Iklim Investasi dan Daya Saing Provinsi Gorontalo by NSLIC/NSELRED Project

SURVAI IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING DI PROVINSI GORONTALO 2018

Edy Priyono Mukti Asikin Nanik Rahmawati Zaim Saidi

Kinarya Asia Partner

ii IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

PENGANTAR

Sejumlah survai mengenai kondisi ekonomi daerah telah banyak dilakukan. Namun, karena hasilnya hanya dipresentasikan dalam lingkungan terbatas dan kemudian disimpan di rak buku. Maka, survai tersebut tidak memberi manfaat dan dampak luas. Semoga hasil survai ini kita diskusikan secara terbuka dan dipublikasikan. Hasil survai ini mengakui dengan tulus berbagai kemajuan yang telah dicapai pemerintah dan asosiasi. Namun, sekaligus juga melaporkan berbagai kekurangan pemerintah dan asosiasi secara obyektif. Hasil Survai Iklim Investasi dan Daya Saing (SIID) Provinsi Gorontalo 2018 memberikan gambaran perbandingan tentang daya saing, iklim bisnis dan investasi daerah. Isi laporan mencakup antara lain mengenai: Persepsi Iklim Bisnis, Kinerja Pemerintah, Kondisi Infrastruktur, Dinamika Bisnis, Kinerja Investas dan Kinerja Ekonomi. Dengan membaca laporan SIID ini, masyarakat, khususnya dunia usaha dapat memantau daya saing, iklim bisnis dan investasi daerah. Studi ini juga mengukur kualitas tata kelola ekonomi pemerintah daerah, melihat posisi daya saing daerah, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan masalah yang dihadapi pengusaha di Provinsi Gorontalo. Laporan SIID dapat diposisikan sebagai rapor ekonomi daerah, yang dapat digunakan sebagai bahan dialog kebijakan bagi para stakeholder kunci: pemerintah (legislatif dan eksekutif), pengusaha dan masyarakat sipil. Bagi Pemerintah Provinsi, SIID dapat menjadi alat monitoring dan evaluasi untuk melihat dinamika iklim bisnis dan investasi di kabupaten/kota. Pelaksanaan SIID 2018 dilakukan oleh Proyek NSLIC/LRED, Program Pengembangan Iklim Investasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal dan regional. Program kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dengan Pemerintah Kanada. Tujuan NSLIC adalah meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin di Indonesia. Survai telah mewawancarai 246 pengusaha dan 30 pejabat pemerintah di 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Selain merangkum opini atau pendapat pengusaha dan pejabat. Survai ini juga menggunakan data statistik dari BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan RI, dll.

iii

iv IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan NSLIC Dr. Rino Sadanoer, Dr. Ferry Yuniver, Natalis Padang dan Jim Matuli â&#x20AC;&#x201C; yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan SIID 2018. Apridon Zaini dan staff di Gorontalo, Diah Fardilah dan staff di Kendari yang dengan dukungannya memungkinkan tim survai melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, BAPPEDA, BPMD, perguruan tinggi, asosiasi, wartawan, dan institusi lain di Gorontalo dan Kendari. Abdul Rouf, Akmaluddin, Ghidafian, Anis Suryani, Wanda Djatmiko dan Sri Maryati, sudah membantu urusan logistik, data processing, pengetikan, editing dan desain grafis.

RANGKUMAN

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing (SIID) diselenggarakan oleh NSLIC dengan tujuan mengukur daya saing ekonomi 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Survai telah mewawancarai 240 pengusaha dan 30 pejabat pemerintah di 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Selain merangkum opini atau pendapat pengusaha dan pejabat. Survai ini juga menggunakan data statistik dari BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan RI,dll. Pengumpulan data dilakukan melalui interview terhadap pengusaha dan pemerintah, menggunakan kuesioner (terlampir) dan diskusi kelompok terfokus serta menggunakan data statistik. SIID merujuk dan sebagian mengadopsi metodologi pemeringkatan daya saing dan iklim investasi, yang digunakan oleh WEF, World Bank, IMD, PCI, ACI, dll.

Daya Saing Daerah

Secara umum, dengan median median 5.40, Daya Saing Provinsi Gorontalo tergolong baik. Hal ini dikontribusikan secara seimbang oleh ke-6 kabupaten/kota, di mana 3 kabupaten/Kota diantaranya berada pada posisi di atas median provinsi. Perbedaan skor antar kabupaten/kota pada kelompok di atas median provinsi sebenarnya tidak terlalu besar. Demikian pula pada grup di bawah median. Namun demikian rentang antara kabupaten/kota yang teratas dan terbawah cukup signifikan, yakni 1.75 atau hampir mencapai 2 digit.

KABUPATEN/KOTA

KINERJA EKONOMI

PERSEPSI TERHADAP IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

KINERJA PEMERINTAH

INFRASTRUKTUR

DINAMIKA BUSINESS

DAYA SAING KESELURUHAN

KOTA GORONTALO

8.02

4.91

5.59

5.48

7.05

5.22

6.05

POHUWATO

6.65

5.32

5.66

5.78

4.86

7.38

5.94

BONE BOLANGO

4.90

7.30

4.02

6.44

6.12

4.76

5.59

GORONTALO

5.19

8.76

5.72

5.99

2.20

3.39

5.21

GORONTALO UTARA

5.79

6.42

4.64

5.13

3.85

4.28

5.02

BOALEMO

1.86

3.58

4.46

5.99

2.68

7.16

4.29

Kekuatan daya saing Provinsi Gorontalo ditopang oleh sub-indeks Kinerja Pemerintah (5.89), sub-indeks Persepsi Pengusaha terhadap Iklim Bisnis (5.87), sub-indeks Kinerja Ekonomi (5.49) dan Kinerja Investasi (5.11).

vi IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Iklim Bisnis

Sebagian besar pengusaha di Provinsi Gorontalo (66%) menilai bahwa iklim bisnis saat ini baik dan bahkan lebih baik dibanding dua tahun lalu. Mereka (69%) bahkan optimis, bahwa kondisi usaha di wilayah ini akan lebih baik dalam dua tahun mendatang. Kabupaten Gorontalo (8.76) dinilai sebagai daerah yang memiliki lingkungan kondusif untuk menjalankan usaha. Peringkat di bawahnya adalah Kabupaten Bone Bolango (7,30). Sebaliknya Kabupaten Boalemo paling rendah nilai lingkungan bisnisnya di mata para pengusaha (3,58). Kekuatan Provinsi Gorontalo dari sub-indeks ini dikontribusikan oleh persepsi pengusaha yang sangat positif terhadap praktik monopoli, praktik pungutan tidak resmi, dan konsistensi pemerintah dengan masing-masing skor sama dengan 7.50 atau di atas 7.50.

Dinamika Bisnis

Dinamika Bisnis 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo mencapai skor 4.99. Skor ini belum mencapai level yang baik, karena kategori skor baik berada pada kisaran antara 5,00 â&#x20AC;&#x201C; 7,50. Level moderat ini dikontribusikan oleh dua Kabupaten (Boalemo dan Pohuwato) yang memiliki skor baik dan sangat baik. Hal-hal yang berkontribusi positif terhadap Dinamika Bisnis Provinsi Gorontalo adalah tingginya prosentase jumlah perusahaan yang membutuhkan kredit (7.72), rerata kebutuhan layanan jasa yang diperlukan oleh pebisnis dalam pengembangan usaha (7.72), % usaha yang berusia kurang dari 10 tahun (7.25), prosentase usaha yang inovatif (7.00), dan % tingkat aplikasi kredit (6.83). Sementara hal-hal yang menyebabkan masih rendahnya Dinamika Bisnis Provinsi Gorontalalo adalah karena rendahnya prosentase jumlah usaha dengan omset di atas 100 Juta Rupiah (1.14) dan rendahnya prosentase usaha yang berencana membuka usaha baru (2.23).

Kinerja Ekonomi

Skor Provinsi Gorontalo dalam sub Kinerja Ekonomi adalah 5.49 artinya masih tergolong pada baik. Keunggulan Kinerja Ekonomi Provinsi Gorontalo ditopang oleh tingginya pertumbuhan pembayaran kredit yang lancar dengan skor hampir sempurna (9.80) diikuti dengan kontribusi pertumbuhan PDRB per kapita 2016 â&#x20AC;&#x201C; 2017 dengan skor 6.17. Selebihnya Provinsi Gorontalo perlu berkerja keras untuk dapat mengungkit atau mengelevasi beberapa indikator lainnya seperti Pertumbuhan Kredit (2.95), Tingkat Pengangguran (3.29), PDRB per Kapita (3.56), dan Pertumbuhan PDRB 2016 â&#x20AC;&#x201C; 2017 (4.32), yang kesemuanya masih berada pada level skor di bawah 5,0.

RANGKUMAN

Kinerja Pemerintah

Indeks Kinerja Pemerintah terdiri dari Indeks Kapasitas Pemerintah dan Indeks Upaya Pemerintah. Pada indeks Kapasitas Pemerintah, kekuatan dari Provinsi Gorontalo ditopang oleh pertumbuhan IPM yang bagus (7.42), diikuti oleh anggaran per kapita (6.97), ratio dana pembangunan per kapita (6.10) rasio guru dan murid (5.98) dan pertumbuhan PAD (5.08). Sementara pada indikator pengungkit lainnya skor median Provinsi Gorontalo masih lemah, yakni terkait dengan indikator pertumbuhan dana pembangunan per kapita (2.97), dan prosentase PAD terhadap total pendapatan (2.73). Pada indeks Upaya Pemerintah, median Provinsi Gorontalo berada pada skor 6.21 atau level cukup baik. Skor Upaya Pemerintah (6.21) lebih tinggi dibanding dengan skor Kapasitas Pemerintah (5.44). Skor positif ini ditopang oleh hampir 89% indikator yang ada, yang telah menyumbang dengan skor baik.

Kinerja Investasi

Skor Kinerja Investasi 5.11 Provinsi Gorontalo ditopang secara signifikan oleh persepsi pengusaha terhadap daya saing investasi daerah yang mencapai 8.58 di mana Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo dianggap sangat atraktif untuk investasi. Oleh karena itu, prosentase jumlah perusahaan yang berinvestasi pada tahun lalu (6.97) dan 12 bulan yang akan datang (6.01) juga menunjukkan korelasi positif dalam menyumbang terhadap agregat indeks Kinerja Investasi Provinsi Gorontalo. Namun skor realiasasi investasi per kapitanya rendah (1.88), rerata jumlah tenaga kerja yang akan direkruit per perusahaan yang merencanakan investasi pada 12 bulan mendatang juga rendah(1.84). Demikian juga rerata jumlah tenaga kerja yang telah direkruit oleh perusahaan yang berinvestasi (3.47), dan rerata nilai investasi per perusahaan yang akan berinvestasi dalam 12 mendatang (4.43). Itu semua menunjukkan kontribusi yang kurang optimal terhadap agregat skor Kinerja Investasi. Dengan demikian Provinsi Gorontalo memiliki cukup banyak tugas untuk mendongkrak Kinerja Investasi di masa mendatang.

Kondisi Infrastruktur

Hampir 70% dari total indikator infrastruktur menunjukkan hasil yang kurang mendukung. Di mana mayoritas skor berada di bawah 5,00. Skor terburuk adalah 1.4 terkait dengan rasio antara ketersediaan bank per 1,000 penduduk di provinsi ini. Diikuti oleh kombinasi penilaian dari persepsi pengusaha dan fakta dari data statistik tentang kualitas kondisi jalan. Meskipun 87% pebisnis menyatakan cukup puas dengan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, namun pada kenyataanya 53% kualitas dari kondisi jalan dinyatakan masih kurang bagus. Hal ini sangat berkorelasi erat terkait dengan skor yang kurang baik sehubungan dengan rasio antara jalan beraspal terhadap total jalan yang ada. Sementara persepsi positif dari para pengusaha, menurut tim peneliti dikarenakan rasa puas dibanding dengan kondisi sebelumnya.

vii

viii IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Permasalahan Dunia Usaha

Dari survai ini, terdapat 8 permasalahan usaha. Pada 4 (empat) besar pertama permasalahan dunia usaha di Provinsi Gorontalo adalah ketenaga-kerjaan (upah, rekruitmen tenaga berkualitas, dan produktivitas tenaga kerja (akumulasinya mencapai hampir 50%, diiikuti oleh masalah pemasaran (37%), persaingan usaha (26%), dan pengadaan bahan baku (24%). Sementara pada kelompok kedua, 4 (empat) permasalahan di Provinsi Gorontalo mencakup permasalahan permohonan pinjaman dana (21%), perizinan usaha (17%), penerapan teknologi tepat guna (13%), dan jejaring usaha di sektor yang sama (12%).

Regulasi

Dalam dua tahun terakhir, regulasi yang diproduksi mayoritas pemerintah daerah adalah regulasi terkait dengan kemudahan izin investasi (44%)dan regulasi tentang peningkatan alokasi anggaran pembangunan (19%). Namun, 55% responden menyatakan masih ada sejumlah permasalahan regulasi yang menghambat bisnisnya. Regulasi yang menghambat bisnis adalah: Perizinan Usaha (27%), Ketenagakerjaan (15%), Pajak/Retribusi, dan Lingkungan (masing-masing 13%), perdagangan dan ekspor impor (12%) dan investasi (11%). Kendala utama untuk menyusun regulasi yang lebih kondusif, diakui oleh 30 responden pemerintah adalah masih adanya ego sektoral (42%) dan keterbatasan anggaran (36%).

Pelayanan Perizinan Usaha

Fungsi layanan perizinan telah berjalan cukup baik. Di 6 kabupaten/kota responden yang menilai bagus dan sangat bagus mencapai 87%. Di Gorontalo Utara bahkan mencapai 95% dan di Kota Gorontalo mencapai 82%. Namun, fungsi layanan penanaman modal belum berjalan maksimal. Faktor penyebabnya adalah ketidak tahuan staff mengenai teknik melakukan promosi investasi, minimnya penguasaan bahasa asing, jumlah staff yang tidak mencukupi dan keterbatasan alokasi dana untuk layanan promosi investasi. Pelayanan perizinan, sebagian diberikan kepada pengusaha yang telah menjalankan usaha. Kini saatnya mulai fokus pada peningkatan investor baru yang berhasil membuka usaha di daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan staff BPMD/PTSP dalam menarik dan melayani investor baru di daerahnya. Perlu disusun strategi dan petunjuk teknis berdasarkan pada praktek terbaik, yang telah sukses dijalankan, bukan saja dari daerah lain, melainkan bahkan dari negara lain. Ke depan, Pemerintah Provinsi perlu mendorong pembentukan forum pembelajaran antar daerah dan meningkatkan layanan PTSP menjadi IPA (Investment Promotion Agency).

RANGKUMAN

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Gonernance)

Tata kelola pemerintahan di Gorontalo relatif baik (5.96). Hal ini didukung oleh sejumlah indikator dengan skor antara menengah ke baik, hingga baik ke sangat baik. Indeks disusun menggunakan kriteria yang merujuk kepada World Bank Good Governance Index. Antara lain dengan kategori: kontrol korupsi, kualitas regulasi, stabilitas politik dan kekerasan, kepastian hukum, efektivitas pemerintah, kebebasan dan akuntabilitas.

Jasa Pengembangan Usaha

Pemberi layanan jasa teknis dan pendampingan usaha, masih didominasi oleh pemerintah (20%) dan perbankan (14%). Pendampingan oleh pemerintah banyak dirasakan responden Kota Gorontalo (35%) dan Pohuwato (28%). Sedangkan pendampingan oleh perbankan banyak dirasakan oleh responden Bone Bolango (20%) dan Kabupaten Gorontalo (19%). Pendampingan oleh asosiasi bisnis dan LSM paling banyak dirasakan responden Kota Gorontalo masing-masing 21% (asosiasi) dan 12% (LSM). 54% anggota asosiasi usaha, memanfaatkan layanan organisasi. Layanan jasa asosiasi paling berkembang di Kota Gorontalo (70%) dan paling sedikit di Kabupaten Pohuwato (27%). Pemasaran adalah layanan pengembangan usaha yang paling dibutuhkan (61%), disusul pelatihan teknis (31%), manajemen keuangan (22%), dan penyediaan ruang kerja (19%). Persentase tertinggi yang membutuhkan layanan pemasaran adalah responden Kota Gorontalo (70%) dan Kabupaten Boalemo (68%). Pelatihan teknis paling banyak dibutuhkan di Kabupaten Gorontalo Utara (30%). Sedangkan layanan manajemen keuangan paling banyak dibutuhkan repsonden Kota Gorontalo (30%). Pemerintah sejak tahun 2013 telah mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Namun, hingga sekarang baru terbentuk 51 institusi PLUT. Mekanisme pengelolaan yang semi sentralistik menimbulkan ketergantungan dan â&#x20AC;&#x153;mendistrorsi pasarâ&#x20AC;?. Program PLUT seyogyanya dikaji ulang dan diperbaharui.

Asosiasi (Organisasi) Pengusaha

Mayoritas pengusaha (73%) di Provinsi Gorontalo tidak menjadi anggota asosiasi usaha. Responden yang menjadi anggota asosiasi usaha paling banyak adalah responden Kota Gorontalo (47%) dan paling sedikit responden Kabupaten Gorontalo Utara hanya 5% saja. Padahal partisipasi dunia usaha penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Partisipasi pengusaha dapat dilakukan melalui media organisasi pengusaha. Karena sebagian besar pengusaha di Gorontalo adalah usaha mikro dan kecil, maka peran pemerintah penting untuk memfasilitasi proses pembentukan organisasi dunia usaha pada tahap awal.

x IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Akses ke Lembaga Pembiayaan

Mayoritas pengusaha (74%) di Provinsi Gorontalo menggunakan modal sendiri, keluarga dan teman sebagai modal usaha. Persentase responden yang menggunakan modal sendiri paling besar di Kabupaten Gorontalo (86%) dan Kota Gorontalo (84%). Padahal mayoritas responden (77%) membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usaha. Responden pada umumnya memerlukan dana tambahan untuk modal kerja (66%), selain untuk pengadaan mesin dan gedung baru (31%) dan membeli barang dagangan (29%). Dalam proses mengajukan pinjaman, 52% responden mengalami kemudahan, dan hanya 16% yang mengalami kesulitan. Selebihnya 33% kadang mengalami kemudahan dan kesulitan, tergantung pada jenis lembaga keuangannya. Secara umum lembaga yang sering menyetujui pengajuan kredit menurut sebagian besar responden (82%) adalah bank. Lembaga lain yakni koperasi hanya 13%, dan pinjaman pemerintah 7%.

Gender

Indeks gender di Gorontalo relatif rendah, hanya mencapai 4,13. Indikator kesadaran pemerintah mengenai perspektif gender hanya mencapai 40%. Partisipasi perempuan dalam parlemen mengalami penurunan minus 4,3%. Namun, partisipasi perempuan dalam tenaga kerja professional naik, 11%. Di Provinsi Gorontalo tidak ada diskriminasi pelaku bisnis berdasarkan gender. Semua pelaku ekonomi dihargai setara. Upah pekerja, layanan pemerintah, partisipasi dalam organisasi bisnis, hak berbisnis, dll. berlaku setara. Tidak ditemukan adanya ketidak-setaraan gender, yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural dalam kegiatan ekonomi di Gorontalo. Secara fundamental sejumlah program pemberdayaan perempuan justru telah membangun konstruksi sosial yang merugikan semua pihak. Tidak semua daerah harus memiliki kantor pemberdayaan perempuan. Perspektif gender adalah isu lintas kelembagaan. Pemerintah dengan stakeholder lain perlu meninjau kembali dan mendesain ulang program ekonomi yang berperspektif gender.

RANGKUMAN

Lingkungan Hidup

Pada 29 januari 2019, Bupati Bone Bolango beserta tujuh perwakilan dari daerah yang tersebar di luar Provinsi Gorontalo mendeklarasikan organisasi Kaukus Kabupaten Konservasi di Kota Gorontalo. Deklarasi tersebut didasari pada pengembalian otonomi pengelolahan Taman Nasional beserta keaneragaman flora dan fauna di dalamnya, kepada pemerintah. Bupati Bone Bolango dan lainnya merasa mampu mengelola dan menyelesaikan persoalan lingkungan yang melingkupinya. (Gorontalo.antaranews.com, 29/1/2019). Namun, hasil survai menunjukkan, bahwa secara keseluruhan, indeks lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo berada pada angka 5,15. Secara agregat, sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo belum menyusun dokumen RAD/GRK. Prosentase dan pertumbuhan anggaran untuk kegiatan lingkungan hidup masih rendah. Pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo, sebagian besar belum memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan Program Rencana Aksi Daerah/Gas Rumah Kaca - RAD/GRK.

Hasil SIID Gorontalo dan Sultra

Membandingkan hasil SIID hanya dari 2 provinsi tentu tidak representatif. Jika salah satu lebih kuat atau lebih lemah, itu tidak signifikan. Karena hanya terhadap satu pembanding saja. Namun sebagai bahan kajian ada manfaatnya untuk saling melihat hasil dua survai itu.

DAYA SAING DAERAH

KINERJA EKONOMI

PERSEPSI IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

KINERJA PEMERINTAH

INFRASTRUKTUR

DINAMIKA BISNIS

GORONTALO

5.35

5.40

6.05

5.02

5.80

4.46

5.37

SULAWESI TENGGARA

4.96

4.26

6.29

4.68

4.66

4.35

5.50

PROVINSI

Rerata indeks daya saing di Sultra adalah 4,96 tidak berbeda jauh dengan rerata daya saing Gorontalo, yaitu 5,35. Survai daya saing di Jateng dan Kabar menghasilkan kemiripan skor: Jateng (5,08) dan Kalbar (5,95). Kedua daerah hanya meraih poin bagus pada iklim bisnis saja. Skor iklim bisnis Sultra (6,29) dan Gorontalo (6,05). Pada 5 bidang daya saing lainnya, kedua daerah hanya meraih skor di bawah 6 dan bahkan sebagian daerah lainnya skornya di bawah 5. Karena itu kedua daerah memerlukan upaya perbaikan di hampir semua bidang.

xii IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING Aspek khusus dari SIID di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara

Aspek Khusus

Gorontalo

Sultra

Pertumbuhan pembiayaan (kredit) Perkembangan tingkat kredit macet Pertumbuhan PDRB Tingkat pengangguran Kondisi bisnis lebih baik dari 2 tahun lalu Kondisi bisnis 2 tahun ke depan membaik Keanggotaan organisasi bisnis Konsistensi pejabat pemerintah Regulasi yang menghambat bisnis (index) Pungutan tidak resmi oleh pejabat pemerintah Pengusaha yang merealisasikan investasinya (index) Nilai investasi per pengusaha (index) Pengusaha yang menambah tenaga kerja (index) Pengusaha yang akan investasi Kontribusi PAD Belanja untuk kegiatan pembangunan (index) Pertumbuhan belanja pembangunan Pertumbuhan IPM (HDI) Kepuasan terhadap layanan PTSP (index) Pertumbuhan alokasi anggaran ekonomi Jumlah jalan beraspal Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Ketersediaan bank per 1000 penduduk (index) Ketersediaan koperasi per 1000 penduduk (index) Pengusaha yang akses ke layanan jasa (BDSP) Usia usaha di bawah 10 tahun Bisnis dengan perputaran lebih dari Rp 100 juta Pengusaha yang mengajukan tambahan modal Usaha yang inovatif Pengusaha yang berencana membuka usaha baru

57% 2,75% 7% 3,8% 66,2% 66,2% 26,3% 69,7% 5,50 10,3% 3,09 5,80 4,51 31% 11,6% 5,7 4,4% 0,9% 6,04 -3% 53% 64% 2,8 4,1 49% 82% 4% 43% 78% 46%

139,3% -26% 7% 3,3% 65,7% 68,5% 26,1% 71,7% 6,52 10,2% 4,14 4,90 6,89 43% 6,8% 3,6 -1,1% 0,5% 6,01 9% 39% 84% 3,7 3,8 9% 79% 11% 40% 36% 53%

Sultra menikmati pertumbuhan kredit yang lebih signifikan daripada Gorontalo. Dan jumlah kredit yang bermasalah di Sultra cenderung menurun, sebaliknya di Gorontalo meningkat. Ini barangkali yang menjadi penjelas, mengapa pertumbuhan kredit di Sultra tumbuh signifikan. Di bidang investasi, nilai investasi pengusaha Gorontalo lebih tinggi daripada Sultra. Namun, dari sisi penambahan tenaga kerja pengusaha Sultra merencanakan jauh lebih banyak tambahan tenaga kerja. Dari sisi pengusaha yang merencanakan untuk investasi, jumlah pengusaha Sultra lebih banyak. Bagi pemerintah Gorontalo, yang harus lebih dikritisi adalah turunnya pertumbuhan alokasi anggaran ekonominya, yang mencapai hingga minus 3%. Sebaliknya pemerintah Sultra perlu ekstra hati-hati untuk menyadari, bahwa alokasi anggaran pembangunannya minus 1,1%. Jumlah responden pengusaha yang inovatif di Gorontalo cukup besar, mencapai 78%, dua kali lipat dari jumlah di Sultra (36%). Inovasi adalah salah satu kunci untuk penguatan daya saing daerah.

DAFTAR ISI

PENGANTAR

iii

RANGKUMAN

BAB I: DAYA SAING DAERAH

1 4 5 7 8 9 11 12 14

1.1. DINAMIKA BISNIS 1.2. PERSEPSI PENGUSAHA TERHADAP IKLIM BISNIS 1.3. KINERJA EKONOMI 1.4. KINERJA PEMERINTAH 1.4.1. Kapasitas Pemerintah 1.4.2. Upaya Pemerintah 1.5. KINERJA INVESTASI 1.6. KONDISI INFRASTRUKTUR BAB II: TEMUAN KHUSUS 2.1. PERMASALAHAN UTAMA BISNIS 2.2. REGULASI 2.2.1. Peraturan Daerah 2.2.2. Jenis Regulasi 2.2.3. Peraturan yang Menghambat Bisnis 2.2.4. Peraturan yang Menghambat Bisnis Agregat Provinsi 2.2.5. Peraturan yang Menghambat Bisnis menurut Kabupaten/Kota 2.2.6. Peraturan yang Menghambat Bisnis menurut Sektor 2.2.7. Peraturan yang Menghambat Bisnis menurut Skala Usaha 2.2.8. Tantangan Menyusun Regulasi yang Kondusif 2.2.9. Regulasi yang Kurang Kondusif 2.3. PELAYANAN PERIZINAN USAHA

17 18 20 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25

xiii

xiv IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING 2.3.1. Jenis Layanan OSS 2.3.2. Izin yang Paling Sering Diurus 2.3.3. Kecepatan layanan 2.3.4. Kepuasan Pelanggan 2.3.5. Kendala Utama Memberikan Layanan Promosi Investasi 2.3.6. Perizinan Usaha yang Diurus (?) 2.3.7. Perizinan yang Diurus Responden menurut Skala Usaha 2.3.8. Waktu Mengurus Perizinan 2.3.9. Persepsi Terhadap Kualitas PTSP 2.4. TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 2.4.1. Pungutan Tidak Resmi 2.4.2. Ketidak-pastian Hukum 2.4.3. Konsistensi Pemerintah 2.4.4. Praktik Pungutan Tidak Resmi 2.4.5. Alasan Membayar Pungutan tidak resmi 2.5. JASA PENGEMBANGAN USAHA 2.5.1. Bantuan Teknis dan Pendampingan Usaha 2.5.2. Kebutuhan Layanan Pengembangan Usaha 2.5.3. Alasan Penolakan Lembaga Keuangan 2.6. ORGANISASI PENGUSAHA 2.6.1. Keikutsertaan dalam Organisasi Pengusaha 2.6.2. Pemanfaatan Layanan Organisasi Bisnis 2.6.3. Apakah Ada Bantuan Teknis dan Pendampingan Usaha Dari Organisasi Pengusaha? 2.6.4. Inovasi Melalui Organisasi Pengusaha 2.7. AKSES KEPADA LEMBAGA KEUANGAN. 2.7.1. Sumber Modal Usaha 2.7.2. Kebutuhan Dana Tambahan 2.7.3. Peruntukan Dana Tambahan 2.7.4. Dana Tambahan yang Dibutuhkan 2.7.5. Pengajuan Pinjaman 2.7.6. Lembaga Keuangan yang Dipilih 2.7.7. Alasan Memilih Lembaga Keuangan 2.7.8. Pengalaman Mengajukan Pinjaman 2.7.9. Besar Pinjaman yang Disetujui

26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 35 36 36 37 38 38 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42 43 43 44

DAFTAR ISI

2.7.10. Lembaga yang Menyetujui Pinjaman 2.7.11. Alasan Pinjaman Tidak Disetujui 2.7.12. Alasan Tidak Mengajukan Pinjaman 2.8. GENDER 2.8.1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) 2.8.2. Pertumbuhan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%) 2.9. LINGKUNGAN HIDUP 2.10. KEWIRAUSAHAAN 2.10.1. Daerah Tujuan Mengembangkan Usaha 2.10.2. Alasan Tidak Berinvestasi di Luar Daerah 2.10.3. Pemanfaatan Keuntungan Usaha Tahun Lalu 2.10.4. Rencana Investasi 2.10.5. Investasi Setahun yang akan Datang 2.10.6. Rencana Menambah Tenaga Kerja 2.10.7. Alasan Berinvestasi 2.11. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL/ KERJASAMA ANTAR DAERAH 2.11.1. Kerjasama Antar Daerah (KAD) 2.11.2. Kendala Menghasilkan Kebijakan/Regulasi 2.11.3. Forum pengembangan ekonomi Lokal (PEL) 2.11.4. Manfaat forum PEL 2.11.5. Upaya Peningkatan forum PEL 2.11.6. Program PEL yang telah dijalankan 2.11.7. Alokasi anggaran penelitian dan kajian 2.12. INOVASI 2.12.1. Produk Usaha Terbaru 2.12.2. Cara Melakukan Inovasi 2.12.3. Membuka Usaha Baru 2.12.4. Daerah Sasaran Usaha 2.13 MEDIA 2.13.1. Media Informasi Usaha 2.13.2. Jenis Informasi 2.13.3. Media Paling Dimanfaatkan 2.13.4. Sumber Informasi Potensi Investasi

44 45 45 46 48 48 49 51 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 57 58 58 58 59 60 61 61 61 62 62

xvi IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING BAB III: TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA 3.1. BOALEMO 3.2. POHUWATO 3.3. KABUPATEN GORONTALO 3.4. GORONTALO UTARA 3.5. KOTA GORONTALO 3.5. BONE BOLANGO BAB IV: PERBANDINGAN GORONTALO DAN SULAWESI UTARA 1.1. HASIL SURVAI DI DUA PROVINSI BAB V: REKOMENDASI

LAMPIRAN METODOLOGI GAMBARAN UMUM MENGENAI RESPONDEN Responden Berdasarkan Pendidikan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden Berdasarkan Usia Usaha Responden Berdasarkan Posisi pada Unit Usaha Responden Berdasarkan Pemilik Sekaligus Manager Usaha Responden Pemilik Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin Responden Berdasarkan Skala Usaha Responden Berdasarkan Keanggotaan dalam Asosiasi Responden Berdasarkan Jenis Badan Usaha Responden Berdasarkan Sektor Usaha Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Sektor Usaha Responden Berdasarkan Sektor dan Jenis Badan Usaha Responden Berdasarkan Jenis Badan Usaha dan Usia Usaha Responden Berdasarkan Skala Usaha dan Sektor Responden Berdasarkan Skala Usaha dan Usia Usaha Responden Berdasarkan Perputaran Usaha Per Bulan GAMBARAN WILAYAH SURVAI KUESIONER

63 64 67 70 72 75 77 81 82 85 91 92 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 105 109

DAYA SAING DAERAH

BAB I

DAYA SAING DAERAH

2 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING Secara umum, kinerja daya saing keseluruhan Provinsi Gorontalo tergolong baik dengan median: 5.40. Hal ini dikontribusikan secara seimbang oleh ke-6 kabupaten/kota yang ada, di mana 3 kabupaten/kota di antaranya berada pada posisi di atas median provinsi sementara tiga lainnya berada di bawah median provinsi. Perbedaan skor antar kabupaten/kota pada kelompok di atas median provinsi sebenarnya tidak terlalu besar, demikian pula pada grup di bawah median. Namun demikian rentang antara kabupaten/kota yang teratas dan terbawah cukup signifikan, yakni 1.75 atau hampir mencapai 2 digit.

