Iklim Investasi dan Daya Saing Provinsi Sulawesi Tenggara by NSLIC/NSELRED Project

SURVAI IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING SULAWESI TENGGARA 2018

Edy Priyono Mukti Asikin Nanik Rahmawati Zaim Saidi

Kinarya Asia Partner

i | KOSONG

KOSONG| ii

PENGANTAR

Laporan hasil Survai Iklim Investasi dan Daya Saing (SIID) ini diterbitkan, disaat masyarakat sedang prihatin mendalam, melihat begitu masifnya praktik korupsi yang dilakukan oleh cukup banyak pimpinan daerah di Indonesia. Mulai dari gubernur, bupati, walikota dan jajaran staffnya. Hingga, bahkan oleh pimpinan dan anggota DPRDâ&#x20AC;&#x201D;yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Namun, kita meyakini, masih ada pimpinan daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk melayani masyarakat. Pimpinan daerah yang inovatif, bekerja keras, fokus, dan menjalankan organisasi pemerintahannya secara efisien dan amanah. Laporan hasil SIID ini dapat menjadi hadiah kepada pimpinan daerah yang kinerja ekonominya bagus. Yang tata kelola pemerintahannya bersih dan efisien. Yang pembangunan dan perawatan infrastrukturnya memuaskan masyarakat. Yang lingkungan bisnis di daerahnya kondusif. Yang dinamika bisnisnya tumbuh berkembangan. Atau secara keseluruhannya adalah yang daerahnya memiliki daya saing kuat. Dengan SIID, masyarakat dapat memantau daya saing dan iklim bisnis daerahnya, dapat mengukur kualitas tata kelola ekonomi pemerintah daerahnya, dapat melihat di mana posisi daya saing daerahnya, dapat mengetahui tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan masalah yang dihadapi oleh para pengusaha. Masyarakat juga dapat membandingkan kemajuan daerahnya dengan daerah tetangganya. Dan dapat mengetahui, apakah kemajuan daerahnya sebanding atau proporsional dengan kemajuan daerah tetangganya. Laporan SIID dapat diposisikan sebagai rapor ekonomi daerah, yang dapat digunakan sebagai bahan dialog kebijakan, dengan melibatkan pemerintah, pengusaha dan masyarakat sipil. Dengan membaca rapor SIID, stakeholder kunci di daerah dapat mendiskusikan masalah yang dihadapi daerahnya dan menyusun prioritas kegiatan pembangunan bersama secara partisipatif. SIID 2018 diselenggarakan untuk mengukur iklim investasi dan daya saing ekonomi di 17 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara. Dalam laporan ini, secara khusus juga dilakukan analisis terhadap 5 kabupaten/kota, yang menjadi mitra NSLIC dalam Program Pengembangan Iklim Investasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional (NSLIC-LRED). Survai dan laporan hasil survai ini akan tidak bermakna: jika tidak dipublikasikan secara luas. Jika hasilnya tidak menjadi bahan dialog untuk memperbaiki kebijakan dan program pemerintah. Jika dunia usaha tidak memanfaatkannya untuk memperbaiki organisasi dan anggotanya. Dan jika stakeholder lainnya di daerah tidak menggunakannya sebagai bahan untuk menilai kinerja pemerintahnya. Mengakui dengan tulus kemajuan yang telah dicapai pemerintah dan menyatakan kekurangan pemerintah secara obyektif. PENGANTAR | iii

Dengan selesainya survai ini, kami ingin menyampaikan penghargaan kami kepada Pimpinan NSLIC Jakarta, Dr. Rino Sadanoe beserta Dr. Ferry Yuniver, Natalis Padang dan Jim Matuli â&#x20AC;&#x201C; yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan SIID 2018. Diah Fardilah beseta staff di NSLIC Kendari dan Apridon Zaini beserta staff di NSLIC Gorontalo, yang dengan dukungannya telah memungkinkan tim survai melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, BAPPEDA, BPMD, perguruan tinggi, asosiasi, wartawan, dan institusi lain di Kendari dan Gorontalo. Kegiatan pengumpulan data di 17 kabupaten/kota tidak mungkin terselenggara, jika tidak didukung oleh Midha Karim dan jejaring organisasi perempuannya. Terima kasih atas bantuan anda mengatur perjalanan antar daerah, pengorganisasian FGD, dan pengumpulan data statistik. Penghargaan kepada Dr. Daddi Gunawan dan Marthen Ndoen, Ph.D yang telah memberikan bantuan berharga. Beliau menunda tugas di universitas dan meluangkan waktu dan tenaganya, memandu proses wawancara dan FGD di tujuh kabupaten terpencil di Sulawesi Tenggara. Abdul Rouf, Akmaluddin, Ghidafian, Anis Suryani dengan sabar dan tanpa lelah, sudah membantu pada kegiatan data processing, pengetikan, editing dan desain grafis. Termasuk Averio, Michael Raffy dan Adrian Gifariadi yang telah berkoordinasi dan membantu Akmaluddin. Wanda Djatmiko dan Sri Maryati telah banyak memberikan dukungan administrasi, logistik, pengumpulan data statistik dan data entry.

iv | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

DAFTAR ISI 1. PENGANTAR

iii

2. RANGKUMAN

3. DAYA SAING: TEMUAN

9 12 15 16 18 20 21 23 24

3.1. DAYA SAING DAERAH 3.1.1. Dinamika Bisnis 3.1.2. Lingkungan Bisnis 3.1.3. Kinerja Ekonomi 3.1.4. Kapasitas Pemerintah 3.1.5. Upaya Pemerintah 3.1.6. Kinerja Investasi 3.1.7. Infrastruktur

4. ISYU KHUSUS: TEMUAN 4.1. PERSPEKTIF PENGUSAHA: MASALAH DAN KEKHAWATIRANNYA 4.2. REGULASI 4.3. PELAYANAN PERIZINAN BISNIS 4.4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN 4.5. JASA PENGEMBANGAN USAHA - BDS 4.6. ORGANISASI PENGUSAHA 4.7. AKSES KEPADA LEMBAGA KEUANGAN 4.8. GENDER 4.9. LINGKUNGAN HIDUP 4.10. KEWIRAUSAHAAN 4.11. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL / KERJASAMA ANTAR DAERAH 4.12. INOVASI 4.13. MEDIA

27 28 29 33 36 37 41 43 50 52 54 58 61 65

DAFTAR ISI | v

5. TEMUAN DI AREA PROYEK NSLIC 5.1. BAUBAU 5.2. BOMBANA 5.3. KENDARI 5.4. KONAWE SELATAN 5.5. WAKATOBI

6. PERBANDINGAN SULAWESI TENGGARA DAN GORONTALO 6.1. HASIL DUA SURVAI DI DUA PROVINSI

67 68 70 72 74 76 79 80

7. REKOMENDASI

LAMPIRAN

87 89 93 94 94 95 96 96 97 98

METODOLOGI GAMBARAN UMUM MENGENAI RESPONDEN Responden Berdasarkan Pendidikan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden Berdasarkan Usia Usaha Responden Berdasarkan Pemilik Sekaligus Manajer Usaha Responden Berdasarkan Skala Usaha Responden Berdasarkan Badan Usaha Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik Usaha GAMBARAN WILAYAH SURVAI KUESIONER

vi | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

99 109

RANGKUMAN

RANGKUMAN | 1

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah (SIID) 2018

NSLIC menyelenggarakan SIID 2018 dengan tujuan mengukur daya saing ekonomi 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pengumpulan data dilakukan melalui interview terhadap pengusaha dan pemerintah, menggunakan kuesioner dan diskusi kelompok terfokus serta menggunakan data statistik. SIID menggunakan metodologi pemeringkatan daya saing dan iklim investasi, yang digunakan oleh WEF, World Bank, IMD, PCI, ACI, dll. Berbagai indikator dari data statistik dan data isian kuesioner 751 responden, dikelompokkan dalam sub-indeks, kinerja ekonomi, dan kinerja pemerintah, dinamika usaha, infrastruktur, iklim bisnis, kinerja ekonomi dan kinerja investasi. Data dari berbagai indeks ini membentuk indek daya saing.

Prospek Bisnis di Masa akan Datang

Para pengusaha di Sultra merasa optimis mengenai prospek bisnis di masa yang akan datang: lebih dari 68% responden berkeyakinan bahwa ekonomi akan lebih baik dalam dua tahun mendatang. Persepsi optimis tersebut didasari oleh persepsi positif terhadap perkembangan usaha dalam dua tahun terakhir: lebih dari 65% pengusaha memandang bahwa prospek bisnis saat ini lebih baik dibandingkan dengan dua tahun yang lalu.

Daya Saing Sultra

Rerata indek daya saing di Sulawesi Tenggara adalah 4,96. Peringkat tertinggi daya saing diraih oleh Kendari dengan skor 5,87. Dengan skala nilai 0-10, maka skor Kendari belum mencapai tingkat tertinggi. 8 daerah meraih nilai dibawah skor 6, dan 9 daerah dibawah 5. Kendari juara di antara deretan daerah yang berdaya saing rendah.

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DAYA SAING DAERAH

4.96

KINERJA EKONOMI

4.26

PERSEPSI IKLIM BISNIS

6.29

KINERJA INVESTASI

4.68

KINERJA PEMERINTAH

4.66

INFRASTRUKTUR

4.35

DINAMIKA BISNIS

5.50

Merujuk pada hasil SIID 2018, maka pekerjaan rumah pemerintah daerah di Suawesi Tenggara dalam penguatan daya saing menjadi cukup berat, mengingat 5 dari 6 sub-indeks daya saing di daerahnya mencatat skor negatif.

Dinamika Bisnis

Sultra merupakan daerah yang dinamika bisnisnya lemah. Sebagian besar atau 13 daerah di Sultra mencatat indeks dinamika bisnis yang rendah. Kolaka Utara adalah daerah dengan dinamika bisnis paling kuat. Dikarenakan banyak perusahaan yang memiliki omset lebih dari 100 juta dan banyaknya usia usaha yang di bawah 10 tahun. Ditambah dengan banyaknya usahawan yang membutuhkan dana pengembangan usaha. Peringkat kedua adalah Wakatobi. Dikarenakan usahawan Wakatobi banyak yang melakukan inovasi dan sebagian besar berencana membuka bisnis baru.

Iklim Usaha

Para pengusaha menilai lingkungan bisnis di Sultra kondusif. Mereka menilai di Sultra tidak terjadi praktek monopoli, tidak banyak permasalahan yang mengganggu bisnis. Regulasi yang menghambat usaha juga sangat sedikit. Skor indek persepsi iklim bisnis di Konawe

2 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Selatan adalah tertinggi dibandingkan dengan daerah lain (7,49). Sedangkan daerah yang iklim ushanya paling tidak kondusif adalah Baubau.

Infrastruktur

Kinerja infrastruktur Sultra rendah. Hampir sama rendahnya dengan kinerja ekonominya. Dengan skor 4.35 infrastrultur Sulawesi Tenggara memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki daya saingnya. Dari delapan indikator yang mempengaruhi infrastrukturnya, semuanya lemah. Termasuk dalam hal kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Kapasitas Pemerintah

Kapasitas Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara tertekan jauh di bawah. Secara rerata hanya mencapai 4,86. Tidak ada satu pun dari 17 kabupaten/kota yang meraih angka positif, semuanya dibawah skor 6. Konawe, yang hanya meraih skor 5,70 pun sudah di posisi tertinggi. Kapasitas pemerintah daerah yang lemah disebabkan antara lain oleh rendahnya pertumbuhan kontribusi PAD dan rendahnya APBD. Penyebab berikutnya adalah rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan. Sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Lingkaran sebab akibat ini harus diputus dengan membuat kebijakan prioritas. Menekan belanja pegawai, meningkatkan PAD guna memperbesar APBD.

Upaya Pemerintah

Upaya pemerintah di Sultra belum memadai. Skor yang dicapai rendah, dibawah 5. Ini dikarenakan upaya pemerintah untuk mempromosikan investasi dinilai belum memadai. Dalam hal alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ekonomi, pemerintah daerah juga belum mengalokasikan secara proporsional. Efisiensi dan rasio jumlah ASN juga rendah. Di Sultra pengusaha menyatakan puas dengan kualitas layanan PTSP. Rata-rata waktu untuk mengurus TDP dan SIUP cukup singkat dan memuaskan. Namun, jumlah responden yang terdaftar dalam TDP masih rendah. Karena tidak terdaftar, akibatnya, usaha mikro dan kecil sering tidak menerima informasi penting dan terlewat dari layanan program pemerintah. Pemerintah perlu melakukan evaluasi. Kepuasan masyarakat terhadap layanan PTSP, belum membawa dampak positif pada jumlah usaha yang terdaftar.

Kinerja Investasi

Dari 17 daerah hanya 3 daerah yang Kinerja investasi nya bagus, yaitu Kendari, Konawe Utara dan Konawe Selatan. Tahun lalu sebagian besar pengusaha melakukan penambahan tenaga kerja. Namun, tidak untuk di tahun mendatang. Investasi dari pengusaha yang akan mengembangkan bisnis pun, nilainya rendah. Bahkan lebih rendah dari nilai investasi pada tahun sebelumnya. Lemahnya kinerja investasi Sultra terkait dengan kinerja ekononomi yang lemah, infrastruktur yang kurang mendukung dan lemahnya kinerja pemerintah.

RANGKUMAN | 3

Dari ketiga faktor tersebut, kinerja pemerintah seharusnya menjadi perhatian utama. Karena ada banyak daerah, yang kondisi infrastrukturnya belum bagus, namun berbekal daya kreasi dari aparat pemerintahnya, daerah tersebut bisa bangkit.

Masalah yang Dihadapi Dunia Usaha dan Pungutan Tidak Resmi

Empat masalahan utama, pengusaha di Sulawesi Tenggara adalah persaingan usaha, pengajuan kredit, pemasaran, dan akses terhadap bahan input. Namun, jika kita mengelompokan tiga masalah ketenagakerjaan dalam satu kategori, yaitu pencarian tenaga kerja yang bermutu, upah tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja. Maka, masalah pengusaha yang paling utama di Sultra adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah lain yang dihadapi dunia usaha adalah pungutan tidak resmi oleh pejabat pemerintah. Di sembilan daerah, 10-25% pengusaha menghadapi masalah pungutan tidak resmi.

Regulasi, PTSP dan Kepastian Hukum

Secara keseluruhan di Sultra, tidak dijumpai regulasi yang menghambat dunia bisnis. Pengusaha juga menyatakan puas dengan kualitas layanan PTSP. Upaya pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang pro investasi tidak mudah. Kendalanya adalah adanya ego sektoral, lemahnya dukungan dari DPRD dan tidak menjadi prioritas pimpinan daerah. Sebagian besar pengusaha juga menyatakan tidak dijumpai adanya ketidak-pastian hukum di daerahnya.

Tata Kelola yang Baik

Tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara relatif baik. Hal ini didukung oleh sejumlah indikator. Antara lain, Sultra menjadi daerah yang memiliki konsistensi pejabat pemerintah yang cukup tinggi. Menurut opini responden tingkat konsistensinya mencapai 71,8%. Dan didukung oleh kualitas pelayanan yang baik (83,8%). Adanya kepastian hukum, dan rasa aman dalam berusaha. Selain itu, persentase regulasi yang menghambat bisnis juga sangat kecil (6%). Namun, terdapat indikator yang kurang mendukung tata kelola yang baik di Sultra. Antara lain terbatasnya ketersediaan internet (6%). Hal ini membatasi komunitas pengusaha untuk mengakses media yang relatif independen. Pengusaha yang tidak menjadi anggota asosiasi mencapai 74%. Sehingga mengurangi tingkat partisipasi dunia usaha.

Jasa Pengembangan Usaha (BDS)

Dunia usaha (91%) di Sultra belum ditunjang oleh layanan jasa pengembangan usaha. Layanan pemerintah (misalnya melalui PLUT dan Rumah Kemas) hanya menjangkau 6% responden. Padahal kebutuhan layanan jasa di Sultra cukup besar. Jasa pemasaran menjadi kebutuhan utama (38%), disusul jasa teknis produksi (20%). Pemerintah sejak tahun 2013 telah mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Namun, hingga sekarang baru terbentuk 51 institusi PLUT. Mekanisme pengelolaan yang semi sentralistik menimbulkan ketergantungan dan â&#x20AC;&#x153;mendistrorsi pasarâ&#x20AC;?. Program PLUT seyogyanya dikaji ulang dan diperbaharui.

4 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Organisasi Pengusaha

Peran organisasi pengusaha di Sulawesi Tenggara belum signifikan. Hanya 26% responden yang menjadi anggota organisasi. Dan hanya 7% dari pengusaha yang telah menjadi anggota menerima layanan bantuan teknis dari asosiasi. Padahal partisipasi dunia usaha penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Partisipasi pengusaha dapat dilakukan melalui media organisasi pengusaha. Karena sebagian besar di Sultra adalah usaha mikro dan kecil, maka peran pemerintah penting untuk memfasilitasi proses pembentukan organisasi dunia usaha pada tahap awal.

Akses ke Lembaga Pembiayaan

Sebagian besar responden (51%) butuh tambahan dana. Mereka (55%) menyatakan mencukupi kebutuhan dari modal sendiri. Hanya 27% responden yang berhubungan dengan lembaga keuangan. Proses permohonan kredit di lembaga keuangan di Sultra, menurut responden (67,1%) adalah mudah. Dan hanya 1% responden, yang berhubungan dengan rentenir. Dengan demikian, akses dunia usaha ke lembaga keuangan tidak ada hambatan. Namun, karena kebutuhan dana nilainya kecil, maka yang tepat memberikan layanan adalah lembaga keuangan bukan bank. Seperti credit union, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan bahkan lembaga amil zakat.

Gender

Indeks gender di Sultra relatif rendah, hanya mencapai 4,13. Indikator kesadaran pemerintah mengenai perspektif gender hanya mencapai 40%. Partisipasi perempuan dalam parlemen mengalami penurunan minus 4,3%. Namun, partisipasi perempuan dalam tenaga kerja professional naik, 11%. Ada kenaikan 1,5% pada pertumbuhan indeks gender di Sultra dengan kenaikan tipis, yaitu 1,5%. Skor perempuan pengusaha yang mengakses perbankan juga rendah (4,0). Namun, semua pelaku ekonomi di Sultra, dihargai setara. Upah pekerja, layanan pemerintah, partisipasi dalam organisasi bisnis, kandungan regulasi ekonomi, hak berbisnis, dll. berlaku setara. Tidak ditemukan adanya ketidak-setaraan gender, yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural dalam kegiatan ekonomi di Sultra. Secara fundamental sejumlah program pemberdayaan perempuan justru telah membangun konstruksi sosial yang merugikan semua pihak. Tidak semua daerah harus memiliki kantor pemberdayaan perempuan. Perspektif gender adalah isu lintas kelembagaan. Pemerintah dengan stakeholder lain perlu meninjau kembali dan mendesain ulang program ekonomi yang berperspektif gender.

Kebijakan Lingkungan Hidup

Di Sulawesi Tenggara, kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup belum kuat. Skor indeksnya hanya 3,85. Alokasi anggaran pengelolaan lingkungan hanya 1,1%. Di 17 daerah hanya ada 7 dokumen RAD GRK dan skor implementasi RAD GRK adalah 2,2. Di tujuh daerah angka pertumbuhan anggaran lingkungan hidupnya

RANGKUMAN | 5

minus. Kesadaran masyarakat mengenai relasi antara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi, masih rendah. Ini ditandai antara lain dengan matinya seekor ikan paus di Wakatobi. Di dalam perut ikan paus didapati 5,9 kilogram sampah plastik (CNN Indonesia, 21/11/2018). Ini peristiwa tragis, karena pariwisata Wakatobi, mengusung ikon wisata selam. Kebijakan menjaga lingkungan, yang terkait dengan kepentingan ekonomi masyarakatnya tidak dapat direalisasikan.

Kewirausahaan

Di Sultra sebagian besar (70%) pengusaha berencana melakukan investasi, dengan cara memperbesar usaha dan membeli peralatan baru. Bahkan sebagian responden (52,9%) menyatakan akan membuka usaha baru. Hanya 10% responden yang akan menggunakan keuntungan usahanya untuk kepentingan pribadi. Di Sultra 51,5% usia bisnis para responden adalah di bawah 5 tahun. Itu semua adalah indikator tersedianya spirit kewirausahaan yang kuat. Potensi ini perlu dimanfaatkan oleh pemerintah maupun dunia usaha untuk mengembangkan kewirausahaan di kalangan anak muda di Sultra.

PEL dan KAD

Sebagian besar pemerintah daerah (63%) belum melakukan kerjasama antar daerah. Sebagian responden (56%) menyatakan bahwa Forum PEL telah terbentuk. Namun, sebagian besar pemerintah daerah (74%) belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PEL. Partisipasi stakeholder dalam pengembangan ekononomi lokal masih lemah. Salah satu indikatornya adalah belum berkembngnya organisasi pengusaha.

Inovasi

Di Sultra 35,7% responden telah membuat barang baru. Bahkan sebagian besar responden (52,9%) menyatakan akan membuka usaha baru. Usahawan di Sultra, melakukan inovasi dengan cara memperbarui peralatan bisnisnya (21%), merekrut tenaga kerja yang lebih baik (20%), melalui kerjasama dengan mitra bisnisnya (16%) dan tidak ada satu pun responden yang menghubungi universitas (0%). Itu semua menggambarkan dinamika dan potensi inovasi. Namun, tim survai tidak menemukan produk unik di Sultra, bahkan untuk hal sepele pun. Makanan atau produk souvenir khas Sultra tidak ditemukan. Bahkan, warung makan sederhana pun, lebih banyak dikuasai oleh usahawan pendatang.

Media

Pemerintah, asosiasi dan konsultan bukan sebagai sumber informasi penting, bagi dunia usaha di Sultra. Dunia usaha memperoleh info bisnis dari internet dan mitra bisnisnya. Sebagian besar pengusaha di Sulawesi Tenggara memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Tweeter, Facebook, dan lainnya untuk menunjang bisnisnya. Media online seperti detiknews.com, tirto.id dan sejenisnya menjadi media andalan berikutnya. Dengan demikian, kegiatan pengembangan ekonomi lokal, perlu mengubah platform komunikasinya menjadi berbasis elektronik dan memanfaatkan big data.

6 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Hasil SIID Gorontalo dan Sultra

Membandingkan hasil SIID hanya dari 2 provinsi tentu tidak representatif. Jika salah satu lebih kuat atau lebih lemah, itu tidak signifikan. Karena hanya terhadap satu pembanding saja. Namun sebagai bahan kajian ada manfaatnya untuk saling melihat hasil dua survai itu.

PROVINSI GORONTALO SULAWESI TENGGARA

DAYA SAING DAERAH 5.35 4.96

KINERJA EKONOMI 5.40 4.26

PERSEPSI IKLIM BISNIS 6.05 6.29

KINERJA INVESTASI 5.02 4.68

KINERJA PEMERINTAH 5.80 4.66

INFRASTRUKTUR 4.46 4.35

DINAMIKA BISNIS 5.37 5.50

Rerata indek daya saing di Sultra adalah 4,96 tidak berbeda jauh dengan rerata daya Gorontalo, yaitu 5,35. Survai daya saing di Jateng dan Kabar menghasilkan kemiripan skor: Jateng (5,08) dan Kalbar (5,95). Kedua daerah hanya meraih poin bagus pada iklim bisnis saja. Skor iklim bisnis Sultra (6,29) dan Gorontalo (6,05). Pada 5 bidang daya saing lainnya, kedua daerah hanya meraih skor dibawah 6 dan bahkan sebagian daerah lainnya skornya di bawah 5. Karena itu kedua daerah memerlukan upaya perbaikan di hampir semua bidang. Aspek khusus dari SIID di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo Aspek Khusus Gorontalo Sultra Pertumbuhan pembiayaan (kredit) Perkembangan tingkat kredit macet Pertumbuhan PDRB Tingkat pengangguran Kondisi bisnis lebih baik dari 2 tahun lalu Kondisi bisnis 2 tahun ke depan membaik Keanggotaan organisasi bisnis Konsistensi pejabat pemerintah Regulasi yang menghambat bisnis (index) Pungutan tidak resmi oleh pejabat pemerintah Pengusaha yang merealisasikan investasinya (index) Nilai investasi per pengusaha (index) Pengusaha yang menambah tenaga kerja (index) Pengusaha yang akan investasi Kontribusi PAD Belanja untuk kegiatan pembangunan (index) Pertumbuhan belanja pembangunan Pertumbuhan IPM (HDI) Kepuasan terhadap layanan PTSP (index) Pertumbuhan alokasi anggaran ekonomi Jumlah jalan beraspal Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Ketersediaan bank per 1000 penduduk (index) Ketersediaan koperasi per 1000 penduduk (index) Pengusaha yang akses ke layanan jasa (BDSP) Usia usaha di bawah 10 tahun Bisnis dengan perputaran lebih dari Rp 100 juta Pengusaha yang mengajukan tambahan modal Usaha yang inovatif Pengusaha yang berencana membuka usaha baru

57% 2,75% 7% 3,8% 66,2% 66,2% 26,3% 69,7% 5,50 10,3% 3,09 5,80 4,51 31% 11,6% 5,7 4,4% 0,9% 6,04 -3% 53% 64% 2,8 4,1 49% 82% 4% 43% 78% 46%

139,3% -26% 7% 3,3% 65,7% 68,5% 26,1% 71,7% 6,52 10,2% 4,14 4,90 6,89 43% 6,8% 3,6 -1,1% 0,5% 6,01 9% 39% 84% 3,7 3,8 9% 79% 11% 40% 36% 53%

RANGKUMAN | 7

Sultra menikmati pertumbuhan kredit yang lebih signifikan daripada Gorontalo. Dan jumlah kredit yang bermasalah di Sultra cenderung menurun, sebaliknya di Gorontalo meningkat. Ini barangkali yang menjadi penjelas, mengapa pertumbuhan kredit di Sultra tumbuh signifikan. Di bidang investasi, nilai investasi pengusaha Gorontalo lebih tinggi daripada Sultra. Namun, dari sisi penambahan tenaga kerja pengusaha Sultra merencanakan jauh lebih banyak tambahan tenaga kerja. Dari sisi pengusaha yang merencanakan untuk investasi, jumlah pengusaha Sultra lebih banyak. Bagi pemerintah Gorontalo, yang harus lebih dikritisi adalah turunnya pertumbuhan alokasi anggaran ekonominya, yang mencapai hingga minus 3%. Sebaliknya pemerintah Sultra perlu ekstra hati-hati untuk menyadari, bahwa alokasi anggaran pembangunannya minus 1,1%. Jumlah responden pengusaha yang inovatif di Gorontalo cukup besar, mencapai 78%, dua kali lipat dari jumlah di Sultra (36%). Inovasi adalah salah satu kunci untuk penguatan daya saing daerah.

8 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

DAYA SAING: TEMUAN

DAYA SAING: TEMUAN | 9

Daya Saing Daerah di Sulawesi Tenggara

10 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Latar Belakang, Pendekatan dan Sumber-sumber Data Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah (SIID) 2018, menyajikan berbagai macam faktor yang berasal dari pemerintah, yang keseluruhannya menentukan lingkungan kondusif bagi dunia usaha. Berbagai faktor tersebut, mulai dari regulasi yang bersifat generik dan berkaitan dengan sektor tertentu, hingga ke layanan jasa, termasuk layanan jasa pengembangan bisnis, serta upaya internal dari masingmasing perusahaan untuk meningkatkan inovasi dan memperkuat daya saingnya. SIID diselenggarakan dengan cara mengumpulkan informasi melalui survai terhadap opini para pengusaha. Selain menggunakan kuesioner, opini pengusaha juga dijaring melalui penyelenggaraan diskusi kelompok terfokus. SIID juga disusun dengan menggunakan data yang didapat dari data statistik. Kombinasi berbagai data tersebut menjadi bahan perhitungan dan penyusunan indeks untuk menilai dan memberikan peringkat pada 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Metodologi ini menghasilkan gambaran yang jelas mengenai daya saing lokal/wilayah, serta dasar bahan sebagai upaya benchmarking. SIID mengidentifikasi berbagai kelemahan terkait dengan iklim bisnis dan dinamika bisnis di Sulawesi Tenggara. Informasi tersebut diharapkan mendapat perhatian dari semua stakeholder baik para pengusaha, pemerintah dan juga masyarakat sipil. SIID mengikuti metodologi pemeringkatan daya saing dan iklim investasi, yang digunakan oleh berbagai lembaga internasional: World Economic Forum WEF, The World Bank, Institute for Management Development IMD, Provincial Competitiveness Index PCI, Asia Competitiveness Institute ACI, dll. Kami mendesain ulang dan melakukan sejumlah penyesuaian, khususnya dalam hal sumber informasi. Berbagai indikator yang diperoleh dari data statistik dan penilaian terhadap persepsi mengenai permasalahan tertentu kemudian dikelompokkan dalam beberapa sub-indeks, masingmasing mewakili satu aspek dari daya saing, seperti kinerja ekonomi, kapasitas dan efisiensi pemerintah, dll. Peringkat dari sub-indeks ini akhirnya menghasilkan sebuah indikator daya saing keseluruhan. Daya saing bukan saja relevan bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah provinsi, Kabupaten dan kota. Sejak otonomi daerah dan undang-undang desentralisasi yang dicetuskan pada tahun 1999 diberlakukan, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat berdampak langsung terhadap iklim usaha dan daya saing lokal dan wilayah dalam batas-batas kawasan administrasinya. SIID diselenggarakan dengan Metodologi pengukuran dan pemeringkatan daya saing yang mengikuti prinsip metodologi yang diterapkan dalam peringkat daya saing internasional dari IMD. Daya saing diukur berdasarkan kombinasi antara data statistik dan melalui survai di kalangan dunia usaha. Pada SIID 2018, untuk menilai daya saing kabupaten/kota, digunakan sub-indeks berikut. Yaitu â&#x20AC;¨kinerja ekonomi, â&#x20AC;¨persepsi terhadap iklim usaha, dinamika usaha, kapasitas pemerintah, efisiensi pemerintah, kinerja

investasi dan infrastruktur. Sub-indeks kapasitas pemerintah dan efisiensi pemerintah, secara gabungan merupakan sub-indeks Kinerja Pemerintah. Kapasitas pemerintahâ&#x20AC;¨dan Efisiensi pemerintah, masing-masing terdiri atas beberapa indikator yang mencerminkan berbagai aspek dari subindeks tersebut. Indikator kapasitas pemerintah diambil dari data statistik dan menilai kapasitas kelembagaan dalam (i) memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehubungan dengan pendapatan total dalam %, (ii) peningkatan PAD, (iii) komitmen untuk melakukan pembangunan (belanja untuk pembangunan per kapita), (iv) peningkatan belanja untuk pembangunan per kapita, (v) kondisi anggaran per kapita secara keseluruhan, (vi) rasio guru â&#x20AC;&#x201C; murid dan pertumbuhan IPM. Indikator upaya pemerintah diambil dari data dalam SIID dan menggambarkan kinerja kelembagaan dan kepemerintahan secara keseluruhan dalam hal (i) kualitas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (ii) prosentase perusahaan yang memiliki TDP, (iii) rerata jumlah hari dalam mengurus TDP dan SIUP, (iv) jumlah program Pengembangan Ekonomi Lokal, (v) pertumbuhan efisiensi jumlah ASN per populasi, (vi) jumlah perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah dalam promosi investasi per tahun, (vii) ketersediaan studi/info potensi investasi, (viii) pertumbuhan rasio alokasi anggaran pembangunan sektor ekonomi terhadap total belanja, (ix) rerata frekuensi promosi investasi yang difasilitasi oleh Pemerintah per tahun (x) Ketersediaan/kualitas layanan investasi Indikator kinerja ekonomi diambil dari sumber-sumber data statistik. Indikator tersebut mengukur kinerja sistem ekonomi makro yang terdiri atas beberapa faktor ekonomi wilayah (i) % pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB per kapita) dalam harga tetap, (ii) ratarata PDRB per kapita dalam harga tetap, (iii) pertumbuhan PDRB per kapita rata-rata penduduk dalam suatu wilayah, (iv) tingkat pengangguran, (v) pertumbuhan total kredit dikucurkan dan (vi) tingkat kredit macet. Beberapa indikator untuk mengukur persepsi terhadap iklim usaha diambil dari hasil SIID dan menggambarkan bagaimana para pengusaha menilai perkembangan usahanya dan lingkungan tempat mereka beroperasi dalam kaitannya dengan (i) jumlah permasalahan usaha, (ii) kondisi usaha mereka 2 tahun yang lalu, (iii) perkiraan mengenai kondisi usaha mereka di masa yang akan datang, (iv) keanggotaan dalam organisasi keanggotaan usaha (BMO), (vi) konsistensi pejabat pemerintah (vii) jumlah regulasi yang bermasalah, (vi) pungutan tidak resmi dan (vii) monopoli usaha Beberapa indikator untuk menilai dinamika bisnis diambil dari hasil SIID dan menggambarkan potensi dan inovasi usaha secara keseluruhan dalam kaitannya dengan daya saing, yaitu: (i) % usia usaha yang beroperasi kurang dari 10 tahun, (ii) % usaha dengan peredaran usaha lebih dari Rp100 juta, (iii) % usaha dengan kebutuhan kredit, (iv) % tingkat aplikasi kredit (v) % usaha inovatif. (vi) Rencana buka usaha baru (vii)

DAYA SAING: TEMUAN | 11

rerata layanan yang dibutuhkan oleh pengusaha. Indikator kapasitas infrastruktur kebanyakan diambil dari data statistik, yaitu: (i) Jalan Beraspal / Total Jalan (2018), (ii) penilaian terhadap pemeliharan & pembangunan infrastruktur, (iii) Jumlah Bank per 1.000 penduduk (2018), (iv) Jumlah sekolahan per 1000 populasi, (v) % bisnis yang memiliki akses terhadap BDSP, (vi) jumlah koperasi per 1,000 penduduk, (vii) Frekuensi modal perusahaan bersumber dari modal ventura, (viii) Frekuensi perusahaan menggunakanâ&#x20AC;¨layanan lembaga keuangan non-bank Berbagai indikator tersebut menilai kualitas dan akses atas infrastruktur. Beberapa indikator untuk menilai kinerja investasi diambil dari: (i) rerata daya tarik investasi, (ii) rerata tenaga kerja terrekruit 12 bulan mendatang, (iii) rerata nilai investasi per perusahaan invest pada 12 bulan mendatang, (iv) realisasi investasi per kapita 2017 (v) Jumlah hotel, (vi) Jumlah perusahaan berinvestasi tahun lalu (2017), (vii) rerata nilai investasi per perusahaan 2017, (viii) rerata tenaga kerja terrekruit 2017, (ix) % perusahaan berinvestasi dalam 12 bulan mendatang.

