi pemasaran dan pengolahan hasil produksi perikanan;

zz zz

2 Unit kapal pole and line (penangkapan ikan cakalang) diserahkan kepada dua keluarga nelayan di Kecamatan Bone-Bone tahun 2013; 2 Unit kapal pole and line (penangkapan ikan cakalang) diserahkan kepada dua keluarga nelayan di Kecamatan Bone-Bone dan Wameo tahun 2014; 2 Unit kapal pole and line (penangkapan ikan cakalang) tahun 2015, dan; Tahun 2015 pembangunan karamba jaring apung sebanyak 2 unit yang berlokasi di Kelurahan LowuLowu.

Lampiran Laporan Survey BDSP

313

Tabel Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Indikator

Capaian 2014

Produksi perikanan budidaya

3.520 ton

Produksi perikanan tangkap

2.877,45 ton

Sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola

15%

Sumber: Bappeda Kota Baubau, 2017.

Untuk meningkatkan hasil produksi di bidang perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baubau melaksanakan beberapa program sesuai Rencana Strategis (Renstra) DKP 2016-2021, antara lain sebagai berikut: zz

Pengelolaan ikan tangkap

Penyediaan fasilitas Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal perikanan

Pelatihan Sertifikasi/Surat Kecakapan Kepelautan (SKK) sampai dengan 60 mil laut

Pengembangan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan

Pengendalian penangkapan ikan

Pengelolaan kenelayanan dengan upaya fasilitasi terhadap penguatan kelembagaan nelayan, pelatihan usaha kenelayanan dengan pengembangan kapasitas manajemen dan pengembangan kapasitas teknis.

Penataan kampung nelayan

Program pengembangan budidaya perikanan

Hambatan dan Tantangan Potensi pengembangan sektor perikanan di wilayah perairan Kota Baubau cukup luas, antara lain untuk area budidaya rumput laut yang diperkirakan mencapai 96,79 Km2, apalagi ditunjang faktor lokasi Kota Baubau yang didukung oleh beberapa kabupaten di sekitarnya seperti Buton Tengah, Buton Selatan dan Wakatobi. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baubau harus memiliki program perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang berkualitas agar dapat mengembangkan sektor perikanan secara optimal. Beberapa hambatan yang masih dihadapi oleh DKP dalam pengembangan KUMKM di sektor perikanan yaitu: zz

Pelaksanaan pemberian modal berupa bantuan alat tidak merata dan tidak tepat sasaran karena tidak ada database yang akurat dan terpusat terkait data nelayan atau pelaku KUMKM. Pelatihan yang diberikan hanya sebatas output, tidak berkelanjutan dan kurang dapat diaplikasikan serta tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan nelayan atau UMKM Keterbatasan akses pasar, terutama untuk menjangkau pasar di luar Pulau Baubau.

Adapun tantangan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan sektor perikanan yaitu: zz

Harus memberdayakan dan meningkatkan kapasitas SDM nelayan: --

Peningkatan kapasitas manajemen untuk mengelola lembaga UMKM

Peningkatan kapasitas teknis dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan

314

Lampiran Laporan Survey BDSP

Peningkatan kapasitas untuk menghasilkan produk berkualitas unggul dan dapat bersaing

Menyediakan akses pasar dan membuat kebijakan yang bisa memotong biaya pemasaran

Berkoordinasi dengan BDSP lain yang berperan dalam peningkatan dan pengembangan UMKM

Menyediakan SDM yang terampil yang dapat melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan monitoring program kegiatan yang berkualitas, dengan target yang jelas, berkesinambungan dan berdampak terhadap perkembangan nelayan/UMKM.

e. Wolio Snack Wolio snack merupakan salah satu usaha perorangan yang berperan terhadap pengembangan UMKM di Kota Baubau yang didirikan pada tahun 2009. Wolio snack berperan dalam memberikan pelatihan teknis untuk menjaga kualitas produksi pelaku usaha (konsultasi) dan membantu penyediaan pasar bagi pelaku usaha di Kota Baubau. Wolio Snack juga sering disebut rumah kemasan, karena menyediakan fasilitas pengemasan bagi UMKM binaan Wolio. Gambar Struktur Organisasi

