Studi Kemudahan Berusaha di Daerah by NSLIC/NSELRED Project

Program undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through Global Affairs Canada

Kemudahan Berusaha di Daerah Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

A Project implemented by

Kemudahan Berusaha di Daerah

Daftar Isi Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar dan Kotak Daftar Istilah 1. Pendahuluan

1.1 1.2 1.3 1.4

Latar Belakang Pertanyaan Penelitian Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian

1 2 2 2

2. Metodologi

2.1 2.2

Data dan Pengumpulan Data Indikator Studi a. Memulai Usaha b. Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan c. Mendaftarkan Hak atas Tanah/Bangunan

3 4 4 5 7

3.1 3.2 3.3

Ringkasan Temuan Memulai Usaha Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan

Penelitian

3. Temuan Penelitian

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

5. Lampiran

10 12 18

4.1 Kesimpulan 4.2 Rekomendasi

30 30

5.1

36 36 39 45

Catatan Indikator 5.1.1 Memulai Usaha 5.1.2 Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan 5.1.3 Pendaftaran hak atas Tanah/Bangunan

Daftar Tabel Tabel 1. Ringkasan Prosedur Tiga Indikator Kemudahan Berusaha Tabel 2. Capaian Indikator Memulai Usaha Tabel 3. Ringkasan Temuan Masalah dalam Prosedur Memulai Usaha Tabel 4. Variasi Struktur Tarif Izin Gangguan Tabel 5. Capaian Indikator Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan Tabel 6. Ringkasan Temuan Mengurus Izin-Izin Pendirian Bangunan Tabel 7. Variasi Rumus Perhitungan IMB Tabel 8. Capaian Indikator Pendaftaran Hak atas Tanah dan Bangunan Tabel 9. Ringkasan Temuan dalam Prosedur Pendaftaran atas Hak dan Bangunan Tabel 10. Rekomendasi Nasional dan Daerah Tabel 11. Asumsi Indikator Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan Tabel 12. Indeks Kualitas pengendalian bangunan Tabel 13. Asumsi Indikator Pendaftaran hak atas tanah/bangunan] Tabel 14. Kualitas Administrasi Pertanahan

11 12 12 15 18 19 23 26 27 31 39 42 45 47

Daftar Gambar Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Gambar 7.

Profile kemudahan berusaha di 4 Kab/Kota Komponen Indikator Memulai Usaha Komponen Indikator Mengurus Izin-Izin Pendirian Bangunan Komponen Indikator Mendaftarkan Hak atas Tanah/Bangunan Indikator Memulai Usaha Indikator Mengurus izin-izin pendirian bangunan Indikator Mendaftarkan Hak atas Tanah/Bangunan

3 4 6 8 36 39 45

Daftar Kotak Kotak 1. Praktek Baik Penyederhaan Layanan Izin Gangguan Kotak 2. Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pendaftaran BPJS Kotak 3. Kerjasama BPJS dan Pemerintah Kota Baubau Mempercepat Proses Pengurusan Izin Kotak 4. Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Secara Simultan Kotak 5. Perlindungan Investasi di Kota Gorontalo Kotak 6. Simplifikasi proses penyelenggaraan izin di Kabupaten Gorontalo Utara Kotak 7. Tranparansi Pelayanan Izin di DPMPTSP Kota Baubau Mulai terbangun Kotak 8. Permasalahan prosedur UKL/UPL dan Amdal di Kota Gorontalo Kotak 9. Terdapat kewajiban memenuhi unsur tradisional/adat pada gedung lama/baru yang dinilai strategis di Kota Gorontalo

Daftar Istilah AHU BPM BPS BPN BPHTB BPJS DPMPTSP EoDB HO IMB JKN Kemenaker NJOPTKP NPOPTKP NPWP OPD PBB PT PTSP FGD Perda

: Administrasi Hukum Umum : Badan Penanaman Modal : Badan Pusat Statistik : Badan Pertanahan Nasional : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Ease of Doing Business : Hinder Ordonantie (Izin Gangguan) : Izin Mendirikan Bangunan : Jaminan Kesehatan Nasional : Kementerian Tenaga Kerja : Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak : Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak : Nomor Pokok Wajib Pajak : Organisasi Perangkat Daerah : Pajak Bumi dan Bangunan : Perseroan Terbatas : Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Focus Group Discussion : Peraturan Daerah

15 16 16 17 18 23 24 25 26

Pemda : Pemerintah Daerah Pemkot : Pemerintah Kota Perbup : Peraturan Bupati Pergub : Peraturan Gubernur Perpres : Peraturan Presiden Perwal : Peraturan Walikota Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendag : Peraturan Menteri Perdagangan PermenPUPR : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permenkumham : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PP : Peraturan Pemerintah PPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah SOP : Standar Operasional Prosedur SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan SITU : Surat Izin Tempat Usaha SE : Surat Edaran SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SKDU : Surat Keterangan Domisili Usaha SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan TDP : Tanda Daftar Perusahaan TDG : Tanda Daftar Gudang TKED : Tata Kelola Ekonomi Daerah UU : Undang-Undang UKL/UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kata Pengantar Studi terhadap Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh proyek National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) untuk mengidentifikasi sejauh mana kemudahan berusaha, terutama di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo dan di Kota Kendari dan Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Studi ini mengadopsi kerangka kerja EODB yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Dalam studi tersebut, terdapat 10 indikator yang diukur, dimana tiga indikator di antaranya berada dalam domain kewenangan pemerintah daerah yaitu indikator: memulai usaha, mendapatkan izin-izin pendirian bangunan, dan pendaftaran hak atas tanah/bangunan yang menjadi basis pengukuran studi ini. Asumsi masingmasing indikator tersebut juga diadopsi untuk mempermudah pengukuran dan analisis. Laporan ini merupakan hasil studi yang dilakukan dari bulan Oktober 2017 hingga bulan Januari 2018. Hasil studi menunjukkan kondisi awal atau baseline kemudahan berusaha di kedua provinsi tersebut yang hasilnya menjadi titik awal bagi NSLIC/ NSELRED untuk menindaklanjuti langkah berikutnya guna meningkatkan kemudahan berusaha di kedua wilayah kerja proyek. Selaku pimpinan proyek, Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim konsultan yang telah berhasil memberikan informasi dasar mengenai kemudahan berusaha di wilayah kerja proyek. Besar harapan Kami bahwa hasil studi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

Dr. Rino A. Saâ&#x20AC;&#x2122;danoer Direktur Proyek

1. Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

Perbaikan sektor publik, terutama birokrasi dan produk layanannya, masih menjadi prioritas pemerintah. Mengutip hasil penelitian Ombudsman RI (2016), sebanyak 4.497 produk layanan di kabupaten dan 2.841 produk layanan di kota terbilang bermasalah. Komponen standar layanan yang paling sering dilanggar, antara lain, terkait hak kelompok difabel mendapatkan fasilitas yang layak, serta akses publik memberikan masukan dan melakukan pengaduan1. Secara umum, lemahnya akses dan kualitas layanan yang disediakan pemerintah/pemda jelas mempengaruhi tingkat produktivitas dan kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi para pelaku usaha dan investor. Pada layanan publik bidang perekonomian (usaha), studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2016 menunjukkan: tata kelola perizinan menjadi variabel yang dirasakan paling bermasalah oleh kalangan pelaku usaha2. Sulitnya mengakses perizinan ini berdampak kepada rendahnya formalisasi usaha skala mikro dan kecil dan pada gilirannya membuat terbatasnya kesempatan untuk memperoleh fasilitas bagi pengembangan investasi. Sementara bagi usaha yang sudah memiliki legalitas pun bisa saja tetap tertahan atau tak bisa naik kelas dari skala mikro ke kecil/menengah. Sejak di hulu, yakni saat masih mengurus legalitas untuk memulai usaha, aneka hambatan datang dari sisi birokrasi. Lebih jauh, kemudahan berusaha juga belum bisa diandalkan sebagai instrumen untuk membuka (akses) kesempatan berusaha sebagai satu dari tiga pilar penopang kebijakan pemerataan ekonomi Presiden Joko Widodo.

Respon pemerintah di level nasional melalui penerbitan paket-paket kebijakan ekonomi yang tampaknya belum meresonansi dalam gema yang kuat ke seantero negeri. Fakta di banyak daerah menunjukan bahwa sejauh ini belum terjadi perubahan yang signifikan pada prosedur regulasi dan standar layanan perizinan investasi. Bahkan regulasi dan SOP pada layanan perizinan masih saja memuat ketentuan biaya yang cukup mahal dan menjadi beban dalam pengurusan memulai usaha, mendaftarkan hak atas tanah dan bangunan, serta mengurus izin-izin pendirian bangunan3. Di sini, isu utama bukan semata mendesain suatu kelembagaan PTSP bagi efisiensi bisnis proses (tata laksana pengurusan) izin tetapi terutama soal substansi kebijakan yang mendorong lahirnya rasionalisasi jumlah dan jenis izin yang tidak relevan atau justru menghambat produktivitas usaha. Lebih dari soal debirokratisasi kelembagaan, daerah harus memulai dari fokus kepada deregulasi kebijakan. Bertolak dari laju perubahan yang lambat dalam layanan perizinan dan kemudahan berusaha tersebut, KPPOD dan NSLIC melakukan rangkaian studi untuk memetakan jumlah prosedur, waktu serta biaya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha di empat daerah (kabupaten/kota) sebagai wilayah studi. Studi ini menggunakan kerangka pikir studi Ease of Doing Business (EoDB) yang sudah lama dikembangkan Bank Dunia. Dalam studi tersebut terdapat sepuluh.

Ombudsman RI. Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan dan Kompetensi Penyelenggara Pelayanan

Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta: 2016 KPPOD. Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016: Survei Pemeringkatan 32 Ibukota Propinsi di Indonesia. Jakarta: Januari

2017. KPPOD. Reformasi Kemudahan Berusaha: Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah. Jakarta: April

2017.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

indikator yang diukur4, dimana tiga indikator diantaranya berada dalam domain kewenangan pemda: indikator memulai usaha, indikator mendapatkan izin-izin pendirian bangunan, serta indikator pendaftaran hak atas tanah/bangunan yang menjadi basis pengukuran studi ini. 1.2

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian ini disusun sebagai berikut: a. Bagaimana profil regulasi nasional/daerah berkaitan dengan indikator memulai usaha, mengurus izin-izin pendirian bangunan, serta mendaftarkan hak atas tanah/bangunan di 4 wilayah studi? b. Bagaimana kondisi aktual kemudahan berusaha (memulai usaha, mengurus izin-izin pendirian bangunan, serta mendaftarkan hak atas tanah/ bangunan di 4 wilayah studi? 1.3

Tujuan Penelitian

Dalam rangka menjawab kedua pertanyaan penelitian di atas, studi ini diarahkan kepada pencapaian 2 tujuan berikut: a. Menganalisis isi regulasi nasional/daerah berkaitan dengan indikator memulai usaha, mengurus izin-izin pendirian bangunan, serta mendaftarkan hak atas tanah/bangunan di 4 wilayah studi. b. Memetakan dan menganalisis praktik aktual kemudahan berusaha (memulai usaha, mengurus izin-izin pendirian bangunan, serta mendaftarkan hak atas tanah/bangunan di 4 wilayah studi.

1.4

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari studi ini adalah: a. Bagi NSLIC/NSLRED: mendapatkan hasil kajian dan informasi kemudahan berusaha di daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi program ke depan. b. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda): mendapatkan hasil kajian dan informasi kemudahan berusaha di 4 wilayah studi dan kebijakan daerah lainnya yang berdampak bagi iklim investasi dan daya saing daerah. c. Bagi masyarakat umum, pelaku usaha dan KPPOD: sebagai bahan dasar bagi rencana penyusunan strategi advokasi perbaikan kondisi kemudahan berusaha di daerah.

Bank Dunia menggunakan 10 indikator dalam penilaian dan pengukuran kemudahan berusaha di 190 entitas

perekonomian, yakni Memulai usaha (Starting a Business); Mendapatkan izin-izin pendirian bangunan (Dealing with Construction Permits); Pendaftaran hak atas tanah/bangunan (Registering Property); Pembayaran pajak (Paying Taxes); Mendapatkan kredit (Getting Credit); Penegakan kontrak (Enforcing Contracts); Mendapatkan sambungan listrik (Getting Electricity); Perdagangan lintas perbatasan (Trading Across Borders); Penyelesaian masalah kepailitan (Resolving Insolvency); serta Perlindungan pemegang saham minoritas (Protecting Minority Investors). Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

2. Metodologi Penelitian Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Secara umum, kerangka pikir yang dipakai mengadopsi subtansi (indikator) dan cara kerja yang ada dalam survei kemudahan berusaha (ease of doing business) dari Bank Dunia. Pemilihan jenis dan jumlah indikator dilakukan dengan mengingat batasan terkait tujuan studi untuk menggali data/informasi pada praktek pemerintahan daerah. Dengan demikian, indikator terpilih adalah yang berada dalam kontrol dan menjadi bagian urusan pemda (subnational doing business), yakni memulai usaha (starting a business), mengurus izin-izin pendirian bangunan (dealing with construction permits), mendaftarkan hak atas tanah/bangunan (registering property). Perihal cara kerja, studi ini menggunakan asumsi yang terstandarisasi untuk setiap daerah sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan antar daerah dan sekaligus cross check kebenaran atas data/ informasi yang diperoleh. Pada akhirnya, data/informasi yang diperoleh tidak hanya dipakai untuk melihat tingkat hambatan berusaha di suatu daerah, namun juga berguna untuk mengidentifikasi sumber masalah/ hambatan baik pada isi regulasi maupun praktik aktual kemudahan di suatu daerah berusaha, serta ruangruang perbaikan dan segala peluang perubahan yang dapat didorong ke depan. 2.1 â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Data dan Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari informasi mendalam kemudahan melakukan usaha di daerah menurut persepsi pelaku usaha, notaris dan biro jasa. Sedangkan data sekunder terdiri dari regulasi daerah dan nasional, jumlah izin yang harus dilalui pengusaha, data/informasi terkait lainnya, dll yang dari website pemerintah daerah, publikasi BPS, kantor PTSP dan instansi/individu lainnya. Perihal teknik pengumpulan data, para peneliti menggunakan dua metode: wawancara mendalam (indepth interview) dan FGD (forum Rights of Reply). Wawancara mendalam bertujuan memperoleh persepsi narsumber secara individual (satuan data individual). Selanjutnya, kegiatan FGD (Rights of Reply) bertujuan untuk memeriksa kembali validitas dan kualitas dari hasil temuan sementara. Narasumber terdiri dari 3 informan kunci, yakni notaris, asosiasi pelaku usaha, dan pemerintah daerah.

Gambar 1. Alur Umum Penelitian

EoDB Ease of Doing Business

Wawancara mendalam

FGD (Rights of Reply)

Output: Profil kemudahan berusaha di empat kota/kabupaten.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

2.2

Indikator Studi

Indikator-indikator yang disajikan dan dianalisa dalam laporan Ease of Doing Business dipakai untuk mengukur mutu regulasi usaha dan perlindungan hak atas propertiâ&#x20AC;&#x201D;berikut dampaknya terhadap kegiatan usaha (terutama perusahaan berskala kecil dan menengah). Indikator-indikator ini juga mengukur tiga data utama, yakni prosedur, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kebijakan dan mematuhi ketentuan berlaku. A.

Memulai Usaha

Tahapan memulai usaha dalam penelitian ini dimaknai sebagai rangkaian proses, lama waktu dan jumlah biaya sebagai bagian dari langkah awal memenuhi kewajiban saat mendirikan badan usaha dan menjalankan operasional bisnis di sektor formal. Dalam indikator ini, komponen pengukuran terdiri dari prosedur, waktu, dan biaya resmi yang telah tertulis dalam regulasi, serta persentase pendapatan per kapita untuk modal minimum (Gambar 2). Gambar 2. Komponen Indikator Memulai Usaha Cost (% of income per capita)

Paid-in minimum

Formal operation

Number of Procedures

capital

Enterpreneur Preregistration

Registration

Postregistration

Time (Days)

Rankings are based on distance to frontier scores for four indicators

25% Time Preregistration, registration and Postregistration (in calendar days)

12,5%

Women

Men

12,5%

Men

Women

12,5%

25%

Women

Paid-in

25% Procedures

minimum

Procedures are completed when final document is received

25% Cost

12,5% Men

capital

As % of income per capita, no bribes included

25% Paid-in minimum capital Funds deposited in a bank or with a notary before registration (or up to three months after incorporation), as % of income per capita.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Metodologi Penelitian

Aset Memulai Usaha 1. Bentuk Badan Hukum

Perseroan Terbatas

2. Pemegang Saham

Dalam negeri dan memiliki lima pemilik, tidak satupun yang memiliki badan hukum. Adapun dua jenis perusahaan yang dipertimbangkan dalam indikator ini, yakni satu perusahaan yang dimiliki oleh lima wanita menikah dan lainnya oleh lima pria yang sudah menikah.

3. Modal Awal

Rp 479.600.000 (10 kali pendapatan per kapita 2017)

4. Omzet usaha

Rp 4.796.000.000 (100 kali pendapatan per kapita 2017)

5. Kegiatan usaha

Perdagangan umum, seperti produksi atau penjualan barang atau jasa umum. Perusahaan tidak menjalankan kegiatan perdagangan internasional dan tidak berurusan dengan produk-produk yang tunduk pada ketentuan perpajakan khusus, seperti minuman keras atau tembakau. Perusahaan tidak menggunakan proses produksi dengan daya cemar tinggi.