3.1. DAYA SAING DAERAH Kota Kendari Konawe Utara Konawe Kepulauan Wakatobi Buton Tengah Kolaka Buton Utara Konawe Selatan Kolaka Utara Kolaka Timur Kota Baubau Muna Buton Selatan Muna Barat Bombana Buton Konawe

5.87 5.63 5.42 5.37 5.22 5.16 5.14 5.01 4.98 4.89 4.89 4.87 4.76 4.56 4.51 4.41 3.59

Tabel di atas menampilkan tingkatan peringkat daya saing antar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Peringkat tertinggi diraih oleh Kota Kendari dengan skor 5,98. Karena indeks ini disusun dengan skala nilai 0-10, maka skor Kota Kendari belum mencapai tingkat tertinggi. Skor Kendari berada di kategori menengah-atas. Daerah lain yang berada di kategori menengah-atas adalah Konawe Utara, Wakatobi, Konawe Kepulauan, Kolaka, Buton Tengah dan Konawe Kepulauan. Selebihnya, 10 daerah lainnya berada di kategori menegah bawah. Daya saing Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak banyak berbeda dengan daya saing Provinsi Gorontalo. Peringkat daya saing tertinggi Provinsi Gorontalo diraih oleh Kota Gorontalo (6,05). Skor Gorontalo sama dengan Kendari, yaitu hanya berada di kategori menengah-atas.

12 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Peringkat tertinggi daya saing daerah yang hanya mencapai kategori menengah-atas, juga dialami pada survai daya saing, beberapa waktu lalu, di Provinsi Kalimantan Barat, yang diraih Singkawang (6,01) dan juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, yang diraih Kota Magelang (6,02). Rerata indeks daya saing di Sulawesi Tenggara adalah 5,01 tidak berbeda jauh dengan rerata daya saing Jawa Tengah (5,08), Gorontalo (5,35) dan Kalimantan Barat (5,95). Kinerja daya saing daerah pada 4 provinsi yang tidak dapat menembus kategori tingkat tertinggi, bisa jadi memang mencerminkan daya saing Indonesia secara keseluruhan yang rendah. Bahkan, pada tahun 2018, Peringkat daya saing Indonesia turun satu posisi ke level 43 dalam Peringkat Daya Saing Dunia (World Competitiveness Ranking) yang dirilis oleh lembaga penelitian asal Swiss, International Institute for Management Development (IMD). Menurut lembaga pemeringkat daya saing global lainnya, World Economic Forum (WEF), di tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke 45 dari 140 negara. Negara-negara ASEAN, setelah Singapura, Malaysia berada di urutan kedua tertinggi dengan peringkat 25 dengan skor 74,5. Selanjutnya adalah Thailand di posisi 38 dengan skor 67,5, diikuti Indonesia di urutan 45 dengan skor (64,9). Dengan demikian, isu daya saing dan iklim investasi yang rendah memang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia di semua tingkatan. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

KOTA KENDARI KONAWE UTARA KONAWE KEPULAUAN WAKATOBI BUTON TENGAH KOLAKA BUTON UTARA KONAWE SELATAN KOLAKA UTARA KOLAKA TIMUR KOTA BAUBAU MUNA BUTON SELATAN MUNA BARAT BOMBANA BUTON KONAWE SULAWESI TENGGARA

DAYA SAING DAERAH

KINERJA EKONOMI

PERSEPSI IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

5.87 5.63 5.42 5.37 5.22 5.16 5.14 5.01 4.98 4.89 4.89 4.87 4.76 4.56 4.51 4.41 3.59 4.96

4.97 3.77 4.73 4.29 3.94 6.80 4.38 3.26 3.14 5.59 5.57 4.75 5.17 3.19 3.84 3.09 1.96 4.26

6.28 7.40 7.38 6.25 6.30 5.67 6.61 7.49 4.93 6.92 4.45 6.27 6.94 7.18 6.40 5.23 5.22 6.29

7.40 6.16 5.26 4.35 4.86 3.91 5.02 6.16 4.79 3.65 4.27 4.92 3.53 3.08 4.03 4.29 3.96 4.68

KINERJA PEMERINTAH 5.00 5.29 6.26 3.88 5.34 4.52 4.49 4.27 5.10 5.23 4.28 3.93 4.30 4.62 3.30 4.94 4.44 4.66

INFRASTRUKTUR 5.90 4.60 3.75 6.48 5.74 4.24 4.50 3.01 4.49 3.27 4.19 3.57 3.71 3.90 3.69 5.91 3.07 4.35

DINAMIKA BISNIS 5.69 6.56 5.15 6.97 5.12 5.83 5.81 5.86 7.45 4.70 6.55 5.81 4.92 5.38 5.78 3.00 2.85 5.50

Tabel data hasil dari SIID 2018 di atas menginformasikan bahwa perbedaan antar daerah sebenarnya tidak terlalu besar. Oleh karena itu semua daerah sebenarnya memerlukan upaya perbaikan iklim usaha. Perbaikan iklim usaha tersebut sebaiknya dilakukan berdasarkan aspek iklim usaha apa yang paling bermasalah di masing-masing daerah. Daya saing Sulawesi Tenggara 2018 hanya meraih satu sub indeks dengan poin positif, yaitu pada iklim bisnis yang mencatat skor 6,29. Skor indeks terendah daya saing Sulawesi Tenggara adalah pada indeks infrastruktur (3,87) kemudian disusul oleh kinerja ekonomi (4,26), kinerja

DAYA SAING: TEMUAN | 13

pemerintah (5,54), kinerja investasi (4,68) dan dinamika bisnis (5,41). Sebenarnya agak mengherankan dan mengundang pertanyaan, mengapa dengan berbagai kelemahan daerah tersebut, dunia usaha menyatakan puas dan menyebut iklim bisnisnya kondusif. Bisa jadi, standar tuntutan dunia usaha di Sulawesi Tenggara memang tidak tinggi. Hal ini dimungkinkan, karena sebagian besar skala usaha di Sulawesi Tenggara adalah usaha mikro dan kecil. Yang belum membutuhkan aneka dukungan. Misalnya, belum memerlukan perizinan yang rumit. Belum memerlukan tambahan modal besar. Tidak memerlukan ekspansi pasar. Belum mendesak untuk melakukan inovasi bisnis, dst. PROVINSI SULAWESI TENGGARA Kinerja Ekonomi

Dinamika Bisnis

Persepsi Iklim Bisnis

Infrastruktur

Kinerja Investasi

Kinerja Pemerintah

Dengan merujuk pada hasil SIID 2018, maka pekerjaan rumah pemerintah daerah di Suawesi Tenggara dalam penguatan daya saing menjadi cukup berat, mengingat 5 dari 6 sub-indeks daya saing di daerahnya mencatat skor negatif. Jalan keluar untuk mengatasi problem berat tersebut antara lain dengan cara: memperbaiki kinerja pemerintah, sekaligus memperkuat infrastruktur. Pada saat yang sama perlu melakukan inovasi dan membangun kolaborasi dan jejaring dengan para pihak lain: pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas kreatif. PRAKTEK TERBAIK

Kisah sukses kolaborasi dan jejaring yang paling terkenal adalah Lembah Silikon, tempat jejaring sosial ditemukan untuk mendorong eksperimen dan kewirausahaan. Dalam analisisnya di Silicon Valley, Saxenian mengamati, "pemerintah lokal memfasilitasi iklim bisnis yang kondusif, perusahaan saling bersaing, namun pada saat yang sama saling belajar satu sama lain, tentang perubahan pasar dan teknologi, melalui komunikasi informal dan praktik kolaboratifâ&#x20AC;?. Kini, Silicon Valley, dari lembah yang tidak dikenal berkembang menjadi pusat bisnis dan perubahan dunia.

14 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Siapa yang menginovasi kabupaten/kota Institusi dan individu yang dapat menginovasi daerah cukup beragam. Yang utama adalah bupati atau walikota. Kedua adalah komunitas kreatif: desainer, insan film, arsitek, pakar ICT, seniman, dst. Ketiga adalah social entrepreneur, inkubator, perintis jejaring sosial, philantrophi, dst. Keempat adalah pusat penelitian, akademisi, inovator, dst. Kelima adalah aktor bisnis: industriawan, pimpinan asosiasi, dst. (Katz dan Wagner, 2018). Oleh karena itu, pimpinan daerah seharusnya memimpin langsung kegiatan pengembangan inovasi dan menggalang kolaborasi dengan multi-stakeholder.

3.1.1. Dinamika Bisnis

Kolaka Utara Wakatobi Konawe Utara Kota Baubau Konawe Selatan Kolaka Buton Utara Muna Bombana Kota Kendari Muna Barat Konawe Kepulauan Buton Tengah Buton Selatan Kolaka Timur Buton Konawe

7.45 6.97 6.56 6.55 5.86 5.83 5.81 5.81 5.78 5.69 5.38 5.15 5.12 4.92 4.70 3.00 2.85

Kolaka Utara merupakan daerah yang mempunyai indeks dinamika bisnis paling tinggi (7,45) di Sulawesi Tenggara. Artinya, secara bisnis daerah Kolaka Utara sangat dinamis. Hal tersebut dikarenakan banyak (9,25) perusahaan yang memiliki omset lebih dari 100 juta. Usia usaha yang di bawah 10 tahun juga relatif banyak (7,88), dan banyak usahawan (9,14) di sana yang menyatakan membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Peringkat kedua adalah Wakatobi (6,81). Menguatnya dinamika bisnis di Wakatobi dikarenakan usahawan yang ada di sana banyak yang melakukan inovasi bisnis (9.00). Selain itu sebagian besar para pengusaha di Wakatobi mempunyai rencana untuk membuka bisnis baru (10,00). Sebagian besar atau 13 daerah di Sulawesi Tenggara mempunyai indeks dinamika bisnis yang rendah. Daerah tersebut adalah Konawe Selatan (5,86), Kolaka (5,83), Buton Utara (5,81), Muna (5,81), Bombana (5,78), Kota Kendari (5,69), Muna Barat (5,38), Konawe Kepulauan (5,15), Buton Tengah (5,12), Buton Selatan (4,93), Konawe Kepulauan (4,91), Buton Tengah (4,87), Buton Selatan (4,92), Kolaka Timur (4,70), Buton (3,00), dan Konawe (2,85). Konawe menjadi daerah yang mempunyai dinamika bisnis yang paling rendah. Hal itu disebabkan karena usahawan yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dan inovasi bisnis di Konawe sangat

DAYA SAING: TEMUAN | 15

sedikit (1,00). Selain itu jumlah usahawan yang melakukan inovasi usaha juga sangat sedikit (1,00). Dan perusahaan yang beromset lebih dari 100 juta juga rendah (1,75). % usia usaha kurang dari 10 tahun rerata layanan yang dibutuhkan oleh pengusaha

rencana buka usaha baru

% usaha inovatif

% usaha dengan omset lebih dari 100 Jt

% usaha dengan kebutuhan kredit

% tingkat aplikasi kredit

Secara umum indeks dinamika bisnis, dengan skala nilai 0-10, yang dicapai di Sulawesi Tenggara relatif rendah (5,50). Hal itu dikarenakan, sedikitnya jumlah usahawan yang mempunyai omset lebih dari 100 juta, dan tingkat aplikasi pinjaman juga rendah. Hanya ada 2 indikator yang mempunyai skor di atas rata-rata, yaitu jumlah usaha yang berusia di bawah 10 tahun (6,17), dan kebutuhan usahawan atas dana pengembangan bisnis (6,57). Indikator lain yang di atas rata-rata adalah inovasi bisnis (5,76) dan usahawan yang butuh layanan jasa pengembangan (5,56).

3.1.2. Lingkungan Bisnis

Konawe Selatan Konawe Utara Konawe Kepulauan Muna Barat Buton Selatan Kolaka Timur Buton Utara Bombana Buton Tengah Kota Kendari Muna Wakatobi Kolaka Buton Konawe Kolaka Utara Kota Baubau

7.49 7.40 7.38 7.18 6.94 6.92 6.61 6.40 6.30 6.28 6.27 6.25 5.67 5.23 5.22 4.93 4.45

Para pengusaha di Konawe Selatan memiliki persepsi bahwa lingkungan bisnis di Konawe Selatan kondusif. Skor indeks persepsi lingkungan bisnis di Konawe Selatan adalah tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lain (7,49). Daerah lain yang memiliki persepsi lingkungan bisnis yang positif adalah Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Selatan, Kolaka Timur, Buton Utara, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, Muna dan Wakatobi.

16 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Sedangkan usahawan di 5 daerah lain, yaitu Kolaka, Buton, Konawe, Kolaka Utara dan Baubau menjadi daerah yang memiliki persepi bahwa lingkungan bisnis di daerahnya tidak kondusif. Dari 8 sub-indikator, para pengusaha di kedua daerah, Konawe Selatan dan Konawe Utara memiliki persepsi positif di 6 sub indikator. Misalnya, pungutan tidak resmi, baik di Konawe Selatan maupun di Konawe Utara sangat kecil, hanya 2,5%. Demikian halnya dengan regulasi yang bermasalah, di kedua daerah itu hanya 11%. Sebaliknya pengusaha di Kota Baubau menyatakan bahwa mereka menjumpai banyak masalah bisnis. Kondisi bisnis lebih buruk dari 2 tahun sebelumnya. Pejabat pemerintahnya mereka nilai kurang konsisten. Dan mereka menjumpai banyak regulasi yang menghambat bisnisnya. PROVINSI SULAWESI TENGGARA jumlah permasalahan bisnis Kondisi bisnis dibanding 2 th lalu

Monopoli usaha

Perkiraan kondisi bisnis 2 th mendatang

% pungutan tidak resmi

Jumlah regulasi bermasalah

% keanggotaan asosiasi Konsistensi pejabat pemerintah

Secara keseluruhan, para pengusaha menilai bahwa lingkungan bisnis di Sulawesi Tenggara kondusif. Mayoritas usahawan menilai bahwa di Sulawesi Tenggara tidak terjadi praktek monopoli bisnis. Tidak banyak permasalahan yang mengganggu bisnis. Regulasi yang menghambat dunia usaha di Sulawesi Tenggara juga sangat sedikit. Di masa depan (dalam 2 tahun mendatang) para pengusaha di Sulawesi Tenggara menilai kondisi bisnis akan lebih baik daripada saat ini. Mengapa dengan berbagai kelemahan yang ada di daerah Sulawesi Tenggara, dunia usaha menyatakan puas dan menyebut iklim bisnisnya kondusif. Hal ini dimungkinkan, karena sebagian besar skala usaha di Sulawesi Tenggara adalah usaha mikro dan kecil. Bahkan sebagian responden adalah mikro di lapis bawah. Yang belum membutuhkan aneka dukungan. Misalnya, belum memerlukan perizinan yang rumit. Belum memerlukan tambahan modal besar. Tidak memerlukan ekspansi pasar. Belum mendesak untuk melakukan inovasi bisnis, dst. Juga, bisa jadi, standar tuntutan dunia usaha di Sulawesi Tenggara memang tidak tinggi.

DAYA SAING: TEMUAN | 17

3.1.3. Kinerja Ekonomi

Kolaka Kolaka Timur Kota Baubau Buton Selatan Kota Kendari Muna Konawe Kepulauan Buton Utara Wakatobi Buton Tengah Bombana Konawe Utara Konawe Selatan Muna Barat Kolaka Utara Buton Konawe

6.80 5.59 5.57 5.17 4.97 4.75 4.73 4.38 4.29 3.94 3.84 3.77 3.26 3.19 3.14 3.09 1.96

Secara keseluruhan kinerja ekonomi Sulawesi Tenggara masih rendah. Masih banyak daerah yang memiliki indeks kinerja ekonomi di bawah skor 6. Bahkan, yang mempunyai indeks kinerja ekonomi di atas 6 hanya Kolaka (6,8). Tingginya kinerja ekonomi di Kolaka karena memiliki pertumbuhan pendapatan ekonomi yang bagus yaitu 10%, dengan indeks kumulatifnya 10. Pertumbuhan ekonomi per kapitanya 8%, dengan indeks kumulatifnya (10). Posisi Kolaka kemudian disusul oleh Kolaka Timur, Baubau dan Buton Selatan. Sedangkan 13 daerah lainnya, menempati peringkat kinerja ekonomi di urutan bawah, karena semuanya mencata skor di bawah 5. Konawe menjadi daerah dengan indeks kumulatif kinerja ekonomi paling rendah (1,96) hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonominya hanya 5%, dan pertumbuhan PDRB per kapitanya 2%. Meskipun demikian Konawe memiliki rata-rata pengangguran yang rendah hanya 4,23%, dengan indeks kumulatifnya 4,99. PROVINSI SULAWESI TENGGARA Pertumbuhan PDRB 2016-2017 Pertumbuhan Kinerja Kredit Macet 2016 - 2017

PDRB per Kapita 2017

Pertumbuhan PDRB per Kapita 2016 - 2017

Pertumbuhan Kredit 2016 - 2017

Tingkat Pengangguran 2017

Secara keseluruhan kinerja ekonomi Sulawesi Tenggara masih lemah, hanya mencapai angka rerata indeks 4,26. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi paling bagus yaitu, Kolaka (10). Sedangkan 15 daerah lainnya memiliki indeks pertumbuhan ekonomi di bawah 6.

18 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Konawe menjadi daerah dengan indeks pertumbuhan ekonomi paling rendah (1,96). Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi di Sulawesi Tenggara diraih Kolaka dengan indeks 10, disusul Kolaka Timur 6,73. Sedangkan semua atau 15 daerah lainnya mempunyai indeks pertumbuhan PDRB di bawah 6. Rata-rata angka pengangguran juga mempengaruhi indeks kinerja ekonomi. Semakin tinggi jumlah persentase pengangguran maka semakin rendah indeksnya. Bombana menjadi daerah yang mempunyai tingkat pengangguran paling rendah di Sulawesi Tenggara. Konawe Utara menjadi daerah yang mempunyai tingkat pengangguran paling tinggi. Buton Tengah menjadi daerah yang mempunyai pertumbuhan kredit tertinggi di Sulawesi Tenggara.. Namun, masih banyak daerah yang memiliki persentase pertumbuhan kredit yang rendah. Hanya 2 daerah dari 17 daerah di Sulawesi Tenggara yang yang pertumbuhan kreditnya menurun yaitu di Kolaka (-5%) dan Bombana (-0,2%) Sulawesi Tenggara dinilai dari segi tingkat kemacetan kreditnya, termasuk kondusif. Rerata kredit macet di Sulawesi Tenggara hanya 0,75%. Angka ini masih berada jauh di bawah ambang batas 5%, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fenomena pertumbuhan penyaluran kredit di banyak daerah di Sulawesi Tenggara masih rendah. Padahal tingkat kemacetan kredit di Sulawesi Tenggara secara keseluruhan rendah. Maka ini merupakan peluang bagi pemerintah, lembaga pembiayaan, organisasi masyarakat dan asosiasi usaha untuk berkolaborasi mengupayakan pertumbuhan lembaga pembiayaan. Guna memacu kinerja ekonomi yang lebih baik. Karena sebagian besar skala usaha di Sulawesi Tenggara adalah usaha mikro dan kecil maka pemerintah bisa berperan memfasilitasi dan menginisiasi pembangunan Bank Wakaf Mikro. Mendorong lebih banyak program filantrophy dan lembaga amil zakat beroperasi di Sulawesi Tenggara. Memfasilitasi dan mendorong pembangunan credit union dan baitul maal wat tamwil (BMT).

DAYA SAING: TEMUAN | 19

3.1.4. Kapasitas Pemerintah

Konawe Kota Baubau Muna Barat Buton Tengah Wakatobi Konawe Utara Konawe Kepulauan Kolaka Timur Kolaka Buton Utara Kota Kendari Konawe Selatan Buton Selatan Muna Buton Kolaka utara Bombana

5.70 5.49 5.48 5.47 5.36 5.30 5.27 5.16 4.94 4.94 4.68 4.62 4.46 4.30 4.21 4.00 3.19

Pengukuran kapasitas pemerintah dilakukan dengan menggunakan 7 indikator. Seluruh indikator yang digunakan untuk menyusun indeks kapasitas pemerintah bersumber dari data statistik. Kapasitas Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara tertekan jauh di bawah. Skornya rendah sekali, secara rerata hanya mencapai 4,86. Tidak ada satu pun dari 17 kabupaten/kota yang meraih angka positif, semuanya di bawah skor 6. Konawe, yang hanya meraih skor 5,70 pun sudah di posisi tertinggi. Konawe meraih angka tertinggi, karena nilai PAD yang relatif baik. Bukan hanya jumlah dana pembangunan yang relatif besar, namun juga adanya kenaikan pertumbuhan dana pembangunannya. Kapasitas Konawe juga ditopang oleh Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih baik dari daerah lain. Demikian juga dengan pertumbuhan rasio guru terhadap murid, yang merefleksikan kapasitas SDM, relatif lebih baik, dibandingkan daerah lain. Dari segi luas wilayah Konawe merupakan daerah terluas ketiga di Sultra, dengan luas 4.435 km2. SULAWESI TENGGARA Budjet Per Kapita (2017) Pertumbuhan rasio guru - murid 2016/2017

Pertumbuhan HDI (2016-2017)

Pertumbuhan Dana Pembangunan per Kapita (2016 - 2017)

% PAD terhadap Total Pendapatan (2017)

Pertumbuhan PAD (2016 - 2017)

Dana Pembangunan per Kapita (2017)

Kapasitas pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara tertekan dan tertinggal, karena disebabkan oleh rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Bukan hanya kontribusi PAD yang rendah, namun diperlemah dengan rendahnya pertumbuhan kontribusi PAD. Penyebab

20 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

lainnya adalah rendahnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Masalah berikutnya adalah, rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan. Sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara adalah bagaimana caranya untuk memperbesar APBD. Maka, perlu disusun strategi dan program untuk meyakinkan pemerintah pusat, agar besaran APBD dapat ditingkatkan. Agenda berikutnya adalah upaya memperbesar alokasi anggaran untuk pembangunan. Ini memerlukan kemauan politik, khususnya dari tingkat pimpinan, untuk mengalokasikan anggaran bagi sebesar mungkin untuk kegiatan pembangunan dan bukan untuk belanja pegawai. Cara lain adalah dengan menyusun program inovatif yang bisa mengundang partisipasi pihak luar. PRAKTEK TERBAIK

SOLO MENARI Pada tahun 2018, 3500 penari dari Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, Cirebon, Semarang, dan lain-lain, datang menari di Solo. Mereka datang dengan biaya sendiri dan memang ingin berpartisipasi untuk memperingati Hari Tari Dunia. Kegiatan ini didukung oleh beragam sponsor dari luar Pemkot Solo. Acara yang sudah berjalan sejak tahun 2013 ini salah satu contoh, cara Pemkot Solo menggerakkan ekonomi melalui partisipasi masyarakat. Selain Solo Menari, sepanjang tahun Pemkot Solo memiliki 61 agenda kegiatan besar yang menekankan partisipasi pihak non pemerintah. Kegiatan itu antara lain: Travel Mart, Solo Culinary Festival, Festival Hadrah, Solo batik carnival, Solo City Jazz, dll.

3.1.5. Upaya Pemerintah

Konawe Kepulauan Kolaka Utara Buton Konawe Utara Buton Tengah Kolaka Timur Kota Kendari Kolaka Buton Utara Buton Selatan Muna Barat Konawe Selatan Konawe Muna Kota Baubau Bombana Wakatobi

6.77 5.65 5.31 5.29 5.29 5.27 5.17 4.31 4.26 4.23 4.20 4.10 3.82 3.76 3.69 3.37 3.15

Konawe Kepulauan memiliki upaya pemerintah yang paling baik jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Tenggara. Skor indeksnya menyatakan positif, dengan indeks 6,77. Kolaka Utara memiliki skor kumulatif indeks 5,65. Buton Tengah (5,31), Konawe Utara (5,29). Daerah yang memiliki skor indeks kumulatif paling rendah adalah Wakatobi, dengan indeks 3,15.

DAYA SAING: TEMUAN | 21

SULAWESI TENGGARA Dukungan pemerintah thd perusahaan

Studi/info potensi investasi

Kualitas layanan investasi

Promosi investasi oleh Pemerintah

kualitas kinerja PTSP

Pertumbuhan ASN per populasi

% perusahaan yang punya TDP Waktu mengurus TDP & SIUP Anggaran ekonomi / total belanja

jumlah program PEL.

Di Sulawesi Tenggara, menurut responden, rerata hari mengurus TDP dan SIUP cukup singkat dan memuaskan. Dengan skor indeks 8,9. Adapun ketersediaan dokumen hasil studi mengenai info terbaru tentang investasi di Sultra belum memadai. Pemerintah daerah juga dinilai masih belum intensif dalam kegiatan mempromosikan peluang investasi. Dalam hal alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ekonomi, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara belum mengalokasikan anggaran dengan cukup proporsional, angka indeknya rendah, yaitu hanya 5,08. Jumlah responden pengusaha di Sulawesi tenggara yang telah terdaftar dalam TDP masih rendah, yaitu 51%. Namun demikian, angka ini cukup moderat, mengingat sebagian besar usaha di Sulawesi Tenggara adalah usaha skala mikro dan kecil. Biasanya, usaha mikro dan kecil belum menyadari pentingnya data usaha dan pendaftaran usahanya. Akibatnya, usaha mikro dan kecil sering tidak menerima informasi penting dan terlewat dari layanan program pemerintah. Pemerintah perlu lebih aktif melakukan pendataan dan bila perlu memberikan insentif kepada pengusaha yang aktif mendaftarkan usahanya. PRAKTEK TERBAIK

BUPATI LEMBATA Contoh terobosan dan inovasi sebagai upaya pemerintah dilakukan misalnya oleh Bupati Sunur. Di Kabupaten Lembata, Sunur menggerakan semua tenaga medis di Puskesmas dengan mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah dengan slogan â&#x20AC;&#x153;Good Pagiâ&#x20AC;?. Ternyata, hasilnya luar biasa, masyarakat yang diperiksa kesehatannya dan diberikan pelayanan obat di rumahnya, menekan angka rujukan dan biaya operasi RSUD di Lewoleba, ibukota Kabupaten Lembata. Gerak agresif Bupati berhasil menekan penggunaan anggaran dan sekaligus memuaskan masyarakat

22 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

3.1.6. Kinerja Investasi

Kota Kendari Konawe Utara Konawe Selatan Konawe Kepulauan Buton Utara Muna Buton Tengah Kolaka Utara Wakatobi Buton Kota Baubau Bombana Konawe Kolaka Kolaka Timur Buton Selatan Muna Barat

7.40 6.16 6.16 5.26 5.02 4.92 4.86 4.79 4.35 4.29 4.27 4.03 3.96 3.91 3.65 3.53 3.08

Dari 17 daerah di Sulawesi Tenggara, hanya 3 daerah yang kinerja investasinya bagus, yaitu Kota Kendari dengan indeks 7,40 disusul oleh dua daerah, yaitu Konawe Utara dan Konawe Selatan, dengan skor sama masing-masing 6,16. Diluar ketiga daerah tersebut atau 14 daerah lainnya, kinerja investasinya kurang bagus. Dua daerah mencatat skor indeks 5 dan dua belas daerah lainnnya mencatat skor indeks di bawah 5. Pada tahun sebelumnya, sebagian besar pengusaha telah melakukan penambahan tenaga kerja. Namun, sebagian besar pengusaha tersebut tidak merencanakan untuk menambah tenaga kerja di tahun mendatang. Investasi dari pengusaha yang akan mengembangkan bisnis pun, nilainya rendah. Bahkan lebih rendah dari nilai investasi pada tahun sebelumnya. Kita perlu menemukan jawaban, mengapa tren menambah kerja yang pada tahun sebelumnya berjalan baik. Di masa mendatang justru menurun. Demikian juga pertanyaan, mengapa nilai investasi di masa mendatang lebih rendah daripada tahun sebelumnya. SULAWESI TENGGARA investasi per kapita 2017 Jumlah hotel

daya tarik investasi

Rencana Tambah TK nilai investasi mendatang

usaha yang berinvestasi th lalu nilai investasi 2017

Penambahan TK 2017 % usaha yang akan berinvestasi

Data hasil survai SIID barangkali bisa sedikit menjawab. Secara agregat, kinerja ekononomi Sulawesi Tenggara saat ini masih lemah,

DAYA SAING: TEMUAN | 23

ditambah oleh masih tidak memadainya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan masih lemahnya kinerja pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengangkat kinerja investasi di Sulawesi Tenggara, tidak bisa diabaikan ketiga faktor tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari ketiga faktor tersebut, kinerja pemerintah seharusnya menjadi perhatian utama. Karena ada banyak daerah, yang kondisi infrastruktur belum bagus, namun berbekal daya kreasi dari aparat pemerintahnya, daerah tersebut bisa bangkit. Contohnya adalah Kabupaten Lembata (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur). PRAKTEK TERBAIK

BURSA INOVASI DESA Ribuan orang mengikuti Bursa Inovasi Desa 2018, di pendopo Bupati Blitar. Ini forum pertukaran inovasi untuk menemukan solusi, inisiatif dan alternatif pembangunan desa. Perwakilan pemerintah desa belajar, berdiskusi, dan membuat komitmen untuk mereplikasi inovasi yang sesuai dengan desanya. Kegiatan didukung Kementrian Desa untuk percepatan dan optimalisasi efektivitas penggunaan dana desa, dengan ide -ide kreatif. Menu yang dipilih oleh Kepala Desa dan BPD diintegrasikan dalam APBdes dibiayai APBD Untuk mensuport Desa dalam program inovasi desa.