KOTA GORONTALO

6.04

POHUWATO

5.94

BONE BOLANGO

5.59

GORONTALO

5.21

GORONTALO UTARA

median= 5.40

5.02

BOALEMO

4.29 -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Pada gambar di atas Kota Gorontalo berada di urutan teratas dengan skor 6,04. Sedikit di bawahnya adalah Kabupaten Pohuwato dengan skor 5,94. Sementara Kabupaten Boalemo dengan skor 4,29 menduduki peringkat paling bawah di provinsi ini. Table 01: Daya Saing Keseluruhan Kabupaten/Kota di Gorontalo 2018 KABUPATEN/KOTA

KINERJA EKONOMI

PERSEPSI TERHADAP IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

KINERJA PEMERINTAH

INFRASTRUKTUR

DINAMIKA BUSINESS

DAYA SAING KESELURUHAN

KOTA GORONTALO

8.02

4.91

5.59

5.48

7.05

5.22

6.05

POHUWATO

6.65

5.32

5.66

5.78

4.86

7.38

5.94

BONE BOLANGO

4.90

7.30

4.02

6.44

6.12

4.76

5.59

GORONTALO

5.19

8.76

5.72

5.99

2.20

3.39

5.21

GORONTALO UTARA

5.79

6.42

4.64

5.13

3.85

4.28

5.02

BOALEMO

1.86

3.58

4.46

5.99

2.68

7.16

4.29

PROVINSI GORONTALO Kinerja Ekonomi 10.00

Dinamika Bisnis

8.00 5.49 6.00 4.99 4.00 2.00

5.87

Persepsi terhadap Iklim Bisnis

4.36

5.11

Infrastruktur

Kinerja Investasi 5.89 Kinerja Pemerintah

DAYA SAING DAERAH Kekuatan daya saing Provinsi Gorontalo ditopang secara positif oleh 4 dari 6 sub-indeks yang digunakan untuk menilai daya saing suatu daerah. Keempat sub-indeks yang berkontribusi positif terhadap pembentukan keseluruhan daya saing kabupaten/kota tersebut mencakup antara lain sub-indeks Kinerja Pemerintah (5.89), sub-indeks Iklim Bisnis (5.87), sub-indeks Kinerja Ekonomi (5.49) dan Kinerja Investasi (5.11). Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan kinerja daya saingnya ke depan terkait dengan aspek sub-indeks Dinamika Bisnis (4.99) dan Infrastruktur (4.36) yang berkontribusi kurang optimal terhadap hasil agregat daya saing Provinsi Gorontalo. PRAKTIK TERBAIK Reformasi Bantaeng

Saat mulai menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Prof Nurdin Abdullah menghadapi masalah besar: banjir melanda hampir setiap tahun. Banyak sawah yang terendam. Langkah terobosan diambil Nurdin Abdullah, dia membangun cekdam (tanggul pengaman) dan sungai buatan. Dengan begitu saat musim kemarau pun tidak akan kekeringan. Nurdin berfokus meningkatkan sektor pertanian. Menggalang kerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas di Jepang. Selain itu sektor pariwisata pun ia jadikan andalan. Pantaipantai dipercantik. Kebijakan lain yang penting, memangkas anggaran belanja pegawai yang tidak perlu. Sehingga, dana APBD cukup untuk pembangunan infrastruktur. Semula, APBD Bantaeng itu sebesar 70 % habis untuk belanja pegawai. Orientasi diubah, APBD bukan untuk dihabiskan tetapi untuk menghasilkan. Bupati mengganti kepala dinas 3 sampai 6 bulan sekali sebagai pencegahan korupsi. Tiap pagi jam 6 rumah Bupati terbuka untuk masyarakat mengadukan berbagai hal. Hasilnya, Bantaeng bisa surplus 21 persen di bidang ketahanan pangan. APBD Bantaeng naik menjadi 3 kali lipat, pendapatan asli daerah naik 4 kali lipat, PDRB Per Kapita penduduk naik 5 kali lipat, dan jumlah penduduk miskin merosot dari 12% ke 5%. Jalan dibangun sampai ke pelosok, semua terakses. Prof Nurdin menerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017.

4 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

1.1 DINAMIKA BISNIS Agregat skor dari indeks Dinamika Bisnis kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo telah menghantarkan Provinsi Gorontalo mencapai skor median sebesar 4.99. Skor ini belum mencapai level yang baik, karena kategori skor baik berada pada kisaran antara 5,00 â&#x20AC;&#x201C; 7,50. Level moderat ini ditopang oleh dua Kabupaten (Boalemo dan Pohuwato) yang memiliki skor baik hingga sangat baik, sementara empat kabupaten/kota lainnya memiliki perbedaan skor cukup signifikan dengan dua Kabupaten sebelumnya. Dari enam kabupaten/kota, Kabupaten Pohuwato menempati urutan pertama terbaik dalam sub-indeks Dinamika Bisnis (7,38), diikuti sedikit di bawahnya oleh Kabupaten Boalemo (7,16). Sedangkan Kabupaten Gorontalo (3.39) menempati urutan terakhir dalam kategori sub-indeks ini.

POHUWATO

7.38

BOALEMO

7.16

KOTA GORONTALO

5.22

BONE BOLANGO

Median: 4.99

4.76 4.28

GORONTALO UTARA GORONTALO

3.39 -

2.00

PROVINSI GORONTALO

rerata layanan yang dibutuhkan oleh pengusaha

4.00

% usia usaha kurang dari 10 tahun 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -

rencana buka usaha baru

% usaha inovatif

6.00

8.00

% usaha dengan omset lebih dari 100 Jt

% usaha dengan kebutuhan kredit

% tingkat aplikasi kredit

10.00

DAYA SAING DAERAH Sub-indeks Dinamika Bisnis diukur berdasarkan 7 (tujuh) indikator yang terdiri dari (1) % usia usaha yang kurang dari 10 tahun, (2) % bisnis dengan omset â&#x2030;Ľ 100 Juta Rupiah, (3) % usaha dengan kebutuhan kredit, (4) % tingkat aplikasi kredit, (5) % usaha inovatif, (6) % perusahaan dengan rencana buka usaha baru, dan (7) rerata layanan yang dibutuhkan oleh pengusaha. Hal-hal yang berkontribusi positif terhadap agregat sub-indeks Dinamika Bisnis Provinsi Gorontalo adalah tingginya prosentase jumlah perusahaan yang membutuhkan kredit (7.72), rerata kebutuhan layanan jasa yang diperlukan oleh pebisnis dalam pengembangan usaha (7.72), % usaha yang berusia kurang dari 10 tahun (7.25), prosentase usaha yang inovatif (7.00), dan % tingkat aplikasi kredit (6.83). Sementara hal-hal yang menyebabkan masih rendahnya agregat sub-indeks Dinamika Bisnis Provinsi Gorontalalo antara lain adalah karena rendahnya prosentase jumlah usaha dengan omset di atas 100 Juta Rupiah (1.14) yang diikuti dengan rendahnya prosentase usaha yang berencana membuka usaha baru (2.23).

1.2 PERSEPSI PENGUSAHA TERHADAP IKLIM BISNIS Secara agregat sub-indeks Iklim Bisnis Provinsi Gorontalo pada posisi baik, dengan median skor 5.87. Hal ini dikontribusikan secara seimbang oleh ke-6 kabupaten/kota yang ada, di mana 3 kabupaten/ kota di antaranya berada pada posisi di atas median provinsi sementara tiga lainnya berada di bawah median provinsi. GORONTALO

8.76

BONE BOLANGO

7.30

GORONTALO UTARA

6.42

POHUWATO

Median: 5.87

5.32

KOTA GORONTALO

4.91

BOALEMO

3.58 -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

6 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

PROVINSI GORONTALO jumlah permasalahan bisnis Monopoli usaha

% pungutan tidak resmi

8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 -

Jumlah regulasi bermasalah

Kondisi bisnis dibanding 2 th lalu Perkiraan kondisi bisnis 2 th mendatang % keanggotaan asosiasi

Konsistensi pejabat pemerintah

Sebagian besar pengusaha di Provinsi Gorontalo (66%) menilai kondisi usaha saat ini baik dan bahkan lebih baik dibanding dua tahun lalu. Mereka bahkan optimis kondisi usaha di wilayah ini akan tetap baik dan lebih baik hingga dua tahun yang akan datang, terlihat dari persentase yang cukup besar (69%). Dalam hal ini, Kabupaten Gorontalo (8.76) paling baik nilainya di mata para pengusaha sebagai daerah yang memiliki lingkungan kondusif untuk menjalankan usaha. Peringkat di bawahnya adalah Kabupaten Bone Bolango (7,30). Sebaliknya Kabupaten Boalemo di posisi paling rendah nilai lingkungan bisnisnya (3,58) Terdapat 8 (delapan) kriteria yang digunakan untuk menilai subindeks Persepsi Pengusaha terhadap Iklim Bisnis di Provinsi Gorontalo, yaitu: (1) Jumlah permasalahan usaha yang dinyatakan oleh minimal 10% responden, (2) Persepsi terhadap kondisi bisnis saat ini dibanding dengan kondisi bisnis 2 tahun lalu, (3) Persepsi pengusaha terhadap perkiraan bisnis dalam 2 tahun mendatang, (4) Prosentase jumlah responden yang menjadi anggota aktif asosiasi bisnis, (5) Persepsi pengusaha terhadap konsistensi pemerintah, (6) Jumlah permasalahan regulasi / peraturan yang dinyatakan oleh minimal 10% responden, (7) Prosentase yang menyatakan adanya praktik pungutan tidak resmi di wilayahnya, dan (8) Persepsi pengusaha terhadap adanya praktek monopoli di daerahnya. Kekuatan Provinsi Gorontalo dari sub-indeks ini ditopang oleh persepsi pengusaha yang menilai cukup kondusif dalam hal: rendahnya praktik monopoli, sedikitnya praktik pungutan tidak resmi, dan adanya konsistensi pemerintah.

DAYA SAING DAERAH Pada beberapa daerah, di Provinsi Gorontalo, pengusaha menilai bahwa kondisi bisnis saat ini lebih baik dibanding dengan 2 (dua) tahun lalu. Para pengusaha memperkirakan bahwa kondisi bisnis pada 2 (dua) tahun mendatang juga akan membaik. Yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Gorontalo adalah mengurangi jumlah permasalahan bisnis yang dihadapi oleh dunia usaha. Banyaknya masalah menyebabkan, pengusaha menilai Iklim Bisnis di Provinsi Gorontalo belum kondusif. 5 (lima) permasalahan utama yang dihadapi oleh dunia usaha di Provinsi Gorontalo secara agregat adalah pemasaran, persaingan usaha, pengadaan bahan baku, permohonan pinjaman dana, dan upah tenaga kerja.

1.3 KINERJA EKONOMI KOTA GORONTALO

8.02

POHUWATO

6.65

GORONTALO UTARA

5.79

GORONTALO

5.19

BONE BOLANGO

4.90

BOALEMO

1.86 -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Median skor dari Provinsi Gorontalo dalam sub-indeks Kinerja Ekonomi adalah 5.49, yang artinya masih tergolong pada level baik. Kontribusi terbaik disumbangkan oleh Kota Gorontalo (8.02), yang diikuti oleh Kabupaten Pohuwato (6.65). Sementara Kabupaten Boalemo dalam sub-indeks ini jauh tertinggal dari kabupaten/kota lainnya dan menempatkan Kabupaten Boalemo pada urutan terbawah dengan skor 1.86. Kriteria yang digunakan untuk menilai Kinerja Ekonomi Provinsi Gorontalo terdiri dari 6 indikator penilaian, yaitu: pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, Pertumbuhan PDRB per Kapita, rerata Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Kredit, dan Tingkat Kredit Macet.

8 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING PROVINSI GORONTALO

Pertumbuhan Kinerja Kredit Macet 2016 - 2017

Pertumbuhan PDRB 2016-2017 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -

PDRB per Kapita 2017

Pertumbuhan PDRB per Kapita 2016 - 2017

Pertumbuhan Kredit 2016 - 2017 Tingkat Pengangguran 2017

Keunggulan agregat sub-indeks Kinerja Ekonomi Provinsi Gorontalo dikontribusikan sangat mencolok oleh tingginya pertumbuhan pembayaran kredit yang lancar di provinsi ini dengan skor hampir sempurna (9.80) di antara 6 indikator penilaian yang ada. Diikuti dengan kontribusi yang cukup positif oleh kinerja pertumbuhan PDRB per kapita 2016 â&#x20AC;&#x201C; 2017 dengan skor 6.17. Selebihnya Provinsi Gorontalo perlu berkerja keras untuk dapat mengungkit atau mengelevasi beberapa indikator lainnya seperti Pertumbuhan Kredit (2.95), Tingkat Pengangguran (3.29), PDRB per Kapita (3.56), dan Pertumbuhan PDRB 2016 â&#x20AC;&#x201C; 2017 (4.32), yang kesemuanya masih berada pada level skor di bawah 5,0.

1.4 KINERJA PEMERINTAH Sub-indeks Kinerja Pemerintah terdiri dari sub-sub-indeks Kapasitas Pemerintah yang memiliki 7 (tujuh) indikator penilaian dan sub-subindeks Upaya Pemerintah yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator penilaian. Sub-indeks Upaya Pemerintah dibobot lebih tinggi dibanding dengan sub-indeks Kapasitas Pemerintah. Hal ini dikarenakan pada sub-indeks Kapasitas Pemerintah beberapa indikator dapat dipengaruhi oleh kondisi endogen dari suatu daerah sementara sub-indeks Kinerja Pemerintah lebih pada upaya Pemerintah Daerah (Pemda) sendiri. Dari gambar di bawah tampak bahwa Provinsi Gorontalo secara agregat memiliki skor median baik (5.89). Hal ini dikarenakan ditopang oleh distribusi yang seimbang dari ke-6 kabupaten/kota yang ada di provinsi ini. 3 Kabupaten berada pada batas atas dari median provinsi dan 3 kabupaten/kota berada pada di bawah median provinsi. Meskipun demikian rentang skor antar kabupaten/kota tidak jauh berbeda.

DAYA SAING DAERAH

BONE BOLANGO

6.44

GORONTALO

5.99

BOALEMO

5.99

POHUWATO

5.78

KOTA GORONTALO

5.48

GORONTALO UTARA

Median: 5.89

5.13 -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Kabupaten Bone Bolango memimpin dengan skor 6.44 pada subindeks Kinerja Pemerintah. Sementara Kabupaten Gorontalo Utara berada pada urutan paling bawah dari 6 kabupaten/kota yang ada dengan skor 5.13.

1.4.1. Kapasitas Pemerintah

Pada sub-indeks Kapasitas Pemerintah agregat median skor Provinsi Gorontalo berada pada level baik (5.44). dalam sub-indeks ini 7 (tujuh) indikator yang mencakup (1) anggaran per kapita, (2) rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan, (3) pertumbuhan PAD 2016-2017, (4) alokasi anggaran pembangunan per kapita, (5) pertumbuhan alokasi anggaran pembangunan per kapita 2016-2017, (6) rasio guru dan murid, dan (7) pertumbuhan indeks pembangunan manusia (HDI â&#x20AC;&#x201C; Human Development Index) 2016-2017. Pada sub-sub-indeks Kapasitas Pemerintah, kekuatan dari Provinsi Gorontalo berdasarkan agregat skor dari Kabupaten / Kota di dukung oleh pertumbuhan HDI yang bagus hingga mencapai skor 7.42, diikuti oleh anggaran per kapita (6.97), rasio dana pembangunan per kapita (6.10) rasio guru dan murid (5.98) dan pertumbuhan PAD (5.08). Sementara pada indikator pengungkit lainnya skor median Provinsi Gorontalo masih lemah, yakni terkait dengan indikator pertumbuhan dana pembangunan per kapita (2.97), dan prosentase PAD terhadap total pendapatan (2.73). PROVINSI GORONTALO

Budget per Kapita (2017)

10.00 6.97 8.00

% PAD terhadap Total Pendapatan (2017)

pertumbuhan HDI (2016-2017) 7.42 6.00

rasio guru - murid 2017/2018

5.98

4.00 2.00 2.97

Pertumbuhan Dana Pembangunan per Kapitaâ&#x20AC;Ś

2.73 5.08

Pertumbuhan PAD (2016 2017)

6.10 Dana Pembangunan per Kapita (2017)

10 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

BONE BOLANGO

6.05

GORONTALO UTARA

5.88

GORONTALO

5.83

KOTA GORONTALO

Median= 5.44

5.06

BOALEMO

4.87

POHUWATO

4.71 -

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Pada sub-sub-indeks Kapasitas Pemerintah, Kabupaten Bone Bolango (6.05) memimpin dengan skor terbaik, diikuti oleh Kabupaten Gorontalo Utara (5.88) dan Kabupaten Gorontalo (5.83). Sementara Kabupaten Pohuwato (4.71) berada pada posisi terbawah setelah Kabupaten Boalemo (4.87). Namun demikian perbedaan skor di antara kabupaten/kota tidak cukup besar, dari daerah yang menempati skor terbawah dan daerah yang menempati skor tertinggi hanya 1.34. PRAKTEK TERBAIK

Relawan Pemda Pada forum World Summit on the Information Society (WSIS) 2019 di Jenewa. Indonesia berhasil membawa pulang 4 penghargaan dari PBB. Data Bojonegoro (oleh Relawan TIK Indonesia), Baktiku Pada Petani (oleh 8 Villages), Baktiku Negeriku (oleh Telkomsel), Saintif (oleh Mahasiswa Universitas Diponegoro) “Data Bojonegoro” adalah layanan data, informasi, jurnal kepustakaan online bagi masyarakat dan pengampu kebijakan di Bojonegoro. Data Bojonegoro sendiri merupakan sebuah program yang dibesut Relawan TIK Bojonegoro dan didukung multistakeholder Pemkab Bojonegoro dan Exxon Mobil Cepu Limited. Relawan TIK Bojonegoro di deklarasikan pada tangal 23 Oktober 2013 dan dikukuhkan oleh Bupati Bojonegoro. “Baktiku Pada Petani” adalah program peningkatan kapasitas petani dan pertanian dengan menggunakan platform digital. “Baktiku Negeriku” adalah program yang mendorong pemberdayaan komunitas pedesaan dengan pendekatan berbasis teknologi informasi. Sedangkan “Saintif” adalah media online edukasi dan pengetahuan karya mahasiswa Universitas Diponegoro yang dibangun secara swadaya. Daerah bisa menghasilkan karya di tingkat internasional. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan relawan. Inisiatif warga dan dukungan pemerintah daerah dapat mengundang partisipasi perusahaan besar seperti Exxon Mobile.

DAYA SAING DAERAH

1.4.2. Upaya Pemerintah

Indikator penilaian untuk sub-sub-indeks Upaya Pemerintah mencakup antara lain (1) ketersediaan informasi / studi tentang peluang investasi, (2) ketersediaan dan kualitas layanan investasi daerah, (3) rerata frekuensi promosi investasi yang difasilitasi oleh Pemerintah per tahun, (4) jumlah perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah dalam promosi investasi per tahun, (5) kualitas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (6) prosentase perusahaan yang memiliki TDP, (7) rerata jumlah hari dalam mengurus TDP dan SIUP, (8) pertumbuhan rasio alokasi anggaran pembangunan sektor ekonomi terhadap total belanja 2017 â&#x20AC;&#x201C; 2018, dan (9) jumlah program Pengembangan Ekonomi Lokal. PROVINSI GORONTALO ketersediaan studi/info potensi investasi

10.00 8.00 5.24 6.63 6.00 4.00 pertumbuhan rasio alokasi anggaran pembangunan sektor ekonomi 2.00 7.46 terhadap total belanja 2017 â&#x20AC;&#x201C; 2018 jumlah program Pengembangan Ekonomi Lokal.

rerata jumlah hari dalam mengurus TDP dan SIUP

6.32

ketersediaan/kualitas layanan investasi

6.39

rerata frekuensi promosi investasi

yang difasilitasi oleh Pemerintah per 7.68 tahun

5.79

4.09

prosentase perusahaan yang memiliki TDP

jumlah perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah dalam promosi investasi per tahun

6.32

kualitas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BONE BOLANGO

6.65

BOALEMO

6.56

POHUWATO

6.33

GORONTALO

6.08

KOTA GORONTALO

median= 6.21

5.70

GORONTALO UTARA

4.76 -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00

Dari kriteria penilain tersebut, agregat median Provinsi Gorontalo berada pada skor 6.21 atau level cukup baik. Median skor dari Upaya Pemerintah (6.21) lebih tinggi dibanding dengan median skor dari Kapasitas Pemerintah (5.44) dalam agregat Provinsi Gorontalo. Positif skor untuk sub-sub-indeks, Hal ini didorong oleh hampir 89% indikator yang ada menyumbang dengan skor baik. Hanya indikator terkait dengan prosentase perusahaan yang memiliki TDP (4.09) saja yang masih berada pada level moderat. Pada sub-sub-indeks ini, Kabupaten Bone Bolango kembali menempatkan dirinya pada posisi terunggul dengan skor 6.65 di antara 5 kabupaten/kota lainnnya, diikuti oleh Kabupaten Boalemo (6.56). Sementara Kabupaten Gorontalo Utara menempati posisi terbawah dengan skot 4.76.

12 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING Tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan terhadap kabupaten/kota yang memiliki skor di atas median. Namun, untuk kabupaten/kota di bawah median skor provinsi memiliki perbedaan skor di atas 30%.

1.5. KINERJA INVESTASI Sub-indeks Kinerja Investasi diukur berdasarkan 9 (sembilan) indikator yang terdiri dari (1) realiasi investasi per kapita, (2) jumlah perusahaan yang berinvestasi tahun lalu, (3) rerata nilai investasi per perusahaan yang berinvestasi tahun lalu, (4) rerata jumlah tenaga kerja yang direkruit per perusahaan yang berinvestasi tahun lalu, (5) jumlah perusahaan yang berinvestasi dalam 12 (dua belas) bulan mendatang, (6) rerata nilai investasi dari perusahaan yang berinvestasi dalam 12 bulan mendatang, (7) rerata jumlah tenaga kerja yang direkruit per perusahaan yang berinvestasi dalam 12 bulan mendatang, (8) rerata penilaian daya tarik investasi, dan (9) jumlah hotel. PROVINSI GORONTALO

realisasi investasi per kapita 2017 (nilai)

10.00

Jumlah hotel

8.00 6.00

Jumlah perusahaan berinvestasi tahun lalu (2017)

4.00 rerata daya tarik investasi

2.00 -

rerata tenaga kerja terrekruit 12 bulan mendatang rerata nilai investasi per perusahaan invest pada 12 bulan mendatang

rerata nilai investasi per perusahaan 2017

rerata tenaga kerja terrekruit 2017 % perusahaan berinvestasi dalam 12 bulan mendatang

DAYA SAING DAERAH

GORONTALO

5.72

POHUWATO

5.66

KOTA GORONTALO

5.59

GORONTALO UTARA

4.64

BOALEMO

Median= 5.11

4.46

BONE BOLANGO

4.02 -

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Berdasarkan indikator tersebut, total skor dari Provinsi Gorontalo adalah 5.11 (median skor) yang artinya cukup baik. Skor terendah di pegang oleh Kabupaten Bone Bolango (4.02) dan skor tertinggi pada sub-indeks ini dipimpin oleh Kabupaten Gorontalo (5.72). Terdapat pembagian skor yang cukup jelas antara kinerja investasi di kabupaten/kota di atas median provinsi dan kinerja investasi dari kabupaten/kota yang berada di bawah median skor provinsi. Namun demikian untuk sub-indeks ini tampaknya tidak ada satu daerah di Provinsi Gorontalo yang menonjol dibanding lainnya karena terdapat dua kabupaten dan kota yang mendapatkan skor indeks hampir sama yakni Kabupaten Gorontalo (5,72), Kabupaten Pohuwato (5,66) dan Kota Gorontalo (5,59). Demikian juga dengan tiga kabupaten lain di bawahnya juga memiliki indeks yang hampir sama, Kabupaten Gorontalo Utara (4,64), Kabupaten Boalemo (4,46) dan Kabupaten Bone Bolango (4,02). Secara agregasi skor kinerja investasi (5,11) Provinsi Gorontalo dikontribusikan oleh persepsi pengusaha terhadap rerata penilaian daya saing investasi daerah yang mencapai 8.58, di mana Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo dianggap sangat atraktif bagi investasi. Oleh karena itu, prosentase jumlah perusahaan yang berinvestasi pada tahun lalu (6.97) dan 12 bulan yang akan datang (6.01) juga menunjukkan korelasi positif dalam menyumbang terharap agregat sub-indeks Kinerja Investasi Provinsi Gorontalo. Namun realisasi investasi per kapita (1.88), rerata jumlah tenaga kerja yang akan direkruit per perusahaan yang merencanakan investasi pada 12 bulan mendatang (1.84), rerata jumlah tenaga kerja yang telah direkruit oleh perusahaan yang berinvestasi tahun lalu (3.47), dan rerata nilai investasi per perusahaan yang akan berinvestasi dalam 12 mendatang (4.43) menunjukkan kontribusi yang kurang optimal terhadap agregat skor dari Sub-indeks Kinerja Investasi. Dengan demikian Provinsi Gorontalo memiliki cukup banyak tugas untuk dapat mengelevasi rerata skor sub-indeks Kinerja Investasi ini mendatang.

14 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING PRAKTEK TERBAIK

Inisiatif Desa Haya Haya Pos Gizi terus dikembangkan di Desa Haya Haya, Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dibentuk sejak 2013 secara swadaya, memanfaatkan partisipasi masyarakat. Pada 2017 kegiatan pos gizi desa diintegrasikan dengan dana desa. Tujuan pembentukan Pos Gizi bukan untuk pemerintah, tetapi mengubah mindset, kata Kepala Desa Haya Haya. Peserta pos gizi diperiksa untuk mengetahui kesehatan peserta. Bila ditemukan penyakit, maka dirawat sampai pulih, baru diikut sertakan dalam pos gizi. Selama 12 hari bayi (6-11 bulan), balita (12-59 bulan) serta ibunya dipantau penambahan berat badannya, diajarkan personal hygiene, diajarkan memasak makanan menggunakan bahan pangan lokal. Peserta harus mengikuti tata tertib: datang tepat waktu, tidak boleh membawa snack, susu dan uang jajan. Kini inisiatif Desa Haya Haya telah diadopsi pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kami memiliki 196 desa dan 9 kelurahan. Jadi Pos Gizi totalnya ada 205, kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Roni Sampir. Dengan upaya tersebut, Kabupaten Gorontalo telah berhasil menurunkan prevalensi stunting. Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moeloek mengapresiasi inovasi oleh Kabupaten Gorontalo. Dia berharap, hal itu bisa dicontoh oleh daerahdaerah lainnya.

1.6. KONDISI INFRASTRUKTUR KOTA GORONTALO

7.05

BONE BOLANGO

6.12

POHUWATO

4.86

GORONTALO UTARA

Median= 4.36

3.85

BOALEMO

2.68

GORONTALO

2.20 -

2.00

PROVINSI GORONTALO

% bisnis yang menggunakan lembaga keuangan

4.00

8.00

10.00

jalan beraspal / total jalan (2017) 10.00 8.00 6.00 5.38

4.00 2.00

jumlah koperasi per 1,000 penduduk

6.00

3.74

5.68 % bisnis yang memiliki akses terhadap BDSP

penilaian terhadap pemeliharan & pembangunan infrastruktur

3.11 2.49 1.40

Jumlah bank per 1,000 penduduk (2017)

4.80 jumlah fasilitas kesehatan per 1,000 penduduk (2017)

Pada sub-indeks Kondisi Infrastruktur, median skor Provinsi Gorontalo (4.36) menunjukkan nilai yang kurang bagus, dibanding dengan median skor dari masing-masing sub-indeks.

DAYA SAING DAERAH Daerah dengan infrastruktur terbaik adalah Kota Gorontalo (7,05), diikuti Kabupaten Bone Bolango (6,12). Kesenjangan dalam hal infrastruktur antar daerah di wilayah Gorontalo cukup mencolok jika melihat skor Kabupaten Gorontalo yang sangat kecil 2,20 di urutan terbawah. Pada sub-indeks ini, kriteria penilaian yang digunakan mencakup antara lain (1) rasio jalan beraspal dengan total jalan, (2) persepsi pengusaha tentang penilaian terhadap perencanaan pembangunan dan pemliharaan infrastruktur daerah, (3) rasio jumlah bank per 1,000 penduduk, (4) rasio jumlah fasilitas kesehatan per 1,000 penduduk, (5) prosentase bisnis yang memiliki akses terhadap BDSP (Business Development Services Provider). (6) rasio ketersediaan jumlah koperasi per 1,000 penduduk, dan (7) prosentase bisnis yang menggunakan jasa lembaga keuangan. Dari kriteria tersebut, terdapat hasil dimana hampir dari 70% dari total indikator yang digunakan menunjukkan hasil yang kurang mendukung, dimana mayoritas skor berada di bawah 5,00. Skor terburuk adalah 1.4 terkait dengan rasio antara ketersediaan bank per 1,000 penduduk di provinsi ini. Diikuti oleh kombinasi penilaian dari persepsi pengusaha dan fakta dari data statistik tentang kualitas kondisi jalan. Meskipun 87% pebisnis menyatakan cukup puas dengan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, namun pada kenyataanya 53% kualitas dari kondisi jalan dinyatakan masih berada rata-rata kurang bagus. Hal ini sangat berkorelasi erat terkait dengan skor yang kurang baik sehubungan dengan rasio antara jalan beraspal terhadap total jalan yang ada. Sementara persepsi positif dari para pengusaha, menurut tim peneliti dikarenakan rasa puas dibanding dengan kondisi sebelumnya. PRAKTEK TERBAIK

1.500 Titik Wifi Bupati Banyuwangi, Anas, membangun insfratrukstur IT, bekerja sama dengan PT Telkom. Kini di Banyuwangi terdapat sekitar 1.500 titik wifi, mulai dari taman, sekolah, puskesmas, sampai tempat ibadah. Data kinerja SKPD maupun laporan APBD bisa diakses dengan mudah. Masyarakat juga dapat mengakses pengetahuan dan bisnis melalui wifi publik. Anas juga menata dan mengembangkan pariwisata, dengan konsolidasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Membatasi hotel bintang tetapi mengembangkan penginapan rakyat. Anas juga gigih membuka connectivity bandara Blimbingsari, sebagai pembuka keterisolasian Banyuwangi. Awalnya hanya satu kali flight, kini dalam sehari ada enam flight. Wisatawan dan pendapatan rakyat Banyuwangi pun meningkat. Membangun wifi tidak mahal, apalagi dengan menggandeng PT Telkom. Namun, impaknya besar. Masyarakat meningkat pengetahuan dan jaringan bisnisnya. Pejabat pemerintah terpantau kinerjanya.

16 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

TEMUAN KHUSUS

BAB II

TEMUAN KHUSUS

18 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING Pada bab ini tinjauan mengenai beberapa isu khusus yang diperoleh dari hasil SIID 2018 disajikan. Berdasarkan struktur survai, bab ini akan menyajikan beberapa temuan yang fokus pada isu-isu berikut: (1) Permasalahan Utama Bisnis (2) Regulasi (3) Pelayanan Perizinan Bisnis (4) Tata Kelola Pemerintah (5) Jasa Pengembangan Usaha â&#x20AC;&#x201C; BDS (6) Organisasi Pengusaha (7) Akses terhadap Lembaga Keuangan (8) Pengarasutamaan Gender (9) Lingkungan Hidup (10) Kewirausahaan (11) Pengembangan Ekonomi Lokal / Kerja Sama Antar Daerah (12) Inovasi (13) Media

2.1. PERMASALAHAN UTAMA BISNIS Pemasaran

37%

Persaingan usaha

26%

Pengadaan bahan baku

24%

Permohonan pinjaman dana

21%

Upah tenaga kerja

17%

Perizinan usaha

17%

Rekruitmen pegawai yang bermutu

17%

Produktivitas tenaga kerja

15%

Penerapan teknologi tepat guna

13%

Jejaring usaha di sektor yang sama

12%

Pajak dan retribusi daerah

Keamanan berusaha

Lainnya

Pertanahan

Ketidakpastian hukum

3% 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Salah satu bagian penting dari survai ini adalah penggalian persepsi perusahaan sehubungan dengan berbagai kendala bisnis. Ada 14 pilihan hambatan atau kendala bisnis yang disediakan dalam daftar jawaban kuesioner yang biasanya dihadapi dunia usaha.