6. Kepemilikan properti

Sewa dengan Ukuran keseluruhan ruang kantor sekitar 929 meter persegi (10.000 kaki persegi).

7. Pegawai

Sekurang-kurangnya 10 hingga 50 pegawai setelah 1 bulan perusahaan mulai menjalankan kegiatan operasional dan seluruhnya warga negara Indonesia

Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan

Pendirian bangunan merupakan bagian dari kebutuhan untuk mengembangkan usaha berupa pembangunan gudang atau gedung tempat berusaha. Dalam indikator ini juga hendak diukur prosedur, waktu dan biaya untuk menyelesaikan pengurusan setiap prosedur. Pemda memiliki kewenangan mengatur bangunan dan peruntukan lahan di wilayah yurisdiksinya serta berhak melakukan pungutan terhadap objek pajak bangunan. Selain itu, indikator ini juga menilai kualitas kontrol bangunan seperti pengendalian kualitas bangunan, kualitas regulasi bangunan, mekanisme pengendalian keamanan, pertanggungjawaban atas bangunan dan asuransi, serta persyaratan sertifikasi profesional. Secara ringkas pengukuran izin pendirian bangunan dapat dilihat pada Gambar 3.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Gambar 3: Komponen Indikator Mengurus Izin-Izin Pendirian Bangunan Cost (% of warehouse value)

Completed Warehouse

Number of Procedures A business in the construction industry

Time (Days) Preconstruction

Construction

Postconstruction and utilities

Rankings are based on distance to frontier scores for four indicators

Days to comply with formalities

Cost to comply with formalities,

to build a warehouse

as % of warehouse value

Steps to comply with formalities;

25%

Time

Cost

25%

Procedures

completed when final document

Building quality

Quality of building regulation and

Control index

it’s implementation

is received

Asumsi Mendapatkan Izin-izin Pendirian Bangunan 1. Perusahaan Konstruksi

• • • •

Berbentuk Perseroan Terbatas dan beroperasi di kota setempat 100% milik swasta dengan pemegang saham dalam negeri Memiliki lisensi dan asuransi untuk melaksanakan proyek konstruksi, seperti gudang bangunan Membayar semua pajak dan semua asuransi yang berlaku untuk kegiatan usaha pada umumnya (asuransi kecelakaan untuk para pekerja konstruksi danasuransi kerugian pihak ketiga)

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Metodologi Penelitian

2. Kepemilikan dan Karyawan

• •

•

3. Spesifikasi Gudang

•

Mempunyai 5 orang pemegang saham, yang tidak berbentuk badan hukum Memiliki 60 pembangun dan karyawan lainnya (WNI) dengan keahlian teknis dan pengalaman profesional yang diperlukan untuk mendapatkan izin dan persetujuan konstruksi Memiliki arsitek berlisensi dan insinyur berlisensi, keduanya terdaftar di asosiasi arsitek atau insinyur setempat. Terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan total sekitar 1.300,6 meter persegi (14.000 kaki persegi). Setiap lantai tingginya 3 meter (9 kaki, 10 inci) Untuk kegiatan penyimpanan umum, seperti penyimpanan buku atau alat tulis.

4. Estimasi Nilai Gudang

Rp 2.398.000.000 (50 kali pendapatan per kapita)

5. Lokasi gudang

• • •

Luas tanah 929 m2 (10.000 kaki2) Tidak berada di zona ekonomi atau industri khusus Mempunyai jalan akses dan terletak di kota setempat (misal, di pinggir kota tetapi masih dalam wilayah hukum kota tersebut)

Mendaftarkan Hak atas Tanah/Bangunan

Indikator pendaftaran hak atas tanah/bangunan mencakup pengukuran atas urutan lengkap prosedur, waktu, dan biaya yang diperlukan seorang pembeli untuk membeli properti dari pemilik lama (penjual) dan mengganti nama kepemilikan properti ke nama pembeli (alih hak) sehingga pembeli dapat menggunakan properti tersebut untuk mengembangkan bisnisnya, menjadi jaminan pinjaman ke lembaga keuangan, bahkan menjual kembali properti tersebut. Prosedur dalam indikator ini memang tidak semua berada di bawah kewenangan pemda, kecuali perihal pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai kewenangan pungutan daerah (UU No.28 Tahun 2009). Namun, prosedur yang berada di luar kewenangan pemda tersebut tetap menjadi perhatian dalam penelitian ini untuk melihat secara menyeluruh aspek yang menjadi ruang lingkup dari indikator pendaftaran hak atas tanah dan bangunan. Secara ringkas pengukuran pendaftaran hak atas tanah dan bangunan dapat dilihat pada Gambar 4.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Gambar 4: Komponen Indikator Mendaftarkan Hak atas Tanah/Bangunan Cost (% of property value)

Buyer the

can

use

property,

resell it or use it as collateral Number of

Land & two-story warehouse

Procedures

Seller with property registered and no title disputes

Preregistration

Registration

Time (Days)

Postregistration

Rankings are based on distance to frontier scores for four indicators

Days to transfer property between two

Cost to transfer property,

local companies

as % of property value

Steps to transfer property so that it

25%

Time

Cost

25%

Procedures

can be sold or used as collateral

Quality of land

Reliability,

administration

coverage of land administration

index

system; protection against land

transparency

and

disputes; equal access to property rights

Asumsi Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.

Properti yang dialihkan adalah tanah/bangunan yang terletak di daerah pinggiran kota. Pembeli telah menyetujui penawaran dari penjual untuk membeli properti (tanah/bangunan) tersebut dan persyaratan kontrak di antara kedua pihak telah disepakati. Kedua pihak sudah siap memenuhi persyaratan umum sebelum pengalihan hak atas tanah dan bangunan terjadi.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Metodologi Penelitian

2. Asumsi mengenai perusahaan yang membeli dan mendaftarkan tanah dan

• •

bangunan •

3. Status tanah

•

• • • • •

Mempunyai 5 orang pemegang saham yang tidak berbentuk badan hukum Memiliki 60 pembangun dan karyawan lain (WNI) dengan keahlian teknis dan pengalaman profesional yang diperlukan untuk mendapatkan izin dan persetujuan konstruksi Memiliki arsitek berlisensi dan insinyur berlisensi, keduanya terdaftar di asosiasi arsitek atau insinyur setempat. Tanah dan bangunan dimiliki sepenuhya oleh PT lainnya yang dimiliki oleh pihak swasta dengan pemegang saham dalam negeri Berkedudukan di kota setempat Tidak dibebani hak tanggungan (tidak menjadi jaminan/ hipotek) Pemilik memiliki tanah dan bangunan tersebut selama 10 tahun terkahir Telah terdaftar pada BPN dan/atau kadaster dan bebas dari sengketa kepemilikan Terletak di zona komersial periurban, dan tidak ada rezonasi yang diperlukan

4. Estimasi nilai properti

Rp 2.398.000.000 (50 kali pendapatan per kapita)

5. Kondisi tanah dan bangunan

• •

Terdiri dari tanah/bangunan. Luas tanah 557,4 meter persegi (6.000 kaki persegi). Sebuah gudang berlantai dua seluas 929 meter persegi (10.000 kaki persegi).

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

3. Temuan Penelitian 3.1

Ringkasan Temuan

Temuan studi ini merupakan hasil penelusuran pengalaman dan praktek yang dilalui pelaku usaha dengan atau tanpa selalu merujuk ketentuan regulasi yang melandasinya. Pada bab ini juga dibahas satuan data utama berupa prosedur, waktu dan biaya yang diperlukan dalam masing-masing indiaktor kemudahan berusaha sebagaimana diuraikan sebelumnya. Secara umum dapat disampaikan: praktek aktual di 4 daerah studi masih jauh dari kerangka regulasi dan target nasional dalam mendukung kelancaran proses berbisnis. Masih panjangnya rantai prosedur tentu saja menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah belum maksimal. Dalam komponen indikator memulai usaha, kinerja relatif baik hanya diraih Pemda Kabupaten Gorontalo Utara yang mampu mencapai target nasional dari segi waktu kerja, yakni 6 hari. Sedangkan dari sisi prosedur dan biaya, 4 daerah studi memiliki prosedur yang panjang dan memerlukan biaya cukup tinggi. Pelaku usaha di Kota Baubau menempuh prosedur paling banyak untuk bisa mulai berusaha, yakni 17 prosedur dan membutuhkan waktu paling lama, yakni 45 hari. Dalam hal biaya, Kota Kendari menjadi daerah yang membutuhkan biaya cukup banyak bagi seorang pengusaha mendirikan usaha, yakni sebesar Rp 128.388.396 (sebagian alasan lantaran notaris masih mensyaratkan penyertaan modal minimum, padahal secara nasional sudah tidak berlaku persyaratan tersebut). Sementara, jika dibandingkan dengan negara lain, Thailandâ&#x20AC;&#x201D;misalnyaâ&#x20AC;&#x201D;memiliki jumlah prosedur lebih sedikit yakni 5 prosedur dan membutuhkan waktu hanya 4,5 hari dalam tahapan memulai usaha. Perihal indikator mengurus pendirian bangunan, jumlah prosedur di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Kendari menunjukkan kondisi relatif baik, bahkan jika dikomparasi dengan praktik kota di Malaysia maupun Thailand. Dalam hal waktu pengurusan, 4 kota Indonesia memiliki waktu

relatif cukup cepat: 38 hari di Kota Gorontalo, 40 hari di Kabupaten Gorontalo Utara, 25 hari di Kota Kendari, dan 35 hari di Kota Baubau (Bandingkan dengan praktik di Malaysia yang membutuhkan waktu pengurusan selama 78 hari dan di Thailand bisa mencapai 104 hari). Capaian ini bahkan lebih baik dibandingkan dengan Jakarta dan Surabayaâ&#x20AC;&#x201D;dua kota yang menjadi obyek penilaian Bank Dunia--yang dalam laporan EoDB Tahun 2018 terhitung paling lama waktu pengurusannya, yakni 191 hari (DKI Jakarta) dan 233 hari (Kota Surabaya). Sementara dari sisi biaya, biaya paling murah di Indonesia berada di Kabupaten Gorontalo Utara (Rp 10.627.910). Sebaliknya, di Kota Gorontalo dan Kota Baubau menghabiskan ratusan juta untuk mendirikan gudang. Biaya tersebut terdiri dari retribusi izin gangguan (HO) dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Dari segi kualitas dan kontrol terhadap bangunan, DKI Jakarta dan Kota Surabaya menempati skor lebih tinggi (13) dibandingkan dengan empat daerah dalam studi ini. Pada indikator pendaftaran hak atas tanah/ bangunan, DKI Jakarta, Kota Surabaya dan Kota Baubau memiliki prosedur yang paling sedikit (5 prosedur). Sementara dari sisi waktu pengurusan, tidak ada daerah di Indonesia yang memiliki waktu yang cepat. Rata-rata daerah membutuhkan waktu 9-37 hari (bandingkan dengan capaian di Thailand yang memiliki 5 prosedur dan lama waktu 7 hari). Terkait aspek biaya, semua daerah studi ini menerapkan NJOPTKP dan persentase BPHTB yang sama sehingga besaran nominalnya juga tidak berbeda. Berbeda dari Jakarta dan Surabaya yang menetapkan NJOPTKP cukup tinggi yakni Rp 80.000.000 (Jakarta) dan Rp 75.000.000 (Surabaya) sebagian bentuk nilai pengurang (insentif) yang tentu bernilai positif bagi para pelaku usaha.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Temuan Penelitian

Tabel 1. Ringkasan Prosedur Tiga Indikator Kemudahan Berusaha

Indk

Target

DKI

Kota

Nasional

Jakarta*

Surabaya*

Gorontalo

Kabupaten

Kota

Kendari

Baubau

13,5

Gorontalo Utara

Malaysia* (Kuala Lumpur)

Thailand* (Bangkok)

Memulai Usaha Prosedur

Waktu (hari)

Biaya (Rp)

1.580.000

Modal

22 5.227.640

5.227.640

(10,9% GDP)

8 18

4,5

4.285.876

7.915.125

(5,4% GDP)

(6,2% GDP)

8.000.000

7.000.000

128.388.396

9.898.250

119.900.000

2.620 (THB 6,3)

Mengurus Izin-Izin Pendirian Bangunan Prosedur

Waktu (hari)

191

233

104

114.614.059

93.983.528,8

Biaya (Rp)

70.000.000

(5% nilai

(4,1% nilai

155.474.848

10.627.910

61.948.000

113.275.024

gudang)

57.681.492

6.422.843

(1,4% nilai

(0,1% nilai

gudang)

Indeks Kualitas

Kontrol

3,5

bangunan

Pendaftaran Hak atas Tanah dan Bangunan Prosedur

Waktu (hari)

4,5

144.203.731

468.867.519

(3,5% nilai

(7,3% nilai

properti)

Biaya (Rp)

197.400.000

192.551.620

181.090.214

(8,4% nilai

(7,9% nilai

properti)

11,5

10,5

203.328.000

Kualitas Administrasi

11,5

10,5

27,5

Pertanahan

Catatan: Indonesia (Jakarta dan Surabaya)

Thailand (Bangkok)

Malaysia (Kuala Lumpur)

Pendapatan per kapita (Rp)

47.960.000 (USD 3,570)

PDB: 79.368.072 (USD 5,908)

127.663.302 (USD 9,503)

Nilai Bangunan (Rp)

2.292.281.189

4.120.106.593

6.422.842.724

*) menggunakan data laporan EoDB 2018

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

3.2

Memulai Usaha

Tabel 2. Capaian Indikator Memulai Usaha Indikator

Kota Gorontalo

Kab. Gorontalo Utara

Prosedur

Waktu (Hari)

Biaya (Rp)

Kota Kendari

Kota Baubau

13,5

8.000.000

7.000.000

128.388.396

9.898.250

119.900.000

Penyetoran modal minimum

Indikator memulai usaha mencakup rangkaian proses kegiatan pengurusan berbagai perizinan yang dilakukan untuk memulai usaha. Indikator ini mencatat seluruh prosedur, lama waktu dan biaya perizinan yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk memulai usahanya, mulai dari pendirian badan hukum hingga dapat beroperasi secara formal (Tabel 2). Dari hasil studi lapangan beberapa permasalahan yang terjadi pada tahapan memulai usaha di 4 wilayah studi, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 3. Ringkasan Temuan Masalah dalam Prosedur Memulai Usaha Kota Gorontalo •

•

Prosedur

•

Terdapat persyaratan SKDU untuk mengurus NPWP Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat memperoleh SIUP dan TDP DPMPTSP sudah tidak menerbitkan dan memungut retribusi HO

Kab. Gorontalo Utara •

•

Terdapat persyaratan SKDU untuk mengurus NPWP Pengurusan NPWP Badan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lapor tenaga kerja dilakukan di Kota Gorontalo DPMPTSP sudah tidak menerbitkan dan memungut retribusi HO

Kota Kendari •

•

Terdapat persyaratan SKDU untuk mengurus NPWP Terdapat persyaratan surat persetujuan tetangga dan lurah setempat untuk memperoleh SITU/ HO Masih terdapat pengurusan Izin Gangguan dalam memulai usaha Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat dalam wajib lapor tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja.

Kota Baubau •

•

Terdapat persyaratan SKDU untuk mengurus NPWP Terdapat persyaratan surat persetujuan tetangga, lurah dan camat setempat untuk memperoleh SITU/HO Masih terdapat pengurusan Izin Gangguan dalam memulai usaha Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat memperoleh izin usaha

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Temuan Penelitian

Tabel 3. Ringkasan Temuan Masalah dalam Prosedur Memulai Usaha Kota Gorontalo •

•

Tarif jasa notaris cukup tinggi berdasarkan kesepakatan notaris Gorontalo

•

Belum ada pencabutan Perda 18/2011 tentang Retribusi HO. Meskipun dalam praktiknya, izin HO sudah tidak diterbitkan. Peraturan Gubernur Gorontalo 19/2016 tentang kewajiban pendaftaran BPJS menjadi syarat dalam pengajuan SIUP dan TDP berpotensi memperpanjang prosedur perizinan

Waktu (Hari)

Biaya

• Regulasi

Kab. Gorontalo Utara

Waktu untuk mengurus prosedur memulai usaha lebih cepat dengan adanya kebijakan simultan (SIUPTDP) yakni 2 hari.

Kota Kendari

Waktu untuk mengurus prosedur memulai usaha lebih cepat dengan adanya kebijakan simultan (SIUPTDP) yakni 1 hari.

•

Tarif jasa notaris cukup tinggi berdasarkan kesepakatan notaris Gorontalo

•

Perda No 18/2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih dalam proses revisi dalam rangka menindaklanuti Permendagri 19/2017

Kota Baubau

Waktu untuk mengurus prosedur memulai usaha lebih cepat dengan adanya kebijakan paket 3 in 1 (SIUP-TDPHO) yakni 1 hari.

•

Terdapat penyetoran modal minimum 25% untuk mendapatkan SK pengesahan badan hukum.