3.1.7. Infrastruktur

Wakatobi Buton Kota Kendari Buton Tengah Konawe Utara Buton Utara Kolaka Utara Kolaka Kota Baubau Muna Barat Konawe Kepulauan Buton Selatan Bombana Muna Kolaka Timur Konawe Konawe Selatan

6.48 5.91 5.90 5.74 4.60 4.50 4.49 4.24 4.19 3.90 3.75 3.71 3.69 3.57 3.27 3.07 3.01

Daerah dengan tingkat kepuasan tinggi terhadap infrastruktur di Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Wakatobi, disusul Buton dan Kota Kendari di urutan ketiga. Wakatobi menunjukkan kepuasan tinggi terhadap kinerja pemerintah dalam pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, ketersediaan jumlah sekolah, jumlah usaha koperasi dan akses yang baik terhadap fasilitas layanan jasa pengembangan bisnis. Namun, tingkat ketersedian layanan lembaga pembiayaan non bank di Wakatobi sangat rendah. Kabupaten Buton menduduki peringkat kedua karena keunggulan dalam kinerja pemerintah dalam pemeliharaan dan pembangunan

24 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

infrastruktur, ketersediaan jumlah sekolah, dan ketersedian layanan lembaga pembiayaan non bank. Sedangkan Kota Kendari, unggul karena rasio panjang jalan beraspal, tingginya jumlah lembaga pembiayaan bank dan non bank, dan tersedianya berbagai layanan jasa pengembangan bisnis. Daerah yang paling rendah skor infratrukturnya adalah Kabupaten Konawe Selatan. Daerah ini mencatat skor positif hanya dari segi akses ke lembaga jasa pengembangan bisnis. Namun, dari kinerja pemerintah dalam pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, jumlah bank, jumlah jalan beraspal, jumlah sekolah, dan jumlah usaha koperasi semuanya mencatat skor rendah SULAWESI TENGGARA Jalan Beraspal / Total Jalan Frekuensi akses ke lembaga keuangan non-bank

Pemeliharan & pembangunan infrastruktur

Jumlah Bank per 1000 penduduk

Frekuensi akses ke modal ventura

jumlah koperasi per 1000 penduduk

Jumlah sekolahan per 1000 penduduk

% usaha yang akses jasa layanan (BDSP)

Secara agregat, kinerja infrastruktur Sulawesi Tenggara adalah yang terendah kedua setelah kinerja ekonomi. Dengan skor 4.35 infrastruktur Sulawesi Tenggara memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki daya saingnya. Mengingat pembangunan infrastruktur memerlukan biaya besar, maka diperlukan inovasi dan prioritas. Bidang mana yang memerlukan prioritas utama. PRAKTEK TERBAIK

1.500 TITIK WIFI Bupati Banyuwangi, Anas, membangun insfratrukstur IT, bekerja sama dengan PT Telkom. Kini di Banyuwangi terdapat sekitar 1.500 titik wifi, mulai dari taman, sekolah, puskesmas, sampai tempat ibadah. Data kinerja SKPD maupun laporan APBD bisa diakses dengan mudah. Masyarakat juga dapat mengakses pengetahuan dan bisnis melalui wifi publik. Anas juga menata dan mengembangkan pariwisata, dengan konsolidasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Membatasi hotel bintang tetapi mengembangkan penginapan rakyat. Anas juga gigih membuka connectivity bandara Blimbingsari, sebagai pembuka keterisolasian Banyuwangi. Awalnya hanya satu kali flight, kini dalam sehari ada enam flight. Wisatawan dan pendapatan rakyat Banyuwangi pun meningkat. Membangun wifi tidak mahal, apalagi dengan menggandeng PT Telkom. Namun, impaknya besar. Masyarakat meningkat pengetahuan dan jaringan bisnisnya. Pejabat pemerintah terpantau kinerjanya.

DAYA SAING: TEMUAN | 25

26 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

ISYU KHUSUS: TEMUAN

ISYU KHUSUS: TEMUAN DAN REKOMENDASI | 27

4.1. PERSPEKTIF PENGUSAHA: MASALAH DAN KEKHAWATIRANNYA Bagian penting dari survai ini menggali persepsi perusahaan sehubungan dengan berbagai kendala bisnis. Ada 14 hambatan atau kendala bisnis, sebagai daftar jawaban yang digunakan dalam kuesioner yang merupakan standar internasional. Pertanyaan diajukan kepada 680 pengusaha di Sulawesi Tenggara. Latar belakang mereka adalah pedagang, petani, industriawan dan penyedia jasa. Daftar jawaban tertulis telah disediakan. Mereka boleh memilih jawaban lebih dari satu. Evaluasi data menampilkan hasil berikut: Empat permasalahan utama yang mencapai sekitar 50%, yang ratarata dihadapi oleh para responden di Sulawesi Tenggara adalah masalah persaingan usaha (15,2%), permohonan pinjaman dana (13,1%) pemasaran (12,3%), dan akses terhadap bahan input (9,9%), Kelompok permasalahan kedua yang mencapai sekitar 25% dari nominasi mencakup pencarian tenaga kerja yang bermutu (6,8%), upah tenaga kerja (6,3%), perizinan usaha (6,1%) dan produktifitas tenaga kerja (5,8%).

Persaingan usaha

15.2%

Permohonan pinjaman dana

13.1%

Pemasaran

12.3%

Pengadaan bahan baku

9.9%

Rekruitmen pegawai yang bermutu

6.8%

Upah tenaga kerja

6.3%

Perizinan usaha

6.1%

Lainnya

5.9%

Produktivitas tenaga kerja

5.8%

Jejaring usaha di sektor yang sama

4.2%

Penerapan teknologi tepat guna

3.9%

Pajak dan retribusi daerah

3.9%

Keamanan berusaha Ketidakpastian hukum Pertanahan

3.1% 1.8% 1.5%

Kelompok permasalahan berikut yang tergolong rendah, mencakup jejaring usaha di sektor sejenis (4,2%), penerapan teknologi tepat guna (3,9%), pajak dan retribusi daerah (3,9%), keamanan berusaha (3,1%), ketidakpastian hukum (1,8%) dan pertanahan (1,5%). Permasalahan paling utama yang dihadapi dunia usaha di Sulawesi Tenggara adalah persaingan usaha (15,2%). Namun, jika kita mengelompokkan tiga masalah ketenagakerjaan dalam satu kategori, yaitu pencarian tenaga kerja yang bermutu (6,8%), upah tenaga kerja (6,3%), dan produktifitas tenaga kerja (5,8%). Maka, masalah yang paling

28 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

utama dan menjadi kekhawatiran dunia usaha di Sulawesi Tenggara adalah masalah ketenagakerjaan (18,9%). Agenda penting bagi pemerintah daerah adalah ikut memecahkan masalah ketenagakerjaan. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan di daerahnya. Daya saing dan iklim investasi di daerah memerlukan dukungan tenaga kerja yang bermutu dan produktif. PRAKTEK TERBAIK

WALIKOTA SURABAYA Yang pertama dilakukan Tri Rismaharini sebagai walikota adalah menyelenggarakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, terutama untuk mereka yang berasal dari keluarga miskin. Risma menekankan pentingnya investasi pendidikan bagi warganya. Risma membuat lebih dari 1.000 perpustakaan agar warga bisa belajar. Juga ada rumah matematika gratis, pengajarnya dosen dan sukarelawan. Agar anak keluarga miskin bisa kursus matematika. Sumberdaya yang kuat diperlukan agar daerah bisa berinovasi.

Pungutan Tidak Resmi

Provinsi Sulawesi Tenggara Konawe Utara Buton Tengah Konawe Selatan Konawe Kepulauan Buton Selatan Wakatobi Kolaka Utara Kolaka Buton Muna Muna Barat Kota Baubau Bombana Kolaka Timur Buton Utara Konawe Kota Kendari

10.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 5.0% 5.0% 7.5% 7.5% 10.0% 10.0% 12.5% 12.5% 12.5% 17.5% 20.0% 20.0% 25.0%

4.2. REGULASI Secara keseluruhan, di Sulawesi Tenggara tidak dijumpai secara signifikan masalah regulasi yang menghambat dunia bisnis. Di Sulawesi Tenggara, 80% responden pengusaha menyatakan tidak tahu, mengenai regulasi yang paling menghambat bisnisnya. Namun, responden yang menyatakan ada hambatan regulasi, menyebut regulasi perdagangan ekspor impor, ketenagakerjaan dan lingkungan sebagai 3 regulasi yang menghambat bisnis. Upaya pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang pro investasi tidak mudah. Kendalanya adalah adanya ego sektoral, lemahnya dukungan dari DPRD dan tidak menjadi prioritas pimpinan daerah. Dalam situasi yang kurang kondusif tersebut, 100% responden

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 29

pengusaha di 5 daerah (Wakatobi, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kolaka dan Buton) menyatakan tidak dijumpai adanya ketidakpastian hukum di daerahnya. Di 7 daerah lain, hanya 4% responden yang menyatakan ada ketidakpastian hukum. Tingkat ketidakpastian hukum justru tertinggi diahadapi oleh 25% responden pengusaha di Kota Kendari.

Masalah Ketidakpastian Hukum Kota Kendari Kolaka Utara Muna Barat Konawe Kepulauan Konawe Muna Kota Baubau Konawe Utara Buton Utara Buton Tengah Buton Selatan Bombana Wakatobi Konawe Selatan Kolaka Timur Kolaka Buton

0% 0% 0% 0% 0%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

8% 8%

17% 13%

25%

Masalah ketidakpastian hukum, ternyata paling tinggi dirasakan oleh responden pengusaha di Kota Kendari (25%). Kemudian, disusul oleh Kolaka Utara diurutan nomor dua (17%). Sementara itu, di Buton, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Selatan, serta Wakatobi para responden pengusahanya menyatakan tidak ada masalah ketidakpastian hukum.

Masalah Perizinan Usaha

Wakatobi Kota Kendari Kota Baubau Bombana Muna Barat Buton Selatan Buton Kolaka Utara Konawe Kepulauan Konawe Konawe Utara Buton Utara Buton Tengah Kolaka Timur Muna Konawe Selatan Kolaka

20% 17% 11% 10% 9% 6% 6% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0%

Dalam hal masalah perizinan usaha di Sulawesi Tenggara, paling banyak dihadapi oleh responden yang berada di Wakatobi (20%). Baik itu dalam hal pengurusan ataupun lainnya. Lebih lanjut, para responden

30 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

di Kota Kendari juga lumayan banyak yang menghadapi masalah perizinan usaha (17%). Sementara itu, di Kolaka, Konawe Selatan, dan Muna, responden pengusaha di tiga kota tersebut tidak mendapati masalah perizinan usaha.

Peraturan Penghambat Lainnya

27%

Perdagangan dan Ekspor Impor Pajak dan Retribusi Daerah

8% 9%

12% 11% 10%

Tentang Investasi Tentang Lingkungan

10%

Tidak Tahu Ketenagakerjaan Perizinan Usaha Tidak Ada

Sebagian besar (27%) responden pengusaha di Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang menghambat usahanya. Namun, ada 12% responden pengusaha yang menyatakan menghadapi masalah peraturan perdagangan dan ekspor impor. Disusul peraturan tentang ketenagakerjaan (11%) dan lingkungan (10%) diurutan selanjutnya.

Peraturan Paling Menghambat

Provinsi Sulawesi Tenggara Kolaka Timur Konawe Kepulauan Kota Kendari Muna Barat Kota Baubau Wakatobi Konawe Buton Selatan Bombana Muna Kolaka Konawe Selatan Kolaka Utara Buton Utara Buton Tengah Konawe Utara Buton

20% 93% 90% 48% 28% 20% 10% 10% 8% 8% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 0% 0%

Para responden pengusaha sebagian besar tidak mengetahui peraturan apa yang paling menghambat usahanya (80%). Hanya 20% saja yang mengetahui adanya peraturan penghambat usaha. Kolaka Timur menempati urutan teratas paling banyak mengetahui adanya peraturan penghambat (93%). Di bawahnya, disusul Konawe Kepulauan

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 31

(90%). Sementara itu, di Buton dan Konawe Utara 100% para responden pengusaha tidak mengetahui adanya peraturan penghambat.

Adakah Kebijakan / Regulasi Pro Investasi

11%

89%

Ada

Tidak Ada

Responden pemerintah di Sulawesi Tenggara sebagian besar menyatakan bahwa sudah ada regulasi yang mendukung investasi (89%). Sebaliknya, 11% responden lainnya menyatakan bahwa regulasi yang mendukung investasi belum dibuat di daerahnya.

Kendala Utama Membuat Regulasi

3% Lainnya

8% 32%

10%

20% 28%

Tidak menjadi prioritas pimpinan Kurangnya dukungan dari dprd Regulasi masih dijadikan alat untuk menambah pendapatan PEMDA Keterbatasan Anggaran Masih adanya ego sektoral

Kendala utama dalam proses penyusunan regulasi pendukung investasi, menurut 32% responden adalah karena masih adanya ego sektoral. Responden lain (28%) menyebut, keterbatasan anggaran sebagai kendala utama. Kendala lain menurut 20% responden adalah regulasi dijadikan alat untuk menambah pendapatan PEMDA. Sisanya, 10% responden menyatakan DPRD kurang mendukung dan 8% menyatakan pimpinan daerah tidak memprioritaskannya

32 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

4.3. PELAYANAN PERIZINAN BISNIS Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah diintegrasikan dengan Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal. Walaupun fungsi layanan perizinan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, fungsi layanan penanaman modal belum berjalan maksimal. Faktor penyebabnya adalah ketidak tahuan staff mengenai teknik melakukan promosi investasi, minimnya penguasaan bahasa asing, jumlah staff yang tidak mencukupi dan keterbatasan alokasi dana untuk promosi investasi. Pelayanan perizinan, sebagian merupakan layanan yang diberikan kepada para pengusaha yang selama ini telah menjalankan usaha. Kini saatnya pemerintah daerah mulai mengubah fokus layanan, bukan hanya pada kualitas pelayanan perizinan saja. Melainkan pada seberapa banyak, peningkatan investor baru yang berhasil membuka usaha di daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan yang berbeda, untuk membekali staff BPMD/PTSP dalam menarik dan melayani investor baru di daerahnya. Perlu disusun strategi dan petunjuk teknis berdasarkan pada praktek terbaik, yang telah sukses dijalankan, bukan saja dari daerah lain, melainkan bahkan dari negara lain.

Layanan Multi Fungsi PTSP

Sulawesi Tenggara Konawe Utara Kolaka Timur Buton Kota Kendari Kota Bau-bau Konawe Selatan Konawe Kolaka Buton Selatan Bombana Wakatobi Muna Buton Utara Buton Tengah Muna Barat Konawe Kepulauan Kolaka Utara

60% 100% 100% 100% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0%

Belum semua kantor PTSP di Sulawesi Tenggara memberikan layanan lengkap, yang mencakup layanan perizinan, promosi investasi dan pengawasan/monitoring. Idealnya PTSP bukan saja memberikan pelayanan perizinan, tetapi juga fasilitasi dalam tahap implementasi investasi

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 33

Kecepatan Layanan PTSP

Provinsi Sulawesi Tenggara Konawe Utara Konawe Kepulauan Kolaka Utara Buton Utara Buton Konawe Buton Tengah Muna Kolaka Timur Kolaka Kota Kendari Bombana Muna Barat Buton Selatan Kota Bau-bau Konawe Selatan Wakatobi

96.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 97.5% 95.0% 96.9% 93.1% 98.1% 97.5% 92.5% 95.0% 72.5%

Sebanyak 96,2% responden menilai bahwa kecepatan layanan kantor PTSP di Sulawesi Tenggara memuaskan.. Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka Utara, Buton Utara, Buton, Konawe, dan Buton Tengah angkanya mencapai 100%. Paling rendah adalah Wakatobi, dimana yang menyatakan bahwa layanan PTSPnya cepat sebesar 72,5%.

Kualitas Layanan PTSP

Provisnsi Sulawesi Tenggara Kolaka Timur Buton Tengah Buton Utara Buton Kolaka Utara Kota Kendari Konawe Kepulauan Konawe Utara Konawe Selatan Muna Konawe Muna Barat Bombana Buton Selatan Kota Baubau Kolaka Wakatobi

83.8% 97.5% 97.5% 95.0% 95.0% 92.5% 90.0% 90.0% 87.5% 87.5% 85.0% 80.0% 80.0% 75.0% 72.5% 70.0% 67.5% 62.5%

Sebanyak 83.8% responden di Sulawesi Tenggara merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PTSP. Kolaka Timur dan Buton Tengah menjadi daerah paling tinggi dengan tingkat kepuasan mencapai angka 97.5%. Diperingkat paling bawah terdapat Wakatobi dengan tingkat kepuasan mencapai 62.5%.

34 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Ketersediaan Infrastruktur Layanan

Alat Bantu Kerja

13%

Toilet

13%

Jaringan Internet

12%

Ruang Arsip & Server

12%

Lahan Parkir

12%

Fasilitas Ruang Tunggu

11%

Sarana Informasi

11%

Ruang Pertemuan Bisnis / Konsultasi

Loket Perbankan / Pembayaran

Lainnya

Alat bantu kerja menjadi infrastruktur yang paling banyak tersedia di kantor pelayanan PTSP (13%). Disusul dengan angka ketersediaan jaringan internet, ruang arsip dan server serta lahan parkir yaitu 12%. Yang paling rendah adalah angka ketersedian ruang konsultasi dan pembayaran (7%).

Layanan Perizinan Paling Banyak Diurus

8% 31% 32%

SITU SIUP

29%

TDP IMB

Dari beberapa pelayanan yang ada di kantor PTSP, pengurusan perizinan Tanda Daftar Perusahaan ternyata yang paling banyak diurus oleh pengusaha (32%). Lebih lanjut, pengurusan SITU juga banyak diurus oleh para pengusaha (31%). Sedangkan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sekitar 29%. Dan IMB ternyata paling sedikit, yaitu 8%.

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 35

Kendala Utama Memberikan Layanan Promosi Investasi

Keterbatasan Anggaran Biaya

39%

Keterbatasan Penguasaan Bahasa Asing

20%

Ketidaktahuan Teknik / Cara Mempromosikan

18%

Keterbatasan Jumlah Staff

16%

Tidak Menjadi Prioritas Kepala Daerah Lainnya

5% 2%

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama oleh pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (39%) dalam memberikan layanan promosi investasi. Selain itu, penguasaan bahasa asing yang minim menjadi kendalan lanjutan (20%). Yang menarik, ternyata sekitar 18% pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak tahu teknik atau cara mempromosikan usaha di daerahnya masingmasing.

4.4. TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Konawe Utara Buton Konawe Selatan Buton Utara Kolaka Timur Muna Barat Bombana Buton Tengah Konawe Muna Kolaka Utara Konawe Kepulauan Kolaka Wakatobi Kota Kendari Buton Selatan Kota Baubau

36 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

7.92 7.65 7.38 7.19 7.04 7.01 6.96 6.49 6.49 6.44 6.41 6.39 6.34 5.97 5.82 5.75 5.16

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pungutan Tidak Resmi

Waktu Mengurus Izin Usaha

Konsistensi Pemerintah

Ketersediaan Internet

Regulasi yang Menghambat

Keanggotaan Dalam Asosiasi Kualitas PTSP

Keamanan Berusaha Kepastian Hukum

Tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara relatif baik. Hal ini didukung oleh sejumlah indikator. Antara lain, Sultra menjadi daerah yang memiliki konsistensi pemerintah yang cukup tinggi. Berdasarkan opini responden tingkat konsistensinya mencapai 71,8%. Hal itu mungkin dikarenakan Sulawesi Tenggara memiliki kualitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang baik (83,8%). Kepastian hukum yang ada di sana juga baik. Didukung pula oleh rasa aman dalam berusaha. Selain itu, persentase regulasi yang menghambat bisnis juga sangat kecil (6%). Indikator yang tidak mendukung tata kelola yang baik di Sultra adalah terbatasnya ketersediaan internet (6%). Hal ini membatasi komunitas pengusaha untuk bisa mengakses media yang relatif independen. Indikator lain yang melemahkan tata kelola pemerintahan di Sultra adalah sedikitnya pengusaha di sana yang tergabung dalam asosiasi (26%).

4.5. JASA PENGEMBANGAN USAHA (Business Development Services) Usaha di Sulawesi Tenggara belum ditunjang oleh layanan jasa pengembangan usaha. Sebanyak 91% responden belum mendapat layanan teknis pengembangan usaha. Layanan pemerintah (misalnya melalui PLUT dan Rumah Kemasan) hanya menjangkau 6% responden. Padahal, kebutuhan usahawan terhadap layanan jasa pengembangan cukup kuat. Jasa pemasaran menjadi kebutuhan utama (38%), disusul jasa teknis produksi (20%). Sebagian besar permohonan kredit yang ditolak, disebabkan oleh hal-hal teknis, seperti ketiadaan perencanaan bisnis (4%), ketidaklengkapan dokumen (24%). Jika layanan jasa pengembangan usaha tersedia, kekurangan tersebut akan memungkinkan teratasi. Pemerintah sejak tahun 2013 telah mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di hampir semua provinsi di Indonesia. Namun, program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ini tersita sebagian sumber dayanya untuk memenuhi pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan gedung. Sehingga, hingga saat ini baru terbentuk sekitar 51 PLUT. Fokus pada pembangunan infrastrukur menimbulkan kelambanan dalam perluasan jangkauan layanan. Bahkan, di sejumlah tempat, yang telah terbangun gedung yang mewah, namun kualitas dan

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 37

kuantaitas layanan pemberian jasa kepada KUKM belum maksimal. Mekanisme subsidi dari pemerintah pusat untuk biaya operasional PLUT di daerah juga menimbulkan ketergantungan PLUT daerah kepada pusat. Di sisi lain, mekanisme subsidi ini telah “mendistrorsi pasar”. Penyedia jasa layanan usaha – khususnya yang dibangun oleh swasta terganggu dalam penentuan tarif jasa layanannya. Karena harus bersaing dengan lembaga layanan jasa yang disubsidi. Program PLUT seyogyanya perlu dikaji ulang. Orientasi pengembangan PLUT yang berbasis pada pembangunan infrastruktur gedung dan subsidi dari pemerintah pusat untuk operasional PLUT daerah perlu dikaji ulang. Subsidi dari pemerintah pusat seyogyanya dialihkan sebagai dana insentif, yang diberikan kepada lembaga penyedia jasa layanan yang berprestasi. Dengan demikian, dapat ditumbuhkan iklim persaingan yang sehat. Sekaligus pengembangan PLUT dapat lebih ditingkatkan akselerasinya dan jangkauannya, karena dana tidak terserap untuk biaya pembangunan infrastruktur gedung dan biaya operasionalnya. PRAKTEK TERBAIK

JOGJAKARTA TOURISM TRAINING CENTRE (JTTC) Didirikan atas dasar kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies), tanpa subsidi Negara. JTTC memberikan jasa pengembangan usaha kepada usahawan secara komersial. Fasilitator dan konsultan JTTC merupakan gabungan antara akademisi (UGM) dan praktisi (ASITA). JTTC yang semula beroperasi dari gedung kecil dan tua, pinjaman UGM, saat ini telah memiliki gedung baru milik sendiri, yang dibangun secara swadaya. Di sisi lain, sejumlah PLUT, dibangun dengan biaya milyaran rupiah dan berdiri megah. Akan tetapi, operasionalnya tetap tergantung pada subsidi negara dan sebagian tidak berfungsi dengan baik.

Pemberi Bantuan Teknis dan Pendampingan Usaha

41%

TIDAK ADA

23%

LEMBAGA PERBANKAN

LAINNYA

TIDAK TAHU ADA LEMBAGA YANG BISA MEMBANTU

ASOSIASI BISNIS PROGRAM YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH SEPERTI PLUT. RUMAH KEMASAN DLL. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PERUSAHAAN MODAL VENTURA

6% 5% 1%

Sebagian besar responden (41%) tidak mendapat bantuan teknis dan pendampingan usaha. Sementara itu, 23% responden mendapat bantuan teknis dan pengembangan usaha dari lembaga keuangan. Sedangkan yang mendapat bantuan teknis dari perusahaan modal ventura, angkanya paling kecil, yaitu hanya 1% saja. Sementara bantuan dari asosiasi binis yaitu sekitar 7%. Program bantuan teknis dari

38 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

pemerintah (PLUT, Rumah Kemasan, dll) hanya menjangkau 6% responden, di urutan kelima.

Jenis Layanan yang Dibutuhkan

LOBBY/ADVOKASI 4% 7% 38%

LAINNYA 12% 19%

20%

PENYEDIAAN RUANG KERJA MANAJEMEN KEUANGAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI PEMASARAN

Layanan jasa pemasaran, menjadi jenis jasa yang paling banyak diperlukan oleh responden di Sulawesi Tenggara (38%). Disusul pelatihan teknis, yang juga dibutuhkan oleh responden (20%). Bantuan manajemen keuangan juga lumayan banyak diperlukan oleh responden (19%). Sementara itu, lobby/advokasi menjadi layanan yang sedikit dibutuhkan responden (4%).

Layanan oleh Organisasi Pengusaha

Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari Wakatobi Kolaka Utara Kolaka Muna Konawe Konawe Kepulauan Buton Konawe Utara Kolaka Timur Buton Tengah Kota Baubau Konawe Selatan Muna Barat Buton Utara Bombana Buton Selatan

26.2% 52.5% 50.0% 42.5% 40.0% 30.0% 30.0% 27.5% 27.5% 25.0% 22.5% 20.0% 17.5% 17.5% 12.5% 12.5% 10.0% 7.5%

Asosiasi usaha di Sulawesi Tenggara belum berperan kuat, dalam pemberian layanan kepada anggotanya. 73,8% responden tidak mendapatkan layanan oleh asosiasi usaha, Hanya 26.2% saja yang memanfaatkan betul layanan asosiasi ini. Ketika dirinci, responden di Kota Kendari ternyata yang paling banyak memanfaatkan layanan yang disediakan oleh asosiasi (52.5%). Angka tersebut jauh dari Buton Selatan yang tingkat penggunaan layanan asosiasi oleh responden hanya 7.5% saja.

Alasan Penolakan Lembaga Keuangan

Ternyata sebanyak 31.2% responden tidak tahu mengapa pihak lembaga keuangan tidak menyetujui kredit yang diajukan. Alasan

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 39

Tidak tahu

31.2%

Kondisi Agunan

29.9%

Dokumen tidak lengkap

24.2%

Birokrasi dan layanan perbankan

4.9%

Tidak memiliki rencana usaha

4.6%

Lainnya Tidak ada koneksi pegawai bank

3.6% 1.5%

terbesar, yang diketahui responden mengapa kredit yang diajukan tidak disetujui oleh lembaga keuangan adalah kondisi agunan (29.9%). Selain itu, dokumen tidak lengkap yang dibawa oleh pengusaha ketika mengajukan kredit menjadi alasan lanjutan (24.2%). Dan 4% responden mengajukan kredit tetapi tanpa disertai rencana usaha. Semua ini sebenarnya merupakan peluang bagi penyedia jasa layanan.

Sumber Jasa yang Digunakan untuk Melakukan Inovasi

Kerjasama dengan mitra perusahaan

51%

Aktif di asosiasi bisnis atau industri

15%

Menghubungi pemerintah

15%

Menggunakan jasa konsultan

Adopsi dari perusahaan lokal

Transfer dari perusahaan induk Menghubungi universitas

4% 1%

Kerjasama dengan mitra perusahaan menjadi cara utama para responden di Sulawesi Tenggara untuk melakukan inovasi (51%). Kemudian, kebermanfaatan bergabung dengan asosiasi dan aktif di dalamnya menjadi cara berikutnya dalam melakukan inovasi (15%). Hanya 1% responden, yang memanfaatkan universitas dalam kaitannya dengan inovasi.

40 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

4.6. ORGANISASI PENGUSAHA Peran organisasi pengusaha di Sulawesi Tenggara masih belum signifikan dalam memajukan anggotanya. Bahkan, 74% responden pengusaha di Sulawesi Tenggara, belum menjadi anggota organisasi apa pun. Yang telah menjadi anggota organisasi pengusaha pun, hanya 7% yang telah menerima layanan bantuan teknis dari asosiasi. Saat melakukan inovasi, hanya 6% responden yang menyatakan bahwa organisasi pengusaha telah membantunya. Berdasarkan profil responden, maka sebagian besar usahawan di Sulawesi Tenggara adalah pengusaha mikro. Usahawan di tingkat mikro biasanya waktunya telah habis tersita untuk mengurusi bisnisnya, yang pada umumnya masih dalam tahap survival. Mengharap mereka untuk berpartisipasi dalam organisasi menjadi tidak mudah. Padahal, partisipasi usahawan dalam penguatan daya saing dan iklim usaha daerah penting. Hal yang perlu dilakukan adalah, memberikan layanan terlebih dahulu. Jika usahawan telah merasakan manfaat dari organisasi, maka menjadi lebih mudah meminta mereka untuk menjadi anggota organisasi. Upaya semacam ini hanya bisa dilakukan oleh organisasi pengusaha yang telah mapan. Misalnya oleh KADIN, IWAPI, HIPMI, DEKOPIN, dst.

Keikutsertaan dalam Organisasi Pengusaha

Provinsi Sulawesi Tenggara Bombana Wakatobi Muna Barat Kota Kendari Konawe Utara Muna Konawe Selatan Kota Baubau Konawe Kepulauan Konawe Kolaka Timur Buton Utara Kolaka Utara Buton Tengah Kolaka Buton Selatan Buton

26% 53% 50% 42.5% 40.0% 30% 30% 27.5% 27.5% 25.0% 23% 20.0% 17.5% 17.5% 13% 13% 10.0% 7.5%

Di Sulawesi Tenggara, 74% responden usahawan tidak tergabung dalam organisasi pengusaha apa pun. Para responden yang bergabung dengan organisasi pengusaha angkanya hanya 26%. Bombana menjadi daerah paling tinggi di antara daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang usahawannya tergabung dalam asosiasi (53%). Sementara itu, Buton adalah daerah dengan tingkat keanggotaan pengusaha dalam asosiasi yang terendah (7.5%).

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 41

Apakah Ada Bantuan Teknis dan Pendampingan Usaha dari Organisasi Pengusaha

93%

Tidak

93% responden menyatakan tidak menerima bantuan teknis dan pendampingan usaha yang diberikan oleh asosiasi. Hanya sekitar 7% saja dari total responden pengusaha yang menjawab bahwa asosiasi berperan dalam hal pemberi bantuan teknis dan pendampingan usaha.

Penggunaan Layanan Organisasi Pengusaha

26.2% 52.5% 50.0% 42.5% 40.0% 30.0% 30.0% 27.5% 27.5% 25.0% 22.5% 20.0% 17.5% 17.5% 12.5% 12.5% 10.0% 7.5%

Dalam hal penggunaan layanan yang diberikan oleh asosiasi, sebanyak 73.8% responden pengusaha di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakannya untuk pengembangan usaha. Hanya 26.2% yang menggunakan layanan asosiasi. Responden di Kota Kendari ternyata paling banyak menggunakan layanan yang disediakan oleh asosiasi (52.5%). Sementara di Buton Selatan, hanya 7.5% responden yang menggunakan layanan dari asosiasi.

42 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Inovasi Melalui Organisasi Pengusaha

94%

Tidak

Sebanyak 94% responden di Provinsi Sulawesi Tenggara menjawab bahwa inovasi usaha yang dilakukan tidak melalui bantuan asosiasi. Hanya 6% saja inovasi usaha yang dilakukan melalui bantuan asosiasi.

4.7. AKSES KEPADA LEMBAGA KEUANGAN Perputaran usaha sebagian besar responden (55%) di Sulawesi Tenggara nilainya di bawah atau sama dengan Rp 10 juta. Sebagian besar responden (51%) butuh tambahan dana yang nilainya kurang dari Rp 250 juta. Barangkali karena dua faktor inilah, maka 55% responden menyatakan bahwa mereka mencukupi kebutuhan modalnya dari modal sendiri. Hanya 27% responden yang menyatakan berhubungan dengan lembaga keuangan. Dan hanya 3%, responden yang mengajukan permohonan kredit ke lembaga keuangan syariah, sebagian besar (47,3%) masih berhubungan dengan bank konvenisonal. Tingkat bunga yang rendah, masih menjadi daya tarik utama responden (38,8%), dalam memilih lembaga keuangan, disusul dengan kemudahan proses permohonan (28,3%). Proses permohonan kredit di lembaga keuangan di Sulawesi Tenggara, menurut sebagian besar responden (67,1%) adalah mudah. Dan di Sulawesi Tenggara, hanya 1% responden, yang berhubungan dengan rentenir. Dengan demikian, akses dunia usaha di Sulawesi Tenggara ke lembaga keuangan relatif tidak ada hambatan. Namun, karena perputaran usaha yang nilainya kecil dan kebutuhan dana tambahan yang juga nilainya kecil, maka yang lebih tepat memberikan layanan jasa keuangan di Sulawesi Tenggara adalah lembaga keuangan bukan bank. Yaitu, lembaga keuangan seperti credit union, baitul maal wat tamwil (BMT) dan bahkan lembaga amil zakat.