TEMUAN KHUSUS Pertanyaan diajukan kepada 246 pengusaha di Provinsi Gorontalo. Latar belakang para pengusaha adalah dari bidang pertanian, perdagangan, pengolahan / industri dan penyedia jasa. Para responden diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban. Sebagai hasilnya, diketahui bahwa terdapat 8 permasalahan usaha yang dialami oleh minimal 10% responden. Pada 4 (empat) besar pertama permasalahan dunia usaha di Provinsi Gorontalo terdiri dari permasalahan ketenaga-kerjaan yang meliputi upah, penambahan tenaga kerja yang berkualitas, dan produktivitas tenaga kerja (50%), diikuti oleh masalah pemasaran usaha (37%), persaingan usaha (26%), dan pengadaan bahan baku (24%). Sementara pada kelompok kedua, 4 (empat) permasalahan usaha lainnya yang dirasakan oleh para pengusaha di Provinsi Gorontalo mencakup permasalahan permohonan pinjaman dana (21%), perizinan usaha (17%), penerapan teknologi tepat guna (13%), dan jejaring usaha di sektor yang sama (12%). Lima Permasalahan utama dunia usaha di masing-masing kabupaten/kota sangat variatif. Di Kabupaten Pohuwato masalah utamanya pemasaran (60%), ketenagakerjaan (56%), permohonan pinjaman dana (30%), pengadaan bahan baku dan jejaring usaha di sektor yang sama, dengan masing-masing skor 28%. Sementara di Kabupaten Boalemo, permasalahan ketenagakerjaan menyumbang hingga 66% yang merupakan akumulasi dari masalah penambahan tenaga kerja yang bermutu (30%), upah tenaga kerja (18%) dan produktivitas tenaga kerja (18%). Diikuti posisi kedua dengan pengadaan bahan baku (38%), pemasaran (33%), persaingan usaha (25%) dan permohonan pinjaman dana (23%). PRAKTIK TERBAIK Memandirikan Daerah

Bupati Hasto bertekad tidak akan makan nasi, hingga semua warganya tidak ada yang miskin. Untuk memandirikan daerahnya, Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo, meluncurkan program "Bela & Beli Kulonprogo". Dia mewajibkan pelajar dan PNS mengenakan seragam batik khas Kulonprogo dan wajib membeli beras petani Kulonprogo. PDAM-nya dikembangkan untuk memprodusi air kemasan â&#x20AC;&#x153;AirKuâ&#x20AC;?. Dalam bidang kesehatan, pemda membuat program rawat inap tanpa kelas. Dengan program itu, ketika ruang rawat inap kelas III penuh, pasien miskin yang akan menjalani rawat inap otomatis di-upgrade ke kelas II hingga kelas VIP, tanpa perlu menambah biaya. Selain itu, seluruh puskesmas menggunakan badan layanan unit daerah (BLUD), sehingga pengelolaan puskesmas lebih fleksibel. Kulon Progo melarang kawasannya untuk iklan rokok. Walaupun PAD-nya turun 10 persen, tidak masalah demi masyarakat sehat. Bupati menggerakan sumbangan sukarela dari gaji PNS untuk memperbaiki rumah warga miskin. Alfa Mart dan IndoMart yang berdekatan dengan pasar tradisionil dibeli, dan dijadikan sebagai toko rakyat. Berbagai kebijakan ini mampu mendongkrak industri batik lokal dari 2 unit menjadi 50 unit. AirKu bisa memproduksi jutaan air kemasan dan menguasai seperempat pasar di Kulonprogo. RSUD tidak rugi, walaupun menjalankan rawat inap tanpa kelas. Perbaikan rumah warga miskin intensif diselenggarakan dan angka kemisikinan turun dari 22,54% menjadi 16,74%

20 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.2. REGULASI 2.2.1. Peraturan Daerah

25 20 18

20 15

11 8

10 5

4 2

11 9

7 7

9 7

7 7

0 Kota Gorontalo

Pohuwato

2014

Gorontalo Utara 2015

2016

Gorontalo Bone Bolango

2017

Boalemo

Rata-Rata

Produktivitas pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dalam memproduksi Peraturan Daerah (Perda) dapat dilihat pada bagan di atas. Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato tampak cukup produktif dibanding dengan kabupaten/kota lainnya, dengan rata-rata 12 Perda per tahun selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Sementara kabupaten/kota lainnya produksi Perda selama 4 (empat) tahun terakhir berkisar rata-rata antara 7 â&#x20AC;&#x201C; 8 Perda per tahun.

2.2.2. Jenis Regulasi

kemudahan izin investasi 22% kawasan industri 44% kawasan khusus UMKM 19%

peningkatan alokasi anggaran pembangunan 6%

lainnya

Dari total 30 pejabat pemerintah yang diwawancara menyatakan, bahwa dalam dua tahun terakhir telah dihasilkan regulasi, yang terkait dengan kemudahan izin investasi (44%), lainnya (22%), dan regulasi tentang peningkatan alokasi anggaran pembangunan (19%).

TEMUAN KHUSUS

2.2.3. Peraturan yang Menghambat Bisnis

PROVINSI

10%

35%

POHUWATO 3%

40%

KOTA GORONTALO

58%

23%

GORONTALO UTARA 3% GORONTALO

12% 13%

63% 51%

5% 0%

51%

35%

BONE BOLANGO BOALEMO

26%

37%

35%

53%

23% 10%

73%

20%

30%

Tidak tahu

40%

50%

Tidak ada

60%

70%

80%

90%

100%

Ada

55% responden menyatakan adanya sejumlah regulasi yang menghambat bisnisnya, 35% menyatakan tidak merasa ada regulasi yang menghambat dan 10% menyatakan tidak tahu. Permasalahan regulasi yang menghambat dirasakan responden di Kabupaten Boalemo (73%), diikuti oleh Kabupaten Gorontalo Utara (63%) dan Kabupaten Pohuwato (58%). Sementara di Kabupaten Gorontalo, proporsi responden yang menyatakan tidak banyak mengalami permasalahan regulasi yang menghambat usahanya lebih besar (51%) dibanding dengan yang menyatakan bahwa terdapat masalah regulasi yang menghambat (35%). Di Kota Gorontalo, proporsi yang menyatakan tidak ada regulasi yang menghambat bisnisnya (26%) dan yang tidak tahu (23%) hampir seimbang.

2.2.4. Peraturan yang Menghambat Bisnis Agregat Provinsi

Perizinan usaha

9% 27%

11%

Ketenagakerjaan Pajak dan retribusi daerah Perdagangan dan ekspor impor Lingkungan

13%

15% 12%

Investasi Lainnya

13%

Ketika diteliti lebih lanjut, dari 55% responden yang menyatakan adanya permasalahan regulasi yang menghambat bisnisnya. Regulasi yang menghambat bisnis oleh lebih dari 10% responden di Provinsi Gorontalo antara lain adalah peraturan Perizinan Usaha (27%), Ketenagakerjaan (15%). Peraturan Pajak dan Retribusi dan Lingkungan dengan masing-masing 13% pada agregat provinsi. Sementara peraturan yang menghambat keempat dan kelima diduduki oleh aturan tentang perdagangan dan ekspor impor dengan 12% dan aturan investasi dengan 11%.

22 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.2.5. Peraturan yang Menghambat Bisnis Menurut Kabupaten/Kota

9%11% 13% 12% 13%

PROVINSI 2%

10% 10% 10%

KOTA GORONTALO 3%

BONE BOLANGO

27% 19%

13% 17% 18% 17%

BOALEMO 0%

23% 21% 29% 30%

10% 13% 8% 11% 13% 8% 11%

24%

17%

9% 12% 9%

GORONTALO UTARA GORONTALO

15%

17% 12% 12% 14%

POHUWATO

8% 10%

20% 50%

15% 15%

19%21% 21% 20%

30%

40%

50%

Lainnya

Investasi

Lingkungan

Perdagangan dan ekspor impor

Pajak dan retribusi daerah

Ketenagakerjaan

60%

Perizinan usaha

Dari 5 (lima) besar masalah yang diidentifikasi menghambat perkembangan bisnis, permasalahan perizinan usaha dirasakan sangat dominan. Para responden di Kabupaten Bone Bolango yang persentasenya bahkan mencapai 50%, diikuti oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan 29%, sementara kabupaten/kota lainnya masih berada di bawah agregat provinsi. Masalah Ketenaga-kerjaan dirasakan oleh responden di Kabupaten Boalemo (21%) Kabupaten Pohuwato (19%) dan Kabupaten Gorontalo Utara (18%), dimana prosentasenya melebihi agregat prosentase ditingkat provinsi yang berada pada kisaran 15%. Masalah Pajak dan Retribusi secara umum dirasakan oleh 13% responden. Kabupaten Boalemo (19%) dan Kota Gorontalo (17%) merupakan Kabupaten/Kota dengan skor permasalahan peraturan Pajak dan Retribusi tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Pohuwato (14%). Sementara Kabupaten Bone Bolango merupakan Kabupaten yang dirasakan oleh responden tanpa masalah, terkait dengan peraturan Pajak dan Retribusi. Sedangkan masalah Lingkungan kendati secara umum hanya dirasakan oleh 13% responden secara agregat provinsi, namun menjadi masalah yang cukup dominan dirasakan oleh responden di Kabupaten Gorontalo (30%). Terkait regulasi perdagangan dan ekspor/impor dirasakan sangat bermasalah oleh dunia usaha adalah di Kabupaten Gorontalo Utara (21%) dan Kabupaten Boalemo (15%). Sementara Kabupaten Gorontalo (7%) dan Kabupaten Bone Bolango (8%) merupakan daerah dimana responden paling minim mengalami permasalahan regulasi perdagangan dan ekspor/impor. Masalah peraturan investasi meskipun hanya dirasakan oleh 11% responden secara agregat provinsi, namun permasalahan regulasi terkait dengan investasi dirasakan cukup signifikan oleh 17% responden di Kabupaten Pohuwato dan 15% responden pengusaha di Kabuapten Boalemo.

TEMUAN KHUSUS

2.2.6. Peraturan yang Menghambat Bisnis Menurut Sektor

Lainnya

Investasi

4% 4%

30% 17%

Lingkungan

9% 3% 3%

Perdagangan dan ekspor impor Pajak dan retribusi daerah

10%

16%

44% 25%

16% 17%

16% 25% 19% 10% 21% 8% 26% 19% 23% 20%

Ketenagakerjaan Perizinan usaha

1% 0%

pertanian

48% 37%

11%

Perdagangan

10%

20%

Lainnya

30% Jasa

34% 67% 34% 36% 36% 40%

50%

60%

70%

Industri / Manufaktur

Apabila ditilik berdasarkan jenis usaha dari sektor apa saja yang mengalami permasalahan regulasi, sektor industri manufaktur mengalami masalah regulasi cukup signifikan dalam beberapa aspek. Regulasi yang dirasa menghambat oleh dunia usaha disektor ini dan dinyatakan oleh lebih dari 20% responden antara lain adalah peraturan perdagangan dan ekspor impor (67%), permasalahan peraturan lainnya (48%), peraturan investasi (44%), ketenagakerjaan dan perizinan usaha yang masing-masing dirasakan oleh 36% responden, dan pajak dan retribusi (34%). Sementara pada sektor jasa, dampak dari permasalahan regulasi yang menghambat perkembangan usaha sektor ini secara signifikan atau yang dirasakan oleh lebih dari minimal 20% responden adalah terkait aturan lingkungan (34%), ketenagakerjaan (26%), dan perizinanan usaha (20%). Pada sektor perdagangan, kembali cukup banyak varian peraturan yang dirasakan menghambat oleh minimal 20% responden di sektor ini. Peraturan menghambat tertinggi yang dirasakan oleh pengusaha sektor jasa adalah aturan investasi (37%), diikuti oleh Pajak dan Retribusi dan Lingkungan dengan masing-masing 25%, dan ketenagakerjaan (21%). Sementara untuk sektor pertanian, permasalahan regulasi yang dihadapi oleh sektor ini masih relatif rendah dibanding dengan sektor lain. Untuk permasalahan regulasi yang dirasakan oleh lebih dari 20% responden hanya terkait dengan permasalahan lainnya (30%) dan perizinan usaha dengan 23%.

24 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.2.7. Peraturan yang Menghambat Bisnis Menurut Skala Usaha

Lainnya Investasi

35% 39%

17%

37%

7% 11%

Lingkungan

25%

Perdagangan dan ekspor impor

30%

3% 7%

Pajak dan retribusi daerah

13%

Ketenagakerjaan

Perizinan usaha

15%

10%

Mikro

Kecil

22% 21%

20% Menengah

60%

31%34% 59% 33%

20%

4% 0%

44%

34%38%

30%

40%

42% 50%

60%

70%

Besar

Dari total responden (n=246) distribusi responden berdasarkan skala usaha mencakup 4% perusahaan besar, 12% perusahaan menengah, 41% perusahaan kecil dan 43% perusahaan mikro. Permasalahan regulasi yang menghambat perkembangan bisnis yang dirasakan responden dari perusahaan besar hanya terkait dengan pajak dan retribusi daerah (13%), sementara bagi responden perusahaan menengah yang dirasakan menghambat mayoritas adalah peraturan lingkungan (25%), pajak dan retribusi (22%), dan perizinan usaha (20%). Sementara bagi responden skala usaha kecil dan mikro yang merupakan responden mayoritas (84%) dari total responden SIID ini, dirasakan cukup banyak permasalahan regulasi yang menghambat perkembangan usaha mereka. Aturan terkait dengan perdagangan dan ekspor/impor merupakan peraturan yang paling menghambat bagi usaha kecil hingga mencapai 60%, di posisi kedua diikuti oleh peraturan tentang tenaga kerja (59%), dan perizinan usaha (42%). Sementara bagi perusahaan mikro masalah terbesar mereka terkait regulasi adalah regulasi tentang investasi (44%).

2.2.8. Tantangan Menyusun Regulasi yang Kondusif

9% 3% masih ada ego sektoral 42%

kurang dukungan DPRD tidak ada prioritas pimpinan keterbatasan anggaran regulasi masih jadi alat PAD

36%

lainnya 6%

Kendala utama untuk menyusun regulasi yang lebih kondusif, diakui oleh 30 responden pemerintah. Penyebabnya adalah masih adanya ego sektoral (42%) dan keterbatasan anggaran (36%).

TEMUAN KHUSUS

2.2.9. Regulasi yang Kurang Kondusif

PROVINSI

27%

POHUWATO

24%

KOTA GORONTALO

23%

GORONTALO UTARA

15% 19%

10%

13%

21% 0%

10%

Ketenagakerjaan

20%

11% 0% 8% 21% 30%

Pajak dan retribusi daerah

19% 40%

50%

11%

15% 60%

Perdagangan dan ekspor impor

70% Lingkungan

17%

12%

30%

17%

10%

21%

11%

12% 10%

50%

BOALEMO

12%

17% 18%

20%

BONE BOLANGO

Perizinan usaha

14%

13%

29%

GORONTALO

13%

9% 3% 17% 13%

15%

80%

90%

100%

Investasi

Lainnya

Masalah yang cukup menonjol dianggap menghambat usaha oleh para responden adalah perizinan usaha (28%), di Kabupaten Bone Bolango bahkan sangat dominan persentasenya mencapai 48%. Masalah perizinan paling kurang dialami/dirasakan oleh responden Kabupaten Gorontalo, hanya 14%. Selain perizinan, masalah ketenagakerjaan juga cukup dirasakan oleh responden yakni 16%, terlebih oleh mereka yang di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato masing-masing 25% dan 20%. Sementara itu masalah lain terkait pajak dan retribusi daerah paling banyak dirasakan oleh responden Kota Gorontalo dan Boalemo masingmasing 23%, sedangkan di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara tidak banyak dirasakan yakni hanya oleh 8 â&#x20AC;&#x201C; 9% responden. Masalah yang berkaitan dengan ekspor impor secara umum dirasakan oleh 12% responden, dan lebih banyak dirasakan oleh responden Kabupaten Boalemo dan Gorontalo Utara masing-masing 18%. Sedangkan masalah lingkungan kendati secara umum hanya dirasakan oleh 13% responden, namun menjadi masalah yang cukup dominan dirasakan oleh responden Kabupaten Gorontalo (21%).

2.3. PELAYANAN PERIZINAN USAHA Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah diintegrasikan dengan Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal. Walaupun fungsi layanan perizinan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, fungsi layanan penanaman modal belum berjalan maksimal. Faktor penyebabnya adalah ketidak tahuan staff mengenai teknik melakukan promosi investasi, minimnya penguasaan bahasa asing, jumlah staff yang tidak mencukupi dan keterbatasan alokasi dana untuk promosi investasi. Pelayanan perizinan, sebagian merupakan layanan yang diberikan kepada para pengusaha yang selama ini telah menjalankan usaha. Kini saatnya pemerintah daerah mulai mengubah fokus layanan, bukan hanya pada kualitas pelayanan perizinan saja. Melainkan pada seberapa banyak, peningkatan investor baru yang berhasil membuka usaha di daerahnya.

26 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan yang berbeda, untuk membekali staff BPMD/PTSP dalam menarik dan melayani investor baru di daerahnya. Perlu disusun strategi dan petunjuk teknis berdasarkan pada praktek terbaik, yang telah sukses dijalankan, bukan saja dari daerah lain, melainkan bahkan dari negara lain.

2.3.1. Jenis Layanan OSS

Menurut 60% responden pengusaha, fungsi lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dapat memberikan layanan perizinan sekaligus layanan penanaman modal kepada pengusaha, sedangkan 40% responden lainnya hanya mengetahui adanya layanan perizinan saja. Di Kabupaten Gorontalo, seluruh responden mengetahui PTSP memberikan kedua jenis layanan, sedangkan di Kabupaten Bone Bolango PTSP hanya memberikan layanan perizinan.

2.3.2. Izin yang paling sering diurus

SIUP TDP IMB Izin Lokasi Surat Rekomendasi IUT Izin Lingkungan HAKI Lainnya Izin APIT

56% 43% 19% 17% 13% 10% 9% 4% 2% 1% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jenis perizinan yang paling sering diurus oleh para pengusaha adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), masing-masing 28% dan 24%.

TEMUAN KHUSUS

2.3.3. Kecepatan Layanan

PROVINSI

POHUWATO 3

KOTA GORONTALO GORONTALO UTARA

3 4

GORONTALO

BONE BOLANGO

BOALEMO

2 0

2 2

3 SIUP

TDP

Menurut sebagian besar responden rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SIUP adalah 4 (empat) hari dan TDP (tiga) hari. Pengurusan SIUP dan TDP yang lebih lama masih dialami oleh responden di Kabupaten Gorontalo yakni 5 (lima) hari. Sedangkan pengurusan SIUP dan TDP yang lebih cepat dialami responden di Kabupaten Boalemo yakni hanya 2 (dua) hari.

2.3.4. Kepuasan Pelanggan

PROVINSI

56%

POHUWATO

31%

38%

KOTA GORONTALO

46%

64%

GORONTALO UTARA

40%

18%

28%

4% 8%

55%

GORONTALO

60%

BONE BOLANGO

59%

BOALEMO

5%0%

27% 69%

10%

bagus

20%

18%

30%

sangat bagus

0% 14% 19%

40%

50%

buruk

60%

70%

80%

12% 0% 90%

100%

sangat buruk

Secara umum kualitas layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi Gorontalo dianggap bagus. Responden yang menilai bagus dan sangat bagus mencapai 87% (sangat bagus 31%, bagus 56%). Di Kabupaten Gorontalo Utara, responden yang menilai bagus dan sangat bagus bahkan mencapai 95%. Sementara itu penilaian bagus dan sangat bagus paling kecil persentasenya adalah dari responden Kota Gorontalo (82%). Namun demikian, 14% responden swasta menyatakan bahwa pelayanan PTSP di Kabupaten Bone Bolango masih sangat buruk.

28 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.3.5. Kendala Utama Memberikan Layanan Promosi Investasi

keterbatasan anggaran biaya

30%

keterbatasan penguasaan bahasa asing

26%

keterbatasan staff

19%

ketidaktahuan teknik / cara mempromosikan

16%

tidak ada prioritas kepala daerah

lainnya

3% 0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama pemerintahan kabupaten/kota di provinsi tenggara dalam memberikan layanan promosi investasi menurut 30 responden pemerintah adalah keterbatasan anggaran biaya (30%), diikuti oleh keterbatasan penguasaan bahasa asing dari staff (26%), keterbatasan staff (19%), dan ketidaktahuana teknis / cara mempromosikan (16%).

2.3.6. Perizinan Usaha yang Diurus (?)

PROVINSI

43%

POHUWATO

68%

KOTA GORONTALO

GORONTALO

44% 30%

BOALEMO

SIUP

IMB

10%

25%

56%

30% 48%

25% 0%

21%

55%

Izin Lingkungan

30% IUT

40%

Izin Lokasi

13%

7% 14%0% 5% 16% 0% 20%

9% 12% 10% 5% 8%

53% 20%

17% 1% 4% 13% 2%

13% 15% 5% 13%0% 5% 15%0%

58%

35%

BONE BOLANGO

10% 68%

58%

GORONTALO UTARA

TDP

56%

15% 50% Izin APIT

60% HAKI

30%

5%7% 12% 7%

15% 0% 5% 10% 5%

8% 8% 70%

18% 3% 3%13%0%

15% 0%10% 3%

80%

Surat Rekomendasi

90%

100%

Lainnya

Perizinan usaha yang paling banyak diurus oleh responden di kantor pelayanan perizinan terpadu adalah SIUP (56%) dan TDP (43%).

TEMUAN KHUSUS

2.3.7. Perizinan yang Diurus Responden menurut Skala Usaha

Lainnya Surat Rekomendasi HAKI APIT Izin Lokasi IUT Izin Lingkungan IMB SIUP TDP

33% 39%

50% 39%

20%

20% 67%

50%

42% 33% 32% 40% 36% 35% 0%

10%

33% 16% 5% 38% 23% 9% 17% 4% 14% 4% 16% 6%

37% 29% 36% 38% 46% 44%

20%

30%

Mikro

17% 10% 10%

13%

40%

Kecil

50%

60%

Menengah

70%

80%

90%

100%

Besar

Jenis perizinan yang paling banyak diurus oleh responden skala usaha mikro adalah APIT (67%), IMB (40%) dan surat rekomendasi (39%). Sedangkan perizinan yang paling banyak diurus responden dari skala usaha kecil adalah SIUP (46%) dan TDP (44%). Perizinan HAKI paling banyak diurus oleh responden usaha menengah (50%).

2.3.8. Waktu Mengurus Perizinan

PROVINSI

4 4

POHUWATO 3

KOTA GORONTALO GORONTALO UTARA

3 4

GORONTALO

BONE BOLANGO

BOALEMO

2 0

2 2

3 SIUP

TDP

Menurut sebagian besar responden rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SIUP adalah empat hari dan TDP tiga hari. Pengurusan SIUP dan TDP yang lebih lama masih dialami oleh responden Kabupaten Gorontalo yakni lima hari. Sedangkan pengurusan SIUP dan TDP yang lebih cepat dialami responden di Kabupaten Boalemo yakni hanya dua hari.

30 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.3.9. Persepsi Terhadap Kualitas PTSP

PROVINSI

47%

POHUWATO

26%

34%

41%

KOTA GORONTALO

51%

GORONTALO UTARA

14%

28%

38%

GORONTALO

23%

BOALEMO

64%

bagus

10%

20%

30%

sangat bagus

31% 4% 7% 0% 12% 18%

40%

50%

buruk

60%

sangat buruk

10%

20%

26%

50%

14% 3% 0%

56%

BONE BOLANGO

16%

70%

15% 11% 0% 7%

80%

90%

100%

tidak tahu

Secara umum kualitas layanan PTSP di Provinsi Gorontalo dianggap bagus. Responden yang menilai bagus dan sangat bagus mencapai 76% (sangat bagus 26%, bagus 47%). Di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo, responden yang menilai bagus dan sangat bagus bahkan mencapai 82%. Sementara itu penilaian bagus dan sangat bagus paling kecil persentasenya adalah dari responden Kabupaten Gorontalo Utara (66%).

2.4. TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) waktu mengurus izin usaha

media internet

pungutan tidak resmi 7.50 konsistensi pemerintah 7.88 5.72 5.50

5.36

5.34

5.50

keanggotaan asosiasi

keamanan berusaha 5.34

kualitas PTSP

regulasi yang menghambat

5.50 kepastian hukum

Tata kelola pemerintahan di Gorontalo relatif baik (median score: 5.96). Hal ini didukung oleh sejumlah indikator yang memiliki skor antara menengah â&#x20AC;&#x201C; baik, hingga baik â&#x20AC;&#x201C; sangat baik. Indeks yang diukur untuk kategori Tata Kelola yang baik menggunakan kriteria indeks yang sama dengan World Bank Good Governance Index, antara lain mencakup:

TEMUAN KHUSUS Tabel: Kategori dan Indikator Good Governance Index

2.4.1. Pungutan Tidak Resmi

Kategori

Indikator

Kontrol Korupsi

% opini adanya pungutan tidak resmi

Kualitas regulasi

Jumlah regulasi yang menghambat

Stabilitas politik dan kekerasan

% opini keamanan berusaha

Kepastian hukum

% opini kepastian hukum

Efektivitas pemerintah

 % opini tentang konsistensi pemerintah  Jumlah waktu pengurusan izin  % opini kualitas layanan PTSP

Kebebasan dan akuntabilitas

% info dari media internet

37%

PROVINSI

52%

11% 30%

POHUWATO

58%

13%

KOTA GORONTALO

51%

35%

14%

43%

GORONTALO UTARA

53%

5% 42%

GORONTALO

53%

5% 38%

BONE BOLANGO

60%

3% 20%

BOALEMO

55%

25% 0%

10%

20% tidak tahu

30% tidak ada

40%

50%

60%

70%

ada

Dari 246 pengusaha hanya 52% responden yang menyatakan tidak pernah mengalami adanya praktik pungutan tidak resmi untuk memperlancar usahanya, 37% menyatakan tidak tahu dan hanya 11% saja yang menyatakan pernah mengalami adanya praktik pungutan tidak resmi untuk memperlancar usahanya.

32 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.4.2. Ketidak-pastian Hukum

Dari 3% responden yang menyatakan adanya masalah ketidakpastian hukum, ternyata paling tinggi dirasakan oleh responden pengusaha di Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo, yaitu masingmasing 29%. Sementara responden di Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan tidak ada masalah ketidak-pastian hukum. Gorontalo menjadi daerah yang memiliki konsistensi pemerintah yang cukup tinggi dan rendahnya praktik pungutan tidak resmi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh opini positif pengusaha terhadap rendahnya regulasi yang menghambat serta keamanan berusaha dan kepastian hukum yang bagus. Waktu mengurus izin usaha yang rata-rata membutuhkan waktu sekitar 4 hari tersebut juga menyumbang cukup positif terhadap keseluruhan indeks tata kelola pemerintahan di Gorontalo, namun demikian hal tersebut belum cukup untuk membuat senang pada pengusaha dapat memberikan opini positif yang signifikan terhadap kualitas PTSP. Dari sisi peran organisasi pengusaha meskipun memiliki skor yang cukup tapi belum memberikan kontribusi signifikan terhadap keseluruhan indeks tata kelola pemerintahan di Gorontalo.

2.4.3. Konsistensi Pemerintah

PROVINSI

36%

34%

17%

POHUWATO

45%

30%

KOTA GORONTALO

47%

28%

GORONTALO UTARA

33%

GORONTALO

33%

37%

BONE BOLANGO

Sangat setuju

10%

10% 3%

8% 0%

30% 20%

Setuju

30%

40%

Tidak setuju

23% 50%

60%

70%

Sangat tidak setuju

12% 23%

7%0%

45%

28%

18%

14%

40%

25%

BOALEMO

5% 3%

16% 23%

5% 80%

15% 90%

100%

Tidak tahu

Sebagian besar responden setuju dan sangat setuju dengan pendapat bahwa pemerintah daerah sangat konsisten dalam segala hal yakni mencapai 70%. Persentase lebih tinggi pada responden Kabupaten Gorontalo (77%), serta responden Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo masing-masing 75%.

TEMUAN KHUSUS

2.4.4. Praktik Pungutan Tidak Resmi

PROVINSI

52%

POHUWATO

7% 2% 1%

58%

KOTA GORONTALO

35%

14%

GORONTALO UTARA

53%

GORONTALO

53%

BONE BOLANGO

Tidak pernah

10%

20%

30% 51%

0% 3%3%

43%

5%0%

42%

0% 3% 0%

55% 0%

5%0%

60%

BOALEMO

37%

38%

15%

30%

40%

Kadang-kadang

50%

Sering

5% 5%

60%

70%

20%

80%

Sangat sering

90%

100%

Tidak tahu

Persentase responden yang mengatakan tidak pernah ada pungutan tidak resmi paling tinggi di Kabupaten Bone Bolango (60%) dan Pohuwato (58%). Sementara persentase paling kecil yang menganggap tidak ada pungutan tidak resmi adalah responden Kota Gorontalo (35%).

2.4.5. Alasan Membayar Pungutan tidak resmi

PROVINSI

10%

POHUWATO

18%

KOTA GORONTALO

14%

GORONTALO UTARA

10%

13% 20%

30%

40%

3% 11%

4% 4%

4% 6%

50%

0%5%

4% 0%

16% 0%

1%2% 4% 4% 4%

29%

BONE BOLANGO 0% BOALEMO

10% 4%

14%

GORONTALO

11%

6% 0% 6% 60%

70%

80%

9% 90%

0% 100%

pengamanan / keamanan usaha

perizinan di tingkat desa

administriasi di tingkat kecamatan

adminimistrasi di tingkat kabupaten

perpajakan dan retribusi daerah

administrasi di peradilan

Mempengaruhi penyusunan kebijakan

Lainnya

Alasan responden yang pernah membayar pungutan tidak resmi beragam. Secara umum persentase repsonden yang mengemukakan alasan keamanan sedikit lebih tinggi dibanding untuk alasan lainnya yaitu 10%. Di Kabupaten Pohuwato, Boalemo dan Kota Gorontalo persentase responden untuk alasan ini lebih tinggi masing-masing 18%, 16% dan 14%. Persentase pesponden yang menyebutkan pungutan tidak resmi dalam mengurus perizinan ditingkat desa juga menonjol.

34 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING PRAKTEK TERBAIK

Good Governance Sesaat setelah dilantik sebagai Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo, membuat pernyataan, bahwa ia akan menjabat bupati satu periode saja. Pernyataan lain: Bupati Batang tidak meminta proyek dengan mengatas namakan pribadi, keluarga, atau kelompok. Bupati juga membuat Pakta Integritas pemberantasan KKN. Yoyok secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Reformasi birokrasi melalui lelang jabatan sampai kepala dinas dilakukan. Saat ada rakyatnya yang melaporkannya terkait Proyek PLTU terbesar se Indonesia ke Komnas HAM. Ia datangi Komnas HAM. Dia minta Komnas HAM datang ke lapangan dan disediakan kantor. Seluruh perencanaan anggaran secara transparan dipajang di tempat umum. Pengadaan lelang dan tender proyek pemerintah diselenggarakan tanpa pungutan. Bupati juga mengawal pemilu kepala desa yang bebas politik uang. Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penghematan dilakukan dengan tidak membeli mobil dinas, tidak menggunakan patroli pengawal. Di acara pemerin-tahan, hidangannya singkong dan kacang rebus. Rumah dinas Bupati menjadi tempat terbuka. Masyarakat bisa langsung menemui Bupati. Hasilnya, terjadi lonjakan pendapatan daerah, belanja pegawai berhasil ditekan dan pengadaan barang jasa diefisienkan. Peningkatan aset Pemkab sampai Rp 347,2 miliar, PAD naik 3 kali lipat. Dana tersebut dikembalikan untuk pembangunan masya-rakat. Yoyok berhasil meraih penghargaan Bung Hatta Anti Coruption Award. Dan penghargaan sistem keamanan manajemen dan informasi dari Lembaga Sertifikasi Internasional ACS.

TEMUAN KHUSUS

2.5. JASA PENGEMBANGAN USAHA (Business Development Services) Keberlanjutan (sustainability) layanan jasa pengembangan bisnis masih rentan, kemungkinan tidak akan berkelanjutan. Karena peran asosiasi bisnis atau lembaga penyedia jasa komersial belum kuat. Mayoritas penyedia jasa layanan bersifat tidak berbayar atau cumacuma. Jasa pengembangan usaha di Provinsi Gorontalo sebagian besar disediakan oleh pemerintah sebesar 24%, disusul oleh lembaga perbankan 14%, kemudian LSM 11%, asosiasi bisnis 18%, lainnya 1%. Pemerintah sejak tahun 2013 telah mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di hampir semua provinsi di Indonesia. Namun, program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ini tersita sebagian sumber dayanya untuk memenuhi pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan gedung. Sehingga, hingga saat ini baru terbentuk sekitar 51 PLUT. Fokus pada pembangunan infrastrukur menimbulkan kelambanan dalam perluasan jangkauan layanan. Bahkan, di sejumlah tempat, yang telah terbangun gedung yang mewah, namun kualitas dan kuantaitas layanan pemberian jasa kepada KUKM belum maksimal. Mekanisme subsidi dari pemerintah pusat untuk biaya operasional PLUT di daerah juga menimbulkan ketergantungan PLUT daerah kepada pusat. Di sisi lain, mekanisme subsidi ini telah â&#x20AC;&#x153;mendistrorsi pasarâ&#x20AC;?. Penyedia jasa layanan usaha â&#x20AC;&#x201C; khususnya yang dibangun oleh swasta terganggu dalam penentuan tarif jasa layanannya. Karena harus bersaing dengan lembaga layanan jasa yang disubsidi. Program PLUT seyogyanya perlu dikaji ulang. Orientasi pengembangan PLUT yang berbasis pada pembangunan infrastruktur gedung dan subsidi dari pemerintah pusat untuk operasional PLUT daerah perlu dikaji ulang. Subsidi dari pemerintah pusat seyogyanya dialihkan sebagai dana insentif, yang diberikan kepada lembaga penyedia jasa layanan yang berprestasi. Dengan demikian, dapat ditumbuhkan iklim persaingan yang sehat. Sekaligus pengembangan PLUT dapat lebih ditingkatkan akselerasinya dan jangkauannya, karena dana tidak terserap untuk biaya pembangunan infrastruktur gedung dan biaya operasionalnya.

