Mandiri Perdana

Mandiri Edisi Perdana | Maret 2012

Inspiratif dan Inovatif

MANDIRI

edisi I Maret 2012 PENASEHAT R. Abdurrahman Muhammad Anwar PENANGGUNG JAWAB Abdullah Arif DEWAN REDAKSI Abd. Hadi Deyisnil Fariadi A. Zaini PIMPINAN REDAKSI Zeinul Ubbadi SEKRETARIS REDAKSI Rara Puji Utami STAF REDAKSI Fathor Bari Mohammad Sholeh Ach. Sae Rahmatullah Fathor Rahman LAYOUTER Aangga ALAMAT REDAKSI Jalan Adirasa 5-7 Sumenep Telp: 081803156945 email: obbath@gmail.com Redaksi menerima tulisan berbentuk opini maupun berita dengan panjang setengah folio spasi tunggal (berita), dan satu folio spasi tungal (opini)

Media Share And Space

S

angat senang rasanya redaksi akhirnya bisa menerbitkan majalah Mandiri ini. Karena selain memenuhi tugas dan tanggung jawab, Mandiri diharapkan menjadi share space bagi sluruh warga yang ada di kabupaten Sumenep. Utamanya terkait dengan pembangunan perekonomian, usaha kreatif, dan aspirasi yang selama ini luput dari perhatian media-media lain.

Perlu diakui bahwa di Kabupaten Sumenep tidak sedikit industri rumah tangga yang berpotensi mengangkat perekonomian Sumenep secara umum. Namun sayangnya sangat sedikit yang peduli. Sehingga untuk mengembangkan dan memasarkannya, para pelaku industri rumah tangga ini sangat kesulitan.

Karenanya, Majalah Mandiri hadir untuk memberikan ruang bagi mereka agar bisa berpromosi, mencari inspirasi dan menemukan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang selama ini menghantui mereka. Redaksi bertekad untuk mengenal produk-produk mereka kepada masyarakat, dan juga akan menghadirkan informasi-informasi yang penting bagi pengembangannya.

Namun untuk kali ini fokus bahasan utama kami masih diarahkan pada program-program internal PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sumenep.

Terutama terkait prestasi-prestasi yang selama ini diraih oleh PNPM. Pembbahasan mengenai hal tersebut diharapkan dapat melecut semangat kita bersama untuk terus lebih maju dan berprestasi.

Tujuan, terkadang tak selalu bisa tercover oleh apa yang bisa kita lakukan.

Karenanya, redaksi sadar betul bahwa apa yang kami sajikan pada edisi perdana ini masih jauh dari sempurna untuk memenuhi harapan sebagaimana disebutkan di awal. Kritik dan saran pembaca akan sangat berguna untuk pengembangan majalah ini ke depan.

Yang terakhir, mohon dukungan dari para pelaku PNPM di masing-masing kecamatan untuk proaktif mengabarkan berbagai kegiatan dan program yang sedang dilaksanakannya. Agar bisa kami tulis dan sajikan di media tercinta kita ini. Bisa jadi informasi tersebut dapan menjadi inspirasi bagi para pelaku PNPM di kecamatan lainnya. Terlebih masyarakat luas yang membutuhkan ide-ide segar dan briliant. Semoga bermanfaat, dan dapat menjadi jalan kebaikan untuk semua...

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

1

Mandiri Utama

KOMPAK: Sejumlah warga di Desa Pragaan Sedang bergotong royong melakukan perbaikan jalan desa

SIKOMPAKK AWARD

patkan penghargaan yang cukup membanggakan itu.

UPK PNPM Pragaan

Masuk Nominator

P

ara pelaku PNPM (Program Nasional Pengembangan Masyarakat) Kec. Pragaan kini sedang berbangga hati, pasalnya PNPM kecamatan tersebut menjadi tiga besar nominator se-Jawa Timur untuk mendapatkan penghargaan SIKOMPAKK (Transparansi atau keterbukaan, Keberpihakan pada Orang Miskin, Partisipasi, Kompetisi atau prioritas, Kesetaraan dan keadilan gender) AWARD. Deyisnil Fariadi, S.Sos.I selaku Fasilitator Kecamatan ketika ditemui di kantornya (19/4) menerangkan bahwa prestasi itu menjadi stimulus semangat bekerja para pelaku PNPM

2

di sana, termasuk BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), BP UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan) dan UPK (Unit Pengelola Kegiatan). ”Saya cukup bersyukur walau jadi nominator. Hal itu bisa membuat semua tambah semangat bekerja,” jelasnya.