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 43

PRAKTEK TERBAIK

Di Kalimantan Barat, Credit Union Lantang Tipo, yang didirikan di tahun 1976, hingga saat ini kokoh menjadi sumber pembiayaan usaha mikro dan kecil. Jumlah anggotanya terus berkembang. Di tahun 2016 jumlah anggotanya mencapai 182 ribu orang, tahun 2017 meningkat menjadi 186 ribu orang dan tahun 2018 lebih meningkat lagi menjadi 192 ribu orang. Dan asetnya mencapai Rp 2,7 triliun. Demikian juga di Pekalongan, Jawa Tengah, Koperasi Jasa, yang didirikan di tahun 1973 kini memiliki anggota 200 ribu orang dengan aset Rp 8,3 triliun. Koperasi yang menyalurkan kredit hingga Rp 6 triliun ini memiliki 135 cabang, yang menjadikannya sebagai koperasi terbesar dan tersebar di Indonesia

Perputaran Usaha Per Bulan

Provinsi Sulawesi Tenggara Buton Selatan Wakatobi Muna Konawe Kolaka Buton Konawe Kepulauan Kolaka Timur Buton Utara Muna Barat Bombana Konawe Utara Buton Tengah Kota Kendari Kolaka Utara Kota Baubau Konawe Selatan

52.1%

29.9% 18.1% 75.0% 17.5% 7.5% 72.5% 27.5% 65.0% 30.0% 5.0% 65.0% 30.0% 5.0% 60.0% 30.0% 10.0% 60.0% 30.0% 10.0% 57.5% 35.0% 7.5% 57.5% 27.5% 15.0% 57.5% 30.0% 12.5% 55.0% 27.5% 17.5% 55.0% 17.5% 27.5% 50.0% 30.0% 20.0% 42.5% 30.0% 27.5% 32.5% 27.5% 40.0% 32.5% 32.5% 35.0% 27.5% 45.0% 27.5% 20.0% 40.0% 40.0%

â&#x2030;¤ Rp 10 Juta

> Rp 10 Juta - Rp 50 Juta

> Rp 50 Juta

Separuh lebih (52,1%) responden di Provinsi Sulawesi Tenggara, perputaran usahanya kurang atau sama dengan 10 juta per bulan. Pengusaha dengan perputaran yang mencapai 10-50 juta sekitar 29.9%. Sedangkan yang mencapai 50 juta lebih, hanya sekitar 18.1%. Responden dengan perputaran usaha perbulan di bawah 10 juta paling banyak berada di Buton Selatan dan Wakatobi, yaitu sebanyak 75%. Sementara itu, di Konawe Selatan malah berkebalikan, perputaran usaha yang mencapai 50 juta lebih, sebesar 40%.

Sumber Modal Usaha

MODAL SENDIRI, KELUARGA, TEMAN

55%

PINJAMAN BANK UMUM

27%

MITRA BISNIS

KOPERASI/BMT/BKK/BANK PASAR DLL.

LAINNYA

PINJAMAN BPR

PINJAMAN PEMERINTAH

PEGADAIAN

RENTENIR

Separuh lebih responden di Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata menggunakan modal sendiri, keluraga, dan teman untuk kebutuhan

44 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

usahanya (55%). Para responden yang meminjam uang ke bank umum hanya sekitar 27% saja. Sedangkan pinjaman dana dari pemerintah, hanya diakses oleh 2% saja dari para responden pengusaha.

Butuh Dana Tambahan

Provinsi Sulawesi Tenggara Buton Selatan Konawe Kepulauan Wakatobi Kolaka Utara Konawe Utara Kolaka Buton Utara Muna Muna Barat Buton Tengah Buton Kota Kendari Kota Baubau Konawe Selatan Konawe Kolaka Timur Bombana

74.4% 90.0% 87.5% 85.0% 85.0% 82.5% 80.0% 77.5% 75.0% 72.5% 72.5% 72.5% 70.0% 70.0% 65.0% 65.0% 62.5% 52.5%

Sebanyak 74.4% responden di Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan butuh dana tambahan untuk usahanya. Di Buton Selatan, hampir semua pengusaha membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan usahanya (90%). Angka itu paling tinggi di antara daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Sementara, di Bombana, 52,5% responden, menyatakan butuh dana tambahan.

Untuk Apa Dana Tambahan?

Untuk tambah modal kerja 5%

14% 40%

13% 28%

Untuk menambah barang dagangan Untuk membeli mesin baru, gedung, dsb. Lainnya Belum tahu

Sebagian besar (40%) responden yang membutuhkan dana tambahan, akan menggunakannya untuk menambah modal kerja. Sedangkan responden yang mengalokasikan dana tambahan untuk penambahan barang dagangan mencapai 28%. Ada 14% responden yang belum tahu, untuk apa dana tambahan akan digunakan.

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 45

Jumlah Dana yang Dibutuhkan

Provinsi Sulawesi Tenggara Muna Buton Selatan Wakatobi Muna Barat Konawe Kepulauan Buton Utara Kolaka Buton Konawe Kolaka Timur Kolaka Utara Bombana Kota Bau-bau Buton Tengah Kota Kendari Konawe Utara Konawe Selatan

51.6%

12.9%

13.4% 2.5%7.5% 10.0% 12.5% 17.5% 2.5% 7.5% 27.5% 12.5% 27.5% 15.0% 2.5% 10.0% 12.5% 12.5% 5.0% 7.5% 7.5% 15.0% 30.0% 7.5% 5.0% 15.0% 12.5% 17.5% 15.0% 15.0% 17.5% 45.0% 17.5% 10.0% 25.0%

90.0% 70.0% 62.5% 60.0% 60.0% 60.0% 57.5% 57.5% 52.5% 52.5% 45.0% 45.0% 40.0% 37.5% 35.0%

30.0% 22.5% < 250 Juta

250 - 500 juta

> dari 500 Juta

Jumlah dana tambahan yang dibutuhkan 51,6% responden, nilainya kurang dari 250 juta. Di Muna 90% responden pengusahanya butuh dana kurang dari 250 juta. Rerata semua responden pengusaha di Provinsi Sulawesi Tenggara kebutuhan dana tambahan masih berkisar diangka kurang dari 250 juta. 45% responden di Konawe Utara saja, tingkat kebutuhan dana para pengusahanya dikisaran angka 250-500 juta. Sedangkan Konawe Selatan, 25% responden menyatakan kebutuhan dananya mencapai lebih dari 500 juta (25%). Dengan demikian, Konawe Selatan merupakan daerah dengan tingkat kebutuhan dana tambahan yang terbesar di Sulawesi Tenggara.

Mengajukan Pinjaman ke Lembaga Keuangan

Provinsi Sulawesi Tenggara Buton Utara Buton Selatan Kolaka Utara Konawe Utara Kota Baubau Wakatobi Muna Kota Kendari Buton Tengah Konawe Kepulauan Buton Muna Barat Konawe Konawe Selatan Bombana Kolaka Timur Kolaka

44.7% 65.0% 62.5% 60.0% 55.0% 50.0% 50.0% 42.5% 42.5% 42.5% 40.0% 40.0% 37.5% 37.5% 35.0% 35.0% 32.5% 32.5%

44,7% responden di Sulawesi Tenggara mengajukan pinjaman kredit ke lembaga keuangan. Di Buton Utara, responden yang mengajukan permohonan pinjaman dana ke lembaga keuangan mencapai 65%. Di Kolaka, jumlah responden yang mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan hanya 32.5% saja.

46 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Lembaga Keuangan / Bank Tempat Mengajukan Kredit

Bank komersial

42.6%

BPR

24.4%

Koperasi

11.7%

Lainnya

8.7%

Kredit pemerintah Lembaga keuangan syariah Ventur capital

8.0% 3.7% 0.9%

Bank komersial masih menjadi pilihan paling banyak responden di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengajukan kredit (42.6%). Sementara itu, responden pengusaha yang mengajukan kredit di BPR yaitu 24.4%. Sedangkan responden yang mengajukan dana kepada ventura capital sangat sedikit jumlahnya (0.9%).

Alasan Memilih Lembaga Keuangan / Bank

Bunga lebih murah dari yang lain

38.8%

Persyaratan yang mudah

28.3%

Kenal seseorang di Bank

11.6%

Direkomendasikan

10.7%

Reputasi yang baik Lainnya

7.6% 2.9%

Bunga yang rendah, menjadi alasan terkuat para responden dalam memilih tempat pengajuan kredit (38.8%). Diikuti dengan persyaratan yang mudah membuat menarik minat para responden pengusaha (28.3%). Sementara itu, ternyata reputasi yang baik dari salah satu lembaga keuangan / bank tidak terlalu menjadi perhatian utama para responden pengusaha untuk melakukan kredit (7.6%).

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 47

Pengalaman Memproses Permohonan Kredit

67.1%

Provinsi Sulawesi Tenggara Kolaka Kolaka Timur Buton Utara Buton Tengah Kota Baubau Muna Barat Konawe Utara Buton Wakatobi Kota Kendari Kolaka Utara Bombana Konawe Selatan Konawe Buton Selatan Konawe Kepulauan Muna

Mudah

100.0% 90.0% 87.5% 87.5% 85.0% 85.0% 80.0% 70.0% 67.5% 62.5% 62.5% 60.0% 57.5% 5.0% 57.5% 47.5% 15.0% 22.5% 10.0% 67.5% 17.5% 5.0% 77.5%

Sulit

19.0%

14.0%

10.0% 12.5% 12.5% 12.5% 2.5% 12.5% 2.5% 17.5% 2.5% 30.0% 27.5% 5.0% 35.0% 2.5% 35.0% 2.5% 40.0% 37.5% 42.5% 37.5%

Tergantung pada lembaga keuangan, kadang sulit, kadang mudah

67,1% responden di Provinsi Sulawesi Tenggara menilai, bahwa proses permohonan kredit berjalan mudah (67.1%). Di Kolaka sendiri malahan seluruh pengusaha menjawab mudah (100%). Di Kolaka Timur juga tidak jauh berbeda, 90% responden pengusaha di sana menjawab ketika memproses permohonan kredit terbilang mudah prosesnya (90%). Kondisi ini berbeda dengan di Muna, dimana kondisi dari lembaga keuangan, menentukan prosesnya apakah mudah atau sulit (77.5%).

Rata-Rata Kredit yang Disetujui

4.6% 2.5% 1.8%

91.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 97.5% 95.0% 95.0% 90.0% 90.0% 87.5% 87.5% 85.0% 82.5% 82.5% 80.0% 80.0%

Provinsi Sulawesi tenggara Wakatobi Muna Konawe Kepulauan Kolaka Kolaka Timur Bombana Kota Baubau Konawe Buton Utara Buton Buton Tengah Buton Selatan Konawe Selatan Muna Barat Kolaka Utara Kota Kendari Konawe Utara

10%

kurang dari 250 Juta

20%

30%

250 - 500 Juta

40%

50%

2.5% 2.5% 5.0% 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 10.0% 5.0% 2.5% 5.0% 2.5% 5.0% 5.0% 2.5% 7.5% 5.0% 10.0% 7.5% 15.0% 2.5% 2.5% 10.0% 7.5% 12.5% 7.5% 60%

70%

> 500 Juta hingga 1 M

80%

90% 100%

> dari 1 M

Nilai kredit yang disetujui oleh lembaga permodalan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian besar, kurang dari 250 juta (91.2%). 100% responden di Wakatobi, Muna, Konawe Kepuauan, dan Kolaka, semua kredit yang disetujui oleh bank nilainya di bawah 250 juta.

48 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Lembaga Keuangan yang Sering Mengabulkan Permohonan Kredit

Bank konvensional

47.3%

BPR

17.7%

Koperasi

13.2%

Lainnya

11.6%

Kredit Pemerintah

7.1%

Lembaga keuangan syariah Ventura capital

3.0% 0.0%

Bank Konvensional menjadi lembaga keuangan, yang paling sering, menyetujui kredit yang diajukan oleh responden (47.3%). Diikuti oleh BPR, akan tetapi dengan jarak yang lumayan jauh (17.7%). Lembaga Keuangan Syariah malahan hanya sedikit saja yang menyetujui kredit dari responden (3%).

Alasan Lembaga Keuangan Tidak Menyetujui Kredit

Tidak tahu

31.2%

Kondisi Agunan

29.9%

Dokumen tidak lengkap

24.2%

Birokrasi dan layanan perbankan

4.9%

Tidak memiliki rencana usaha

4.6%

Lainnya Tidak ada koneksi pegawai bank

3.6% 1.5%

Kondisi agunan menjadi alasan lumayan besar mengapa kredit dari responden pengusaha tidak disetujui oleh lembaga keuangan (29.9%). Disusul dengan dokumen yang tidak lengkap (24.2%). Sementara itu, tidak adanya koneksi dengan pegawai bank sangat kecil untuk dijadikan alasan tidak disetujuinya kredit (1.5%).

Alasan Tidak Mengajukan Kredit

Masih mencari alternatif

23.8%

Bunga kredit tinggi

20.0%

Lainnya

14.0%

Prospek bisnis ke depan belum jelas

13.8%

Tidak memiliki agunan

11.5%

Tidak yakin akan disetujui

6.7%

Tidak tahu prosedurnya Tidak tahu lembaga keuangannya

6.5% 3.6%

Para pengusaha yang tidak mengajukan kredit, sebanyak 23.8% nya menyatakan alasan masih mencari alternatif pendanaan lain. Lebih lanjut, bunga kredit yang tinggi pun juga mengakibatkan para pengusaha

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 49

enggan untuk mengajukan kredit (20%). Sementara itu, masih terdapat pengusaha yang tidak tahu ke lembaga keuangan mana untuk mengajukan kredit (3.6%).

4.8. GENDER

Buton Selatan Buton Utara Konawe Kepulauan Buton Kota Baubau Bombana Kolaka Utara Kota Kendari Kolaka Muna Muna Barat Wakatobi Konawe Konawe Utara Buton Tengah Kolaka Timur Konawe Selatan

6.38 5.32 5.23 4.75 4.70 4.48 4.45 4.44 4.29 4.20 4.08 3.43 3.42 3.19 2.82 2.78 2.33

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pertumbuhan Indeks Gender Kesadaran Pemerintah

Pertumbuhan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)

Pertumbuhan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)

Perempuan Pengusaha

Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Yang Direkrut

Akses Perbankan

Jumlah Program Perempuan

Berbagai data dalam survai ini, akan digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi kesetaraan gender secara kuantitatif. Walaupun ini belum memadai dan seharusnya dilakukan studi khusus secara kuantitatif dan kualitatif. Kami menggunakan 8 indikator untuk memotret kesetaraan gender dalam kegiatan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Indikator tersebut adalah: kesadaraan gender pemerintah, jumlah program pemberdayaan perempuan, akses perempuan pengusaha ke lembaga pembiayaan, pertumbuhan perempuan sebagai tenaga professional, perempuan pengusaha, tenaga perempuan dalam rekrutmen, pertumbuhan perempuan di parlemen dan pertumbuhan indeks gender. Indeks gender di Sulawesi Tenggara rendah. Berdasarkan indek kumulatif yang ada, hanya mencapai 4,13. Indikiator kesadaran pemerintah mengenai perspektif gender hanya mencappai 40%. Sementara indikator pertumbuhan perempuan yang terlibat dalam parlemen juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

50 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Pertumbuhan antara tahun 2014 dan 2015 (ini data termutakhir) bahkan negatif, -4,3%. Itu artinya anggota parlemen dari kelompok perempuan berkurang. Namun, partisipasi perempuan dalam tenaga kerja professional mengalami kenaikan. Meskipun kenaikan tersebut hanya 11%. Program kerja pemerintah dalam pemberdayaan untuk perempuan berjumlah 84 program. Ada pertumbuhan pada indeks gender di Sulawesi Tenggara dengan kenaikan tipis, yaitu 1,5%. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah perempuan yang berprofesi sebagai pengusaha (24%). Perempuan pekerja yang memasuki lapangan kerja jumlahnya juga sedikit. Di Sulawesi Tenggara, dalam setahun tenaga kerja perempuan yang di terima hanya 4770 orang. Skor perempuan pengusaha di Sulawesi Tenggara yang mengakses lembaga pembiayaan perbankan juga sedikit (4,0). Kesetaraan hak dan kondisi terhadap laki-laki atau perempuan atau gender, berlangsung dengan baik di Sulawesi Tenggara. Semua pelaku ekonomi di Sulawesi Tenggara, dihargai setara. Upah pekerja, layanan pemerintah, partisipasi dalam organisasi bisnis, kandungan regulasi ekonomi, hak berbisnis, dll. berlaku setara. Tidak ditemukan adanya ketidak-setaraan gender, yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural dalam kegiatan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Kekeliruan menempatkan perspektif gender. Program pemberdayaan perempuan di daerah, yang ditafsirkan sebagiannya, sebagai program pembangunan kesetaraan gender, barangkali justru bukanlah program pengarus utamaan gender. Secara fundamental, berbagai program tersebut justru telah membangun konstruksi sosial dan politik, yang dapat merugikan semua pihak. Pemanfaatan anggaran dan sumberdaya kabupaten/kota untuk peningkatan partisipasi perempuan, belum tentu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sejati kaum perempuan itu sendiri. Jika diselenggarakan secara asal-asalan, berlebihan dan tidak didahului dengan kajian akademik. Partisipasi perempuan semestinya adalah hak, idealnya adalah karena pilihan. Namun, di kenyataannya, sebagian besar program, menempatkan perempuan untuk berpartisipasi sebagai keharusan. Tidak semua kabupaten/kota harus memiliki kantor pemberdayaan perempuan. Perspektif gender adalah isu lintas kelembagaan. Di suatu kabupaten/kota program penguatan perspektif gender bisa saja ditingkatkan dan diperkuat. Namun, kita harus memiliki sikap obyektif, untuk meniadakan kantor atau program pemberdayaan perempuan, jika memang tidak diperlukan di daerah tersebut. Pemerintah nasional dan daerah perlu melakukan peninjauan kembali dan mendesain ulang program ekonomi yang berperspektif gender. Peninjauan ulang ini, idealnya dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan multistakeholder.

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 51

PRAKTEK TERBAIK

Kesetaraan Gender Indonesia di Peringkat 4, di antara Negara ASEAN dan Asia-Pasifik 2018. Suami-istri di Indonesia yang bekerja jumlahnya >70% . Pola pembagian tugas suami isteri (53% membagi rata tugas, 25% tradisional, 20% flexible sharing). Kontribusi (Istri menghasilkan lebih (6%), Keduanya menghasilkan sama (16%) Suami menghasilkan lebih (78%).â&#x20AC;¨ Kepuasan dengan situasi ini: Suami (89%) Istri (79%)

(Sumber: Opus, 2019)

4.9. LINGKUNGAN HIDUP

Muna Barat Kota Kendari Bombana Kolaka Utara Konawe Selatan Wakatobi Kota Baubau Buton Konawe Utara Buton Utara Kolaka Konawe Buton Selatan Kolaka Timur Konawe Kepulauan Buton Tengah Muna

7.29 6.69 5.15 4.99 4.82 4.58 3.75 3.68 3.46 3.26 3.24 2.99 2.73 2.36 2.22 2.11 2.10

Prosentase Dana Lingkungan Hidup/Total Anggaran

Ketersediaan Dokumen RAD/GRK

Upaya Implementasi RAD/BRK

Awarnees Program RAD/GRK

Peraturan LH Penghambat

Pertumbuhan Anggaran LH

Beberapa waktu lalu, kita dibuat terkejut dengan informasi mati dan terdamparnya seekor ikan paus di Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi. Akademi Komunitas Perikanan dan Kelautan Wakatobi membedah perut ikan paus dan didapati 5,9 kilogram sampah plastik. Sampah di dalam perut ikan paus tersebut terdiri atas sampah gelas plastik (115 buah), plastik keras (19 buah), botol plastik (4 buah), kantong plastik (25 buah), serpihan kayu (6 potong), sandal jepit (2 buah), karung nilon, dan tali rafia (lebih dari 1000 potong) (CNN Indonesia, 21/11/2018).

52 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Peristiwa ini cukup tragis, karena terjadi di Kepulauan Wakatobi, yang mengusung ikon wisata selam dan kejernihan air lautnya. Betapa menyedihkan, semangat menjaga lingkungan, yang justru terkait dengan kepentingan ekonomi masyarakatnya tidak dapat direalisasikan. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Environment Programme - UNEP) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy menjelaskan, bahwa ekonomi hijau adalah ekonomi dengan prinsip memanfaatkan aset sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang bergantung pada alam untuk sumber kehidupannya. Di Sulawesi Tenggara, kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya belum kuat. Skor indeksnya hanya 3,85 dalam skala nilai 1-10. Alokasi anggaran yang diberikan untuk pengelolaan lingkungan hanya sebesar 1,1% dari total anggaran keseluruhan. Dokumen penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hanya ada 7 se Sulawesi Tenggara. Artinya, sebagian besar daerah tidak memiliki dokumen RAD GRK. Belum lagi skor implementasi RAD GRK nya juga masih buruk (2,2). Pertumbuhan anggaran lingkungan hidup di tujuh daerah angkanya minus dan satu daerah pertumbuhan 0%. Dalam tingkatan yang berbeda, di semua kabupaten/kota pengusaha menjumpai hambatan dalam memenuhi peraturan lingkungan hidup. Dan kesadaran pemerintah daerah mengenai pentingnya lingkungan hidup relatif rendah. Pemerintah nasional dan provinsi perlu menyusun program pengembangan ekonomi hijau. Penyadaran masyarakat mengenai relasi antara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Dan memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) local sebagai mitra pemerintah, melalui dukungan dana publik, reformasi kebijakan dan regulasi. PRAKTEK TERBAIK

CARA EMIL SALIM Pada saat dilantik sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim memulainya dengan sarana dan prasarana minimalis. Sebagai kementerian baru, apalagi dengan status sebagai kementerian negara, segalanya serba minimalis. Namun, dengan cerdas Emil Salim menggerakkan pembangunan LSM lingkungan hidup, baik di masyarakat maupun di perguruan tinggi. Hasilnya, isu lingkungan hidup terangkat di level nasional. LSM lingkungan tumbuh di mana-mana. Aksi protes dan pengawasan terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup merebak. Kolabori LSM nasional dan internasional terbangun. Berbagai kasus pelanggaran lingkungan hidup diungkap dan diadili. Undangundang lingkungan hidup diterbitkan. Semuanya itu, sebagian besar berkat partisipasi murni dari masyarakat sipil.

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 53

4.10. KEWIRAUSAHAAN Di Sulawesi Tenggara 51,5% usia usaha responden adalah di bawah 5 tahun. Sebagian besar (70%) berencana melakukan investasi, dengan cara memperbesar usaha dan membeli peralatan baru. Hanya 10%, responden yang akan menggunakan keuntungan usahanya untuk kepentingan pribadi. Dinamika ini menunjukkan sebagai semangat kuat untuk berkembang. Mereka akan melakukan investasi dan membuka usaha baru karena alasan utamanya, adanya peluang pasar (21,6%). Layanan jasa pengembangan usaha yang mereka butuhkan adalah pemasaran (33%), teknis produksi (23%) dan manajemen keuangan (20%). Pemerintah daerah dan instansi terkait (perguruan tinggi, asosiasi dan LSM) perlu menjawab potensi ini dengan memberikan layanan pelatihan entrepreneurship dan penyediaan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, inkubator, modal ventura dan pasar publik. Inisiatif daerah akan lebih progresif jika dijalankan melalui cara kolaborasi dengan instansi lain dari luar daerah. Kolaborasi kegiatan dengan institusi luar akan membuka masuknya sumberdaya baru dan perluasan jaringan kerjasama. PRAKTEK TERBAIK

KAMPUNG KREATIF â&#x20AC;&#x201C; DISTRICT BRANDING Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, berkolaborasi dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) menginisiasi kampung kreatif limbah kayu kamelia. Upaya bersama ini telah mengubah limbah kayu, yang sebelumnya terbuang dan dibakar, menjadi produk bernilai seni dan ekonomi, serta mensejahterakan masyarakat pengrajin. Peran PNM memberikan bantuan permodalan, pelatihan dan pendampingan pemasaran. Sedangkan BEKRAF membantu pengembangan desain dan inovasi dalam bentuk pencitraan daerah Konsel sebagai Kabupaten Kriya (district branding). Ini merupakan cara untuk memperkenalkan daerah, mengenai potensinya, menarik wisatawan, membangun citra bahkan untuk menarik minat investor untuk berinvestasi. District branding merupakan proses pemberian merek kepada daerah.

54 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Usia Usaha

Provinsi Sulawesi Tenggara Wakatobi Muna Barat Muna Kota Kendari Kota Baubau Konawe Utara Konawe Selatan Konawe Kepulauan Konawe Kolaka Utara Kolaka Timur Kolaka Buton Utara Buton Tengah Buton Selatan Buton Bombana

29.6%

27.9% 21.9% 20.6% 55.0% 27.5% 7.5% 10.0% 45.0% 22.5% 17.5% 15.0% 42.5% 20.0% 30.0% 7.5% 40.0% 15.0% 17.5% 27.5% 37.5% 25.0% 25.0% 12.5% 35.0% 15.0% 22.5% 27.5% 32.5% 40.0% 17.5% 10.0% 30.0% 42.5% 22.5% 5.0% 27.5% 27.5% 20.0% 25.0% 27.5% 22.5% 37.5% 12.5% 25.0% 27.5% 15.0% 32.5% 25.0% 35.0% 37.5% 2.5% 22.5% 37.5% 17.5% 22.5% 17.5% 35.0% 25.0% 22.5% 15.0% 22.5% 22.5% 40.0% 15.0% 25.0% 15.0% 45.0% 10.0% 35.0% 22.5% 32.5% < 2 tahun

>2-5 Tahun

>5-10 Tahun

> 10 tahun

Usia usaha di Sulawesi Tenggara didominasi oleh usahawan dengan usia usaha <2 tahun (29.6%). Disusul dengan usahawan dengan usia usaha >2-5tahun (21,9%). Jika kedua kategori ini digabung, maka usia usaha di Sultra yang berada dalam rentang sampai 5 tahun berjumlah 51,5%. Hal ini menunjukkan banyak usaha muda bermunculan. Wakatobi menjadi daerah paling tinggi usaha mudanya dibanding dengan daerah lainnya di Sultra (55%). Kemudian disusul Muna Barat dengan banyaknya usaha muda, yang mencapai angka 45%. Bombana, sebagai daerah paling sedikit usaha mudanya (10%), lebih banyak didominasi usaha yang berusia lebih dari 10 tahun (32.5%). Satu peringkat di atas Bombana ada Buton yang juga sama seperti Bombana lebih banyak di dominasi usaha yang berusia lebih dari 10 tahun (45.0%).

Rencana Investasi Membuka cabang / memperbesar usaha

39%

Membeli peralatan produksi

31%

Disimpan Belanja kepentingan pribadi Lainnya

13% 10% 8%

Sebagian besar usahawan di Sultra (70%) akan melakukan peningkatan investasi. Membuka cabang atau memperbesar usaha menjadi rencana investasi prioritas dari sebagian besar responden (39%). Kemudian, para pengusaha juga mempunyai rencana bisnis yaitu membeli peralatan produksi (31%). Untuk para pengusaha yang lebih memilih menyimpan uangnya, porsinya hanya 13%. Sementara yang

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 55

berkepentingan membelanjakan hasil dari keuntungan usaha untuk keperluan pribadi sebanyak 10%.

Inovasi Usaha

Provinsi Sulawesi Tenggara Kolaka Timur Wakatobi Konawe Utara Kolaka Bombana Kota Bau-bau Konawe Kepulauan Kota Kendari Buton Tengah Muna Kolaka Utara Buton Muna Barat Buton Selatan Konawe Selatan Buton Utara Konawe

36% 68% 60% 60% 55% 55% 43% 40% 33% 33% 30% 30% 25% 23% 20% 18% 18% 0%

Mayoritas (64%) responden di Sulawesi Tenggara tidak melakukan inovasi. Namun, responden di Kolaka Timur banyak yang melakukan inovasi usaha dengan menambah produk/jasa usaha baru (68%). Kemudian disusul Wakatobi satu peringkat di bawahnya dengan selisih angka tidak terlalu jauh dengan Kolaka Timur (60%). Responden di Buton Utara melakukan inovasi (18%), sama persis dengan responden di Konawe Selatan. Sedangkan Konawe menjadi daerah dimana tidak satupun respondennya melakukan inovasi baru pada usahanya (0%).

Rencana Membangun Usaha Baru

Provinsi Sulawesi Tenggara Wakatobi Konawe Kepulauan Kolaka Muna Barat Buton Konawe Utara Konawe Selatan Kolaka Utara Buton Selatan Konawe Buton Utara Muna Kota Kendari Bombana Kota Baubau Buton Tengah Kolaka Timur

52.9% 75.0% 67.5% 67.5% 65.0% 57.5% 55.0% 52.5% 52.5% 52.5% 50.0% 50.0% 47.5% 47.5% 45.0% 40.0% 40.0% 35.0%

Cukup banyak usahawan di Sulawesi Tenggara yang berencana membuka usaha baru (52,9%). Bahkan, angka di Wakatobi lebih banyak lagi. 75% responden pengusaha di Wakatobi berencana membangun

56 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

usaha baru. Di Konawe Kepulauan dan Kolaka juga separuh lebih para responden pengusahanya berencana membangun usaha baru (67.5%). Sementara itu, para responden pengusaha di Kolaka Timur hanya sekitar 35% saja yang berencana membangun usaha baru.

Faktor untuk Memperbesar Usaha

Dekat dengan pasar / konsumen

18.2%

Dukungan masyarakat sekitar Dekat dengan sumber bahan baku

8.0% 6.7% 6.4% 6.1% 5.2% 4.2% 3.9% 3.9% 2.5%

Ketersediaan listrik, telekomunikasi, jalan, dsb. Tata ruang yang mendukung dan memadai Kemudahan perizinan dan transparasi birokrasi Kualitas tenaga kerja Ketersediaan lembaga pelatihan ketrampilan Stabilitas keamanan dan politik Lainnya Tenaga kerja murah Harga tanah

0.0%

5.0%

10.0%

13.3%

15.0%

20.0%

21.6%

25.0%

Faktor dekat dengan pasar atau konsumen menjadi alasan terkuat para responden, yang ingin memperbesar usahanya (21.6%) di Sulawesi Tenggara. Faktor terkuat lainnya yaitu adanya dukungan dari masyarakat sekitar (18.2%). Untuk faktor harga tanah tidak terlalu signifikan dijadikan alasan responden pengusaha untuk memperbesar usahanya (2.5%).

Kebutuhan Perizinan untuk Start-up

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

33%

Tanda Daftar Perusahaan (TPD)

22%

Izin Lokasi (SITU, Izin Prinsip, dsb.)

18%

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Lingkungan (spt. AMDAL, UKL, UPL, IPPT)

Surat Rekomendasi

Izin Usaha Tetap (IUT)

Lainnya

HAKI dan Hak Lainnya

Izin APIT (Angka Pengenal Importir Tetap)

1% 0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Perizinan usaha yang paling banyak dibutuhkan bagi pengembangan usaha rintisan / start-up sebagian besar adalah Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP (33%). Sementara perizinan Tanda Daftar Perusahaan/TDP kebutuhannya bagi start-up sekitar 22%. Disusul dengan kebutuhan izin lokasi (18%) Untuk perizinan HAKI dan Izin APIT kebutuhannya sendiri terbilang kecil, yaitu hanya 1% saja.

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 57

Kebutuhan Layanan untuk Start-up

PEMASARAN

33%

PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI

23%

MANAJEMEN KEUANGAN

20%

PENYEDIAAN RUANG KERJA

13%

LAINNYA LOBBY/ADVOKASI

8% 3%

Kebutuhan jasa layanan bagi usaha rintisan paling banyak adalah jasa pemasaran (33%). Sementara layanan pelatihan teknis produksi tingkat kebutuhannya yaitu 23%. Dan jasa manajemen keuangan dibutuhkan oleh 20% responden. Disusul dengan kebutuhan jasa penyediaan ruang kerja (13%). Untuk kebutuhan lobby/advokasi tingkat kebutuhannya hanya sekitar 3% saja.

4.11. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL / KERJASAMA ANTAR DAERAH Kerjasama antar daerah belum menjadi tradisi bagi pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah daerah (63%) belum melakukannya. Forum Pengembangan Ekonomi Lokal juga belum merata terbentuk di Sulawesi Tenggara. 56% responden menyatakan bahwa Forum PEL telah terbentuk. Namun sebagian besar pemerintah daerah (74%) tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PEL. Pembentukan iklim investasi dan penguatan daya saing daerah memerlukan partisipasi semua stakeholder. Karenanya, penting untuk tersedianya forum yang menjadi media kerjasama dan partisipasi multi stakeholder. Di tengah lemahnya peran organisasi pengusaha di Sulawesi Tenggara, maka pembentukan forum PEL, yang beranggotakan unsur tripartite dapat menjadi media alternatif.

58 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Adakah Kerjasama Dengan Kabupaten/Kota Tetangga 37% 63%

Tidak

Sebanyak 63% responden pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan tidak melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota tetangganya. Sisanya, yaitu 37%, menyatakan telah melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota terdekat.

Kendala Menghasilkan Regulasi

Masih Adanya Ego Sektoral

32%

Keterbatasan Anggaran

28%

Regulasi Masih Dijadikan Alat Untuk Menambah Pendapatan PEMDA

20%

Kurangnya Dukungan Dari DPRD

10%

Tidak Menjadi Priorotas Pimpinan Lainnya

8% 3%

Kendala yang dihadapi oleh responden pemerintah di Sulawesi Tenggara untuk menghasikan regulasi adalah adanya ego sektoral (32%). Keterbatasan anggaran menjadi poin kendala nomor dua (28%). Kendala lain adalah kurangnya dukungan dari DPRD (10%) dan sikap pimpinan daerah menjadikan penyusunan regulasi bukan sebagai prioritas (8%).

Adakah Forum Pengembangan Ekonomi Lokal

28% 56% 16%

Ada

Tidak Ada

Tidak Tahu

Forum pengembangan ekonomi Lokal (PEL) di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara telah tersedia di sebagian besar daerah (56%). Sementara itu, 16% responden menyebut belum tersedia forum

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 59

PEL di daerahnya. Sisanya (28%), menjawab tidak tahu tentang ada atau tidak adanya forum PEL di daerahnya.

Sejauh Mana Manfaat PEL 13% 49% 38%

Bermanfaat

Sangat bermanfaat

Tidak tahu

Secara keseluruhan, separuh lebih responden dari pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa keberadaan forum PEL sangat bermanfaat (38.2%) dan bermanfaat (13.2%). Akan tetapi, cukup banyak responden yang tidak tahu mengenai manfaat adanya PEL (48.5%).

Upaya Peningkatan Forum PEL

35%

Memperkuat Peran dan Partisipasi Swasta 21%

Meningkatkan Fungsi Forum 14%

Memperjelas Sumber Pendanaan

13%

Merestrukturisasi Organisasi 6%

Memperjelas Status Mempertegas Posisi Dibandingkan Denganâ&#x20AC;Ś Memperbaharui Kepengurusan Lainnya

4% 4% 3%

Memperkuat peran dan partisipasi swasta menjadi andalan utama bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan Forum PEL (35%). Selanjutnya, peningkatan fungsi forum menjadi upaya lanjutan (21%). Disisi lain, pembaharuan kepengurusan di rasa tidak menjadi upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota (4%).

60 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Program PEL yang Telah Dijalankan 46%

54%

Ada

Tidak Ada

Semua pogram PEL yang dicanangkan oleh pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut 54% responden telah dijalankan. Sementara itu, 46% responden menyatakan bahwa program PEL belum dijalankan oleh pemerintah daerah.

Alokasi Anggaran Penelitian dan Kajian

26%

74%

Ada

Tidak Ada

Di Sulawesi Tenggara, menurut 74% responden dari pemerintah menyatakan, bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk penelitian bagi kegiatan PEL. Hanya 26% responden dari pemerintah, yang menyatakan bahwa telah dialokasikan anggaran untuk penelitian bagi kegiatan PEL.

4.12. INOVASI Inovasi adalah kemampuan untuk memperkenalkan temuan baru atau hal-hal baru yang berbeda dengan yang sudah ada. Di Sulawesi Tenggara 35,7% responden menyatakan telah membuat barang baru. Bahkan sebagian besar responden (52,9%) menyatakan akan membuka usaha baru. Dan yang mengherankan, 52,9% responden menyatakan akan membuka usaha barunya di luar Sulawesi Tenggara. Usahawan di Sulawesi Tenggara, melakukan inovasi dengan cara: memperbarui peralatan bisnisnya (21%), merekrut tenaga kerja yang lebih baik (20%) dan melakukan kerjasama dengan mitra bisnisnya (16%). Dan yang mengherankan adalah, untuk melakukan inovasi, tidak satu pun responden yang menghubungi universitas (0%)

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 61

Hasil survai tersebut, menggambarkan adanya bahan baku yang baik, untuk menggerakkan inovasi di Sulawesi Tenggara. Namun demikian, observasi tim peneliti di lapangan menunjukkan hal berbeda. Tim survai tidak menemukan produk unik di Sulawesi Tenggara, bahkan untuk hal sepele pun. Misalnya, oleh-oleh makanan atau produk souvenir khas Sulawesi Tenggara. Bahkan, warung makan sederhana pun, lebih banyak dikuasai oleh usahawan pendatang. Jika inovasi sederhana pun tidak ditemukan di Sulawesi Tenggara, apalagi inovasi tingkat lanjut, inovasi disruptif. Profesor Clayton Christensen dari Harvard menyebut inovasi disruptif sebagai inovasi baru, dengan membuat nilai baru dan punya kemampuan untuk mengganggu pasar yang sudah ada. PRAKTEK TERBAIK

INOVASI PEMDA BANYUWANGI Bupati Banyuwangi membangun â&#x20AC;&#x153;smart kampongâ&#x20AC;?, membuat regulasi yang melarang jaringan minimarket dan membatasi hotel, namun membenahi pasar tradisional dn mendukung penginapan berbasis masyarakat. Hasilnya layanan publik membaik dan pendapatan rakyat: perajin batik, pemilik homestay, dst. meningkat. Melalui tebaran titik WIFI, warga Banyuwangi bisa mengakses informasi dan pengetahuan, melakukan pengaduan layanan publik dan leluasa berpromosi bisnis. Hingga kini, Banyuwangi telah melakukan 341 inovasi: tata kelola pemerintahan, sosial, pariwisata, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, lingkungan dst.

Di Sulawesi Tenggara, inovasi sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berkolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Pemerintah daerah membangun infrastruktur dan insentif; dunia usaha memanfaatkan jejaring bisnisnya; dan perguruan tinggi menyediakan ide dan sumberdaya manusianya.

Produk Usaha Terbaru

Grand Total 35.7% Kolaka Timur 67.5% Wakatobi 60% Konawe Utara 60.0% Kolaka 55% Bombana 55% Kota Bau-bau 42.5% Konawe Kepulauan 40% Kota Kendari 32.5% Buton Tengah 32.5% Muna 30% Kolaka Utara 30.0% Buton 25% Muna Barat 22.5% Buton Selatan 20% Konawe Selatan 17.5% Buton Utara 17.5% Konawe0.0% Ada

64.3%

100%

32.5% 40% 40.0% 45% 45% 57.5% 60% 67.5% 67.5% 70% 70.0% 75% 77.5% 80% 82.5% 82.5%

Tidak Ada

Di Sulawesi Tenggara 35,7% responden menyatakan telah membuat produk baru. Di Kolaka Timur, separuh lebih pengusaha di sana terdapat produk usaha baru yang dimunculkan (67.5%). Sementara di Wakatobi

62 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

dan Konawe Utara, 60% responden di dua daerah ini membuat produk baru. Sedangkan di Konawe Selatan dan Buton Utara, responden yang membuat produk baru hanya 17,5%. Yang mengherankan, 100% responden di Konawe, tidak satu pun yang membuat produk baru.

Membuka Usaha Baru

52.9% 75.0% 67.5% 67.5% 65.0% 57.5% 55.0% 52.5% 52.5% 52.5% 50.0% 50.0% 47.5% 47.5% 45.0% 40.0% 40.0% 35.0%

Optimisme bersemayam pada usahawan di Sulawesi Tenggara. Sebagian besar responden (52,9%) di Sulawesi Tenggara, menyatakan akan membuka usaha baru. Wakatobi menjadi daerah tertinggi dimana para pengusahanya (75%) menyatakan akan membuka usaha baru. diperingkat kedua adalah Konawe Kepulauan dengan 67.5%. Sementara di peringkat terakhir ada Kolaka Timur dengan prosentase yaitu 35%.

Cara Melakukan Inovasi Usaha

Dalam melakukan inovasi usaha, sebanyak 21% pengusaha melakukannya dengan cara memperbaharui alat atau mesin. Sementara pengusaha lain (20%) melakukannya dengan cara memperkerjakan pegawai yang berkualitas. Pengusaha lainnya (16%) melakukan inovasi dengan cara bekerja sama dengan mitra perusahaan. Temuan lain yang

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 63

Memperbaharui alat atau mesin

21%

Memperkerjakan pegawai yang berkualitas

20%

Kerjasama dengan mitra perusahaan

16%

Tidak tahu

15%

Aktif di asosiasi bisnis atau industri

Menghubungi pemerintah

Pameran dan/atau studi tour

Lainnya

Menggunakan jasa konsultan

Adopsi dari perusahaan lokal

Sertifikasi produk domestik

Sertifikasi produk internasional

Transfer dari perusahaan induk Menghubungi universitas

1% 0%

mengherankan adalah, tidak satu pun pengusaha yang menghubungi universitas untuk melakukan inovasi bisnis (0%).

Daerah Sasaran Usaha 42% 58%

Di Sulawesi Tenggara Di Luar Sulawesi Tenggara

Lokasi bisnis sebagai sasaran usaha oleh para pengusaha dipandang lebih tepatnya di luar Sulawesi Tenggara (58%). Akan tetapi, yang lebih memilih mengembangkan usaha di Sulawesi Tenggara juga tidak terpaut jauh dengan yang memilih di luar provinsi (42%).

64 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

4.13. MEDIA Pemerintah, asosiasi dan konsultan kini bukan lagi sebagai sumber informasi penting, bagi dunia usaha di Sulawesi Tenggara. Sumber info penting bagi dunia usaha adalah dari internet dan mitra bisnisnya. Info mengenai pasar, tips bisnis dan teknik produksi merupakan topik penting, yang dibutuhkan dunia usaha. Dunia bisnis, juga telah bergeser dalam penggunaan media untuk mendukung bisnisnya. Sebagian besar pengusaha di Sulawesi Tenggara memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Tweeter, Facebook, dan lainnya untuk menunjang bisnisnya. Media online seperti detiknews.com, tirto.id dan sejenisnya menjadi media andalan berikutnya. Dengan demikian, pemerintah dan instansi terkait (asosiasi, BDSP, perguruan tinggi) sudah saatnya melakukan perubahan dalam kegiatan pengembangan daya saing dan iklim investasi di daerah. Pembangunan infrastruktur yang menunjang jaringan internet perlu mendapat prioritas. Komunikasi dan media informasi dalam memberikan layanan jasa pengembangan bisnis harus diubah menjadi berbasis elektronik dan memanfaatkan big data.

Sumber Informasi Usaha

Internet

37%

Mitra bisnis

24%

Pemasok/pelanggan

14%

Pemerintah

Asosiasi bisnis

Lainnya

Koran Konsultan Radio

3% 2% 1%

Pemerintah (8%) dan asosiasi bisnis (6%), bukan sebagai sebagai sumber informasi utama, bagi para pengusaha, dalam mengembangkan bisnis. Internetlah yang semakin menjadi sumber utama para pengusaha dalam mencari informasi seputar bisnisnya (37%). Sumber informasi berikutnya adalah dari mitra bisnis (24%), yang juga oleh para pengusaha dijadikan sebagai sumber informasi. Jasa konsultan oleh para pengusaha tidak mendapat tempat sebagai sumber informasi bisnis (2%). Lebih-lebih radio, kini hanya 1% responden, yang menjadikannya sebagai sumber informasi usaha.

ISYU KHUSUS: TEMUAN | 65

Informasi Paling Berguna untuk Mendukung Usaha

Informasi tentang pasar, tren, produk

26%

Tips menjalankan bisnis

23%

Informasi teknis produksi

16%

Informasi tentang pasokan/peralatan

Berita bisnis lokal

informasi tentang bisnis lain

Berita bisnis nasional Lainnya

5% 1%

Bagi usahawan, informasi yang relevan dan didapat dari media adalah informasi tentang pasar, tren, dan produk (26%). Selain itu, tips menjalankan bisnis dirasa oleh para responden pengusaha perlu adanya (23%). Tidak kalah penting, informasi tentang teknis produksi (16%). Akan tetapi, ternyata para reponden pengusaha di Sulawesi Tenggara tidak terlalu berminat dengan berita bisnis nasional (5%).

Media Paling Banyak Dimanfaatkan 4% 10% 39%

Koran Lokal

20% 27%

Tidak Satupun Televisi Media online (detiknews, tirto, dll) Media sosial (whatsapp, tweeter. Facebook, dll)

Sebanyak 39% pengusaha di Sulawesi Tenggara memanfaatkan media sosial seperti whatsApp, tweeter, facebook, dan lainnya untuk menunjang bisnisnya. Media online seperti detiknews.com, tirto.id dan sejenisnya menjadi media andalan nomor dua (27%). Sementara itu, koran ternyata tidak terlalu dimanfaatkan pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya (4%).

66 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

TEMUAN DI AREA PROYEK NSLIC

TEMUAN DI AREA PROYEK NSLIC | 67

5.1. BAUBAU Daya Saing

Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

Dinamika Bisnis

% usia usaha kurang dari 10 tahun rerata layanan yang dibutuhkan oleh pengusaha

Persepsi Iklim Bisnis

% usaha dengan omset lebih dari 100 Jt

% usaha dengan kebutuhan kredit

rencana buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % usaha inovatif

% tingkat aplikasi kredit

Kinerja Pemerintah

Lingkungan Bisnis

Kinerja Ekonomi Pertumbuhan PDRB 2016-2017

Permasalahan bisnis Monopoli usaha

Kondisi bisnis kini & 2 th lalu

% pungutan tidak resmi

Pertumbuhan Kredit Macet 2016 - 2017

Bisnis 2 th mendatang

Regulasi bermasalah

Pertumbuhan Kredit 2016 - 2017

% keanggotaan asosiasi

Konsistensi pemerintah

Upaya Pemerintah Studi/info potensi investasi Dukungan pemerintah thd Kualitas layanan investasi perusahaan

Budjet Per Kapita (2017) Pertumbuhan rasio guru murid 2016/2017

% PAD terhadap Total Pendapatan (2017)

Promosi investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD (2016 2017)

Pertumbuhan HDI (2016-2017) Pertumbuhan Dana Pembangunan per Kapita…

Kinerja Investasi

Jalan Beraspal / Total Jalan

investasi per kapita 2017

Pemeliharan & pembangunan infrastruktur

Frekuensi akses ke modal ventura

Jumlah hotel

usaha yang berinvestasi th lalu

daya tarik investasi

Jumlah Bank per 1000 penduduk

Rencana Tambah TK

Jumlah sekolahan per 1000 penduduk

nilai investasi mendatang

% usaha yang akses jasa layanan (BDSP)

Sultra

% perusahaan yang punya TDP rerata waktu mengurus TDP & SIUP Anggaran ekonomi / total belanja

jumlah program PEL.

Infrastruktur

jumlah koperasi per 1000 penduduk

kualitas kinerja PTSP

Pertumbuhan ASN per populasi

Dana Pembangunan per Kapita (2017)

Frekuensi akses ke lembaga keuangan non-bank

Pertumbuhan PDRB per Kapita 2016 - 2017 Tingkat Pengangguran 2017

Kapasitas Pemerintah

Baubau

PDRB per Kapita 2017

nilai investasi 2017

Penambahan TK 2017 % usaha yang akan berinvestasi

Kinerja Ekonomi

Iklim Bisnis

Kinerja Investasi

Kinerja Pemerintah

Infrastruktur

Dinamika Bisnis

Average

5.57 4.26

4.45 6.29

4.27 4.68

4.28 4.66

4.19 4.35

6.55 5.50

4.89 4.96

Posisi daya saing Kota Baubau berada di ranking kelompok bawah, pada urutan ke sebelas. Kota Baubau mencatat skor di atas rerata daerah lain di Sulawesi Tenggara dalam bidang Kinerja Ekonomi dan Dinamika Bisnis. Namun pada empat bidang lainnya, skor Baubau berada di bawah rerata daya saing daerah di Sulawesi Tenggara.

68 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Kota Baubau berada di ranking ketiga dalam bidang Kinerja Ekonomi. Ini diraih karena keunggulan Baubau dalam menekan angka pengangguran. Dalam bidang Dinamika Bisnis Kota Baubau juga berada di ranking ketiga. Kota Baubau secara bisnis cukup dinamis karena tingginya jumlah usaha yang berusia di bawah 10 tahun. Kebutuhan tambahan modal juga tinggi dan para pengusaha aktif mengajukan tambahan permodalan. Jumlah pengusaha yang melakukan inovasi juga cukup tinggi. Semuanya itu menjadi pendorong dinamika bisnis di Baubau. Namun demikian, pekerjaan rumah pemerintah daerah di Baubau cukup berat untuk meningkatkan daya saing daerahnya. Sejumlah masalah muncul di bidang lingkungan bisnis, kinerja investasi, infrastruktur dan kinerja pemerintah. Nilai investasi di Baubau rendah, baik dibanding 2 tahun lalu, maupun dibandingkan dengan nilai investasi yang akan ditanam di waktu dekat mendatang. Dan hanya sedikit pengusaha yang merencanakan akan membuka usaha baru. Infrastruktur juga masih kurang mendukung, khususnya pada peran pemerintah dalam membangun dan memelihara infrastruktur. Akses dunia usaha terhadap layanan jasa pengembangan bisnis juga terbatas. Kinerja pemerintah Kota Baubau masih lemah. Hal ini ditandai dengan kualitas layanan investasi dan perizinan bisnis yang belum memadai. Dibandingkan daerah lain, alokasi dana untuk kegiatan ekonomi di Baubau masih rendah. Masalah ini diperberat dengan belum efisiennya rasio jumlah ASN dengan jumlah penduduk. Bahkan, jumlah alokasi anggaran belanja pembangunan mengalami penurunan sebesar -1,7%. Barangkali, semua hal itulah yang menyebabkan dunia usaha di Baubau menyatakan bahwa iklim bisnis di Baubau belum kondusif. Kondisi bisnis saat ini lebih buruk daripada sebelumnya. Para pengusaha merasa ada banyak jenis masalah bisnis yang harus dihadapi. Di sisi lain, para pengusaha menilai masih banyak pejabat pemerintah daerah yang belum konsisten dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari mana pemerintah daerah Kota Baubau akan memulai membenahi rendahnya daya saing daerahnya? Karena Kinerja Pemerintah merupakan salah satu titik kelemahan daya saing Kota Baubau, maka sebaiknya mulailah dari bidang ini. Jika kinerja pemerintah dijadikan prioritas perbaikan, maka hasilnya diharapkan akan berdampak pada perbaikan infrastruktur dan investasi. Dan pada gilirannya, maka dunia usaha kemungkinan akan memberikan penilaian yang positif. Sehingga iklim usaha diharapkan akan menjadi lebih kondusif. Segi-segi yang memerlukan perbaikan pada kinerja pemerintah adalah kebijakan untuk memberikan alokasi anggaran pembangunan yang lebih signifikan. Perbaikan pada anggaran pembangunan akan mendukung peningkatan layanan investasi dan perizinan bisnis. Efisiensi pada rasio jumlah ASN juga penting dilakukan. Kinerja pemerintah akan lebih baik jika pemerintah membangun kolaborasi dengan swasta dan meningkatkan partisipasi mereka.

TEMUAN DI AREA PROYEK NSLIC | 69

5.2. BOMBANA Daya Saing

Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

% usia usaha kurang dari 10 tahun

Dinamika Bisnis

rerata layanan yang dibutuhkan oleh pengusaha

Persepsi Iklim Bisnis

% usaha dengan omset lebih dari 100 Jt

% usaha dengan kebutuhan kredit

rencana buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % usaha inovatif

% tingkat aplikasi kredit

Kinerja Pemerintah

Lingkungan Bisnis

Kinerja Ekonomi Pertumbuhan PDRB 2016-2017

Permasalahan bisnis Monopoli usaha

Kondisi bisnis kini & 2 th lalu

% pungutan tidak resmi

Pertumbuhan Kredit Macet 2016 - 2017

Bisnis 2 th mendatang

Regulasi bermasalah

Pertumbuhan Kredit 2016 - 2017

% keanggotaan asosiasi

Kapasitas Pemerintah

Upaya Pemerintah Studi/info potensi investasi Dukungan pemerintah thd Kualitas layanan investasi perusahaan

Budjet Per Kapita (2017) Pertumbuhan rasio guru murid 2016/2017

% PAD terhadap Total Pendapatan (2017)

Promosi investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD (2016 2017)

Pertumbuhan HDI (2016-2017) Pertumbuhan Dana Pembangunan per Kapita…

Kinerja Investasi

Jalan Beraspal / Total Jalan

investasi per kapita 2017

Pemeliharan & pembangunan infrastruktur

Frekuensi akses ke modal ventura

Jumlah hotel

usaha yang berinvestasi th lalu

daya tarik investasi

Jumlah Bank per 1000 penduduk

Rencana Tambah TK

Jumlah sekolahan per 1000 penduduk

nilai investasi mendatang

% usaha yang akses jasa layanan (BDSP)

Bombana

% perusahaan yang punya TDP rerata waktu mengurus TDP & SIUP Anggaran ekonomi / total belanja

jumlah program PEL.

Infrastruktur

jumlah koperasi per 1000 penduduk

kualitas kinerja PTSP

Pertumbuhan ASN per populasi

Dana Pembangunan per Kapita (2017)

Frekuensi akses ke lembaga keuangan non-bank

Pertumbuhan PDRB per Kapita 2016 - 2017 Tingkat Pengangguran 2017

Konsistensi pemerintah

Sultra

PDRB per Kapita 2017

nilai investasi 2017

Penambahan TK 2017 % usaha yang akan berinvestasi

Kinerja Ekonomi

Iklim Bisnis

Kinerja Investasi

Kinerja Pemerintah

Infrastruktur

Dinamika Bisnis

Average

3.84 4.26

6.40 6.29

4.03 4.68

3.30 4.66

3.69 4.35

5.78 5.50

4.51 4.96

Posisi daya saing Kabupaten Bombana berada di ranking bawah, pada urutan ke lima belas. Sebagai daerah yang memiliki luas hingga 3000 km2, sebenarnya Bombana memiliki potensi untuk mengembangkan daya saing daerahnya. Dari enam sub-indeks, ada empat sub-indeks dimana Wakatobi berada di bawah rerata provinsi. Namun, dibandingkan dengan daerah lain, Wakatobi memiliki keunggulan dalam iklim bisnis dan dinamika

70 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

bisnis. Modalitas iklim dan dinamika bisnis sebenarnya dapat dijadikan sebagai landasan untuk meningkatkan daya saing daerah di Bombana. Iklim dn dinamika bisnis yang baik berarti dunia usahanya dinamis dan puas dengan kinerja pemerintah. Hal ini akan memudahkan untuk mengajak partisipasi dunia usaha untuk bekerjasama. Namun, Bombana memiliki pekerjaan rumah yang berat, yaitu keharusan untuk memperbaiki kondisi yang lemah pada: kinerja ekonomi, infrastruktur, kinerja investasi dan kinerja pemerintah. Pada kinerja ekonomi, kelemahan Bombana adalah pada rendahnya pertumbuhan PDRB per kapita dan rendahnya pertumbuhan pembiayaan bisnis. Kelemahan infrastruktur Bombana adalah pada dimensi pembangunan dan pemeliharaannya serta rendahnya jumlah usaha yang memaafaatkan layanan jasa pengembangan bisnis. Sedangkan pada kinerja investasi, Bombana tertinggal dari sisi jumlah usaha yang akan menambah tenaga kerja dan rendahnya nilai investasi yang akan ditanamkan oleh para pengusaha. Kelamahan lain dari Bombana adalah kelemahan mendasar dan strategis, yaitu lemahnya kinerja pemerintah. Pada dimensi ini, kelemahan Bombana adalah pada: rendahnya pertumbuhan dana PAD dan dana pembangunan, rendahnya kualitas layanan investasi dan perizinan bisnis (PTSP), belum efisiennya jumlah ASN dan lemahnya dukungan terhadap promosi investasi dunia usaha. Dari empat bidang kelemahan Bombana, pemerintah daerah sebaiknya fokus dan mulai melakukan pembenahan pada kinerja pemerintah. Khususnya pada aspek dukungan pemerintah terhadap dunia, mulai dari perbaikan kualitas layanan investasi dan perizinan bisnis, serta pengembangan kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat kreatif (peneliti, komunitas, akademisi, industriawan di sektor ekonomi kreatif dan organisasi masyarakat sipil).

TEMUAN DI AREA PROYEK NSLIC | 71

5.3. KENDARI Daya Saing

Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

% usia usaha kurang dari 10 tahun

Dinamika Bisnis

rerata layanan yang dibutuhkan oleh pengusaha

Persepsi Iklim Bisnis

% usaha dengan omset lebih dari 100 Jt

% usaha dengan kebutuhan kredit

rencana buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % usaha inovatif

% tingkat aplikasi kredit

Kinerja Pemerintah

Lingkungan Bisnis

Kinerja Ekonomi Pertumbuhan PDRB 2016-2017

Permasalahan bisnis Monopoli usaha

Kondisi bisnis kini & 2 th lalu

% pungutan tidak resmi

Pertumbuhan Kredit Macet 2016 - 2017

PDRB per Kapita 2017

Bisnis 2 th mendatang

Regulasi bermasalah

Pertumbuhan Kredit 2016 - 2017

% keanggotaan asosiasi

Tingkat Pengangguran 2017

Konsistensi pemerintah

Kapasitas Pemerintah

Upaya Pemerintah Studi/info potensi investasi Dukungan pemerintah thd Kualitas layanan investasi perusahaan

Budjet Per Kapita (2017) Pertumbuhan rasio guru murid 2016/2017

% PAD terhadap Total Pendapatan (2017)

Promosi investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD (2016 2017)

Pertumbuhan HDI (2016-2017) Pertumbuhan Dana Pembangunan per Kapita…

Pertumbuhan PDRB per Kapita 2016 - 2017

Pertumbuhan ASN per populasi

Dana Pembangunan per Kapita (2017)

Kinerja Investasi

Jalan Beraspal / Total Jalan

investasi per kapita 2017

Pemeliharan & pembangunan infrastruktur

Frekuensi akses ke modal ventura

Jumlah hotel

Sultra

nilai investasi 2017

Rencana Tambah TK

Jumlah sekolahan per 1000 penduduk

nilai investasi mendatang

% usaha yang akses jasa layanan (BDSP)

Kendari

usaha yang berinvestasi th lalu

daya tarik investasi

Jumlah Bank per 1000 penduduk

jumlah koperasi per 1000 penduduk

% perusahaan yang punya TDP rerata waktu mengurus TDP & SIUP Anggaran ekonomi / total belanja

jumlah program PEL.

Infrastruktur Frekuensi akses ke lembaga keuangan non-bank

kualitas kinerja PTSP

Penambahan TK 2017 % usaha yang akan berinvestasi

Kinerja Ekonomi

Iklim Bisnis

Kinerja Investasi

Kinerja Pemerintah

Infrastruktur

Dinamika Bisnis

Average

4.97 4.26

6.28 6.29

7.40 4.68

5.00 4.66

5.90 4.35

5.69 5.50

5.87 4.96

Posisi daya saing Kota Kendari berada di ranking tertinggi, pada urutan pertama. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, daerah ini diuntungkan, antara lain infrstrukturnya menjadi bagus. Pada semua bidang Kendari berada di atas nilai rata-rata provinsi. Kecuali di satu bidang, yaitu iklim bisnis. Kendari dalam bidang iklim bisnis berada di rata-rata provinsi. Artinya, banyak daerah lain yang lebih baik skornya dalam bidang iklim bisnis. Mungkin karena tuntutan pengusaha di Kota

72 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

jauh lebih tinggi. Karena itu, pengusaha di Kota Kendari menyatakan iklim bisnis di Kendari kurang kondusif. Ini disebabkan antara lain, pengusaha di Kendari menghadapai banyak masalah bisnis, termasuk dalam hal regulasi. Dan yang paling serius, pungutan tidak resmi terhadap pengusaha di Kendari adalah yang paling tinggi di Sulawesi Tenggara. Skor 5,87 bagi Kota Kendari sebagai juara daya saing di Sulawesi Tenggara juga belum merupakan capaian ideal. Karena penentuan nilai indeks menggunakan skala 0-10, artinya skor Kota Kendari masih berada dalam interval menengah atas. Dari enam sub-indeks, ada lima sub-indeks dimana Kendari berada di atas rerata provinsi. Keunggulan Kendari yang paling signifikan dibanding daerah lain adalah dalam hal kinerja investasi. Nilai yang dicapai Kendari jauh melampau daerah lain di Sulawesi Tenggara. Kekuatan Kendari adalah pada jumlah pengusaha yang berinvestasi, nilai investasi, banyaknya pengusaha yang berencana menambah tenaga kerja dan optimisme sebagian besar pengusaha untuk melakukan investasi di masa mendatang. Namun, di tengah optimisme pengusaha di Kota Kendari. Kinerja pemerintah Kota Kendari menghadapi sejumlah masalah. Alokasi biaya untuk pembangunan Kendari masih rendah. Bahkan pertumbuhannya malah negatif 33,7% artinya proporsi alokasi belanja pembangunan kota Kendari malah menurun. Kemungkinan ini terkait dengan efisiensi jumlah ASN yang juga rendah dan juga dengan pertumbuhan dana PAD yang juga rendah. Kota Kendari memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang berat, yaitu keharusan untuk memperbaiki kondisi yang lemah, khususnya kinerja pemerintahnya. Yang bisa langsung dilakukan oleh pemerintah kota Kendari adalah memperbaiki alokasi anggaran untuk pembangunan. Menghilangkan tingkat pungutan tidak resmi, yang saat ini tertinggi di Sulawesi Tenggara. Mengurangi banyaknya jenis masalah yang dihadapi dunia usaha, serta menghapus sejumlah regulasi yang menghambat dunia usaha.

TEMUAN DI AREA PROYEK NSLIC | 73

5.4. KONAWE SELATAN Daya Saing

Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

% usia usaha kurang dari 10 tahun

Dinamika Bisnis

rerata layanan yang dibutuhkan oleh pengusaha

Persepsi Iklim Bisnis

% usaha dengan omset lebih dari 100 Jt

% usaha dengan kebutuhan kredit

rencana buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % usaha inovatif

% tingkat aplikasi kredit

Kinerja Pemerintah

Lingkungan Bisnis

Kinerja Ekonomi Pertumbuhan PDRB 2016-2017

Permasalahan bisnis Monopoli usaha

Kondisi bisnis kini & 2 th lalu

% pungutan tidak resmi

Pertumbuhan Kredit Macet 2016 - 2017

PDRB per Kapita 2017

Bisnis 2 th mendatang

Regulasi bermasalah

Pertumbuhan Kredit 2016 - 2017

% keanggotaan asosiasi

Tingkat Pengangguran 2017

Konsistensi pemerintah

Kapasitas Pemerintah

Upaya Pemerintah Studi/info potensi investasi Dukungan pemerintah thd Kualitas layanan investasi perusahaan

Budjet Per Kapita (2017) Pertumbuhan rasio guru murid 2016/2017

% PAD terhadap Total Pendapatan (2017)

Promosi investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD (2016 2017)

Pertumbuhan HDI (2016-2017) Pertumbuhan Dana Pembangunan per Kapita…

Pertumbuhan PDRB per Kapita 2016 - 2017

kualitas kinerja PTSP

Pertumbuhan ASN per populasi

Dana Pembangunan per Kapita (2017)

% perusahaan yang punya TDP rerata waktu mengurus TDP & SIUP Anggaran ekonomi / total belanja

jumlah program PEL.

Infrastruktur

Kinerja Investasi

Jalan Beraspal / Total Jalan Frekuensi akses ke lembaga keuangan non-bank

investasi per kapita 2017

Pemeliharan & pembangunan infrastruktur

Frekuensi akses ke modal ventura

Jumlah hotel

daya tarik investasi

Jumlah Bank per 1000 penduduk

jumlah koperasi per 1000 penduduk

Sultra

nilai investasi 2017

Rencana Tambah TK

Jumlah sekolahan per 1000 penduduk

nilai investasi mendatang

% usaha yang akses jasa layanan (BDSP)

Konawe Selatan

usaha yang berinvestasi th lalu

Penambahan TK 2017 % usaha yang akan berinvestasi

Kinerja Ekonomi

Iklim Bisnis

Kinerja Investasi

Kinerja Pemerintah

Infrastruktur

Dinamika Bisnis

Average

3.26 4.26

7.49 6.29

6.16 4.68

4.27 4.66

3.01 4.35

5.86 5.50

5.01 4.96

Peringkat daya saing Kabupaten Konawe Selatan berada di ranking tengah pada urutan ke delapan. Konawe Selatan mencatat skor di atas rerata daerah lain di Sulawesi Tenggara dalam bidang Dinamika Bisnis, Iklim bisnis dan Kinerja investasi. Akan tetapi, pada tiga bidang lainnya: Kinerja ekonomi, Kinerja pemerintah dan Infrastruktur, skor Konawe Selatan berada di bawah rerata daya saing daerah di Sulawesi Tenggara.

74 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Konawe Selatan berada di ranking teratas dalam bidang Iklim Bisnis. Ini diraih karena keunggulan Konawe Selatan dalam menekan angka pungutan tidak resmi. Kondisi bisnis saat ini relatif lebih baik daripada sebelumnya. Para pengusaha merasa tidak banyak regulasi yang bermasalah bisnis. Dan, para pengusaha menilai banyak pejabat pemerintah daerah yang konsisten dalam menyelenggarakan pembangunan. Nilai investasi di Konawe Selatan cukup tinggi dan jumlah pengusaha yang merencanakan akan menanam modal dan menambah tenaga kerja juga cukup tinggi. Hal ini menempatkan Konawe Selatan sebagai daerah yang kuat dari segi Kinerja Investasi. Posisinya berada di ranking ketiga. Dalam bidang Dinamika Bisnis Kabupaten Konawe Selatan berada di ranking kelima. Konawe Selatan secara bisnis cukup dinamis karena tingginya jumlah usaha yang berusia di bawah 10 tahun. Jumlah pengusaha yang melakukan inovasi juga cukup tinggi. Dan jumlah pengusaha yang merencanakan akan membuka usaha baru relatif tinggi. Semuanya itu menjadi pendorong dinamika bisnis di Konawe Selatan. Akan tetapi pemerintah daerah di Konawe Selatan memiliki masalah cukup berat untuk meningkatkan daya saing daerahnya. Sejumlah masalah muncul di bidang infrastruktur, kinerja ekonomi dan kinerja pemerintah. Jumlah PDRB Konawe Selatan rendah dan tingkat penganggurannya tinggi. Kinerja pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih lemah. Hal ini ditandai dengan jumlah PDRB per kapita yang rendah. Dibandingkan daerah lain, alokasi dana untuk kegiatan ekonomi di Konawe Selatan masih rendah. Masalah ini diperberat dengan belum efisiennya rasio jumlah ASN dengan jumlah penduduk. Bahkan, jumlah alokasi anggaran belanja pembangunan mengalami penurunan sebesar -6,6%. Kondisi daya saing Konawe Selatan masih diperberat dengan buruknya infrastruktur. Jumlah jalan beraspal masih belum proporsional. Demikian pula dengan rasio jumlah bank, sekolahan dan organisasi koperasi per 1000 penduduk nya belum ideal. Para pengusaha di Konawe Selatan menilai bahwa para pejabat di pemerintah daerah belum cukup konsisten dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan. Dari berbagai masalah daya saing di Konawe Selatan, masalah terberat adalah pada infrastruktur. Dibandingkan dengan semua daerah di Sulawesi Tenggara, infrastruktur di Konawe Selatan dinilai yang terburuk. Masalah serius kedua di daerah ini adalah pada kinerja ekonominya. Perbaikan kinerja ekonomi dilakukan utamanya melalui peningkatan PDRB. Upaya ini sebaiknya dilakukan melalui inovasi program yang menarik kontribusi pihak eksternal. Iklim usaha yang kondusif di Konawe Selatan dapat dijadikan modal untuk membangun kolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah pusat dan masyarakat sipil. Sebagaimana dilakukan oleh Bupati Blitar, yang menyelenggarakan Bursa Inovasi Desa. Kegiatan ini berpotensi mensinergikan dana sekitar Rp 220 milyar dari 220 desa di Kabupaten Blitar. Dana tetap dikelola desa, tetapi impaknya adalah menggerakkan ekonomi kabupaten.

TEMUAN DI AREA PROYEK NSLIC | 75

5.5. WAKATOBI Daya Saing

Dinamika Bisnis

Kinerja Ekonomi

% usia usaha kurang dari 10 tahun

Dinamika Bisnis

rerata layanan yang dibutuhkan oleh pengusaha

Persepsi Iklim Bisnis

% usaha dengan omset lebih dari 100 Jt

% usaha dengan kebutuhan kredit

rencana buka usaha baru Infrastruktur

Kinerja Investasi % usaha inovatif

% tingkat aplikasi kredit

Kinerja Pemerintah

Lingkungan Bisnis

Kinerja Ekonomi Pertumbuhan PDRB 2016-2017

Permasalahan bisnis Monopoli usaha

Kondisi bisnis kini & 2 th lalu

% pungutan tidak resmi

Pertumbuhan Kredit Macet 2016 - 2017

Bisnis 2 th mendatang

Regulasi bermasalah

Pertumbuhan Kredit 2016 - 2017

% keanggotaan asosiasi

Kapasitas Pemerintah

Upaya Pemerintah Studi/info potensi investasi Dukungan pemerintah thd Kualitas layanan investasi perusahaan

Budjet Per Kapita (2017) Pertumbuhan rasio guru murid 2016/2017

% PAD terhadap Total Pendapatan (2017)

Promosi investasi oleh Pemerintah

Pertumbuhan PAD (2016 2017)

Pertumbuhan HDI (2016-2017) Pertumbuhan Dana Pembangunan per Kapita…

Kinerja Investasi investasi per kapita 2017

Pemeliharan & pembangunan infrastruktur

Frekuensi akses ke modal ventura

Jumlah hotel

usaha yang berinvestasi th lalu

daya tarik investasi

Jumlah Bank per 1000 penduduk Jumlah sekolahan per 1000 penduduk

Rencana Tambah TK nilai investasi mendatang

% usaha yang akses jasa layanan (BDSP)

Sultra

% perusahaan yang punya TDP rerata waktu mengurus TDP & SIUP Anggaran ekonomi / total belanja

jumlah program PEL.

Jalan Beraspal / Total Jalan

jumlah koperasi per 1000 penduduk

kualitas kinerja PTSP

Pertumbuhan ASN per populasi

Dana Pembangunan per Kapita (2017)

Infrastruktur Frekuensi akses ke lembaga keuangan non-bank

Pertumbuhan PDRB per Kapita 2016 - 2017 Tingkat Pengangguran 2017

Konsistensi pemerintah

Wakatobi

PDRB per Kapita 2017

nilai investasi 2017

Penambahan TK 2017 % usaha yang akan berinvestasi

Kinerja Ekonomi

Iklim Bisnis

Kinerja Investasi

Kinerja Pemerintah

Infrastruktur

Dinamika Bisnis

Average

4.29 4.26

6.25 6.29

4.35 4.68

3.88 4.66

6.48 4.35

6.97 5.50

5.37 4.96

Posisi daya saing Wakatobi di Sulawesi Tenggara berada di ranking ke empat. Sebagai daerah yang belum lama terbentuk – dari hasil pemekaran, posisi tersebut cukup membanggakan. Masuk dalam lima besar, mengalahkan berbagai daerah lain yang sudah lama terbentuk. Dari enam sub-indeks, ada tiga sub-indeks dimana Wakatobi berada di atas rerata provinsi. Dan dibandingkan dengan daerah lain, Kekuatan

76 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Wakatobi adalah pada kinerja ekonomi, iklim bisnis, infrastruktur dan dinamika bisnis. Dengan demikian ada dua area yang memerlukan perhatian Wakatobi, yaitu kinerja investasi dan kinerja pemerintah. Pada kinerja investasi, Wakatobi tertinggal dalam hal jumlah investasi per kapita, jumlah perusahaan yang tahun lalu berinvestasi, maupun nilai investasi di masa mendatang. Sedangkan pada kinerja pemerintah, kelemahan Wakatobi adalah pada kinerja layanan kantor PTSP, rendahnya alokasi anggaran untuk kegiatan ekonomi dan kurangnya program dukungan terhadap swasta dalam pengembangan investasi. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Wakatobi masih rendah. Hal ini sebenarnya dapat di atasi, mengingat potensi besar dari bisnis pariwisata di Wakatobi. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menaikkan kontribusi PAD. Belum optimalnya kegiatan bisnis pariwisata, barangkali terkait dengan rendahnya dukungan pemerintah daerah terhadap dunia usaha dan rendahnya alokasi APBD untuk kegiatan ekonomi.

TEMUAN DI AREA PROYEK NSLIC | 77

78 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

PERBANDINGAN SULAWESI TENGGARA DAN GORONTALO

PERBANDINGAN SULAWESI TENGGARA DAN GORONTALO | 79

7.1. HASIL DUA SURVAI DI DUA PROVINSI Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah (SIID) yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Gorontalo, memungkinkan untuk disandingkan hasilnya. Karena survai ini diselenggarakan dengan metode yang sama, dalam waktu yang sama, oleh tim pelaksana yang sama. Namun, tidak untuk diperbandingkan. Karena, membandingkan hanya 2 provinsi kurang representatif. Jika salah satu lebih kuat, atau sebaliknya, jika salah satu lebih lemah, itu tidak signifikan. Karena hanya terhadap satu pembanding saja. Padahal di Indonesia ada 34 provinsi. Sejak awal pun program survai ini didesain dan bertujuan untuk membandingkan antar kabupaten/kota, bukan membandingkan antar 2 provinsi. Negara tetangga kita Vietnam menyelenggarakan survai daya saing, yang membandingkan seluruh provinsi â&#x20AC;&#x201C; yaitu Provincial Competitiveness Index (PCI). Survai ini diselenggarakan secara reguler oleh Kamar Dagang dan Industri setempat bekerjasama dengan USAID. Asia Competitiveness Institute (ACI) - lembaga penelitian di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS), juga menyelenggarakan Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah di Indonesia. ACI melakukan survai di seluruh provinsi Indonesia. PROVINSI

DAYA SAING DAERAH

KINERJA EKONOMI

PERSEPSI IKLIM BISNIS

KINERJA INVESTASI

GORONTALO SULAWESI TENGGARA

5.35 4.96

5.40 4.26

6.05 6.29

5.02 4.68

KINERJA PEMERINTAH 5.80 4.66

INFRASTRUKTUR 4.46 4.35

DINAMIKA BISNIS 5.37 5.50

Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Gorontalo adalah mitra kerja NSLIC. Di masing-masing kedua provinsi tersebut NSLIC membantu pemerintah daerah mengembangkan ekonomi lokal dan iklim investasi. Kedua mitra kerja NSLIC dari dua provinsi tersebut telah sering bertemu dan berdiskusi bersama, mengenai kedua topik yaitu ekonomi lokal dan iklim investasi. Karenanya, bermanfaat untuk saling melihat (seharusnya bukan membandingkan) hasil dua survai di dua provinsi tersebut. Rerata indeks daya saing di Sulawesi Tenggara adalah 4,96 tidak berbeda jauh dengan rerata daya Gorontalo, yaitu 5,35. Karena indeks ini disusun dengan skala nilai 0-10, maka skor yang dicapai Gorontalo maupun Sulawesi Tenggara belum mencapai kategori tingkat tertinggi. Skor Gorontalo dan Sulawesi Tenggara masih berada di kategori menengah-atas. Ternyata, pencapaian indeks daya saing yang tidak mencapai skor 6 ini pun terjadi di provinsi lain. Pengalaman tim peneliti saat melakukan 4 kali survai daya saing di Jawa Tengah dan 2 kali di Kalimantan Barat menemui hal sama. Rerata daya saing di Jawa Tengah hanya mencapai 5,08 dan di Kalimantan Barat hanya 5,95. Kondisi tersebut bisa jadi memang mencerminkan daya saing Indonesia yang rendah. Bahkan, pada tahun 2018, daya saing Indonesia turun ke level 43 pada World Competitiveness Ranking yang dirilis International Institute for Management Development (IMD).

80 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Daya saing Gorontalo lebih unggul karena Kinerja Pemerintah dan Kinerja Ekonomi nya selisih tajam dengan Sulawesi Tenggara. Gorontalo juga masih unggul tipis pada Kinerja Investasi dan infrastruktur. Sedangkan Sultra unggul tipis pada Iklim Bisnis dan Dinamika Bisnis. Namun, mengingat skala nilainya 0-10, maka kedua daerah sebenarnya hanya meraih poin bagus pada iklim bisnis saja, Sultra 6,29 dan Gorontalo 6,05. Selebihnya, pada 5 sub-indeks lainnya, kedua daerah hanya meraih skor di bawah 6 bahkan sebagian lainnya di bawah skor 5. Oleh karena itu kedua daerah tersebut sebenarnya memerlukan upaya perbaikan daya saingnya di hampir semua bidang. Perbaikan daya saing tersebut sebaiknya dilakukan berdasarkan pada aspek yang paling bermasalah di masing-masing daerah. Aspek khusus dari SIID di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo Aspek Khusus Gorontalo Sultra Pertumbuhan pembiayaan (kredit) Perkembangan tingkat kredit macet Pertumbuhan PDRB Tingkat pengangguran Kondisi bisnis lebih baik dari 2 tahun lalu Kondisi bisnis 2 tahun ke depan membaik Keanggotaan organisasi bisnis Konsistensi pejabat pemerintah Regulasi yang menghambat bisnis (index) Pungutan tidak resmi oleh pejabat pemerintah Pengusaha yang merealisasikan investasinya (index) Nilai investasi per pengusaha (index) Pengusaha yang menambah tenaga kerja (index) Pengusaha yang akan investasi Kontribusi PAD Belanja untuk kegiatan pembangunan (index) Pertumbuhan belanja pembangunan Pertumbuhan IPM (HDI) Kepuasan terhadap layanan PTSP (index) Pertumbuhan alokasi anggaran ekonomi Jumlah jalan beraspal Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Ketersediaan bank per 1000 penduduk (index) Ketersediaan koperasi per 1000 penduduk (index) Pengusaha yang akses ke layanan jasa (BDSP) Usia usaha di bawah 10 tahun Bisnis dengan perputaran lebih dari Rp 100 juta Pengusaha yang mengajukan tambahan modal Usaha yang inovatif Pengusaha yang berencana membuka usaha baru

57% 2,75% 7% 3,8% 66,2% 66,2% 26,3% 69,7% 5,50 10,3% 3,09 5,80 4,51 31% 11,6% 5,7 4,4% 0,9% 6,04 -3% 53% 64% 2,8 4,1 49% 82% 4% 43% 78% 46%

139,3% -26% 7% 3,3% 65,7% 68,5% 26,1% 71,7% 6,52 10,2% 4,14 4,90 6,89 43% 6,8% 3,6 -1,1% 0,5% 6,01 9% 39% 84% 3,7 3,8 9% 79% 11% 40% 36% 53%

PERBANDINGAN SULAWESI TENGGARA DAN GORONTALO | 81

Di bidang investasi, nilai investasi pengusaha Gorontalo lebih tinggi daripada Sultra. Namun, dari sisi penambahan tenaga kerja pengusaha Sultra merencanakan jauh lebih banyak tambahan tenaga kerja. Dari sisi pengusaha yang merencanakan untuk investasi, jumlah pengusaha Sultra lebih banyak. Bagi pemerintah Gorontalo, yang harus lebih dikritisi adalah turunnya pertumbuhan alokasi anggaran ekonominya, yang mencapai hingga minus 3%. Sebaliknya pemerintah Sultra perlu ekstra hati-hati untuk menyadari, bahwa alokasi anggaran pembangunannya minus 1,1%. DI Gorontalo jumlah pengusaha yang dapat mengakses ke layanan jasa pengembangan bisnis (BDS) cukup banyak, mencapai 49%. Sebaliknya di Sulawesi Tenggara, jumlah pengusaha yang dapat mengakses sedikit sekali yaitu hanya 9%. Padahal tingkat akses ke layanan jasa pengembangan usaha merupakan salah satu indikator kemajuan bisnis. Semakin maju bisnis, semakin banyak kegiatan yang dikerjasamakan atau diserahkan ke penyedia jasa layanan. Sehingga pengusaha bisa lebih fokus, hanya menangani bisnis intinya. Pemanfaatan jasa layanan usaha yang tinggi di Gorontalo, kemungkinan terkait dengan temuan di bidang inovasi. Jumlah responden pengusaha yang inovatif di Gorontalo cukup besar, mencapai 78%, dua kali lipat dari jumlah di Sultra (36%). Inovasi adalah salah satu kunci untuk penguatan daya saing daerah. PRAKTEK TERBAIK

INOVASI WALIKOTA SAN FRANCISCO Untuk mempertahankan kotanya sebagai ibukota inovasi teknologi terbesar di dunia, Walikota San Fransisco melontarkan tantangan ke rakyatnya. Apa yang anda bisa lakukan untuk membantu kota ini, khususnya pengembangan inovasi teknologi untuk kebutuhan pemerintah kota, negara bagian, dan pemerintah pusat? Walikota meluncurkan program baru yang dinamakan â&#x20AC;&#x153;entrepreneur-inresidenceâ&#x20AC;? (EIR). Suatu program kemitraan antara pegawai walikota dengan masyarakat. Masyarakat yang memiliki keahlian (seperti, komputer, transportasi, kesehatan, keuangan, dll) diajak bermitra dengan pegawai negeri di balaikota untuk menciptakan produk yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Presiden Obama ikut mendukung prakarsa walikota San Francisco ini. Misi program adalah meminjam otak dari warga yang ahli teknologi, supaya membantu pemerintah mengurangi biaya operasi dan meningkatkan layanan masyarakat. Produk ditargetkan ditemukan dalam waktu 16 minggu dan bisa mengatasi masalah yang dihadapi pemerintah kota San Francisco. Program ini tidak dibatasi untuk perorangan ataupun satu tim kerja, juga bisa berupa perusahaan startup ataupun perusahaan yang sudah mapan.

Di negara maju, yang sumberdaya dan infrastrukturnya tersedia bagus pun, pemerintahnya masih berusaha keras melakukan inovasi. Apalagi, kita yang dihadapkan pada keterbatasan.

82 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

REKOMENDASI

REKOMENDASI | 83

Belum ada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara yang memiliki keunggulan daya saing dan skor tinggi pada semua bidang, yaitu Kinerja Ekonomi, Infrastruktur, Iklim Binsis, Kinerja Pemerintah, Dinamika Bisnis dan Kinerja Ekonomi. Survai iklim investasi dan daya saing daerah (SIID) 2018 ini memberikan gambaran yang jelas, mengenai keunggulan dan kelemahan, namun juga tantangan masingmasing kabupaten/kota. Secara keseluruhan ditemukan, bahwa kapasitas SDM di Sultra masih tertinggal. Sebagian besar usaha ekonomi masih berskala mikro. Terdapat dinamika bisnis dan usaha rintisan, namun belum inovatif. Pemerintah daerah belum memahami dan menjalankan fungsinya, khususnya sebagai regulator dan dinamisator yang baik. Infrastruktur fisik dan sosial tertinggal. Perguruan tinggi, LSM, organisasi pengusaha dan masyarakat sipil belum berperan signifikan. Namun, sumberdaya alam masih potensial untuk dikelola secara lebih inovatif dan berkelanjutan. Kini, di era kemajuan ICT pengusaha daerah dapat mengembangkan usahanya, dengan kemudahan akses pengetahuan dan pasar. Masih ada ruang untuk perbaikan di seluruh Kabupaten/Kota untuk meningkatkan daya saingnya. Semua stakeholder, khususnya di daerah: pemerintah, swasta dan masyarakat sipil terundang untuk menjawab berbagai tantangan, yang telah diidentifikasi dalam SIID. Dengan cara kolaborasi tentu lebih mudah ditemukan cara guna menanggulangi sejumlah kelemahan yang ditemukan. Para pihak diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi umum berikut: • Pemerintah daerah dan asosiasi bisnis perlu bekerjasama dan merancang program penumbuhan iklim usaha, dengan prioritas mengatasi berbagai kelemahan yang ditemukan dalam survai ini. Perbaikan iklim usaha dapat memberikan manfaat secara keseluruhan bagi semua sektor. • Aktif mempublikasikan temuan hasil survai secara transparan kepada publik agar dapat memperoleh dukungan dan melakukan perubahan bersama; • Kesiapan dan keterbukaan para stakeholder Kabupaten/Kota untuk dipelajari kinerjanya dan dibandingkan dengan daerah lain, dan melaksanakan perbaikan; • Melakukan advokasi di tingkat nasional agar diselenggarakan survai yang sama ke provinsi lain, sehingga Sulawesi Tenggara dapat diukur dan dibandingkan dengan daerah lainnya, sebagaimana ‘apple to apple’; • Stakeholder lokal perlu menyelenggarakan survai di Sulawesi Tenggara yang bersifat ‘public-private partnership’ untuk menjamin kebersamaan dan keberlanjutan survai serta kredibilitas hasil.

84 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Para pihak diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi spesifik berikut: Pemerintah • Pemerintah pusat perlu melakukan reformasi peraturan bisnis di tingkat nasional. Menerbitkan daftar negatif/positif perizinan: mana yang diperlukan untuk perizinan, mana yang hanya registrasi. • Pemerintah Provinsi diharapkan menyediakan insentif yang signifikan terhadap Kabupaten/Kota, baik yang berkinerja terbaik maupun daerah yang perlu didorong secara khusus untuk mempercepat pembangunan. • Pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dokumen strategi regional untuk membangun daya saing daerah dan ekonomi wilayah. Implementasi strategi regional untuk membangun daya saing daerah, seharusnya dipimpin langsung oleh gubernur dan bupati/walikota. • Pengetahuan pemda mengenai “jasa pengembangan bisnis” perlu ditingkatkan. • Pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaharui program PLUT, berdasarkan kisah sukses beberapa lembaga penyedia “jasa pengembangan bisnis” lokal. Misalnya Jogjakarta Tourism Training Centre. • Mendorong pemerintah di semua tingkatan untuk mendesain ulang program pembangunan ekonomi yang berperspektif gender. • Menyediakan infrastruktur pendukung berbasis ICT untuk menumbuhkan kewirausahaan dan usaha rintisan, khususnya di bidang ekonomi kreatif. • Menyelenggarakan model kerjasama pemerintah daerah, industri dan akademisi dalam pengembangan inovasi ekonomi daerah. • Melakukan identifikasi dan studi banding ke kabupaten/kota yang terbukti telah berhasil dalam melakukan inovasi di daerahnya. Misalnya dengan mengunjungi pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bantaeng, dll. • Memulai proses dialog internal di kabupaten/kota antara para pelaku swasta dan pemerintah untuk melakukan bersama-sama perbaikan iklim usaha dan investasi di daerah; • Merekrut konsultan lokal untuk mengelaborasi hasil survai lebih detail guna membantu fasilitasi proses perbaikan dan membuat rencana tindak untuk melaksanakan strategi perbaikan; • Pemerintah di Sulawesi Tenggara di semua tingkatan perlu menangani ketertinggalannya. Khususnya dalam: kapasitas pemerintah, infrastruktur, dan upaya pemerintah guna meningkatkan daya saing ekonomi.

REKOMENDASI | 85

• Pemerintah perlu mengatasi pungutan tidak resmi dalam pemberian pelayanan, yang menghambat daya saing khususnya bagi usaha menengah dan besar. • Tingkat pendaftaran usaha yang rendah dari usaha mikro dan kecill membutuhkan upaya yang lebih besar untuk mendorong kepatuhan dan membangun “data base” guna memudahkan proses penyusunan kebijakan. • Pemerintah masih harus terlibat dalam peningkatan program pembiayaan. Tingkat kepatuhan yang tinggi (NPL yang rendah) dalam pembayaran pinjaman di Sultra, dapat dijadikan pijakan dukungan pembiayaan yang lebih besar. Komunitas usaha • Persaingan usaha seharusnya tidak dipandang sebagai suatu masalah, namun merupakan sebuah tantangan. Namun demikian, persaingan global dan nasional akan terus meningkat dan setiap usaha harus mengembangkan strategi bersaing. • Organisasi pengusaha perlu lebih aktif berperan dalam dialog kebijakan dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menumbuhkan inovasi di daerah. • Mayoritas dunia usaha, termasuk usaha kecil dan mikro telah diuntungkan dengan kemajuan ICT, sehingga pengetahuan dan pasar lebih mudah diakses. Organisasi pengusaha perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur ICT. • Usaha mikro dan kecil perlu lebih melibatkan diri dalam berbagai organisasi bisnis dan berupaya untuk mempengaruhi organisasiorganisasi yang ada untuk menyediakan pelayanan jasa sesuai dengan kebutuhannya. • Pengetahuan yang rendah tentang keberadaan jasa ini, ditambah dengan keinginan yang tinggi untuk memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan, semestinya menjadi peluang bagi para penyedia jasa untuk berinvestasi lebih banyak pada pemasaran dan promosi. Masyarakat sipil • Kegiatan asistensi lembaga donor di tingkat mikro perlu dikurangi, karena sebagian besar tidak berkelanjutan dan memberikan dampak terbatas. • Media sosial berbasis ICT semakin berperan penting dalam penyediaan informasi. Masyarakat perlu dipandu untuk memanfaatkan media sosial secara lebih produktif • Kegiatan ekonomi kreatif, berbasis pengetahuan, membuka peluang masyarakat luas untuk bersaing dengan negara maju. Masyarakat di tingkat lokal perlu didorong untuk memulai usaha rintisan yang tidak dibatasi oleh lokasi.

86 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

LAMPIRAN

LAMPIRAN | 87

88 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

METODOLOGI

Otonomi daerah dan undang-undang desentralisasi yang dicetuskan pada tahun 1999 telah memberdayakan pemerintah di tingkat Kabupaten/kota untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat berdampak langsung terhadap iklim usaha dan daya saing wilayah yang berada dalam batas-batas kawasan administrasinya Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah (SIID) ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pengusaha, dulu, kini dan masa mendatang. Selain itu SIID juga bermaksud mengetahui berbagai aspek yang terkait dengan iklim bisnis, permasalahan dunia usaha, akses ke lembaga pembiayaan, pinjaman, perizinan bisnis, layanan jasa pengembangan bisnis, organisasi pengusaha, regulasi, dll. di tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan survai semacam ini, jika dapat dilaksanakan setiap dua tahun sekali akan dapat memberikan gambaran, mengenai dinamika ekonomi, iklim investasi dan daya saing kabupaten/kota. Dan dapat digunakan sebagai pijakan dalam merancang program di masa yang akan datang. Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah (SIID) 2018, yang diselenggarakan di Sulawesi Tenggara, merupakan survai dengan responden dari kalangan pengusaha dan pejabat pemerintah di kabupaten/kota. Konsep SIID telah mengalami sejumlah perubahan. Kami telah melakukan survai sejenis ini sejak tahun 2005. Semula survai ini dimaksudkan untuk membuat basis data (baseline) untuk kepentingan proyek Pengembangan Ekonomi Daerah dan Wilayah. Namun, kemudian berkembang menjadi konsep penilaian daya saing dan iklim investasi yang lebih komprhensif. SIID disusun dengan menggunakan data persepsi pengusaha dan pejabat pemerintah, hasil wawancara. Selain itu SIID juga menggunakan data statistik yang diperoleh dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dll. SIID mengikuti metodologi peringkat daya saing dan iklim investasi, yang digunakan oleh berbagai lembaga internasional: World Economic Forum WEF, The World Bank, Institute for Management Development IMD, Provincial Competitiveness Index PCI, Asia Competitiveness Institute ACI, dll. Kami mendesain ulang dan melakukan sejumlah penyesuaian, khususnya dalam hal sumber informasi. Berbagai indikator yang diperoleh dari data statistik dan penilaian terhadap persepsi mengenai permasalahan tertentu kemudian dikelompokkan dalam beberapa subindeks, masingmasing mewakili satu aspek dari daya saing, seperti kinerja ekonomi, kapasitas dan efisiensi pemerintah, dll. Peringkat dari sub-indeks ini akhirnya menghasilkan sebuah indikator daya saing keseluruhan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mengisi kuesioner dan dikombinasikan dengan penyelenggaraan FGD (focus group discussion). Tantangan yang dihadapi tim survai adalah saat harus mengumpulkan data statistik. Belum semua instansi dapat memberikan layanan informasi dan penyediaan data statistik dengan baik. Sehingga, walaupun pelaksanaan wawancara dan FGD dapat diselenggarakan tepat

METODOLOGI | 89

waktu, namun tidak demikian dalam pengumpulan data statistik. Manajemen data dan layanan informasi di sebagian besar pemerintah kabupaten/kota belum memadai. Untuk penilaian daya saing dengan ruang lingkup dan ukuran sebesar SIID, jelas bahwa berbagai cara baru harus ditemukan untuk sedapat mungkin menstandardisasi pengolahan data. Karena penilaian daya saing dilakukan berdasarkan peringkat, proses pembobotan perlu dilakukan terhadap seluruh data yang ada, baik data statistik maupun data survai, agar data tersebut dapat diperbandingkan. Pengolahan data dengan 17 Kabupaten/Kota, 731 responden dan evaluasi data untuk 5 kabupaten/kota di area Proyek NSLIC memerlukan solusi teknologi informasi untuk pengolahan dan evaluasi data. Tim pelaksana SIID terdiri atas konsultan lokal dan nasional, staf program NSLIC, peneliti perorangan dari perguruan tinggi dan jaringan LSM lokal. Tim Pelaksana bertanggung jawab atas persiapan metodologi SIID, termasuk peninjauan metodologi, rancangan kuesioner, persiapan metodologi untuk evaluasi data, pengaturan dan koordinasi pengumpulan data statistik, koordinasi dan pemantauan pengumpulan data survai, persiapan perangkat lunak untuk evaluasi data serta pengawasan terhadap pelaksanaan FGD, koordinasi dan pengawasan evaluasi data, serta penyusunan laporan. Tim konsultan nasional telah melakukan beberapa pertemuan awal dengan para stakeholder utama. Antara lain dengan: media, Bank Indonesia, BAPPEDA, BPS, BPMD, perguruan tinggi, KADIN, Asosiasi dan LSM lokal. Tujuan perteman tersebut adalah untuk mendapatkan masukan mengenai metode dan indeks. Selain pertemuan dengan stakeholder kunci, tim konsultan juga telah melakukan pertemuan khusus untuk mendesain, menguji coba dan menyempurnakan (menyederhanakan) kuesioner. Secara struktur, kuesioner tidak mengalami perubahan berarti. Namun dari jumlah pertanyaan, kuesioner telah mengalami pengurangan. Sampel mencakup 40 responden pengusaha dan 5 responden pejabat pemerintah per Kabupaten/Kota (total 765 responden), ke dalam ke-4 sektor, dengan rincian:

Responden di Kota

90 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

KOTA SEKTOR

ABSOLUT

Pertanian

Perdagangan/Jasa

Industri/Manufaktur

Responden di Kabupaten

KABUPATEN SEKTOR

ABSOLUT

Pertanian

Perdagangan/Jasa

Industri/Manufaktur

SIID mengikuti definisi Biro Pusat Statistik dengan 4 kategori skala usaha: DEFINISI SKALA USAHA Mikro

1-4 pegawai

Kecil

5-19 pegawai

Menengah

20-99 pegawai

Besar

>100 pegawai

Kuota yang ditentukan untuk ke-4 kategori skala usaha adalah: SKALA USAHA

ABSOLUT

Mikro

Kecil

77.5

Menengah

Besar

2.5

Tidak ada kuota tertentu yang dialokasikan berdasarkan jenis kelamin pemilik usaha maupun usia usaha, hanya saja usaha yang bersangkutan harus sudah berjalan setidaknya selama dua tahun. Usaha yang berusia kurang dari dua tahun tidak diikutsertakan.

METODOLOGI | 91

92 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

GAMBARAN UMUM MENGENAI RESPONDEN

Bab berikut ini mengulas karakteristik responden berkaitan dengan kriteria tertentu. Laporan ini mengikuti struktur yang sama seperti laporan BCS 2007. Ada beberapa kriteria yang dijadikan sempel pada responden. Seperti pengelompokan responden berdasarkan tingkat pendidikan, responden berdasarkan pemilik usaha berjenis kelamin, keanggotaan pengusaha dalam asosiasi, usia usaha responden, dan skala usaha responden. Pengambilan sempel tersebut dipilih berdasarkan Provinsi, dan Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, seperti Wakatobi, Muna, Bombana, Kolaka, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kota Baubau, Kota Kendari, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Kolaka Timur, Muna Barat, Buton Selatan, dan Kolaka Utara.

GAMBARAN UMUM MENGENAI RESPONDEN | 93

Responden Berdasarkan Pendidikan

Sulawesi Tenggara 14.4% 41.2% Muna 42.5% Kolaka Utara 37.5% Buton Selatan 45.0% Muna Barat 32.5% 40.0% Wakatobi 20.0% 42.5% Konawe Utara 20.0% 27.5% Buton 20.0% 45.0% Buton Utara 17.5% 47.5% Kota Baubau 15.0% 30.0% Kolaka 15.0% 25.0% Bombana 15.0% 37.5% Konawe 10.0% 52.5% Buton Tengah 10.0% 62.5% Kota Kendari 7.5% 42.5% Konawe Selatan 7.5% 37.5% Kolaka Timur 7.5% 42.5% Konawe Kepulauan 2.5% 47.5%

Bawah (SD & SMP)

Menengah (SMA)

44.4% 57.5% 62.5% 40.0% 52.5%

15.0% 27.5% 37.5% 35.0% 35.0%

55.0% 60.0% 47.5% 37.5% 27.5% 50.0% 55.0% 50.0% 50.0%

Atas (D2/D3, S1, S2 & S3)

Rata-rata pendidikan pengusaha yang menjadi responden di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah lulusan dari perguruan tinggi. Persentasenya sebesar 44,4%. Persentase tersebut tidak jauh berbeda dengan pengusaha yang menjadi responden lulusan dari Sekolah Menengah Atas. Hanya selisih 3,2% saja. Responden yang merupakan lulusan dari sekolah menengah atas sebesar 41,2%. Kolaka Utara berdasarkan responden yang ada menjadi daerah yang mempunyai tingkat pendidikan pengusaha yang bagus. Ada 62,5% pengusaha yang menjadi responden lulusan dari perguruan tinggi. 37,5% responden lainnya merupakan lulusan SMA. Buton Selatan berdasarkan responden yang ada, mempunyai pengusaha yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi paling rendah di antara kabupaten-kota lainnya, hanya ada 15% pengusaha. Sedangkan pengusaha yang menjadi responden lulusan dari pendidikan dasar sebesar 45%.

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Provinsi Sulawesi tenggara Konawe Selatan Kolaka Utara Buton Tengah Kota Kendari Konawe Utara Konawe Konawe Kepulauan Bombana Muna Barat Kolaka Timur Kota Baubau Buton Utara Wakatobi Buton Muna Kolaka Buton Selatan

63.8%

87.5% 85.0% 85.0% 80.0% 75.0% 72.5% 70.0% 65.0% 62.5% 62.5% 60.0% 57.5% 52.5% 47.5% 45.0% 40.0% 37.5% Laki-laki

94 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Perempuan

36.2%

12.5% 15.0% 15.0% 20.0% 25.0% 27.5% 30.0% 35.0% 37.5% 37.5% 40.0% 42.5% 47.5% 52.5% 55.0% 60.0% 62.5%

Jenis kelamin responden pengusaha yang ada di Sulawesi Tenggara didominasi oleh laki-laki. Selisih persentasenya mencapai 27,6%. Jenis kelamin responden pengusaha perempuan hanya 36,2%. Daerah yang mempunyai responden pengusaha berjenis kelamin perempuan paling banyak terdapat di Buton Selatan. Sedangkan responden yang ada di Konawe Selatan hanya 12,5%. Wakatobi memiliki responden pengusaha berjenis kelamin laki-laki dan perempuan agak berimbang disbanding kabupaten-kota yang lain. Responden pengusaha yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 47,5% sedangkan laki-laki 52,5%. Persentase tersebut hampir sama dengan yang ada di Buton. Namun, responden berjenis kelamin perempuan di Buton lebih banyak. Persentasenya 52,5% sedangkan yang laki-laki 47,5%.

Responden Berdasarkan Usia Usaha

29.6%

>2-5 Tahun

>5-10 Tahun

> 10 tahun

Usia usaha di Sulwesi Tenggara, berdasarkan responden sangat bervariatif. Berdasarkan responden yang diambil dari responden seluruh kota dan kabupaten yang ada di sana. Responden yang memiliki usaha berusia kurang dari 2 tahun sejumlah 29,6%, berusia lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun berjumlah 27,5%, berusia lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun berjumlah 21,9%, sedangkan yang berusia lebih dari 10 tahun berjumlah 20,6%. Wakatobi mempunyai responden yang memiliki usia usaha kurang dari 2 tahun paling banyak di antara kabupaten-kota yang lain. Sejumlah 55% responden yang ada di Wakatobi memiliki usia kurang dari 2 tahun. Sedangkan Bombana memiliki responden yang memiliki usia usaha kurang dari 2 tahu sangat sedikit. Hanya 10% responden yang mempunyai usia usaha kurang dari 2 tahun.

GAMBARAN UMUM MENGENAI RESPONDEN | 95

Responden Berdasarkan Pemilik Sekaligus Manajer Usaha

Provinsi Sulawesi Tenggara Konawe Utara Kota Baubau Konawe Kepulauan Buton Utara Buton Tengah Konawe Muna Konawe Selatan Buton Selatan Wakatobi Kota Kendari Bombana Kolaka Kolaka Utara Muna Barat Buton Kolaka Timur

78.2% 97.5% 95.0% 95.0% 90.0% 90.0% 87.5% 82.5% 82.5% 82.5% 80.0% 77.5% 77.5% 67.5% 65.0% 57.5% 52.5% 50.0%

Jumlah responden yang merupakan pemiliki sekaligus manajer yang ada di Sulawesi Tenggara sejumlah 78,2%, sedangkan yang sudah memiliki manajer sendiri sejumlah 21,8%. Data tersebut diambil dari kabupaten-kota yang ada di sana. Konawe Utara memiliki responden yang merupakan pemiliki sekaligus manajer sendiri paling besar di Sulawesi Tenggara. Persentase tersebut sejumlah 97,5%. Di Kabupaten Kolaka Timur persentase responden sekaligus manger berimbang. 50% responden merupakan pemilik sekaligus manajer, 50% lainnya sudah memliki manajer.

Responden Berdasarkan Skala Usaha

Provinsi Sulawesi Tenggara Wakatobi Muna Barat Muna Kota Baubau Konawe Utara Konawe Kepulauan Konawe Kolaka Utara Kolaka Timur Buton Tengah Kota Kendari Buton Selatan Konawe Selatan Kolaka Bombana Buton Utara Buton

56.5%

32.4% 9.1%2.1% 87.5% 12.5% 80.0% 17.5% 2.5% 75.0% 20.0% 5.0% 75.0% 22.5% 2.5% 72.5% 25.0% 2.5% 70.0% 7.5% 15.0% 7.5% 65.0% 22.5% 10.0%2.5% 62.5% 35.0% 2.5% 62.5% 27.5% 10.0% 57.5% 37.5% 5.0% 52.5% 32.5% 10.0% 5.0% 45.0% 55.0% 40.0% 37.5% 22.5% 37.5% 37.5% 17.5% 7.5% 32.5% 50.0% 17.5% 32.5% 37.5% 25.0% 5.0% 12.5% 72.5% 15.0% Mikro

Kecil

Menengah

Besar

Berdasarkan responden yang ada skala usaha mikro menjadi skala usaha yang paling dominan jika dibandingkan dengan skala usaha yang lain di Sulawesi Tenggara. 56,5% responden memiliki usaha mikro, 32,4% memiliki usaha kecil, 9,1% memiliki usaha menengah, dan hanya 2,1% responden yang memiliki usaha besar. Wakatobi berdasarkan responden

96 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

yang ada memiliki persentase pemilik usaha mikro paling besar jika dibandingkan daerah yang lainnya. 87,5% responden merupakan pemilik usaha mikro, dan 12,5% pemilik usaha kecil. Responden di Wakatobi tidak memiliki skala usaha yang lain, seperti skala usaha menengah dan besar. Sebagaimana Wakatobi Buton Selatan menjadi daerah yang berdasarkan responden hanya memiliki dua skala usaha. Skala usaha mikro dan skala usaha kecil. Persentase skala usaha tersebut berimbang, 45% responden mempunyai skala usaha mikro dan 55% responden memiliki skala usaha kecil. Konawe Kepulauan berdasarkan responden menjadi daerah yang mepunyai skala usaha besar paling tinggi dibandingkan kabupaten-kota yang lain. 7,5% mempunyai skala usaha besar.

Responden Berdasarkan Badan Usaha

Sulawesi Tenggara 9.9% 55.8% Muna Barat 70.0% Kolaka 74.4% Kota Baubau 37.5% 50.0% Muna 22.5% 45.0% Buton 20.0% 60.0% Kolaka Utara 20.0% 60.0% Wakatobi 12.5% 47.5% Buton Selatan 7.5% 72.5% Buton Tengah 7.5% 67.5% Konawe Selatan 7.5% 42.5% Bombana 7.5% 20.0% Konawe Kepulauan 7.5% 85.0% Kota Kendari 5.0% 30.0% 50.0% Konawe 5.0% 65.0% Buton Utara 2.6% 23.7% Konawe Utara 2.5% 62.5% Kolaka Timur 2.5% 72.5%

Koperasi

Perusahaan Perorarangan

32.8% 32.5%

1.5%

12.5% 30.0% 40.0% 25.6% 20.0% 40.0% 35.0% 25.0%

73.7% 25.0%

72.5% 20.0%

CV, UD/PD, dan PMA

20.0% 25.0%

30.0%

7.5%

Badan usaha yang ada di Sulawesi Tenggara yang paling besar adalah perseorangan. Jumlah persentase perusahaan perseorangan mencapai 55,8%. Sedangkan persentase jumah badan usaha CV, UD/PD, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 32,8%. Kota Baubau menjadi kota yang mempunyai perusahaan perorangan terbesar berdasarkan responden dibandingkan dengan kabupaten-kota yang lain. Persentase tersebut mencapai 74%, dan memiliki badan usaha unlimited sebesar 25,6%. Konawe Selatan menjadi kabupaten yang mempunyai persentase perusahaan perorangan paling sedikit. Jumlah persentasenya mencapai 20%. Namun, Konawe Selatan mempunyai Perusahaan Terbatas (PT) terbesar berdasarkan responden yang ada. Persentasenya mencapai 25%, dan Unlimited 40%.

GAMBARAN UMUM MENGENAI RESPONDEN | 97

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik Usaha

Provinsi Sulawesi Tenggara Muna Barat Konawe Selatan Kolaka Timur Buton Tengah Kota Kendari Kolaka Utara Konawe Utara Konawe Konawe Kepulauan Bombana Buton Utara Kota Baubau Buton Buton Selatan Muna Wakatobi Kolaka

64%

90% 86% 84% 79% 79% 79% 75% 70% 69% 62% 59% 56% 47% 47% 45% 36% 33% Laki-laki Pemilik Usaha

36%

10% 14% 16% 21% 21% 21% 25% 30% 31% 38% 41% 44% 53% 53% 55% 64% 67%

Perempuan Pemilik Usaha

Pemilik usaha yang ada di Sulawesi Tenggara berdasarkan responden masih di dominasi laki-laki. 64% pemilik usaha berdasarkan responden berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan 36 lainnya berjenis kelamin perempuan. Selisih dominasi antara pemilik usaha laki-laki dan pemiliki usaha perempuan berdasarkan responden terjadi di Kabupaten Muna Barat. 90% responden pemiliki usaha berjenis kelamin laki-laki. 10% lainnya berjenis kelamin perempuan. Selisih antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan di kabupaten tersebut sebesar 80%. Selain Muna Barat, Konawe Selatan juga memiliki selisih sangat besar antara pemiliki usaha laki-laki dan perempuan berdasarkan responden. Sebanyak 72% selisih antara keduanya. 86% responden pemilik usaha laki-laki, dan 14% responden pemiliki usaha perempuan. Pemilik usaha di Kolaka berdasarkan responden berjenis kelamin perempuan. Perbandingan antara pemilik laki-laki dan perempuan di kabupaten tersebut sebesar 34%.

98 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

GAMBARAN WILAYAH SURVAI

GAMBARAN WILAYAH SURVAI | 99

PROFIL DAERAH Luas Daerah (KM2)

Baubau Kendari Buton Selatan Wakatobi Konawe Kepulauan Buton Tengah Muna Barat Buton Buton Utara Muna Bombana Kolaka Kolaka Utara Kolaka Timur Konawe Konawe Utara Konawe Selatan

221 300.89 502.92 559.54 867.58 958.31 1022.89 1212.99 1864.91 1922.16 3001 3283.59 3391.67 3634.74 4435.28 5101.76 5779.47

Sulawesi Tenggara terbagi atas 17 kabupaten-kota. Konawe Selatan merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar (5779,47 km2). Disusul Konawe Utara dengan luas 5101,76 km2. Konawe (4435,28 km2), berada di urutan ketiga, setelah itu Kolaka Timur dengan luas 3634,74 km2). Kendari (300,89 km2) daerah dengan luas wilayah paling kecil kedua setelah Baubau (221 km2).

Jumlah Penduduk Kota Kendari Konawe Selatan Kolaka Konawe Muna Bombana Kota Baubau Kolaka Utara Kolaka Timur Buton Wakatobi Buton Tengah Muna Barat Buton Selatan Buton Utara Konawe Utara Konawe Kepulauan

Bombana

100 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

370,728 304,214 251520 244,324 217,845 175497 162780 144681 128,152 100440 95,386 91,095 79649 79053 62,088 60884 33,312

Bombana merupakan daerah pemekaran dari Buton sejak tahun 2003. Daerah seluas 3.001 km2, dengan jumlah penduduk 175.497. Penduduk Bombana tersebar di 22 kecamatan, dengan tingkat kepadatan 58,479 per km2.

Perekonomian Bombana di dominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Pada tahun 2017 Bombana mampu memproduksi beras 77.000 ton. Pada tahun 2017 produksi telur unggas Bombana sebanyak 564.929 Kg Telur Ayam Buras, 70.406 Kg Telur Ayam Petelur, dan 48.349 Kg Telur Itik. Pada tahun 2017 Bombana mampu memproduksi 873.345 Kg daging sapi. Kawasan dengan luas hutan 207.320 hektar hutan ini mempunyai produk domestik regional bruto (PDRB) Rp 4.172.827.790.000 dengan pendapatan per kapita Rp 23.780.000. Industri kecil yang ada di Bombana berjumlah 1078, dengan nilai produksi Rp 2249.409.360.000. Tingkat pertumbuhan ekonominya 3%.

Buton Selatan

Buton Selatan merupakan kabupaten baru yang ada di Sulawesi Tenggara. Usianya masih terbilang muda. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Buton, sejak tahun 2014. Daerah dengan luas wilayah 502,92 km2 terbagi di beberapa pulau kecil Jumlah penduduk Buton Selatan sebesar 79.053, yang terbagi atas 7 kecamatan. Daerah ini tergolong daerah padat penduduk dengan tingkat kepadatan 157,188 orang per km2. Perekonomian Buton Selatan digerakkan oleh industri kecil ( hasil pertanian, logam, dan mesin). Sebanyak 215 industri kecil tumbuh di sana, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 995, dan nilai produksinya mencapai 47. 323. 200.000.000. Banyaknya perusahaan manufaktur yang ada di sana yang menyebabkan produk domestik regional bruto kabupaten ini mencapai Rp 1.864.302.800.000. PDRB per kapitanya sebesar Rp 23.580.000 dengan tingkat pertumbuhan ekonominya 6%.

Buton

Daerah ini setelah adanya pemekaran wilayah mempunyai luas 1.212,99 km2. Jumlah penduduk yang di Buton sekarang 100440 jiwa, yang tersebar di 7 kecamatan. Tingkat kepadatan penduduknya 82,803 per km2. Pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap di Buton sebesar 26.381 ton. Angka ini meningkat dari tahun 2016 yang hanya 21.339 ton. Selain itu, Buton juga mempunyai 755 industri kecil dengan tenaga kerja 3.486 dan nilai produksi Rp 165. 795. 360.000.â&#x20AC;¨ Kawasan yang mempunyai luas hutan 131.656 hektar ini, mempunyai produk domestik regional bruto(PDRB) Rp 2.529.508.000.000. Sedangkan 2.488.71 km2, dengan ibu kotanya Wajo. Setelah mengalami pemekaran wilayah, saat ini Buton mempunyai luas wilayah sebesar PDRB perkapita sebesar Rp 25.180.000, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 4%.

Baubau

Kota Baubau dengan luas wilayah 221 km2 mempunyai 8 kecamatan dengan jumlah penduduk 162.780, dan tingkat kepadatan 736,561 orang per km2.

GAMBARAN WILAYAH SURVAI | 101

Pada tahun 2017, terdapat 2.144 ekor sapi potong, 1.999 ekor kambing, dan 2.505 ekor babi. Jumlah daging yang dihasilkan 347.060 Kg daging sapi potong, 24.199 Kg daging kambing, dan 123.811 Kg daging babi. Pada tahun 2017 Baubau menghasilkan 178.770 Kg daging ayam buras, 14.652 Kg daging ayam petelur, 375.000 Kg daging Ayam pedaging, dan 7326 Kg Itik. Selain itu, di Baubau terdapat 1.297 industri kecil dengan 6.226 tenaga kerja. Industri kecil tersebut mempunyai nilai produksi sebesar Rp 296.092.536.000. Daerah yang mempunyai luas hutan 11.930 hektar ini mempunyai produk domestik regional bruto sebesar Rp 5.858.525.600.000. PDRB perkapitanya sebesar Rp 35.990.000 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5%.

Kolaka

Kolaka dengan luas wilayah 3.283,59 km2 terbagi menjadi 12 kecamatan dengan jumlah penduduk 251520 jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 76,599 orang per km2. Pada tahun 2017 Kolaka memproduksi cengkeh, 5.947 ton dan perikanan laut 2.340 ton. Selain itu di terdapat 683 industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 3.170 orang, dengan nilai produksi Rp 150.767.405.000. Daerah yang mempunyai luas hutan 501.838 hektar ini mempunyai produk domestik bruto (PDRB) Rp 16.802.489.880.000. PDRB perkapita daerah tersebut sebesar Rp 66.800.000 dengan pertumbuhan ekonomi 8%.

Kolaka Utara

Kolaka Utara merupakan daerah pemekaran dari kabupaten kolaka sejak tahun 2003. Kabupaten ini memiliki 15 kecamatan dengan penduduk 144.681 orang, dan kepadatan 42,65 orang per km2. Pada tahun 2017 Kola Utara menghasilkan 6012 ton cengkeh dan 57.198 ton kakao,. alpukat 1093 kwintal, budidaya ikan 455.178 ton. Ada 1.074 industri kecil tumbuh di Kolaka Utara, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.355 dengan nilai produksi Rp 254.684.800.000. Kolaka Utara mempunyai hutan yang luasnya 230 866 hektar. Produk domestik regional brutonya mencapai Rp 5.598.713.700.000, dan PDRB perkapita sejumlah Rp 38.700.000, dengan pertumbuhan ekonominya mencapai 5%.

Buton Tengah

Buton Tengah merupakan daerah hasil pemekaran dari Buton sejak tahun 2014, luas wilayahnya 958,31 km2 dengan penduduk 91.095 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan dan tingkat kepadatan 95,05 orang per km2. Pada tahun 2017, daerah ini mengasilkan jambu mete 2.819 ton, kelapa 685 ton. pisang 6.822 kuintal dan papaya 1962 kuintal. Sektor peternakannya di tahun 2017 memproduksi 165,155 Kg daging sapi, 12, 764 Kg daging Kambing, dan 244,303 Kg daging Ayam Buras. Daerah yang mempunyai 220 industri kecil dengan 1.054 pekerja dan nilai produksi Rp 50.110.216.000 ini, mempunyai produk domestik regional

102 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

bruto sebanyak Rp 1.490.368.950.000 dengan besar PDRB perkapitanya Rp 16.360.000. Daerah ini mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.

Kolaka Timur

Kolaka Timur merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kolaka sejak tahun 2012. Kabupaten ini terbagi menjadi 12 kecamatan, dengan luas 3634,74 km2. Jumlah penduduknya 128.152 orang dengan kepadatan 35,2 orang per km2. Pada tahun 2017, Kolaka Timur memproduksi 22. 640 ton kakao, 1.138 kuintal kacang panjang, dan 1.022 kuintal cabai besar. Kolaka Timur menghasilkan 285.500 Kg Ayam Buras, 376.500 Kg ayan petelur, dan 127.068 Kg Itik.â&#x20AC;¨ Di Kolaka Timur terdapat 518 industri kecil dengan 2.486 pekerja dengan nilai produksi Rp 118.254.384.000. Produk domestik regional brutonya sebesar Rp 3.797.540.740.000, dengan PDRB perkapita sebesar Rp 29.630.000. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kolaka Utara sebesar 6%.

Konawe Utara

Konawe Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Konawe sejak tahun 2007. Daerah ini memiliki luas 5101,76 km2 yang tersebar di 13 kecamatan. Dengan jumlah penduduk sebesar 6.088 dengan tingkat kepadatan penduduknya 11,93 orang per km2. Konawe Utara memiliki luas area perkebunan 31.996 hektar. Sedangkan ladangnya 23.542 hektar. Daerah ini di tahun 1971 mempunyai hasil perkebunan mangga (7.458 kuintal), durian (7.373 kuintal), dan jeruk siram (7.843 kuintal) dan kelapa (1.041 ton). Selain perkebunan, Konawe Utara memiliki pertanian yang menghasilkan Kacang panjang 2.340 kuintal, Terong 5.379 kuintal, dan Tomat 1.775 kuintal. Daerah yang mempunyai luas hutan 389.202 hektar ini, mempunyai produk domestik regional bruto sebesar Rp 3.264.232.700.000. Daerah ini juga memiliki 450 industri kecil yang menyerap 2.160 tenaga kerja, dengan nilai produksi Rp 102.730.600.000. PDRB perkapitanya sebesar Rp 53.610.000, dengan pertumbuhan ekonomi 35%.

Muna Barat

Muna Barat merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Muna sejak tahun 2014, dengan luas wilayah sebesar 1.022,89 km2 yang terbagi atas 11 kecamatan. Jumlah penduduk Munara Barat 79.649 orang dan kepadatan 77,866 per km2. Muna Barat memiliki kekuatan ekonomi perikanan dan peternakan. Hasil lautnya pada tahun 2017 sebesar 8.018 ton, dan hasil tambak sebesar 5.143 ton. Selain itu daerah ini juga pada tahun 2017, menghasilkan telor ayam sebesar 147.058 Kg, dan daging sebesar 800.460 Kg. Di tahun 2017, daerah ini menghasilkan 349 ton jambu mete, 15.040 kuintal pisang, dan 10.020 kuintal jeruk siam. Muna Barat mempunyai produk domestik regional bruto sebesar Rp 1.618.722.310.000, dengan pendapatan PDRB perkapita sebesar Rp 20.320.000, dengan tingkat

GAMBARAN WILAYAH SURVAI | 103

pertumbuhan ekonominya 4%. Industri kecil yang ada di sana berjumlah 75, dengan nilai produksi Rp 17.122.600.000.

Muna

Muna yang luasnya 1922,16 km2, dengan jumlah kecamatan 22, memiliki jumlah penduduk 217.845 jiwa, dengan tingat kepadatan 113,33 orang per km2. Perkebunan dan peternakan menjadi sektor ekonomi yang diunggulkan di Muna. Daerah ini mempunyai luas Kebun sebesar 22.497 hektar dan ladang sebesar 13 157 hektar. Tahun 2017 daerah ini menghasilkan 42.996 kuintal pisang, 7.286 kuintal pepaya, 5.807 ton kelapa, 4972 ton Kakao, dan 7246 ton jambu mete. Di sektor peternakan tahun 2017, Muna memproduksi 1.770.779 Kg daging ayam, dan 207.097 Kg daging sapi. Muna memiliki 1.117 industri kecil dengan 6.138 pekerja, dengan nilai produksi Rp 291.925.480.000. Produk domestik regional bruto Muna sebesar Rp 4.572.073.200.000, dengan PDRB per kapita Rp 20.990.000 dan tingkat pertumbuhan ekonominya sebesar 6%.

Kendari

Kota Kendari merupakan Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Total penduduknya 370.728 jiwa dengan luas daerah 300,89 km2 dan kepadatan penduduk 1.232,10 orang per km2. Industri, Perikanan, dan Peternakan menjadi penggerak ekonominya. Tahun 2017, Kendari menghasilkan 21.373 ton hasil laut, 1.169.249 Kg daging ayam, 1.337. 287 Kg daging sapi potong. 280 ton kelapa dan 150 ton jambu mete. Lebih dari 1.000 industri kecil di Kendari mempekerjakan 6.072 orang, dengan nilai produksi Rp 288.789.320.000. Produk domestik regional bruto nya mencapai Rp. 14.826.049.900.000, dengan PDRB per kapita Rp. 39.990.000 dengan pertumbuhan ekonomi 3%.

Buton Utara

Buton Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Buton sejak tahun 2007, dengan luas wilayah 1.864,91 km2. Daerah yang tersebar di 6 kecamatan ini mempunyai jumlah penduduk 62.088, dengan tingkat kepadatannya 33,29 per km2. Pala menjadi komoditas unggulan Buton Utara, dengan luas kebun 15.279 hektar dan ladang 14.894 hektar. Hasil ternak yang diproduksi Buton Utara mencapai 82.913 Kg sapi potong dan 117.153 kg daging ayam. Selain itu, di tahun 2017 Buton Utara memproduksi ikan laut 8.345 ton dan budidaya ikan 13.726 ton. Industri kceil di Buton Utara sebanyak 359 dengan pekerja 1.654 orang dan nilia produksinya Rp 78.646.800.000. Produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar Rp. 1.992.948.000.000, dengan PDRB perkapitanya Rp. 32.100.000 dan pertumbuhan ekonominya mencapai 5%.

Konawe

Konawe merupakan daerah dengan luas 4435,28 km2, terbagi menjadi 28 kecamatan dengan penduduk 244.324 orang dan tingkat kepadatan 55,08 orang per km2.

104 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Kakao menjadi komoditas unggulan di Konawe. Di tahun 2017 Konawe menghasilkan 9.839 ton dari17.994 hektar kebun, dan 13.190 hektar ladang. Sektor peternakan Konowe menghasilkan 743.533 Kg daging sapi potong, 28.058 Kg daging kambing, 123.914 Kg daging Itik, dan 1.346.043 Kg daging ayam. Di tahun 2017 Konawe menghasilkan ikan sebanyak 4919 ton. Daerah yang mempunyai luas hutan 288.231 hektar ini, memiliki.1249 industri kecil dengan 5.995 pekerja dan nilai produksinya Rp 285.133.712.000. Produk domestik regional bruto (PDRB) Konawe Rp. 5.575.745.000.000, dengan PDRB per kapitanya Rp. 22,820.000 dan pertumbuhan ekonomi 2%.

Konawe Selatan

Konawe Selatan adalh daerah pemekaran dari Konawe sejak tahun 2003, dengan luas daerah 5779,47 km2. Daerah ini terbagi atas 25 kecamatan, dengan jumlah penduduk 304.214 dan Tingkat kepadatan 5779,47 orang per km2. Pada tahun 2017, Konawe Selatan menghasilkan 1.738.675 Kg telur ayam dan 264.259 Kg telur itik. Di tahun yang sama sektor perikanannya mengahasilkan 36.078 ton budidaya perikanan. Sedangkan perusahaan manufaktur nya sebesar 2.564 yang mempekerjakan 12.614 orang. Cabai menjadi komoditas ekonomi Konawe Selatan di sektor pertanian. Tahun 2017, 13.016 kuintal cabai dihasilkan dan kacang panjang 7340 kuintal. Produk domestik regional bruto (PDRB) nya Rp. 7.560.249.000.000, dan PDRB per-kapita sebesar Rp. 24.850.000, dengan pertumbuhan ekonomi 5%. Industri kecil yang ada di sana berjumlah 2564, dengan nilai produksi Rp 599.924.840.000.

Konawe Kepulauan

Konawe Kepulauan merupakan daerah pemekaran dari Konawe, sejak tahun 2013. Saat ini Konawe Kepulauan mempunyai luas daerah 867,58 km2. Penduduknya berjumlah 33.312 jiwa, yang tersebar di 7 kecamatan dengan kepadatan 38,39 orang per km2. Tahun 2017 Konawe Kepulauan mampu menghasilkan 8.070 ton ikan tangkap Selain itu, daerah ini mempunyai 138 industri kecil dengan 635 pekerja dan nilai produksinya Rp 30.192.088.000. Produk domestik regional bruto (PDRB) nya sebesar Rp. 913.547.000.000, dengan PDRB per-kapita Rp. 27.420.000 dan tingkat pertumbuhannya 4%.

Wakatobi

Wakatobi dengan ibu kota di Wangi-wangi mempunyai luas daerah 559,54 km2. Penduduk Wakatobi berjumlah 95.386 orang yang tersebar di 8 kecamatan, dengan kepadatan 170,472 orang per km2. Petsai menjadi komoditas unggulan di Wakatobi, yang pada tahun 2017 menghasilkan 1.298 kuintal, selain Kacang panjang 599 kuintal dan terung 1.011 kuintal. Di Tahun 2017 sektor peternakan menyumbang pertumbuhan ekonomi Wakatobi dengan menghasilkan 41.038 Kg daging sapi potong, sehingga produk domestik regional brutonya (PDRB) nya Rp. 2.707.356.000.000 dan PDRB per-kapita Rp. 28.380.000. Sedangkan

GAMBARAN WILAYAH SURVAI | 105

pertumbuhan ekonominya mencapai 6%. Industri kecil yang ada di sana berjumlah 93, dengan nilai produksi Rp 21.231.784.000.

PDRB Per Kapita (dalam Skala Juta)

80.00 70.00

66.80

60.00

53.61

50.00 39.99 38.70

40.00

35.99

32.10

30.00

29.63 28.38

27.42

25.18 24.85 23.78 23.58

22.82

20.00

20.99 20.32

16.36

10.00 -

Kolaka menjadi daerah dengan produk domestik regional bruto per kapita terbesar di Sulawesi tenggara (66,80). Konawe Utara berada di posisi kedua dengan 53,61%. Kendari yang menjadi ibu kota provinsi hanya 39,99. Buton tengah menjadi daerah dengan PDRB per kapita terendah (16,36).