•

Terdapat pungutan pajak reklame dalam memperoleh SITU/ HO

•

Perda 3/2013 tentang Retribusi Izin Gangguan bertentangan dengan Permendagri 19/2017 Perwal 35/2014 tentang Perubahan atas Perwal No.1546/2010 tentang SOP Pelayanan Perizinan Kota Kendari belum menyesuaikan Permendag 14/2016

•

Perda No 6/2012 tentang Izin Gangguan dan Perda 34/2012 tentang Retribusi Izin Gangguan bertentangan dengan Permendagri 19/2017 Perwali Baubau 31/2014 dan Perwali Baubau 17/2015 yang mengatur penerbitan rekomendasi (BPJS) sebagai prasyarat dalam izin usaha membebani pelaku usaha dan memperpanjang prosedur perizinan

•

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

•

Waktu pengurusan SIUP dan TDP cukup lama (SIUP: 9 hari, TDP: 4 hari) Waktu pengurusan SITU cukup lama yakni 7 hari

Kota Gorontalo â&#x20AC;˘

Regulasi

Peraturan Kepala DPMPTSP Kota Gorontalo No. 280.q/DPMPTSP/2017 Tentang Penetapan SOP Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo belum menyesuaikan Permendag 14/2016.

Kab. Gorontalo Utara

Kota Kendari â&#x20AC;˘

Surat Edaran Gubernur Sultra 440/2016 tentang kewajiban pendaftaran kepesertaan BPJS sebagai prasyarat pengajuan wajib lapor ketenagakerjaan membebani pelaku usaha dan memperpanjang prosedur perizinan.

Kota Baubau â&#x20AC;˘

Perda 9/2013 tentang SIUP, Perda 10/2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dan Perwal 164/2013 tentang SOP PTSP pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Baubau belum menyesuaikan aturan Permendag 14/2016.

Tidak terdapat diskriminasi gender dalam mendapatkan pelayanan pada indikator memulai usaha di 4 wilayah studi. Studi ini membedakan dua jenis perusahaan yang menjadi pertimbangan/asumsi yakni satu perusahaan yang dimiliki oleh lima wanita menikah dan lainnya oleh lima pria yang sudah menikah. Dalam praktiknya, tidak ada perbedaan pelayanan dalam prosedur yang diberikan Pemda mulai dari pra pendaftaran hingga dapat beroperasi secara formal. Seluruh pelaku usaha melalui prosedur yang sama, dengan demikian jika pemerintah daerah memiliki prosedur yang panjang maka akan menyulitkan pada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha perempuan yang berstatus UMKM. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) masih menjadi persyaratan dalam proses pengurusan NPWP. Dasar hukum dari keberadaan SKDU masih menjadi perdebatan, namun praktek yang selalu terjadi hingga saat ini adalah Kantor Pelayanan Pajak meminta dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan. Padahal dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya mensyaratkan dokumen izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari lurah/kepala desa atau lembar tagihan listrik/bukti pembayaran listrik. Praktek umum di daerah menunjukkan petugas pajak masih memberlakukan persyaratan SKDU untuk mendapatkan NPWP.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Temuan Penelitian

Kota Kendari dan Kota Baubau masih mensyaratkan Izin Gangguan (HO) sebagai izin yang harus diurus untuk memulai usaha. Hal ini berdampak pada adanya tambahan biaya dan waktu saat memulai usaha. Di Kota Kendari, izin gangguan/HO dapat diurus secara paket bersamaan dengan mengurus SIUP dan TDP sehingga tidak mempengaruhi jumlah prosedur. Sedangkan di Kota Baubau, pengurusan HO tak dapat dilakukan secara paket sehingga jumlah prosedur semakin panjang dan membutuhkan waktu pemrosesan yang lama. Persyaratan HO dalam pengurusan izin usaha sudah tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 19 tahun 2017 yang mencabut aturan tata cara penerbitan izin gangguan. Namun dalam praktiknya, di daerah (Kota Baubau dan Kota Kendari), HO masih merujuk pada regulasi daerah yang berlaku, yakni Perda No 6 tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Perda No. 34 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kota Baubau; serta Perda No 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kota Kendari. Keberadaan HO yang sudah tidak kehilangan basis hukum ini menimbulkan ketidakpastian berusaha dan mendistrosi iklim investasi. Ketentuan tersebut masih berlaku hingga studi dilakukan, walaupun saat ini Pemkot Kendari dan Baubau sedang melakukan pembahasan peraturan walikota untuk memberhentikan pelayanan HO. Kotak 1. Praktik Baik Penyederhaan Layanan Izin Gangguan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara sudah menghapus pelayanan izin gangguan/HO. Kedua daerah ini sudah tak memberlakukan pelayanan izin gangguan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 19 Tahun 2017 yang telah mencabut aturan tata cara penerbitan izin gangguan di daerah. Di Gorontalo Utara, sambil menunggu proses revisi Perda No. 18 tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu selesai, DPMPTSP sudah tidak lagi menerbitkan izin dan memungut retribusi HO/ Surat Izin Gangguan Usaha berdasarkan SE Bupati No. 503/Bupati/128.a/VIII/2017. Sementara di Gorontalo, meskipun praktiknya izin HO tidak lagi diterbitkan, regulasi daerah yang mengatur izin gangguan (Perda No.18/2011 tentang retribusi izin gangguan) belum kunjung dicabut. Variasi praktik pungutan HO menimbulkan ketidakpastian usaha. Hinder Ordonantie (HO) yang lazim dikenal dengan Izin Gangguan merupakan salah satu jenis perizinan tertentu yang mengandung retribusi. Ketentuan biaya retribusi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 seharusnya dimaknai daerah untuk meningkatkan daya tarik investasinya: menjadikan fiskal sebagai instrumen insentif investasi. Di sisi lain walaupun secara nasional HO ini telah dicabut, namun praktiknya di Kota Kendari dan Kota Baubau masih diberlakukan sebagai salah satu izin prasyarat dalam tahapan memulai usaha. Keberadaannya lebih dilihat sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ketimbang sebagai instrumen legal bagi proteksi lingkungan dan kehidupan sosial. Pemda berlomba-lomba mengejar target pendapatan melalui pemungutan retribusi izin gangguan. Ditambah lagi dengan tidak adanya panduan mengenai struktur tarif dari pemerintah pusat maka menimbulkan variasi yang cukup kompleks di daerah dalam ketentuan tarif HO.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Tabel 4. Variasi Struktur Tarif Izin Gangguan Daerah

Rumus Perhitungan Retribusi Izin Gangguan

Gorontalo

Tarif Dasar Retribusi X (Indeks Lokasi + Indeks Luas + Indeks Modal + Indeks Gangguan)

Gorontalo Utara

Tarif Lingkungan X Indeks Lokasi X Luas Ruang Tempat Usaha X Indeks Gangguan

Kendari

Besaran retribusi tempat usaha/HO berupa kantor PT sebesar Rp 500.000

Baubau

Tarif Lingkungan X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Luas Ruang Tempat Usaha

Surat keterangan persetujuan tetangga maupun surat persetujuan lurah/camat setempat memperpanjang prosedur pendirian usaha. Kendala utama terletak pada banyaknya prasyarat: dari level terendah berupa persetujuan tetangga hingga persetujuan lurah setempat untuk mendapatkan SITU/HO di dua daerah ini. Bahkan di Baubau, prasyarat diperluas hingga persetujuan dari camat setempat. Prosedur ini hadir sebagai instrumen untuk memastikan bahwa usaha tidak menganggu tetangga dan sebagai jaminan kepastian lokasi usaha. Namun, syarat persetujuan tersebut jelas memperpanjang prosedur pendirian usaha. Selain itu, izin adalah tanggung jawab sekaligus otoritas pemda (bukan justru didelegasikan ke masyarakat) sehingga ketika peruntukan lahan sudah jelas maka seharusnya tidak perlu menggunakan izin tetangga. Kotak 2. Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pendaftaran BPJS Kewajiban perusahaan untuk mendaftar kepesertaan BPJS dipertegas dalam PP 86/2013 tentang Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Adapun sanksi jika perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, meliputi teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi tidak mendapat pelayanan public tertentu ini dilakukan oleh pemerintah atau pemda atas permintaan BPJS, misalnya yang berkaitan tentang perizinan usaha, izin dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjaan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja, maupun izin mendirikan bangunban (IMB). Adanya pemberian sanksi administrasi ini turut diberlakukan oleh Pemkot Gorontalo, Pemkot Kendari, dan Pemkot Baubau ketika perusahaan tidak mendaftar kepesertaan BPJS. Kewajiban pendaftaran kepesertaan BPJS dalam memulai usaha ditindaklanjuti melalui Pergub Gorontalo dan SE Gubernur Sulawesi Tenggara. Peraturan Gubernur (Pergub) Gorontalo No. 19 Tahun 2016 tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Surat Edaran (SE) Gubernur Sultra No. 440 Tahun 2016 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Seluruh Masyarakat mengatur upaya optimalisasi kepesertaan JKN pada unit Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu dengan jalan menjadikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai prasyarat untuk mendapatkan Izin. Praktek tersebut terjadi di Kota Gorontalo (syarat pengajuan SIUP dan TDP), Kota Kendari (syarat pengajuan wajib lapor ketenagakerjaan), Kota Baubau (syarat pengajuan izin usaha). Bahkan pemkot Baubau bermitra dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu prasyarat pemberian izin (lihat Perwali No.31 Tahun 2014 dan Perwali No. 17 Tahun 2015).

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Temuan Penelitian

Memang rekomendasi dapat terbit dalam 1 hari, namun banyaknya pihak/instansi yang mesti dikunjungi tentu akan memperpanjang prosedur pendirian usaha, serta biaya transportasi lantaran harus berkunjung ke instansi lain. Di Kota Gorontalo, izin tetap dapat di proses namun masih mensyaratkan keikutsertaan dalam BPJS. Kotak 3. Kerjasama BPJS dan Pemkot Baubau Mempercepat Proses Pengurusan Izin Walaupun dalam kebijakan pemerintah kota Baubau mempersyaratkan rekomendasi BPJS untuk mendapatkan izin usaha. Disisi lain, pemkot juga meminta pada BPJS agar tidak mengharuskan pelaku usaha menyerahkan sertifikat, hanya cukup melampirkan rekomendasi pendaftaran saja. Rekomendasi tersebut didapatkan dalam waktu 1 hari. Pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo Utara harus mengurus tiga layanan (NPWP, BPJS dan Pendaftaran Ketenagakerjaan) di Kota Gorontalo. Hal ini disebabkan belum adanya KPP dan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah setempat. Sementara pengajuan wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai implikasi pelimpahan kewenangan fungsi pengawas ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawab pemda provinsi (lihat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Proses pengurusan 3 layanan ini tentu membebani pelaku usaha ketika harus mendatangi instansi tersebut secara manual. Di sisi lain, menindaklnajuti Permenaker No.18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan, pemerintah pusat telah meluncurkan fasilitas wajib lapor secara online di www.wajiblapor.kemnaker.go.id untuk mempermudah akses perusahaan memberikan laporan serta membantu kelancaran kinerja Pemda dalam pelaksanaan pengawasan. Namun, dalam praktiknya di daerah, pelaku usaha masih saja melakukan wajib lapor ketenagakerjaan secara manual. Kesepakatan tarif harga notaris berpotensi membebani pelaku UMKM. Berdasarkan temuan di lokasi studi (khususnya di Kota Baubau, Kota Kendari maupun Kota Gorontalo), penetapan tarif jasa notaris ditentukan berdasarkan kesepakatan dari asosiasi notaris. Tarif notaris yang mahal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi UMKM. Regulasi tersebut mengatur: (1) Biaya jasa notaris untuk UMKM dengan modal dasar paling banyak Rp 25.000.000 dikenakan sebesar Rp 500.000 per akta; (2) sementara bagi UMKM dengan modal dasar paling banyak Rp 1.000.000.000, biaya jasa notaris ditetapkan sejumlah Rp 4.000.000 per akta. Dalam praktiknya, rerata tarif notaris yang berlaku mencapai Rp 7.470.000 per akta. Penyetoran modal minimum yang dipersyaratkan para notaris di Kota Kendari bertentangan dengan regulasi. Di Kota Kendari, untuk mendapatkan SK pengesahan badan hukum PT, pelaku usaha masih dibebankan dengan penyetoran modal minimum sebesar 25% dari modal dasar (setor ke Bank Persepsi). Bukti penyetoran modal minimum dipersyaratkan notaris untuk menjadi bukti melakukan input pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas di mana besaran modal dasar PT ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pendiri (Pasal 1 ayat 3 PP No. 29 Tahun 2016). Selain itu, bukti penyetoran modal minimum dapat dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani (Pasal 2 ayat 2 PP No. 29 Tahun 2016).

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Pengurusan SIUP dan TDP di Kota Baubau membutuhkan waktu yang lama. Dalam praktiknya, pelaku usaha di Kota Baubau membutuhkan waktu lama dalam pengurusan SIUP (9 hari) dan TDP (5 hari). Proses layanan 2 izin tersebut juga belum dilakukan secara simultan. Ketentuan ini berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang SIUP, Perda No. 10 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Perwal No.164 Tahun 2013 tentang SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Baubau. Aturan tersebut belum menyesuaikan aturan Permendag No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permendag No. 77 Tahun 2013 yang mengatur penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan secara simultan bagi usaha perdagangan. Aturan nasional tersebut mengatur pengurusan SIUP dan TDP bisa dilakukan secara simultan dan diterbitkan paling lama 2 hari kerja. Regulasi daerah tentang layanan SIUP dan TDP belum diperbarui dengan ketentuan nasional. Keberadaan regulasi mengenai SIUP dan TDP di daerah pada umumnya sudah lama dan tidak update terhadap perkembangan regulasi nasional, seperti Permendag 14/2016 yang mengatur penerbitan SIUP dan TDP secara simultan dalam waktu 2 hari. Sementara, regulasi di daerah masih mengatur penerbitan SIUP dan TDP secara terpisah walaupun dalam praktiknya bisa dilakukan secara simultan. Regulasi daerah yang belum update tersebut meliputi Peraturan Kepala DPMPTSP Kota Gorontalo No. 280.q/DPM-PTSP/2017, Perwal Kendari 35/2014 tentang Perubahan atas Perwal No.1546/2010, dan Perbup Gorontalo Utara No.27/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di BPTSPPM. Kotak 4. Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Secara Simultan Dalam rangka mempercepat waktu pengurusan izin usaha, 3 dari 4 daerah studi (Kota Kendari, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo) menerapkan sistem paket pelayanan perizinan. Pemda Kendari telah memberlakukan sistem 3 in 1 paket perizinan yang mencakup pengurusan SIUPTDP-SITU/HO yang diterbitkan secara bersamaan dalam 1 hari kerja. Sementara di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara berlaku kebijakan pelayanan SIUP dan TDP secara simultan. Proses penerbitan izin tersebut cukup cepat, yakni di Kota Gorontalo mencapai 2 hari, sementara di Kabupaten Gorontalo Utara bisa selesai lebih cepat lagi menjadi 1 hari kerja. Pungutan resmi berupa pajak reklame di Kota Baubau berpotensi melanggar ketentuan UU No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan Perwal Baubau No. 164 Tahun 2013 tentang SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BPM-PTSP) terdapat kewajiban untuk melampirkan persyaratan fotokopi bukti pembayaran pajak reklame untuk SITU dan HO. Namun muncul keanehan ihwal dasar pengenaan pungutan: para pengusaha yang mendapatkan bukti pembayaran reklame hanya perlu mengikuti formula dan perhitungan yang dibuat pemda. Tujuan dari pembayaran pajak reklame ini adalah sebagai bentuk pengenaan papan nama usaha. Klausul ini berpotensi membebani pelaku usaha, mengingat pada fase awal berusaha pasti mereka belum memiliki bentuk reklame secara pasti. Kedua, pengenaan pajak reklame untuk papan nama usaha melanggar ketentuan pasal 47 UU No. 28 Tahun 2009. Pada pasal tersebut diatur bahwa salah satu objek yang tidak termasuk pajak reklame adalah â&#x20AC;&#x153;nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.â&#x20AC;?