Lelaki yang biasa dipanggil Deyis ini menjelaskan, prestasi itu tidak terlepas dari kinerja para pelaku PNPM di sana, terlebih UPK. Menurutnya, tanpa dedikasi kerja yang tinggi dari orang-orang yang ada di dalamnya, mustahil PNPM di kecamatan tersebut akan menjadi nominator untuk menda-

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

Deyis menjelaskan, kriteria yang menjadi penilaian menjadi nominator adalah relatif kecilnya tunggakan keuangan di SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Selain itu program pemberdayaan di masyarakat berjalan maksimal. ”Alhamdulillah, masyarakat pragaan terbilang baik-baik, hingga nominal tunggakannya sedikit sekali,” ujar lekali asal Sumatera ini tersenyum. Katanya, UPK berusaha sekuat tenaga agar masyarakat yang meminjam dana PNPM mengembalikan dana tersebut sesuai dengan waktu yang talah disepakati. Dan usaha UPK terbilang berhasil, kendati masih ada masyarakat yang menunggak.

Menurut lelaki 34 tahun ini, tunggakan masyarakat yang cukup

kecil itu dipengaruhi oleh sanksi kepada masyarakat yang tidak disiplin atau tidak mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sanksi tersebut bisa berupa banyak hal. Namun yang paling fatal adalah desa oknum masyarakat tersebut tidak bisa berkompetisi untuk mendapatkan dana program pada tahun sesudahnya. ”Jika ada desa yang masyarakatnya belum bayar pinjaman tepat waktu, desa itu tidak berkesempatan ikut kompetisi mendapatkan dana program pada tahun setelahnya di MAD (Musyawarah Antar Desa, red) ,” tukas Deyis.

Ada satu fenomena menarik menurut Deyis yang menjadi bagian dari problem tunggakan masyarakat itu. Masyarakat tidak tahu bagaimana sebenarnya program yang ada di PNPM. Rata-rata masyarakat menganggap bahwa dana yang digulirkan adalah dana hibah, hingga sebagian masyarakat ada yang tidak mengembalikan dana yang dipinjam. ”Ini menjadi tanggungjawab pelaku PNPM untuk menjelaskan kepada masyarakat, agar kemungkinan adanya tunggakan tahun mendatang menjadi kecil,” ucap Deyis.

Selain itu, menurut Deyis, program pemberdayaan juga berjalan sesuai yang diinginkan.

Dan itulah yang juga menjadikan PNPM Pragaan menjadi nominator untuk mendapatkan penghargaan SIKOMPAKK AWARD pada bulan April tahun lalu. ”Saya salut kepada semua pelaku di sini. Mereka sangat kompak dalam merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan menjaga program yang dijalankan, dan masih tetap di wilayah masing-masing” ujar Deyis. Oleh karenanya, menjadi nominator itu adalah hal pantas yang diberikan pada mereka.

Alumnus IAIN Sunan Ampel ini menjelaskan, pihaknya tidak muluk-muluk menargetkan harus seperti apa PNPM Pragaan ke depan. Hanya saja dia menekankan bahwa para pelaku PNPM Pragaan akan bekerja maksimal sesuai tanggunggjawab masing-

Relatif kecilnya tunggakan keuangan di SPP dan UEP menjadi point yang menguntungkan PNPM Pragaan. masing. ”Dari awal, kami sudah berjanji, untuk selalu mencurahkan tenaga dan pikiran demi menunaikan apa yang dibebankan kepada kami,” jelasnya. Hal itu dilakukan demi berjalannya pemberdayaan yang memang diinginkan oleh masyarakat menjadi efektif. Karena dia khawatir, bila itu tidak berjalan efektif, penggunaan aset yang ada tidak maksimal difungsikan, sementara aset yang ada telah mencapai 2,7 milyar. ”Aset itu tidak bisa diotak-atik oleh siapa pun,” terang Deyis. Karenanya, Deyis menginginkan agar UPK bisa lebih inovatif dan profesional dalam mengelola keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja di tingkat kecamatan dan desa, Deyis memberikan keleluasaan kepada semua pelaku untuk berinovasi. ”Selaku konsultan, saya selalu memberikan support kepada mereka,” jelas Deyis.

Dengan demikian, menurutnya, kompetisi untuk menunjukkan kinerja yang baik akan tampak ke permukaan. ”Karena hal itu bisa berdampak positif pada pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Deyis, akan ada evaluasi pada akhir tahun kepada BKAD, BP UPK, UPK dan lainnya terkait kinerja yang ditunjukkan dalam setahun. Jika terdapat kinerja yang tidak bagus, maka akan ada sanksi. ”Terkait evaluasi dan sanksi, itu diperbincangkan di MAD,” tutur Deyis.

Sedangkan Ketua UPK PNPM Pragaan Abd Khaliq, S.Pd.I mengaku kian bersemangat untuk bekerja secara maksimal. Baginya, menjadi salah satu nominator dari Jawa Timur untuk mendapatkan penghargaan SIKOMPAKK AWARD cukup membanggakan, sebab itu menjadi bukti bahwa PNPM Pragaan telah menunjukkan kinerja yang baik. ”Ke depan, kami akan menargetkan untuk mendapatkan penghargaan itu,” ucap lelaki yang kerap dipanggil Khaliq ini. Oleh karenanya, dia akan memformulasi cara agar tunggakan masyarakat tidak ada. Sebab, itu menjadi salah satu item penilaian mendapatkan penghargaan itu. ”Siapa yang tidak bangga mendapatkan penghargaan itu?” pungkasnya. = RAHMATULLLAH/ZEINUL UBBADI

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

3

Fokus Mandiri

Pasar Rakyat, Lumbung Ekonomi Masyarakat

U

4

PK Permata Mandiri PNPM Kecamatan Batu Putih melakukan terobosan penting dalam mendongkrak perekonomian masyarakat setempat, yakni membuat pasar rakyat yang berlokasi di Desa Juruan Laok. Terobosan itu dinilai cukup mengena untuk menjawab permasalahan ekonomi masyarakat di sana.