8% 6%

7% 6%

Kota Kendari

Bombana

Pertumbuhan PDRB Per Kapita (2017-2018)

106 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Konawe

Muna Barat

Buton

Konawe Utara

Kota Baubau

Kolaka Utara

Buton Utara

Konawe Selatan

Buton Tengah

Wakatobi

Buton Selatan

Muna

Kolaka Timur

Kolaka

Konaweâ&#x20AC;Ś

Kontribusi PAD

Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Kota Kendari Kota Baubau Kolaka Konawe Selatan Konawe Kolaka Utara Muna Bombana Wakatobi Kolaka Timur Buton Tengah Buton Utara Buton Konawe Utara Muna Barat Konawe Kepulauan Buton Selatan

Muna Barat Buton Selatan Konawe Kolaka Timur Konawe Utara Wakatobi Kolaka Buton Tengah Kota Baubau Konawe Kepulauan Konawe Selatan Buton Utara Muna Buton Bombana Kota Kendari Kolaka Utara

19.3% 12.8% 11.3% 8.2% 7.8% 7.7% 7.3% 6.4% 6.2% 5.2% 5.2% 4.1% 3.5% 3.4% 3.0% 2.2% 1.8%

10.00 7.84 7.02 6.67 6.64 5.81 5.59 5.44 5.01 4.55 4.51 4.08 3.54 3.53 3.22 1.74 1.00

GAMBARAN WILAYAH SURVAI | 107

Pertumbuhan IPM

108 | IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING

Kolaka Timur Konawe Kepulauan Buton Buton Selatan Muna Konawe Utara Bombana Wakatobi Buton Utara Konawe Kolaka Buton Tengah Konawe Selatan Kolaka Utara Kota Kendari Kota Baubau Muna Barat

10.00 9.84 9.49 9.14 9.01 8.61 8.56 8.55 8.47 8.26 8.08 7.96 7.91 7.65 7.57 7.56 1.00

Kuesioner untuk Pemerintah

PROVINSI SULAWESI TENGGARA Pengantar:

Terima kasih telah bersedia menjadi Responden Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah. National Support for Local Investment Climate (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) atau Proyek Dukungan Nasional untuk Pengembangan Iklim Usaha Daerah/Dukungan Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Daerah dan Regional adalah Program Kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Proyek ini fokus pada peningkatan kapasitas bagi pengembangan iklim usaha dan pengembangan ekonomi lokal dan regional. Dalam rangka mendukung pengembangan iklim investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Proyek NSLIC/NSELRED bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta KINARYA ASIA PARTNER melaksanakan SURVAI IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING DAERAH di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Tujuan survai adalah untuk mengetahui perkembangan iklim bisnis dan investasi di masingmasing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, guna memicu pelayanan daerah untuk meningkatkan investasi yang berimplikasi pada kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk menumbuhkan kerjasama dan kompetisi yang sehat antar daerah dalam hal penciptaan iklim bisnis yang kondusif. Semua informasi yang kami peroleh akan diolah menjadi indeks iklim investasi dan daya saing dan topik temuan khusus lainnya. Informasi mengenai Bapak/ Ibu sebagai narasumber secara pribadi dan lembaga akan dijamin kerahasiaannya.

1 Survai

Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah â&#x20AC;&#x201C; kuesioner pemerintah

A. INFORMASI RESPONDEN

Nama responden Nama Institusi Jabatan Jenis kelamin

Perempuan

Laki-laki

No. kontak langsung

telp: …………………………..

Hp: ……………………

Lama Bekerja (di instansi saat ini)

< 2 – 3 tahun > 3 – 5 tahun

> 5 – 10 tahun > 10 tahun

B. KINERJA PEMERINTAH a.

Kegiatan Promosi Investasi

1. Upaya promosi apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menarik investasi? (jawaban boleh lebih dari satu) Menyediakan publikasi kajian investasi aktual. Menyediakan materi promosi investasi actual (contoh: flyer, website, CD, hotline informasi, dsb.) Menyelenggarakan kegiatan expo (pameran), baik di dalam kabupaten/ kota, maupun di tingkat nasional dan internasional. Menyelenggarakan program layanan investasi (contoh: temu investor, mengirimkandelegasi bisnis ke daerah dan negara lain, dsb.) Menggalang promosi investasi bersama dengan daerah lain.

Tidak ada Tidak tahu Lainnya sebutkan: ...............................………………………………………… 2. Berapa publikasi kajian peluang investasi daerah yang telah diterbitkan Pemkab/Pemkot setiap tahunnya? (hanya satu jawaban) tidak ada 2 – 3 tidak tahu 1 4

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

3. Media promosi investasi apa yang telah Pemkab/Pemkot sediakan bagi investor untuk mengetahui peluang investasi daerah? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Jenis Media Promosi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Leaflet/ brosur Iklan melalui media masa VCD atau DVD Website Hotline call Media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dsb.) Pameran investasi dalam negeri Pameran investasi luar negeri Lainnya, sebutkan: ………………………………

ya         

Tersedia? tidak tidak tahu                  

4. Seberapa sering Pemkab/Pemkot melakukan pembaharuan materi bahan promosi investasi daerah bagi calon investor dalam setahun? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Frekuensi (tulis angka 1,2,3 dst untuk setiap kolom di bawah, 0 = tidak ada/tidak pernah)

Jenis Materi Promosi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Leaflet/ brosur Iklan melalui media massa VCD atau DVD Website Media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dsb.) Lainnya, sebutkan: ……………………………

5. Seberapa sering Pemkab/ Pemkot memfasilitasi event promosi investasi dalam setahun terakhir? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Jenis Event Promosi 1. 2. 3. 4.

Frekuensi (tulis angka 1,2,3 dst untuk setiap kolom di bawah, 0= tidak ada/tidak pernah)

Event promosi di tingkat lokal Event promosi di tingkat provinsi Event promosi di tingkat nasional Event promosi di tingkat internasional

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

6. Berapa total jumlah perusahaan yang telah difasilitasi dalam event promosi tersebut? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Jenis Event Promosi 1. 2. 3. 4.

Jumlah Perusahaan (tulis angka 1,2,3 dst untuk setiap kolom di bawah, 0= tidak ada)

Event promosi di tingkat lokal Event promosi di tingkat provinsi Event promosi di tingkat nasional Event promosi di tingkat internasional

7. Seberapa sering Pemkab/ Pemkot memfasilitasi program layanan investasi (misalnya: temu investor, kirim delegasi bisnis ke luar negeri, dsb) dalam setahun terakhir? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Frekuensi

Level Program Layanan Investasi

(tulis angka 1,2,3 dst untuk setiap kolom di bawah,

0= tidak ada/tidak pernah)

1. 2. 3. 4.

Program layanan investasi di tingkat lokal Program layanan investasi di tingkat provinsi Program layanan investasi di tingkat nasional Program layanan investasi di tingkat internasional

8. Berapa total jumlah perusahaan yang telah difasilitasi dalam program layanan investasi tersebut? (boleh jawab lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan) Jenis Event Promosi 1. 2. 3. 4.

Jumlah Perusahaan (tulis angka 1,2,3 dst untuk setiap kolom di bawah, 0= tidak ada)

Program layanan investasi di tingkat lokal Program layanan investasi di tingkat provinsi Program layanan investasi di tingkat nasional Program layanan investasi di tingkat internasional

9. Apabila Pemkab/ Pemkot melakukan promosi investasi bersama, dengan daerah manakah kerjasama itu telah dilakukan? (jawaban boleh lebih dari satu) Dengan kabupaten /kota tetangga (berbatasan) Dengan kabupaten/ kota lain yang tidak berbatasan di dalam satu provinsi Dengan kabupaten/kota dari provinsi lain Dengan kabupaten/kota dari negara lain Dengan provinsi induknya (contoh: Gorontalo, Sulawesi Tenggara) Dengan provinsi lain Lainnya, sebutkan:……………………………………………………

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

10. Berapa total alokasi anggaran promosi dari kabupaten/ kota Anda pada tahun ini dan tahun lalu? (isilah titik titik pada bagian yang disediakan dengan angka) 2018

Rp. …………………………………..

2017

Rp……………………………………

11. Menurut Anda, apa kendala utama kabupaten/ kota Anda dalam memberikan pelayanan promosi investasi yang lebih baik? (boleh menjawab lebih dari satu) Keterbatasan anggaran biaya Keterbatasan jumlah staff Ketidaktahuan teknik / cara mempromosikan Keterbatasan penguasaan bahasa asing Tidak menjadi prioritas kepala daerah Lainnya, sebutkan:……………………

Kegiatan Perizinan Usaha

12. Apa saja jenis layanan dari lembaga pelayanan perizinanan terpadu dan penananam modal? (hanya boleh satu jawaban)

Layanan perizinan Layanan promosi investasi Layanan pengendalian & monitoring perizinan dan investasi Ketiganya, fungsi layanan perizinan, promosi investasi, pengawasan dan monitoring Lainnya, sebutkan:…………………………………………………….. 13. Bagaimana Anda menilai ketersediaan dan kualitas dari sarana dan prasarana di instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kabupaten/ kota Anda? (jawaban boleh lebih dari satu, setiap baris dijawab pada kolom yang disediakan. Pengisian dimulai pada kolom tersedia, dan dilanjutkan pada kolom standar kualitas) Kategori Kualitas: 1 = sangat layak; 2 = layak; 3 = tidak layak; 4= sangat tidak layak Jenis sarana dan prasarana

Tersedia? Ya

Fasilitas ruang tunggu (spt. kursi, air minum, media bacaan, dsb.) 2. Sarana informasi (petunjuk arah, papan/display info, info antrian dsb.) 3. Alat bantu kerja (spt. komputer, telepon, fax, fotokopi dan printer) 4. Lahan parkir 5. Toilet 6. Jaringan internet 7. Ruang pertemuan bisnis / konsultasi 8. Loket perbankan / pembayaran 9. Ruang arsip & server 10. Lainnya, sebutkan: ………………….. ………………………………………….

5 Survai

Tidak

 

Tidak tahu

Standar Kualitas 1

   

 

   

 

   

      

      

             

Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

14. Seberapa sering Anda mendengar keluhan dari masyarakat terkait layanan PTSP? Tidak pernah

Tidak tahu Kadang-kadang Sering ( 2 kali per minggu) Sangat sering (setiap hari) 15. Apakah pelayanan perizinan yang paling sering diurus oleh pengusaha? (sebutkan maximal 3) a) …………………………….. b) …………………………….. c) …………………………….. 16. Berapa lama waktu pengurusan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)? 1. Pengurusan TDP

hari

2. Pengurusan SIUP

hari

3. Tidak tahu 17. Menurut Anda, izin-izin apakah yang memerlukan waktu pengurusan lebih dari 12 hari kerja? (sebutkan maksimal 3 izin) …………………………….. …………………………….. ……………………………..

a) b) c)

Penciptaan Regulasi / Kebijakan

18. Berapa total jumlah kebijakan/ regulasi pro investasi yang dikeluarkan oleh Pemkab/ Pemkot Anda dalam dua tahun terakhir? 2018

Jumlah: …………………………………

(isi dengan angka, jika tidak ada isi “0”)

2017

Jumlah: …………………………………

(isi dengan angka, jika tidak ada isi “0”)

19. Jika ADA, apa sajakah kebijakan/ regulasi itu? (jawaban boleh lebih dari satu) Pembebasan pajak Kemudahan perizinan investasi Penyediaan kawasan industri Penyediaan kawasan khusus UMKM Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan Lainnya, sebutkan:……………………………………………

6 Survai

Iklim Investasi dan Daya SaingDaerah – kuesioner pemerintah

20. Menurut Anda, apa kendala utama dalam menghasilkan kebijakan/ regulasi yang kondusif bagi dunia usaha?

    

Masih adanya ego sektoral Kurangnya dukungan dari DPRD Tidak menjadi prioritas pimpinan Keterbatasan anggaran

 Regulasi masih dijadikan alat untuk menambah pendapatan PEMDA  Lainnya, sebutkan: ……………… ………………………………………..

Perencanaan Pembangunan

d.1. Forum Pengembangan Ekonomi Lokal 21. Adakah Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di kabupaten/ kota Anda? Ya, sebutkan nama forum(sebutkan max 3 forum PEL) 1. : ……………………………………………………. 2. : …………………………………………………….

 

3. : …………………………………………………….  Tidak (langsung ke no 24)  Tidak tahu

22. Sejauh mana manfaat Forum bagi pembangunan ekonomi di daerah Anda?

Sangat bermanfaat Bermanfaat Tidak bermanfaat

Sangat tidak bermanfaat Tidak tahu

23. Menurut Anda, apa yang perlu diubah untuk meningkatkan kualitas dari Forum di kabupaten/ kota Anda? (jawaban boleh lebih dari satu)

Memperkuat peran dan partisipasi swasta Merestrukturisasi organisasi Memperjelas status Memperbaharui kepengurusan Memperjelas sumber pendanaan Mempertegas posisi dibandingkan dengan organisasi sejenis Meningkatkan fungsi forum lainnya, sebutkan:………………………………………… 24. Berapa total jumlah Program PEL yang telah dilaksanakan dalam tahun ini? ………….. (isi dengan angka, “0” jika tidak ada)

7 Survai

Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

25. Program PEL apa saja yang telah dilakukan oleh instansi Anda? (sebutkan max 3) a) : ……………………………………………………. b) : ……………………………………………………. c) : ……………………………………………………. 26. Berapa rata-rata total alokasi anggaran penelitian & kajian dari kabupaten/ kota Anda untuk meningkatkan pengembangan ekonomi lokal setiap tahunnya? ………………………………………………. Rupiah d.2. Penurunan Emisi 27. Apakah di Kabupaten/Kota Anda sudah tersedia dokumen "Rencana Aksi daerah (RAD) Penurunan Emisi gas rumah Kaca (GRK)?  Tidak tahu (langsung ke no 31)  Ya  Tidak / Belum (langsung ke no 31) 28. Jika ya, apa upaya instansi Anda untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut? (jawaban boleh lebih dari satu) Tidak ada upaya apapun, karena bukan tugas instansi saya Mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang disusun Memberikan insentif dunia usaha yang ikut menyumbang penurunan emisi Melakukan evaluasi pengeluaran emisi di lembaga saya Lainnya, sebutkan:……………………………………………….. 29. Berapa alokasi anggaran untuk upaya program pengurangan emisi yang telah dialokasikan tahun lalu dan rencana alokasi tahun ini dari instansi Anda? 2018

Rp. …………………………………..

2017

Rp……………………………………

30. Tahukah secara spesifik program Instansi Anda untuk penurunan emisi tahun ini? 1. Tidak Tahu 2. Tahu: a): ……………………………………………………. b)

: …………………………………………………….

d.3. Gender Mainstreaming 31. Apakah di Kabupaten/Kota Anda perencanaan pembangunan selalu disusun dengan memperhatikan hak dan kepentingan pria - perempuan? Ya Tidak / Belum (langsung, ke no.33) Tidak tahu (langsung ke no. 33)

8 Survai

Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

32. Jika ya, berapa jumlah program yang sudah mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang memperhatikan hak dan kepentingan pria - perempuan? ……………………………. (isi dengan angka, “0” jika tidak ada)

C. KINERJA INVESTASI 33. Secara umum, bagaimana Anda menilai daya tarik kabupaten/ kota ini bagi investasi?

Sangat menarik Menarik Tidak Menarik

Sangat tidak menarik Tidak tahu

34. Menurut Anda, faktor-faktor khas manakah yang menjadi pertimbangan para investor untuk berinvestasi di kabupaten/ kota Anda? (jawaban boleh lebih dari satu) Dekat dengan sumber bahan baku Dekat dengan pasar / konsumen Tenaga kerja murah Kualitas tenaga kerja Ketersediaan lembaga pelatihan ketrampilan Tata ruang yang mendukung dan memadai Harga tanah Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, telekomunikasi dsb. Stabilitas keamanan dan politik Kemudahan perizinan dan transparansi birokrasi Dukungan masyarakat sekitar Lainnya, sebutkan:…………………………………………………………………………… 35. Apakah di kabupaten/ kota Anda telah dibentuk Tim Percepatan Investasi / Tim Promosi Pengembangan Kawasan Industri? Ya Belum Tidak tahu

Terima kasih Nama Fasilitator Tanggal FGD Tempat FGD

9 Survai

: : :

Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner pemerintah

Kuesioner untuk Swasta / Perusahaan

PROVINSI SULAWESI TENGGARA Pengantar: Terima kasih telah bersedia menjadi Responden Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah. National Support for Local Investment Climate (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) atau Proyek Dukungan Nasional untuk Pengembangan Iklim Usaha Daerah/Dukungan Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Daerah dan Regional adalah Program Kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Proyek ini fokus pada peningkatan kapasitas bagi pengembangan iklim usaha dan pengembangan ekonomi lokal dan regional. Dalam rangka mendukung pengembangan iklim investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Proyek NSLIC/NSELRED bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi serta KINARYA ASIA PARTNER melaksanakan SURVAI IKLIM INVESTASI DAN DAYA SAING DAERAH di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Tujuan survai adalah untuk mengetahui perkembangan iklim bisnis dan investasi di masingmasing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, guna memicu pelayanan daerah untuk meningkatkan investasi yang berimplikasi pada kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk menumbuhkan kerjasama dan kompetisi yang sehat antar daerah dalam hal penciptaan iklim bisnis yang kondusif. Semua informasi yang kami peroleh akan diolah menjadi indeks iklim investasi dan daya saing dan topik temuan khusus lainnya. Informasi mengenai Bapak/ Ibu secara pribadi dan perusahaan dijamin kerahasiaannya.

A. INFORMASI RESPONDEN Nama responden Jenis kelamin

Perempuan

Jabatan

Pemilik

No. kontak

telp: …………………………..

Hp: ……………………

Pendidikan

SD SMP SMA

S1 S2/S3

Laki-laki Manajer

Karyawan

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

B. INFORMASI PERUSAHAAN 1. Mulai kapan perusahaan beroperasi? < 2 tahun 2 – 5 tahun

> 5 – 10 tahun > 10 tahun

2. Apa bentuk badan usaha perusahaan?



Penanaman Modal Asing (PMA) Koperasi

Perusahaan perorangan UD / PD  CV

3. Apakah pemilik perusahaan ini juga merangkap sebagai pelaksana/manajer perusahaan?  Ya  Tidak (langsung ke no 4)



4. Apakah pemilik perusahaan adalah laki-laki?  Ya  Tidak (langsung ke no 5)



5. Perusahaan bergerak disub sektor apa?  Pertanian  Perdagangan  Industri / Manufaktur  Jasa  Lainnya, sebutkan: ……………………………………………………..



6. Sebutkan jenis usaha Saudara secara spesifik! ....................................................................................................

7. Berapa jumlah pegawai perusahaan?

……………… orang

8. Berapa jumlah pegawai perusahaan yang perempuan?

……………… orang

C. PERSEPSI IKLIM BISNIS 9. Bagaimana kondisi bisnis saat ini dibanding dengan dua tahun lalu?

Jauh lebih baik Baik

Sama saja

Buruk

Jauh lebih buruk Tidak tahu

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

10. Bagaimana perkiraan kondisi bisnis Saudara dalam dua tahun mendatang?

Jauh lebih baik Baik

Jauh lebih buruk Tidak tahu

Sama saja

Buruk

11. Permasalahan apa yang biasanya dihadapi oleh perusahaan Saudara? Keamanan berusaha (seperti penjarahan, pencurian, pengrusakan, amok & demo dsb.) Pertanahan (seperti administrasi pertanahan, BPHTB, NJOB, sertifikasi tanah dsb.) Pajak dan retribusi daerah Rekruitmen pegawai yang bermutu Upah tenaga kerja Produktivitas tenaga kerja Perizinan usaha Permohonan pinjaman dana (spt.agunan, prosedur, bunga tinggi) Ketidakpastian hukum (seperti perubahan peraturan, ketidakjelasan reward dan punishment) Persaingan usaha (seperti monopoli, dan persaingan tidak sehat) Pengadaan bahan baku Penerapan teknologi tepat guna Jejaring usaha di sektor yang sama Pemasaran Lainnya, sebutkan…………………………………… 12. Dari permasalahan perusahaan Saudara di atas, mana yang paling pelik dihadapi oleh perusahaan Saudara? (sebutkan max 2 masalah terpelik): a. …………………………………………………… b. …………………………………………………… 13. Jika persaingan usaha merupakan masalah usaha Saudara, apa penyebab utama persaingan usaha? Harga produk pesaing lebih murah Produk pesaing lebih atraktif Monopoli Harga bahan baku yang kalah bersaing Ketidakpastian hukum Lainnya sebutkan: ………………………………………………… 14. Apakah Saudara setuju bahwa: “Di daerah ini tidak ada praktik monopoli”

Sangat setuju Setuju  Tidak setuju

Sangat tidak setuju Tidak tahu

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

15. Apakah Saudara setuju: bahwa Pemerintah Daerah selalu konsisten dalam segala hal



Sangat setuju Setuju  Tidak setuju

Sangat tidak setuju Tidak tahu

16. Peraturan manakah yang menghambat usaha/bisnis Saudara?  Perizinan usaha  Ketenagakerjaan  Pajak dan retribusi daerah  Perdagangan dan ekspor impor  Tentang lingkungan  Tentang investasi  Lainnya, sebutkan ………………………………………………..  Tidak tahu  Tidak ada



17. Tahukan Saudra peraturan daerah (PERDA) yang paling menghambat usaha? (1). Tidak tahu (2). Tahu, Sebutkan..................................................... 18. Dari jawaban no 16, hal apa yang Saudara anggap paling menghambat? (1). ……………………………………………………………………………………………….. (2). ………………………………………………………………………………………………… 19. Apakah di daerah ini terjadi praktik pungli oleh petugas untuk memperlancar usaha?(jawaban hanya boleh satu) Tidak pernah Sangat sering Beberapa kali Tidak tahu  Sering



20. Jika terjadi pungli, biasanya pungli dilakukan untuk memperlancar usaha dalam hal apa?  Memperoleh pengamanan / keamanan usaha  Mempermudah perizinan usaha di tingkat desa  Mempermudah administrasi usaha di tingkat kecamatan  Mempermudah administrasi usaha di tingkat kabupaten  Mempermudah administrasi perpajakan dan retribusi daerah  Mempermudah administrasi di peradilan  Mempengaruhi penyusunan kebijakan  Lainnya, sebutkan: ………………………………………………  Tidak tahu

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

D. KINERJA INVESTASI BISNIS 21. Untuk apa Saudara memanfaatkan keuntungan usaha di tahun lalu? (jawaban boleh lebih dari satu)

Membuka cabang / memperbesar usaha Membeli peralatan produksi Disimpan Belanja kepentingan pribadi (non usaha) Lainnya, sebutkan……………………………………………………………………. 22. Tahun lalu, berapa uang yang Saudara gunakan untuk memperbesar usaha? 1. Tidak tahu 2. Rp.............................................. 23. Apakah Saudara berencana melakukan investasi pada 12 bulan mendatang?

 

Ya,  Tidak  Tidak tahu

Jika ya direncanakan berapa?

…………… Rupiah.

24. Apakah Saudara berencana menambah tenaga kerja pada 12 bulan mendatang? Ya, Jika ya direncanakan berapa? ……………………………… Orang  Tidak  Tidak tahu



25. Hal apa yang menyebabkan Saudara akan memperbesar usaha? (jawaban boleh lebih dari satu)

           

Dekat dengan sumber bahan baku Dekat dengan pasar / konsumen Tenaga kerja murah Kualitas tenaga kerja yang memadai Ketersediaan lembaga pelatihan ketrampilan Tata ruang yang mendukung dan memadai Harga tanah wajar Ketersediaan listrik, telekomunikasi, jalan, dsb. Stabilitas keamanan dan politik Kemudahan perizinan dan transparansi birokrasi Dukungan masyarakat sekitar Lainnya, sebutkan: ……………………………………………………..

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

E. JASA PENGEMBANGAN USAHA 26. Perizinan USAHA apa yang Saudara urus di kantor pelayanan perizinan terpadu? (jawaban boleh lebih dari satu) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Lingkungan (spt. AMDAl, UKL, UPL, IPPT) Izin Usaha Tetap (IUT) Izin lokasi (SITU, Izin Prinsip, dsb.) Izin APIT (Angka Pengenal Importir Tetap) HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual – Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek) Surat rekomendasi Lainnya sebutkan:……………………………………….. 27. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus TDP dan SIUP? 1. Pengurusan TDP

hari

2. Pengurusan SIUP

hari

3. Tidak tahu 28. Bagaimana kualitas pelayanan Kantor Perizinanan Terpadu di daerah ini?



Sangat bagusSangat kurang bagusBagusTidak tahu  Kurang bagus

29. Bagaimana Saudara mengetahui potensi investasi di daerah ini? (jawaban boleh lebih dari satu)  Mengamati sendiri  Informasi dari pengusaha lain  Informasi dari pemerintah  Informasi dari koran/majalah/TV  Informasi dari internet, Istagram, WA, facebook, tweeter  Lainnya, sebutkan: ………………………………………………………………..



30. Bagaimana kualitas layanan promosi investasi oleh pemerintah berikut ini: 1 = sangat layak; 2 = layak; 3 = tidak layak; 4= sangat tidak layak, 5= tidak tahu Jenis Layanan Promosi Investasi Pemerintah

StSaudarar Kualitas 1

1. 2. 3. 4.

Publikasi hasil studi peluang investasi daerah Materi promosi investasi daerah Pameran / event promosi investasi daerah Program temu investor, pengiriman delegasi bisnis ke luar daeah / negeri)

   

       

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

31. Apakah Saudara setuju bahwa: “pemerintah telah membangunan dan memelihara: jalan, air bersih, irigasi, kebersihan lingkungan, dll secara baik”

 

Sangat setuju Setuju  Tidak setuju

Sangat tidak setuju Tidak tahu

32. Untuk meningkatkan usaha Saudara, dari mana Saudara selama ini mendapatkan bantuan teknis dan pendampingan usaha? Tidak ada Tidak tahu ada lembaga yang bisa membantu Program yang disediakan pemerintah spt. PLUT, Rumah kemasan dll Lembaga perbankan Perusahaan modal ventura (Venture capital) Lembaga Swadaya Masyarakat Asosiasi Bisnis Lainnya sebutkan ________________ 33. Layanan apakah yang Saudara butuhkan untuk pengembangan usaha? Penyediaan ruang kerja (working space) Pemasaran

Manajemen keuangan Lobby / advokasi Pelatihan teknis produksi Lainnya, sebutkan:…………………………………………………… 34. Apakah perusahaan Saudara menjadi anggota Asosiasi/Perkumpulan/forum/koperasi? Ya, sebutkan:…………………………………………………………………………….. Tidak (langsung ke no 36) 35. Apakah Saudara menggunakan layanan yang disediakan oleh organisasi tersebut? Ya, sebutkan (max 3 jenis layanan): (1). ………………………………………………….. (2)……………………………………………………….. (3)………………………………………………………….

 Tidak

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

F. AKSES LEMBAGA KEUANGAN 36. Berapa perputaran usaha Saudara per bulan? ≤Rp 10 Juta > Rp 10 Juta – Rp 25 Juta > Rp 25 Juta – Rp 50 Juta > Rp 50 Juta – Rp 100 juta > Rp 100 juta 37. Sumber permodalan usaha perusahaan Saudara, berasal dari? (boleh jawab lebih dari satu) Modal sendiri, keluarga, teman Pinjaman Pemerintah (dana Pinjaman bank umum bergulir) Pinjaman BPR Pegadaian Koperasi/BMT/BKK/Bank Pasar,dll Lainnya sebutkan, Rentenir …………………………………..  Mitra bisnis   38. Saat ini, apakah Saudara membutuhkan dana tambahan?  Ya  Tidak (langsung ke no 48)



39. Dana tambahan tersebut diperlukan untuk apa?   untuk tambahan modal kerja   untuk menambah barang dagangan   untuk membeli mesin baru, gedung, dsb   lainnya sebutkan.................................   belum tahu 40. Berapa jumlah yang dibutuhkan?   kurang dari 250 Juta   250 hingga 500 Juta   500 Juta hingga 1 M  > dari 1 M



41. Dalam 2 tahun terakhir, apakah Saudara pernah mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan?  Ya,   Tidak (langsung ke no 48) 42. Lembaga keuangan / bank manakah yang Saudara tuju untuk mengajukan pinjaman? (jawaban boleh lebih dari satu)

Bank komersial BPR (bank perkreditan rakyat Koperasi Lembaga keuangan syariah

Ventur capital Kredit pemerintah Lainnya, sebutkan: ......................

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

43. Apa alasan Saudara memilih lembaga tersebut?

direkomendasikan kenal seseorang di bank reputasi yang baik bunga lebih murah dari yang lain persyaratan yang mudah lainnya: __________ 44. Bagaimana pengalaman Saudara dalam memproses permohonan kredit?

Sangat mudah Mudah Sulit Sangat sulit Tergantung pada lembaga keuangan, kadang sulit, kadang mudah 45. Berapa rata-rata kredit yang disetujui?

kurang dari 250 Juta 250 hingga 500 Juta > 500 Juta hingga 1 M > dari 1 M 46. Lembaga keuangan mana yang sering menyetujui kredit Saudara?

Bank komersial BPR Koperasi Lembaga keuangan syariah Perusahaan modal ventura (Ventur capital) Kredit pemerintah Lainnya, sebutkan: ....................... 47. Menurut Saudara, apa alasan lembaga keuangan tidak menyetujui permohonan anda? kondisi agunan dokumen tidak lengkap birokraksi dan layanan perbankan tidak ada koneksi pegawai bank tidak memiliki rencana usaha lainnya,sebutkan: ......................................... tidak tahu

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

48. Jika TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KREDIT, apa alasannya?

tidak tahu lembaga keuangannya tidak tahu prosedurnya tidak yakin akan disetujui bunga kredit tinggi prospek bisnis ke depan belum jelas masih mencari alternatif tidak memiliki agunan lainnya: sebutkan................. G. INOVASI & DAYA TARIK DAERAH 49. Berapa banyak jenis produk/jasa terbaru yang perusahaan Anda jual tahun ini?

______ jenis produk/barang dagangan baru tidak tahu 50. Dengan cara apa anda melakukan perubahan (inovasi) di kegiatan usaha anda? memperbaharui alat atau mesin mempekerjakan pegawai yang berkualitas sertifikasi produk internasional

sertifikasi produk domestic adopsi dari perusahaan local transfer dari perusahaan induk kerjasama dengan mitra perusahaan aktif di asosiasi bisnis atau industry pameran dan /atau studi tour menggunakan jasa konsultan menghubungi universitas menghubungi pemerintah lainnya sebutkan............. tidak tahu 51. JIKA anda memiliki kelebihan dana, ke daerah mana Saudara akan mengembangkan usaha? (jawaban boleh lebih dari satu) a) Di kabupaten/kota ini. b) Di kabupaten/kota lain di Provinsi ini. c) Di kabupaten/kota Provinsi lain d) Tidak tahu

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta

52. (Jika menjawab b atau c) Mengapa anda tidak ingin mengembangkan usaha di kabupaten/kota ini? (jawaban boleh lebih dari satu) ❑ Keamanan di daerah ini buruk. ❑ Terlalu banyak peraturan yang menghambat. ❑ Banyak pungli ❑ Infrastruktur (listrik, air, jalan, telekomunikasi, pasar, dll) kurang mendukung usaha ❑ Prospek bisnis di daerah ini kurang menjanjikan ❑ Sulit mendapatkan tenaga kerja yang bermutu ❑ Persaingan usaha di daerah ini tidak adil ❑ Lainnya, sebutkan ____________ ❑ Tdak tahu

53. Apakah Saudara akan membuka usaha baru, yang berbeda dengan yang sekarang? ❑ Ya ❑ Tidak

H. MEDIA 54. Dari mana Saudara memperoleh informasi bisnis? internet asosiasi bisnis mitra bisnis pemerintah pemasok/pelanggan konsultan koran lainnya, sebutkan:……………

  radio

55. Informasi apakah yang paling berguna untuk mendukung usaha anda?

        

        

informasi teknis produksi tips menjalankan bisnis berita bisnis nasional berita bisnis lokal informasi tentang pasokan/peralatan informasi tentang pasar, tren, produk informasi tentang bisnis lain iklan lainnya……............................................

56. Dalam sebulan terakhir, media apa yang paling banyak Saudara manfaatkan?

    

media online (detiknews, tirto, dll) televisi media sosial (whatsApp, tweeter, facebook, dll) koran lokal, sebutkan: .......................................................... tidak satupun

Terima kasih 11

Survai Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah – kuesioner swasta