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Temuan Penelitian

Kotak 5. Perlindungan Investasi di Kota Gorontalo. Melalui Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemda Kota Gorontalo dapat memberikan insentif kepada investor berupa pengurangan pajak, pengurangan retribusi, pemberian dana stimulan, pemberian bantuan modal dan aneka dukungan insentif lainnya. Selain itu, dalam wujud insentif non-fiskal, pemda juga menawarkan pemberian kemudahan berinvestasi melalui persepatan pemberian izin usaha dll. Pemberian kedua instrumen investasi tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya investasi di sektor prioritas yang ditetapkan Pemda. Adapun jenis usaha prioritas yang diatur, yakni: (1) perdagangan dan industri, (2) pertambangan, energy, dan mineral, (3) pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, (4) perikanan dan kelautan, (5) pariwisata, perhotelan, dan rumah makan. Namun, regulasi ini masih belum diimplementasikan lantaran OPD tidak terinformasikan dan tidak ada sikap kerja pro-aktif dari aparat birokrasi untuk melaksanakan insentif tersebut. 3.3

Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan

Tabel 5. Capaian Indikator Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan Indikator

Kota Gorontalo

Kab. Gorontalo Utara

Kota Kendari

Kota Baubau

Prosedur

Waktu (Hari)

155.474.848

10.627.910

61.948.000

113.275.024

3,5

Biaya (Rp) Indeks kualitas bangunan

Pengurusan izin-izin mendirikan bangunan gudang untuk kegiatan UMKM merupakan salah satu indikator dalam kemudahan berbisnis. Penilaian/pengukuran dilakukan terhadap satuan data jumlah prosedur untuk membangun gudang secara legal, waktu dan biaya dalam proses perizinan pembangunan gudang (% biaya atas harga bangunan gudang), dan indeks kontrol kualitas bangunan (Tabel 3). Penilaian ini mencakup 3 tahapan dalam mengurus izin pendirian bangunan: pra kontruksi, konstruksi, dan paska konstruksi. Temuan permasalahan yang terjadi pada ini secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Tabel 6. Ringkasan Temuan Mengurus Izin-Izin Pendirian Bangunan Kota Gorontalo •

•

Prosedur

Terdapat persyaratan izin prinsip/lokasi sebelum mengurus IMB Terdapat persyaratan persetujuan lurah setempat dalam mengurus IMB DPMPTSP sudah tidak menerbitkan dan memungut retribusi HO dalam izin usaha Tidak mempersyaratkan dokumen lingkungan dalam mengurus IMB

Kab. Gorontalo Utara •

•

Terdapat persyaratan persetujuan tetangga, lurah dan camat setempat dalam mengurus IMB Terdapat pelayanan paket perizinan IMB dan Izin lingkungan (UKL-UPL) di DPMPTSP Pelaku usaha wajib mengikuti rapat koordinasi dalam rangka menentukan persyaratan pengurusan IMB Terdapat persyaratan rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memperoleh Tanda Daftar Gudang di DPMPTSP DPMPTSP sudah tidak menerbitkan dan memungut retribusi HO dalam izin usaha

Kota Kendari •

•

Terdapat persyaratan Izin Peruntukan dalam memperoleh IMB maupun Izin Lingkungan (SPPL) Tidak ada pengurusan/ persyaratan izin gangguan dalam memperoleh izin pendirian bangunan Dalam pengurusan SPPL, tidak terdapat proses pemeriksaan/ persetujuan dari pemohon

Kota Baubau •

•

Terdapat persyaratan izin prinsip penanaman modal dalam mengurus izin lingkungan (UKL-UPL) Terdapat persyaratan persetujuan tetangga, lurah dan camat setempat dalam mengurus IMB Terdapat persetujuan tetangga dalam mengurus HO Gudang Terdapat persyaratan rekomendasi dari Dinas Teknis dalam memperoleh Tanda Daftar Gudang di DPMPTSP Pemda masih memberlakukan Izin Gangguan dalam pengurusan TDG

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Temuan Penelitian

Kota Gorontalo •

Waktu

•

Biaya

•

Kab. Gorontalo Utara

Waktu pengurusan izin prinsip/ lokasi cukup lama (14 hari). Dalam menerbitkan izin prinsip/ lokasi, DPMPTSP akan meminta pertimbangan teknis kepada BPN dan Dinas PU. Waktu pengurusan IMB cukup lama yakni 14 hari

•

Harga satuan bangunan untuk peruntukan gudang cukup tinggi Rumus perhitungan retribusi IMB telah sesuai dengan Permen PUPR 5/2016 DPMPTSP sudah tidak memungut retribusi HO

•

Kota Kendari

Kota Baubau

Waktu pengurusan paket perizinan IMB-izin lingkungan membutuhkan waktu yang lama yakni 24 hari. Lamanya waktu memperoleh IMB ini disebabkan lamanya penetapan jadwal pemeriksaan lapangan maupun SDM yang terbatas Waktu pengurusan sambungan telpon cukup lama (7 hari) karena bergantung pada teknisi yang berasal dari Kota Gorontalo

•

Waktu pengurusan SPPL cukup lama yakni 7 hari

•

Waktu pengambilan rekomendasi IMB dan Surat Ketetapan Retribusi IMB di Dinas PUPR cukup lama, yakni 5 hari

Harga satuan bangunan untuk peruntukan gudang cukup tinggi DPMPTSP sudah tidak memungut retribusi HO Rumus perhitungan retribusi IMB bertentangan dengan Permen PUPR 5/2016

•

Terdapat pungutan biaya sebesar Rp 1.500.000 dalam pengurusan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan) Harga satuan bangunan untuk peruntukan gudang cukup tinggi Rumus perhitungan retribusi IMB bertentangan dengan Permen PUPR 5/2016

•

Terdapat pungutan lain yang berpotensi membebani pelaku usaha dalam memperoleh IMB. Harga satuan bangunan untuk peruntukan gudang cukup tinggi Rumus perhitungan IMB bertentangan dengan Permen PUPR 5/2016 dan terdapat pungutan/ biaya lain selain retribusi IMB

•

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

•

Kota Gorontalo •

Regulasi

Perda Kota Gorontalo No. 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Perwal Kota Gorontalo No. 18 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah sesuai dengan ketentuan regulasi nasional.

Kab. Gorontalo Utara •

Perda Gorontalo Utara No. 1 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (rumus perhitungan IMB) tidak sesuai dengan ketentuan regulasi nasional

Kota Kendari •

•

Keputusan Walikota Kendari No. 644 tahun 2017 yang mengatur adanya biaya pengurusan SPPL bertentangan dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Surat Keputusan Walikota No. 161/2014 yang mengatur tentang biaya retribusi IMB tidak sesuai dengan ketentuan regulasi nasional

Kota Baubau •

•

Perda No 6/2012 tentang Izin Gangguan, Perda 34/2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda 12/2011 tentang Penyelenggaraan Pergudangan (memuat persyaratan HO) bertentangan dengan Permendagri 19/2017 Perda 7/2012 tentang Penanaman Modal Kota Baubau berpotensi multitafsir dalam pelaksanaannya dan dapat memperpanjang prosedur perizinan Perda Kota Baubau 1/2009 tentang IMB (rumus perhitungan IMB) tidak sesuai dengan ketentuan regulasi nasional.

Proses permohonan dan penerbitan IMB di 4 wilayah studi belum mengacu skema nasional. Praktik di 4 wilayah studi menunjukkan proses penerbitan IMB cukup lama dan belum mengacu ketentuan nasional. Padahal, di tingkat nasional terdapat regulasi baru yakni Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 10/2016 yang mengatur penerbitan IMB untuk bangunan gudang UMKM seluas 1.300 m2 menggunakan desain prototipe. Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dengan menggunakan desain prototipe adalah 3 hari sejak pengajuan permohonan. Selain itu, bangunan gudang yang menggunakan desain prototype hanya memerlukan dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Namun, di 3 wilayah studi (Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Bau-bau) dalam proses penerbitan IMB masih mensyaratkan dokumen lingkungan UKL-UPL.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Temuan Penelitian

Izin prinsip/izin lokasi menjadi persyaratan untuk mengurus IMB. Di Kota Kendari, untuk mendapatkan dokumen IMB dan izin lingkungan (SPPL), seorang pengusaha terlebih dahulu harus mengantongi izin peruntukan lahan. Jenis izin dimaksud adalah keterangan berupa kesesuaian letak calon bangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). Sementara di Kota Gorontalo, dalam mengurus IMB, pelaku usaha wajib untuk memiliki izin prinsip/lokasi. Izin prinsip ini sama halnya dengan izin peruntukan; bukan berperan sebagai izin prinsip penanaman modal. Namun, di Kota Baubau, izin prinsip diterjemahkan sebagai izin prinsip penanaman modal yang disetujui Walikota sebagai bentuk pengetahuan pemda akan adanya kegiatan penanaman modal yang akan masuk ke daerah tersebut. Izin prinsip di Baubau diajukan dalam rangka pengurusan izin lingkungan menurut ketentuan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Izin tersebut mestinya menjadi bagian keterangan peruntukan, namun di daerah diperlakukan sebagai izin prinsip. Kesalahan ini menyebabkan prosedur pengurusan bertambah dan membuat makna izin menjadi multitafsir. Surat keterangan persetujuan tetangga, lurah dan camat menambah panjangnya prosedur untuk mendapatkan IMB. Masalah krusial Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Baubau terletak pada banyaknya prasyarat dalam mengurus IMB, termasuk mendapatkan persetujuan tetangga, lurah hingga camat setempat. Sedangkan di Kota Gorontalo, pelaku usaha hanya mengajukan surat persetujuan lurah dalam mendapatkan IMB. Prosedur ini hadir sebagai sarana untuk memastikan bahwa usaha tidak menganggu tetangga dan telah sesuai dengan lokasi peruntukan lahan. Bahkan, di Kota Baubau, pengurusan HO untuk peruntukan bangunan gudang juga mempersyaratkan adanya surat persetujuan dari tetangga. Dengan adanya proses persetujuan ini tentu saja memperpanjang prosedur dalam mendapatkan IMB. Sebab, izin adalah tanggung jawab dan otoritas

pemerintah, serta peruntukan lahan sejatinya sudah jelas (RRW dan RDTR), maka seharusnya tak relevan keberadaan izin tetangga. Terdapat pungutan/biaya lain dalam proses mendapatkan IMB di Kota Baubau yang bahkan ditengarai tidak disetorkan ke kas daerah. Selain pungutan retribusi, sebagai pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2009 tentang IMB, Pemda juga mengatur biaya tambahan lain yang tidak disetorkan kepada kas daerah seperti retribusi penyediaan formulir (Rp 5.000), biaya peninjauan lapangan (Rp 150.000), biaya pemeriksaan atau asistensi gambar dan pengawasan untuk semua bangunan (5% dari Retribusi, yakni Rp 5.090.629,7), dan biaya papan IMB (Rp 50.000). Dengan adanya kutipan biaya yang tidak masuk dalam kas daerah tersebut berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan dana retribusi di lapangan yang tentu termasuk dalam kategori unsur kerugian negara. Variasi praktik pungutan IMB menimbulkan ketidakpastian usaha. Di banyak daerah, IMB merupakan salah satu jenis perizinan tertentu yang mengandung retribusi cukup besar. Namun, ketentuan biaya retribusi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 itu seharusnya dimaknai pemda untuk meningkatkan daya tarik investasinya, menjadikan fiskal (pungutan) sebagai instrumen insentif investasi). Namun, di semua daerah studi ini, kesempatan tersebut justru diartikan sebagai alat meraup pemasukan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal perhitungannya, hanya Kota Gorontalo yang memiliki rumus perhitungan IMB yang telah sesuai dengan ketentuan regulasi nasional (Permen PUPR No. 5 Tahun 2016). Sementara di Kota Kendari, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Baubau, rumus perhitungan retribusi IMB belum sejalan kerangka formula dan kalkulasi sesuai regulasi nasional.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Tabel 7. Variasi Rumus Perhitungan IMB Daerah

Rumus Perhitungan Retribusi IMB

Nasional

Luas x Indeks Terintegrasi x 1,00 x Harga Satuan Bangunan Gedung

Kota Gorontalo

Luas x Indeks Terintegrasi x 1,00 x Harga Satuan Bangunan Gedung

Kabupaten Gorontalo Utara

(Luas x koefisien x Harga Satuan Bangunan Gedung)

Kota Kendari

(2% X RAB) + Pajak Material/Gol. C (0,25%X RAB) + Biaya Administrasi + Biaya Cetak Peta

Kota Baubau

Luas X Indeks Bagian Wilayah Kota (BWK) X Indeks Terintegrasi X 1,00 X Harga Satuan Bangunan Gedung

100

Catatan: Satuan harga bangunan di empat daerah di atas terbilang cukup tinggi: Gorontalo Utara sebesar Rp 1.050.000, Baubau sebesar 1.250.000, Kendari sebesar 1.750.000, dan Gorontalo sebesar 1.500.000 (bandingkan dengan Kota Surabaya yang menetapkan satuan harga sebesar Rp 24.000). Hal tersebut menyebabkan tarif retribusi IMB cukup mahal. Pelaku usaha wajib hadir dan mengikuti rapat koordinasi dengan tim teknis yang diselenggarakan oleh Dinas PMPTSP Gorontalo Utara. Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka pengurusan IMB. Dalam rapat koordinasi tersebut, DPMPTSP bersama SKPD lain yakni Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup akan menentukan apa saja kebutuhan persyaratan yang harus dilampirkan oleh pelaku usaha dalam mengurus IMB. Meskipun proses rapat koordinasi membutuhkan waktu 1 hari, namun dengan adanya kewajiban mengikuti rapat tersebut tentu menambah biaya adminsitratif pelaku usaha dan waktu pengurusan izin juga akan semakin lama. Kotak 6. Simplifikasi proses penyelenggaraan izin di Kabupaten Gorontalo Utara Berdasarkan Perbup Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, semua perizinan didelegasikan dan diterbitkan ke DPM-PTSP. SKPD teknis lain hanya berperan melakukan pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi. Pengurusan IMB bias dilakukan secara paket dengan izin lingkungan. Pengurusan izin paket ini tentu memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh izin yang lebih cepat. Untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang masih mensyaratkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Baubau membutuhkan rekomendasi dari instansi teknis saat mereka mengurus TDG. Sedangkan dua kota lainnya, yakni Kota Kendari dan Kota Gorontalo, sudah melimpahkan kewenangan pengurusan TDG secara terintegrasi di satu tempat, yakni PTSP. Masih adanya rekomendasi dinas teknis di Kab. Gorontalo Utara dan Kota Baubau jelas tidak sesuai dengan Permendag No. 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, yakni pemohon yang mengurus TDG hanya melampirkan identitas, akta pendirian dan pengesahan badan hukum, fotokopi IMB dan pas foto pemilik/penanggungjawab. Pengurusan rekomendasi dari Disperindag ini turut membuat proses penyelenggaraan izin menjadi panjang.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Temuan Penelitian

Kota Baubau masih mensyaratkan Izin Gangguan (HO) dalam pengurusan Tanda Daftar Gudang. Keberadaan persyaratan ini berimplikasi pada bertambahnya biaya dan waktu untuk memperoleh TDG. Namun, keberadaan HO sendiri sudah tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 19 tahun 2017 yang mencabut aturan penerbitan izin gangguan sehingga menjadi relevan pula untuk menjadi dokumen persyaratan dalam pengrusan TDG. Dalam praktiknya, seperti di Kota Baubau, HO masih berlaku untuk berbagai keperluan seperti lazimnya selama ini dengan merujuk pada Perda No 6 tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Perda No. 34 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Kotak 7. Tranparansi Pelayanan Izin di DPMPTSP Kota Baubau Mulai terbangun Pemda Kota Baubau berupaya menggandeng pihak ketiga dalam proses pembayaran retribusi perizinan tertentu. Untuk mempercepat pengurusan dan menghindari terjadinya tindak korupsi, Pemda Baubau menjalin kerja sama (MoU) dengan bank daerah dalam rangka memperoleh dukungan bagi penyelenggaraan izin. Dengan demikian tidak ada lagi transaksi keuangan yang difasilitasi di kantor DPMPTSP Baubau. Di Kota Kendari, pemohon yang akan membangun gudang hanya perlu mengurus dokumen berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) kepada Dinas Lingkungan Hidup. Kebijakan ini merupakan langkah maju dibandingkan praktik di daerah-daerah lain yang memberlakukan persyaratan dokumen UKL/UPL untuk skala usaha kecil-menengah sebagai asumsi studi ini. Sayangnya, pada tataran praktik aktual, untuk mendapatkan SPPL tersebut pemohon dikenakan beban biaya sebesar Rp 1.500.000 (melalui ketentuan Keputusan Walikota Kendari No 644 Tahun 2017). Selain itu terdapat ketentuan biaya yang juga tertulis dalam Perda No. 4 Tahun 2009 tentang AMDAL, UKL/ UPL dan SOP. Perda tersebut mengatur ketentuan biaya yang terdiri dari: 1) Biaya keputusan dokumen Amdal Rp 5.000.000; 2) Biaya keputusan dokumen UKL/UPL Rp 500.000; 3) Biaya keputusan dokumen SOP Rp 250.000. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU No.28 tahun 2009 yang mengatur bebas pungutan dalam pengurusan dokumen lingkungan. Pemrakarsa hanya perlu menyewa konsultan (jika tidak mampu membuat analisis lingkungan) dan juga menyediakan konsumsi ketika rapat koordinasi pengesahan dokumen lingkungan.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Kotak 8. Permasalahan Regulasi Dokumen Lingkungan 1. Inkonsistensi Regulasi Nasional tentang Jasa Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL Terdapat dua regulasi nasional yang mengatur tentang dokumen lingkungan, terdiri dari PP 27/2012 dan Permen LH 8/2013. Kedua regulasi tersebut mengatur bahwa untuk APBN/APBD mengalokasikan dana terhadap kegiatan penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL. Tetapi di ketentuan lainnya dua kegiatan tersebut dapat dibebankan kepada pemrakarsa (pelaku usaha). Ketentuan demikian menimbulkan ketidakpastian di daerah. Beberapa daerah menggunakan dana pemrakarsa tetapi di daerah lainnya menggunakan dana APBD. Ketentuan demikian menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian bagi kegiatan usaha di daerah. 2. Prosedur UKL/UPL dan Amdal di Kota Gorontalo Meskipun Pemkot Gorontalo tidak mensyaratkan dokumen lingkungan/izin lingkungan saat mengurus izin mendirikan bangunan, namun terdapat klausul yang berpotensi menimbulkan beban investasi. Hal ini terlihat pada isi Perda Kota Gorontalo No. 8 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan mengatur beberapa ketentuan yang tak sesuai dengan regulasi nasional, yakni: â&#x20AC;˘ Pasal 46 ayat (1) izin lingkungan diajukan dan diterbitkan oleh Walikota, ketentuan demikian seharusnya sudah tidak sesuai lagi, karena penerbitan izin merupakan kewenangan PTSP (UU 23/2014 dan Perpres 97/2014), â&#x20AC;˘ Pasal 53 ayat (3) Terkait jasa penilaian pemeriksaan Amdal dan UKL/UPL, jumlah dan besaran jasa diatur lebih lanjut dengan Perwal berdasarkan standar biaya umum daerah. Ketentuan tersebut sepatutnya perlu diperhatikan secara menyeluruh dengan menekankan pentingnya biaya Amdal dan UKL/UPL hanya berkaitan untuk akomodasi pemeriksaan bukan bagian dari penerimaan daerah (pendapatan daerah), tidak mengandung retribusi. IMB, Izin Lingkungan dan TDG belum sepenuhnya dilimpahkan ke DPMPTSP. Kelembagaan layanan perizinan secara terpadu di daerah masih belum menjadi instansi utama yang menyelenggarakan penerbitan izin di daerah. Pelimpahan kewenangan perizinan yang belum paripurna kepada DPMPTSP berdampak kepada lamanya waktu dan rumitnya prosedur pengurusan perizinan. Pemohon masih harus melalui meja birokrasi SKPD teknis. Dinas Tata Ruang masih memiliki kewenangan penuh menerbitkan IMB, bahkan jenis izin adminsitrasi seperti TDG masih saja dipegang Dinas Perdagangan. Locus kewenangan atas pengurusan perizinan (IMB, TDG, dll) yang masih berada di SKPD teknis-sektoral membuat prosedur dalam pendirian bangunan di daerah menjadi bertambah.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Temuan Penelitian