36 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.5.1. Bantuan Teknis dan Pendampingan Usaha

PROVINSI

24%

14%

POHUWATO

30%

KOTA GORONTALO

42%

GORONTALO UTARA

12%

GORONTALO

12%

BOALEMO

20% 10%

20%

18%

40%

0% 10%

0% 5%

50%

60%

0% 5%

14%

20%

30%

40% 10%

13%

16% 0%

19% 38%

18%

BONE BOLANGO

11%

8% 0% 8%

14%

20%

15% 70%

80%

0% 90%

Program yang disediakan pemerintah

Lembaga perbankan

Perusahaan modal ventura (Venture capital)

Lembaga Swadaya Masyarakat

Asosiasi Bisnis

Lainnya

100%

Secara umum persentase responden yang mendapatkan bantuan teknis dan pendampingan usaha dari program pemerintah lebih besar dibanding dari pihak lain yakni 24%. Sedangkan dari perbankan 14%. Pendampingan oleh program pemerintah paling banyak dirasakan oleh responden Kota Gorontalo (42%) dan Kabupaten Pohuwato (30%). Sementara itu pendampingan oleh perbankan paling banyak dirasakan oleh responden Kabupaten Bone Bolango (19%) dan Kabupaten Gorontalo (18%). Pendampingan oleh asosiasi bisnis dan LSM paling banyak dirasakan responden Kota Gorontalo masing-masing 40% (asosiasi) dan 16% (LSM)

2.5.2. Kebutuhan Layanan Pengembangan Usaha

PROVINSI

19%

POHUWATO

20%

KOTA GORONTALO

21%

GORONTALO UTARA

61%

31%

63%

25%

72%

GORONTALO

12% 18%

BOALEMO

56%

Penyediaan ruang kerja

25%

68% 10%

Pemasaran

20%

30%

25% 40%

Manajemen keuangan

50%

13% 0% 13% 12%

63%

18% 37%

45%

15% 0%

33%

30%

BONE BOLANGO

25%

60%

Lobi/Advokasi

12% 8% 13% 70%

26%

43%

38% 80%

8% 90%

Pelatihan teknis produksi

100%

Lainnya

Pemasaran adalah layanan pengembangan usaha yang paling dibutuhkan oleh sebagian besar responden (61%), selain pelatihan teknis (31%), manajemen keuangan (22%), serta penyediaan ruang kerja (19%). Persentase tertinggi yang membutuhkan layanan pemasaran adalah responden Kota Gorontalo (70%) dan Kabupaten Boalemo (68%). Pelatihan teknis paling banyak dibutuhkan di Kabupaten Gorontalo Utara (30%). Sedangkan layanan manajemen keuangan paling banyak dibutuhkan repsonden Kota Gorontalo (30%).

TEMUAN KHUSUS

2.5.3. Alasan Penolakan Lembaga Keuangan

kondisi agunan

41%

dokumen tidak lengkap

33%

birokraksi dan layanan perbankan

12%

tidak ada koneksi pegawai bank tidak memiliki rencana usaha tidak tahu

8% 4% 2%

Kondisi agunan jadi alasan paling banyak dikeluhkan oleh responden pengusaha ketika mengajukan kredit ke lembaga keuangan (41%). Di samping itu, kelalaian dari responden pegusaha dengan tidak melengkapi dokumen yang diminta oleh lembaga keuangan jadi alasan nomor dua teratas (33%). Dan 4% responden mengajukan kredit tetapi tanpa disertai rencana usaha. Semua ini sebenarnya merupakan peluang bagi penyedia jasa layanan. PRAKTEK TERBAIK

Jogjakarta Tourism Training Centre (Jttc) Didirikan atas dasar kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies), tanpa subsidi Negara. JTTC memberikan jasa pengembangan usaha kepada usahawan secara komersial. Fasilitator dan konsultan JTTC merupakan gabungan antara akademisi (UGM) dan praktisi (ASITA). JTTC yang semula beroperasi dari gedung kecil dan tua, pinjaman UGM, saat ini telah memiliki gedung baru milik sendiri, yang dibangun secara swadaya. Di sisi lain, sejumlah PLUT, dibangun dengan biaya milyaran rupiah dan berdiri megah. Akan tetapi, operasionalnya tetap tergantung pada subsidi negara dan sebagian tidak berfungsi dengan baik.

38 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.6. ORGANISASI PENGUSAHA Pengembangan daya saing daerah memerlukan partisipasi semua stakeholder. Pengembangan daya saing daerah tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Peran dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan. Namun, saat ini 73% pengusaha (responden) di Provinsi Gorontalo belum menjadi anggota asosiasi. Makna lain, peran dunia usaha belum efektif dalam mendorong partisipasi anggotanya untuk memperkuat daya saing daerah. Ke depan diperlukan penguatan organisasi pengusaha agar dapat berperan lebih kuat dalam mendorong daya saing daerah.

2.6.1. Keikutsertaan dalam Organisasi Pengusaha

POHUWATO

73%

KOTA GORONTALO

28%

53%

47%

GORONTALO UTARA

95%

GORONTALO

84%

BONE BOLANGO

16%

60%

40%

BOALEMO

78% 0%

10%

20%

30%

23%

40%

Tidak

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Responden dalam survai ini mayoritas (73%) tidak menjadi anggota asosiasi usaha. Responden yang menjadi anggota asosiasi usaha paling banyak adalah responden Kota Gorontalo (47%) dan paling sedikit responden Kabupaten Gorontalo Utara hanya 5% saja.

2.6.2. Pemanfaatan Layanan Organisasi Bisnis

PROVINSI

54%

POHUWATO

48%

27%

73%

KOTA GORONTALO

70%

GORONTALO UTARA

30%

50%

GORONTALO

43%

BONE BOLANGO

44%

BOALEMO

50% 57% 56% 67%

10%

20%

30%

33% 40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tidak

Di antara responden yang menjadi anggota asosiasi usaha, hanya 54% yang memanfaatkan layanan organisasi untuk pengembangan usaha. Responden Kota Gorontalo yang paling banyak memanfaatkan layanan organisasi (70%) dan paling sedikit responden anggota asosiasi di Kabupaten Pohuwato (27%).

TEMUAN KHUSUS

2.6.3. Apakah Ada Bantuan Teknis dan Pendampingan Usaha Dari Organisasi Pengusaha?

17%

Tidak Ada Ada

83%

Banyak (83%) organisasi pengusaha di Provinsi Gorontalo yang tidak memberi bantuan teknis dan pendampingan usaha bagi para anggotanya. Hanya 17% saja para responden pengusaha yang menyatakan menerima bantuan teknis dari organisasi pengusaha. Ini tentu jadi pertimbangan serius dalam melihat fungsi serta manfaat dari adanya organisasi pengusaha untuk selanjutnya di Provinsi Gorontalo.

2.6.4. Inovasi Melalui Organisasi Pengusaha

13%

Tidak Ya

87%

Dengan tidak adanya bantuan yang dirasakan oleh reponden pengusaha di Provinsi Gorontalo, juga berimbas pada sedikitnya inovasi usaha yang dilakukan melalui organisasi pengusaha (13%). Sedangkan 87% responden pengusaha melakukan inovasi melalui cara lain.

40 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.7. AKSES KEPADA LEMBAGA KEUANGAN Sebagian besar (77%) pengusaha di Provinsi Gorontalo memerlukan tambahan modal usaha. Namun, hanya 44% yang mengajukan permohonan pinjaman ke lembaga perbankan. Mayoritas pengusaha (responden) yaitu sebesar 74% memenuhi kebutuhan modalnya dari modal sendiri. Dengan demikian masih ada kesenjangan besar relasi antara lembaga keuangan (perbankan) dengan dunia usaha (responden) di Provinsi Gorontalo.

2.7.1. Sumber Modal Usaha

PROVINSI

74%

POHUWATO

29%

73%

KOTA GORONTALO

84%

GORONTALO UTARA

65%

GORONTALO

2%7%

28%

14%

70%

BOALEMO 10%

20%

40%

50%

60%

23%

0% 5%

15%

3% 0%

12%

0%5%3%3%5% 3%

3%5% 8% 5%0% 10%

30%

9% 2% 7%

5%0%5%0%5%

43%

65%

3%3%3%

28% 86%

BONE BOLANGO

5%3% 8% 10% 3% 13%

35%

70%

80%

90%

100%

Modal sendiri, keluarga, teman

Pinjaman bank (umum & BPR)

Koperasi/BMT/BKK/Bank Pasar,dll

Rentenir

Mitra bisnis

Pinjaman Pemerintah (dana bergulir)

Pegadaian

Lainnya

Sumber modal usaha mayoritas responden (74%) adalah dari modal sendiri, keluarga dan teman. Persentase responden yang menggunakan modal sendiri paling besar di Kabupaten Gorontalo (86%) dan Kota Gorontalo (84%). Sementara itu responden yang menggunakan pinjaman bank sebagai modal usaha paling banyak adalah responden Kabupaten Bone Bolango (43%) dan paling sedikit responden Kabupaten Gorontalo (14%). Pinjaman pemerintah melalui dana bergulir juga dimanfaatkan oleh responden Kota Gorontalo (23%) sebagai modal usaha.

2.7.2. Kebutuhan Dana Tambahan

PROVINSI

23%

POHUWATO

77%

18%

KOTA GORONTALO

83% 37%

GORONTALO UTARA

63%

13%

GORONTALO

88% 37%

BONE BOLANGO

63%

20%

BOALEMO

80%

13% 0%

10%

88% 20%

30%

40%

Tudak

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mayoritas responden survai ini (77%) membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usaha. Di Kabupaten Boalemo dan Gorontalo Utara responden yang membutuhkan dana tambahan lebih banyak yakni 88%.

TEMUAN KHUSUS

2.7.3. Peruntukan Dana Tambahan

PROVINSI

66%

29%

POHUWATO

70%

21%

KOTA GORONTALO

74%

26%

GORONTALO UTARA

69%

GORONTALO

modal kerja

10%

20%

barang dagangan

0% 11% 3% 0%

22%

19%

57% 0%

48%

44%

69%

BOALEMO

5%2% 12% 3%

43%

56%

BONE BOLANGO

31% 30%

23% 30%

40%

50%

0%7%

34%

9% 0%

43% 60%

mesin baru, gedung, dsb

70%

6%0%

80%

lainnya

90%

100%

Belum tahu

Responden pada umumnya memerlukan dana tambahan untuk modal kerja (66%), selain untuk pengadaan mesin dan gedung baru (31%) dan membeli barang dagangan (29%). Kebutuhan dana tambahan untuk pengadaan mesin dan gedung baru di Kota Gorontalo adalah yang tertinggi (48%), sedangkan untuk pembelian barang dagangan tertinggi di Kabupaten Gorontalo (44%) dan Gorontalo Utara (43%).

2.7.4. Dana Tambahan yang Dibutuhkan

PROVINSI

79%

POHUWATO

14%

76%

KOTA GORONTALO

78%

GORONTALO UTARA

3% 6%

19%

86%

GORONTALO

11%

81%

BONE BOLANGO

66% 0%

10%

< 250 Juta

20%

30%

250 - 500 Juta

17% 40%

4% 0% 3% 0%

19%

88%

BOALEMO

4%3%

15%

50%

60%

500 Juta - 1 Milyar

70%

9% 80%

90%

0% 6%0% 9% 100%

> 1 Milyar

Dana tambahan yang dibutuhkan oleh mayoritas responden (79%) kurang dari 250 juta rupiah. Hanya 14% responden yang memerlukan dana tambahan antara 250 â&#x20AC;&#x201C; 500 juta rupiah, dan 7% yang lebih dari itu 500 juta rupiah. Responden yang memerlukan dana tambahan lebih dari 500 juta rupiah paling banyak di Kabupaten Boalemo (35%).

42 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.7.5. Pengajuan Pinjaman

PROVINSI

44%

POHUWATO

56% 58%

KOTA GORONTALO

42%

52%

GORONTALO UTARA

48%

43%

GORONTALO

57%

26%

74%

BONE BOLANGO

50%

BOALEMO

50%

34% 0%

10%

66%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tidak

Dalam dua tahun terakhir hanya 44% responden yang pernah mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan, paling banyak dari Kabupaten Pohuwato (58%) dan paling sedikit dari Kabupaten Gorontalo (26%)

2.7.6. Lembaga Keuangan yang Dipilih

PROVINSI

81%

POHUWATO

81%

KOTA GORONTALO

79%

GORONTALO UTARA

67%

11% 0%

GORONTALO

19%

22%

0% 0%

83%

BOALEMO

11% 0%6%0%

92% 0%

10%

Koperasi

20%

30%

40%

Ventura Kapital

21%

100%

BONE BOLANGO

Bank

50%

8% 0% 60%

70%

Kredit pemerintah

80%

90%

100%

Lainnya

Responden yang membutuhkan dana tambahan sebagian besar (80%) mengajukan pinjaman ke bank, dan sebagian kecil kecil koperasi (8%) serta pinjaman pemerintah (10%). Pinjaman koperasi paling banyak dimanfaatkan oleh responden Kota Gorontalo (21%), sedangkan pinjaman pemerintah paling banyak dimanfaatkan responden Kabupaten Gorontalo Utara (22%).

TEMUAN KHUSUS

2.7.7. Alasan Memilih Lembaga Keuangan

PROVINSI

23%

POHUWATO KOTA GORONTALO

16%

13% 0%

33%

GORONTALO UTARA

12%

28% 6% 10%

19%

31%

30%

40%

17% 33%

50%

50% 22%

20%

29%

6%0% 28%

15%

13% 0%

47%

31%

BONE BOLANGO

46%

14%

12% 0%

GORONTALO BOALEMO

14%

29%

60%

70%

11% 0% 80%

90%

direkomendasikan

kenal seseorang di bank

reputasi yang baik

bunga lebih murah dari yang lain

persyaratan yang mudah

lainnya

100%

Bunga pinjaman yang lebih murah merupakan alasan yang persentasenya paling tinggi dikemukakan oleh responden (41%), diikuti alasan direkomendasikan (23%), persyaratan mudah (16%), kenal dengan orang bank (14%) dan reputasi yang baik (5%). Alasan kenal dengan orang bank serta reputasi yang baik paling banyak dikemukakan responden Kabupaten Boalemo yakni 28% dan 22%. Alasan persyaratan yang mudah paling banyak dikemukakan responden Kabupaten Gorontalo Utara (29%).

2.7.8. Pengalaman Mengajukan Pinjaman

PROVINSI

19%

POHUWATO

33%

11%

KOTA GORONTALO

0% 13%

29%

BOALEMO

38%

8% 0%

47%

57% 53%

GORONTALO

Sangat mudah

11% 0%

14%

GORONTALO UTARA

BONE BOLANGO

33%

32%

14% 19%

25% 10%

Mudah

20%

Sulit

40%

Sangat sulit

50%

60%

27%

29% 38%

50% 30%

29%

7%0%

0% 70%

80%

17% 90%

100%

Tergantung pada lembaga keuangan

Dalam proses mengajukan pinjaman, 52% responden mengalami kemudahan, dan hanya 16% yang mengalami kesulitan. Selebihnya 33% kadang mengalami kemudahan dan kesulitan, tergantung pada jenis lembaga keuangannya. Responden Kota Gorontalo adalah yang paling banyak mengalami kemudahan (71%), sebaliknya responden Kabupaten Boalemo yang paling banyak mengalami kesulitan (50%).

44 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.7.9. Besar Pinjaman yang Disetujui

PROVINSI

83%

POHUWATO

79%

KOTA GORONTALO

5% 5%0% 11%

86%

GORONTALO UTARA

7% 0%

93%

GORONTALO

14%

81%

BOALEMO 10%

20%

250 - 500 Juta

30%

40%

19%

75% 0%

0% 7%0%

86%

BONE BOLANGO

< 250 Juta

11%

17% 50%

> 500 Juta - 1 Milyar

60%

70%

> 1 Billion

80%

0% 8% 0%

90%

100%

Tidak menjawab

Rata-rata pinjaman yang disetujui menurut sebagian besar responden (83%) adalah kurang dari 250 juta rupiah. Responden yang pernah mendapatkan pinjaman lebih dari 250 juta rupiah paling banyak adalah responden Kabupaten Boalemo (25%).

2.7.10. Lembaga yang Menyetujui Pinjaman

PROVINSI

82%

POHUWATO

13%

95%

KOTA GORONTALO

71%

GORONTALO UTARA

80%

GORONTALO

11% 5% 5% 21%

71%

BONE BOLANGO

20% 0%

81%

BOALEMO 10%

20%

Bank

30%

40%

Koperasi

17% 50%

60%

70%

80%

Pinjaman Pemerintah

14% 13%

83% 0%

13%

6%0% 8% 0%

90%

100%

Lainnya

Secara umum lembaga yang sering menyetujui pengajuan kredit menurut sebagian besar responden (82%) adalah bank. Lembaga lain yakni koperasi hanya 13%, dan pinjaman pemerintah 7%.

TEMUAN KHUSUS

2.7.11. Alasan Pinjaman Tidak Disetujui

PROVINSI

25%

20%

POHUWATO

47%

KOTA GORONTALO

21%

GORONTALO UTARA

21% 27%

14%

19%

BOALEMO

25%

20%

30%

40%

29%

19%

10%

0% 0%

BONE BOLANGO

11% 0%5%0%

14%

13%

GORONTALO

2%1% 21%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

kondisi agunan

dokumen tidak lengkap

birokraksi dan layanan perbankan

tidak ada koneksi pegawai bank

tidak memiliki rencana usaha

tidak tahu

Sepanjang yang diketahui 25% responden, alasan pinjaman tidak disetujui adalah kondisi agunan. Sedangkan menurut 20% responden adalah karena dokumen tidak lengkap, 7% responden menjawab alasan birokrasi dan 5% karena tidak ada koneksi. Alasan kondisi agunan paling banyak dikemukakan responden Kabupaten Pohuwato (47%), sedangkan alasan dokumen tidak lengkap paling banyak dikemukakan responden Kabupaten Gorontalo Utara (27%). Alasan birokrasi dan layanan perbankan paling banyak dikemukakan responden Kota Gorontalo (21%), alasan tidak ada koneksi paling banyak dikemukakan responden Kabupaten Gorontalo.

2.7.12. Alasan Tidak Mengajukan Pinjaman

PROVINSI POHUWATO KOTA GORONTALO GORONTALO UTARA GORONTALO BONE BOLANGO BOALEMO

2% 6%

10%

8% 3% 10% 2% 6% 3%

10%

25%

33%

23%

11% 0%

0% 8%

12%

19%

18%

2%2% 5%

21%

20%

13% 10%

15%

40%

15% 3%

5% 20%

17%

33% 50%

8% 19%

42%

17%

21% 30%

17% 18%

39%

27%

0%5% 5% 10%

11% 10%

60%

70%

10% 80%

90%

tidak tahu lembaga keuangannya

tidak tahu prosedurnya

tidak yakin akan disetujui

bunga kredit tinggi

prospek bisnis ke depan belum jelas

masih mencari alternatif

tidak memiliki agunan

lainnya

5% 100%

Responden yang tidak mengajukan pinjaman memiliki alasan yang beragam, paling banyak adalah alasan masih mencari sumber dana tambahan alternatif (25%). Persentase responden yang mengemukakan alasan ini paling banyak adalah responden Kabupaten Gorontalo Utara (39%) dan responden Kabupaten Pohuwato serta Boalemo masingmasing 33%. Alasan bunga pinjaman yang tinggi dikemukakan oleh 19% responden, paling banyak adalah responden Kabupaten Bone Bolango (27%0. Alasan tidak memiliki agunan dikemukakan 11% responden, paling banyak dari Kabupaten Bone Bolango (20%).

46 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING PRAKTEK TERBAIK

Di Kalimantan Barat, Credit Union Lantang Tipo, yang didirikan di tahun 1976, hingga saat ini kokoh menjadi sumber pembiayaan usaha mikro dan kecil. Jumlah anggotanya terus berkembang. Di tahun 2016 jumlah anggotanya mencapai 182 ribu orang, tahun 2017 meningkat menjadi 186 ribu orang dan tahun 2018 lebih meningkat lagi menjadi 192 ribu orang. Dan asetnya mencapai Rp 2,7 triliun. Demikian juga di Pekalongan, Jawa Tengah, Koperasi Jasa, yang didirikan di tahun 1973 kini memiliki anggota 200 ribu orang dengan aset Rp 8,3 triliun. Koperasi yang menyalurkan kredit hingga Rp 6 triliun ini memiliki 135 cabang, yang menjadikannya sebagai koperasi terbesar dan tersebar di Indonesia

2.8. GENDER Penyusunan Indek Gender dilakukan untuk memotret kesetaraan gender dalam kegiatan ekonomi di Gorontalo. Pada survai ini, kami menggunakan 9 indikator, yang berasal dari hasil survai SIID dan data sekunder dari BPS. Ke sembilan indikator tersebut adalah komitmen pemerintah untuk menerapkan perspektif gender, jumlah program pemberdayaan perempuan, akses perempuan pengusaha ke lembaga pembiayaan, pertumbuhan perempuan sebagai tenaga professional, pertumbuhan sumbangan pendapatan perempuan, perempuan pengusaha, tenaga perempuan dalam rekruitmen, pertumbuhan perempuan di parlemen dan pertumbuhan indeks gender. Kabupaten Gorontalo adalah daerah terbaik, yang mencatat skor tertinggi (8,38) dalam hal kesetaraan gender. Pencapaian skor tinggi Kabupaten Gorontalo ditopang oleh keunggulan daerah ini dalam 7 indikator dari 8 indikator penyusun indek, yaitu: tingginya partisipasi perempuan di DPRD, pertumbuhan sumbangan pendapatan perempuan, banyaknya perempuan sebagai pemilik usaha,tingginya akses perempuan pengusaha ke lembaga perbankan, banyaknya tenaga perempuan yang direkruit dan kuatnya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam menerapkan perspektif gender pada kegiatan pembangunan.

GORONTALO

8.38

GORONTALO UTARA

4.81

BOALEMO

4.67

KOTA GORONTALO

4.61

BONE BOLANGO POHUWATO

4.14 3.94

TEMUAN KHUSUS Namun, keunggulan Kabupaten Gorontalo, berjarak terlalu jauh dengan 5 kabupaten/kota lainnya. Di posisi kedua Gorontalo Utara hanya mencatat 4,81 dan ranking terbawah dengan skor 3,94 ditempai oleh Pohuwato. Artinya secara keseluruhan, kesetaraan gender di Provinsi Gorontalo masih lemah. Lima dari enam pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang cukup memadai (5.50) dalam menerapkan perspektif gender pada kegiatan pembangunan. Namun, komitmen yang kuat ini hanya membuahkan hasil pada menguatnya partisipasi perempuan di DPRD. Namun secara ekonomi (di luar Kabupaten Gorontalo), kesetaraan gender di 5 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo masih lemah. Kesetaraan hak dan kondisi terhadap laki-laki atau perempuan atau gender, berlangsung dengan baik di Provinsi Gorontalo. Semua pelaku ekonomi dihargai setara. Upah pekerja, layanan pemerintah, partisipasi dalam organisasi bisnis, kandungan regulasi ekonomi, hak berbisnis, dll. berlaku setara. Tidak ditemukan adanya ketidak-setaraan gender, yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural dalam kegiatan ekonomi di Provinsi Gorontalo. PROVINSI GORONTALO

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Gender

8.00 7.00 6.00 4.34 5.50 5.00 4.00 3.00 2.00 4.50 1.00 -

Keterlibatan Perempuan di 7.21

Kesadaran Pemerintah

Perempuan Pengusaha

Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Yang Direkrut

Parlemen (%)

4.73

4.00

Pertumbuhan Sumbangan

4.30 Jumlah Program Perempuan

Pertumbuhan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)

4.00

7.25 Pendapatan Perempuan (%)

Akses Perbankan

Program pemberdayaan perempuan di daerah, yang sebagian ditafsirkan sebagai program pembangunan kesetaraan gender, barangkali justru bukanlah program pengarus utamaan gender. Secara fundamental, berbagai program tersebut justru telah membangun konstruksi sosial dan politik, yang dapat merugikan semua pihak. Pemanfaatan anggaran dan sumberdaya kabupaten/kota untuk peningkatan partisipasi perempuan, belum tentu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sejati kaum perempuan itu sendiri. Jika diselenggarakan secara asal-asalan, berlebihan dan tidak didahului dengan kajian akademik. Partisipasi perempuan semestinya adalah hak, idealnya adalah karena pilihan. Namun, di kenyataannya, sebagian besar program, menempatkan perempuan untuk berpartisipasi sebagai keharusan.

48 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING Tidak semua kabupaten/kota harus memiliki kantor pemberdayaan perempuan. Perspektif gender adalah isu lintas kelembagaan. Di suatu kabupaten/kota program penguatan perspektif gender bisa saja ditingkatkan dan diperkuat. Namun, kita harus memiliki sikap obyektif, untuk meniadakan kantor atau program pemberdayaan perempuan, jika memang tidak diperlukan di daerah tersebut. Pemerintah nasional dan daerah perlu melakukan peninjauan kembali dan mendesain ulang program ekonomi yang berperspektif gender. Peninjauan ulang ini, idealnya dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan multi-stakeholder.

2.8.1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)

PROVINSI GORONTALO

7.21

KOTA GORONTALO

10.00

GORONTALO

9.49

POHUWATO

8.20

BOALEMO

8.20

GORONTALO UTARA BONE BOLANGO

2.8.2. Pertumbuhan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)

6.40 1.00

BONE BOLANGO

10.00

GORONTALO

7.77

POHUWATO

5.40

BOALEMO

2.28

KOTA GORONTALO GORONTALO UTARA

1.91 1.00

PRAKTEK TERBAIK

Kesetaraan Gender Indonesia di Peringkat 4, di antara Negara ASEAN dan Asia-Pasifik 2018. Suami-istri di Indonesia yang bekerja jumlahnya >70%. Pola pembagian tugas suami isteri (53% membagi rata tugas, 25% tradisional, 20% flexible sharing). Kontribusi (Istri menghasilkan lebih (6%), Keduanya menghasilkan sama (16%) Suami menghasilkan lebih (78%).â&#x20AC;¨ Kepuasan dengan situasi ini: Suami (89%) Istri (79%) (Sumber: Opus, 2019)

TEMUAN KHUSUS

2.9. LINGKUNGAN HIDUP Pada 29 januari 2019, Bupati Bone Belango beserta tujuh perwakilan dari daerah yang tersebar di luar Provinsi Gorontalo mendeklarasikan organisasi Kaukus Kabupaten Konservasi di Kota Gorontalo. Deklarasi tersebut didasari pada pengembalian otonomi pengelolahan Taman Nasional beserta keaneragaman flora dan fauna di dalamnya, kepada pemerintah. Bupati Bone Bolango dan lainnya merasa mampu mengelola dan menyelesaikan persoalan lingkungan yang melingkupinya (Gorontalo.antaranews.com, 29/1/2019). Ini tentu menjadi salah satu kabar baik bagi penyelesaian peroalan maupun perlindungan lingkungan hidup di daerah tersebut. Keseriuasan Bupati Bone Belango dengan perwakilan dari 7 daerah lain bisa diperluas untuk isu lingkungan hidup. Namun demikian, menurut responden pejabat pemerintah daerah, Kabupaten Bone Bolango belum menyusun dokumen RAD/GRK. Hal ini mengundang pertanyaan, apakah deklarasi Kaukus Kabupaten Konservasi bisa dijadikan sebagai indikator keseriusan pemerintah setempat menangani dalam isu lingkungan hidup?

GORONTALO UTARA

6.08

GORONTALO

5.72

KOTA GORONTALO

5.62

BONE BOLANGO

5.50

POHUWATO

4.04

BOALEMO

3.92 -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Tim survai daya saing telah menyusun indeks lingkungan hidup dengan menggunakan 6 indikator. Yaitu, (1) prosentase anggaran lingkungan hidup per total keseluran anggaran, (2) ketersediaan dokumen RAD/GRK, (3) ketersediaan peraturan lingkungan hidup, (4) pertumbuhan anggaran untuk lingkungan hidup tahun 2017-2018, (5) kesadaran pemerintah terhadap program RAD/GRK, serta (6) upaya pemerintah setempat dalam mengimplementasikan dokumen RAD/GRK. Hasil survai menunjukkan, bahwa secara keseluruhan, indeks lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo berada pada angka 5,15. Secara agregat, sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo belum menyusun dokumen RAD/GRK. Prosentase dan pertumbuhan anggaran untuk kegiatan lingkungan hidup masih rendah. Pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo, sebagian besar belum memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan Program Rencana Aksi Daerah/Gas Rumah Kaca - RAD/GRK.

50 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING PROVINSI GORONTALO

Upaya Implementasi RAD/GRK

Prosentase Dana Lingkungan Hidup/Total Anggaran 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 -

Awarnees Program RAD/GRK

Ketersediaan Dokumen RAD/GRK

Peraturan LH Penghambat

Pertumbuhan Anggaran LH

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Environment Programme - UNEP) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy menjelaskan, bahwa ekonomi hijau adalah ekonomi dengan prinsip memanfaatkan aset sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang bergantung pada alam untuk sumber kehidupannya. Program â&#x20AC;&#x153;green economyâ&#x20AC;? dapat dijadikan sebagai jalan keluar, bagaimana lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo dapat terpelihara dan dalam saat bersamaan kepentingan ekonomi masyarakat tidak terabaikan. Pemerintah nasional dan provinsi perlu menyusun program pengembangan ekonomi hijau. Menyusun program penyadaran masyarakat mengenai relasi antara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Dan memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) local sebagai mitra pemerintah, melalui dukungan dana publik, reformasi kebijakan dan regulasi. PRAKTEK TERBAIK

WALHI Pemerintah daerah seyogyanya berkolaborasi dan mendorong peran serta organisasi masyarakat penggiat pelestarian lingkungan. Salah satu contohnya adalah organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Sebagai organisasi publik, yang didirikan oleh 10 organisasi masyarakat. WALHI terus berupaya: Mengelola pengetahuan yang dikumpulkannya untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup. Fokus, prioritas, dan isu yang ditangani WALHI adalah: Air, Pangan, Hutan dan Perkebunan; Energi dan Tambang; Pesisir dan Laut; dan Isu-isu Perkotaan. Pengalaman Prof Emil Salim menarik untuk disimak. Pada saat dilantik sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, dia memulainya dengan sarana minimalis. Namun, dengan cerdas Emil Salim menggerakkan LSM lingkungan hidup, baik di masyarakat maupun di perguruan tinggi. Hasilnya, Beberapa NGO ini menawarkan bantuan sukarela kepada Emil Salim untuk membantu menjadi sukarelawan di kantor kementerian lingkungan hidup, yang baru tersebut. Kerja para sukarelawan Isu lingkungan hidup terangkat ditingkat nasional. LSM lingkungan tumbuh di mana-mana. Aksi protes dan pengawasan terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup merebak. Kolabori LSM nasional dan internasional terbangun. Berbagai kasus pelanggaran lingkungan hidup diungkap dan diadili. Undang-undang lingkungan hidup diterbitkan. Semuanya itu, sebagian besar berkat partisipasi murni dari masyarakat sipil.

TEMUAN KHUSUS

2.10. KEWIRAUSAHAAN 2.10.1. Daerah Tujuan Mengembangkan Usaha

PROVINCE

37%

POHUWATO

39%

KOTA GORONTALO

38%

GORONTALO UTARA

32% 31%

43% 33%

30%

BONE BOLANGO

31%

10%

20%

12% 15%

33% 30%

40%

18% 22%

25%

39% 0%

24%

27%

GORONTALO BOALEMO

20%

35%

50%

60%

9% 70%

80%

12% 19% 90%

Di kabupaten/kota ini.

Di kabupaten/kota lain di Provinsi ini.

Di kabupaten/kota Provinsi lain

Tidak tahu

100%

Jika memiliki kelebihan dana, responden cenderung akan mengembangkan usaha di kabupaten/kotanya sendiri (37%), di kabupaten/kota lain di wilayah provinsi (32%) dan di kabupaten/kota provinsi lain (18%). Persentase terbesar responden yang akan mengembangkan usaha di wilayah kabupaten/kotanya sendiri adalah responden Kabupaten Gorontalo Utara (43%), dan persentase terkecil responden Kabupaten Bone Bolango (31%).