Achmad Wafi, S.Pd selaku ketua UPK ketika dihubungi lewat telepon genggam pada Senin malam (24/4) mengatakan, umur pasar itu sudah mencapai satu tahun lebih, dan hingga sekarang masih aktif sebagai tempat jual-beli masyarakat, khususnya masyarakat Desa Juruan Laok.

“Pasar rakyat itu sudah berjalan satu tahun,” ujarnya.

kebutuhan sehari-hari atau pun lainnya, harus pergi ke Pasar Batu Putih, bahkan juga ke Pasar Legung. Sementara lokasi dua pasar itu cukup jauh, sangat melelahkan untuk dijalani. “Kasihan masyarakat,” jelas Wafi. Dia menambahkan, berangkat dari rasa keperihatinan itulah, pihaknya mengupayakan terbentuknya pasar tersebut.

Lelaki yang biasa disapa Wafi itu menerangkan, sebelum terdapat pasar di Desa Juruan Laok, masyarakat mau membeli

Wafi mengaku, yang paling membuatnya bersyukur dari diadakannya pasar adalah nilai ekonomi yang ditimbul-

“Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah tidak usah jauhjauh kalau sekedar ingin membeli sesuatu, terutama kebutuhan pokok,” ucap Wafi. Apalagi, menurutnya, masyarakat yang usianya sudah lanjut sangat bahagia dengan diadakannya pasar di sana.

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

kannya. Masyarakat terbantu untuk menambah penghasilan yang sebelumnya cukup minim.

“Masyarakat bisa berkreasi untuk mengumpulkan pundi-pundi dari berdagang,” jelasnya.

Alumnus IKIP Budi Utomo Malang ini berharap, masyarakat bisa memaksimalkan fungsi diadakannya pasar rakyat itu, agar secara perlahan terentas dari kemiskinan. Sebab, menurutnya, kemiskinan sudah menjadi problema nasional yang memang sulit untuk ditiadakan, terlebih di Desa Juruan Laok, dan desa lainnya di Kecamatan Batu Putih.

Tidak Bangga Meski Berlimpah Penghargaan Wafi menuturkan, UPK yang tengah dikomandaninya itu berkali-kali menyabet berbagai penghargaan. Pada tahun 2008

mendapatkan penghargaan sebagai UPK Sehat se Jawa Timur dengan nilai A. Menurutnya, sehat yang dimaksud adalah berjalan sesuai aturan yang ada.

Kriteria yang menjadi penilaian, jelas Wafi, adalah pengurus UPK yang bertanggungjawab, memahami pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman yang baik, pengembangan kelembagaan UPK, dan jaringan dengan kelompok. “Pengurus UPK di sini memiliki semua kriteria itu,” ucapnya.

Selain itu, menurut Wafi, kriteria penilai untuk mendapatkan penghargaan itu adalah operasional UPK, yakni aktif di hari kerja, tidak terlalu besar biaya, memunyai rencana kerja yang jelas, memunyai sistem pengelolaan dokumen yang baik, memunyai papan informasi atau transaparansi, memiliki aturan pengolaan keuangan yang sehat (karena memunyai perencanaan keungan secara tertulis), memunyai laporan tiap bulan.

Sedangkan pada tahun 2009 mendapatkan piagam penghargaan sebagai UPK Terbaik Tingkat Nasional dengan nilai A. Piagam tertanggal 22 Juni itu dikirim melalui konsultan setempat. Hanya saja Wafi mengaku tidak terlalu tahu tentang kriteria penilaiannya, karena kriteria penilaiannya memang tidak diberitahukan oleh pusat. “Barangkali karena UPK di sini memberikan laporan yang baik,” ujarnya.

Dan prestasi terakhir UPK Permata Mandiri mendapat penghargaan sebagai peringkat ke-3 Kabupaten Terbaik se-Nasional tahun 2010. Piagam peng-

hargaan tersebut tertanggal 22 Maret. Wafi juga mengaku tidak tahu tentang kriteria penilaiannya. Cuma dia menduga, penghargaan itu didapat karena aset UPK di sana mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dugaan itu muncul ketika ada kunjungan dari tim audit program Jawa Timur.

“Kata tim itu, saya sangat kagum dengan peningkatan aset UPK Permata Mandiri Batu Putih,”

kenang lelaki beranak dua ini.

Kendati banyak penghargaan didapat, Wafi mengaku tidak bangga dengan semua itu. Sebab, dia sangat khawatir, bila terlalu berlebihan kebanggaan itu, akan berubah menjadi sombong, dan berdampak pada penurunan gairah dalam bekerja. = RAHMATULLLAH/ZEINUL UBBADI

ARAL MENGASYIKKAN Walau telah berhasil memberikan terobosan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan mendapatkan berbagai penghargaan, UPK Permata Mandiri bukan tidak mengalami aral dalam mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat. Yang sering menggejala, aku Wafi, adanya pengurus yang ‘bandel’. Pengurus itu terkadang bekerja tidak sesuai tugasnya. “Setiap manusia memang cenderung demikian kan?” ucapnya. Tapi, menurut pengakuannya, hal itu mau tidak mau harus dihadapi dengan hati dan pikiran yang dingin, biar tidak bertambah parah, dan memberikan pemahaman kepada pengurus yang ‘bandel’ itu.

“Tapi secara psikis, itu cukup mengasyikkan,” imbuhnya.

Yang juga sering terjadi, kata Wafi, terdapat tunggakan di program SPP. Alasannya seragam, usaha yang ditekuni gagal. “Ini yang terkadang membingungkan,” terangnya sambil tertawa kecil di ujung telepon. Selain persoalan itu yang menjadi sebab adanya tunggakan, imbuh Wafi, petugasnya tidak serius mengurusi hal itu.

Hingga sangat sulit untuk meniadakan tunggakan pada SPP itu.

“Tapi biasanya di akhir tahun, tunggakan itu terbayarkan,” ungkap Wafi. Menurutnya, ada kemungkinan kepala desa setempat yang menalangi tunggakan itu. Karena bila tidak terbayarkan dana yang dipinjam pada program SPP, program lain bisa dipastikan tidak akan masuk pada desa bermasalah tersebut. “Inilah bentuk kearifan kepala desa,” jelasnya terbahak.

Ke depan, Wafi menargetkan agar UPK Permata Mandiri bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terselesaikan, walau besaran kucuran dana dari pusat kian menyusut.

“Menyusutnya anggaran itu barangkali karena UPK di sini berhasil mengelola keuangan,” jelasnya. Oleh sebab itu, Wafi menghimbau kepada semua pengurus agar meningkatkan sinergisitas dalam bekerja, agar impian masyarakat bisa mewujud. “Semoga mampu,” pungkasnya. =

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

5

Aktivitas Perempuan (SPP). Dananya berasal dari Dana BLM dan dana bergulir.

Hasilnya, kegitan ini memperoleh suplus sebesar Rp 77.576.979,-.

Bantu RTM: Bapak R. Idris kepala BPMP Kab. Sumenep memberikan bantuan hasil dana surplus program SPP kepada seorang anak dari keluarga tidak mampu.

PNPM KECAMATAN BATUAN

DANA SURPLUS UNTUK SI MISKIN

P

ada tahun 2009 Kecamatan Batuan mendapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP). Untuk mendapatkan Program tersebut 7 desa yang ada di Kecamatan Batuan harus bersih dari permasalahan yang ada kaitannya dengan program-program pemerintah sebelumnya. Misalnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Tidak mudah mendapatkan program tersebut, sebab kecamatan Batuan adalah kecamatan yang baru lahir. Tujuh desa yang ada di kecamatan ini (Desa Batuan, Desa Gelugur, Desa Gunggung, Desa Torbang, Desa Babbalan, Desa Patean, dan Desa Gedungan) semula tergabung dalam kecamatan kota sumenep. Karenanya sekalipun tujuh desa ini

6

bersih dari permasalahan tekait program pemerintah, tidak serta merta mendapatkan program.

Sebab di data base pusat, tujuh desa dimaksud masih terdata sebagai kecamatan kota Sumenep.

Jadi untuk pemisahannya masih menunggu intruksi dari Fasilitator Kabupaten.

Pada tahun 2009 - 2011 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan di Kecamatan Batuan sudah melakukan kegiatan yang berbentuk fisik dan penyaluran dana SPP. Baik dari BLM maupun Perguliran serta kegiatan-kegiatan yang berbentuk pelatihan dan pembinaan kepada kelompok yang ada di desa.

Selama tahun 2009-2010, sudah dilakukan kegiatan Simpan Pinjam

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

Dana ini kemudian dialokasikan antara lain untuk Bantuan langsung Rumah Tangga Miskin (RTM), Penguatan Kelembagaan, dan bonus untuk pengurus UPK. Alokasi surplus untuk bantuan langsung RTM berjumalh Rp 11.700.000,-.

Penyalurannya dilaksanakan pada tahun 2011 dengan penerima bantuan berjumlah 230 RTM. Bantuan ini diberikan dalam bentuk sembako.

Saat kegiatan ini digelar, tampak hadir Bapak R. Idris kepala BPMP kabupaten sumenep serta bapak Moh. Anwar, SE Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri perdesaan kabupaten Sumenep.