Indeks kualitas kontrol bangunan di empat wilayah studi belum mencapi ambang nilai maksimum (total nilai indeks 15). Indeks kualitas kontrol bangunan ini diukur dari kualitas peraturan bangunan, kontrol kualitas sebelum konstruksi, kontrol kualitas selama konstruksi, kontrol kualitas pasca-konstruksi, pertanggungjawaban dan asuransi bangunan, serta sertifikasi profesional. Kota Kendari menempati nilai tertinggi dengan capaian terbaik terkait kualitas kontrol bangunan. Hal ini didukung transparansi informasi tentang regulasi maupun persyaratan yang disediakan Pemda, adanya peninjauan lapangan sebelum dan masa konstruksi, jelasnya pihak (pemda) yang bertanggungjawab atas masalah/resiko dan terdapat asuransi bangunan, serta terdapat arsitek dan memiliki keahlian di bidang tata ruang dan bangunan dalam rangka memverifikasi perencanaan gambar. Kotak 9. Terdapat kewajiban memenuhi unsur tradisional/adat pada gedung lama/baru yang dinilai strategis di Kota Gorontalo Ketentuan demikian, diatur di dalam Perda Kota Gorontalo 10/2016 tentang Bangunan, bahwa Bangunan gedung lama yang memiliki unsur budaya dan bangunan adat, harus dipertahankan nilai adatnya, bangunan gedung baru yang dinilai penting dan strategis harus memiliki nilai tradisional/ adat. Meskipun ketentuan demikian belum diatur lebih lanjut oleh Perkada, tetapi Pemkot Kota Gorontalo harus menyadari bahwa ketentuan demikian berpotensi menambah beban persyaratan untuk pengurusan izin mendirikan bangunan. Selain itu, Pemkot Gorontalo juga perlu mengkaji dampak bangunan dengan unsur tradisional/adat apakah cukup ramah terhadap difabel, perempuan hamil ataupun manula. Hal ini mengingat bangunan tradisional/adat Gorontalo adalah bangunan panggung yang memiliki tangga tinggi. Tabel 8. Capaian Indikator Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan Indikator

Kota Gorontalo

Kab. Gorontalo Utara

Kota Kendari

Kota Baubau

Prosedur

Waktu (Hari)

203.328.000

11,5

10,5

Biaya (Rp) Penyetoran modal minimum

Indikator pendaftaran hak atas tanah/bangunan merupakan gabungan hasil kinerja pelayanan dari banyak pihak: instansi vertikal (BPN) di daerah, Pemda bersangkutan, para profesional (PPAT), dan pihak-pihak lain. Indikator ini mencatat urutan lengkap prosedur yang diperlukan untuk sebuah bisnis (pembeli) untuk membeli properti dari bisnis lain (penjual) dan untuk mengganti nama kepemilikan properti ke nama pembeli sehingga pembeli dapat menggunakan properti tersebut untuk mengembangkan bisnisnya. Indikator ini juga mengukur waktu dan biaya untuk menyelesaikan setiap prosedur dan menilai kualitas tranparansi administrasi dan sistem pertanahan di masing-masing daerah (tabel 4), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Tabel 9. Ringkasan Temuan dalam Prosedur Pendaftaran atas Hak dan Bangunan Kota Gorontalo •

Terdapat proses validasi/verifikasi nilai transaksi untuk pembayaran BPHTB

Kab. Gorontalo Utara •

Prosedur

Terdapat proses validasi/ verifikasi nilai transaksi untuk pembayaran BPHTB

Kota Kendari •

•

Kota Baubau •

Tidak terdapat proses validasi nilai transaksi untuk pembayaran BPHTB. Pemda memberlakukan proses self assessment

•

Waktu pengurusan pendaftaran hak atas tanah telah sesuai dengan Perka BPN 10/2010 yakni 5 hari

•

Waktu pengurusan pendaftaran hak atas tanah telah sesuai dengan Perka BPN 10/2010 yakni 5 hari

•

Waktu pengurusan • pendaftaran hak atas tanah telah sesuai dengan Perka BPN 10/2010 yakni 5 hari

Waktu pengurusan pendaftaran peralihan hak atas tanah cukup lama yakni 30 hari

•

Nilai Perolehan • Obyek Pajak Tidak Kena Pajak atau NPOPTKP ditetapkan Rp 60.000.000.

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak atau NPOPTKP ditetapkan Rp 60.000.000.

•

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak atau NPOPTKP ditetapkan Rp 60.000.000. Terdapat biaya tidak resmi dalam pengecekan sertipikat tanah di BPN

•

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak atau NPOPTKP ditetapkan Rp 60.000.000.

Perda 94 tahun 2011 tentang BPHTB Kabupaten Gorontalo Utara telah sesuai dengan ketentuan regulasi nasional

•

Perda Kota Kendari No 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah sesuai dengan ketentuan regulasi nasional.

•

Perda Kota Baubau No 5 tahun 2011 tentang BPHTB telah sesuai dengan ketentuan regulasi nasional.

Waktu

Biaya

•

Regulasi

Terdapat persyaratan persetujuan dari lurah setempat untuk memastikan harga dan kepastian lokasi, Terdapat proses validasi/verifikasi nilai transaksi untuk pembayaran BPHTB

Perwal Gorontalo 10/2011 mengatur tentang validasi SSPD BPHTB. Hal ini tidak sesuai dengan UU 28/2009 yang mengatur sistem pembayaran BPHTB secara self assessment.

•

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Temuan Penelitian

Pemerintah daerah masih memberlakukan prosedur verifikasi nilai transaksi untuk pembayaran BPHTB. Tiga kota studi, yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Kendari mempersyaratkan validasi nilai transaksi untuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam regulasi nasional telah tertulis bahwa pembayaran BPHTB bersifat self assesment sehingga tidak perlu lagi dilakukan verifikasi. Namun, praktik di tiga daerah menunjukkan bahwa tahapan verifikasi menjadi prosedur tambahan. Keenganan daerah untuk mengkoreksi dan membuat mekanisme kurang bayar menjadi kendala, sehingga prosedur ini dianggap penting. Surat rekomendasi lurah diperlukan untuk memastikan harga dan kepastian lokasi jual beli pertanahan. Di Kota Kendari, pelaku usaha diminta untuk mengurus surat rekomendasi dari lurah setempat. Surat rekomendasi ini menjadi persyaratan dalam mengajukan verfikasi nilai BPHTB di Dinas Pendapatan Daerah. Akibatnya, pelaku usaha harus mengurus prosedur berganda dalam rangka mendapatkan verfikasi nilai tanah yang diperjualbelikan. Meskipun waktu yang diperlukan hanya 1 hari, namun persyaratan ini memperpanjang prosedur pengurusan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 2009 yg mengatur pembayaran BPHTB bersifat self assessment dan diserahkan kepada pihak penjual dan pembeli. Keberadaan pungutan tidak resmi dalam mengecek sertifikat tanah di BPN Kota Kendari. Sesuai isi PP No.128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, pelayanan informasi berupa pengecekan sertifikat tanah dikenakan biaya sebesar Rp 50.000 per sertifikat. Aturan tersebut diterbitkan sebagai acuan standar dalam melaksanakan layanan

pengecekan tanah di daerah. Namun, kinerja layanan BPN masih belum maksimal dan tak jarang bertentangan dengan regulasi yang ada. Hal ini terjadi lantaran proses pengurusan yang masih manual dalam pengecekan keaslian sertipikat (menggunakan buku tanah). Proses yang cukup lama ini berpotensi menimbulkan biaya tidak resmi: di Kota Kendari, misalnya, proses pengecekan sertipikat dapat diselesaikan lebih cepat jika pemohon membayar biaya tidak resmi sebesar Rp 150.000. Keempat daerah memiliki tarif NJOPTKP dan persentase BPHTB yang sama. Otonomi daerah memungkinkan pemda untuk berinovasi tidak hanya pada birokrasisebatas internal maanjemen pemerintahan namun juga terutam yang berdampak keluar bagi layanan publik, termasuk layanan bidang ekonomi guna menarik minat para investor. Keempat daerah mengambil kebijakan minimal sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009. Tidak salah, namun di sini fiskal tidak dilihat sebagai instrumen insentif investasi. Tarif 5% dan juga jumlah Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp 60.000.000 adalah batas bawah yang tertulis dalam regulasi nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan Surabaya dan Jakarta yang membuat tarif NJOPTKP menjadi lebih tinggi yakni Rp 75.000.000 dan Rp 80.000.000. Waktu pembuatan akta jual-beli di PPAT relatif cepat. Dalam tataran regulasi nasional, terdapat ketentuan Permen ATR No. 8 Tahun 2016 yang mengatur Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi di wilayah tertentu saja: Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya. Peraturan tersebut mengatur pembuatan akta

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

jual-beli di PPAT paling lama adalah 2 hari. Meskipun 4 wilayah studi ini tidak termasuk dalam ketentuan aturan tersebut, faktanya PPAT mampu membuat akta jual-beli dalam waktu 1 hari saja jika persyaratan sudah lengkap. Hal ini menimbulkan dampak yang signifikan untuk percepatan waktu pada indikator pendaftaran hak atas tanah dan bangunan di daerah. Proses pendaftaran alih hak atas tanah/bangunan di Kota Baubau relatif lama. Pelayanan administrasi pertanahan di kantor BPN Kota Baubau untuk peralihan hak atas tanah atau bangunan mencapai 30 hari. Hal ini tidak sesuai dengan standar regulasi nasional seperti Perka BPN No. 10 Tahun 2010 yang mengatur waktu layanan pendaftaranalih hak tersebut dalam 5 hari kerja. Lamanya tata laksana pengurusan dalam birokrasi BPN disebabkan karena proses layanan pertanahan yang masih bersifat manual. Sejumlah langkah perbaikan sedang dilakukan: pemda Kota Baubau melakukan pengajuan plot tanah untuk sertifikat di bawah tahun 2015. Hal tersebut bermaksud untuk memperbaiki data di BPN dalam upaya untuk melakukan pendataan elektronik.

Kualitas administrasi pertanahan di empat wilayah studi masih jauh dari ambang nilai maksimum (total nilai indeks 30). Indeks kualitas pertanahan ini diukur berdasarkan keandalan infrastruktur, transparansi informasi, cakupan geografis, resolusi konflik tanah, dan kesetaraan akses dalam hak kepemilikan tanah. Kota Gorontalo menempati nilai tertinggi dalam indeks kualitas administrasi pertanahan. Hal ini didukung oleh keberadaan digitalisasi sertifikat tanah, database elektronik, transparansi informasi melalui website, dan lainnya. Tidak terdapat perbedaan praktik yang mendiskrimansi gender dalam kualitas administrasi pertanahan pada pelaku usaha perempuan ataupun laki-laki. Badan Pertanahan Nasional di empat wilayah studi tidak membedakan prosedur yang harus ditempuh untuk pelaku usaha perempuan maupun lakilaki sehingga indeks kualitas administrasi pertanahanan antara pelaku usaha perempuan dan laki-laki memiliki nilai yang sama.5

Sebelumnya di Indonesia, masih menerapkan KUHPerdata yang menyatakan bahwa perempuan yang telah kawin tidak

cakap hukum (Pasal 1330 KUHPerdata). Selain itu, seorang istri juga tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis (Pasal 108 KUHPerdata). Lebih lanjut terdapat pasal lainnya yang diskriminatif yakni Pasal 109, Pasal 105 dan Pasal 110 KUHPerdata. Namun ketentuan yang menimbulkan ketidaksetaraan antara suami dan istri tersebut telah dicabut setelah berlakunya SEMA 3/1963 dan UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, kini tidak ada lagi pembedaan antara laki-laki dan perempuan serta suami dan istri terkait dengan memperoleh harta, termasuk dalam rangka prosedur pengurusan hak atas tanah.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

4. Kesimpulan & Rekomendasi 4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

Secara umum, kondisi (kinerja) kemudahan berusaha di empat daerah studi belum memenuhi target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari banyaknya prosedur yang harus dilalui, waktu pengurusan yang lama, berlapislapis biaya (direct financial cost, unofficial cost dan administrative cost) yang cukup besar.

Mengalir dari sejumlah temuan di atas, berikut disampaikan intisari rekomendasi baik berupa perbaikan kebijakan maupun penguatan kapasitas pelaksanaan reformasi layanan usaha dan kemudahan berbisnis di empat daerah studi ini: â&#x20AC;˘ Hapus, Gabung, Sederhanakan, Limpahkan (HGSL) jenis/jumlah perizinan dan pemajakan melalui deregulasi kerangka hukum daerah sebagaimana mengacu kepada peraturan perundang-udnnagan nasional yang sudah direvisi dan bahkan dicabut. â&#x20AC;˘ Debirokratisasi menuju efisiensi bisnis proses pemberian layanan berbasis platform digital dan sistem informasi yang terintegrasi, praktikal dan transparan bagi publik, terutama proses pelaksanaan perizinan yang masih manual dan penyederhanaan prosedur melalui sistem pengurusan pararel dan paket secara simultan. â&#x20AC;˘ Otoritas Pusat lewat pembuatan standarisasi nasional (NSPK Perizinan) yang terintegrasi (manual book) dan berbasis bukti/ pengalaman/praktik aktual di daerah, serta ketegasan Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas capaian kinerja reformasi perizinan di daerah (termasuk terhadap empat daerah studi).