2.10.2. Alasan Tidak Berinvestasi di Luar Daerah

Tidak tahu

24%

Lainnya

13%

Prospek bisnis di daerah ini kurang menjanjikan

13%

Sulit mendapatkan tenaga kerja yang bermutu

12%

Persaingan usaha di daerah ini tidak adil

Infrastruktur

Terlalu banyak peraturan yang menghambat

Banyak pungli

Keamanan di daerah ini buruk.

1% 0%

10%

15%

20%

25%

30%

Di antara responden yang dapat menyebutkan alasan spesifik (50%), responden yang tidak ingin berinvestasi di luar daerah karena alasan prospek kurang menjanjikan sebesar 13%, karena sulit mendapatkan tenaga kerja bermutu 12%, karena persaingan usaha tidak adil 9%, infrastruktur 7%, dan banyak peraturan menghambat 6%.

52 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.10.3. Pemanfaatan Keuntungan Usaha Tahun Lalu

PROVINSI POHUWATO KOTA GORONTALO GORONTALO UTARA GORONTALO BONE BOLANGO BOALEMO

30%

36%

35%

6% 37%

31%

35%

37% 25%

28%

10%

23%

30%

40%

50%

12%

22% 13%

60%

12% 2%

12%

9% 38%

20%

6% 2%

14%

42% 31%

19% 35%

20%

13%

70%

10% 80%

90%

100%

memperbesar usaha

Membeli peralatan produksi

Disimpan

Belanja kepentingan pribadi (non usaha)

Lainnya

Responden Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Utara adalah yang paling tinggi persentasenya (72%) dalam memanfaatkan keuntungan untuk mengembangkan usaha. Sementara responden Kabupaten Gorontalo adalah yang paling sedikit memanfaatkan keuntungan untuk pengembangan usaha (53%).

2.10.4. Rencana Investasi

PROVINSI

30%

POHUWATO

28%

KOTA GORONTALO

35%

GORONTALO UTARA

35%

GORONTALO

23%

BONE BOLANGO

38%

BOALEMO

25% 0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Persentase responden yang tidak berencana untuk melakukan investasi di tahun yang akan datang paling tinggi adalah responden Kabupaten Bone Bolango (38%) dan paling rendah responden Kabupaten Gorontalo (23%).

TEMUAN KHUSUS

2.10.5. Investasi Setahun yang akan Datang

PROVINSI

POHUWATO

156

KOTA GORONTALO

GORONTALO UTARA

101

GORONTALO

126

BONE BOLANGO

BOALEMO

61 -

100

150

200 JUTA

Responden Kabupaten Pohuwato adalah yang paling berani mengalokasikan dana pengembangan usaha untuk setahun yang akan datang, yakni rata-rata 156 juta rupiah per unit usaha. Sedangkan responden Kota Gorontalo mengalokasikan dana paling kecil untuk investasi yakni rata-rata 45 juta rupiah per unit usaha.

2.10.6. Rencana Menambah Tenaga Kerja

PROVINSI

36%

44%

POHUWATO

50%

KOTA GORONTALO

35%

37%

GORONTALO UTARA

38%

GORONTALO

40%

30%

BOALEMO 10%

5% 33%

38%

33% 0%

23% 58%

28%

BONE BOLANGO

15%

40%

33% 58%

20%

30%

40%

Tidak

50%

60%

10% 70%

80%

90%

100%

Tidak tahu

Persentase responden yang merencanakan untuk menambah tenaga kerja pada tahun yang akan datang paling tinggi adalah di Kabupaten Pohuwato (50%) adalah yang paling rendah di Kabupaten Gorontalo (28%). Sedangkan persentase responden yang tidak merencanakan penambahan tenaga kerja paling besar di Kabupaten Boalemo (58%).

54 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.10.7. Alasan Berinvestasi

4% 18% 17%

4% 4% 21% 5% 2% 7% 5%

5% 8%

Dekat dengan sumber bahan baku Dekat dengan pasar / konsumen Tenaga kerja murah Kualitas tenaga kerja Ketersediaan lembaga pelatihan ketrampilan Tata ruang yang mendukung dan memadai Harga tanah Ketersediaan listrik, telekomunikasi, jalan, dsb. Stabilitas keamanan dan politik Kemudahan perizinan dan transparansi birokrasi Dukungan masyarakat sekitar Lainnya

Alasan paling banyak dikemukakan responden dalam mengembangkan usaha adalah kedekatan dengan pasar/konsumen (21%) dan sumber bahan baku (18%), serta harga tanah (17%).

2.11. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL / KERJASAMA ANTAR DAERAH Penguatan daya saing ekonomi daerah tidak mungkin hanya dijalankan oleh pemerintah saja. Diperlukan partisipasi semua stakeholder: pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dan organisasi sipil. Karenanya, penting untuk tersedianya forum yang menjadi media kerjasama dan partisipasi multi stakeholder. Di tengah masih lemahnya peran organisasi pengusaha di Provinsi Gorontalo, pembentukan dan memfungsikan forum PEL, yang beranggotakan unsur tripartite dapat menjadi media alternatif untuk meningkatkan peran serta semua pihak. Namun, di Provinsi Gorontalo, saat ini masih banyak (47%) yang menyatakan belum membentuk forum PEL. Kalaupun sudah terbentuk forum, 37% pejabat menyatakan manfaat forum belum ada. Hal ini disebabkan antara lain karena cukup banyak forum yang belum memiliki program (47%). Ketertinggalan ini semakin dipersulit dengan minimnya dukungan anggaran untuk membiayai kajian pengembangan ekonomi lokal. Kerjasama antar daerah juga belum menjadi tradisi bagi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Cukup banyak pemerintah daerah (47%) yang menyatakan belum melakukannya. Bahkan, kerjasama antar instansi di internal daerah-nya juga belum terselenggara dengan baik. Sebagian instansi masih mempraktekkan ego sektoral (42,4%).

TEMUAN KHUSUS

2.11.1. Kerjasama Antar Daerah (KAD) Ya

47% 53%

Tidak

Para pejabat pemerintah di enam daerah di Provinsi Gorontalo menyatakan telah menjalin kerjasama dengan kabupaten/kota terdekat (53%). Namun, masih cukup banyak (47%) pejabat pemerintah yang menyatakan belum mengupayakan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya. Tidak terpaut jauhnya antara yang menjawab ya dan tidak tentu menjadi pekerjaan rumah lanjutan bagi pemeritahan baik kabupaten/kota dan provinsi untuk mengupayakan lebih banyak kerjasama antar daerah, agar ekonomi lokal lebih dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan rakyat.

2.11.2. Kendala Menghasilkan Kebijakan/Regulasi

Masih Adanya Ego Sektoral

42.4%

Keterbatasan Anggaran

36.4%

Lainnya Tidak Menjadi Priorotas Pimpinan

9.1% 6.1%

Regulasi Masih Dijadikan Alat Untuk Menambah Pendapatan PEMDA

3.0%

Kurangnya Dukungan Dari DPRD

3.0%

Masih adanya ego sektoral menjadi kendala yang paling banyak dirasakan oleh pejabat pemerintah di enam daerah di Provinsi Gorontalo dalam menghasilkan regulasi/kebijakan yang baik (42.4%). Selain itu, kendala keterbatasan anggaran (36.4%) dan tidak dijadikannya penyusunan regulasi yang baik sebagai prioritas bagi pimpinan.

56 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.11.3. Forum pengembangan ekonomi Lokal (PEL)

30% Ada 53%

Tidak Ada Tidak Tahu

17%

53% responden pemerintah di Provinsi Gorontalo menyatakan forum pengembangan ekonomi lokal (PEL) di daerahnya telah terbentuk. Forum PEL ini seharusnya dapat menjadi media partisipasi multi-stakeholder di Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan perekonomian daerahnya. Akan tetapi, cukup banyak (30%) pejabat pemerintah yang ternyata tidak mengetahui ada atau tidaknya forum PEL di masing-masing daerahnya.

2.11.4. Manfaat forum PEL

16.7%

36.7% Bermanfaat Sangat Bermanfaat Tidak tahu

46.7%

Walaupun menghadapi berbagai hambatan, namun para pejabat pemerintah meyatakan bahwa forum PEL bermanfaat (16,7%) bahkan sebanyak 46.7% mengatakan sangat bermanfaat bagi pengembangan perekonomian di kabupaten/kotanya masing-masing. Namun, yang menjawab tidak tahu adanya forum PEL juga cukup banyak (36,7%)

TEMUAN KHUSUS

2.11.5. Upaya Peningkatan forum PEL

42.2%

Memperkuat Peran dan Partisipasi Swasta

28.9%

Meningkatkan Fungsi Forum

13.3%

Memperjelas Sumber Pendanaan Mempertegas Posisi Dibandingkan Dengan Organisasi Sejenis Memperjelas Status

4.4% 4.4%

Lainnya

2.2%

Memperbaharui Kepengurusan

2.2%

Merestrukturisasi Organisasi 0.0%

2.2% 5.0%

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

Upaya yang paling banyak diusulkan untuk peningkatan forum PEL adalah dengan memperkuat peran serta partisipasi swasta (42.2%). Usulan berikutnya adalah peningkatan fungsi forum PEL (28.9%). Usulan untuk adanya transparasi sumber pendanan juga banyak (13.3%). Sementara itu, perombakan struktur organisasi hanya sedikit saja untuk dijadikan pilihan (2.2%).

2.11.6. Program PEL yang telah dijalankan 47% 53%

Ada Tidak Ada

Cukup banyak (53%) pejabat pemerintah di Provinsi Gorontalo yang menyatakan bahwa program PEL di daerahnya telah dijalankan. Namun, yang menyatakan sebaliknya juga cukup besar (47%).

2.11.7. Alokasi anggaran penelitian dan kajian

30% Ada Tidak Ada 70%

Hanya sedikit, pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang telah mengalokasikan anggarannya untuk penelitian dan kajian ekonomi lokal (70%). Ini menjadi indikator, masih lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi di daerahnya.

58 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

PRAKTIK TERBAIK

Pembelajaran KAD Kartamantul Sekretariat Bersama Kartamantul, forum yang dibentuk 18 tahun lalu, melalui Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul, No. 38/Kep.KDH/2001 mengatur kerjasama bidang persampahan, air limbah, transportasi, jalan, drainase, dan air bersih. Kartamantul meraih penghargaan IMP Award dari World Bank. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kartamantul dapat mengatasi keterbatasan air baku yang tidak merata di 3 daerah serta menghemat anggaran dalam pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPA) dan jaringan distribusinya. SPAM Kartamantul, diadopsi Kementerian PUPR, dan akan direplikasi diantaranya di SPAM Mammimasata (Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar); SPAM Regional Mebidang (Medan, Binjai dan Deli Serdang). Menjalin dan merawat kerjasama antar daerah tidak mudah, memerlukan fokus dan ketekunan. Kartamantul yang telah berusia 18 tahun, merupakan bukti bahwa KAD dapat dibangun dan dioperasikan.

2.12. INOVASI 2.12.1. Produk Usaha Terbaru

PROVINSI

78%

22%

POHUWATO

85%

15%

KOTA GORONTALO

86%

14%

GORONTALO UTARA

63%

GORONTALO

38% 74%

BONE BOLANGO

26%

78%

BOALEMO

23%

85% 0%

10%

20%

30%

40%

15% 50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tidak Tahu

Sebagian besar responden (78%) melakukan inovasi dengan mengeluarkan produk/layanan baru. Paling tinggi persentasenya responden Kota Gorontalo (86%) dan Kabupaten Pohuwato serta Boalemo masing-masing 85%. Sedangkan yang paling sedikit melakukan inovasi adalah responden Kabupaten Gorontalo Utara (63%).

TEMUAN KHUSUS

2.12.2. Cara Melakukan Inovasi

memperbaharui alat atau mesin

24%

mempekerjakan pegawai yang berkualitas

18%

kerjasama dengan mitra perusahaan

16%

menghubungi pemerintah

pameran dan /atau studi tour

aktif di asosiasi bisnis atau industri

sertifikasi produk domestik

menggunakan jasa konsultan

sertifikasi produk internasional

adopsi dari perusahaan lokal

menghubungi universitas

lainnya

transfer dari perusahaan induk

1% 0%

10%

15%

20%

25%

Tiga persentase terbesar langkah inovasi yang dilakukan responden adalah memperbarui alat/mesin (24%), mempekerjakan pegawai berkualitas (18%) dan kerjasama dengan mitra usaha (16%). Tiga persentase terbesar berikutnya adalah menghubungi pemerintah (9%), mengikuti pameran dan studi tour (9%), serta aktif di asosiasi (8%).

2.12.3. Membuka Usaha Baru

PROVINSI

54%

46%

POHUWATO

55%

45%

KOTA GORONTALO

58%

GORONTALO UTARA

42%

60%

GORONTALO

40%

58%

BONE BOLANGO

42%

55%

BOALEMO

45%

35% 0%

10%

20%

65% 30%

40%

Tidak

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dalam survai ini responden yang berminat untuk membuka usaha baru paling banyak adalah responden dari Kabupaten Gorontalo Utara (60%) dan paling sedikit adalah responden Kabupaten Boalemo (35%).

60 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

2.12.4. Daerah Sasaran Usaha

31.99% 41.9%

Tidak Tahu Di Luar Provinsi Gorontalo Di Provisi Gorontalo

26.1%

Daerah Provinsi Gorontalo masih banyak diminati oleh sebagian besar para responden pengusaha bagi pengembangan usahanya (41.9%). Sementara 31.99% para resonden pengusaha lebih berminat memperlebar usahanya di luar Provinsi Gorontalo. 26.1% tidak tahu akan memperlebar usahanya di daerah mana. PRAKTEK TERBAIK

Inovasi Daerah Sejak dilantik sebagai Walikota Bandung, Ridwan Kamil memikirkan inovasi setiap hari. Di mana ditemukan metode atau cara baru untuk memperbaiki sistem, langsung dieksekusi. Inovasi, adalah solusi untuk memecahkan masalah. Tanpa inovasi, pemerintahan jalan di tempat, sementara permasalahan bertambah rumit. Ridwan perintahkan camat dan lurahnya untuk mendatangi warga, blusukan. Minimal tiap hari Jumat. Dengan sistem desentralisasi, perubahan diyakini akan lebih cepat. Untuk membangun kota dengan toilet bersih, Ridwan berkolaborasi dengan ribuan sekolah. Regulasi dimanfaatkan, dengan memberi denda ke perokok di tempat umum. Layanan publik ditingkatkan dengan jemput bola, akte kelahiran diantar staf pemerintah ke rumah sakit. Walikota bergaul dengan anak muda dan komunitas, dengan memanfaatkan media sosial. Mendorong anak muda menciptakan inovasi. Ridwan melakukan banyak traveling. Apa yang dilihat di negeri lain, menjadi sumber inspirasi. Dia menggunakan teori ATM: amati, tiru dan modifikasi. Festival Inovasi Bandung diselenggarakan, dengan hadiah sederhana, yang memunculkan ratusan ide untuk dikompetisikan, dalam bidang: transportasi, pengurangan kemiskinan dan kewirausahaan. Antara lain ide Lampu Lalu Lintas Portable. Lampu bisa dipindahkan sesuai kebutuhan. Kelebihannya, rambu itu bisa berkomunikasi tanpa kabel dan memiliki fitur cerdas, sehingga mudah dioperasikan. Kota Bandung meraih prestasi dengan total 292 penghargaan: reformasi birokrasi berbasis smart city, kota ber-udara terbersih seAsean, 762 renovasi rumah, Bandung kota bahagia. Penghargaan Urban Leadership dari University Pensylvania, Amerika Serikat dan Ridwan dikukuhkan sebagai pemimpin lokal yang inovatif.

TEMUAN KHUSUS

2.13. MEDIA Pemerintah, asosiasi dan konsultan kini bukan lagi sebagai sumber informasi penting, bagi dunia usaha di Provinsi Gorontalo. Sumber info penting bagi dunia usaha adalah dari internet dan mitra bisnisnya. Info mengenai pasar, tips bisnis dan teknik produksi merupakan topik penting, yang dibutuhkan dunia usaha. Dunia bisnis, juga telah bergeser dalam penggunaan media untuk mendukung bisnisnya. Sebagian besar pengusaha di Provinsi Gorontalo memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Tweeter, Facebook, dan lainnya untuk menunjang bisnisnya. Media online seperti detiknews.com, tirto.id dan sejenisnya menjadi media andalan berikutnya. Dengan demikian, pemerintah dan instansi terkait (asosiasi, BDSP, perguruan tinggi) sudah saatnya melakukan perubahan dalam kegiatan pengembangan daya saing dan iklim investasi di daerah. Pembangunan infrastruktur yang menunjang jaringan internet perlu mendapat prioritas. Komunikasi dan media informasi dalam memberikan layanan jasa pengembangan bisnis harus diubah menjadi berbasis elektronik dan memanfaatkan big data.

2.13.1. Media Informasi Usaha

internet

59%

mitra bisnis

36%

pemasok/pelanggan

19%

pemerintah

17%

asosiasi bisnis

16%

koran

lainnya

radio

konsultan

5% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sumber informasi usaha yang paling banyak diakses oleh responden adalah internet (59%), selain dari mitra usaha (36%), pemasok/pelanggan 19%, pemerintah 17%, dan asosiasi bisnis 16%.

2.13.2. Jenis Informasi

info tentang pasar, tren, produk

51%

tips menjalankan bisnis

33%

teknis produksi

28%

info tentang pasokan/peralatan

21%

berita bisnis lokal

17%

15%

info tentang bisnis lain

15%

berita bisnis nasional

13%

lainnya

4% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

62 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING Tiga besar jenis informasi yang dirasakan paling bermanfaat untuk mendukung usaha adalah informasi tentang pasar, tren dan produk (51%), diikuti informasi tips menjalankan usaha (33%), dan informasi teknis produksi (28%).

2.13.3. Media Paling Dimanfaatkan

media sosial

66%

media online

31%

televisi

21%

tidak satupun

10%

koran lokal

7% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Media yang paling banyak dimanfaatkan responden dalam sebulan terakhir adalah media sosial (66%), selain media online (31%) dan televisi (21%).

2.13.4. Sumber Informasi Potensi Investasi

2% 32%

Mengamati sendiri 56%

Info dari pengusaha lain Info dari pemerintah

20%

Info dari koran/majalah/TV Info dari Medsos Lainnya 26%

29%

Informasi mengenai potensi investasi daerah paling banyak diperoleh responden dari pengamatan mereka sendiri (56%), selain dari media sosial (32%), dari sesama pengusaha (29%), pemerintah (26%), dan koran/majalah (20%).

TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA

BAB III

TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA

64 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

3.1. BOALEMO 3.1.1. Daya Saing

3.1.2. Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

8.00

% Bisnis berusia < 10 Tahun

6.00 4.00

Dinamika Bisnis

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Layanan yang dibutuhkan dunia usaha

Iklim Bisnis

2.00 0.00

% Bisnis dengan omser > Rp 100 juta

% Bisnis yang memerlukan tambahan dana

Merencanakan buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % Perusahaan yang Inovatif

Bisnis yang mengajukan kredit

Kinerja Pemerintah

3.1.3. Lingkungan Bisnis

3.1.4. Kinerja Ekonomi

Masalah dunia usaha

Monopoli usaha

% Pungutan tidak resmi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Pertumbuhan PDRB 2016-2017

4.00 3.00 2.00 1.00 -

Kondisi bisnis kini & 2 th lalu Kondisi Kredit Macet 2016-2017

Bisnis 2 th mendatang

PDRB Per Kapita 2017

Pertumbuhan PDRB Per Kapita 2016-2017

Pertumbuhan kredit 2016-2017 Regulasi yang bermasalah

% keanggotaan asosiasi Tingkat Pengangguran 2017 Konsistensi pemerintah

3.1.5. Kapasitas Pemerintah

3.1.6. Upaya Pemerintah

Budget Per Kapita

Pertumbuhan IPM

Studi/info Potensi Investasi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Jumlah Program PEL

Kontribusi PAD

Anggaran Pembangunan Ekonomi / Total Belanja

Rasio Guru dan Murid

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Kualitas Layanan Investasi

Promosi Investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Belanja Pembangunan Per Kapita

% Perusahaan yang Punya TDP & SIUP

Dukungan pemerintah terhadap perusahaan

Belanja Pembangunan Per Kapita Kualitas Layanan PTSP

3.1.7. Infrastruktur

3.1.8. Kinerja Investasi

Jalan Beraspal/Total Jalan

Jumlah koperasi per 1000 penduduk

5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

Investasi Per Kapita 2017

Jumlah Hotel

Pembangunan & Pemerliharaan Infrastruktur

Daya Tarik Investasi

Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Rencana Tambahan Tenaga Kerja

PROVINSI GORONTALO

Nilai Investasi 2017

Jumlah Bank per 1000 penduduk

Usaha yang menggunakan Layanan Keuangan

BOALEMO

Usaha yang Berinvestasi Tahun lalu

Jumlah Usaha yg Dapat Akses ke Jasa Layanan (BDS)

Nilai investasi mendatang

Penambahan Tenaga Kerja 2017

% Bisnis yg akan investasi

KINERJA EKONOMI

IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

KAPASITAS PEMERINTAH

UPAYA PEMERINTAH

KINERJA PEMERINTAH

INFRASTRUKTUR

DINAMIKA BISNIS

1.86

3.58

4.46

4.87

6.56

5.99

2.68

7.16

5.40

6.05

5.01

5.40

6.01

5.80

4.46

5.37

Daya saing Boalemo berada di posisi paling bawah, yaitu diranking keenam di antara daerah lain di Provinsi Gorontalo. Skor daya saing daerah Boalemo yang rendah yaitu 4.29 disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang buruk, kinerja investasi yang rendah, iklim bisnis yang tidak kondusif, dan kinerja ekonomi yang rendah. Keunggulan Boalemo

TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA hanya ada pada dua indikator yaitu dinamika bisnis dan kinerja pemerintah. Dinamika bisnis Boalemo ditopang oleh banyaknya pengusaha pemula, besarnya permintaan tambahan permodalan, banyaknya perusahaan yang inovatif dan tingginya kebutuhan layanan pengembangan bisnis. Dari segi upaya pemerintah, keunggulan Boalemo adalah tersedianya hasil kajian dan info mengenai peluang investasi, termasuk layanan kepada calon investor dan fasilitasi pemerintah terhadap swasta dalam kegiatan promosi investasi. Para pengusaha juga menyatakan puas terhadap kualitas layanan perizinan bisnis oleh pemerintah Boalemo. Pertumbuhan alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan ekonomi juga cukup kuat. Namun demikian, upaya pemerintah yang cukup kuat ini tidak didukung oleh kapasitas pemerintah antara lain ditunjukan dengan indikator berikut: kontribusi PAD terhadap total pendapatan pemerintah daerah masih rendah. Pertumbuhan belanja pembangunan per kapita pun juga rendah. Inilah yang menjadikan ranking kapasitas pemerintah Boalemo berada di urutan kelima. Rendahnya kinerja pemerintah dalam hal kapasitas mungkin menjadi penyebab rendahnya kinerja ekonomi Boalemo. Hal ini ditunjukan dengan pertumbuhan PDRB yang rendah, pengangguran yang tinggi, penyaluran kredit yang rendah, dan tingkat kemacetan kredit yang tinggi. Berbagai indikator ini menempatkan kinerja ekonomi Boalemo diranking paling bawah di antara enam daerah di Provinsi Grontalo. Lemahnya kinerja ekonomi Boalemo juga terjadi pada kinerja investasinya. Realisasi investasi Boalemo sangat rendah. Demikian juga jumlah perusahaan yang berinvestasi sangat rendah. Jumlah penambahan tenaga kerja per investasi perusahaan di masa mendatang juga rendah. Kesemua kelemahan ini menempatkan Boalemo pada ranking kelima dalam hal kinerja investasi. Rendahnya kinerja investasi dan kinerja ekonomi Boalemo diperparah dengan buruknya kondisi infrastruktur. Tujuh indikator yang menentukan kualitas infrastruktur di Boalemo semuanya menunjukan angka skor yang rendah. Mulai dari rasio jalan beraspal, jumlah bank per seribu penduduk, persentase perusahaan yang menggunakan layanan lembaga keuangan, hingga penilaian terhadap pembangunan dan perawatan infrastruktur, semuanya mencatat skor rendah. Semua bidang yang menunjukan ketertinggalan tersebut ikut menentukan kondisi iklim bisnis yang dinilai oleh para pengusaha di Boalemo dengan nilai rendah. Semuanya ini menyebabkan ranking Boalemo dalam hal iklim bisnis juga paling rendah yaitu diranking keenam di antara enam daerah di Provinsi Gorontalo. Pertanyaannya dari mana pemerintah Boalemo akan memperbaiki daya saing daerahnya? Kinerja ekonomi, kinerja investasi, dan iklim bisnis sesungguhnya adalah akibat dari kapasitas pemerintah, upaya pemerintah, kondisi infrastruktur dan dinamika bisnis. Oleh karena itu, pemerintah Boalemo sebaiknya fokus pada perbaikan kapasitas

66 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING pemerintah dan upaya pemerintah, sebagai langkah awal untuk meningkatkan daya saing daerah Boalemo. Dari segi kapasitas pemerintah, peningkatan belanja pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) seharusnya menjadi kegiatan prioritas.

TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA

3.2. POHUWATO 3.2.1. Daya Saing

3.2.2. Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

8.00

% Bisnis berusia < 10 Tahun

6.00 4.00

Dinamika Bisnis

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Layanan yang dibutuhkan dunia usaha

Iklim Bisnis

2.00 0.00

% Bisnis dengan omser > Rp 100 juta

% Bisnis yang memerlukan tambahan dana

Merencanakan buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % Perusahaan yang Inovatif

Bisnis yang mengajukan kredit

Kinerja Pemerintah

3.2.3. Lingkungan Bisnis

3.2.4. Kinerja Ekonomi

Masalah dunia usaha

Monopoli usaha

% Pungutan tidak resmi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Pertumbuhan PDRB 2016-2017 Kondisi bisnis kini & 2 th lalu Kondisi Kredit Macet 2016-2017

Bisnis 2 th mendatang

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -

PDRB Per Kapita 2017

Pertumbuhan PDRB Per Kapita 2016-2017

Pertumbuhan kredit 2016-2017 Regulasi yang bermasalah

% keanggotaan asosiasi Tingkat Pengangguran 2017 Konsistensi pemerintah

3.2.5. Kapasitas Pemerintah

3.2.6. Upaya Pemerintah

Budget Per Kapita

Pertumbuhan IPM

Studi/info Potensi Investasi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Jumlah Program PEL

Kontribusi PAD

Anggaran Pembangunan Ekonomi / Total Belanja

Rasio Guru dan Murid

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Kualitas Layanan Investasi

Promosi Investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Belanja Pembangunan Per Kapita

% Perusahaan yang Punya TDP & SIUP

Dukungan pemerintah terhadap perusahaan

Belanja Pembangunan Per Kapita Kualitas Layanan PTSP

3.2.7. Infrastruktur

3.2.8. Kinerja Investasi

Jalan Beraspal/Total Jalan

Jumlah koperasi per 1000 penduduk

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Investasi Per Kapita 2017

Jumlah Hotel

Pembangunan & Pemerliharaan Infrastruktur

Daya Tarik Investasi

Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Rencana Tambahan Tenaga Kerja

PROVINSI GORONTALO

Nilai Investasi 2017

Jumlah Bank per 1000 penduduk

Usaha yang menggunakan Layanan Keuangan

POHUWATO

Usaha yang Berinvestasi Tahun lalu

Jumlah Usaha yg Dapat Akses ke Jasa Layanan (BDS)

Nilai investasi mendatang

Penambahan Tenaga Kerja 2017

% Bisnis yg akan investasi

KINERJA EKONOMI

IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

KAPASITAS PEMERINTAH

UPAYA PEMERINTAH

KINERJA PEMERINTAH

INFRASTRUKTUR

DINAMIKA BISNIS

6.65

5.32

5.66

4.71

6.33

5.78

4.86

7.38

5.40

6.05

5.01

5.40

6.01

5.80

4.46

5.37

Pohuwato menempatkan diri pada posisi juara (ranking) kedua dengan skor 5.94 untuk daya saing daerahnya. Skor tersebut nyaris menyamai dengan skor Kota Gorontalo yaitu 6.05 sebagai juara (ranking) pertama daya saing daerah di Provinsi Gorontalo. Keunggulan Pohuwato ditopang oleh keberhasilan daerah ini dalam kinerja ekonomi, kinerja

68 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING investasi, kinerja pemerintah, dinamika bisnis, dan iklim bisnis. Skor terendah daya saing Pohuwato adalah dalam indeks infrastruktur. Posisi Pohuwato dalam indeks infrastruktur masih di bawah Bone Bolango. Kelemahan Pohuwato dalam bidang infrastruktur adalah rendahnya rasio jumlah bank per seribu penduduk dan lemahnya pembangunan dan perawatan infrastruktur. Lemahnya infrastruktur Pohuwato, kemungkinan terkait dengan lemahnya kapasitas pemerintah. Ada tiga indikator yang menyebabkan kapasitas pemerintah Pohuwato berada diranking terbawah, yaitu: rendahnya kontribusi PAD terhadap total income pemerintah, juga rendahnya pertumbuhan prosentase PAD terhadap total income, dan rendahnya belanja pembangunan per kapita. Namun lemahnya kapasitas pemerintah Pohuwato telah diimbangi dengan kuatnya upaya pemerintah. Pemerintah Pohuwato telah menyediakan kajian dan info mengenai peluang investasi, memfasilitasi kegiatan promosi investasi, dan cukup berhasil dalam mendorong perusahaan agar memiliki TDP dan SIUP. Pemerintah Pohuwato juga berhasil mengupayakan agar pertumbuhan alokasi belanja pembangunan ekonomi meningkat. Program pengembangan ekonomi lokal juga aktif dijalankan. Upaya pemerintah Pohuwato dalam mendorong daya saing daerah relatif berhasil menumbuhkan kinerja investasinya. Pohuwato menempatkan diri pada posisi ranking dua dalam kinerja investasi. Hal ini ditopang oleh sejumlah keberhasilan indikator. Nilai realisasi investasi cukup tinggi. Daerah Pohuwato juga dinyatakan sebagai daerah yang atraktif untuk investasi. Nilai investasi per perusahaan yang direncanakan di tahun mendatang juga cukup tinggi. Sama dengan kinerja investasi, kinerja ekonomi Pohuwato juga cukup berhasil. Keberhasilan tersebut ditunjukan oleh indikator PDRB per kapita, tingkat Pohuwato menempatkan diri pada posisi juara (ranking) kedua dengan skor 5.94 untuk daya saing daerahnya. Skor tersebut nyaris menyamai dengan skor Kota Gorontalo yaitu 6.05 sebagai juara (ranking) pertama daya saing daerah di Provinsi Gorontalo. Keunggulan Pohuwato ditopang oleh keberhasilan daerah ini dalam kinerja ekonomi, kinerja investasi, kinerja pemerintah, dinamika bisnis, dan iklim bisnis. Skor terendah daya saing Pohuwato adalah dalam indeks infrastruktur. Posisi Pohuwato dalam indeks infrastruktur masih di bawah Bone Bolango. Dari segi iklim bisnis Pohuwato menjadi daerah yang tingkat pungutan tidak resminya rendah. Demikian juga praktik monopolinya juga rendah, pemerintahnya dinyatakan cukup konsisten. Namun dunia usaha menyatakan cukup banyak masalah yang harus dihadapinya dalam menjalankan bisnis. Pengusaha juga menyatakan banyak masalah regulasi yang menghambat dunia usaha. Pohuwato menempatkan diri sebagai daerah yang paling dinamis secara bisnis. Jumlah pengusaha pemula cukup banyak, kebutuhan tambahan pembiayaan juga cukup tinggi, para pengusaha juga aktif mengajukan permohonan tambahan biaya modal. Sebagian besar

TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA perusahaan di Pohuwato cukup inovatif serta aktif memanfaatkan jasa layanan pengembangan bisnis. Untuk mempertahankan maupun meningkatkan daya saing daerahnya, pemerintah daerah Pohuwato perlu fokus pada upaya perbaikan kapasitas pemerintah, upaya pemerintah, dan iklim bisnis di daerahnya. Prioritas utama adalah peningkatan PAD, belanja pembangunan, dan layanan investasi. Prioritas kedua adalah perbaikan infrastruktur khususnya dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

70 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

3.3. KABUPATEN GORONTALO 3.3.1. Daya Saing

3.3.2. Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Dinamika Bisnis

% Bisnis berusia < 10 Tahun

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Layanan yang dibutuhkan dunia usaha

Iklim Bisnis

% Bisnis dengan omser > Rp 100 juta

% Bisnis yang memerlukan tambahan dana

Merencanakan buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % Perusahaan yang Inovatif

Bisnis yang mengajukan kredit

Kinerja Pemerintah

3.3.3. Lingkungan Bisnis

3.3.4. Kinerja Ekonomi

Masalah dunia usaha

Monopoli usaha

% Pungutan tidak resmi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Pertumbuhan PDRB 2016-2017 Kondisi bisnis kini & 2 th lalu Kondisi Kredit Macet 2016-2017