Dalam sambutannya, Bapak R. Idris mengakatan bahwa kegiatan ini sangatlah baik untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ia berharap kegiatan seperti ini kalau bisa berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu Bapak Moh. Anwar Haryono, SE Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Kabupaten Sumenep menjelaskan, bahwa sasaran utama dari PNPM-MPd pada dasarnya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM). Karenanya menurut Anwar kegiatan pembagian sembako yang dananya diperoleh dari hasil surplus yang ada di UPK Kecamatan Batuan ini merupakan kegiatan yang sudah tepat. Sasaran sudah sesuai dengan sasaran yang ingin di tuju oleh PNPM-MPd.= ANGGA WINARDI

Gedung Sekolah Baru BUAT ANAK PENERUS BANGSA

S

ejak didirikan Gedung sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Dewi Sartika yang ada di Desa Torbang Kecamatan Batuan memang kurang layak disebut sebagai gedung sekolah. Sebab pada saat berdiri bertempat di balai desa.

dari seng. Pada saat kemarau siswa dan guru kepanasan ketiak sedang proses belajar mengajar.

Sementara saat musim penghujan mereka terganggu oleh suara bising air hujan yang jatuh pada atap seng tersebut.

Kemudian pada tahun 2000 sampai dengan 2009 sekolah tersebut berpindah tempat menempati bangunan kantor KUD (Koperasi Unit Desa) yang sudah tidak layak digunakan. Namun perpindahan sekolah yang lama yang bertempat di balai desa ke banugnan KUD tersebut tidak banyak memberi perubahan yang berarti. Sebab dinding dan atap bangunan ini terbuat

Kurang layaknya gedung sekolah ini membuat murid kurang rkonsentrasi dalam belajar. Bapak Moh Jufriyanto Kepala Desa Torbang mengaku sangat prihatin atas kondisi sekolah ini. Karenanya, atas usulan dari masyarakat ia mengusulkan pembangunan gedung TK baru yang layak digunakan. Menurutnya pembangunan gedung TK Dewi Sartika ini sangat penting didahulukan karena sekolah adalah sa-

PNPM KECAMATAN PASONGSONGAN

GELIAT PNPM DI PESISIR UTARA

S

alah satu desa yang sangat bergembira atas program PNPM Mandiri Perdesaan adalah Desa Padangdangan. Pada tahun 2009 Desa dengan luas nyaris 6 kilo meter dan terdiri dari 6 dusun ini telah mendapatakan pengaspalan jalan sepanjang 1.904 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain dana dari PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat juga mengaspal jalan poros desa di Dusun Dabada sepanjang 300 meter dengan cara swadaya.

sanakan di sepanjang Dusun Dabada dan Dusun Dunggadung dengan lebar 2,5 meter dan panjang 111.550 M. Total biaya pengaspalan ini mencapai Rp 140.500.500,-.

Pengalokasian dana kembali terjadi pada tahun 2011 juga dalam bentuk pengaspalan jalan di Dusun Teppoh dengan volume lebar 2,500 M dan panjang 1.450 M dan telah menelan dana sebesar Rp 186.149.100,00.-

Tahap berikutnya pada tahun 2010 pengaspalan jalan juga dilak-

Selain program yang bersifat pembangunan fisik, Desa padengdengan juga mendapat dana

ran peningkatan kualitas pendidikan untuk para murid.

Alhasil, pada tahun anggaran 2010 usulan gedung TK Dewi Sartika ini dapat didanai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dengan jumlah dana sebesar Rp 136.174.350. Dana tersebut antara lain diperuntukkan bagi pembangunan gedung TK Rp 129.365.650, operasional TPK (3%) Rp 4.085.200, dan operasional UPK (2%) Rp 2.723.500.

Kini, gedung baru tersebut telah rampung dibangun. Murid, para guru dan orang tua murid mengaku sangat senang. Sebab dengan adanya gedung permanen ini, mereka bisa tenang dalam menjalankan proses belajar mengajar. = ANGGA WINARDI

program pemberdayaan perempuan berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pada tahun 2009, Desa ini mendapatakan kucuran dana pinjaman bergulir sebesar Rp 70.000.000,-. Dana tersebut dibagi menjadi dua. Rp 30.000.000,- unutk kelompok arisan, sementara sisanya 40.000.000,- untuk kelompok wanita tani Flamboyan.

Berikutnya pada tahun 2011, desa Padangdangan mendapatakan dana pinjaman bergulir sebesar Rp 40.000.000,-. Dana ini kembali di bagi menjadi dua.

Rp 20.000.000,- untuk kelompok arisan cemerlang dan Rp 20.000.000,- untuk kelompok arisan Mawar Indah.= Wardah AM

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

7

Ruang Belajar RBM, Mahluk Apakah Dia?

B

anyak yang bertanya, di manakah Ruang Belajar Masyarakat yang sering dibicarakan oleh para pelaku PNPM? Pertanyaan ini muncul karena masyarakat umum memahami bahwa ruang adalah sebuah lokasi dalam sebuah rumah atau bangunan. Padahal yang dimaksud dengan Ruang Belajar Masyarakat atau biasa disingkat menjadi RBM ini bukanlah ruang sebagai sesuatu yang verbal atau fisik.