Secara spesifik menurut indiaktor terpilih dalam studi ini, capaian kemudahan berusaha di empat daerah dapat diuraikan sebagai berikut: a. Memulai usaha: seluruh rangkaian bisnis proses di empat daerah secara rata-rata menempuh 12 prosedur dan memakan waktu 18,4 hari kerja. Sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendirian badan hukum PT hingga bisa beroperasi secara legal sebesar Rp. 38.321.661. Capaian ini tentu masih jauh dari target nasional: 4 prosedur dengan lama waktu 7 hari. Pada sisi lain, di Kota Kendari masih diterapkan ketentuan penyetoran modal minimum sebesar 25% dalam pengurusan badan hukum PT (bertentangan dengan PP No. 29 Tahun 2016, bahwa besaran modal dasar ditentukan oleh para pendiri. b. Mengurus izin-izin pendirian bangunan: seluruh rangkaian bisnis proses di empat daerah secara rata-rata menempuh 12 prosedur dan memakan waktu 34,5 hari kerja. Sedangkan biaya yang dikeluarkan rata-rata sebesar Rp. 85.331.445. Capaian ini juga jelas masih jauh dari target pemerintah, baik dari sisi prosedur, waktu, maupun biaya. c. Pendaftaran hak atas tanah/bangunan: seluruh rangkaian bisnis proses di empat daerah secara rata-rata menempuh 6 prosedur dengan lama waktu 16 hari. Biaya secara rata-rata ditanggung para pelaku usaha di 4 kota sebesar Rp 203.328.000.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Regulasi

Indikator

•

kan fungsi TDP ke dalam SIUP sesuai Permendag 14/2016

lenggaraan Jaminan Sosial,

untuk tidak mempersyaratkan

pendaftaran kepesertaan

BPJS pada tahap memulai

usaha.

menggabung-

Bantuan Iuran Dalam Penye-

Menyederhanakan

Penyelenggara Negara dan dan prosedur dan

izin usaha

Kepada Pemberi Kerja Selain

Kerja, Pekerja, dan Penerima

dalam pengurusan

naan Sanksi Administratif

waktu, persyaratan,

kepesertaan BPJS

tentang Tata Cara Penge-

Setiap Orang, Selain Pemberi

kan pendaftaran

Meninjau kembali PP 86/2013

•

Meninjau kembali

busi dengan Undang-undang

dak mempersyarat-

tidak diberlakukan)

2009 tentang Pajak dan Retri-

gangguan (HO)

gangguan sudah

merevisi UU No.28 Tahun

19/2016 untuk ti-

praktiknya, izin

Staatsblad 1940 No.450 dan

penyebutan nomenklatur izin

Gangguan (dalam

telah diubah terakhir dengan

Pergub Gorontalo

Retribusi Izin

1926 No.226 sebagaimana

perubahan yang menghapus

18/2011 tentang

•

Kabupaten Gorontalo Utara

•

tempat usaha

pernyataan

pendaftaran/

SKDU menjadi

mekanisme

Mengganti

Memulai Usaha

der Ordonnantie) Staatsblad

Mencabut Perwal

tempat usaha

pengurusan NPWP Badan •

aran/ pernyataan

rat keterangan domisili dalam

Merevisi UU Gangguan (Hin-

menjadi pendaft-

2013 tentang persyaratan su-

Mengganti mekanisme SKDU

•

Kota Gorontalo

Dirjen Pajak No. 20 Tahun

Meninjau kembali Peraturan

Nasional

t. Rekomendasi Nasional dan Daerah

•

usaha

pernyataan tempat

jadi pendaftaran/

kanisme SKDU men-

Mengganti me-

SITU/HO

pengurusan izin

ga dan lurah dalam

persetujuan tetang-

Menyederhanakan

ketenagakerjaan.

gajuan wajib lapor

BPJS dalam pen-

aran kepesertaan

syaratkan pendaft-

untuk tidak memper-

nur Sultra 440/2016

Surat Edaran Guber-

Meninjau kembali

19/2017

tuan Permendagri

bagaimana keten-

Gangguan se-

3/2013) tentang Izin

si daerah (Perda

Mencabut regula-

Kota Kendari

•

usaha

BPJS dalam memperoleh izin

pendaftaran kepesertaan

tidak mempersyaratkan

Baubau 17/2015 untuk

Baubau 31/2014 dan Perwal

Meninjau kembali Perwali

Permendag 14/2016

TDP ke dalam SIUP sesuai

dan menggabungkan fungsi

persyarata n, dan prosedur

Menyederhanakan waktu,

SITU/HO

reklame dalam pengurusan

tentang pungutan pajak

Perwali Baubau 164/2013

Meninjau kembali regulasi

pengurusan izin SITU/HO

lurah, dan camat dalam

persetujuan tetangga,

Menyederhanakan prosedur

14/2016

ketentuan Permendagri

Izin Gangguan sebagaimana

Mencabut regulasi tentang

pernyataan tempat usaha

SKDU menjadi pendaftaran/

Mengganti mekanisme

Kota Baubau

Birokrasi

Indikator

•

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau mengenai wajib lapor ketenagakerjaan melalui fasilitas pelayanan online

mengimplementasikan regulasi tersebut untuk menarik minat investor

go.id)

(www.wajiblapor.kemnaker.

pusat (Kemenaker)

SKPD lain dan mulai

Mensosialisasikan

dan Kemudahan

kebijakan pemerintah

pencabutan izin gangguan

Perda Insentif Berusaha kepada

stakeholder lain terkait

Mensosialisasikan •

Mensosialisasikan

(www.wajiblapor. perubahan kebijakan pada

mendirikan usaha

pelayanan online kemnaker.go.id)

masyarakat dalam

melalui fasilitas •

Utara untuk memudahkan

ketenagakerjaan

kepesertaan BPJS dan

DPMPTSP Kab. Gorontalo

Mensosialisasikan

Permenkumham

memfasilitasi layanan

Perlu mensinergikan/

mengenai wajib lapor

ketentuan

badan hukum sesuai

•

membuka unit layanan di

jasa notaris sesuai

pembuatan akta

notaris yang sesuai

pengurusan NPWP dengan

menetapkan tarif

jasa notaris dalam

dan menetapkan tarif jasa

Permenkumham 3/2017

mensosialisasikan

Gorontalo sebaiknya

Indonesia Provinsi

Ikatan Notaris

pusat (Kemenaker)

3/2017 dan

penetapan biaya

•

Memulai Usaha

Kabupaten Gorontalo Utara

kebijakan pemerintah

Permenkumham

Indonesia terkait

3/2017

mensosialisasikan

Ikatan Notaris

•

Gorontalo sebaiknya

sosialisasi kepada

Ikatan Notaris Indonesia Provinsi

•

Kota Gorontalo

sebaiknya melakukan

Kemenkumham

Nasional

•

kemnaker.go.id)

(www.wajiblapor.

pelayanan online

melalui fasilitas

ketenagakerjaan

mengenai wajib lapor

pusat (Kemenaker)

kebijakan pemerintah

Mensosialisasikan

stakeholder lain

dan SITU) kepada

3 in 1 (SIUP, TDP,

kebijakan pelayanan

Mensosialisasikan

pendiri perusahaan

kesepakatan pihak

usaha berdasarkan

besaran modal

memberlakukan

29/2016 dengan

menyesuaikan PP

modal minimum:

pembayaran

Kewajiban

Kota Kendari

•

kemnaker.go.id)

(www.wajiblapor.

pelayanan online

melalui fasilitas

ketenagakerjaan

mengenai wajib lapor

pusat (Kemenaker)

kebijakan pemerintah

Mensosialisasikan

Kota Baubau

Kesimpulan & Rekomendasi

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Regulasi

Indikator

•

5/2016)

IMB

izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB

proses penerbitan paket perizinan (IMB dan Izin Lingkungan)

Menggabungkan

(PermenPUPR

bangunan ke dalam •

regulasi nasional

izin-izin pendirian

Menyederhanakan

sesuai ketentuan

perhitungan IMB

5/2016) Menggabungkan

kembali rumus

Menindaklanjuti

regulasi nasional (PermenPUPR

28/2009

sesuai ketentuan •

ketentuan uu

perhitungan IMB

perolehan SPPL agar

adanya biaya untuk

yang mengatur

kendari no. 644/2017

keputusan walikota

Merevisi aturan

DPMPTSP

layanan dengan

mensinergikan

peruntukan dan

prosedur izin

Menyederhanakan

dapat menyesuaikan

Menindaklanjuti

bangunan ke dalam

•

Kota Kendari

kembali rumus

dan peruntukan usaha

izin-izin pendirian IMB

memastikan lokasi

Menggabungkan

memiliki kewenangan

dalam pengurusan IMB •

pemerintah daerah

pengurusan izin,

IMB. Dalam

persetujuan lurah

Menyederhanakan

biaya sesuai

dalam pengurusan

daerah

DPMPTSP

dengan rincian

lurah dan camat

persetujuan tetangga,

persyaratan

Menyederhanakan

persyaratan

layanan dengan

perhitungan IMB

•

dengan kondisi

dan mensinergikan

rumus

•

Kabupaten Gorontalo Utara Mendapatkan Izin-izin Pendirian Bangunan

Menyederhanakan prosedur izin lokasi

•

Kota Gorontalo

standarisasi

Melakukan

Nasional

•

IMB

pendirian bangunan ke dalam

Menggabungkan izin-izin

(PermenPUPR 5/2016)

ketentuan regulasi nasional

rumus perhitungan IMB sesuai

Menindaklanjuti kembali

dengan Permendagri 19/2017

persyaratan HO) bertentangan

Pergudangan (memuat

tentang Penyelenggaraan

Gangguan, Perda 12/2011

tentang Retribusi Izin

Gangguan, Perda 34/2012

Perda No 6/2012 tentang Izin

dan peruntukan usaha

daerah wajib memastikan lokasi

pengurusan izin, pemerintah

dalam pengurusan IMB. Dalam

persetujuan lurah dan camat

Menyederhanakan persyaratan

prinsip)

pelaksanaannya (terkait izin

menimbulkan multitafsir dalam

Kota Baubau yang berpotensi

tentang Penanaman Modal

Meninjau kembali Perda 7/2012

Kota Baubau

Birokrasi

Indikator

•

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau waktu, biaya, dan persyaratan izin, serta melihat status aplikasi mereka dan mengajukan pengaduan melalui

mengenai waktu, biaya, dan persyaratan izin, serta melihat status aplikasi mereka dan mengajukan pengaduan melalui sms.

sms

informasi mengenai

sehingga pelanggan

dikembangkan

Perangkat lunak

gateway

online atau sms

menggunakan sistem

dengan

proses pembayaran

Menyederhanakan

kepada DPMPTSP

pengurusan TDG

rekomendasi dalam

penerbitan

kewenangan

Melimpahkan

retribusi)

dalam pembayaran

dengan bank daerah

(kebijakan MoU

stakeholder lainnya

kebijakan kepada

Mensosialisasikan

memperoleh informasi

•

dapat memperoleh

sms.

pengaduan melalui

dan mengajukan

aplikasi mereka

serta melihat status

persyaratan izin,

waktu, biaya, dan

informasi mengenai

dapat memperoleh

sehingga pelanggan

dikembangkan

Perangkat lunak

sms gateway

sistem online atau

menggunakan

dengan

proses pembayaran

Menyederhanakan

Kota Baubau

pelanggan dapat

Perangkat lunak

proses tracking

•

Kota Kendari

dikembangkan sehingga

online atau sms gateway

dan mengembangkan dokumen

menggunakan sistem

dengan sistem online •

pembayaran dengan

Menyederhanakan proses

pelayanan perizinan

•

kepada DPMPTSP

sms. Mempercepat proses

dalam pengurusan TDG

Melimpahkan kewenangan

aplikasi mereka pengaduan melalui

tracking dokumen

serta melihat status penerbitan rekomendasi

mengembangkan proses

persyaratan izin,

dan mengajukan

dengan sistem online dan

waktu, biaya, dan

•

pelayanan perizinan

Mempercepat proses

dapat memperoleh informasi mengenai

pemerintah daerah

sehingga pelanggan •

tanggung jawab

persyaratan yang

dikembangkan

gateway

sms gateway

Penentuan dokumen

dihadiri oleh pemohon.

koordinasi yang wajib

Menghilangkan rapat

dibutuhkan menjadi

sistem online atau sms

sistem online atau

•

Perangkat lunak

dengan menggunakan

dengan menggunaka

•

Kabupaten Gorontalo Utara

Mendapatkan Izin-izin Pendirian Bangunan Menyederhanakan proses pembayaran

•

Kota Gorontalo

proses pembayaran

Menyederhanakan

Nasional

Kesimpulan & Rekomendasi

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Birokrasi

Regulasi

Indikator

•

proses tracking dokumen dalam pelayanan pertanahan di BPN

monitoring dan

evaluasi secara

berkala kepada

Mengembangkan proses

•

proses tracking dokumen dalam pelayanan

pungutan tidak resmi)

pertanahan di BPN

Mengembangkan pertanahan (adanya

informasi pertanahan

pertanahan.

•

dengan sistem

data pertanahan

mengintregrasikan

sertipikat dengan

balik nama

waktu pengurusan

Mempersingkat

pelayanan

dan evaluasi

Monitoring

•

pelayanan

•

pertanahan di BPN

pelayanan

dokumen dalam

proses tracking

Mengembangkan

berlaku

peraturan yang

telah sesuai

tanah dan bangunan

pendaftaran ha katas

Regulasi terkait

penyelenggaraan

BPN

pelayanan pertanahan di

tracking dokumen dalam

UU 28/2009

telah diatur dalam

assessment yang

•

Kota Baubau

penyelenggaraan

BPN di daerah dalam

kantor pertanahan/

•

menerapkan

28/2009

Mengembangkan

BPHTB dengan

telah diatur dalam UU kebijakan self

proses validasi

assessment yang

melakukan

•

assessment dalam

kebijakan self

dan menerapkan

keterangan lurah

Menghapus surat

Menyederhanakan

diatur dalam UU 28/2009

•

kebijakan self

Gorontalo No 10/2011

wilayah.

assessment yang telah

menerapkan kebijakan self

validasi BPHTB dengan

Menyederhanakan proses

proses jual beli tanah

diatur dalam Perwal

sama diseluruh

•

Kota Kendari

dengan menerapkan

nilai BPHTB yang

pelayanan yang

BPN sebaiknya

Kabupaten Gorontalo Utara

Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Bangunan Menyederhanakan proses validasi

•

Kota Gorontalo

penyelesaian

Membuat SOP

Nasional

5. Lampiran 5.1

Catatan Indikator

5.1.1 Indikator Memulai Usaha Indikator ini mencatat semua prosedur yang secara resmi diminta, atau biasa dilakukan dalam praktik, bagi pengusaha untuk memulai dan mengoperasikan bisnis secara formal, serta waktu dan biaya untuk menyelesaikan prosedur dan persyaratan modal minimum yang dibayar. Prosedur ini mencakup proses yang dialami pengusaha saat memperoleh semua persetujuan, lisensi, izin, dan penyelesaian pemberitahuan, verifikasi yang diperlukan. Adapun dua jenis perusahaan yang dipertimbangkan dalam indikator ini, yakni satu perusahaan yang dimiliki oleh lima wanita menikah dan lainnya oleh lima pria yang sudah menikah. Rankings are based on distance to frontier scores for four indicators

25% Time Preregistration, registration and Postregistration (in calendar days)

12,5%

Women

Men

12,5%

Men

Women

12,5%

Procedures are completed when final document is received

As % of income per capita, no bribes included

25%

Women 25% Procedures

25% Cost

Paid-in 12,5% Men

minimum capital

25% Paid-in minimum capital Funds deposited in a bank or with a notary before registration (or up to three months after incorporation), as % of income per capita.

Gambar 5. Indikator Memulai Usaha Informan kunci: Pengacara lokal, Notaris dan pejabat pemerintah.

Asumsi tentang Bisnis 1. Merupakan perseroan terbatas (atau setara dengan hukumnya). Jika ada lebih dari satu jenis perseroan terbatas dalam ekonomi, maka bentuk pertanggungjawaban terbatas yang paling umum di antara perusahaan domestik dipilih. Informasi tentang formulir yang paling umum diperoleh dari penggabungan pengacara atau kantor statistik. 2. Beroperasi di kota bisnis terbesar ekonomi. Untuk 11 ekonomi, data tersebut juga dikumpulkan untuk kota bisnis terbesar kedua. 3. Apakah 100% dimiliki di dalam negeri dan memiliki lima pemilik, tidak satupun yang memiliki badan hukum. 4. Memiliki modal awal 10 kali pendapatan per kapita.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

5. Melakukan kegiatan industri atau komersial umum, seperti produksi atau penjualan ke publik produk atau layanan. Bisnis tidak melakukan kegiatan perdagangan luar negeri dan tidak menangani produk yang tunduk pada rezim pajak khusus, misalnya minuman keras atau tembakau. Hal ini tidak menggunakan proses produksi yang sangat mencemari. 6. Sewa pabrik komersial atau kantor dan bukan pemilik real estate. 7. Jumlah sewa tahunan untuk ruang kantor setara dengan 1 kali pendapatan per kapita. 8. Ukuran keseluruhan ruang kantor sekitar 929 meter persegi (10.000 kaki persegi). 9. Tidak memenuhi syarat untuk insentif investasi atau keuntungan khusus lainnya. 10. Memiliki setidaknya 10 dan sampai 50 karyawan satu bulan setelah dimulainya operasi, semuanya warga negara dalam negeri. 11. Memiliki omset minimal 100 kali pendapatan per kapita. 12. Memiliki akta perusahaan 10 halaman. Prosedur 1. Prosedur didefinisikan sebagai interaksi antara pendiri perusahaan dengan pihak eksternal (misalnya, agen pemerintah, pengacara, auditor atau notaris) atau pasangan (jika diwajibkan secara hukum). Interaksi antar pendiri perusahaan dan karyawan tidak dihitung sebagai prosedur. 2. Prosedur yang harus diselesaikan di gedung yang sama tetapi di kantor yang berbeda atau di loket berbeda dihitung sebagai prosedur terpisah. Jika pendirinya harus mengunjungi kantor yang sama beberapa kali untuk prosedur sekuensial yang berbeda, masing-masing dihitung secara terpisah. 3. Pendiri diasumsikan menyelesaikan semua prosedur itu sendiri, tanpa perantara, fasilitator, akuntan atau pengacara, kecuali jika penggunaan pihak ketiga tersebut dimandatkan oleh undang-undang atau diminta oleh mayoritas pengusaha. Jika layanan profesional dibutuhkan, Prosedur yang dilakukan oleh profesional tersebut atas nama perusahaan dihitung sebagai prosedur terpisah. 4. Setiap prosedur elektronik dihitung sebagai prosedur terpisah. 5. Persetujuan dari pasangan untuk memiliki bisnis atau meninggalkan rumah dianggap sebagai prosedur jika diwajibkan oleh undang-undang atau jika dengan tidak melakukannya, dia akan menanggung akibat hukum, seperti kehilangan hak atas perawatan keuangan. 6. Dokumen atau izin yang dibutuhkan oleh hanya satu jenis kelamin untuk pendaftaran dan operasi perusahaan, membuka rekening bank atau mendapatkan kartu identitas nasional dianggap sebagai prosedur tambahan. 7. Setiap interaksi dengan pihak luar dalam waktu tiga bulan setelah pendaftaran akan dianggap sebagai prosedur, kecuali pajak pertambahan nilai atau pendaftaran pajak barang dan jasa yang akan dihitung bilamana omset yang diasumsikan melebihi ambang batas yang ditentukan. 8. Prosedur yang diperlukan untuk korespondensi resmi atau transaksi dengan badan publik juga disertakan. Misalnya, jika cap perusahaan atau stempel diperlukan pada dokumen resmi, seperti deklarasi pajak, mendapatkan stempel atau cap dihitung. Demikian pula, jika perusahaan harus membuka rekening bank untuk menyelesaikan prosedur selanjutnya--seperti mendaftarkan pajak pertambahan nilai atau menunjukkan bukti setoran modal minimum--transaksi ini disertakan sebagai prosedur.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Lampiran

9. Jalan pintas dihitung hanya jika memenuhi empat kriteria: legal, tersedia untuk umum, mereka digunakan oleh sebagian besar perusahaan, dan menghindarinya menyebabkan penundaan. 10. Prosedur yang harus dilakukan perusahaan untuk terhubung ke layanan listrik, air, gas dan pembuangan limbah tidak termasuk dalam memulai indikator bisnis. Waktu 1. Waktu direkam dalam hari kalender. Ukuran tersebut menangkap durasi rata-rata yang diajukan oleh pengacara atau notaris penggabungan yang diperlukan dalam praktik untuk menyelesaikan prosedur dengan tindak lanjut minimum dengan instansi pemerintah dan tidak ada pembayaran tidak resmi. 2. Waktu minimum yang diperlukan untuk setiap prosedur adalah satu hari, kecuali prosedur yang dapat diselesaikan secara online, dimana waktu yang dibutuhkan dicatat sebagai setengah hari. 3. Meskipun prosedur dapat dilakukan secara bersamaan, namun tidak dapat dimulai pada hari yang sama (yaitu, prosedur simultan dimulai pada hari-hari berturut-turut), sekali lagi dengan pengecualian prosedur yang dapat diselesaikan secara online. 4. Proses registrasi dianggap selesai setelah perusahaan menerima dokumen penggabungan akhir atau secara resmi dapat memulai operasi bisnis. 5. Jika prosedur dapat dipercepat secara legal dengan biaya tambahan, prosedur tercepat dipilih jika opsi tersebut lebih bermanfaat bagi peringkat ekonomi. Biaya 1. Biaya dicatat sebagai persentase dari pendapatan ekonomi per kapita. Ini mencakup semua biaya resmi dan biaya untuk layanan hukum atau profesional jika layanan semacam itu diwajibkan oleh undang-undang atau biasa digunakan dalam praktik. 2. Biaya untuk membeli dan mengesahkan buku perusahaan disertakan jika transaksi ini diwajibkan oleh undang-undang. 3. Dengan tidak adanya jadwal biaya, perkiraan petugas pemerintah diambil sebagai sumber resmi. Namun, jika tidak adanya perkiraan petugas pemerintah, perkiraan oleh pengacara penggabungan bisa digunakan. Jika beberapa pengacara penggabungan memberikan perkiraan yang berbeda, Nilai median dilaporkan diterapkan. 4. Dalam semua kasus biaya tidak termasuk sogokan. Penyetoran Modal Minimum Persyaratan modal minimum yang dibayarkan mencerminkan jumlah yang harus dibayar oleh wiraswasta di bank atau dengan notaris sebelum pendaftaran atau sampai tiga bulan setelah penggabungan dan dicatat sebagai persentase dari pendapatan per kapita ekonomi. Jumlah tersebut biasanya ditentukan dalam kode komersial atau hukum perusahaan.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

5.1.2 25% Time

25% Cost

25% Procedure

25% Building Quality Control

Indikator Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan

Studi atas indikator ini melingkupi semua prosedur yang diperlukan untuk bisnis di industri konstruksi untuk membangun gudang bersamaan dengan waktu dan biaya untuk menyelesaikan setiap prosedur. Selain itu, Doing Business mengukur indeks pengendalian kualitas bangunan, mengevaluasi kualitas peraturan bangunan, kekuatan mekanisme pengendalian kualitas dan keamanan, rezim kewajiban dan asuransi, dan persyaratan sertifikasi profesional.

Gambar 6. Indikator Mengurus izin-izin pendirian bangunan Informan kunci: Para ahli dalam perizinan konstruksi, termasuk arsitek, insinyur sipil, pengacara konstruksi, perusahaan konstruksi, penyedia layanan utilitas dan pejabat publik yang menangani peraturan bangunan, termasuk persetujuan, penerbitan izin dan inspeksi. Tabel 11. Asumsi Indikator Mengurus Izin-izin Pendirian Bangunan Asumsi Asumsi tentang Perusahaan Konstruksi

Asumsi tentang Gudang

Asumsi tentang Koneksi Utilitas

• •

•

Sambungan air dan pembuangan limbah: • Berada dalam lokasi 150 meter dari pusat sumber air • Akan menggunakan rata-rata air sebanyak 662 liter (175 galon) per hari dan aliran air limbah rata-rata 568 liter (150 galon) per hari. Akan memiliki penggunaan air tertinggi 1.325 liter (350 galon) per hari dan arus air limbah puncak 1.136 liter (300 galon) per hari.

• • •

•

Perseroan terbatas (setara); Beroperasi di kota bisnis terbesar ekonomi. Untuk 11 data ekonomi juga dikumpulkan untuk kota bisnis terbesar kedua; 100% di dalam negeri dan dimiliki secara pribadi; Memiliki lima pemilik, tidak ada yang memiliki badan hukum; Memiliki lisensi dan asuransi penuh untuk melaksanakan proyek konstruksi, seperti gudang bangunan Memiliki 60 pembangun dan karyawan lainnya, semuanya warga negara dengan keahlian teknis dan pengalaman profesional yang diperlukan untuk mendapatkan izin dan persetujuan konstruksi

•

Akan digunakan untuk kegiatan penyimpanan umum, seperti penyimpanan buku atau alat tulis. Gudang tidak akan digunakan untuk barang-barang yang memerlukan kondisi khusus, seperti makanan, bahan kimia, atau obat-obatan; Akan memiliki dua cerita, keduanya di atas tanah, dengan luas bangunan total sekitar 1.300,6 meter persegi (14.000 kaki persegi). Setiap lantai tingginya 3 meter (9 kaki, 10 inci); Akan memiliki akses jalan dan berada di daerah pinggiran kota kota ekonomi terbesar (yaitu, di pinggiran kota namun masih dalam batas resminya). Untuk 11 data ekonomi juga dikumpulkan untuk kota bisnis terbesar kedua;

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Lampiran

Asumsi tentang Perusahaan Konstruksi

Asumsi tentang Gudang

•

untuk kota bisnis terbesar kedua; • Tidak akan berada di zona ekonomi atau industri khusus; • Akan ditempatkan di sebidang tanah seluas sekitar 929 meter persegi (10.000 kaki persegi) yang 100% dimiliki oleh BuildCo dan terdaftar secara akurat di kadaster dan registrasi tanah. • Dinilai 50 kali pendapatan per kapita; • Akan menjadi konstruksi baru (tanpa konstruksi sebelumnya di darat), tanpa pohon, sumber air alami, cadangan alam atau monumen bersejarah dalam bentuk apapun; • Akan memiliki rencana arsitektur dan teknis lengkap yang disiapkan oleh seorang arsitek berlisensi. Jika persiapan rencana memerlukan langkah-langkah seperti mendapatkan dokumentasi lebih lanjut atau mendapatkan persetujuan sebelumnya dari lembaga eksternal, ini dihitung sebagai prosedur;

•

Memiliki arsitek berlisensi dan insinyur berlisensi, keduanya terdaftar di asosiasi arsitek atau insinyur setempat. BuildCo tidak diasumsikan memiliki karyawan lain yang spesialis teknis atau berlisensi, seperti ahli geologi atau topografi; Telah membayar semua pajak dan mengeluarkan semua asuransi yang diperlukan yang berlaku untuk kegiatan usahanya secara umum (misalnya, asuransi kecelakaan untuk pekerja bangunan dan kewajiban orang ketiga); Memiliki lahan dimana gudang akan dibangun dan akan menjual gudang setelah selesai.

•

Asumsi tentang Koneksi Utilitas

Akan mencakup semua peralatan teknis yang dibutuhkan untuk beroperasi penuh; Akan membutuhkan 30 minggu untuk membangun (tidak termasuk semua penundaan karena persyaratan administratif dan peraturan).

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Prosedur •

•

• •

Prosedur adalah interaksi antara karyawan perusahaan bangunan, manajer, atau pihak mana pun yang bertindak atas nama perusahaan, dengan pihak eksternal, termasuk agen pemerintah, notaris, registrasi tanah, kadaster, perusahaan utilitas dan inspektur publik - dan perekrutan inspektur swasta eksternal dan ahli teknis bila diperlukan. Interaksi antara karyawan perusahaan, seperti pengembangan rencana gudang dan inspeksi internal, tidak dihitung sebagai prosedur. Namun, interaksi dengan pihak eksternal yang diperlukan arsitek untuk menyiapkan rencana dan gambar (seperti mendapatkan survei topografi atau geologi), atau agar dokumen yang disetujui atau dicap oleh pihak luar tersebut, dihitung sebagai prosedur. Prosedur yang dilakukan perusahaan untuk menghubungkan gudang ke air dan saluran pembuangan disertakan. Semua prosedur yang diwajibkan secara hukum dan yang dilakukan dalam praktek oleh sebagian besar perusahaan untuk membangun gudang dihitung. Ini termasuk mendapatkan kondisi teknis untuk listrik atau pembersihan rencana listrik hanya jika mereka diminta untuk mendapatkan izin bangunan.

Waktu • •

•

• • •

Waktu direkam dalam hari kalender. Diasumsikan bahwa waktu minimum yang diperlukan untuk setiap prosedur adalah satu hari, kecuali prosedur yang dapat diselesaikan secara online, dimana waktu yang dibutuhkan dicatat sebagai setengah hari. Meskipun prosedur dapat dilakukan secara bersamaan, namun tidak dapat dimulai pada hari yang sama (yaitu, prosedur simultan dimulai pada hari-hari berturut-turut), sekali lagi dengan pengecualian prosedur yang dapat diselesaikan secara online. Jika prosedur dapat dipercepat secara legal dengan biaya tambahan dan prosedur akselerasi digunakan oleh sebagian besar perusahaan, waktu tercepat untuk menyelesaikan prosedur dipilih. Diasumsikan bahwa BuildCo tidak membuang waktu dan melakukan penyelesaian setiap prosedur yang tersisa tanpa penundaan. Waktu yang dihabiskan oleh BuildCo untuk mengumpulkan informasi tidak diperhitungkan. Diasumsikan bahwa BuildCo menyadari semua persyaratan bangunan dan urutannya sejak awal.

Biaya • •

•

Biaya dicatat sebagai persentase dari nilai gudang (diasumsikan 50 kali pendapatan per kapita). Hanya biaya resmi yang dicatat. Semua biaya yang terkait dengan penyelesaian prosedur untuk membangun gudang secara legal dicatat, termasuk yang terkait dengan perolehan persetujuan penggunaan lahan dan kelengkapan desain prakonstruksi; menerima inspeksi sebelum, selama dan setelah konstruksi; mendapatkan koneksi utilitas; dan mendaftarkan gudang di registri properti. Pajak tidak berulang yang diperlukan untuk penyelesaian proyek gudang juga dicatat. Pajak penjualan (seperti pajak pertambahan nilai) atau pajak capital gain tidak dicatat. Juga deposito yang harus dibayar di muka dan kemudian dikembalikan. Kode bangunan, informasi dari pakar lokal, dan peraturan khusus dan jadwal pembayaran digunakan sebagai sumber biaya.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Lampiran

Indeks Kualitas Pengendalian Bangunan •

Indeks pengendalian kualitas bangunan didasarkan pada enam indeks lainnya, yakni kualitas peraturan bangunan, pengendalian kualitas sebelum, selama, dan setelah masa konstruksi, pertanggungjawaban dan asuransi , dan indeks sertifikasi professional (tabel 1).

Tabel 12. Indeks Kualitas pengendalian bangunan Indeks kualitas peraturan bangunan (0-2) 1.

Apakah peraturan tentang bangunan mudah diakses?

•

Jika peraturan bangunan (termasuk kode bangunan) atau peraturan yang terkait dengan izin konstruksi tersedia di situs web yang diperbarui saat peraturan baru disahkan;

•

Jika peraturan bangunan tersedia secara gratis (atau dengan biaya nominal) pada otoritas penerbitan izin yang relevan

•

Jika peraturan bangunan harus dibeli atau jika tidak dibuat mudah diakses dimana saja.

Apakah persyaratan untuk mendapatkan izin bangunan ditentukan secara jelas?

•

Jika peraturan bangunan (termasuk kode bangunan) atau situs web, brosur, atau pamflet yang dapat diakses dengan jelas menentukan daftar dokumen yang dibutuhkan untuk diserahkan, biaya yang harus dibayar dan semua usulan awal gambar atau rencana yang diminta oleh instansi terkait

Jika tidak satu pun dari sumber ini menentukan persyaratan ini atau jika sumber ini menentukan lebih sedikit dari ketiga persyaratan

•

0.5

Indeks kontrol kualitas sebelum konstruksi (0-1) 1.

Apakah menurut hukum, arsitek/insinyur berlisensi dapat meninjau dan menyetujui atau menolak permohonan izin mendirikan bangunan?

•

Jika asosiasi arsitek atau insinyur nasional (atau yang setara) harus meninjau rencana bangunan, jika perusahaan independen atau ahli arsitek atau insinyur berlisensi harus meninjau kembali rencana tersebut, jika arsitek atau insinyur yang menyiapkannya rencana tersebut harus menyerahkan pengesahan wewenang mengeluarkan izin yang menyatakan bahwa rencana tersebut sesuai dengan peraturan bangunan atau jika seorang arsitek atau insinyur berlisensi adalah bagian dari komite atau

tim yang menyetujui rencana tersebut di otoritas penerbitan izin yang relevan. •

Jika tidak ada arsitek/insinyur berlisensi untuk mereview dan menyetujui rencana bangunan

Indeks kontrol kualitas selama konstruksi (0-3) 1.

Apakah inspeksi diamanatkan oleh hukum selama proses konstruksi?

•

Jika insinyur pengawas di rumah (misalnya, pegawai perusahaan bangunan), insinyur pengawas eksternal atau badan pemerintah diberi mandat hukum untuk melakukan inspeksi berdasarkan risiko selama konstruksi

Jika insinyur in-house (yaitu, pegawai perusahaan bangunan), insinyur pengawas eksternal atau perusahaan inspeksi eksternal diberi mandat secara hukum untuk melakukan inspeksi teknis pada tahap yang berbeda selama pembangunan gedung atau jika sebuah instansi pemerintah diberi mandat secara hukum untuk melakukan inspeksi teknis hanya pada tahap yang berbeda selama konstruksi.

Jika sebuah badan pemerintah diberi mandat secara hukum untuk melakukan inspeksi tak terjadwal

•

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Apakah inspeksi selama konstruksi dilaksanakan dalam praktik?

•

Jika inspeksi yang diamanatkan secara hukum selama konstruksi selalu terjadi dalam praktik

•

Jika inspeksi yang diamanatkan secara hukum tidak terjadi dalam praktik, jika inspeksi terjadi hampir sepanjang waktu tetapi tidak selalu, jika inspeksi tidak dimandatkan oleh undang-undang terlepas dari apakah mereka lazim terjadi dalam praktik atau tidak

Indeks kontrol kualitas setelah konstruksi (0-3) 1.

Apakah pemeriksaan akhir dimandatkan oleh hukum untuk memverifikasi bahwa bangunan tersebut dibangun sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan peraturan bangunan yang ada?

•

Jika insinyur pengawas di rumah (yaitu, karyawan perusahaan bangunan), insinyur pengawas eksternal atau perusahaan inspeksi eksternal diberi mandat secara hukum untuk memverifikasi bahwa bangunan tersebut telah dibangun sesuai dengan yang disetujui. rencana dan peraturan bangunan yang ada, atau jika sebuah badan pemerintah diberi mandat secara hukum untuk melakukan inspeksi akhir setelah selesai bangunan

Jika tidak ada pemeriksaan akhir yang diamanatkan oleh undang-undang setelah konstruksi dan tidak ada pihak ketiga yang diminta untuk memverifikasi bahwa bangunan tersebut telah dibangun sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan peraturan bangunan yang ada.

Apakah pemeriksaan akhir dilaksanakan dalam praktik?

•

Jika pemeriksaan akhir yang diamanatkan secara hukum setelah konstruksi selalu terjadi dalam praktik atau jika insinyur pengawas atau firma mengetahui bahwa bangunan tersebut telah dibangun sesuai dengan rencana dan peraturan bangunan yang ada

Jika pemeriksaan akhir yang diamanatkan secara hukum tidak terjadi dalam praktik, jika pemeriksaan akhir yang diamanatkan secara hukum terjadi hampir sepanjang waktu tetapi tidak selalu, atau jika pemeriksaan akhir tidak dimandatkan oleh undang-undang terlepas dari apakah hal tersebut lazim terjadi dalam praktik atau tidak.

•

Indeks Pertanggungjawaban dan asuransi (0-2) 1.

Apakah ada pihak yang terlibat dalam proses konstruksi dianggap bertanggungjawab secara hukum atas cacat laten (cacat structural/masalah di gedung) saat digunakan?

•

Jika setidaknya dua dari pihak berikut dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kekurangan struktural atau masalah di gedung tersebut saat digunakan: arsitek atau insinyur yang merancang rencana untuk bangunan, profesional atau agensi yang melakukan inspeksi teknis, atau perusahaan konstruksi

•

Jika hanya satu dari pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kekurangan struktural atau masalah di dalam bangunan tersebut setelah digunakan

0.5

•

Jika tidak ada pihak yang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kekurangan struktural atau masalah di dalam bangunan tersebut setelah digunakan, jika pemilik proyek atau investor adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, jika kewajiban tersebut ditentukan di pengadilan.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Lampiran

•

Apakah ada pihak yang terlibat dalam proses konstruksi diharuskan secara legal untuk mendapatkan polis asuransi pertanggungjawaban kerugian (10 tahun) untuk menutupi kemungkinan masalah di gedung saat digunakan?

Jika arsitek atau insinyur yang merancang rencana untuk bangunan, profesional atau agensi yang melakukan inspeksi teknis, perusahaan konstruksi, atau pemilik proyek atau investor diwajibkan oleh undang-undang untuk mendapatkan asuransi pertanggungjawaban lima tahunan kebijakan atau asuransi kewajiban cacat laten untuk menutupi kemungkinan kekurangan atau masalah struktural di bangunan tersebut setelah digunakan atau jika polis asuransi kerugian atau kewajiban asuransi kerugian laten biasanya diperoleh dalam praktik oleh sebagian besar pihak ini meskipun tidak diwajibkan oleh hukum

Jika tidak ada pihak yang mendapatkan polis asuransi pertanggungjawaban

Indeks sertifikasi profesional (0-4) 1.

Persyaratan kualifikasi professional yang bertanggungjawab untuk memverifikasi bahwa rencana/ gambar arsitektural sesuai dengan peraturan bangunan?

•

Jika profesional ini harus memiliki pengalaman praktis minimum selama bertahun-tahun, harus memiliki gelar sarjana (minimal sarjana) dalam arsitektur atau teknik, dan juga harus menjadi anggota terdaftar dari tatanan nasional ( asosiasi) arsitek atau insinyur atau lulus ujian kualifikasi

Jika profesional harus memiliki gelar sarjana (minimal sarjana) dalam arsitektur atau teknik dan juga harus memiliki pengalaman praktis minimal atau menjadi anggota terdaftar dari tatanan nasional (asosiasi) arsitek atau insinyur atau lulus ujian kualifikasi.

Persyaratan kualifikasi professional yang melakukan inspeksi teknis selama konstruksi?

•

Jika profesional ini harus memiliki pengalaman praktis minimal selama bertahun-tahun, harus memiliki gelar sarjana (minimal sarjana) di bidang teknik, dan juga harus menjadi anggota terdaftar dari tesis nasional insinyur atau lulus ujian kualifikasi

Jika profesional harus memiliki gelar sarjana (minimal sarjana) dalam bidang teknik dan juga harus memiliki pengalaman praktis minimum atau berpengalaman sebagai anggota terdaftar dari tatanan nasional (asosiasi) insinyur atau lulus ujian kualifikasi

jika profesional hanya memenuhi salah satu persyaratan

•

Jumlah Indeks Kontrol Kualitas Bangunan (0-15)

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

5.1.3 25% Time

25% Cost

25% Procedure

25% Building Quality Control

Pendaftaran hak atas tanah/bangunan

Indikator pendaftaran hak atas tanah/bangunan mencatat urutan lengkap prosedur yang diperlukan untuk sebuah bisnis (pembeli) untuk membeli properti dari bisnis lain (penjual) dan untuk mengganti nama kepemilikan properti ke nama pembeli sehingga pembeli dapat menggunakan properti tersebut untuk mengembangkan bisnisnya, menggunakan properti sebagai jaminan dalam mengambil pinjaman baru atau, jika perlu, menjual properti ke bisnis lain. Ini juga mengukur waktu dan biaya untuk menyelesaikan setiap prosedur ini. Informan kunci: Pengacara properti lokal, Notaris, pejabat pemerintah.

Gambar 7. Indikator Pendaftaran hak atas tanah/bangunan Tabel 13. Asumsi Indikator Pendaftaran hak atas tanah/bangunan Asumsi Asumsi tentang para pihak

Asumsi tentang properti

Pihak (pembeli dan penjual): • Perseroan Terbatas (atau setara dengan hukum. • Terletak di daerah pinggiran kota kota ekonomi terbesar. • Apakah 100% di dalam negeri dan dimiliki secara pribadi. • Memiliki 50 karyawan masing-masing, yang semuanya adalah warga negara. • Melakukan kegiatan komersial secara umum.

• • • • • •

• • •

•

Memiliki nilai 50 kali pendapatan per kapita. Harga jual sama dengan nilainya. Dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Tidak memiliki hipotek dan memiliki kepemilikan yang sama selama 10 tahun terakhir. Didaftarkan di registrasi tanah atau kadaster, atau keduanya, dan bebas dari sengketa judul. Terletak di zona komersial periurban, dan tidak ada rezonasi yang diperlukan. Terdiri dari tanah dan bangunan. Luas tanahnya 557,4 meter persegi (6.000 kaki persegi). Sebuah gudang berlantai dua seluas 929 meter persegi (10.000 kaki persegi) terletak di atas tanah. Gudang ini berumur 10 tahun, dalam kondisi baik dan sesuai dengan semua standar keselamatan, kode bangunan dan persyaratan hukum lainnya. Tidak memiliki sistem pemanas. Properti tanah dan bangunan akan dipindahkan secara keseluruhan. Tidak akan dikenakan renovasi atau penambahan bangunan setelah pembelian. Tidak memiliki pohon, sumber air alami, cadangan alam atau monumen bersejarah dalam bentuk apapun. Tidak akan digunakan untuk keperluan khusus, dan tidak ada izin khusus, seperti untuk penggunaan rumah tinggal, pabrik industri, penyimpanan limbah atau beberapa jenis kegiatan pertanian, diperlukan. Tidak memiliki penghuni, dan tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum di dalamnya.

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Lampiran

Prosedur •

• • •

Prosedur didefinisikan sebagai interaksi pembeli atau penjual, agen mereka (jika agen secara legal atau dalam praktek diperlukan) dengan pihak eksternal, termasuk agen pemerintah, inspektur, notaris dan pengacara. Interaksi antar pimpinan perusahaan maupun karyawan tidak dihitung. Semua prosedur yang secara hukum atau praktik yang diperlukan untuk mendaftarkan properti dicatat. Diasumsikan bahwa pembeli mengikuti opsi hukum tercepat yang tersedia dan digunakan oleh sebagian besar pemilik properti. Meskipun pembeli dapat menggunakan pengacara atau profesional lainnya jika diperlukan dalam proses registrasi, diasumsikan pembeli tidak mempekerjakan fasilitator luar dalam proses pendaftaran kecuali jika secara hukum atau praktiknya diminta untuk melakukannya.

Waktu • • • •

Waktu direkam dalam hari kalender. Ukuran tersebut menangkap durasi rata-rata yang harus dilakukan oleh pengacara properti, notaris atau pejabat registri untuk menyelesaikan sebuah prosedur. Waktu minimum yang diperlukan untuk setiap prosedur adalah satu hari, kecuali prosedur yang dapat diselesaikan secara online, dimana waktu yang dibutuhkan dicatat sebagai setengah hari. Meskipun prosedur dapat dilakukan secara bersamaan, namun tidak dapat dimulai pada hari yang sama, sekali lagi dengan pengecualian prosedur yang dapat diselesaikan sepenuhnya secara online. Jika prosedur dapat dipercepat dengan biaya tambahan, prosedur hukum tercepat tersedia dan digunakan oleh mayoritas pemilik properti dipilih.

Biaya • •

•

Biaya dicatat sebagai persentase dari nilai properti, diasumsikan setara dengan 50 kali pendapatan per kapita. Hanya biaya resmi yang diwajibkan oleh undang-undang yang dicatat, termasuk biaya, pajak transfer, bea materai dan pembayaran lainnya ke rekening properti, notaris, agen publik atau pengacara. Pajak lainnya, seperti pajak keuntungan modal atau pajak pertambahan nilai, tidak termasuk dalam ukuran biaya. Kedua biaya yang ditanggung pembeli dan yang ditanggung oleh penjual disertakan. Jika perkiraan biaya berbeda antar sumber, nilai rata-rata yang dilaporkan digunakan.

Kualitas Administrasi Pertanahan Kualitas indeks administrasi pertanahan terdiri dari lima indeks lainnya: keandalan infrastruktur, transparansi informasi, cakupan geografis, resolusi perselisihan tanah dan akses yang setara terhadap indeks hak milik (tabel 2).

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Tabel 14. Kualitas Administrasi Pertanahan Indeks keandalan infrastruktur (0-8) 1.

Bagaimana kepemilikan tanah disimpan dalam registri kota

•

Jika mayoritas dokumen kepemilikan tanah sepenuhnya digital

•

Jika mayoritas dipindai/discan

•

Jika mayoritas disimpan dalam format kertas.

Adakah database elektronik untuk keperluan pengecekan status pembebanan hak tanggungan/ pembebanan atas tanah?

•

Jika iya.

•

Jika tidak.

Bagaimana peta perencanaan pertanahan disimpan?

•

Jika sebagian besar peta sepenuhnya digital

•

Jika mayoritas dipindai

•

Jika mayoritas disimpan dalam format kertas

Apakah ada sistem informasi geografis - database elektronik untuk mencatat batasan, memeriksa rencana dan memberikan informasi kadaster

•

Jika iya

•

Jika tidak

Bagaimana badan pendaftaran dan pemetaan kepemilikan tanah terkait

•

Jika informasi tentang kepemilikan dan peta tanah disimpan dalam satu database atau database terkait

•

Jika tidak ada hubungan antara database yang berbeda.

Bagaimana properti tak bergerak diidentifikasi.

•

Jika ada nomor unik untuk mengidentifikasi properti untuk sebagian besar plot tanah

•

Jika ada beberapa pengenal.

Indeks transparansi informasi (0-6) 1.

Apakah informasi mengenai kepemilikan tanah tersedia untuk umum

•

Jika informasi tentang kepemilikan tanah dapat diakses oleh siapapun

•

Jika akses dibatasi

Apakah daftar persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan semua jenis transaksi pertanahan dibuat untuk umum.

0.5

•

Jika seluruh dokumen dapat diakses oleh masyarakat atau papan pengumuman publik

0.5

•

Jika tidak menyediakan fasilitas untuk masyarakat atau hanya dapat diperoleh perseorangan

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Lampiran

Apakah biaya dan durasi untuk semua transaksi pertanahan tersedia untuk publik?

0.5

•

Jika durasi dan waktu dapat diakses secara online atau dalam papan pengumuman atau tidak dikenakan biaya

0.5

•

Jika tidak menyediakan fasilitas untuk masyarakat atau hanya dapat diperoleh perseorangan

Apakah agen yang bertanggung jawab atas pendaftaran atas hak dan bangunan yang tidak bergerak berkomitmen untuk mengirimkan dokumen yang mengikat secara hukum yang membuktikan kepemilikan properti dalam jangka waktu tertentu

0.5

•

Jika standar layanan dapat diakses secara online atau di papan tulis

0.5

•

Jika tidak tersedia untuk umum atau jika hanya dapat diperoleh secara langsung.

Apakah ada mekanisme spesifik dan terpisah untuk mengajukan keluhan tentang masalah yang terjadi di agen yang bertanggung jawab atas pendaftaran atas hak dan bangunan yang tidak bergerak

•

Jika ada mekanisme khusus dan terpisah untuk mengajukan keluhan;

•

Jika hanya ada mekanisme umum atau tidak ada mekanisme.

Apakah ada statistik resmi yang tersedia untuk umum yang melacak jumlah transaksi di agen pendaftaran atas hak dan bangunan yang tidak bergerak.

•

Jika statistik dipublikasikan tentang transfer properti di kota bisnis terbesar dalam tahun kalender terakhir selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juni tahun berikutnya;

•

Jika tidak ada statistik seperti itu yang tersedia untuk umum

Apakah peta petak lahan tersedia untuk umum

0.5

•

Jika peta dapat diakses oleh siapa saja

0.5

•

Jika akses dibatasi

Apakah jadwal biaya untuk mengakses peta tersedia untuk umum.

0.5

•

Jika jadwal biaya dapat diakses secara online atau di papan tulis atau gratis;.

0.5

•

Jika tidak tersedia untuk umum atau jika hanya dapat diperoleh secara langsung..

Apakah lembaga pemetaan melakukan pengiriman peta yang diperbarui dalam jangka waktu tertentu.

0.5

•

Jika standar layanan dapat diakses secara online atau di papan tulis;.

0.5

•

Jika tidak tersedia untuk umum atau jika hanya dapat diperoleh secara langsung.

10. Apakah ada mekanisme spesifik dan terpisah untuk mengajukan keluhan tentang masalah yang terjadi di lembaga pemetaan.

0.5

•

Jika ada mekanisme spesifik dan terpisah untuk mengajukan keluhan

0.5

•

Jika hanya ada mekanisme umum atau tidak ada mekanisme.

Indeks Cakupan Geografis (0-8) 1.

Seberapa lengkap cakupan pendaftaran tanah di tingkat kota bisnis terbesar?

•

Semua plot tanah milik pribadi di kota terdaftar secara resmi di registrasi tanah

•

Jika tidak

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Seberapa lengkap cakupan pendaftaran tanah pada tingkat ekonomi.

•

jika semua plot tanah pribadi dalam perekonomian terdaftar secara formal di registrasi tanah;

•

jika tidak

Seberapa lengkap jangkauan lembaga pemetaan di tingkat kota bisnis terbesar

•

jika semua plot tanah milik pribadi di kota dipetakan

•

jika tidak

Seberapa lengkap cakupan lembaga pemetaan berada pada tingkat ekonomi

•

jika semua plot tanah pribadi dalam ekonomi dipetakan;

•

jika tidak

Indeks resolusi perselisihan tanah (0-8) 1.

Apakah undang-undang mengharuskan semua transaksi penjualan properti didaftarkan ke rekening properti yang tidak bergerak sehingga membuat mereka berlawanan dengan pihak ketiga

1.5

•

Jika iya

1.5

•

Jika tidak

Apakah sistem formal pendaftaran atas hak dan bangunan tak bergerak tunduk pada jaminan.

0.5

•

jika jaminan negara atau pribadi atas pendaftaran atas hak dan bangunan yang tidak bergerak diperlukan oleh undang-undang

0.5

•

jika tidak diperlukan jaminan semacam itu.

Apakah ada mekanisme kompensasi khusus untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh pihakpihak yang mempercayai transaksi properti berdasarkan informasi yang keliru yang disertifikasi oleh registri properti yang tidak bergerak.

0.5

•

Jika iya

0.5

•

jika tidak

Apakah sistem hukum memerlukan verifikasi legalitas dokumen yang diperlukan untuk transaksi properti.

0.5

•

jika ada tinjauan validitas hukum, baik oleh registrar maupun oleh profesional (seperti notaris atau pengacara)

0.5

•

jika tidak ada ulasan.

Apakah sistem hukum mewajibkan verifikasi identitas para pihak dalam transaksi properti.

0.5

•

jika ada verifikasi identitas, baik oleh registrar maupun oleh profesional (seperti notaris atau pengacara);

0.5

•

jika tidak ada verifikasi

Apakah ada database nasional untuk memverifikasi keakuratan dokumen identitas

•

jika database nasional semacam itu tersedia;

•

jika tidak

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

Lampiran

Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan dari pengadilan tingkat pertama (tanpa banding) dalam sengketa tanah standar antara dua bisnis lokal dengan hak kepemilikan seluas 50 kali pendapatan per kapita dan berada di kota bisnis terbesar.

•

jika membutuhkan waktu kurang dari satu tahun;

•

jika dibutuhkan antara satu dan dua tahun

•

jika dibutuhkan antara dua dan tiga tahun

•

jika dibutuhkan lebih dari tiga tahun.

Apakah ada statistik yang tersedia untuk umum mengenai jumlah perselisihan tanah pada tingkat pertama.

0.5

•

jika statistik dipublikasikan tentang sengketa tanah dalam ekonomi pada tahun kalender yang lalu

0.5

•

jika tidak ada statistik seperti itu yang tersedia untuk umum.

Indeks kesetaraan akses dalam hak kepemilikan tanah (2-0) 1.

Apakah pria yang belum menikah dan wanita yang belum menikah memiliki hak kepemilikan yang sama terhadap properti.

-2

•

jika ada hak kepemilikan yang tidak setara terhadap properti

-1

•

jika ada persamaan.

Apakah pria menikah dan wanita yang sudah menikah memiliki hak kepemilikan yang sama terhadap properti.

•

jika ada hak kepemilikan yang tidak setara terhadap properti;

-1

•

jika ada persamaan

Jumlah indeks kualitas administrasi pertanahan (0-30)

Kemudahan Berusaha di Daerah: Studi kasus di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Kendari dan Kota Baubau

NSLIC/NSELRED Project: World Trade Center (WTC) 5th Building , 10th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia Tel : +62 21 5262282, +62 21 5268668 www.nslic.or.id NSLIC Project @NslicNselred