Bisnis 2 th mendatang

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -

PDRB Per Kapita 2017

Pertumbuhan PDRB Per Kapita 2016-2017

Pertumbuhan kredit 2016-2017 Regulasi yang bermasalah

% keanggotaan asosiasi Tingkat Pengangguran 2017 Konsistensi pemerintah

3.3.5. Kapasitas Pemerintah

3.3.6. Upaya Pemerintah Studi/info Potensi Investasi

Budget Per Kapita

Pertumbuhan IPM

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Jumlah Program PEL

Kontribusi PAD

Anggaran Pembangunan Ekonomi / Total Belanja

Rasio Guru dan Murid

8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

% Perusahaan yang Punya TDP & SIUP Kualitas Layanan PTSP

3.3.8. Kinerja Investasi

Jalan Beraspal/Total Jalan

Investasi Per Kapita 2017

6.00

Jumlah koperasi per 1000 penduduk

4.00

Dukungan pemerintah terhadap perusahaan

Belanja Pembangunan Per Kapita

3.3.7. Infrastruktur

Jumlah Hotel

Pembangunan & Pemerliharaan Infrastruktur

2.00 Daya Tarik Investasi

0.00 Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Usaha yang Berinvestasi Tahun lalu

Nilai Investasi 2017

Jumlah Bank per 1000 penduduk Rencana Tambahan Tenaga Kerja

Usaha yang menggunakan Layanan Keuangan

PROVINSI GORONTALO

Promosi Investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Belanja Pembangunan Per Kapita

KAB. GORONTALO

Kualitas Layanan Investasi

Jumlah Usaha yg Dapat Akses ke Jasa Layanan (BDS)

Nilai investasi mendatang

Penambahan Tenaga Kerja 2017

% Bisnis yg akan investasi

KINERJA EKONOMI

IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

KAPASITAS PEMERINTAH

UPAYA PEMERINTAH

KINERJA PEMERINTAH

INFRASTRUKTUR

DINAMIKA BISNIS

5.19

8.76

5.72

5.83

6.08

5.99

2.20

3.39

5.40

6.05

5.01

5.40

6.01

5.80

4.46

5.37

Tingkat daya saing Kab. Gorontalo berada di posisi keempat di antara enam daerah di Provinsi Gorontalo. Skor daya saing Kab. Gorontalo adalah 5.21, ditopang oleh keunggulan pada iklim bisnis, kinerja pemerintah, dan kinerja investasi. Sedangkan kinerja ekonomi,

TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA infratruktur, dan dinamika bisnisnya Kab. Gorontalo masih di bawah ratarata skor provinsi. Infrastruktur dan dinamika bisnis adalah dua indikator terburuk pada Kab. Gorontalo dibandingkan enam daerah lain di Provinsi Gorontalo. Infrastruktur Kab. Gorontalo tertinggal dari sisi jumlan jalan yang beraspal, pembangunan dan perawatan, jumlah rasio bank per seribu penduduk dan persentase pengusaha yang menggunakan layanan lembaga keuangan. Dari sisi dinamika bisnis, Kab. Gorontalo tertinggal dari sisi sedikitnya jumlah pengusaha pemula, sedikitnya pengusaha yang menginginkan tambahan modal, dan minimnya pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya, serta sedikitnya pengusaha yang memanfaatkan layanan jasa pengembangan bisnis. Dari sisi kapasitas pemerintah Kab. Gorontalo terendah pada indikator besaran anggaran per kapita dan besaran anggaran belanja pembangunan per kapita. Upaya pemerintah Kab. Gorontalo juga tertinggal pada penyediaan informasi dan hasil studi mengenai peluang hasil investasi. Pemerintah Kab. Gorontalo juga menjadi daerah terendah dalam penyediaan belanja untuk pembangunan ekonomi dibandingkan daerah yang lain di Provinsi Gorontalo. Lemahnya kapasitas dan upaya pemerintah Kab. Gorontalo mungkin menjadi penyebab tertinggalnya kinerja ekonomi Kab. Gorontalo dibanding daerah lain di Provinsi Gorontalo. Peringkat kinerja ekonomi Kab. Gorontalo berada pada posisi kelima, hal ini disebabkan karena rendahnya pertumbuhan PDRB dan terbatasnya penyaluran kredit usaha. Namun demikian, Kab. Gorontalo menjadi daerah yang paling kondusif dari sisi iklim usaha. Para pengusaha menilai kondisi bisnis saat ini lebih baik dibandingkan dua tahun lalu. Para pengusaha juga memperkirakan bahwa dua tahun mendatang kondisi bisnis di Kab. Gorontalo akan lebih baik lagi. Di daerah ini hampir tidak ada monopoli bisnis. Demikian pula hampir tidak ada dengan pungutan tidak resmi di daerah ini. Para pengusaha juga menilai tidak ada masalah dengan regulasi yang terkait dengan bisnis. Iklim bisnis yang kondusif ini juga sejalan dengan kinerja investasi yang cukup baik. Kab. Gorontalo mencatat sebagai daerah terbaik dari sisi kinerja investasi, dengan menduduki posisi ranking pertama di Provinsi Gorontalo. Jumlah investasi oleh perusahaan di tahun lalu cukup tinggi, demikian juga penambahan tenaga kerja baru cukup tinggi. Para pengusaha juga merencanakan akan menambah tenaga baru tahun depan. Dengan demikian, agenda penting bagi pemerintah Kab. Gorontalo untuk meningkatkan daya saing daerahnya di masa mendatang adalah perbaikan kinerja pemerintah dan infrastruktur.

72 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

3.4. GORONTALO UTARA 3.4.1. Daya Saing

3.4.2. Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

8.00

% Bisnis berusia < 10 Tahun

6.00 4.00

Dinamika Bisnis

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Layanan yang dibutuhkan dunia usaha

Iklim Bisnis

2.00 0.00

% Bisnis dengan omser > Rp 100 juta

% Bisnis yang memerlukan tambahan dana

Merencanakan buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % Perusahaan yang Inovatif

Bisnis yang mengajukan kredit

Kinerja Pemerintah

3.4.3. Lingkungan Bisnis

3.4.4. Kinerja Ekonomi

Masalah dunia usaha

Monopoli usaha

% Pungutan tidak resmi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Pertumbuhan PDRB 2016-2017 Kondisi bisnis kini & 2 th lalu Kondisi Kredit Macet 2016-2017

Bisnis 2 th mendatang

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -

PDRB Per Kapita 2017

Pertumbuhan PDRB Per Kapita 2016-2017

Pertumbuhan kredit 2016-2017 Regulasi yang bermasalah

% keanggotaan asosiasi Tingkat Pengangguran 2017 Konsistensi pemerintah

3.4.5. Kapasitas Pemerintah

3.4.6. Upaya Pemerintah

Budget Per Kapita

Pertumbuhan IPM

Studi/info Potensi Investasi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Jumlah Program PEL

Kontribusi PAD

Anggaran Pembangunan Ekonomi / Total Belanja

Rasio Guru dan Murid

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Kualitas Layanan Investasi

Promosi Investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Belanja Pembangunan Per Kapita

% Perusahaan yang Punya TDP & SIUP

Dukungan pemerintah terhadap perusahaan

Belanja Pembangunan Per Kapita Kualitas Layanan PTSP

3.4.7. Infrastruktur

3.4.8. Kinerja Investasi

Jalan Beraspal/Total Jalan

Jumlah koperasi per 1000 penduduk

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Investasi Per Kapita 2017

Jumlah Hotel

Pembangunan & Pemerliharaan Infrastruktur

Daya Tarik Investasi

Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Rencana Tambahan Tenaga Kerja

PROVINSI GORONTALO

Nilai Investasi 2017

Jumlah Bank per 1000 penduduk

Usaha yang menggunakan Layanan Keuangan

GORONTALO UTARA

Usaha yang Berinvestasi Tahun lalu

Jumlah Usaha yg Dapat Akses ke Jasa Layanan (BDS)

Nilai investasi mendatang

Penambahan Tenaga Kerja 2017

% Bisnis yg akan investasi

KINERJA EKONOMI

IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

KAPASITAS PEMERINTAH

UPAYA PEMERINTAH

KINERJA PEMERINTAH

INFRASTRUKTUR

DINAMIKA BISNIS

5.78

6.42

4.64

5.88

4.76

5.13

3.85

4.28

5.40

6.05

5.01

5.40

6.01

5.80

4.46

5.37

Daya saing Gorontalo utara menduduki peringkat kelima di antara enam kabupaten/kota. Posisi yang rendah ini dikarenakan oleh tidak dinamisnya wilayah bisnis Gorontalo Utara. Lemahnya infrastrutur, rendahnya kinerja investasi, dan kinerja ekonomi. Dari enam indikator daya saing, hanya satu indikator yang tercatat positif yaitu indikator iklim

TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA bisnis. Para pengusaha di Gorontalo Utara menyampaikan bahwa iklim bisnis di daerah ini cukup kondusif. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saingnya pemerintah Gorontalo utara memiliki banyak pekerjaan rumah, yaitu perlu meningkatkan dinamika bisnis, kinerja pemerintah, kinerja investasi, kinerja ekonomi, dan khususnya kualitas infrastruktur. Pada kinerja ekonomi, pemerintah Gorontalo Utara perlu meningkatkan PDRB per kapita dan pembukaan lapangan kerja baru. Sedangkan pada iklim bisnis yang perlu didorong adalah keanggotaan pengusaha di dalam organisasi bisnis. Dari sisi organisasi usaha, pemerintah perlu memfasilitasi agar organisasi bisnis di Gorontalo Utara menarik dan berfungsi pada para usahawan untuk menjadi anggota. Di antara enam daerah, keanggotaan pengusaha dalam organsasai bisnis di Gorontalo Utara adalah yang paling rendah. Kinerja investasi Gorontalo Utara masih lemah pada tiga indikator. Pertama realisasi investasi di Gorontalo Utara masih rendah, demikian juga jumlah hotel masih belum mencukupi. Dan yang paling lemah dalam kinerja investasi adalah rendahnya rencana pengusaha untuk menambah tenaga kerja baru. Kapasitas pemerintah Gorontalo Utara sebenarnya sudah cukup memadai. Hal ini ditandai dengan besarnya anggaran per kapita pertumbuhan PAD dan belanja pembangunan per kapita yang cukup tinggi. Namun demikian, peningkatan belanja pembangunan tahun ke tahun masih rendah nilainya. Demikian pula kontribusi PAD terhadap total penerimaan pemerintah daerah masih rendah. Bahkan terendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Gorontalo. Hal-hal yang terjadi di atas, barangkali terkait dengan upaya pemerintah yang belum maksimal. Skor upaya pemerintah Gorontalo Utara adalah terendah di antara pemerintah daerah lain di Provinsi Gorontalo. Lemahnya upaya pemerintah Gorontalo Utara ditandai dengan lemahnya lima indikator upaya pemerintah. Kelima indikator yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Gorontalo Utara adalah jumlah program pengembangan ekonomi lokal, jumlah perusahaan yang mendaftarkan TDP dan SIUP-nya, fasilitasi pemerintah terhadap dunia usaha, layanan pemerintah untuk investasi dan studi pengembangan investasi. Infrastruktur di Gorontalo Utara menduduki peringkat keempat dengan skor 3.85. Ketertinggalan infrastruktur di Gorontalo Utara ditandai dengan rendahnya pembangunan dan perawatan infrastruktur, sedikitnya rasio jumlah jalan yang beraspal, dan sedikitnya lembaga yang memberikan layanan jasa pengembangan bisnis. Dari segi dinamika bisnis, pemerintah Gorontalo Utara menduduki ranking kelima di antara enam pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Kelemahan dinamika bisnis Gorontalo Utara adalah rendahnya pengusaha yang menggunakan jasa layanan bisnis, dan rendahnya pengusaha yang memiliki rencana untuk mengembangkan usaha baru. Selain itu sebagian besar pengusaha di Gorontalo Utara memiliki omset

74 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING di bawah 100 juta rupiah per tahun. Dan yang paling tertinggal adalah prosentase perusahaan yang inovatif di Gorontalo Utara adalah terendah di bandingkan daerah lain di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian agenda utama pemerintah Gorontalo Utara adalah memperkuat organisasi pengusaha. Selain itu adalah meningkatkan kontribusi PAD. Dari sisi pengembangan investasi perlu dilakukan pembaharuan layanan kepada investor baru termasuk penyediaan data dan informasi mengenai peluang investasi.

TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA

3.5. KOTA GORONTALO 3.5.1. Daya Saing

3.5.2. Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Dinamika Bisnis

% Bisnis berusia < 10 Tahun

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Layanan yang dibutuhkan dunia usaha

Iklim Bisnis

% Bisnis dengan omser > Rp 100 juta

% Bisnis yang memerlukan tambahan dana

Merencanakan buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % Perusahaan yang Inovatif

Bisnis yang mengajukan kredit

Kinerja Pemerintah

3.5.3. Lingkungan Bisnis

3.5.4. Kinerja Ekonomi

Masalah dunia usaha

Monopoli usaha

% Pungutan tidak resmi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Pertumbuhan PDRB 2016-2017 Kondisi bisnis kini & 2 th lalu Kondisi Kredit Macet 2016-2017

Bisnis 2 th mendatang

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -

PDRB Per Kapita 2017

Pertumbuhan PDRB Per Kapita 2016-2017

Pertumbuhan kredit 2016-2017 Regulasi yang bermasalah

% keanggotaan asosiasi Tingkat Pengangguran 2017 Konsistensi pemerintah

3.5.5. Kapasitas Pemerintah

3.5.6. Upaya Pemerintah

Budget Per Kapita

Pertumbuhan IPM

Studi/info Potensi Investasi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Jumlah Program PEL

Kontribusi PAD

Anggaran Pembangunan Ekonomi / Total Belanja

Rasio Guru dan Murid

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Kualitas Layanan Investasi

Promosi Investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Belanja Pembangunan Per Kapita

% Perusahaan yang Punya TDP & SIUP

Dukungan pemerintah terhadap perusahaan

Belanja Pembangunan Per Kapita Kualitas Layanan PTSP

3.5.7. Infrastruktur

3.5.8. Kinerja Investasi

Jalan Beraspal/Total Jalan

Jumlah koperasi per 1000 penduduk

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Investasi Per Kapita 2017

Jumlah Hotel

Pembangunan & Pemerliharaan Infrastruktur

Daya Tarik Investasi

Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Rencana Tambahan Tenaga Kerja

PROVINSI GORONTALO

Nilai Investasi 2017

Jumlah Bank per 1000 penduduk

Usaha yang menggunakan Layanan Keuangan

KOTA GORONTALO

Usaha yang Berinvestasi Tahun lalu

Jumlah Usaha yg Dapat Akses ke Jasa Layanan (BDS)

Nilai investasi mendatang

Penambahan Tenaga Kerja 2017

% Bisnis yg akan investasi

KINERJA EKONOMI

IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

KAPASITAS PEMERINTAH

UPAYA PEMERINTAH

KINERJA PEMERINTAH

INFRASTRUKTUR

DINAMIKA BISNIS

8.02

4.91

5.59

5.06

5.70

5.48

7.05

5.22

5.40

6.05

5.01

5.40

6.01

5.80

4.46

5.37

Kota Gorontalo menduduki peringkat pertama atau juara daya saing daerah di antara enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Kemenangan Kota Gorontalo ditopang oleh skor yang merata pada semua indikator. Di antara berbagai indikator-indikator tersebut yang menonjol adalah kondisi infrastruktur yang relatif baik, kinerja investasi

76 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING yang juga baik, dan kinerja ekonomi juga terbaik. Walaupun ternyata dari sisi iklim bisnis menduduki peringkat kelima di antara daerah yang lain. Lemahnya Kota Gorontalo dari sisi iklim bisnis disebabkan oleh banyaknya regulasi yang bermasalah. Demikian juga banyaknya monopoli bisnis dan banyaknya permasalahan bisnis yang dihadapi pengusaha. Pengusaha di Kota Gorontalo menyampaikan pendapat bahwa kondisi bisnis saat ini lebih buruk dari pada dua tahun yang lalu. Dari sisi investasi, Kota Gorontalo menduduki ranking ketiga setelah Pohuwato. Kekuatan Kota Gorontalo pada investasi disebabkan oleh daya tarik Kota Gorontalo terhadap investor dan juga karena para pengusaha aktif memperluas bisnis dan juga jumlah investasi tahun lalu cukup besar. Sebenarnya kapasitas pemerintah Kota Gorontalo tidak memadai dibandingkan enam daerah lain di Provinsi Gorontalo. Posisi kapasitas pemerintah Kota Gorontalo berada di ranking empat. Lemahnya kapasitas pemerintah Kota Gorontalo disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan belanja pembangunan per kapita dan rendahnya pertumbuhan IPM-nya. Lemahnya kapasitas pemerintah Kota Gorontalo kemungkinan terkait dengan lemahnya upaya pemerintah Kota Gorontalo yang hanya berada diranking kelima. Dua indikator mengenai lemahnya pemerintah Kota Gorontalo ditandai dengan terbatasnya studi dan informasi mengenai peluang investasi. Demikian juga pemerintah Kota Gorontalo dinilai kurang dalam memfasilitasi kegiatan promosi investasi pertahunnya. Agenda penting bagi pemerintah Kota Gorontalo di masa mendatang untuk mempertahankan ranking daya saing adalah dengan meningkatkan kapasitas dan upaya pemerintah mengingat pada kedua indikator ini pemerintah Kota Gorontalo tertinggal dibandingkan daerah yang lain di Provinsi Gorontalo.

TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA

3.6. BONE BOLANGO 3.6.1. Daya Saing

3.6.2. Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

8.00

% Bisnis berusia < 10 Tahun

6.00 4.00

Dinamika Bisnis

8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Layanan yang dibutuhkan dunia usaha

Iklim Bisnis

2.00 0.00

% Bisnis dengan omser > Rp 100 juta

% Bisnis yang memerlukan tambahan dana

Merencanakan buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % Perusahaan yang Inovatif

Bisnis yang mengajukan kredit

Kinerja Pemerintah

3.6.3. Lingkungan Bisnis

3.6.4. Kinerja Ekonomi

Masalah dunia usaha

Monopoli usaha

% Pungutan tidak resmi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Pertumbuhan PDRB 2016-2017 Kondisi bisnis kini & 2 th lalu Kondisi Kredit Macet 2016-2017

Bisnis 2 th mendatang

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -

PDRB Per Kapita 2017

Pertumbuhan PDRB Per Kapita 2016-2017

Pertumbuhan kredit 2016-2017 Regulasi yang bermasalah

% keanggotaan asosiasi Tingkat Pengangguran 2017 Konsistensi pemerintah

3.6.5. Kapasitas Pemerintah

3.6.6. Upaya Pemerintah

Budget Per Kapita

Pertumbuhan IPM

Studi/info Potensi Investasi

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

10.00

Jumlah Program PEL

Kontribusi PAD

Kualitas Layanan Investasi

5.00 Anggaran Pembangunan Ekonomi / Total Belanja

Rasio Guru dan Murid

0.00

Promosi Investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Belanja Pembangunan Per Kapita

% Perusahaan yang Punya TDP & SIUP

Dukungan pemerintah terhadap perusahaan

Belanja Pembangunan Per Kapita Kualitas Layanan PTSP

3.6.7. Infrastruktur

3.6.8. Kinerja Investasi

Jalan Beraspal/Total Jalan

Jumlah koperasi per 1000 penduduk

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Investasi Per Kapita 2017

Jumlah Hotel

Pembangunan & Pemerliharaan Infrastruktur

Daya Tarik Investasi

Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Rencana Tambahan Tenaga Kerja

PROVINSI GORONTALO

Nilai Investasi 2017

Jumlah Bank per 1000 penduduk

Usaha yang menggunakan Layanan Keuangan

BONE BOLANGO

Usaha yang Berinvestasi Tahun lalu

Jumlah Usaha yg Dapat Akses ke Jasa Layanan (BDS)

Nilai investasi mendatang

Penambahan Tenaga Kerja 2017

% Bisnis yg akan investasi

KINERJA EKONOMI

IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

KAPASITAS PEMERINTAH

UPAYA PEMERINTAH

KINERJA PEMERINTAH

INFRASTRUKTUR

DINAMIKA BISNIS

4.90

7.30

4.02

6.05

6.65

6.44

6.12

4.76

5.40

6.05

5.01

5.40

6.01

5.80

4.46

5.37

Bone Bolango menduduki ranking ketiga dalam tingkat daya saing di Provinsi Gorontalo dengan skor 5.59. Kekuatan Bone Bolango adalah pada iklim bisnis yang lebih baik di antara rata-rata provinsi kemudian pada kinerja pemerintah dan infrastruktur. Kelemahan Bone Bolango adalah pada kinerja ekonomi skornya hanya mencapai 4.90 di bawah

78 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING rata-rata provinsi yaitu 5.49. Kelemahan yang lain adalah pada kinerja investasi dan dinamika bisnis. Pada kinerja ekonomi dengan skor 4.90 Bone Bolango tertinggal jauh dari daerah yang lainnya pada aspek PDRB per kapita dan tingkat pengangguran. Dua segi ini perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan daya saing di masa depan, yaitu PDRB dan pengangguran. Pada iklim bisnis kelemahan Bone Bolango adalah pada pesimisme para pengusaha dalam memperkirakan prospek bisnis pada dua tahun ke depan. Skor mengenai keyakinan terhadap prospek bisnis di masa mendatang hanya mencapai 2.88 jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 7.30. ini merupakan pertanyaan, karena secara keseluruhan iklim bisnis di Bone Bolango sebenarnya cukup kondusif. Pungutan tidak resmi nyaris tidak ada. Demikian juga tidak ada masalah dari sisi regulasi. Kemudian pemerintah Bone Bolango juga relatif cukup konsisten dan keanggotaan para pengusaha dalam asosiasi cukup tinggi. Yang paling penting adalah kondisi bisnis saat ini dibandingkan dua tahun yang lalu cukup baik. Jadi sekali lagi menjadi pertanyaan mengapa pengusaha di Bone Bolango pesimis terhadap kondisi bisnis dua tahun mendatang. Kinerja investasi di Bone Bolango kurang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan rendahnya realisasi investasi per kapita kemudian nilai investasi yang direncanakan untuk tahun mendatang rendah dan Bone Bolango dianggap sebagai daerah yang tidak atraktif untuk investasi termasuk jumlah hotel yang terbatas. Namun hal yang menggembirakan adalah, tingkat penambahan tenaga kerja cukup tinggi dan rencana perusahaan untuk investasi di tahun mendatang juga tinggi. Kinerja investasi adalah hasil dari berbagai faktor yaitu upaya pemerintah, kapasitas pemerintah, perbaikan infrastruktur ,dan peran asosiasi. Peran asosiasi khususnya adalah untuk menumbuhkan optimisme penguasaha Bone Bolango. Nilai indeks kapasitas pemerintah Bone Bolango cukup memadai yaitu 6.05, akan tetapi dari tujuh indikator kapasitas pemerintah tiga di antaranya masih perlu ditingkatkan. Tiga indikator yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah peningkatan kontribusi PAD terhadap total income pemerintah daerah yang saat ini masih rendah. Demikian juga dari sisi pertumbuhan PAD tahun ke tahun masih rendah. Dan terakhir, belanja pembangunan per kapita dari alokasi anggaran pemerintah masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Bone Bolango sebenarnya telah melakukan upaya secara memadai dengan capaian skor 6.65. namun dari sembilan indikator upaya pemerintah masih ada dua indikator yang memerlukan peningkatan. Dua indikator yang tertinggal ini adalah kualitas layanan kantor perizinan dan jumlah perusahaan yang memiliki TDP dan SIUP. Dibandingkan daerah lainnya infrastruktur di Bone Bolango menempati peringkat kedua dengan skor 6.12 di bawah skor kota gorontalo. Namun demikian, dari tujuh indikator infrastruktur ada tiga

TEMUAN PER KABUPATEN DAN KOTA indikator yang memerlukan perhatian serius yaitu rasio koperasi per seribu penduduk. Kemudian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, yang dinilai masih lemah. Ketiga adalah indikator rasio jumlah bank per seribu penduduk, dengan skor 1,18 terendah di antara tujuh indikator yang lain dalam infrastruktur. Dinamika bisnis di Bone Bolango tidak cukup kuat dengan skor hanya 4.76 masih di bawah Boalemo, Kota Gorontalo, dan Pohuwato. Kelemahan dinamika bisnis di Bone Bolango adalah minimnya pengusaha pemula (muda). Selain itu, omset bisnis di Bone Bolango sebagian besar di bawah nilai 100 juta rupiah per tahun, demikian juga para pengusaha tidak banyak yang memiliki rencana untuk memulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah ada. Kelemahan lain yang paling serius adalah mayoritas pengusaha Bone Bolango tidak berhubungan atau membangun kemitraan dengan layanan jasa pengembangan bisnis. Ke depan Bone Bolango perlu memfokuskan pada pengembangan layanan jasa bisnis, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas PTSP, peningkatan PAD, dan layanan untuk investor baru.

80 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

PERBANDINGAN GORONTALO DAN SULAWESI UTARA

BAB IV

PERBANDINGAN GORONTALO DAN SULAWESI UTARA

82 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

HASIL SURVAI DI DUA PROVINSI Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah (SIID) yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo Provinsi dan Sulawesi Tenggara, memungkinkan untuk disandingkan hasilnya. Karena survai ini diselenggarakan dengan metode yang sama, dalam waktu yang sama, oleh tim pelaksana yang sama. Namun, tidak untuk diperbandingkan. Karena, membandingkan hanya 2 provinsi kurang representatif. Jika salah satu lebih kuat, atau sebaliknya, jika salah satu lebih lemah, itu tidak signifikan. Karena hanya terhadap satu pembanding saja. Padahal di Indonesia ada 34 provinsi. Sejak awal pun program survai ini didesain dan bertujuan untuk membandingkan antar kabupaten/kota, bukan membandingkan antar 2 provinsi. Negara tetangga kita Vietnam menyelenggarakan survai daya saing, yang membandingkan seluruh provinsi â&#x20AC;&#x201C; yaitu Provincial Competitiveness Index (PCI). Survai ini diselenggarakan secara reguler oleh Kamar Dagang dan Industri setempat bekerjasama dengan USAID. Asia Competitiveness Institute (ACI) - lembaga penelitian di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS), juga menyelenggarakan Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah di Indonesia. ACI melakukan survai di seluruh provinsi Indonesia. DAYA SAING DAERAH

KINERJA EKONOMI

PERSEPSI IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

KINERJA PEMERINTAH

INFRASTRUKTUR

DINAMIKA BISNIS

GORONTALO

5.35

5.40

6.05

5.02

5.80

4.46

5.37

SULAWESI TENGGARA

4.96

4.26

6.29

4.68

4.66

4.35

5.50

PROVINSI

Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah mitra kerja NSLIC. Di masing-masing kedua provinsi tersebut NSLIC membantu pemerintah daerah mengembangkan ekonomi lokal dan iklim investasi. Kedua mitra kerja NSLIC dari dua provinsi tersebut telah sering bertemu dan berdiskusi bersama, mengenai kedua topik yaitu ekonomi lokal dan iklim investasi. Karenanya, bermanfaat untuk saling melihat (seharusnya bukan membandingkan) hasil dua survai di dua provinsi tersebut. Rerata indeks daya saing di Sulawesi Tenggara adalah 4,96 tidak berbeda jauh dengan rerata daya Gorontalo, yaitu 5,35. Karena indeks ini disusun dengan skala nilai 0-10, maka skor yang dicapai Gorontalo maupun Sulawesi Tenggara belum mencapai kategori tingkat tertinggi. Skor Gorontalo dan Sulawesi Tenggara masih berada di kategori menengah-atas. Ternyata, pencapaian indeks daya saing yang tidak mencapai skor 6 ini pun terjadi di provinsi lain. Pengalaman tim peneliti saat melakukan 4 kali survai daya saing di Jawa Tengah dan 2 kali di Kalimantan Barat menemui hal sama. Rerata daya saing di Jawa Tengah hanya mencapai 5,08 dan di Kalimantan Barat hanya 5,95. Kondisi tersebut bisa jadi memang mencerminkan daya saing Indonesia yang rendah. Bahkan, pada tahun 2018, daya saing Indonesia

PERBANDINGAN GORONTALO DAN SULAWESI UTARA turun ke level 43 pada World Competitiveness Ranking yang dirilis International Institute for Management Development (IMD). Daya saing Gorontalo lebih unggul karena Kinerja Pemerintah dan Kinerja Ekonomi nya selisih tajam dengan Sulawesi Tenggara. Gorontalo juga masih unggul tipis pada Kinerja Investasi dan infrastruktur. Sedangkan Sultra unggul tipis pada Iklim Bisnis dan Dinamika Bisnis. Namun, mengingat skala nilainya 0-10, maka kedua daerah sebenarnya hanya meraih poin bagus pada iklim bisnis saja, Sultra 6,29 dan Gorontalo 6,05. Selebihnya, pada 5 sub-indeks lainnya, kedua daerah hanya meraih skor di bawah 6 bahkan sebagian lainnya di bawah skor 5. Oleh karena itu kedua daerah tersebut sebenarnya memerlukan upaya perbaikan daya saingnya di hampir semua bidang. Perbaikan daya saing tersebut sebaiknya dilakukan berdasarkan pada aspek yang paling bermasalah di masing-masing daerah. Aspek khusus dari SIID di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara Aspek Khusus

Gorontalo

Sultra

57% 2,75% 7% 3,8% 66,2% 66,2% 26,3% 69,7% 5,50 10,3% 3,09 5,80 4,51 31% 11,6% 5,7 4,4% 0,9% 6,04 -3% 53% 64% 2,8 4,1 49% 82% 4% 43% 78% 46%

139,3% -26% 7% 3,3% 65,7% 68,5% 26,1% 71,7% 6,52 10,2% 4,14 4,90 6,89 43% 6,8% 3,6 -1,1% 0,5% 6,01 9% 39% 84% 3,7 3,8 9% 79% 11% 40% 36% 53%

84 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING pengusaha yang merencanakan untuk investasi, jumlah pengusaha Sultra lebih banyak. Bagi pemerintah Gorontalo, yang harus lebih dikritisi adalah turunnya pertumbuhan alokasi anggaran ekonominya, yang mencapai hingga minus 3%. Sebaliknya pemerintah Sultra perlu ekstra hati-hati untuk menyadari, bahwa alokasi anggaran pembangunannya minus 1,1%. Di Gorontalo jumlah pengusaha yang dapat mengakses ke layanan jasa pengembangan bisnis (BDS) cukup banyak, mencapai 49%. Sebaliknya di Sulawesi Tenggara, jumlah pengusaha yang dapat mengakses sedikit sekali yaitu hanya 9%. Padahal tingkat akses ke layanan jasa pengembangan usaha merupakan salah satu indikator kemajuan bisnis. Semakin maju bisnis, semakin banyak kegiatan yang dikerjasamakan atau diserahkan ke penyedia jasa layanan. Sehingga pengusaha bisa lebih fokus, hanya menangani bisnis intinya. Pemanfaatan jasa layanan usaha yang tinggi di Gorontalo, kemungkinan terkait dengan temuan di bidang inovasi. Jumlah responden pengusaha yang inovatif di Gorontalo cukup besar, mencapai 78%, dua kali lipat dari jumlah di Sultra (36%). Inovasi adalah salah satu kunci untuk penguatan daya saing daerah. PRAKTEK TERBAIK

INOVASI WALIKOTA SAN FRANCISCO Untuk mempertahankan kotanya sebagai ibukota inovasi teknologi terbesar di dunia, Walikota San Fransisco melontarkan tantangan ke rakyatnya. Apa yang anda bisa lakukan untuk membantu kota ini, khususnya pengembangan inovasi teknologi untuk kebutuhan pemerintah kota, negara bagian, dan pemerintah pusat? Walikota meluncurkan program baru yang dinamakan â&#x20AC;&#x153;entrepreneur-inresidenceâ&#x20AC;? (EIR). Suatu program kemitraan antara pegawai walikota dengan masyarakat. Masyarakat yang memiliki keahlian (seperti, komputer, transportasi, kesehatan, keuangan, dll) diajak bermitra dengan pegawai negeri di balaikota untuk menciptakan produk yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Presiden Obama ikut mendukung prakarsa walikota San Francisco ini. Misi program adalah meminjam otak dari warga yang ahli teknologi, supaya membantu pemerintah mengurangi biaya operasi dan meningkatkan layanan masyarakat. Produk ditargetkan ditemukan dalam waktu 16 minggu dan bisa mengatasi masalah yang dihadapi pemerintah kota San Francisco. Program ini tidak dibatasi untuk perorangan ataupun satu tim kerja, juga bisa berupa perusahaan startup ataupun perusahaan yang sudah mapan.

Di negara maju, yang sumberdaya dan infrastrukturnya tersedia bagus pun, pemerintahnya masih berusaha keras melakukan inovasi. Apalagi, kita yang dihadapkan pada keterbatasan.