Ruang Belajar Masyarakat adalah sebuah Kelompok kerja yang ditugasi untuk membuat program dan kegiatankegiatan yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk belajar banyak hal terkait aktifitasnya sehari-hari. Seperti bagaimana memahami dasar-dasar hukum dan peradilan hingga bagaimana melek informasi.

Alhasil, ruang yang dimaksud dalam RBM bukanlah ruang dalam artian fisik, namun program dan kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa menjadi wahana masyarakat untuk belajar banyak hal agar wawasannya lebih luas dan cerdas.

Di kabupaten Sumenep, PNPM Mandiri Perdesaan telah melakukan beberapa kegiatan terkait usaha menciptakan wahana belajar bagi masyarakat. Salah satunya pelatihan advokasi hukum. Dalam kegiatan ini, para peserta diberitahu bagaimana proses dan tahap-tahap peradilan terhadap seorang warga yang tersangkut persoalan di ranah hukum. Dalam kegiatan ini pula, peserta diberitahu apa saja hak-hak mereka ketika berurusan dengan hukum, dan apa yang perlu dilakukan.

Tak kalah serunya, RBM PNPM Mandiri Perdesaan Sumenep juga melakukan pelatihan Training of Trainer (TOT).

Yakni pelatihan bagaimana caranya menjadi seorang pelatih. Melalui kegiatan ini para peserta diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat; mengorganisir mereka, memberikan mereka pengetahuan dan mendorong mereka untuk terus menjadi lebih baik.

Selain dua kegiatan ini, masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh Pokja RBM PNPM Mandiri Perdesaan Sumenep. Sebab Kelompok kerja RBM ini dibagi menjadi beberapa devisi. Yakni Devisi Advokasi, CBM, Media, TPM ....

Di rubrik ini akan disajikan secara detil berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pokja RBM PNPM Sumenep.

Semoga bisa menjadi inspirasi buat sidang pembaca untuk terus meningkatkan kualitas diri. = ZEINUL UBBADI

8

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

PENYUSUNAN MODUL RBM

Diagnosa Persoala

S

etiap pekerjaan yang diharapkan dapat benar-benar bermanfaat tentu harus direncanakan dengan matang dan teliti. Tak terkecuali program-program yang akan dicanangkan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sumenep.

Seluruh kegiatan RBM dimulai dengan penyusunan Modul Kegitan yang dilaksanakan pada tanggal 15 desember 2011 lalu. Dalam kegiatan ini panitia mengundang 47 peserta perwakilan dari berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Sumenep. Bersama mereka, para pelaku PNPM dan anggota Pokja RBM mendiskusikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sejak dari persoalan pemberdayaan ekonomi hingga persoalan wawasan masyarkat tentang hukum dan peradilan.

Menurut sebagian besar peserta, masyarakat di Kabupaten Sumenep ternyata masih banyak yang belum melek persolan hukum. Satu misal, seringkali terjadi di masyarakat sebuah kasus hukum

hingga tidak jarang ada kejadian sangat sulit mendapatkan KTP dan KK, pungli merajalela dan raskin yang byar pet, kadang ada, dan kadang tidak.

Selain beberapa persoalan tersebut, banyak sekali sesuatu yang terungkap dalam forum ini. Semuanya ditampung dan didiskusikan untuk menentukan apa kira-kira program dan kegiatan yang tepat, yang sekiranya bisa menjadi jalan keluar bagi persoalan-persoalan dimaksud.

Abdullah Arif, Ketua Pokja RBM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sumenep mengatakan pihaknya sangat berhati-hati dalam menyusun modul program dan kegiatan RBM. Sebab dari modul inilah nantinya berbagai kegiatan akan dijalankan.

Serius : Pokja-Pokja di RBM PNPM Mandiri Perdesaan sedang menyusun modul pelaksanaan dan program dan kegiatannya masing-masing

an untuk Susun Modul mandeg gara-gara mereka takut untuk menjadi saksi. Mereka merasa enggan berurusan dengan polisi karena mendekati polisi dianggap berbahaya.

Begitu juga ketika mereka tersangkut langsung dalam persoalan hukum. Saat menjadi tersangka mereka tidak tahu hak-hak serta apa saja yang harus mereka persiapkan dalam mengikuti proses hukum dan peradilan. Karenanya mereka cendrung gampang menjadi objek pemerasan dan kekerasan oleh oknum petugas yang tidak bertanggung jawab.

Selain persoalan hukum para peserta juga mengungkapkan kurang mengertinya masyarakat terhadap program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Ada yang mengira program ini adalah program bantuan hibah yang tidak perlu dikembalikan, dan ada pula yang mengerti SPP adalah program bantuan pinjaman modal usaha, namun disalah gunakan dengan hanya dimanfaatkan untuk belanja hal-hal yang tidak begitu penting.

Tak ketinggalan pula, dalam forum ini terkuak informasi bahwa administrasi pemerintahan di tingkat desa masih sangat memperihatinkan. Bahkan kebanyakan masyarakat juga tidak tahu menahu tentang persoalan adminstrasi tersebut. Se-

Penyusunan modul ini dimulai dengan diagnosa persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ia mengakui Tahapan ini benarbenar menjadi perhatian serius. “Sebab ibarat seorang dokter, jika diagnosa penyakit tidak dilakukan dengan tepat, maka obat yang diberikan bisa jadi keliru dan malah berakibat fatal� Ujarnya dengan mimik sangat serius.

Arif mengaku mempunyai harapan besar terhadap program-program yang akan dijalankan oleh RBM. Sebab hal itu akan sangat membantu program-program yang dijalankan PNPM Mandiri Perdesaan Sumenep berjalan semakin baik dan rapi.

Hal senada juga diungkpakan R. Abdurrahman, koordinator Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sumenep.

Menurutnya, kejelian dalam melihat persoalan dan menemukan benang merahnya, merupakan titik tolak keberhasilan sebuah pekerjaan. Oleh karenanya ia meminta kepada seluruh peserta yang hadir dalam forum ini benar-benar serius melakukan pemetaan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Diharapkan, kegiatan-kegitan yang ada dalam modul ini bisa betul-betul menjadi resep mujarab bagi pencerahan warga Sumenep. = ZEINUL UBBADI

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

9

Pamator

Konsep dan Metode Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Oleh : ABDUL HADI

R

eformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 memberikan dampak yang luas pada perubahan sistem pemerintahan.

Jika pada era Orde Baru kekuasaan sangat bersifat sentralistik, reformasi melahirkan sistem pembagian kekuasaan yang mulai terdistribusi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hal ini terwujud dalam Sistem Desentralisasi yang secara legal dilahirkan lewat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menyebabkan Perubahan Kedua UUD 1945 seperti tertuang pada Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18, 18A, dan 18B. Perubahan aturan negara seperti di atas menempatkan daerah menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republic yaitu dalam prinsip otonomi dengan desentralisasinya.

Menurut Prof. Ginandjar Kartasasmita, Ketua DPD RI, “Perubahan aturan main mengenai pemerintahan daerah merupakan afirmasi-konstitusi, bahwa daerah menjadi pengambil kebijakan sentral dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind) serta diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Saat ini pelaksanaan otonomi daerah telah melahirkan perubahan yang cukup signifikan, terutama berhubungan antarpelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Namun dalam prakteknya otonomi daerah masih menghadapi

10

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

kendala yang harus segera dicarikan jalan keluarnya atau penanganannya secara sungguh-sungguh.

Salah satu kendala yang dipaparkan oleh Ginandjar Kartasasmita adalah kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Di tengah era globalisasi yang serba cepat, masyarakat diharapkan memiliki daya tahan dan daya adaptasi yang tinggi agar mampu menjalani kehidupan masa depan dengan sukses.

Untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat agar lebih berdaya, berpartisipasi aktif, serta penuh dengan kreativitas, pemerintah melontarkan komitmen yang berlevel internasional.

Komitmen ini telah ditandatangani dalam KTT Millenium PBB pada tahun 2002 bersama 189 negara lainnya. Komitmen semua negara di dunia untuk memberantas kemiskinan ditegaskan dan dikokohkan kembali dalam ”Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan” yang disepakati oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan dari 165 negara yang hadir pada KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, September 2002. Hasil deklarasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen ”Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan”, yang juga telah ditanda-tangani oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia dengan target memberantas kemiskinan pada tahun 2015.

Dalam deklarasinya negara peserta menerapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs tersebut, terdapat 8 (delapan) tujuan (goal) yang hendak dicapai sampai tahun 2015 oleh negaranegara di dunia termasuk Indonesia, dengan tujuan pertama adalah mengatasi dan/atau memberantas

kemiskinan dan kelaparan (United Nations, 2000).

Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dimana pemerintah dan semua perangkatnya dalam semua level, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia paling lambat tahun 2015.

Kendati Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan MDGs untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam Human Development Report 2007 yang dikeluarkan oleh UNDP, menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia makin memburuk dalam 10 tahun terakhir. Dalam laporan tersebut, HDI atau IPM Indonesia yang diukur dari pendapatan riil per kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan kualitas pendidikan dasarnya, ternyata peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Peringkat Indonesia dari tahun ketahun selalu menurun dari 110 menjadi peringkat 112 dari 175 negara yang dinilai UNDP (2003), walaupun pada tahun 2006 terdapat peningkatan ranking ke 110 (UNDP, 2007).

Sebagaimana kita alami, era ini merupakan kehidupan yang bercirikan perubahan yang cepat, kompleks, penuh resiko, dan penuh dengan kejutan.

Dengan demikian individu, kelompok atau komunitas harus melakukan berbagai upaya untuk ikut berubah, menyesuaikan diri, atau mengambil kendali perubahan. Di sisi lain interdependensi antara komunitas, terkecil sekalipun, dan dunia sebagai totalitas, membuat semakin sulit bagi seorang individu untuk menghadapi perubahan sendirian. Apalagi melihat kenyataan, kenaikan harga BBM misalnya, yang merupakan perubahan disektor ekonomi dan energi akan mempengaruhi sector kehidupan yang lain.

Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan komunitas yang disebut Community Development (selanjutnya disebut CD). CD adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat (United

States Departement of Agriculture, 2005). CD tidak bertujuan untuk mencari dan menetapkan solusi, struktur penyelesaian masalahatau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. CD adalah bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan (StandingConference for Community Development, 2001).

Pengembangan otonomi daerah yang diarahkan pada partisipasi aktif dari masyarakat sangat sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh CD. Kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan konsep pemberdayaan masyarakat seperti CD ini membutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengimplementasikannya.

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang Deficit based dan Strength Based. Pendekatan Deficit-based terpusat pada berbagai macam permasalahan yang ada serta cara-cara penyelesaiannya. Keberhasilannya tergantung pada adanya identifikasi dan diagnosis yang jelas terhadap masalah, penyelesaian cara pemecahan yang tepat, serta penerapan cara pemecahan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya situasi saling menyalahkan atas masalah yang terjadi.

Di sisi lain, pendekatan Strengh Based (Berbasis kekuatan) dengan sebuah produk metode Appreciative Inquiry terpusat pada potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk menjadikan hidup lebih baik.

Appreciative Inquiry merupakan sebuah metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif dengan memfokuskan pada pengalaman positif dan masa depan yang penuh dengan harapan (Cooperrider dan Srivastva, 1987; Cooperrider dkk., 2000; Fry dkk, 2002; Ludema dkk, 2000, dalam Gergen dkk., 2004).

Dalam sepuluh tahun terakhir, Appreciative Inquiry menjadi sangat populer dan dipraktekkan di berbagai wilayah dunia, seperti untuk mengubah budaya sebuah organisasi, melakukan transformasi komunitas, menciptakan pembaharuan organisasi, mengarahkan proses merger dan akusisi dan menyelesaikan konflik. Dalam bidang sosial, Appreciative Inquiry digunakan untuk memberdayakan komunitas pinggiran, perubahan kota, membangun pemimpin religius, dan menciptakan perdamaian.=

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

11

Wawancara

ABDULLAH ARIF

Hidup Adalah Pengabdian Untuk Masyarakat

B

erbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain.

Ini yang menjadi prinsip hidup Abdullah Arif, SH. yang saat ini menjabat Ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Sumenep ini seraya mengutip sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadith: “Khoirunnaas anfa’uhum linnaas”, yang ketika dimaknai secara tersirat “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia”.

Sosok bersahaja yang juga Ketua BKAD Kecamatan Pragaan ini juga mengatakan bahwa kiat sukses setiap kegiatan yang dikelolanya bersama tim harus diawali dengan niat pengabdian dan ketulusan sehingga hasil dari kegiatan tersebut akan lebih maksimal dan bermanfaat. Ini dibuktikan pada setiap kegiatan dia selalu hadir dan memberikan motivasi serta pendampingan kepada panitia penyelenggara maupun peserta yang mengikuti beragam kegiatan Ruang Belajar Masyarakat (RBM). Dari motivasi tersebut diharapkan masing-masing Sub. Pokja (sebagai panitia penyelenggara kegiatan) yang telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yakni Pokja CBM, Pokja Media, Pokja TPM dan Pokja Advokasi dalam merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Suami dari Nafhah yang telah dikaruniai dua orang anak ini berharap hasil dari kegiatan RBM agar supaya stakeholder benar-benar menerima manfaat dari segudang kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan. “Tidak hanya gugur kewajiban saja, karena program (RBM PNPM Mandiri Perdesaan) ini merupakan “mimpi” dari beberapa tahun silam bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa berdaya dengan bersama-sama berperan aktif sesuai cita-cita pembangunan, seperti yang diupayakan saat ini”, tambahnya.

12

Mandiri | Edisi Perdana | Maret 2012

Pria yang akrab disapa Pak Dulla ini selain aktif di perangkat PNPM MP juga berkiprah di dunia olah raga, ini dibuktikan keterlibatannya sebagai Ketua Komisi Disiplin PSSI Cabang Sumenep yang diantaranya mengurusi masalah sengketa pelanggaran dalam sepak bola, yang telah dijalaninya selama dua periode ini.

Gelar Sarjana Hukum yang menjadi embel-embel dibelakang namanya dia tempuh di Universitas Putra Bangsa Surabaya dan berhasil menamatkannya pada tahun 2004. Bahkan ketika masih duduk dibangku kuliah, dia aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sehingga kematangan dalam kepemimpinan organisasi tidak diragukan lagi.

Ketika disinggung tentang program Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM MP tahun 2012, aktifis LSM Petir ini mengatakan bahwa program RBM tahun 2012 akan dijadikan sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari Program RBM sebelumnya, sehingga diharapkan para Pelaku di tingkat Kecamatan dapat mengaplikasikan dan menularkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh saat pelatihan kepada masyarakat di wilayahnya. “Program (RBM tahun 2012) ini akan dimulai pada bulan Juni mendatang”, tambah pria yang pada tanggal 12 April lalu genap berusia 55 tahun ini. (Sholeh)