Sarana dan prasarana di Wolio Snack ada yang bersumber dari hibah bantuan barang/alat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian tidak jarang juga Pimpinan dari Wolio Snack diundang sebagai narasumber untuk pengolahan makanan dari hasil perikanan di Kota Baubau atau di luar Kota Baubau. Aset yang dikelola Wolio snack minimal Rp 5 juta. Jumlah UMKM binaan Wolio Snack berjumlah 25 usaha yang terdiri dari usaha Abon ikan tuna, ikan tumbu, jambu mete, bolu, baruasa dan kalo-kalo. Wolio Snack pernah mendapatkan penghargaan Adibakti Nima Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Desember 2010 sebagai Juara harapan II kategori usaha kecil menengah pengolahan terbaik tingkat nasional, dan penghargaan sebagai juara 1 lomba UMKM pengolahan tingkat Provinsi se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Tantangan dan Hambatan Tantangan dan hambatan untuk pengembangan UMKM relatif sama dengan BDSP lainnya yaitu terkait keterbatasan pemasaran. Jumlah produksi masih dalam skala sedang untuk pemenuhan kebutuhan dalam kota saja dan keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pembelian alat produksi dan kemasan. Pemimpin dan semua anggota dari Wolio Snack harus melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah atau stakeholders lain untuk mendapatkan akses pasar yang mudah dan berskala besar. Lampiran Laporan Survey BDSP

315

f. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Tujuan pembentukan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah agar perempuan mendapatkan haknya. Pada saat ini perempuan-perempuan khususnya di Kota Baubau masih banyak yang belum bisa mengakses dana/modal. Peran PEKKA dalam pengembangan sektor UMKM yaitu memberikan pendampingan berupa konsultasi dan pendampingan teknis serta penyediaan akses permodalan. Saat ini PEKKA mengelola aset kurang lebih Rp 200 juta. PEKKA mengelola usaha simpan pinjam bagi para anggotanya. Setiap anggota bisa meminjam modal maksimal sebesar Rp 5 juta. Jumlah UMKM binaan PEKKA ada 127 UMKM dengan berbagai jenis usaha, namun banyak dari anggota PEKKA yang melakukan usaha di bidang tenun, kue dan bolu serta handicraft. Syarat setiap anggota harus membayar iuran wajib per bulan Rp 5.000 dan simpanan pokok sebesar Rp 20.000. Peran Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam meningkatkan perkembangan UMKM di kota Baubau dilakukan melalui bantuan penyediaan modal berupa pinjaman dana, pelatihan peningkatan kapasitas teknis dan peningkatan kapasitas managemen agar bisa mengembangkan usaha, penguatan kelembagaan usaha dan bisa mengakses modal dan hak-hak lain yang bisa didapatkan. Harapan PEKKA adalah agar kaum perempuan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan lebih luasnya lagi bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan Pemerintahan di Kota Baubau. Hambatan dan tantangan bagi perkembangan lembaga PEKKA yaitu dari kualitas SDM yang masih perlu dilakukan pembinaan baik itu melalui pelatihan managemen, pemagangan atau pelatihan teknis terkait peningkatan kualitas produksi agar bisa bersaing di pasaran. Tantangan ke depan terutama untuk pembinaan terhadap pelaku usaha tenun, harus menciptakan inovasi atau desain yang menarik yang dibutuhkan oleh banyak pasar, peningkatan jumlah hasil produksi kain (jangan hanya dijadikan sampingan kegiatan) harus ada solusi atau tindakan lain misal dengan penggunaan alat tenun bukan mesin (ATMB) dan bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah untuk membuka akses pasar untuk pemasaran hasil produksi. g. Forum Komunitas Baubau Kreatif Forum Komunitas Baubau Kreatif didirikan pada tanggal 13 Juli 2016 yang berlokasi di Jln. Latsitarda di Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Tujuan pembentukan Forum Komunitas Baubau Kreatif agar generasi muda bisa berperan aktif langsung pada sektor pengembangan potensi daerah berbasis ekonomi kreatif. Forum Komunitas Baubau Kreatif diharapkan menjadi pilar penting dalam mengelola dan menumbuhkembangkan potensi ekonomi kreatif. Struktur Organisasi Forum Komunitas Baubau Kreatif adalah: zz

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Bidang: Legal dan HAKI, Pusat Data, Aset dan ADM, Pemasaran, Sosial Kemasyarakatan dan Humas, Produksi, Teknologi dan Informasi, Multimedia, Program dan Perencanaan, Monitoring Ekonomi Kreatif, Seni dan Budaya, Pemasaran UMK dan Desain, Industri Kreatif Anggota

316

Lampiran Laporan Survey BDSP

Fungsi Fungsi dari Forum Komunitas Baubau Kreatif (FK-BBKRAF) adalah sebagai wadah untuk mengayomi seluruh komunitas maupun pelaku industri kreatif Kota Baubau pada khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya serta mengarahkan dan membentuk masyarakat agar memiliki kompetensi, dan keahlian di bidangnya. Tujuan --

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melakukan aktivitas-aktivitas kreatif ilmiah sebagai dasar untuk melahirkan karya dan penghasilan.

Meningkatkan kualitas dan pengalaman manajerial masyarakat Kota Baubau pada khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya.

Meningkatkan kerjasama antar pelaku industri kreatif sehingga mampu bersinergi dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Memberikan sumbangsih kepada daerah, bangsa dan negara demi terciptanya Indonesia yang kreatif, mandiri, berdaulat, adil dan beradab.

Upaya yang dilakukan Forum Komunitas Baubau Kreatif dalam mengelola dan menumbuhkembangkan potensi ekonomi kreatif yaitu dengan menumbuhkan motivasi untuk melakukan kreativitas di kalangan masyarakat, pelatihan teknis, membantu dan mendampingi pembentukan legalitas kelembagaan UMKM dan bekerjasama dengan pihak pemerintah Kota Baubau. Hambatan dan Tantangan Hambatan dan tantangan bagi Forum Komunitas Baubau Kreatif yaitu terkait: --

Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pengembangan program ataupun pendampingan. Harus lebih aktif untuk berkoordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan pendanaan untuk pelaksanaan program kegiatan.

Kendala dalam pendampingan untuk mendapat legalitas usaha terutama dalam mengkases perizinan

h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas pokok DMPTSP yaitu membantu Walikota dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran DMPTSP dalam pengembangan UMKM Kota Baubau yaitu dalam hal formalisasi izin usaha. Berdasarkan data dari DPMPTSP bahwa 90% dari total jumlah UMKM di Kota Baubau telah memiliki SuratÂ IzinÂ Usaha Perdagangan (SIUP). Kemudian untuk mempercepat penambahan jumlah izin maka dilakukan pelimpahan kewenangan penerbitan SuratÂ IzinÂ Tempat Usaha (SITU) dan SIUP ke kecamatan untuk bidang usaha dengan skala kecil. Namun pada perjalanannya masih banyak pelaku usaha yang masih meminta SITU dan SIUP dari DMPTSP karena izin yang dikeluarkan oleh Kecamatan tidak dapat dijadikan Lampiran Laporan Survey BDSP

317

rujukan ataupun tidak bisa dijadikan syarat untuk mengakses modal di perbankan. Capaian pembangunan yang telah dihasilkan sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut : --

Rata-rata lama proses perizinan investasi selama 7 hari. Kegiatan yang mendukung capaian ini adalah Pengembangan Sistem Informasi Investasi.

Tersedianya satu Perda tentang Penanaman Modal dan satu dokumen cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal. Jumlah investor PMDN/PMA yang menanamkan modal di Kota Baubau sebanyak tujuh investor, dengan nilai investasi sebesar Rp 7,415 milyar.

Tahun 2013 kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan/non-perizinan dan penanaman modal Kota Baubau meliputi 53 jenis izin dan tiga non-izin. Tabel Jumlah dan Investasi di Kota Baubau Tahun 2015 Jumlah Proyek PMA

Investor

Nilai Investasi

Realisasi Investasi PMA per Sektor: Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

$ 53.500.000

Jumlah Proyek PMDN

Investor

3.500.000

Nilai Investasi (Rp)

Realisasi investasi PMDN persektor: Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Pertambagan dan Penggalian Industri Pengolahan (migas dan migas) Listrik, Gas, dan Air Perdagangan, Hotel, dan Restoran

17.179.500.000

5.750.000.000

5.888.000.000

500.000.000

173

38.591.772.534

Penganggkutan dan Komunikasi

12.102.450.000

Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahan

68.049.706.428

140

107.993.783.198

Jasa-jasa

Sumber: Bappeda 2017

Kebijakan pengembangan penanaman modal di Kota Baubau diarahkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah memiliki SOP namun proses penyusunannya dilakukan oleh tim internal di DMPTSP. Selain SOP, DMPTSP sudah memiliki Standard Pelayanan, namun belum dilakukan uji publik. Rencana ke depan DMPTSP akan melakukan pengkajian ulang terhadap SOP DMPTSP dengan mengundang instansi terkait dan untuk Standard Pelayanan Publik akan dilakukan Uji Publik. Kemudian untuk sarana dan prasarana saat ini sedang dilakukan renovasi. Untuk tim teknis saat ini masih berada di masing-masing SKPD. Berikut kegiatan yang dilakukan DMPTSP dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan proses pemerintahan di bidang penanaman modal perizinan terpadu satu pintu: a. Bidang Penanganan Pengaduan Survey IKM, melalui kuisioner yang disebar saat pelaku usaha datang untuk mengakses perizinan dan saat ini sedang melakukan penyusunan hasil survey. Diharapkan dari data hasil kuisioner ini dijadikan

318

Lampiran Laporan Survey BDSP

referensi untuk peningkatan pelayanan dalam penanaman modal dan perizinan. Pada tahun 2017 sudah ada empat pengaduan yang masuk. Tiga pengaduan yang ada ini terkait dengan saran untuk sarana dan prasarana dan satu aduan tentang permohonan pencabutan izin untuk salah satu jenis usaha yang menggunakan mesin yang suaranya mengganggu kenyamanan penduduk. SDM di bidang ini terdapat satu kepala bidang, dua kepala seksi dan satu staf. b. Bidang Izin Usaha. SDM di bidang Izin Usaha terdapat 6 orang dengan kepala bidang, 2 kepala seksi dan 4 staf. Kegiatan yang dilakukan bidang izin usaha yaitu melakukan peninjauan lapangan Usaha. Peninjauan lapangan usaha ini rata-rata dilakukan oleh 2 orang dalam 1 hari. c. Bidang Izin Tertentu. Jumlah SDM ada 6 orang dengan 1 kepala bidang, 2 kepala seksi dan 2 staf. Kegiatan yang dilakukan oleh bidang Izin Tertentu yaitu menangani masalah terkait IMB. Saat ini ada perwali terkait pemutihan IMB. Adapun prosedur yang harus ditempuh yaitu dengan datang ke kelurahan. Setiap kelurahan melakukan peran dalam mengawal dalam proses pembuatan IMB. Kelurahan datang ke Dinas PU untuk mendapatkan rekomendasi dan setelah itu datang ke PTSP untuk penerbitan Izin. d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal SDM pada bidang Pengendalian Penanaman Modal yaitu berjumlah 6 orang dengan komposisi 1 Kepala Bidang, 2 Kepala Seksi dan 2 staf. Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian Penanaman Modal yaitu pemantauan dan pembinaan, monitoring dan evaluasi penanaman modal (memastikan izin yang keluar harus sesuai dengan peruntukkannya). e. Bidang Promosi Jumlah SDM pada Bidang Promosi terdapat 3 orang dengan 1 Kepala Bidang dan 2 Kepala Seksi. Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Promosi yaitu penyebaran informasi secara umum melalui keikutsertaan dalam pameran, pengelolaan sistem informasi dan sistem informasi pengelolaan data penanaman modal. 4. Bidang Perencanaan Total SDM pada Bidang Perencanaan ini berjumlah 4 orang dengan 1 Kepala Bidang, Kepala Seksi dan 1 staf. Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Perencanaan ini adalah penyusunan dokumen investasi, kajian potensi investasi dan kebijakan izin PTSP. Tantangan dan Hambatan Tantangan dalam menciptakan nilai investasi untuk sektor UMKM yang bisa melebihi nilai investasi sektor usaha dengan skala besar yaitu yang menembus 68%. Diharapkan dengan kebijakan yang lebih mempermudah usaha di sektor UMKM bisa mendobrak nilai jumlah investasi di Kota Baubau untuk sektor UMKM. Dengan menyusun kebijakan yang mempermudah sektor UMKM dalam mengakses perizinan diharapkan capaian untuk tahun selanjunya bisa di atas 33% dari seluruh nilai investasi usaha yang ada.

Lampiran Laporan Survey BDSP

319

5. Kesimpulan dan Rekomendasi a. Kesimpulan zz

Tingkat perkembangan ekonomi Kota Baubau selalu berada di atas perkembangan perekonomian nasional dan Sulawesi Tenggara. Untuk tingkat kemiskinan, Kota Baubau selama 10 tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2015, persentase kemiskinan di kota ini mencapai 18,8% dari jumlah penduduk yang ada. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 2015, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,24%, dan 2016 turun menjadi 8,81%. Dengan persentase kemiskinan penduduk Kota Baubau tahun 2016 sebesar 8,81% dari jumlah penduduk, maka dari 158.271 jiwa penduduk masih terdapat 13,944 ribu jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan (berpenghasilan di bawah Rp 291.873). Apabila jumlah penduduk yang tidak bekerja terkategorikan dalam penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka hanya 8.904 jiwa penduduk yang memiliki penghasilan, 5.040 jiwa di antaranya tidak memiliki penghasilan. Sektor ekonomi mikro memiliki peranan penting dalam stabilitas ekonomi di Kota Baubau. Hal ini tercermin dalam data yang sajikan bahwa sektor usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel dan Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan telah menyerap 33.801 tenaga kerja atau 51,76% dari seluruh angkatan kerja yang bekerja. Potensi bidang pekerjaan lain yang bergerak dalam sektor ekonomi mikro yakni pada bidang pekerjaan pertanian, industri kecil, dan lain-lain. Pada tahun 2017, pangsa kredit untuk sektor UMK Kota Baubau menempati urutan ketiga (37,1%) di bawah Kabupaten Kolaka Utara (43,4%), dan Kabupaten Bombana (33,5%). Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata penyaluran kredit untuk UMKM Sulawesi Tenggara yang hanya 26,5%. Dari persentase tersebut, Bank Indonesia menjelaskan bahwa mayoritas kredit disalurkan kepada para nasabah yang menjalankan kegiatan sektor usaha kecil sebesar 44,7% dengan nilai kredit sebesar Rp 276,7 milyar yang terdiri dari 1.440 nasabah. Adapun penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro sebesar 26,4% dengan nilai kredit sebesar Rp 163,2 milyar. Nilai investasi sektor usaha UMKM di Kota Baubau pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 302,35 milyar atau hanya 33% dari seluruh nilai investasi usaha yang ada. Pada tahun ini sektor usaha menengah memiliki persentase realisasi investasi yang paling besar yakni 20% dengan nilai Rp 187,04 milyar. Sektor usaha skala kecil hanya mampu merealisasikann sebesar 12% dengan nilai investasi sebesar Rp 112,63 milyar. Sedangkan sektor usaha mikro hanya mampu merealisasikan nilai investasinya sebesar Rp 2,68 milyar atau kurang dari 1% dari total nilai investasi secara keseluruhan. Total koperasi yang ada di Kota Baubau berjumlah 23.325 anggota. Jumlah anggota koperasi ini jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Kota Baubau, maka jumlah tersebut sangat besar apabila mengacu pada jumlah penduduk Kota Baubau yang hanya 158.271 jiwa. Artinya apabila seluruh koperasi tersebut secara kelembagaan aktif dan rutin menyelenggarakan kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), maka secara kasar koperasi telah menjamin kesejahteraan 14,73% penduduk Kota Baubau. Namun demikian, data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau

320

Lampiran Laporan Survey BDSP

menunjukkan hal yang kontradiktif dari jumlah koperasi yang ada. Dari 254 unit koperasi, hanya 176 unit saja yang dinyatakan aktif dan dari jumlah koperasi aktif tersebut, hanya 37 koperasi yang rutin menyelenggarakan RAT. zz

Permasalahan yang terjadi pada sektor koperasi di Kota Baubau adalah minimnya jumlah koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut: --

Banyak koperasi yang dibentuk hanya berdasarkan kebutuhan pemberian bantuan tunai

Pemahaman tentang nilai filosofis dan prinsip-prinsip koperasi dari para anggota yang rendah

Kemampuan manajerial dan operasional para pengurus yang tidak mumpuni

Pengelolaan keuangan yang tidak baik dan transparan

Terbatasnya jumlah tenaga pendamping koperasi

Permasalahan pada pengembangan sektor UMKM antara lain: 1. Kapasitas manajerial usaha dalam pengelolaan sektor UMKM oleh para pelaku usaha masih rendah, sehingga modal yang telah didapatkan tidak dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha yang dijalani. Modal habis digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga. 2. Kapasitas teknis para pelaku usaha terbatas, sehingga baik aspek kuantitas maupun kualitas barang hasil produksi tidak mampu bersaing dengan barang hasil produksi di luar kota dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar serta minim diversifikasi produk. 3. Pasar yang terbatas bagi para pelaku usaha untuk memasarkan hasil produksi usaha.

b. Rekomendasi a)

Rekomendasi Umum zz

Membuat program yang lebih masif lagi untuk menciptakan minat usaha di bidang KUMKM, terutama dalam mengubah pola pikir masyarakat yang masih kuat terhadap pandangan adat yang bisa menghambat perkembangan ekonomi. Contohnya bisa melalui pengembangan atau diversifikasi produk yang tidak bertentangan dengan urusan adat. Jika dibandingkan antara tingkat penyaluran angka kredit yang cukup tinggi (mencapai 37,1%) dengan kontribusi terhadap nilai investasi sektor UMKM di Kota Baubau, maka persentasenya masih relatif rendah terutama dari sektor usaha skala kecil 12% dan usaha skala mikro hanya 1% dari total konstribusi terhadap nilai investasi di Kota Baubau. Hal ini harus menjadi perhatian utama bagi seluruh BDSP yang mempunyai peran terhadap perkembangan KUMKM dan juga pemerintah secara umum. Harus ada koordinasi antar BDSP dalam melakukan perannya dalam pengembangan KUMKM agar program yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri dan bisa menjawab serta mentuntaskan permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dalam pengembangan KUMKM. Membuat master plan yang mempunyai sasaran yang jelas, menyusun output yang bermanfaat yang bisa diaplikasikan oleh pelaku KUMKM.

Lampiran Laporan Survey BDSP

321

Memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Kota Baubau: a.

Letak Kota Baubau yang didukung oleh kabupaten-kabupaten sekitar.

Memaksimalkan potensi bidang perikanan

Memaksimalkan potensi pada bidang pariwisata

Memaksimalkan potensi bidang perdagangan

Harus membuat kebijakan dan peran yang lebih kuat lagi dalam pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal yang akan menjadi jati diri sekaligus memunculkan daya tarik dan minat wisata di Kota Baubau. Dalam hal ini menjaga regenerasi UMKM dengan jenis usaha tenun dan pengrajin kuningan serta tanah liat yang sudah hampir tidak ada. Saat ini jumlah pengrajin kuningan dan tanah liat hanya tingal dua keluarga atau berjumlah 4 orang. BDSP harus melakukan pengembangan Sumber Daya Manusianya agar dapat merencanakan, menjalankan dan melakukan monitoring terhadap program yang berkualitas.

b) Rekomendasi Action Plan PTSP Tabel Usulan Action Plan PTSP No

Kegiatan

Output

Tahun

1. Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan A

Pemetaan Izin dan Non-izin di Kota Baubau

Peta Izin dan non-perizinan Kota Baubau

2018

Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin di lingkungan Pemerintah Kota Baubau

Draft Peraturan Walikota Tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin di lingkungan Pemerintah Kota Baubau

2018

Pengesahan Peraturan Walikota Tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin di lingkungan Pemerintah Kota Baubau

Peraturan Walikota Tentang Pelimpahan Kewenangan izin dan Non Izin di lingkungan Pemerintah Kota Baubau

2018

2. Sistem Operasional Prosedur 1

Bimbingan Teknis Penyusunan SOP

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP

2018

Penyusunan Draft Peraturan Walikota tentang SOP perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Baubau

Draft Peraturan tentang SOP perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Baubau

2018

Pengesahan Peraturan tentang SOP perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Baubau

SK Perwali tentang SOP perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Baubau

2018

3. Penataan Standard Pelayanan Publik DPMPTSP A

Penyusunan Standard Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Baubau

Draft Standard Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Baubau

2018

Konsultasi Publik Draft Standard Pelayanan Publik DPMPTSP

Draft Standard Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Baubau yang sudah disesuaikan dengan hasil konsultasi publik

2018

Pengesahan Draft Standard Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Baubau yang sudah melalui uji publik

Peraturan tentang Standard Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Baubau

2018

4. Pengembangan Kapasitas SDM A

Pemetaan kebutuhan SDM

Peta Kebutuhan SDM DPMPTSP Kota Baubau

2018

Pengajuan Kebutuhan SDM

SDM di DMPTSP Kota Baubau

2018

Peningkatan kapasitas SDM DMPTSP melalui pelatihan teknis perizinan

Kegiatan Pelatihan teknis perizinan

2018

5. Peningkatan Pelayanan Perizinan A

Monitoring dan evaluasi penanaman modal

Izin yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peruntukanya

2018

Penanganan pengaduan perizinan

Pengaduan tertangani

2018

Survey kepuasan pelanggan

Data hasil survey/kuisioner kepuasan pelanggan

2018

322

Lampiran Laporan Survey BDSP

6. Pengelolaan sistem informasi A

Identifikasi kebutuhan system aplikasi pelayanan perizinan

Daftar kebutuhan terhadap aplikasi pelayanan perizinan

2019

Pengadaan sistem informasi perizinan

Sistem informasi perizinan sudah terpasang (install)

2019

Pelatihan penggunaan sistem informasi perizinan

Pegawai dapat mengaplikasikan sistem informasi perizinan

2019

7. Peningkatan Iklim Investasi A

Promosi investasi daerah

Timbulnya minat dan jumlah investor

2018-2019

Koordinasi antara lembaga dalam pengendaliann pelaksanaan investasi PMDN/PMA

Pelaksanaan investasi dalam negeri dan investasi asing yang terkendali

2018-2019

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang terkoordinasi

2018-2019

6. Lampiran Daftar Dokumen Tabel Daftar Dokumen No

Nama Dokumen

Keterangan

RPMD Kota Baubau

Soft files

PDRB

Soft files

Kota Baubau dalam Angka 2016

Soft files

Kota Baubau dalam Angka 2017

Soft files

Daftar Koperasi per Kecamatan di Kota Baubau

Soft files

Kondisi Ekonomi dan UMKM Kota Baubau

Soft files

Rencana Tenaga Kerja Kota Baubau

Soft files

Peraturan Walikota Baubau nomor 129 tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Baubau

Soft files

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Baubau

Soft files

Peraturan walikota Baubau nomor 164 Tahun 2013 tentang SOP PTSP pada BPMPTSP Kota Baubau

Soft files

Lampiran Laporan Survey BDSP

323

5.2.1 Dokumentasi Foto Survey BDSP Provinsi Gorontalo

Meeting dengan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan

Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Gorontalo

Lampiran Laporan Survey BDSP

Wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo

Wawancara dengan pendiri ASUPAN

325

5.2.2 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kota Gorontalo

Diskusi dengan Kepala BAZNAS Kota Gorontalo pada 18 Oktober 2017

Diskusi dengan Kepala Dinas dan Sekretaris Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM pada 18 Oktober 2017

Diskusi dengan Kepala Dinas DPM-PTSP pada 17 Oktober 2017

Diskusi dengan BI Kota Gorontalo pada 20 Oktober 2017

Lampiran Laporan Survey BDSP

327

5.2.3 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Gorontalo

Wawancara dengan Dinas Sosial

Wawancara dengan Pengurus Klinik INSULIN Dinas Koperasi dan UMKM

Lampiran Laporan Survey BDSP

Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

329

5.2.4 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Gorontalo Utara

Diskusi dengan BAPPEDA pada tanggal 23 Oktober 2017

Diskusi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pada 25 Oktober 2017

Diskusi dengan Dinas Peternakan pada tanggal 24 Oktober 2017

Diskusi dengan Kepala Kelompok Sentra Pengolahan Perikanan Terpadu pada tanggal 26 Oktober 2017

Lampiran Laporan Survey BDSP

331

332

Lampiran Laporan Survey BDSP

5.2.5 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Boalemo

Foto bersama Kepala Dinas Penanaman Modal â&#x20AC;&#x201C; ESDM

Diskusi dengan Kepala BAPPEDA pada tanggal 30 Oktober 2017

Lampiran Laporan Survey BDSP

Foto bersama Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diskusi dengan Dinas Pertanian pada tanggal 1 November 2017

333

5.2.6 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Pohuwato

Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kunjungan ke Peternakan Warga Desa di Kecamatan Taluditi

Foto bersama Daeng Ambo dan Kepala Lapas Industri Pohuwato

Contoh Produk yang akan dikembangkan di Kecamatan Taluditi

Lampiran Laporan Survey BDSP

335

5.2.7 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Provinsi Sulawesi Tenggara

Diskusi bersama Bank Indonesia (BI)

Kegiatan interview dengan Ibu Hamidah (ALPEN)

Lampiran Laporan Survey BDSP

Interview dengan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)

Kegiatan Interview dengan Sekretaris Dinas PMPTSP

337

5.2.8 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kota Kendari

Interview dengan Kabid. Ekonomi BAPPEDA Kota Kendari

Interview dengan staf Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Kendari; Pak Ahmad Amin (Kiri) dan Pak Irwan Wahab (Kanan).

Lampiran Laporan Survey BDSP

Tim Btrust, Bapak Ajie (Kiri) mewawancarai Tim PTSP Kota Kendari; Ibu Ridha (kedua dari Kiri), Ibu Harlina (Tengah), Ibu Sitti Bae (kedua dari Kanan) dan Bapak Zulfadli (paling Kanan).

Interview dengan Bank BI selaku CSO pemberi bantuan di Kota Kendari.

339

5.2.9 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Bombana

Interview dengan Kabid. Ekonomi Kabupaten Bombana.

Interview dengan CSO Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Bombana

Lampiran Laporan Survey BDSP

Interview dengan Kadis DPM & PTSP Kabupaten Bombana

Interview dengan Kabid UMKM dan Perindustrian Kabupaten Bombana

341

5.2.10 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Wakatobi

Interview dengan Dinas Pariwisata

Interview dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu

Interview dengan Kabid Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi

Foto bersama dengan tim PLUT

Lampiran Laporan Survey BDSP

343

5.2.11 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kabupaten Konawe Selatan

Interview dan penyusunan action plan dengan Kadis dan Staf DPM & PTSP Kabupaten Konawe Selatan

Interview dengan Kadis dan Kabid Koperasi dan UMKM Konawe Selatan

Lampiran Laporan Survey BDSP

Interview dengan CSO JARPUK Kabupaten Konawe Selatan

Interview dengan Kadis dan Kabid Peternakan Kabupaten Konawe Selatan

345

5.2.12 Dokumentasi Foto Kegiatan Survey BDSP Kota Baubau

FGD Surey BDSP dengan tim Bappeda Kota Baubau

Interview dengan Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata

Interview dengan Plt. Sekda Kota Baubau

Foto bersama dengan tim Dinas Koperasi

Lampiran Laporan Survey BDSP

347

NSLIC/NSELRED Project: World Trade Center (WTC) 5, 10th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia Tel: +62 21 5262282, +62 21 526 8668

www. nslic.or.id

NSLIC Project

@NslicNselred