REKOMENDASI

BAB V

REKOMENDASI

86 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

DAYA SAING DAERAH

Rerata Indek Daya Saing Provinsi Gorontalo adalah 5,35 – skor ini sedikit di atas skor daya saing Sultra (4,96). Baik Provinsi Gorontalo maupun Sultra hanya meraih poin bagus pada iklim bisnis saja. Skor iklim bisnis Sultra (6,29) dan Gorontalo (6,05). Pada 5 bidang sub daya saing lainnya, kedua daerah hanya meraih skor di bawah 6 dan bahkan sebagian lainnya skornya di bawah 5. Karena itu Provinsi Gorontalo memerlukan upaya perbaikan di hampir semua bidang. Pengusaha di Provinsi Gorontalo merasa puas dan menyatakan bahwa iklim bisnis di daerah inI lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bahkan sebagian besar pengusaha menyatakan, bahwa iklim bisnis di Provinsi Gorontalo akan lebih baik lagi di tahun mendatang. Dengan demikian, ada modal sosial dan ruang untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan daya saing daerah di seluruh Kabupaten/Kota. Semua stakeholder, baik pemerintah, swasta dan masyarakat sipil terundang untuk menjawab berbagai tantangan, yang telah diidentifikasi dalam SIID. Dengan cara berkolaborasi untuk menemukan cara, guna menanggulangi sejumlah kelemahan yang ditemukan. Para pihak diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi umum berikut:  Pemerintah daerah dan asosiasi bisnis perlu bekerjasama dan merancang program penumbuhan iklim usaha, dengan prioritas mengatasi berbagai kelemahan yang ditemukan dalam survai ini;  Para pihak diharapkan aktif mempublikasikan temuan hasil survai secara transparan kepada publik agar dapat memperoleh dukungan dan melakukan perubahan bersama;  Melakukan advokasi ditingkat nasional agar diselenggarakan survai yang sama ke provinsi lain, sehingga Provinsi Gorontalo dapat diukur dan dibandingkan dengan daerah lainnya, sebagaimana ‘apple to apple’;  Stakeholder lokal perlu menyelenggarakan survai di Provinsi Gorontalo yang bersifat ‘public-private partnership’ untuk menjamin kebersamaan dan keberlanjutan survai serta kredibilitas hasil.

REKOMENDASI Para pihak diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi spesifik berikut: Pemerintah Pusat perlu:  Melakukan reformasi peraturan bisnis ditingkat nasional. Menerbitkan daftar negatif/positif perizinan: mana yang diperlukan untuk perizinan, mana yang hanya registrasi.  Memperbaharui program PLUT, berdasarkan kisah sukses beberapa lembaga penyedia “jasa pengembangan bisnis” lokal. Misalnya Jogjakarta Tourism Training Centre.  Menyusun model kerjasama pemerintah daerah, industri dan akademisi dalam pengembangan inovasi ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan:  Membangun forum komunikasi antar Kabupaten/Kota. o Menginisiasi forum-forum ditingkat provinsi yang melibatkan seluruh kabupaten/kota. o Membangun kolaborasi antar pemerintah daerah guna melakukan perbaikan daya saing daerah dan iklim usaha.  Memberikan bantuan teknis dan finansial Provinsi terhadap Kabupaten/Kota yang berdaya saing rendah. o Khususnya pada aspek yang paling menjadi kelemahan mereka, yaitu: kinerja ekonomi dan infrastruktur. o Melakukan pendekatan (lobi) kepada pemerintah pusat agar mau mengalo-kasikan dana (pusat) bagi pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.  Fasilitasi promosi investasi bersama o Menyusun dokumen “Profil Investasi” yang berisi peluang investasi di berbagai bidang di berbagai kabupaten/kota.  Perhatian khusus terhadap perbaikan sub-indeks Kinerja Pemerintah o Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan para ahli untuk membantu kabupaten/kota dalam meningkatkan PAD-nya dengan tetap mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku sehingga tidak memberatkan masyarakat. o Pemerintah Provinsi juga perlu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan jangkauan layanan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memperbaiki dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kejuruan di daerah.  Memperbaiki dan memodernisir pasar tradisional.  Mendorong PEMDA untuk meningkatkan layanan PTSP menjadi IPA (Investment Promotion Agency)

88 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Pemerintah Kabupaten/Kota BOALEMO Dari mana pemerintah Boalemo akan memperbaiki daya saing daerahnya? Kinerja ekonomi, Kinerja Investasi, dan Iklim Bisnis yang lemah sesungguhnya adalah akibat dari lemahnya Kapasitas Pemerintah, Upaya Pemerintah, Kondisi Infrastruktur dan Dinamika Bisnis. Oleh karena itu, pemerintah Boalemo sebaiknya fokus pada perbaikan kapasitas pemerintah dan upaya pemerintah, sebagai langkah awal untuk meningkatkan daya saing daerah Boalemo. Segi kapasitas pemerintah, peningkatan belanja pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) seharusnya menjadi kegiatan prioritas. POHUWATO Pohuwato adalah daerah yang paling dinamis secara bisnis. Jumlah pengusaha pemula cukup banyak, kebutuhan tambahan pembiayaan juga cukup tinggi, para pengusaha juga aktif mengajukan permohonan tambahan biaya modal dan sebagian besar perusahaan di Pohuwato cukup inovatif, serta aktif memanfaatkan jasa layanan pengembangan bisnis. Untuk mempertahankan maupun meningkatkan daya saing daerahnya, pemerintah daerah Pohuwato perlu fokus pada upaya perbaikan kapasitas dan upaya pemerintah, serta iklim bisnis di daerahnya. Prioritas utama adalah peningkatan PAD, memperbesar alokasi belanja pembangunan, dan pengembangan layanan investasi. Prioritas kedua adalah perbaikan infrastruktur khususnya dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. KABUPATEN GORONTALO Jumlah investasi oleh perusahaan di tahun lalu cukup tinggi, demikian juga penambahan tenaga kerja baru cukup tinggi. Para pengusaha juga merencanakan akan menambah tenaga kerja baru tahun depan. Dengan demikian, agenda penting bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan daya saing daerahnya di masa mendatang adalah perbaikan kinerja pemerintah dan infrastruktur.

REKOMENDASI

GORONTALO UTARA Dari segi dinamika bisnis, pemerintah Gorontalo Utara menduduki ranking kelima di antara enam pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Kelemahan dinamika bisnis Gorontalo Utara adalah rendahnya pengusaha yang menggunakan jasa layanan bisnis, dan rendahnya pengusaha yang memiliki rencana untuk mengembangkan usaha baru. Selain itu sebagian besar pengusaha di Gorontalo Utara memiliki omset di bawah 100 juta rupiah per tahun. Dan yang paling tertinggal adalah prosentase perusahaan yang inovatif di Gorontalo Utara adalah terendah di bandingkan daerah lain di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian agenda utama pemerintah Gorontalo Utara adalah memperkuat organisasi pengusaha. Selain itu adalah meningkatkan kontribusi PAD. Dari sisi pengembangan investasi perlu dilakukan pembaharuan layanan kepada investor baru termasuk penyediaan data dan informasi mengenai peluang investasi. KOTA GORONTALO Lemahnya kapasitas pemerintah Kota Gorontalo kemungkinan terkait dengan lemahnya upaya pemerintah Kota Gorontalo yang hanya berada diranking kelima. Dua indikator mengenai lemahnya pemerintah Kota Gorontalo ditandai dengan terbatasnya studi dan informasi mengenai peluang investasi. Demikian juga pemerintah Kota Gorontalo dinilai lemah dalam memfasilitasi kegiatan promosi investasi. Agenda penting bagi pemerintah Kota Gorontalo di masa mendatang untuk mempertahankan ranking daya saingnya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan upaya pemerintah mengingat pada kedua indikator ini pemerintah Kota Gorontalo tertinggal dibandingkan daerah yang lain di Provinsi Gorontalo. BONE BOLANGO Dinamika bisnis di Bone Bolango tidak cukup kuat. Kelemahan dinamika bisnis di Bone Bolango adalah minimnya pengusaha pemula (muda). Selain itu, omset bisnis di Bone Bolango sebagian besar di bawah nilai Rp. 100 juta per tahun, demikian juga para pengusaha tidak banyak yang memiliki rencana untuk memulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah ada. Kelemahan lain yang paling serius adalah mayoritas pengusaha Bone Bolango tidak berhubungan atau membangun kemitraan dengan layanan jasa pengembangan bisnis. Ke depan Bone Bolango perlu memfokuskan pada pengembangan layanan jasa bisnis, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas PTSP, peningkatan PAD, dan layanan untuk investor baru.

90 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Asosiasi bisnis  Organisasi pengusaha perlu lebih aktif berperan dalam dialog kebijakan.  Organisasi pengusaha perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur komunikasi.  Organisasi pengusaha perlu aktif menyediakan pelayanan jasa pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Masyarakat sipil  Kegiatan asistensi lembaga donor ditingkat mikro perlu dikurangi dan fokus pada kegiatan ditingkat meso dan makro, karena akan memberikan dampak yang lebih luas.  Memandu masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara lebih produktif  Mendorong masyarakat ditingkat lokal untuk memulai usaha rintisan (business start-up)

LAMPIRAN

92 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

METODOLOGI Otonomi daerah dan undang-undang desentralisasi yang dicetuskan pada tahun 1999 telah memberdayakan pemerintah ditingkat Kabupaten/kota untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat berdampak langsung terhadap iklim usaha dan daya saing wilayah yang berada dalam batas-batas kawasan administrasinya Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah (SIID) ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pengusaha, dulu, kini dan masa mendatang. Selain itu SIID juga bermaksud mengetahui berbagai aspek yang terkait dengan iklim bisnis, permasalahan dunia usaha, akses ke lembaga pembiayaan, pinjaman, perizinan bisnis, layanan jasa pengembangan bisnis, organisasi pengusaha, regulasi, dll. ditingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan survai semacam ini, jika dapat dilaksanakan setiap dua tahun sekali akan dapat memberikan gambaran, mengenai dinamika ekonomi, iklim investasi dan daya saing kabupaten/kota. Dan dapat digunakan sebagai pijakan dalam merancang program di masa yang akan datang. Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah (SIID) 2018, yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo, merupakan survai dengan responden dari kalangan pengusaha dan pejabat pemerintah di kabupaten/kota. Konsep SIID telah mengalami sejumlah perubahan. Kami telah melakukan survai sejenis ini sejak tahun 2005. Semula survai ini dimaksudkan untuk membuat basis data (baseline) untuk kepentingan proyek Pengembangan Ekonomi Daerah dan Wilayah. Namun, kemudian berkembang menjadi konsep penilaian daya saing dan iklim investasi yang lebih komprehensif. SIID disusun dengan menggunakan data persepsi pengusaha dan pejabat pemerintah, hasil wawancara. Selain itu SIID juga menggunakan data statistik yang diperoleh dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dll. SIID mengikuti metodologi peringkat daya saing dan iklim investasi, yang digunakan oleh berbagai lembaga internasional: World Economic Forum WEF, The World Bank, Institute for Management Development IMD, Provincial Competitiveness Index PCI, Asia Competitiveness Institute ACI, dll. Kami mendesain ulang dan melakukan sejumlah penyesuaian, khususnya dalam hal sumber informasi. Berbagai indikator yang diperoleh dari data statistik dan penilaian terhadap persepsi mengenai permasalahan tertentu kemudian dikelompokkan dalam beberapa subindeks, masing- masing mewakili satu aspek dari daya saing, seperti kinerja ekonomi, kapasitas dan efisiensi pemerintah, dll. Peringkat dari sub-indeks ini akhirnya menghasilkan sebuah indikator daya saing keseluruhan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mengisi kuesioner dan dikombinasikan dengan penyelenggaraan FGD (focus group discussion). Tantangan yang dihadapi tim survai adalah saat harus

LAMPIRAN mengumpulkan data statistik. Belum semua instansi dapat memberikan layanan informasi dan penyediaan data statistik dengan baik. Sehingga, walaupun pelaksanaan wawancara dan FGD dapat diselenggarakan tepat waktu, namun tidak demikian dalam pengumpulan data statistik. Manajemen data dan layanan informasi di sebagian besar pemerintah kabupaten/kota belum memadai. Untuk penilaian daya saing dengan ruang lingkup dan ukuran sebesar SIID, jelas bahwa berbagai cara baru harus ditemukan untuk sedapat mungkin menstandardisasi pengolahan data. Karena penilaian daya saing dilakukan berdasarkan peringkat, proses pembobotan perlu dilakukan terhadap seluruh data yang ada, baik data statistik maupun data survai, agar data tersebut dapat diperbandingkan. Pengolahan data dengan 6 kabupaten/kota, 276 responden memerlukan solusi teknologi informasi untuk pengolahan dan evaluasi data. Tim pelaksana SIID terdiri atas konsultan lokal dan nasional, staf program NSLIC, peneliti perorangan dari perguruan tinggi dan jaringan LSM lokal. Tim Pelaksana bertanggung jawab atas persiapan metodologi SIID, termasuk peninjauan metodologi, rancangan kuesioner, persiapan metodologi untuk evaluasi data, pengaturan dan koordinasi pengumpulan data statistik, koordinasi dan pemantauan pengumpulan data survai, persiapan perangkat lunak untuk evaluasi data serta pengawasan terhadap pelaksanaan FGD, koordinasi dan pengawasan evaluasi data, serta penyusunan laporan. Tim konsultan nasional telah melakukan beberapa pertemuan awal dengan para stakeholder utama. Antara lain dengan: media, Bank Indonesia, BAPPEDA, BPS, BPMD, perguruan tinggi, KADIN, Asosiasi dan LSM lokal. Tujuan perteman tersebut adalah untuk mendapatkan masukan mengenai metode dan indeks. Selain pertemuan dengan stakeholder kunci, tim konsultan juga telah melakukan pertemuan khusus untuk mendesain, menguji coba dan menyempurnakan (menyederhanakan) kuesioner. Secara struktur, kuesioner tidak mengalami perubahan berarti. Namun dari jumlah pertanyaan, kuesioner telah mengalami pengurangan. Survai telah mewawancarai 246 pengusaha dan 30 pejabat pemerintah di 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, dengan rincian:

94 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Responden di Kota

KOTA SEKTOR

ABSOLUT

Pertanian

Perdagangan/Jasa

Industri/Manufaktur

Responden di Kabupaten

KABUPATEN SEKTOR

ABSOLUT

Pertanian

Perdagangan/Jasa

Industri/Manufaktur

SIID mengikuti definisi Biro Pusat Statistik dengan 4 kategori skala usaha: DEFINISI SKALA USAHA Mikro

1-4 pegawai

Kecil

5-19 pegawai

Menengah

20-99 pegawai

Besar

>100 pegawai

Kuota yang ditentukan untuk ke-4 kategori skala usaha adalah: SKALA USAHA ABSOLUT

Mikro

Kecil

77.5

Menengah

Besar

2.5

Tidak ada kuota tertentu yang dialokasikan berdasarkan jenis kelamin pemilik usaha maupun usia usaha, hanya saja usaha yang bersangkutan harus sudah berjalan setidaknya selama dua tahun. Usaha yang berusia kurang dari dua tahun tidak diikutsertakan.

LAMPIRAN

96 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

GAMBARAN UMUM RESPONDEN Bab ini berisi ulasan mengenai karakteristik responden menurut kriteria tertentu. Jumlah sampel 246 responden untuk Provinsi Gorontalo dengan jumlah rata-rata 40 responden setiap kabupaten/kota yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo.

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PROVINSI

POHUWATO

12%

30%

13%

55%

KOTA GORONTALO 2% 7% GORONTALO UTARA

18%

BOALEMO

8% 0%

SMP

38%

23%

28%

63%

10%

0% 13%

48% 20%

SMA

30%

Diploma

40%

0% 50%

S1 DAN S2

60%

35% 70%

0% 2%

65% 18%

10%

28%

51%

20%

GORONTALO 2%5% BONE BOLANGO

35%

80%

3% 0% 3% 0%

90%

100%

TIDAK MENJAWAB

Rata-rata pengusaha yang menjadi responden dalam survai ini adalah lulusan SMA (50%), sementara persentase lulusan perguruan tinggi hanya 30%. Responden Kota Gorontalo adalah yang paling baik tingkat pendidikannya karena persentase responden lulusan perguruan tingginya mencapai 51%. Sementara itu tingkat pendidikan responden Kabupaten Bone Bolango adalah yang paling rendah karena hanya 13% yang lulusan perguruan tinggi.

LAMPIRAN

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

35%

PROVINSI

65%

30%

POHUWATO

70%

33%

KOTA GORONTALO

67% 38%

GORONTALO UTARA

63% 47%

GORONTALO

53%

33%

BONE BOLANGO

68%

30%

BOALEMO 0%

10%

20%

70%

30%

40%

Perempuan

50%

60%

70%

80%

Laki-laki

Pengusaha Provinsi Gorontalo yang dijadikan sampel survai didominasi laki-laki yakni 65% dan hanya 35% perempuan. Komposisi seimbang antara responden laki-laki dan perempuan diperoleh dari Kabupaten Gorontalo yakni 53% laki-laki dan 47% perempuan.

Responden Berdasarkan Usia Usaha

PROVINSI

32%

POHUWATO

28%

23%

43%

KOTA GORONTALO

33%

19%

37%

GORONTALO UTARA GORONTALO

23%

33% 38% 0%

< 2 Tahun

10%

20%

2-5 Tahun

20% 23%

30%

40%

> 5-10 Tahun

50%

10% 0%

23% 26%

20%

30% 60%

> 10 Tahun

19%

30%

23%

BOALEMO

15% 23%

38%

BONE BOLANGO

15%

70%

5% 5% 26%

25%

3% 8% 3%

80%

90%

100%

Tidak menjawab

Persentase terbesar responden dalam survai ini mewakili unit usaha yang masih relatif muda usianya yakni kurang dari dua tahun (32%). Di Kabupaten Pohuwato persentase responden dari kelompok ini adalah yang tertinggi mencapai 43%. Responden yang mewakili unit usaha berusia menengah 2 â&#x20AC;&#x201C; 5 tahun secara keseluruhan sebesar 28%, dan yang mewakili unit bisnis lebih mapan berusia 5-10 tahun sebesar 23%. Sementara itu pada kelompok usaha mapan berusia lebih dari 10 tahun dalam survai ini hanya terdapat 15% responden saja, paling banyak dari Kabupaten Gorontalo (26%) dan Bone Bolango (25%).

98 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Responden Berdasarkan Posisi pada Unit Usaha

PROVINSI

58%

POHUWATO

13%

65%

KOTA GORONTALO

13%

70%

GORONTALO UTARA

60%

GORONTALO

13%

42%

BONE BOLANGO

10%

Pemilik

20%

10%

44%

33%

60% 0%

13%

25%

30%

40%

Manajer

50%

Karyawan

9% 18%

14%

50%

BOALEMO

15%

60%

70%

8% 80%

90%

100%

Tidak menjawab

Responden dalam survai ini lebih dari separo 58% merupakan pemilik usaha. Responden pemilik usaha sangat dominan di Kota Gorontalo yakni 70%, Kabupaten Pohuwato 65%, dan Boalemo 60%. Sementara itu responden yang memiliki posisi manajer secara umum hanya 13%, paling tinggi di Kabupaten Boalemo yakni 25%. Responden dengan posisi pegawai secara umum 21%, namun dominan di Kabupaten Gorontalo yakni 44%, dan cukup besar di Kabupaten Bone Bolango (33%).

Responden Berdasarkan Pemilik Sekaligus Manajer

PROVINSI

74%

POHUWATO

17%

78%

KOTA GORONTALO

72%

GORONTALO UTARA

10%

16%

60%

GORONTALO

10%

13%

20%

63%

12% 20%

28%

BONE BOLANGO

90%

BOALEMO

10% 0%

80% 0%

10%

20%

30%

Tidak

40%

13% 50%

60%

70%

80%

90%

8% 100%

Tidak menjawab

Pengusaha yang menjadi responden dalam survai ini 74% ternyata merupakan pemilik usaha yang sekaligus berperan sebagai manajer pengelola. Di Kabupaten Bone Bolango dan Boalemo, persentase responden pemilik yang juga manajer bahkan masing-masing mencapai 80% dan 90%.

LAMPIRAN

Responden Pemilik Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin

PROVINSI

67%

POHUWATO

28%

70%

KOTA GORONTALO

25%

65%

GORONTALO UTARA

5% 23%

47%

40%

BONE BOLANGO BOALEMO

26%

78% 10%

20%

30%

Laki-laki

3% 14%

69%

30% 75%

GORONTALO

40%

Perempuan

23% 50%

60%

70%

80%

90%

0% 100%

Tidak menjawab

Responden yang bersatatus sebagai pemilik usaha dalam survai ini sebagian besar adalah pengusaha laki-laki yakni 67%, dan hanya 28% perempuan. Hanya di Kabupaten Gorontalo responden pemilik usaha laki-laki dan perempuan dalam persentase seimbang yakni 47% dan 40%. Responden pemilik usaha yang perempuan paling sedikit di Kabupaten Boalemo 23%.

Responden Berdasarkan Skala Usaha

PROVINSI

43%

POHUWATO

41%

50%

KOTA GORONTALO

12%

35%

21%

GORONTALO UTARA GORONTALO

43%

BOALEMO

43% 10%

20%

Mikro

48%

56%

BONE BOLANGO

16%

48%

58%

19%

5%0% 19%

38%

Kecil

40%

50%

Menengah

7% 18%

48% 30%

60%

70%

5% 5% 80%

90%

100%

Besar

Pengusaha yang menjadi sampel dalam survai ini sebagian terbesar mewakili usaha skala kecil dan mikro yakni 84%. Hanya 16% responden yang mewakili usaha skala menengah dan besar. Persentase responden dengan skala usaha mikro dan kecil yang bahkan sangat tinggi di Kabupaten Gorontalo Utara (96%) dan Kabupaten Boalemo (91%). Persentase responden dari skala usaha mikro paling tinggi di Kabupaten Gorontalo dan paling rendah di Kota Gorontalo. Sedangkan persentase responden dari usaha skala kecil paling dominan ada di Kota Gorontalo dan paling sedikit di Kabupaten Gorontalo.

100 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Responden Berdasarkan Keanggotaan dalam Asosiasi

POHUWATO

Yes

73%

KOTA GORONTALO

28%

53%

47%

GORONTALO UTARA

95%

GORONTALO

84%

BONE BELANGO

16%

60%

40%

BOALEMO

78% 0%

20%

23%

40%

60%

80%

100%

Sebagian besar pengusaha yang menjadi responden survai (73%) tidak bergabung menjadi anggota asosiasi usaha apapun, dengan kata lain hanya 28% responden yang bergabung dalam asosiasi. Hanya responden Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango saja yang cukup banyak menjadi anggota asosiasi masing-masing 47% dan 40%.

Responden Berdasarkan Jenis Badan Usaha

PROVINSI

65%

POHUWATO

13%

50%

15%

KOTA GORONTALO

70%

GORONTALO UTARA

16%

65% 0%

10%

Perorangan

20%

10%

30%

40%

Koperasi

50%

60%

UD / PD

70%

PMA

9% 0%

15% 14%

80%

BOALEMO

13% 0% 9%

51%

BONE BOLANGO

11% 2%2%

12%

73%

GORONTALO

7% 20%

5% 80%

5%0% 3% 2% 9%

18%

0% 3% 0%

18%

0% 3%

90%

100%

Sebesar 65% responden survai mewakili usaha berbadan hukum perusahaan perorangan/pribadi, 13% mewakili usaha koperasi dan selebihnya 22% mewakili usaha berbentuk CV, UD, PT dan PMA. Di Kabupaten Bone Bolango responden yang mewakili usaha perorangan sangat dominan mencapai 80%, di Kabupaten Gorontalo Utara 73%, serta Kota Gorontalo 70%. Responden yang mewakili usaha berbentuk koperasi dalam survai ini hanya sebesar 13%, paling banyak di Kabupaten Bone Bolango 18%.

LAMPIRAN

Responden Berdasarkan Sektor Usaha

PROVINSI

POHUWATO

KOTA GORONTALO

GORONTALO UTARA

34%

GORONTALO

Pertanian

30% 20%

15% 20%

Industri

30%

2% 3%3%

Perdagangan

50%

Jasa

60%

70%

Lainnya

5%0% 25%

28%

40%

10% 3%

23%

33%

28%

33%

40%

10%

14% 35%

23%

15%

15% 14%

30%

BOALEMO

19%

58% 37%

BONE BOLANGO

24%

80%

20%

90%

100%

Tidak menjawab

Dalam survai ini, responden berasal dari empat sektor utama yaitu pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Dari empat sektor utama, tiga yang dominan adalah industri, perdagangan dan jasa. Persentase terbesar adalah responden dari sektor industri (34%), kemudian dari sektor perdagangan dan jasa masing-masing 24% dan 19%. Responden yang mewakili sektor pertanian sangat kecil hanya 7%. Keterwakilan yang relatif lebih merata dari tiga sektor utama diperoleh dari survai di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara. Komposisi responden dari Kabupaten Gorontalo dalam tiga sektor ini adalah 23%, 30% dan 33%, sedangkan dari Gorontalo Utara 30%, 35%, 23%. Sementara itu komposisi responden dari sektor industri yang sangat dominan berasal dari Kabupaten Pohuwato (58%), dan Bone Bolango (40%).

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Sektor Usaha

56%

60%

52%

49%

46%

50%

43%

SMP

37%

40% 29%

29%

28%

30%

29%

SMA

24% 20%

20% 11%11% 7%

10% 0%

10%

8% 3%

Diploma & â&#x2030;Ľ S1

7% 2%

Tidak menjawab

Industri

Perdagangan

Jasa

Pertanian

Lainnya

Persentase responden lulusan SMA hampir merata pada semua sektor usaha yakni antara 40% sampai 55%. Sementara persentase responden diploma dan sarjana paling banyak berasal dari sektor jasa (37%), disusul dari sektor industri (29%) dan perdagangan (28%) Responden dengan tingkat pendidikan rendah yakni lulusan SD paling banyak di sektor industri (11%), dan 0% di sektor jasa.

101

102 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Responden Berdasarkan Sektor dan Jenis Badan Usaha

Provinsi

65%

Industri

13%

66%

Perdagangan

70%

Jasa

11%

10% 3%

41%

Lainnya

39% 57%

10%

20%

Perorangan

14%

30%

40%

Koperasi

50%

UD / PD

5% 2%

22%

77%

Pertanian

7% 2%2%

11%

14%

60%

70%

80%

PMA

3%0% 2%

12%

5% 0%

0% 5%

14%

90%

100%

Jika dilihat per sektor usaha, persentase responden yang mewakili usaha pribadi/perorangan paling besar ada di sektor jasa (77%) dan perdagangan (70%). Sementara persentase responden yang mewakili badan usaha koperasi paling tinggi ada di sektor pertanian yakni 39%.

Responden Berdasarkan Jenis Badan Usaha dan Usia Usaha

60% 50%

50%

50% 40% 30% 20% 10%

< 2 Tahun

38%

35% 32%

31% 28%

32%

33%

31%

33%

2-5 Tahun

25%25%

22% 16%

19%

18%

> 5-10 Tahun

19%

17%

> 10 Tahun

13% 6% 6%

Tidak menjawab

0% 0%

0% Perorangan

Koperasi

UD / PD

PMA

Persentase responden yang mewakili usaha berusia kurang dari dua tahun hampir merata berasal dari semua jenis badan usaha, yakni berkisar 25% - 38%. Sedangkan persentase responden yang mewakili usaha berusia 2 â&#x20AC;&#x201C; 5 tahun paling besar adalah responden dari perusahaan PMA yakni 50%. Sementara itu 50% responden dari usaha mapan berusia lebih dari 10 tahun adalah responden perusahaan perseroan (PT).

LAMPIRAN

Responden Berdasarkan Skala Usaha dan Sektor

Provinsi

43%

Industri

41%

36%

46%

Perdagangan

48%

Jasa

48%

Pertanian

10%

12%

17%

71%

33% 0%

12% 0%

24%

29%

Tidak menjawab

4% 10%

40%

46%

Lainnya

14% 42%

20%

33% 30%

Mikro

40%

Kecil

50%

60%

Menengah

33%

70%

80%

90%

100%

Besar

Persentase responden yang mewakili kelompok skala usaha mikro dalam survai ini paling besar di sektor perdagangan dan jasa yakni masing-masing 48%, sedangkan di sektor industri hanya 36%. Sementara responden kelompok usaha kecil paling dominan dari sektor industri yakni 46%.

Responden Berdasarkan Skala Usaha dan Usia Usaha

BESAR

27%

MENENGAH

24%

KECIL

18%

24%

32%

MIKRO 10%

< 2 Tahun

20%

2-5 Tahun

24%

40%

50%

> 5-10 Tahun

29%

30% 30%

21%

28%

34% 0%

45%

10% 1%

17% 60%

70%

> 10 Tahun

16% 80%

90%

3% 100%

Tidak menjawab

Persentase responden yang mewakili usaha berusia muda kurang dari 2 tahun dan 2 â&#x20AC;&#x201C; 5 tahun, lebih besar pada kelompok skala usaha mikro dan kecil dibanding pada kelompok usaha skala menengah dan besar. Demikian sebaliknya persentase responden yang mewakili bisnis usia mapan 5 â&#x20AC;&#x201C; 10 tahun dan lebih dari 10 tahun lebih besar pada kelompok responden skala usaha menangah dan besar dibanding pada kelompok usaha skala mikro dan kecil.

103

104 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Perputaran Usaha Per Bulan

PROVINSI

50%

POHUWATO

50%

KOTA GORONTALO

19% 10%

56%

GORONTALO UTARA

48%

GORONTALO

47%

BONE BOLANGO

5% 8%

13%

16%

12%

10%

20%

18% 30%

40%

50%

60%

5% 3%3%

14%

25%

45%

14%

9% 15%

35%

55%

BOALEMO

10%

15%

5% 3%

70%

80%

7% 5% 3%3% 15%

90%

100%

≤ Rp 10 Juta

> Rp 10 Juta - Rp 25 Juta

> Rp 25 Juta - Rp Rp 50 Juta

> Rp 50 Juta - Rp 100 Juta

> Rp 100 Juta

Tidak menjawab

Mayoritas responden (50%) berada pada perputaran usaha 10 juta rupiah/bulan atau kurang. Responden dengan perputaran usaha antara 10 - 25 juta rupiah/bulan sebesar 19%, paling banyak responden dari Kabupaten Gorontalo Utara (35%). Responden dengan perputaran usaha 25 – 50 juta rupiah/bulan sebanyak 9%, paling banyak pada responden Kabupaten Boalemo (15%). Responden dengan perputaran usaha 50 – 100 juta rupiah/bulan hanya 7%, paling banyak dari Kabupaten Pohuwato (13%).

LAMPIRAN

GAMBARAN WILAYAH SURVAI Luas daerah

4244.31

1984.31 1521.88

1750.83

1676.15

79.59 Boalemo

Bone Bolango

Kab. Gorontalo

Gorontalo Utara

Pohuwato

Kota Gorontalo

Kabupaten Pohuwato adalah daerah terluas dibanding daerah lain se-Provinsi Gorontalo, 4.244,31 km². Disusul Bone Bolango di urutan ke dua dengan luas 1.984,32 km². Kemudian, Kab. Gorontalo berada diurutan ketiga, yaitu 1.750,83 km². Gorontalo utara di urutan ke empat dengan luas 1.676,15 km² dan Boalemo 1.521,88 km² diurutan ke lima. Paling kecil adalah Kota Gorontalo dengan luas 79,59 km².

Jumlah Penduduk

374,923

210,782 158,333

153,991

157,186 112,975

Boalemo

Kab. Gorontalo

Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara

Kota Gorontalo

Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 175.83 km², menampung penduduk paling banyak di Provinsi Gorontalo, yaitu 374.923 juta orang. Di urutan kedua adalah Kota Gorontalo, menampung 210.782 juta orang. Walaupun luas Kota Gorontalo justru paling kecil di Provinsi Gorontalo. Empat daerah lainnya, menampung jumlah penduduk di bawah 200 juta jiwa. Daerah yang paling sedikit penduduknya adalah Gorontalo Utara dengan 112.975 juta jiwa.

105

106 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

PDRB Per Kapita (dalam Juta Rupiah)

7,863,980 5,395,240 4,074,980 3,078,670

2,786,170 2,037,360

Boalemo

Kab. Gorontalo

Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara

Kota Gorontalo

Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita paling besar se-Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Gorontalo, Rp 7.863.980. di susul ibu kota provinsi, yaitu Kota Gorontalo dengan PDRB per kapita yang mencapai Rp. 5.395.240. Sementara itu, Gorontalo utara yang jumlah penduduknya 112.975 juta jiwa memiliki PDRB per kapita paling rendah, yaitu Rp. 2.037.360.

