Program undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through Global Affairs Canada
Policy Brief
Analisis Regulasi Komoditas Rumput Laut dan Jagung
A Project implemented by
Policy Brief
Analisis Regulasi Komoditas Rumput Laut dan Jagung
Kata Pengantar Dalam rangka mendukung peningkatan iklim usaha dan kemudahan investasi di Indonesia, Pemerintah Kanada melalui Proyek National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia. Salah satu bentuk dukungan teknis ini mencakup pemberian masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang baik. Kegiatan pertama yang proyek ini lakukan adalah melakukan kajian atau analisis mengenai regulasi-regulasi di sektor atau komoditas terpilih, di antaranya adalah komoditas rumput laut dan jagung di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Hasil kajian tersebut kemudian disebarluaskan kepada para pengambil kebijakan agar ditindaklanjuti. Untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami inti kajian-kajian yang dilakukan, proyek ini juga menyusun policy brief sebagai media penyampaian yang efektif dan efisien karena informasi yang disampaikan lebih singkat dan langsung kepada poin permasalahan dan rekomendasi yang perlu dilakukan. Policy brief ini diharapkan dapat menjadi input bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperbaiki regulasi mengenai produk olahan rumput laut dan jagung, agar para pelaku usaha di kedua sektor tersebut bisa secara optimal mengembangkan usahanya.
Dr. Rino A. Sa’danoer Direktur Proyek
Policy Brief
01
Analisis Regulasi Komoditas Rumput Laut dan Jagung
Latar Belakang
Pembangunan ekonomi (investasi) daerah seharusnya merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh pihak (investment for all), tidak hanya orang/kelompok masyarakat tertentu. Sementara dari sisi substansi, akselerasi pertumbuhan berkualitas bagi pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui investasi swasta merupakan tujuan fundamental dari perbaikan perekonomian lokal. Merujuk pada tujuan tersebut, maka daerah harus memiliki komoditas yang menjadi pintu masuk pembangunan ekonomi. Komoditas terpilih merupakan komoditas yang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak atau komoditas utama dalam keseharian masyarakat. Merangkum temuan studi yang telah dilakukan oleh National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)1 di empat daerah , ditemukan bahwa dalam proses pengembangan komoditas daerah terdapat regulasi yang menghambat investasi dan juga perkembangan sektor UMKM. Pada policy brief kali ini akan membahas tentang komoditas rumput laut dan jagung yang menjadi produk di empat wilayah studi. Lebih jauh lagi temuan analisis regulasi mengerucut kepada dua topik utama yakni berkaitan dengan peraturan dalam memproduksi hasil industri pangan dan resi gudang.
02
Analisis Regulasi
a. Kebijakan Produksi Industri Pangan
Industri rumput laut dan jagung menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan temuan studi, UMKM merasa kesulitan untuk menjual produk olahan rumput laut dan jagung karena tidak memiliki sertifikat produk olahan. Sehingga banyak dari produk UMKM hanya dapat dikonsumsi di sekitar lingkungan tempat usaha.
1
Studi dilakukan di empat daerah yang terdiri dari: Kota Kendari dan Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan
Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
Policy Brief
Analisis Regulasi tentang Rumah Potong Hewan (RPH)
Hasil analisis regulasi menemukan bahwa terdapat proses yang sulit untuk diakses oleh para pelaku usaha. Salah satunya adalah untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan proses Pendaftaran Pangan Olahan. Berikut hasil temuan kebermasalahan kedua regulasi tersebut: •
Peraturan Kepala BPOM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) pelaku usaha mengajukannya dari Dinas Kesehatan sebagai salah satu prasyarat. Sertifikat tersebut harus dilalui dengan mengikuti serangkaian program penyuluhan keamanan pangan dari pemerintah daerah. Program pelatihan untuk sertifikasi IPRT di daerah masih terkendala oleh minimnya anggaran karena harus melibatkan PNS semata. Sebagai contoh pelaku usaha Gorontalo bahkan harus menunggu sampai 1-2 tahun untuk mendapatkan pelatihan. Padahal terdapat pihak swasta lainnya yang bersedia memberikan dukungan program pembinaan.
•
Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang diatur dalam ketentuan regulasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni 505 hari kurang lebih 1 tahun. Panjangnya proses tersebut membuat UMKM tidak dapat mendapatkan legalitas hukum dan kepastian bahwa produk mereka dapat dijual di pasar yang lebih luas.
b. Kebijakan Produksi Industri Pangan
Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perdagangan dan keuangan yang memungkinkan komoditas yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan jaminan lainnya. Namun, kebijakan ini tak banyak dimanfaakan di daerah studi karena memiliki persyaratan yang rigid dan cukup rumit untuk ditindaklanjuti, terdapat beban biaya dalam memperoleh persetujuan di dalam sistem resi gudang yang belum diatur dan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani atau kelompok tani untuk mendapatkan resi gudang. Dari empat daerah studi, belum ada resi gudang yang berjalan meskipun sudah tersedia wilayah pergudangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah proses kepengurusan resi gudang yang harus mendapatkan persetujuan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas) di Kementerian Perdagangan. Ketentuan ini menyulitkan pengelola resi gudang untuk mendapatkan legalisasi kegiatan. Permasalahan tersebut diungkapkan oleh pelaku usaha dan Pemkot Baubau. Berdasarkan analisis regulasi terdapat lima regulasi yang mengatur tentang sistem resi gudang ini, yakni: •
PP No. 36 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013 tentang Resi Gudang
•
Permen Perdagangan 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang
•
Permen Keuangan No. 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang
•
Perka Bappebti Nomor 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang sebagaimana diubah dengan Perka Bappebti 21/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2015
•
Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jenis Perizinan Dalam Sistem Resi Gudang, Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) Dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement)
Policy Brief
03
Analisis Regulasi tentang Rumah Potong Hewan (RPH)
Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan permasalahan tersebut, rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah sebagai berikut: a. Berkaitan dengan industri pengolahan pangan, perlu dilakukan revisi Lampiran I Perka BPOM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012
tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dengan mencantumkan kriteria tenaga penyuluh keamanan pangan tidak hanya PNS melainkan juga pihak Swasta. Selain itu ketenuan pada Perka BPOM No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan perlu disederhanakan prosesnya atau dibuat khusus untuk UMKM sehingga pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya. b. Berkaitan dengan sistem resi gudang, rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah: 1. Merevisi PP 36/2007 sebagaimana diubah dengan PP 70/2013: • Merubah ketentuan persetujuan badan pengawas untuk pengelola gudang penerbitan resi gudang • dapat direvisi dan diserahkan kewenangannya kepada daerah (Pasal 2 ayat (1)) • Dibutuhkan adanya penyederhanaan syarat pengelola resi gudang (dapat dilakukan evaluasi atas tidak efektifnya penyelengaraan resi gudang di daerah) • Menghapus syarat beban biaya dalam memperoleh persetujuan pengelola resi gudang (Pasal 49 ayat (4)) 2. Revisi Permendag 66/M-DAG/PER/12/2009 dan PMK 171/PMK.05/2009 tentang subsidi resi gudang: Diperlukan adanya penyederhanaan persyaratan kepada petani/kelompok tani untuk memperoleh subsidi, sehingga memberikan kemudahan. 3. Merevisi Perka Bappebti 2/2017, dengan mengatur mekanisme pelayanan online tanpa harus mengurus datang ke Pemerintah Pusat (UPTP II Kemendag)
... NSLIC/NSELRED Project World Trade Center (WTC) 5th Building, 10th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia Tel: +62 21 5262282, +62 21 5268668 www.nslic.or.id A Project implemented by