Pertumbuhan PAD (2016-2017)

82.28%

52.01%

46.92% 38.85%

20.51% 10.17%

Boalemo

Kab. Gorontalo

Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara

Kota Gorontalo

Dalam kurun tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Provinsi Gorontalo yang paling tinggi adalah Bone Bolango. Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi malah pertumbuhan PAD nya terbilang paling kecil dibandingkan dengan daerah seprovinsinya, yaitu hanya 10.17%.

LAMPIRAN

Pertumbuhan PAD Per Kapita (2016-2017)

6.79% 5.78%

5.22%

4.30%

3.76%

Boalemo

6.34%

Kab. Gorontalo

Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara

Kota Gorontalo

Kabupaten Gorontalo dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 374.923 se-Provinsi Gorontalo pertumbuhan PAD per kapitanya paling tinggi, 6.79%. Tidak jauh di bawahnya adalah Gorontalo Utara di posisi ke dua dengan pertumbuhan PAD per kapita sebesar 6.34%. Disusul Bone Bolango dengan pertumbuhan PAD per kapita sebesar 5,78%. Di posisi paling bawah adalah Boalemo yang tingkat pertumbuhan PAD per kapitanya hanya 3.76%.

Tingkat Pengangguran (2017)

4.88%

4.70%

5.08%

5.50%

3.54% 2.70%

Boalemo

Kab. Gorontalo

Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara

Kota Gorontalo

Daerah dengan tingkat pengangguran paling tinggi se-Provinsi Gorontalo adalah Kota Gorontalo, 5.50%. Di Gorontalo Utara pun tingkat penganggurannya tidak jauh angakanya dari Kota Gorontalo, yaitu 5.08%. Sementara tingkat pengangguran terkecil yaitu 2.70%, berada di Pohuwato.

107

108 IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Pertumbuhan IPM (2016-2017)

1.26% 1.14%

1.12%

0.93% 0.79% 0.45%

Boalemo

Kab. Gorontalo

Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara

Kota Gorontalo

Di Provinsi Gorontalo, daerah dengan pertumbuhan IPM (2016-2017) paling tinggi adalah Boalemo, yaitu 1.26%. Tidak terpaut jauh di bawahnya, di urutan kedua adalah Pohuwato 1.14% dan Kota Boalemo 1.12% di urutan ketiga. Sedangkan di urutan keempat adalah Kabupaten Gorontalo yaitu 0,93%. Bone Bolango di urutan ke lima dengan 0,79%. Dan paling bawah adalah Gorontalo Utara, pertumbuhan IPM nya hanya sebesar 0.45%.

Kuesioner untuk Pemerintah

PROVINSI GORONTALO Pengantar:

Terima kasih telah bersedia menjadi Responden Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah. National Support for Local Investment Climate (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) atau Proyek Dukungan Nasional untuk Pengembangan Iklim Usaha Daerah/Dukungan Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Daerah dan Regional adalah Program Kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Proyek ini fokus pada peningkatan kapasitas bagi pengembangan iklim usaha dan pengembangan ekonomi lokal dan regional. Dalam rangka mendukung pengembangan iklim investasi di Provinsi Gorontalo, Proyek NSLIC/NSELRED bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta KINARYA ASIA PARTNER melaksanakan SURVAI IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING DAERAH di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Tujuan survai adalah untuk mengetahui perkembangan iklim bisnis dan investasi di masingmasing kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, guna memicu pelayanan daerah untuk meningkatkan investasi yang berimplikasi pada kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk menumbuhkan kerjasama dan kompetisi yang sehat antar daerah dalam hal penciptaan iklim bisnis yang kondusif. Semua informasi yang kami peroleh akan diolah menjadi indeks iklim investasi dan daya saing dan topik temuan khusus lainnya. Informasi mengenai Bapak/ Ibu sebagai narasumber secara pribadi dan lembaga akan dijamin kerahasiaannya.

1 Survai

Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah â&#x20AC;&#x201C; kuesioner pemerintah

A. INFORMASI RESPONDEN

Nama responden Nama Institusi Jabatan Jenis kelamin

Perempuan

Laki-laki

No. kontak langsung

telp: …………………………..

Hp: ……………………

Lama Bekerja (di instansi saat ini)

< 2 – 3 tahun > 3 – 5 tahun

> 5 – 10 tahun > 10 tahun

B. KINERJA PEMERINTAH a.

Kegiatan Promosi Investasi

1. Upaya promosi apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menarik investasi? (jawaban boleh lebih dari satu) Menyediakan publikasi kajian investasi aktual. Menyediakan materi promosi investasi actual (contoh: flyer, website, CD, hotline informasi, dsb.) Menyelenggarakan kegiatan expo (pameran), baik di dalam kabupaten/ kota, maupun di tingkat nasional dan internasional. Menyelenggarakan program layanan investasi (contoh: temu investor, mengirimkandelegasi bisnis ke daerah dan negara lain, dsb.) Menggalang promosi investasi bersama dengan daerah lain.

Tidak ada Tidak tahu Lainnya sebutkan: ...............................………………………………………… 2. Berapa publikasi kajian peluang investasi daerah yang telah diterbitkan Pemkab/Pemkot setiap tahunnya? (hanya satu jawaban) tidak ada 2 – 3 tidak tahu 1 4

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

3. Media promosi investasi apa yang telah Pemkab/Pemkot sediakan bagi investor untuk mengetahui peluang investasi daerah? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Jenis Media Promosi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Leaflet/ brosur Iklan melalui media masa VCD atau DVD Website Hotline call Media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dsb.) Pameran investasi dalam negeri Pameran investasi luar negeri Lainnya, sebutkan: ………………………………

ya         

Tersedia? tidak tidak tahu                  

4. Seberapa sering Pemkab/Pemkot melakukan pembaharuan materi bahan promosi investasi daerah bagi calon investor dalam setahun? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Frekuensi (tulis angka 1,2,3 dst untuk setiap kolom di bawah, 0 = tidak ada/tidak pernah)

Jenis Materi Promosi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Leaflet/ brosur Iklan melalui media massa VCD atau DVD Website Media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dsb.) Lainnya, sebutkan: ……………………………

5. Seberapa sering Pemkab/ Pemkot memfasilitasi event promosi investasi dalam setahun terakhir? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Jenis Event Promosi 1. 2. 3. 4.

Frekuensi (tulis angka 1,2,3 dst untuk setiap kolom di bawah, 0= tidak ada/tidak pernah)

Event promosi di tingkat lokal Event promosi di tingkat provinsi Event promosi di tingkat nasional Event promosi di tingkat internasional

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

6. Berapa total jumlah perusahaan yang telah difasilitasi dalam event promosi tersebut? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Jenis Event Promosi 1. 2. 3. 4.

Jumlah Perusahaan (tulis angka 1,2,3 dst untuk setiap kolom di bawah, 0= tidak ada)

Event promosi di tingkat lokal Event promosi di tingkat provinsi Event promosi di tingkat nasional Event promosi di tingkat internasional

7. Seberapa sering Pemkab/ Pemkot memfasilitasi program layanan investasi (misalnya: temu investor, kirim delegasi bisnis ke luar negeri, dsb) dalam setahun terakhir? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Frekuensi

Level Program Layanan Investasi

(tulis angka 1,2,3 dst untuk setiap kolom di bawah,

0= tidak ada/tidak pernah)

1. 2. 3. 4.

Program layanan investasi di tingkat lokal Program layanan investasi di tingkat provinsi Program layanan investasi di tingkat nasional Program layanan investasi di tingkat internasional

8. Berapa total jumlah perusahaan yang telah difasilitasi dalam program layanan investasi tersebut? (boleh jawab lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Jenis Event Promosi 1. 2. 3. 4.

Jumlah Perusahaan (tulis angka 1,2,3 dst untuk setiap kolom di bawah, 0= tidak ada)

Program layanan investasi di tingkat lokal Program layanan investasi di tingkat provinsi Program layanan investasi di tingkat nasional Program layanan investasi di tingkat internasional

9. Apabila Pemkab/ Pemkot melakukan promosi investasi bersama, dengan daerah manakah kerjasama itu telah dilakukan? (jawaban boleh lebih dari satu) Dengan kabupaten /kota tetangga (berbatasan) Dengan kabupaten/ kota lain yang tidak berbatasan di dalam satu provinsi Dengan kabupaten/kota dari provinsi lain Dengan kabupaten/kota dari negara lain Dengan provinsi induknya (contoh: Gorontalo, Sulawesi Tenggara) Dengan provinsi lain Lainnya, sebutkan:……………………………………………………

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

10. Berapa total alokasi anggaran promosi dari kabupaten/ kota Anda pada tahun ini dan tahun lalu? (isilah titik titik pada bagian yang disediakan dengan angka) 2018

Rp. …………………………………..

2017

Rp……………………………………

11. Menurut Anda, apa kendala utama kabupaten/ kota Anda dalam memberikan pelayanan promosi investasi yang lebih baik? (boleh menjawab lebih dari satu) Keterbatasan anggaran biaya Keterbatasan jumlah staff Ketidaktahuan teknik / cara mempromosikan Keterbatasan penguasaan bahasa asing Tidak menjadi prioritas kepala daerah Lainnya, sebutkan:……………………

Kegiatan Perizinan Usaha

12. Apa saja jenis layanan dari lembaga pelayanan perizinanan terpadu dan penananam modal? (hanya boleh satu jawaban)

Layanan perizinan Layanan promosi investasi Layanan pengendalian & monitoring perizinan dan investasi Ketiganya, fungsi layanan perizinan, promosi investasi, pengawasan dan monitoring Lainnya, sebutkan:…………………………………………………….. 13. Bagaimana Anda menilai ketersediaan dan kualitas dari sarana dan prasarana di instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kabupaten/ kota Anda? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan. Pengisian dimulai pada kolom tersedia, dan dilanjutkan pada kolom standar kualitas) Kategori Kualitas: 1 = sangat layak; 2 = layak; 3 = tidak layak; 4= sangat tidak layak Jenis sarana dan prasarana

Tersedia? Ya

Fasilitas ruang tunggu (spt. kursi, air minum, media bacaan, dsb.) 2. Sarana informasi (petunjuk arah, papan/display info, info antrian dsb.) 3. Alat bantu kerja (spt. komputer, telepon, fax, fotokopi dan printer) 4. Lahan parkir 5. Toilet 6. Jaringan internet 7. Ruang pertemuan bisnis / konsultasi 8. Loket perbankan / pembayaran 9. Ruang arsip & server 10. Lainnya, sebutkan: ………………….. ………………………………………….

5 Survai

Tidak

 

Tidak tahu

Standar Kualitas 1

   

 

   

 

   

      

      

             

Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

14. Seberapa sering Anda mendengar keluhan dari masyarakat terkait layanan PTSP? Tidak pernah

Tidak tahu Kadang-kadang Sering ( 2 kali per minggu) Sangat sering (setiap hari) 15. Apakah pelayanan perizinan yang paling sering diurus oleh pengusaha? (sebutkan maximal 3) a) …………………………….. b) …………………………….. c) …………………………….. 16. Berapa lama waktu pengurusan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)? 1. Pengurusan TDP

hari

2. Pengurusan SIUP

hari

3. Tidak tahu 17. Menurut Anda, izin-izin apakah yang memerlukan waktu pengurusan lebih dari 12 hari kerja? (sebutkan maksimal 3 izin) …………………………….. …………………………….. ……………………………..

a) b) c)

Penciptaan Regulasi / Kebijakan

18. Berapa total jumlah kebijakan/ regulasi pro investasi yang dikeluarkan oleh Pemkab/ Pemkot Anda dalam dua tahun terakhir? 2018

Jumlah: …………………………………

(isi dengan angka, jika tidak ada isi “0”)

2017

Jumlah: …………………………………

(isi dengan angka, jika tidak ada isi “0”)

19. Jika ADA, apa sajakah kebijakan/ regulasi itu? (jawaban boleh lebih dari satu) Pembebasan pajak Kemudahan perizinan investasi Penyediaan kawasan industri Penyediaan kawasan khusus UMKM Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan Lainnya, sebutkan:……………………………………………

6 Survai

Iklim Investasi dan Daya SaingDaerah – kuesioner pemerintah

20. Menurut Anda, apa kendala utama dalam menghasilkan kebijakan/ regulasi yang kondusif bagi dunia usaha?

    

Masih adanya ego sektoral Kurangnya dukungan dari DPRD Tidak menjadi prioritas pimpinan Keterbatasan anggaran

 Regulasi masih dijadikan alat untuk menambah pendapatan PEMDA  Lainnya, sebutkan: ……………… ………………………………………..

Perencanaan Pembangunan

d.1. Forum Pengembangan Ekonomi Lokal 21. Adakah Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di kabupaten/ kota Anda? Ya, sebutkan nama forum(sebutkan max 3 forum PEL) 1. : ……………………………………………………. 2. : …………………………………………………….

 

3. : …………………………………………………….  Tidak (langsung ke no 24)  Tidak tahu

22. Sejauh mana manfaat Forum bagi pembangunan ekonomi di daerah Anda?

Sangat bermanfaat Bermanfaat Tidak bermanfaat

Sangat tidak bermanfaat Tidak tahu

23. Menurut Anda, apa yang perlu diubah untuk meningkatkan kualitas dari Forum di kabupaten/ kota Anda? (jawaban boleh lebih dari satu)

Memperkuat peran dan partisipasi swasta Merestrukturisasi organisasi Memperjelas status Memperbaharui kepengurusan Memperjelas sumber pendanaan Mempertegas posisi dibandingkan dengan organisasi sejenis Meningkatkan fungsi forum lainnya, sebutkan:………………………………………… 24. Berapa total jumlah Program PEL yang telah dilaksanakan dalam tahun ini? ………….. (isi dengan angka, “0” jika tidak ada)

7 Survai

Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

25. Program PEL apa saja yang telah dilakukan oleh instansi Anda? (sebutkan max 3) a) : ……………………………………………………. b) : ……………………………………………………. c) : ……………………………………………………. 26. Berapa rata-rata total alokasi anggaran penelitian & kajian dari kabupaten/ kota Anda untuk meningkatkan pengembangan ekonomi lokal setiap tahunnya? ………………………………………………. Rupiah d.2. Penurunan Emisi 27. Apakah di Kabupaten/Kota Anda sudah tersedia dokumen "Rencana Aksi daerah (RAD) Penurunan Emisi gas rumah Kaca (GRK)?  Tidak tahu (langsung ke no 31)  Ya  Tidak / Belum (langsung ke no 31) 28. Jika ya, apa upaya instansi Anda untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut? (jawaban boleh lebih dari satu) Tidak ada upaya apapun, karena bukan tugas instansi saya Mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang disusun Memberikan insentif dunia usaha yang ikut menyumbang penurunan emisi Melakukan evaluasi pengeluaran emisi di lembaga saya Lainnya, sebutkan:……………………………………………….. 29. Berapa alokasi anggaran untuk upaya program pengurangan emisi yang telah dialokasikan tahun lalu dan rencana alokasi tahun ini dari instansi Anda? 2018

Rp. …………………………………..

2017

Rp……………………………………

30. Tahukah secara spesifik program Instansi Anda untuk penurunan emisi tahun ini? 1. Tidak Tahu 2. Tahu: a): ……………………………………………………. b)

: …………………………………………………….

d.3. Gender Mainstreaming 31. Apakah di Kabupaten/Kota Anda perencanaan pembangunan selalu disusun dengan memperhatikan hak dan kepentingan pria - perempuan? Ya Tidak / Belum (langsung, ke no.33) Tidak tahu (langsung ke no. 33)

8 Survai

Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

32. Jika ya, berapa jumlah program yang sudah mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang memperhatikan hak dan kepentingan pria - perempuan? ……………………………. (isi dengan angka, “0” jika tidak ada)

C. KINERJA INVESTASI 33. Secara umum, bagaimana Anda menilai daya tarik kabupaten/ kota ini bagi investasi?

Sangat menarik Menarik Tidak Menarik

Sangat tidak menarik Tidak tahu

34. Menurut Anda, faktor-faktor khas manakah yang menjadi pertimbangan para investor untuk berinvestasi di kabupaten/ kota Anda? (jawaban boleh lebih dari satu) Dekat dengan sumber bahan baku Dekat dengan pasar / konsumen Tenaga kerja murah Kualitas tenaga kerja Ketersediaan lembaga pelatihan ketrampilan Tata ruang yang mendukung dan memadai Harga tanah Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, telekomunikasi dsb. Stabilitas keamanan dan politik Kemudahan perizinan dan transparansi birokrasi Dukungan masyarakat sekitar Lainnya, sebutkan:…………………………………………………………………………… 35. Apakah di kabupaten/ kota Anda telah dibentuk Tim Percepatan Investasi / Tim Promosi Pengembangan Kawasan Industri? Ya Belum Tidak tahu

Terima kasih Nama Fasilitator Tanggal FGD Tempat FGD

9 Survai

: : :

Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

Kuesioner untuk Swasta / Perusahaan

PROVINSI GORONTALO Pengantar: Terima kasih telah bersedia menjadi Responden Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah. National Support for Local Investment Climate (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) atau Proyek Dukungan Nasional untuk Pengembangan Iklim Usaha Daerah/Dukungan Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Daerah dan Regional adalah Program Kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Proyek ini fokus pada peningkatan kapasitas bagi pengembangan iklim usaha dan pengembangan ekonomi lokal dan regional. Dalam rangka mendukung pengembangan iklim investasi di Provinsi Gorontalo, Proyek NSLIC/NSELRED bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi serta KINARYA ASIA PARTNER melaksanakan SURVAI IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING DAERAH di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Tujuan survai adalah untuk mengetahui perkembangan iklim bisnis dan investasi di masingmasing kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, guna memicu pelayanan daerah untuk meningkatkan investasi yang berimplikasi pada kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk menumbuhkan kerjasama dan kompetisi yang sehat antar daerah dalam hal penciptaan iklim bisnis yang kondusif. Semua informasi yang kami peroleh akan diolah menjadi indeks iklim investasi dan daya saing dan topik temuan khusus lainnya. Informasi mengenai Bapak/ Ibu secara pribadi dan perusahaan dijamin kerahasiaannya.

A. INFORMASI RESPONDEN Nama responden Jenis kelamin

Perempuan

Jabatan

Pemilik

No. kontak

telp: …………………………..

Hp: ……………………

Pendidikan

SD SMP SMA

S1 S2/S3

Laki-laki Manajer

Karyawan

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

B. INFORMASI PERUSAHAAN 1. Mulai kapan perusahaan beroperasi? < 2 tahun 2 – 5 tahun

> 5 – 10 tahun > 10 tahun

2. Apa bentuk badan usaha perusahaan?



Penanaman Modal Asing (PMA) Koperasi

Perusahaan perorangan UD / PD  CV

3. Apakah pemilik perusahaan ini juga merangkap sebagai pelaksana/manajer perusahaan?  Ya  Tidak (langsung ke no 4)



4. Apakah pemilik perusahaan adalah laki-laki?  Ya  Tidak (langsung ke no 5)



5. Perusahaan bergerak disub sektor apa?  Pertanian  Perdagangan  Industri / Manufaktur  Jasa  Lainnya, sebutkan: ……………………………………………………..



6. Sebutkan jenis usaha Saudara secara spesifik! ....................................................................................................

7. Berapa jumlah pegawai perusahaan?

……………… orang

8. Berapa jumlah pegawai perusahaan yang perempuan?

……………… orang

C. PERSEPSI IKLIM BISNIS 9. Bagaimana kondisi bisnis saat ini dibanding dengan dua tahun lalu?

Jauh lebih baik Baik

Sama saja

Buruk

Jauh lebih buruk Tidak tahu

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

10. Bagaimana perkiraan kondisi bisnis Saudara dalam dua tahun mendatang?

Jauh lebih baik Baik

Jauh lebih buruk Tidak tahu

Sama saja

Buruk

11. Permasalahan apa yang biasanya dihadapi oleh perusahaan Saudara? Keamanan berusaha (seperti penjarahan, pencurian, pengrusakan, amok & demo dsb.) Pertanahan (seperti administrasi pertanahan, BPHTB, NJOB, sertifikasi tanah dsb.) Pajak dan retribusi daerah Rekruitmen pegawai yang bermutu Upah tenaga kerja Produktivitas tenaga kerja Perizinan usaha Permohonan pinjaman dana (spt.agunan, prosedur, bunga tinggi) Ketidakpastian hukum (seperti perubahan peraturan, ketidakjelasan reward dan punishment) Persaingan usaha (seperti monopoli, dan persaingan tidak sehat) Pengadaan bahan baku Penerapan teknologi tepat guna Jejaring usaha di sektor yang sama Pemasaran Lainnya, sebutkan…………………………………… 12. Dari permasalahan perusahaan Saudara di atas, mana yang paling pelik dihadapi oleh perusahaan Saudara? (sebutkan max 2 masalah terpelik): a. …………………………………………………… b. …………………………………………………… 13. Jika persaingan usaha merupakan masalah usaha Saudara, apa penyebab utama persaingan usaha? Harga produk pesaing lebih murah Produk pesaing lebih atraktif Monopoli Harga bahan baku yang kalah bersaing Ketidakpastian hukum Lainnya sebutkan: ………………………………………………… 14. Apakah Saudara setuju bahwa: “Di daerah ini tidak ada praktik monopoli”

Sangat setuju Setuju  Tidak setuju

Sangat tidak setuju Tidak tahu

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

15. Apakah Saudara setuju: bahwa Pemerintah Daerah selalu konsisten dalam segala hal



Sangat setuju Setuju  Tidak setuju

Sangat tidak setuju Tidak tahu

16. Peraturan manakah yang menghambat usaha/bisnis Saudara?  Perizinan usaha  Ketenagakerjaan  Pajak dan retribusi daerah  Perdagangan dan ekspor impor  Tentang lingkungan  Tentang investasi  Lainnya, sebutkan ………………………………………………..  Tidak tahu  Tidak ada



17. Tahukan Saudra peraturan daerah (PERDA) yang paling menghambat usaha? (1). Tidak tahu (2). Tahu, Sebutkan..................................................... 18. Dari jawaban no 16, hal apa yang Saudara anggap paling menghambat? (1). ……………………………………………………………………………………………….. (2). ………………………………………………………………………………………………… 19. Apakah di daerah ini terjadi praktik pungli oleh petugas untuk memperlancar usaha?(jawaban hanya boleh satu) Tidak pernah Sangat sering Beberapa kali Tidak tahu  Sering



20. Jika terjadi pungli, biasanya pungli dilakukan untuk memperlancar usaha dalam hal apa?  Memperoleh pengamanan / keamanan usaha  Mempermudah perizinan usaha di tingkat desa  Mempermudah administrasi usaha di tingkat kecamatan  Mempermudah administrasi usaha di tingkat kabupaten  Mempermudah administrasi perpajakan dan retribusi daerah  Mempermudah administrasi di peradilan  Mempengaruhi penyusunan kebijakan  Lainnya, sebutkan: ………………………………………………  Tidak tahu

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

D. KINERJA INVESTASI BISNIS 21. Untuk apa Saudara memanfaatkan keuntungan usaha di tahun lalu? (jawaban boleh lebih dari satu)

Membuka cabang / memperbesar usaha Membeli peralatan produksi Disimpan Belanja kepentingan pribadi (non usaha) Lainnya, sebutkan……………………………………………………………………. 22. Tahun lalu, berapa uang yang Saudara gunakan untuk memperbesar usaha? 1. Tidak tahu 2. Rp.............................................. 23. Apakah Saudara berencana melakukan investasi pada 12 bulan mendatang?

 

Ya,  Tidak  Tidak tahu

Jika ya direncanakan berapa?

…………… Rupiah.

24. Apakah Saudara berencana menambah tenaga kerja pada 12 bulan mendatang? Ya, Jika ya direncanakan berapa? ……………………………… Orang  Tidak  Tidak tahu



25. Hal apa yang menyebabkan Saudara akan memperbesar usaha? (jawaban boleh lebih dari satu)

           

Dekat dengan sumber bahan baku Dekat dengan pasar / konsumen Tenaga kerja murah Kualitas tenaga kerja yang memadai Ketersediaan lembaga pelatihan ketrampilan Tata ruang yang mendukung dan memadai Harga tanah wajar Ketersediaan listrik, telekomunikasi, jalan, dsb. Stabilitas keamanan dan politik Kemudahan perizinan dan transparansi birokrasi Dukungan masyarakat sekitar Lainnya, sebutkan: ……………………………………………………..

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

E. JASA PENGEMBANGAN USAHA 26. Perizinan USAHA apa yang Saudara urus di kantor pelayanan perizinan terpadu? (jawaban boleh lebih dari satu) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Lingkungan (spt. AMDAl, UKL, UPL, IPPT) Izin Usaha Tetap (IUT) Izin lokasi (SITU, Izin Prinsip, dsb.) Izin APIT (Angka Pengenal Importir Tetap) HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual – Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek) Surat rekomendasi Lainnya sebutkan:……………………………………….. 27. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus TDP dan SIUP? 1. Pengurusan TDP

hari

2. Pengurusan SIUP

hari

3. Tidak tahu 28. Bagaimana kualitas pelayanan Kantor Perizinanan Terpadu di daerah ini?



Sangat bagusSangat kurang bagusBagusTidak tahu  Kurang bagus

29. Bagaimana Saudara mengetahui potensi investasi di daerah ini? (jawaban boleh lebih dari satu)  Mengamati sendiri  Informasi dari pengusaha lain  Informasi dari pemerintah  Informasi dari koran/majalah/TV  Informasi dari internet, Istagram, WA, facebook, tweeter  Lainnya, sebutkan: ………………………………………………………………..



30. Bagaimana kualitas layanan promosi investasi oleh pemerintah berikut ini: 1 = sangat layak; 2 = layak; 3 = tidak layak; 4= sangat tidak layak, 5= tidak tahu Jenis Layanan Promosi Investasi Pemerintah

StSaudarar Kualitas 1

1. 2. 3. 4.

Publikasi hasil studi peluang investasi daerah Materi promosi investasi daerah Pameran / event promosi investasi daerah Program temu investor, pengiriman delegasi bisnis ke luar daeah / negeri)

   

       

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

31. Apakah Saudara setuju bahwa: “pemerintah telah membangunan dan memelihara: jalan, air bersih, irigasi, kebersihan lingkungan, dll secara baik”

 

Sangat setuju Setuju  Tidak setuju

Sangat tidak setuju Tidak tahu

32. Untuk meningkatkan usaha Saudara, dari mana Saudara selama ini mendapatkan bantuan teknis dan pendampingan usaha? Tidak ada Tidak tahu ada lembaga yang bisa membantu Program yang disediakan pemerintah spt. PLUT, Rumah kemasan dll Lembaga perbankan Perusahaan modal ventura (Venture capital) Lembaga Swadaya Masyarakat Asosiasi Bisnis Lainnya sebutkan ________________ 33. Layanan apakah yang Saudara butuhkan untuk pengembangan usaha? Penyediaan ruang kerja (working space) Pemasaran

Manajemen keuangan Lobby / advokasi Pelatihan teknis produksi Lainnya, sebutkan:…………………………………………………… 34. Apakah perusahaan Saudara menjadi anggota Asosiasi/Perkumpulan/forum/koperasi? Ya, sebutkan:…………………………………………………………………………….. Tidak (langsung ke no 36) 35. Apakah Saudara menggunakan layanan yang disediakan oleh organisasi tersebut? Ya, sebutkan (max 3 jenis layanan): (1). ………………………………………………….. (2)……………………………………………………….. (3)………………………………………………………….

 Tidak

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

F. AKSES LEMBAGA KEUANGAN 36. Berapa perputaran usaha Saudara per bulan? ≤Rp 10 Juta > Rp 10 Juta – Rp 25 Juta > Rp 25 Juta – Rp 50 Juta > Rp 50 Juta – Rp 100 juta > Rp 100 juta 37. Sumber permodalan usaha perusahaan Saudara, berasal dari? (boleh jawab lebih dari satu) Modal sendiri, keluarga, teman Pinjaman Pemerintah (dana Pinjaman bank umum bergulir) Pinjaman BPR Pegadaian Koperasi/BMT/BKK/Bank Pasar,dll Lainnya sebutkan, Rentenir …………………………………..  Mitra bisnis   38. Saat ini, apakah Saudara membutuhkan dana tambahan?  Ya  Tidak (langsung ke no 48)



39. Dana tambahan tersebut diperlukan untuk apa?   untuk tambahan modal kerja   untuk menambah barang dagangan   untuk membeli mesin baru, gedung, dsb   lainnya sebutkan.................................   belum tahu 40. Berapa jumlah yang dibutuhkan?   kurang dari 250 Juta   250 hingga 500 Juta   500 Juta hingga 1 M  > dari 1 M



41. Dalam 2 tahun terakhir, apakah Saudara pernah mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan?  Ya,   Tidak (langsung ke no 48) 42. Lembaga keuangan / bank manakah yang Saudara tuju untuk mengajukan pinjaman? (jawaban boleh lebih dari satu)

Bank komersial BPR (bank perkreditan rakyat Koperasi Lembaga keuangan syariah

Ventur capital Kredit pemerintah Lainnya, sebutkan: ......................

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

43. Apa alasan Saudara memilih lembaga tersebut?

direkomendasikan kenal seseorang di bank reputasi yang baik bunga lebih murah dari yang lain persyaratan yang mudah lainnya: __________ 44. Bagaimana pengalaman Saudara dalam memproses permohonan kredit?

Sangat mudah Mudah Sulit Sangat sulit Tergantung pada lembaga keuangan, kadang sulit, kadang mudah 45. Berapa rata-rata kredit yang disetujui?

kurang dari 250 Juta 250 hingga 500 Juta > 500 Juta hingga 1 M > dari 1 M 46. Lembaga keuangan mana yang sering menyetujui kredit Saudara?

Bank komersial BPR Koperasi Lembaga keuangan syariah Perusahaan modal ventura (Ventur capital) Kredit pemerintah Lainnya, sebutkan: ....................... 47. Menurut Saudara, apa alasan lembaga keuangan tidak menyetujui permohonan anda? kondisi agunan dokumen tidak lengkap birokraksi dan layanan perbankan tidak ada koneksi pegawai bank tidak memiliki rencana usaha lainnya,sebutkan: ......................................... tidak tahu

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

48. Jika TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KREDIT, apa alasannya?

tidak tahu lembaga keuangannya tidak tahu prosedurnya tidak yakin akan disetujui bunga kredit tinggi prospek bisnis ke depan belum jelas masih mencari alternatif tidak memiliki agunan lainnya: sebutkan................. G. INOVASI & DAYA TARIK DAERAH 49. Berapa banyak jenis produk/jasa terbaru yang perusahaan Anda jual tahun ini?

______ jenis produk/barang dagangan baru tidak tahu 50. Dengan cara apa anda melakukan perubahan (inovasi) di kegiatan usaha anda? memperbaharui alat atau mesin mempekerjakan pegawai yang berkualitas sertifikasi produk internasional

sertifikasi produk domestic adopsi dari perusahaan local transfer dari perusahaan induk kerjasama dengan mitra perusahaan aktif di asosiasi bisnis atau industry pameran dan /atau studi tour menggunakan jasa konsultan menghubungi universitas menghubungi pemerintah lainnya sebutkan............. tidak tahu 51. JIKA anda memiliki kelebihan dana, ke daerah mana Saudara akan mengembangkan usaha? (jawaban boleh lebih dari satu) a) Di kabupaten/kota ini. b) Di kabupaten/kota lain di Provinsi ini. c) Di kabupaten/kota Provinsi lain d) Tidak tahu

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

52. (Jika menjawab b atau c) Mengapa anda tidak ingin mengembangkan usaha di kabupaten/kota ini? (jawaban boleh lebih dari satu) ❑ Keamanan di daerah ini buruk. ❑ Terlalu banyak peraturan yang menghambat. ❑ Banyak pungli ❑ Infrastruktur (listrik, air, jalan, telekomunikasi, pasar, dll) kurang mendukung usaha ❑ Prospek bisnis di daerah ini kurang menjanjikan ❑ Sulit mendapatkan tenaga kerja yang bermutu ❑ Persaingan usaha di daerah ini tidak adil ❑ Lainnya, sebutkan ____________ ❑ Tdak tahu

53. Apakah Saudara akan membuka usaha baru, yang berbeda dengan yang sekarang? ❑ Ya ❑ Tidak

H. MEDIA 54. Dari mana Saudara memperoleh informasi bisnis? internet asosiasi bisnis mitra bisnis pemerintah pemasok/pelanggan konsultan koran lainnya, sebutkan:……………

  radio

55. Informasi apakah yang paling berguna untuk mendukung usaha anda?

        

        

informasi teknis produksi tips menjalankan bisnis berita bisnis nasional berita bisnis lokal informasi tentang pasokan/peralatan informasi tentang pasar, tren, produk informasi tentang bisnis lain iklan lainnya……............................................

56. Dalam sebulan terakhir, media apa yang paling banyak Saudara manfaatkan?

    

media online (detiknews, tirto, dll) televisi media sosial (whatsApp, tweeter, facebook, dll) koran lokal, sebutkan: .......................................................... tidak satupun

Terima kasih 11

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta