Duta Rimba Edisi 52 - Mei Juni 2014

DUTA RIMBA MAJALAH PERHUTANI

NO. 52 • TH. 9 • MEI - JUNI • 2014

M A JA L A H

P E R H U TA N I

SOSOK RIMBA

Hambra

Rimbawan Aset Berhasil Atau Tidak?

RIMBA DAYA

Jenetri Bodong Mesin Pengumpul Uang INOVASI

Power Take Off Generasi Baru Alat Sarad Kayu EDISI NO. 52 • TH 9 • MEI - JUNI 2014

BENAR DIGUGAT

SALAH DITERKAM

SALAMREDAKSI

Pengarah Bambang Sukmananto Direktur Utama Perum Perhutani

Inisiatif Baru

Dok. Humas PHT

ISSN: 2337-6791

Penanggung Jawab Hari Priyanto Sekretaris Perusahaan

Pemimpin Redaksi Susetiyaningsih Sastroprawiro Kepala Biro Komunikasi Perusahaan

Sekretaris Redaksi Ruddy Purnama

Redaktur Dadang Kadarsyah • Lusia Diana

Tata Usaha M. Agus • Media Indah • Adehika • Guritno

Perwakilan Kepala Seksi Humas Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kepala Seksi Humas Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Kepala Seksi Humas Perhutani Divisi Regional Jawa Barat & Banten

Desain & Layout Tim Duta Rimba Art Works

Alamat Redaksi Humas Perhutani Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 10 Jl. Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat Telp: 021 - 5721 282, Fax: 021 - 5733 616 E-mail: humas@perhutani.co.id www.perumperhutani.com

Naskah & Advertensi DUTA RIMBA adalah majalah dua bulanan yang diterbitkan Perum Perhutani untuk berbagi informasi korporasi kepada internal dan para pihak.

Redaksi menerima tulisan, artikel, naskah, dan fotofoto menarik yang sesuai dengan visi dan misi tema penerbitan DUTA RIMBA edisi berikutnya. Artikel ditulis dengan spasi ganda, maksimal lima halaman dan dikirim melalui e-mail (softcopy). Redaksi berhak melakukan editing sesuai dengan kebutuhan penerbitan.

Iklan dan advertorial pada majalah DUTA RIMBA mendapatkan diskon menarik.

Majalah Duta Rimba dapat diakses di www.perumperhutani.com

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

P

embaca yang budiman. Tanpa terasa kita segera melintasi pertengahan tahun 2014. Sebuah kumparan waktu, yang harus terus kita manfaatkan untuk melihat apa yang telah kita capai, dan apa yang harus kita kerjakan untuk bulan-bulan mendatang.

Bila mencermati perjalanan usaha kita setengah tahun ini, kita mencatat transformasi bisnis Perhutani berkembang demikian pesat.

Hampir setiap bulan selalu ada inisiatif baru untuk mengembangkan bisnis.

Namun seiring dengan pertumbuhan bisnis tersebut, kita juga dituntut untuk memenuhi aspek legal dan kepatuhan dalam setiap proses bisnis, guna meminimalisir risiko dikemudian hari Berangkat dari pemikiran semacam itu, pada edisi kali ini, kita ingin mengangkat aspek legal dan kepatuhan dalam Rimba Utama. Perhutani yang kini semakin terbuka dalam menjalin kerja sama dengan mitra kerja untuk menggenjot kinerjanya, harus ditopang oleh fungsi hukum, baik yang ada di kantor pusat maupun divisi regional maupun bisnis, agar bisnis perusahaan ke depan semakin mulus.

Untuk melakukan pengayaan dalam rangka memperkuat fungsi hukum dan kepatuhan, kami juga mewawancarai Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, Hambra SH MHum, terkait dengan hukum yang berkait dengan BUMN. Hasil wawancara, pria kelahiran Ketapang, Maluku, ini kami sajikan dalam rubrik Sosok Rimba.

Dalam kaitan dengan inisiatif baru, dalam Rimba Khusus, kami sajikan inovasi baru di bidang marketing, yang dilakukan Divisi Komersial Kayu untuk memperkenalkan penjualan Online di Jawa Barat. Melalui sistem ini akan memudahkan konsumen dari mana saja untuk mengakses produkproduk Perhutani. Terobosan di Jawa Barat ini diharapkan bisa segera diikuti di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebagaimana dengan keinginan majalah ini untuk bisa menjadi majalah ilmu pengetahuan dan pendidikan di bidang kehutanan, maka beberapa sajian yang berkaitan dengan masalah kehutanan bisa disimak pada Rubrik Warisan Rimba yang mengangkat Situs Cijantungeun. Wisata Rimba menurunkan Air Terjun Kakek Bodo, Rimba Kuliner tentang lezatnya Kikil Pacul Bojonegoro.

Tentu masih banyak rubrik-rubrik lainnya yang akan anda bisa nikmati dari majalah kesayangan ini. Sebagai bacaan ilmiah dan populer, kami berharap Duta Rimba akan bisa menemani anda mengisi waktu-waktu yang padat, untuk sejenak melupakan kepenatan dengan membolak-balik dan memperkaya khazanah pengetahuan anda dengan menikmati sajian kali ini. Selamat membaca.

DUTA Rimba 1

SEMAIRIMBA

SALAM REDAKSI BENAH DIRI • Hukum Korporat Makin Menguat

10

1 4

PRIMA RIMBA • Hukum dan Bisnis Berjalan Sarimbit

6

RIMBA UTAMA • • • • •

Waspadai Politisasi Sengketa Tanah Hutan Benar Digugat Salah Diterkam Jangan Ditumpuk, Tapi Dilaksanakan 1001 Masalah Tenurial Polhut Kultural dari Represif ke Antisipatif

10 14 18 22 26

RIMBA KHUSUS • Dari Konflik Sosial Ke Komunikasi Sosial • Suara Stakeholder Rekonfigurasi Hutan Jawa

30

30 34

BISNIS RIMBA • Sistem 0nline Manjakan Pelanggan Kayu • Simpel dan Tidak Berbelit • Apa Kata Mereka

38 44 48

SOSOK RIMBA • Hambra Rimbawan Ngurus Aset Berhasil Atau Tidak?

LINTAS RIMBA LENSA • Menerobos Belantara Alam

50

50 56 62

OPINI • Waspada dan Jangan Terlena

68

WARISAN RIMBA • Merbau di Situ Cijantungeun

72

ENSIKLO RIMBA • Johar Sang Peneduh

76

RIMBA DAYA • Jenetri Bodong Mesin Pengumpul Uang

80

WISATA RIMBA • Air Terjun Kakek Bodo Beragam Wisata di Satu Lokasi

84

POJOK KPH • KPH Balapulang Tahan Longsor dengan Vertiver

90

88

INOVASI • Power Take Off, Generasi Baru Alat Sarad Kayu

90

RESENSI • Tenurial Lintas Zaman

93

RIMBAKULINER • Kikil Pacul, Memacul Lidah 2 DUTA Rimba

94 NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

POSRIMBA Jangan Timbul Korban Bapak/Ibu Kepala Bag.Humas

Terima kasih atas saran dari saudara.

tinisuwito30@ xxx.com

Selama ini redaksi telah menerima

Perum Perhutani, saya Anugrah Fajar

banyak email yang menanyakan

Nuraini dari Solo. Beberapa hari yang

informasi lowongan pekerjaan. Namun

minuman madu, saudara bisa datang

lalu saya melihat dari internet kalau

Perum Perhutani memang belum ada

langsung ke Koperasi Perum Perhutani

ada lowongan di Perum Perhutani, lalu

rekruitmen untuk penerimaan karyawan

yang terdekat dengan daerah saudara

saya kirim lamaran, CV, dan foto saya

baru. Dilihat dari lambang pada surat

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

melalui email yang tertera di informasi

yang saudara lampirkan, sudah jelas

seperti stok dan harga. Koperasi tersebut

internet tersebut. Hari ini saya mendapat

menunjukkan bahwa informasi lowongan

berada di Pusdiklat SDM Madiun atau KPH

SMS yang mengatasnamakan Perum

kerja itu tidak valid alias palsu. Mohon

Ngawi. Berikut alamatnya :

Perhutani yang berisi bahwa saya

lebih hati-hati pada tindak penipuan

Pusdiklat SDM Madiun

disuruh untuk cek email saya, dan

yang mengatasnamakan Perum

Jl. Rimba Mulya No. 11 Madiun

setelah saya cek, terdapat email yang

Perhutani.

Telp : (0351) 45309, 453095

mengatasnamakan Perum Perhutani

Jika berminat untuk membeli

Selanjutnya, info lowongan pekerjaan

Fax : (0351) 459103

yang berisi lampiran seperti yang saya

bisa dilihat di alamat website Perum

KPH Ngawi

lampirkan dalam email ini. Berikut nomor

Perhutani di www.perumperhutani.

Jl. A. Yani No. 1 Ngawi

yang mengirim SMS kepada saya atas

com atau dengan menghubungi bagian

Telp : (0351) 749477, 749019

nama Perum Perhutani: 081243477474.

SDM Kantor Pusat di nomor 021-5721282

Fax : (0351) 749720

Saya tau kalau perekrutan tersebut

ekstensi 912.

hanya tipu-tipuan saja Pak/Bu, tapi saya mohon ada tindak lanjut dari Perum Perhutani mengenai hal ini agar tidak timbul korban.

Sekian email saya, atas perhatian dan

Dimana Beli Madu Perhutani

Bibit Pohon Gratis Salam hormat, Sebelumnya perkenalkan nama saya

Saya pernah disuguhi minuman

Obie Syam Robiansyah yang beralamat di

madu Perhutani oleh teman, tapi apakah

Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek.

tindak lanjutnya saya ucapkan terima

minuman tersebut memang tidak dijual

Saya adalah anggota dari sebuah

kasih.

untuk umum? Dimana saya dapat membeli

Komunitas yang bernama Rancaekek

minuman madu tersebut untuk wilayah

Community. Kebetulan kami mengadakan

Ngawi/Madiun? Terima kasih.

sebuah agenda atau kegiatan sosial

anugrahf.nuraini@xxx.com

dimana rencananya kami akan menanam bibit pohon, dimana ini adalah salah satu cara pencegahan agar kami tidak mengalami lagi masalah banjir. Mungkin lewat email ini, saya dapat mencari atau mengetahui cara bagaimana agar komunitas kami bisa mendapatkan bibit pohon secara gratis.

Saya harap bapak/ibu kiranya membantu kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. obie.syam@ xxx.com Untuk mendapatkan informasi mengenai bibit gratis tersebut, saudara bisa menghubungi bagian humas di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten dengan alamat :

Pengumuman : Demi kelancaran persuratan melalui email, kami memberitahukan bahwa terhitung

Divisi Regional Jawa Barat dan Banten

Jl. Soekarno Hatta No. 628 K. 14, Bandung 40292

sejak bulan Mei 2014 alamat email humas@perumperhutani.com dialihkan ke alamat email yang baru yaitu humas@perhutani.co.id. Atas perhatiannya diucapkan terima

Telp : (022) 7802971

kasih.

Fax : (022) 7802972

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 3

BENAHDIRI

Hukum Korporat Makin Menguat

Perhutani kini makin terbuka untuk menjalin kerja sama dengan mitra.

Dalam konteks ini diperlukan fungsi hukum yang bisa mengawal bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan. Tak berlebihan bila management Perhutani memiliki komitmen yang kuat untuk merevitalisasi fungsi hukum agar berjalan beriringan dengan bisnis perusahaan

S

Dok. Humas PHT

umber daya manusia (SDM) memiliki peran terkait dengan lahan milik Perhutani sendiri, yang biasa strategis untuk menggerakkan perusahaan disebut tanah DK (Djawatan Kehutanan) dimana itu akan untuk mencapai tujuan. SDM dalam sebuah banyak berhubungan dengan Hukum Agraria. Semua perusahaan banyak komponennya. Ada itu harus dipahami oleh setiap orang yang bekerja SDM yang punya keahlian di bidang industri, sama dengan Perhutani, atau orang Perhutani yang pemasaran, legal, dan kemasyarakatan. Salah satu SDM akan bekerja sama dengan orang luar. Sementara dari tersebut harus kompeten dalam bidang hukum dan tata sisi BUMN-nya sendiri, ada aturan-aturan hukum yang kelola. berkait dengan BUMN dan hukum bisnis, bila bekerja Untuk mengelola perusahaan sekarang ini sama dengan swasta. harus terbuka. Perhutani tidak eksklusif. Perhutani Persoalan hukum bagi Perhutani kini menjadi itu inklusif dan akan bekerja sama dengan mitra persoalan sehari-hari. Di negara demokrasi tidak akan untuk mengoptimalkan value. Kalau bekerja dengan jalan, kalau penerapan hukum tidak jalan. Demokrasi perusahaan lain tentu dibutuhkan pengelolaan dokumenakan berjalan liar, kalau penerapan hukumnya tidak baik. dokumen kerja sama. Disitulah teman-teman dari fungsi Walaupun peraturannya baik, kalau implementasinya hukum banyak berperan. Karena tidak baik menjadi masalah. itu akan menyangkut masalah Logika semacam itu yang kerja sama, termasuk Perhutani mendorong saya untuk selalu harus menghadapi AFTA (Asean menyampaikan kepada teman-teman Free Trade Area). Sehingga hukum di fungsi hukum, selalu memperkuat menjadi prioritas baik itu dari sisi diri baik dari sisi kompetensi, SDM maupun materi-materi hukum berlatih menghadapi persoalanyang harus diperkuat. persoalan hukum dan juga harus Masalah hukum di Perhutani ini terbuka. Beberapa waktu yang lalu memang kompleks. Namun, yang sudah saya kasih arahan dua kali. besar adalah menyangkut hukum Pertama perlunya peningkatan mengenai kawasan hutan. Dimana pengetahuan membuat agreement. dalam pengelolaan hutan itu harus Kedua, bagaimana teman-teman mengacu pada UU No 41/1999 dan mampu melakukan analisa hukum. turunannya, yang kesemuanya itu Jangan terlena dengan yang sudah menjadi kewenangan Kementerian biasa, yang biasa belum tentu benar.

Kehutanan untuk membuat aturanKadang-kadang kita membiasakan aturan turunannya. yang tidak benar.

Bambang Sukmananto Direktur Utama Perum Perhutani Selain itu, juga hukum yang Semua kegiatan dan kebijakan

4 DUTA Rimba

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

perusahaan harus ada pertimbangan hukumnya.

Seperti misalnya, apakah kebijakan yang ke luar dari perusahaan berdampak terhadap pihak lain atau tidak.

Itu semua membutuhkan analisa hukum. Hal itu perlu saya tekankan, karena selama ini Perhutani kurang peduli, sehingga sering masalah-masalah muncul karena teledor mengawal kegiatan dan kebijakan, khususnya dalam membuat perjanjian kerja sama tidak diikuti dengan pertimbangan-pertimbangan hukum. Ini tentu sangat berbahaya, sehingga kalau berperkara, Perhutani bisa berada pada pihak yang kalah.

Itulah masalah krusial di bidang hukum, sehingga saya menyambut hangat teman-teman yang bernaung di bawah kementerian BUMN mendirikan forum hukum.

Karena tidak hanya di Perhutani yang lemah di bidang hukum, tapi di semua BUMN yang kini mulai terbuka mereka sering tergopoh-gopoh bila menghadapi masalah hukum.

Forum hukum itu telah mencoba untuk mengevaluasi UU dan peraturan menterinya, apakah sudah mendukung bagi kemajuan BUMN. Ke depan Kementerian BUMN harus memfasilitasi atau mendampingi teman-teman yang bergerak di BUMN, supaya lebih kuat, bahkan bila perlu BUMN bisa go international sebagaimana BUMN di China .

Memang dewasa ini muncul perlunya BUMN Incorporated. Gagasan semacam itu tentu saja sahsah saja dan baik. Setidaknya itu untuk lebih membuat BUMN mandiri, sehingga harus diperkuat dengan hukum yang baik. Kemandirian itu juga bisa memperkuat ekonomi nasional, maupun internasional.

Khusus untuk internasional BUMN tidak bisa sendirisendiri. Apalagi untuk menghadapi AFTA 2015. Kita harus mempersiapkan diri bersinergi dengan baik.

Sinergi itu harus diperkuat dengan program yang disebut BUMN Incorporated. Maksudnya BUMN bersatu sesuai dengan kluster usahanya untuk bersama-sama bersaing menghadapi perusahaan perusahaan besar lainnya untuk mengerjakan suatu pengembangan usaha.

Kalau sudah ada BUMN incorporated tentu harus di-support oleh ahli-ahli hukum internasional. BUMN Incorporated saya kira bukan awang-awang. Sekarang sudah mulai untuk melakukan sinergi. Tapi, menurut saya kurang kencang. Karena, kalau secara politik ingin membesarkan BUMN ya hanya dengan BUMN Incorporated. Dan, BUMN itu secara alamiah akan menjadi holding masing-masing.

Dalam BUMN incorporated tidak hanya dari segi teknis. Tetapi di belakangnya bank juga harus mensupport. Seperti di Tiongkok, kalau ada proyek bankbank nasional-nya langsung mendukung. Di Jepang dari

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

sisi teknis ada JICA, tetapi bank-banknya, seperti Bank Sumitomo selalu siap untuk men-support.

Sekarang misalnya Wijaya Karya berjuang mendapat kontrak kontruksi di Saudi Arabia, seharusnya di back-up oleh bank BUMN, sekali pun kontraknya di luar negeri.

Nah, disini peran hukum makin penting. Kalau kontrak dengan luar negeri, kelemahan kita harus ditutup. Nah, mungkin untuk Perhutani belum. Tapi, Perhutani bagian dari itu semua. .

Dari gambaran di atas, fungsi hukum Perhutani harus diperkuat, termasuk keahliannya. Fungsi hukum tak cukup lagi hanya menangani masalah hutan saja.

Perhutani masih membutuhkan kompetensi untuk bernegoisasi, kerja sama atau perikatan, dan bisnis internasional. Untuk itu menjadi program manajemen untuk meningkatkan kapasitas fungsi hukum agar mampu mengawal bisnis Perhutani Penguatan fungsi hukum ini tak hanya berlaku untuk biro hukum, tetapi juga di kalangan pimpinan Perhutani di lapangan. Sekalipun bukan sarjana hukum, dalam membuat konsep kerja sama tentu harus mengerti soal hukum. Mulai dari hukum kehutanan sampai dengan hukum korporasi. Seperti apa yang boleh dan tidak boleh kaitannya dengan lahan.

Para pemimpin di lapangan ini sekarang sudah mulai kita didik. Dan sekarang, keputusan dari direksi, surat-surat maupun produk-produk yang keluar seperti legal drafting harus diketahui oleh fungsi hukum. Kepala Biro Hukum di Pusat. Kalau di daerah oleh seksi hukum.

Demikian seterusnya.

Saya juga sudah meminta untuk menerbitkan kumpulan UU dan peraturan mengenai bisnis dan pengelolaan hutan agar menjadi acuan semua pejabat baik di pusat maupun di daerah. Begitu pula hasil-hasil sidang agar dibukukan sebagai referensi bagi para pejabat. Hasil sidang itu bisa menjadi yurisprudensi.

Memang dari sisi hukum, hingga kini masih terdapat kewenangan terbatas dari direksi BUMN dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Bagaimana BUMN bisa bersaing kencang kalau untuk kerja sama masih dibatasi?. Sebagai contoh, dalam optimalisasi aset perusahaan. Bagaimana mungkin kalau kewenangan direksi itu dalam menjalankan kerja sama yang dibolehkan hanya lima tahun. Umumnya dalam penggunaan lahan aset perusahaan, investor membutuhkan waktu 20 tahun. Disini terlihat BUMN ini diminta lari kencang, tetapi kakinya belum dilepas semuanya. Disinilah diperlukan regulasi yang memungkinkan kerja sama yang sudah menjadi kewenangan BUMN tak usah dibatasi. Kalau kerja samanya bisa 20 tahun, tentu tak hanya bagi direksi, tetapi juga bagi investor, ada kepastian hukum.• DR

DUTA Rimba 5

PRIMARIMBA

Hukum dan Bisnis

Dok. Humas PHT

Berjalan

6 DUTA Rimba

Acara Penandatanganan MoU Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hendarman Supandji

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dibutuhkan penguatan fungsi hukum dan kepatuhan agar bisa menopang bisnis Perhutani bisa memenuhi aspek legal dan kepatuhan.

Untuk itu dibutuhkan sinergi seluruh insan Perum Perhutani, untuk melibatkan fungsi hukum dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

I

barat roda, transformasi korporat ini berputar kencang.

Nyaris tiada bulan tanpa inisiatif baru dari manajement untuk menggulirkan perubahan.

Perubahan yang dilakukan secara simultan dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun-ke tahun, dalam lima tahun terakhir ini, membuat

perusahaan di bidang kehutanan ini menjadi Perhutani Baru.

Bila beberapa tahun sebelumnya Perum Perhutani berjalan apa adanya. Minim inisiatif baru, minim terobosan dan minim perubahan.

Dengan Perhutani Baru, seakan tak pernah lelah untuk melakukan inisiatif baru, menggagas dan

Cakupan Bisnis Perhutani Pasal 11, PP No 72/2010 (1) Maksud dan tujuan perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama

a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

b. Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan

jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

c. Merehabilitasi dan reklamasi hutan;

d. Perlindungan hutan dan konservasi alam;

e. Pengelolaan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi;

f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan;

g. Penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan;

h. Pengembangan agroforestri;

i. Membangun dan mengembangkan hutan rakyat dan/atau hutan tanaman

rakyat dan

j. Perdagangan hasil hutan

(3) Selain kegiatan usaha Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain berupa:

a. Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk trading house,

agroindustrial kompleks, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resor, rest area, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, sumber daya alam lainnya; dan

b. Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

mengimplementasikan ide-ide segar, agar perusahaan ini terus tumbuh dan berkembang.

Bila sebelumnya bisnis Perhutani bertumpu pada pengelolaan hutan (tanaman). Kini, bisnis Perhutani telah meluas yang berbasis industri.

Bisnis ini sejalan dengan terbitnya PP Nomor 72 tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara. Bila dibanding PP No 15 tahun 1972, PP No 72 mengatur secara rinci bisnis Perhutani yang demikian luas.

Hal ini terlihat dalam pasal 11 UU tersebut.

Dengan payung hukum tersebut, Bambang Sukmananto setelah ditunjuk Direktur Utama 2012 langsung melakukan transformasi korporat untuk menggenjot bisnis Perhutani. Dimulai dengan penataan bisnis Perhutani, penyiapan sumber daya manusia (SDM), pengembangan budaya perusahaan hinga restrukturisasi organisasi.

Gebrakan dalam tiga tahun terakhir ini, tak hanya mengubah bisnis perhutani tetapi secara nyata juga menggenjot kinerja finansial perusahaan. Dalam tahun 2013 untuk membukukan keuntungan perusahaan mencapai Rp 204 miliar, untuk pertama kali menembus angka psikologis di atas Rp 200 miliar. Pencapaian itu membuat perusahaan ini untuk menggenjot target keuntungan perusahaan Rp 285 miliar pada 2014.

Seiring dengan pencapaian tersebut bisnis Perhutani makin inklusif dan terbuka. Untuk mengembangkan bisnis, perhutani

DUTA Rimba 7

Dok. Humas PHT

PRIMARIMBA

Penandatanganan MoU Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hendarman Supandji

lebih membuka diri untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Untuk mengembangkan industri, optimalisasi aset perusahaan yang membentang di Pulau Jawa dan Madura, perusahaan tentu perlu melakukan kerja sama dengan mitra kerja. Untuk mengembangkan aset perusahaan Perhutani bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan properti untuk membangun perumahan, apartemen. Untuk mengembangkan aset perusahaan bisa bekerja sama dengan investor untuk membangun hotel, cottage, bungalow, dan lain sebagainya.

Untuk mengoptimalkan aset, Perhutani bisa bermitra dengan jaringan ritel untuk membangun pusat perbelanjaaan.

Dalam konteks inilah, Perhutani tak cukup hanya melakukan transformasi bisnis sebagaimana digariskan dalam PP No 72/2010.

Yang tak kalah pentingnnya juga melakukan penguatan di fungsi hukum. Bisnis dan hukum harus berjalan beriringan atau serimbit.

8 DUTA Rimba

Dalam pengelolaan hutan ini juga memunculkan masalah tenurial, seperti klaim kepemilikan tanah di wilayah hutan oleh masyarakat, penyerobotan tanah hutan, alih fungsi hutan dan lain sebagainya.

Aspek legal dan kepatuhan sebagai bagian untuk melakukan mitigasi risiko, dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Biro Hukum Perum perhutani harus terus mengawal transformasi bisnis perhutani, agar bisa terhindar dari masalah-masalah legal di kemudian hari. Atau, kalau pun menghadapi masalah hukum, Perum perhutani memiliki positioning

yang menguntungkan, karena telah mempersiapkan setiap kegiatan bisnis dengan aspek legal dan kepatuhan.

Memang masalah legal dan kepatuhan itu tak hanya berkait dengan bisnis Perhutani, tetapi juga pengelolaan hutan. Dimana dalam pengelolaan hutan ini, Perhutani mengelola hutan negara dan hutan perusahaan. Dalam pengelolaan hutan ini juga memunculkan masalah tenurial, seperti klaim kepemilikan tanah di wilayah hutan oleh masyarakat, penyerobotan tanah hutan, alih fungsi hutan dan lain sebagainya.

Untuk menangani masalah tenurial memang membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengn permasalahannya.

Namun untuk menghadapi masalah tenurial, perhutani juga menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun sebagai perusahaan yang mengemban amanah untuk mengelola hutan negara, dalam

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

melakukan penguatan sektor hukum, Perhutani juga melakukan berbagai langkah penguatan fungsi hukum baik di pusat maupun di Divisi Regional dan Divisi Komersial Kayu dan Divisi Komersial Non Kayu.

Beberapa langkah untuk melakukan penguatan fungsi hukum, langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan audit hukum di Divisi Regional dan divisi bisnis. Semua kontrak dan perjanjian kerja di Divisi Regional dan bisnis dilakukan review, untuk mengetahui sejauh mana perikatan yang dibuat dengan pihak ketiga memenuhi aspek legal dan kepatuhan, baik dari peraturan dan kebijakan perusahaan, maupun peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Dari audit hukum tersebut tergambar bagaimana anatomi kontrak dan perjanjian kerja di Divisi Regional dan bisnis. Mana yang sudah sesuai dengan aspek legal dan kepatuhan. Dan mana yang masih ada kekurangannya, sehingga perlu dilakukan pengayaan, untuk meningkatkan kompetensi para pimpinan Divisi Regional dan bisnis untuk melakukan perikatan kerja.

Dari audit hukum itu pula, telah mendorong dilakukan pelatihan bagi fungsi hukum di Divisi Regional dan bisnis, agar kompetensinya makin meningkat, seiring dengan makin meningkatnya bisnis Perhutani.

Dari audit hukum itu juga makin menyadarkan seluruh Divisi Regional maupun bisnis, bahwa dalam mengeluarkan kebijakan dan melakukan perikatan, harus melibatkan fungsi hukum dari awal.

Supaya bila terjadi masalah, fungsi hukum cepat melakukan mitigasi.

Jangan seperti selama ini, fungsi hukum itu dilibatkan ketika terjadi masalah.

Dalam melakukan penguatan fungsi hukum, manajemen juga mengharapkan kompetensi Biro

Hutan yang dikelola Perum Perhutani

Hukum juga perlu terus ditingkatkan.

Tak cukup hanya masalah pidana dan perdata, tetapi juga hukum bisnis, hukum korporasi, hukum perikatan dan lain sebagainya Dalam meningkatkan kompetensi Biro Hukum, manajemen pada 2014 akan merekrut 3-4 karyawan sarjana hukum yang memiliki kompetensi di bidang perikatan, bisnis dan korporasi. Perekrutan ini sekaligus untuk pengkaderan di bidang legal dan kepatuhan. Gap di Biro Hukum ini masih sangat lebar. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, harus ada pengkaderan.

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi, manajemen juga mengirimkan dua karyawan dari Biro Hukum untuk mengikuti pendidikan S2 di bidang Hukum di Universitas Airlangga (Surabaya) dan Univesitas Indonesia (UI). Beberapa langkah ini ditempuh, agar fungsi hukum perusahaan mampu memastikan aspek legal dan kepatuhan bisnis Perhutani yang demikian cepat berkembang bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Di tengah penguatan fungsi hukum untuk menopang bisnis perhutani, terdapat perkembangan yang cukup menarik. Bila fungsi hukum selama ini berfungi pada saat ada masalah. Kini fungsi hukum telah

mengalami akselerasi. Dimana fungsi hukum kini sudah mulai sarimbit dengan aktivitas bisnis perusahaan.

Perubahan semacam itu, mulai dirasakan oleh Hari Priyanto, Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani, Biro Hukum mulai kewalahan menjalankan tugas dalam memberikan pendapat hukum terhadap berbagai bisnis perusahaan.

Hampir semua divisi maupun organ manajemen lainnya selalu melibatkan Biro Hukum.

Di tengah pertumbuhan bisnis Perhutani yang terus melesat dan melebar, Hari Priyanto dalam dua tiga tahun mendatang membayangkan Biro Hukum itu menjadi divisi sendiri, untuk memastikan semua proses bisnis Perum Perhutani bisa dipertanggungjawabkan aspek legalitas dan kepatuhannya.

Dari berbagai wacana yang digagas dari kalangan internal Perum Perhutani dalam melakukan penguatan fungsi hukum, tentu makin menguatkan kebijakan manajemen untuk terus mengawal bisnis Perhutani agar sejalan dengan fungsi legal dan kepatuhan. Begitu strategisnya wacana ini, menjadi tugas seluruh karyawan Perhutani dalam menjalankan amanah tetap mendukung penerapan aspek legal dan kepatuhan. Selamat. • DR

DUTA Rimba 9

RIMBAUTAMA

Waspadai

Politisasi Sengketa Tanah Hutan Mengelola hutan bukanlah persoalan mudah. Apalagi kalau bersengketa dengan warga sekitar hutan. Bila tidak hati-hati, masalah tersebut mudah dipolitisasi untuk kepentingan tertentu di luar masalah tenurial.

Dibutuhkan kearifan dan keteguhan untuk memegang prinsip hukum yang berlaku.

P

erum Perhutani merupakan BUMN di bidang kehutanan yang memiliki karakteristik khusus. Mengapa demikian? Karena sebagai korporasi atau badan usaha, Perum Perhutani dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai badan hukum yang mengemban misi pemerintah menyejahterakan rakyat, khususnya di sekitar wilayah hutan.

Dengan mencari keuntungan, nantinya akan dikembalikan untuk pengelolaan hutan.

10 DUTA Rimba

Tapi di sisi lain, Perhutani mengemban tugas pemerintah hukum publik, untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan hutan, karena berdasarkan pasal 21 penjelasan UU 41/1999 pengelolaan hutan itu merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.“ Namun di wilayah tertentu, karena karakteristik tertentu misalnya, wilayah dan karakteristik sosial, ekonomi dan lingkungan, maka bisa didelegasikan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan. Salah satunya

Perum Perhutani,” tegas Bambang Eko Supriyadi, Kepala Biro Hukum dan Kepatuhan Perum Perhutani.

Adapun dasar hukum pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintah ke Perum Perhutani, pertama, ada pada penjelasan pasal 21 UU No 41/1999 tentang Kehutanan, kedua pasal 4 PP No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, dan Ketiga, pasal 3 PP No 72/2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Bambang Eko Supriyadi Kepala Biro Hukum Kantor Pusat

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 11

RIMBAUTAMA Dasar Hukum Pengelolaan Hutan Perum Perhutani

NO

1

2

UU/PP

UU NO 41/1999

PP NO 6/2007

PENJELASAN Penjelasan Pasal 21: Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat terkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perusahaan perseroan (persero) yang pembinaannya di bawah menteri Pasal 4 ayat 1 : Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pasal 2 kepada badan usaha Milik negara (BUMN) bidang kehutanan.

Pasal 2: Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan.

3

PP NO 72/2010

Pasal 3: Dengan Peraturan pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan hutan di hutan negara yang berada di provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Sebagai BUMN yang mendapat amanah dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan hutan, Perhutani menguasai dua jenis tanah, yaitu tanah kawasan hutan dan tanah Perusahaan atau aset, yang biasa disebut tanah DK (Djawatan Kehutanan). Dalam kaitan tanah tersebut, dalam sejarahnya, Perhutani merupakan wujud peralihan kelembagaan, dulu dari zaman Belanda, Boschwezen (Jawatan Kehutanan) kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan peralihan pasal 2 UUD 1945. Kemudian berdasarkan UU No 19/PRP/1960,

12 DUTA Rimba

dari Jawatan Kehutanan Republik Indonesia kepada Perusahaan Negara (PN) Perhutani. Kemudian berdasarkan PP No 19/1972 dari PN Perhutani menjadi Perum Perhutani .

Mengacu Pada UU No41/1999 Dalam kawasan hutan milik negara, tentu Perhutani sebagaimana dikatakan Eko harus tunduk kepada UU No 41/1999 tentang Kehutanan berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No 44 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP No 45/2004 tentang Perlindungan hutan dan PP No 6/2007 junto PP No 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Sementara untuk tanah perusahaan, kata Eko harus mengacu pada UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang dikenal luas UUPA. Seiring dengan karakterisitk wilayah kerja Perum Perhutani yang berada di pulau yang sangat padat penduduknya, dengan segala dinamika sosial ekonomi dan politiknya, membawa implikasi berupa tekanan yang cukup besar terhadap kawasan hutan itu sendiri.

Konflik dan sengketa hutan itu kata Eko merupakan persoalan tersendiri yang sangat komplek dihadapi oleh Perum Perhutani dalam mengemban tugas pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa.

Konflik yang muncul dengan kawasan hutan yang cukup menonjol di Perhutani antara lain proses tukar-menukar atau penggunaan kawasan hutan, yang kompensasinya belum tuntas diselesaikan, karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya. “Seperti Waduk Kedung Ombo. Itu kan proses penggantiannya belum selesai.

Kawasan hutan itu kan dibawah pengelolaan Perhutani, “ contoh Eko. Selain itu juga kawasan hutan yang diklaim dan diduduki oleh masyarakat ini macam-macam . Bisa berdasarkan Eigendom Verponding, Erfpach Verponding, Opstal Verponding, Kitir, Girik, dan macammacam.

Klaim atas tanah hutan berdasarkan Eigendom Verponding (hak milik pribadi) sebagaimana pernah terjadi di beberapa Kesatuan pemangkuan hutan (KPH) di Divre II Jawa Timur: di KPH Jatirogo yang dikenal dengan istilah “Kasus Sekaran”, KPH Ngawi “Kasus Tlogo Tuwung” dan KPH Kebonharjo Divre I Jawa Tengah yang dikenal “Kasus Sokugunung”. (Bambang Eko

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

sengketa kepemilikan. Perusahaan memberikan laporan adanya di kawasan hutan diklaim dengan bukti hukum yang cukup kuat. Nanti Kementerian Kehutanan akan turun dan melakukan intervensi sebagai pemilik.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, A. K. Basuni Masyarif

Supriyadi, 2013) Klaim atas dasar Erfpacht Verpoding dapat dilihat pada kasus tanah bekas hak Erfpacht Pulauagung yang dikenal dengan Eirfpacht Verpoding No 754 seluas 38,2 Ha di desa Kedalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi.

Begitu pula, Opstal Verponding, memberikan gambaran betapa kompleksnya sengketa kawasan hutan.

Dalam konflik ini, sebagaimana digambarkan oleh Eko, Kadang Perhutani berhadapan dengan kasuskasus yang melibatkan masyarakat banyak sehingga berpotensi di belokkan ke arah politik, ditunggangi oleh unsur politik. Sebenarnya masalahnya adalah masalah hukum murni. Tetapi berkaitan dengan segelintir masyarakat.

Melihat fenomena semacam itu, bagaimana Perhutani melakukan perlawanan? Dalam konteks ini Eko menjelaskan, Pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah melihat sejauh mana posisi Perhutani. Sebagai BUMN yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan hutan ada empat tugas yaitu; perencanaan hutan,

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam. “Nah ketika menghadapi masalah tenurial seperti ini, Perhutani mengambil dua sikap. Dalam hal itu tidak berkaitan dengan status hukum, Perhutani diberi kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak negara atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Ketika ada klaim, ada yang menduduki, Perhutani sebagai pengelola hutan mempunyai kewajiban untuk mempertahankan hak negara. Karena ini merupakan bagian dari perlindungan hutan yang ditugaskan kepada Perhutani, sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa” tegas Eko. Perhutani bisa melakukan penindakan hukum, melalui Polisi hutan. Sesuai dengan tugas melaporkan ke penegak hukum, sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU. Misalnya Polhut berhak menangkap kalau memang ada unsur kejahatan .

Sementara bila berkait dengan status hukum misalnya mereka punya sertifikat, itu dikembalikan kepada pemilik hutan dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Ini ada

Mengacu pada UUPA Sementara untuk aset Perhutani, yang biasa disebut tanah DK, yang biasa dimanfaatkan untuk operasional perusahaan, mulai untuk kantor, rumah dinas, pembangunan pabrik, tempat penimbunnan kayu, dan jalur rel roli. Penanganan sengketa tanah aset itu tunduk pada UUPA. Tanah aset itu awalnya dari pengalihan kelembagaan sebagaimana disebut di atas.

Sehingga bukti penguasaannya sesuai dengan kontruksi hukum waktu itu. Dimana bukti kepemilikan tanah dengan Ground Card (peta tanah). Bukti ini kadang-kadang tidak dipahami orang sebagai bukti kepemilikan tanah. Ground Card yang biasa disebut peta tanah itu juga memiliki kekuatan hukum.

Karena Ground Cad itu semacam lampiran keputusan pemerintah tentang peruntukan bagi Jawatan Kehutanan (Perhutani). Untuk itu tidak benar, kalau sertifikat dalam konstruksi hukum sekarang ini lebih tingi dari Ground Card.

Dalam sengketa tanah perusahaan ini, ada yang diduduki oleh instansi lain. Seperti rumah dinas di Ambarawa diduduki oleh Puspom.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Perhutani mengirim surat pemberitahuan ke Pangdam IV Jawa Tengah Bahkan dalam kaitan dengan rumah dinas itu kata Eko juga rumah dinas yang masih ditempati para mantan karyawan. Masalah ini pernah diproses hingga ke Mahkamah Agung, dan Perhutani dinyatakan menang • DR

DUTA Rimba 13

RIMBAUTAMA

Benar Digugat,

Salah Diterkam B erawal dari perjanjian jual beli kayu antara Perum Perhutani dan PT Sapta Wahana Muda (SWM), milik Anggodo Widjoyo.

Dalam perjanjian tersebut, Perhutani menyediakan pasokan kayu untuk SWM berdasarkan jumlah uang dibayar. Kongsi itu lantas hendak ditingkatkan menjadi pembentukan perusahaan patungan dengan nama PT Perhutani Wahana Industri. Dalam kongsi tersebut, Perhutani menyetor dana penyertaan sebesar Rp 8,2 miliar.

Nah, kasus bermula saat Perhutani hanya memberikan kayu sesuai jumlah uang yang dibayarkan SWM. Rupanya SWM meminta lebih.

Selain itu perusahaan patungan tersebut tak kunjung jadi. Alasannya, Perhutani belum dapat restu Menteri BUMN, SWM meradang.

14 DUTA Rimba

Dua persoalan tersebut dijadikan amunisi oleh SWM untuk menggugat Perhutani dengan alasan wanprestasi alias mengingkari kesepakatan dalam nota kesepamahaman Perkara itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, hingga kasasi MA yang memenangkan Perhutani. SWM diwajibkan mengembalikan dana penyertaan sebesar Rp 8,2 miliar kepada Perhutani.

Meski sudah menang di MA, SWM berusaha menunda pembayaran dana penyertaan. Dana penyertaan itu baru dikembalikan setelah Perhutani melalui Pengadilan di Gresik, akan melakukan eksekusi pabrik Kayu milik SWM di Gresik.

“Sejak itulah, dana penyertaan sebesar Rp 8,2 miliar telah dikembalikan,” tegas Hari Priyanto,

Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani.

Hari, perlu mengungkapkan hal itu, untuk mengingatkan rekanrekannya yang kini mengemban amanah menjalankan perusahaan untuk memegang prinsip kehatihatian dalam menjalankan bisnis.

Yang jelas dalam posisi benar saja digugat. Apalagi kalau posisi Perhutani lemah, bukan tidak mungkin Perhutani bisa diterkam.

Untuk itu, ia menekankan perlunya fungsi hukum dan kepatuhan harus menjadi prioritas, ketika Perhutani makin terbuka menjalin kerjasama dengan mitra kerjanya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan Hambra SH MHum, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, mana ada kegiatan bisnis kedap terhadap hukum. Kalau ada masalah ujung-

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dalam bisnis, hukum sering dijadikan bumper. Prosesnya benar saja digugat, apalagi kalau salah. Karena itu jangan pernah melupakan aspek legal, bila bisnis yang kita geluti akan mulus mencapai target yang kita tentukan.

Dok. Humas PHT

Hari Priyanto Sekretaris Perusahaan

ujungnya, pasti ke hukum. Bahkan ada kecenderungan dewasa ini, hukum dijadikan bumper dalam bisnis.

Kasus yang terjadi pada SWM itu, menjadi pembenar sinyalemen Hambra. Karena itu Hari Priyanto memetik pelajaran bahwa dalam

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

melakukan perikatan kerja dengan mitra, unsur-unsur pemenuhan kepatuhan terhadap hukum dan kajian bisnis yang benar harus menjadi acuan pada saat akan melakukan kerja sama. Sehingga kalau terjadi masalah di kemudian hari, posisi Perhutani sangat kuat.

Hari mencontohkan, kalau mau kerja sama dengan swasta Perhutani harus tahu entitas bisnis mitra.

Sebelum jauh melakukan kerja sama, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu profil perusahaan, bonafiditas, keunggulan, kinerja keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan

DUTA Rimba 15

Dok. Humas PHT

RIMBAUTAMA

Industri Kayu Perum Perhutani Cepu

perundang-undangannya. “Dari kasus SWM ini banyak pembelajaran yang bisa dipetik bagi Perhutani yang kini bisnisnya mulai melebar kemana-mana ,” tegasnya Bila dahulu, Biro Hukum Perhutani lebih fokus menangani perkara-perkara pidana kaitannya dengan hutan. Sekarang bisnis Perhutani makin luas , sehingga kompetensi rekan-rekan di Biro hakum perlu digenjot. Selain pidana dan perdata yang tentu harus diperkuat, juga hukum bisnis dan korporasi, untuk mengawal bisnis Perhutani yang makin mekar.

Dalam konteks SDM, Hari menjelaskan kompetensi personil Biro Hukum di perkuat. Ada dua orang yang kini dikirim untuk menempuh magister (S2) hukum di Universitas Erlangga (Unair) dan Universitas indonesia (UI). Selain itu juga akan merekrut 3-4 sarjana hukum yang memiliki kompetensi di bidang hukum bisnis dan korporasi untuk kaderisasi.

Memang kini tejadi tren baru dalam penguatan hukum dan kepatuhan di Perhutani. Hal ini

16 DUTA Rimba

dirasakan oleh Hari yang membawahi Biro Hukum. Bila sebelumnya fungsi hukum itu dilibatkan ketika terjadi perkara. Sekarang, hampir semua proses bisnis Perhutani harus ada pertimbangan hukumnya.

“Jadi sekarang kewalahan juga.

Karena setiap divisi selalu meminta pertimbangan hukum dari Biro Hukum,” tegasnya Acuan Bisnis BUMN Pertanyaannya sekarang, acuan apa yang harus dipakai oleh Perhutani untuk menjalankan bisnis.

Berbeda dengan pengelolaan hutan, acuan hukum bisnis Perhutani adalah pada UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbeda dengan BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas (PT) yang harus mengacu pada UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (Pasal 11), Perum Perhutani Menurut Bambang Eko S., Kepala Biro Hukum Perum Perhutani, tidak harus tunduk terhadap UU PT. Mengapa demikian? Karena ada dua peberdaan mendasar pendirian Persero dan Perum dalam

UU BUMN. Bila BUMN berbentuk Persero itu didesain untuk mencari keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sementara Persero bertujuan pada kemanfaatan umum.

Jadi bisnis Perhutani tentu berbeda dengan Bank Mandiri, Pertamina, Telkom dan Indosat, yang berbentuk PT. Mereka tunduk dengan UU PT, termasuk pasar Modal, bila mereka telah listed di bursa.

Selain mengacu pada UU BUMN, Perum Perhutani juga mengacu pada peraturan turunannya yaitu paket PP No 43, 44, 45 tahun 2005. PP No 43/2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara. PP No 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. PP No 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Itu dari aspek kelembagaan.

Namun, ketika Perum Perhutani akan melakukan aksi korporat

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Tujuan Pendirian Perusahaan UU No 19/2003

PERSERO

PERUM

Pasal 9 : (1) Menyediakan barang dan.atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

(2) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Pasal 36 : (1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain

dalam menjalankan usaha, mereka juga terikat dengan hukum bisnis yang ruang lingkupnya sangat luas. Mulai dari kontrak bisnis, penanaman modal /investasi (PAM dan PMDN), kepailitan dan likuidasi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, ketenagakerjaan/ perburuan, penyelesaian sengketa bisnis, asuransi, perpajakan, bisnis internasional, alih teknologi, hak cipta, ekspor-impor, perlindungan konsumen, hukum perbankan, hukum kegiatan pertambangan, hukum perjanjian internasional dan seterusnya. Semua itu, ke depan akan menjadi aktivitas sehari-hari Perhutani, yang bisnisnya mulai bercabang.

Sementara dalam menjalankan bisnis Perhutani baik yang berkait dengan kawasan dan yang berbasis aset perusahaan menurut Eko, aspek legal yang harus dipahami antara lain; dalam menjalin kerjasama Pertama adalah hukum perikatan, khususnya hukum perjanjian. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana Perhutani dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, harus paham betul tentang ruang lingkup obyek kerjasama.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Apakah obyek kerjasama itu menjadi kewenangan Perhutani. Kalau bukan harus dihindarkan Kedua, tentang kecakapan bertindak di depan hukum baik dari pihak Perhutani maupun pihak mitra kerja. Pastikan bahwa yang mewakili perusahaan dalam melakukan kerjasama adalah orang yang secara hukum memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan. Ketiga, dalam melaksanakan kerjasama tidak boleh melanggar peraturan perundangundangan. Jangan sampai melakukan kerjasama, padahal UU tidak membolehkan. Seperti misalnya untuk menjalin kerjasama harus terlebih dahulu mendapat izin dari menteri. Kalau izin belum turun jangan dilakukan perikatan .

Keempat, kata Eko, Ini pesan direksi, bahwa dari aspek korporasi yang berwenang untuk mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk membuat perjanjian adalah wewenang direksi .

Para pejabat hanya dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perusaahan jika ada kuasa atau mandat secara tertulis dari direksi.

Ini yang sering dilanggar. Ada orang yang tak dapat kuasa dari

direksi ingin melakukan kerjasama .

Contoh semacam itu sering terjadi di lapangan Lima, dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain dicermati kualifikasi perusahaan baik dari sisi legalitas, bonafiditas, kredibilitas dan kompetensi, termasuk bentuk badan usaha. Apakah perusahaan itu berbentuk Persero, Perum , CV dan UD. Janganlah menjalin kerjasama dengan perusahaan yang bentuk usahanya UD. Pendek kata perlu dilakukan seleksi administrasi, seperti kelengkapan akta pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha Perusahaan, sertifikasi, kualifikasi personil, Ketaatan dalam membayar pajak, kemampuan finansial dan lain sebagainya. “Pokoknya harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Jangan sampai yang tanda tangan perjanjian itu bukan direkturnya,” tambah Eko. Begitu kompleksnya masalah hukum dan kepatuhan ini, Hari Priyanto menyarankan kepada pimpinan Perhutani untuk selalu melibatkan fungsi hukum, khususnya yang berkait dengan masalah eksternal. Ini harus menjadi prosedur baku, untuk melindungi proses bisnis Perhutani di masa mendatang.

Hari Priyanto mengingatkan, dulu biro hukum selalu di fetakompli, disodori untuk paraf. “Saya tidak mau. Saya kemudian bikin edaran.

Bahwa dalam rangka perjanjian kerjasama, supaya teman-teman di Biro Hukum dilibatkan sejak awal.

Sehingga tahu prosesnya seperti apa.

Kalau hanya sekadar mengoreksi bentuk kerja sama itu mudah. Tetapi yang esensi adalah kontennya.

Kontennya itu merugikan perusahaan atau ada benturan hukum, atau malah melanggar hukum yang ada.

Kan perlu ikut, “tambahnya untuk menekankan pentingnya fungsi hukum dalam setiap proses bisnis. • DR

DUTA Rimba 17

RIMBAUTAMA

Jangan Ditumpuk,

Tapi Dilaksanakan Kepatuhan menjadi kunci keberhasilan tata kelola perusahaan secara baik. Namun kepatuhan disini tentu bukanlah sekadar pada tataran formal, tetapi yang lebih substansial masuk pada tataran kultural.

Dimana kepatuhan itu menjadi sikap dan perilaku karyawan dalam kehidupan sehari-hari dalam membesarkan perusahaan. Karena itu kepatuhan perlu dilembagakan dalam sebuah sistem yang lebih transparan dan partisipatif.

K

egiatan usaha Perum Perhutani mengalami perubahan dan peningkatan sejalan perubaan dengan lingkungan strategisnya, hingga membuat kegiatannya semakin tinggi. Bila bisnis Perhutani sebelumnya hanya berbasis tanaman, dewasa ini sudah berbasis industri, tanpa harus melupakan aspek tanaman. Justru bisnis yang berbasis tanaman ke depan harus mampu menyediakan bahan baku industri yang dikembangkan oleh Perhutani.

Perubahan paradigma semacam itu, membuat kegiatan usaha Perum Perhutani semakin meningkat dan kompleks, hingga mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan semacam itu diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko melalui peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kepatuhan dan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

18 DUTA Rimba

Trend peningkatan peran dan fungsi kepatuhan sesungguhnya bukan hanya terjadi di Perhutani.

Di sektor perbankan misalnya, sejak awal reformasi telah jauh ke depan dalam memfungsikan fungsi kepatuhan. Bahkan Bank Indonesia melalui Peraturan BI No 1/6/PBI/1999, mengharuskan setiap bank memiliki direktur kepatuhan.

Langkah di sektor perbankan itu juga diikuti oleh perusahaan non perbankan lainnya, untuk memulai memiliki direktur kepatuhan dan atau manajemen risiko. Sejumlah perusahaan itu antara lain PT PLN, PT Telkom Indonesia, PT Pertamina dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yan merupakan BUMN. Perhutani sebagai korporasi, yang kini bisnisnya mulai merambah di sektor industri, juga akan menggenjot fungsi kepatuhan sebagai bagian dari upaya untuk melakukan mitigasi risiko. Bambang Sukmananto, Direktur Utama Perum Perhutani salah satu tokoh yang paling depan untuk mempromosikan

fungsi kepatuhan.

Bila kunci keberhasilan dari fungsi kapatuhan itu start from the top, Direksi Perhutani telah memprakarsai penandatanganan pakta integritas (Code of conduct), melaporkan harta kekayaan, membuat laporan pajak-pajak pribadi (LP2P), menolak pemberian hadiah dan gratifikasi, entertaiment dan lain sebagainya.

Keteladanan yang ditunjukkan top management ini tentu tidak lepas, kepatuhan itu agar menjadi budaya dan perilaku para karyawan. Karena kalau kepatuhan itu bisa jadi budaya, ini bisa menjadi modal tata kelola perusahaan yang dikenal Good Corporate Governance (GCG) secara baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hambra, kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, kepatuhan itu untuk memastikan bahwa insan Perhutani mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah serta peraturanperaturan yang berlaku di lingkungan Perhutani.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perum Perhutani

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 19

RIMBAUTAMA UU dan Peraturan Pemerintah Yang Harus jadi Acuan Kepatuhan

NO

UU

A

UU TENTANG

KEHUTANAN/AGRARIA 1

UU No 41/199

Kehutanan

2

UU No 5/1960

Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

3

PP No 44/2004

Perencanaan kehutanan

4

PP45/2004

Perlindungan Hutan

5

PP No 6/2007 Junto PP No 3/2008

Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

B

TATA KELOLA PERUSAHAAN 6

UU No 19/2003

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7

PP No 43/2005

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan bentuk BUMN

8

PP No 44/2005

Tata cara Penyertaan dan Penatausahaan modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas

9

PP No 45/2005

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan pembuaran BUMN

C.

BISNIS DAN INDUSTRI 10

1338 ayat 1 KUHP

Azas kontrak dan asas kebebasan berkontrak

11

UU No 11/1970

PMDA

12

UU No 14/2001

Hak paten

13

UU no 15/2001

Hak merek

14

UU No 19/2002

Hak Cipta

15

UU No 29/2000

Perlindungan Varietas Tanaman

16

UU Ni 31/2000

Desain industri

17

UU NO 8/1999

Pelindungan Konsumen

18

UU No 1/1992

Asuransi

19

UUNo10/1998

Hukum Perbankan

20

UU No 35 /1984

Perindustrian

21

UU No 7

Perdagangan

22

PP No 24/2009

Kawasan Industri

23

PP No 41/M-IND/PER/6/2008

Ketentuan tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan TDI

D.

KKN DAN KORUPSI 22

UU No 30/2002

Komisi Tindak Pidana Korupsi

23

UU No31/1999 Jo UU No 20/2001

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

24

UU No 28/1999

Penyelenggaraan negara yang Bersih dan bebas KKN

25

Kepres No 33/1986

Kewajiban penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan pegawai BUMN dan BUMD

26

PP BUMN No PER-01/mbu/2011

GGC BUMN

Begitu banyak UU, peraturan pemerintah, peraturan perusahaan, Bambang Sukmananto menginstruksikan agar acuan di bidang hukum dan kepatuhan tersebut dibukukan, untuk kemudian

20 DUTA Rimba

di bagikan kepada para pimpinan Perhutani baik di pusat maupun daerah-daerah agar dipelajari dan dipatuhi.

Apa yang diharapkan oleh Dirut Perhutani tersebut, sesungguhnya

secara bertahap telah dirintis oleh Biro Hukum dan Kepatuhan Perum Perhutani. Seperti misalnya Biro Hukum dan kepatuhan telah menerbitkan dan mendistribusikan PP Nomor 72 tahun 2010 tentang Perum

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Kehutanan Negara yang dikemas secara eye-catching. Tentu ke depan, harus semakin banyak dan semakin selektif produk hukum yang harus diterbitkan dan dipublikasikan.

Hanya saja sebagaimana diingatkan oleh Bambang Eko Supriyadi, Kepala Biro Hukum dan Kepatuhan Perhutani, kumpulan produk hukum tersebut dibaca dan digunakan untuk pelaksanan tugas. “Ya kami minta dibaca dan jangan hanya ditumpuk. Dibaca dan diimplementasikan untuk pelaksanaan tugas. “ tegasnya sambil mengingatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan itu juga termasuk perizinan, khususnya izin industri yang kini tengah getol dibangun oleh Perhutani.

Untuk kepatuhan terhadap UU dan peraturan tersebut, Eko juga menyarankan, agar surat edaran direksi baik yang berupa petunjuk dan surat direksi yang berupa pedoman dan petunjuk dijadikan landasan untuk, dipakai pelaksanaan tugas.

Dan, yang terpenting lagi, divisi regional dan divisi bisnis

juga perlu mendayagunakan dan mengoptimalkan fungsi hukum dalam mendukung tugas-tugas pengelolaan hutan dan bisnis. “Ada seksi-seksi, tetapi kadang-kadang tidak dikonsultasikan. Baru ketika ada masalah di konsultasikan.”

Memang kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan ditekankan untuk level pimpinan di kantor pusat dan di daerah, khususnya untuk pengambilan keputusan penting dan strategis.

Namun beberapa perusahaan untuk melibatkan kepatuhan seluruh karyawan dengan memonitor melalui kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Dimana para karyawan diminta untuk menyampaikan laporanlaporan atas program kepatuhan melalui Compliance Online System, dimana seluruh karyawan diminta memberikan laporan pajak-pajak pribadi, Code of Conduct (CoC), Pernyataan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest ), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

Izin Usaha Industri dengan Persetujuan Prinsip Syarat–Syarat yang harus dipenuhi : 1. Denah Lokasi Perusahaan 2. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan hidup) bagi jenis komoditi tertentu.

3. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 4. Foto Copy Izin mendirikan Bangunan (IMB) 5. Foto copy KTP/Nama Direksi dan dewan Komisaris 6. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang dilegalisir, bagi CV dan PT 7. Informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) (formulir Model PM-II) 8. Mengisi formulir permohonan bermaterai---Formulir Model PM-III 9. Persetujuan prinsip (Formulir Model Pi-I) 10. Salinan NPWP 11. Surat Izin sewa gedung tempat usaha bagi yang mengontrak 12. Telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

Sumber : Pusat Informasi perizinan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

(LHKPN), serta laporan penolakan, penerimaan dan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment).

Secara terbatas compliance system tersebut sudah mulai dilaksanakan Perhutani, khususnya untuk level pimpinan. Untuk direksi sebagaimana di sebutkan di atas telah memberikan contoh untuk melaporkan kekayaan pribadi, melaporkan pajak pribadi, menandatangani pakta integritas, dan menolak gratifikasi. Hal serupa juga sudah dilaksanakan di level pimpinan menengah, seperti dalam penandatanganan kontrak Manajemen kepada pejabat yang baru dilantik baik dikantor pusat sampai dengan di divisi regional maupun divisi bisnis.

Ini tentu menjadi sebuah langkah maju, sekaligus modal bagi Perum Perhutani untuk menjadikan kepatuhan sebagai budaya korporat.

Dimana patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan itu telah melekat dalam sikap dan perilaku seluruh karyawan mulai dari level pimpinan hingga pegawai yang terendah. Bila ini bisa dilakukan, kepatuhan akan menjadi modal yang berharga bagi perusahaan untuk melakukan tata kelola perusahaan secara objektif dan konstruktif.

Karena itu tak ada pilihan lain, kepatuhan seluruh insan Perhutani itu ke depan dilembagakan dalam sebuah sistem yang mengedukasi dalam cara kerja modern yang sudah banyak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang level GCG-nya sudah cukup menjamin tata kelola yang baik. Sebagai perusahaan yang tengah memasuki masa transisi menuju Perhutani Excellence, inilah momentumnya untuk melembagakan kepatuhan dalam sebuah sistem yang lebih transparan dan lebih bertanggung jawab. • DR

DUTA Rimba 21

RIMBAUTAMA

Dok. Humas PHT

1001 Masalah Tenurial

22 DUTA Rimba

Petugas Perhutani sedang berkomunikasi dengan masyarakat desa sekitar hutan Perum Perhutani

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Konflik Tenurial di kawasan hutan Perum Perhutani ada 1001 macam.

Penanganannya selain menempuh jalur hukum secara positif, tetapi perusahaan juga menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dimana negoisasi dan mediasi selalu dilakukan sebelum sampai pada tahap ajudikasi.

A

ir di kawasan tambak Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, tampak tenang.

Namun, tambak yang berada di kawasan KPH Bogor Perum Perhutani tengah memasuki babak baru dalam konflik tenurial.

Setelah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi, yang memenangkan warga yang menklaim pemilik tambak tersebut, BUMN ini naik banding ke Pengadilan Tinggi di Bandung.

Konflik tenurial yang kini masuk ke meja hijau itu berawal dari gugatan warga penggarap tambak Muara Gembong di Pengadilan Negeri Bekasi dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Sidang di PN Bekasi mengabulkan gugatan penggarap tambak Muara Gembong Perum Perhutani tentu saja mengajukan banding ke PT Bandung, karena keputusan itu tak memiliki bukti hukum yang kuat. Masak SPPT PBB dijadikan dasar untuk memenangkan gugatan. SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan tanah.

Sekalipun Perhutani naik banding, dari kasus PN Bekasi itu, menurut Bambang Eko Supriyadi, Kepala Biro Hukum dan Kepatuhan Perum Perhutani. Ada tiga pelajaran penting dari kasus tenurial jika memasuki meja hijau. Pertama, ketika menghadapi ranah hukum di pengadilan harus siap menghadapi

suatu kenyataan ada majelis hakim yang tak paham masalah kehutanan maupun hukum agraria. Sebagai contoh, bukti pembayaran pajak yang diterbitkan setelah 1960 sebagai alat bukti kepemilikan tanah itu suatu pelajaran, sehingga untuk melakukan bantahan dan perlawanan, kadang-kadang cukup susah untuk meyakinkan Kedua, penegak hukum tidak semuanya paham dokumendokumen bukti penguasaan hutan.

Mereka tahunya sertifikat tanah.

Pada hal di sektor kehutanan ada Gresregeling (penataan batas), BATB dan lain sebagainya.

Ketiga, penegakan hukum kurang fair, sehingga di DPR pernah mewacanakan perlunya pengadilan

Klasifikasi Sumber Konflik Tenurial

Faktor Hukum 1.

Tumpang Tindih Peraturan.

Faktor Non Hukum 1.

Tumpang tindih penggunaan tanah.

Tipologi Sengketa/klaim 1.

Girik atas nama penggugat atau

2. Regulasi Kurang Memadai

2. Nilai ekonomi tanah tinggi.

3. Tumpang Tindih Peradilan

3. Kesadaran masyarakat meningkat.

2. Tercatat di Letter C desa.

4. Penyelesaian dan Birokrasi

4. Tanah tetap, penduduk bertambah

3. Mempunyai nomor persil

5. Kemiskinan

4. Tercantum pada Peta kadaster, PBB,

berbelit – belit

pewarisnya.

tipografi dan lain-lain.

5. Surat pajak bumi (Verponding Indonesia) 6. EX Erfpacht Verponding 7. Ex Egendomg Verponding 8. Tanah desa perdikan.

9. Ex tanah partikelir 10. Tanah Kesultanan 11. Cap Singa.

12. Tanah Pangonan 13. Bukti penberian residen

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 23

Dok. Humas PHT

RIMBAUTAMA

Illegal Logging

khusus pertanahan, sebagaimana pengadilan Tipikor, HAM, Pajak.

Dimana nantinya diisi oleh hakim ad hoc yang paham soal agraria.

Dalam konteks tambak Muara gembong ini, Hari Priyanto, Sekper Perum Perhutani, menggariskan Biro Hukum harus tetap fight dan yakin untuk bisa memenangkan perkara ini di pengadilan. Ini perlu ditegaskan oleh Hari, karena selain sudah ratusan kasus tenurial yang dimenangkan, tapi ada juga yang pernah kalah.

Misalnya di Indramayu, Perhutani pernah kalah dalam sengketa lory rel pengangkut kayu.

Kasus yang terjadi di Muara Gembong itu, merupakan salah satu konflik tenurial yang hingga kini masih dihadapi oleh Perum Perhutani. Konflik ini banyak menyedot perhatian publik, karena konflik ini sering melibatkan masyarakat di sekitar hutan.

Kompleksitas konfliknya cukup rumit

24 DUTA Rimba

yang melibatkan publik, bahkan rawan berpotensi dipolitisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

1001 Konflik Tenurial Begitu pula konflik tenurial yang dipicu oleh klaim atas surat girik/ IPEDA/SPPT PBB yang sering terjadi, dipicu berbagai hal. Seperti tanah timbul (Aanslibbing) di tepi danau dan sungai dan tepi laut. Fenomena alam ini segera berubah menjadi fenomena hukum, tatkala kemudian tanah hasil endapan lumpur tersebut menjadi ajang perebutan dan terjadi klaim. Kebetulan tanah timbul itu ada yang berhimpit pada hutan Perhutani, biasanya hutan bakau/ mangrove. Klaim semacam ini pernah terjadi di beberapa KPH Perhutani.

Seperti di KPH Banyumas (Divre I Jawa Tengah), KPH Banyuwangi (Divre II Jawa Timur), KPH Indramayu ( Divre III Jawa Barat dan Banten).

Konflik tenurial yang juga

sering terjadi di hutan Perhutani adalah pendudukan (okupasi) yang penyelesaiannya sulit dan membutuhkan waktu bertahuntahun. Hal ini pernah terjadi di Wilayah Tlogowungu, BKPH Regaloh, KPH Pati Divre I Jawa Tengah, dimana satu kawasan hutan telah dijadikan pemukiman lengkap dengan fasilitas umumnya.

Pendudukan kawasan hutan tentu tidak dibenarkan, sebagaimana dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf a UU No 41 tahun 1999, tentang kehutanan, diartikan sebagai menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain; untuk membangun pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Konflik tenurial yang yang masih dijumpai klaim dari masyarakat atau beberapa instansi/lembaga tertentu terhadap kawasan hutan secara sepihak yang mereka sebut “tanah

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Resolusi Konflik Tenurial PENYELESAIAN NO

TAHAPAN KONFLIK

Skenario 1

Skenario 2

1

Keluhan (Grievance)

Negoisasi

2

Perselisihan (Confronting)

Mediasi

Penghindaran (Avoidance)

3

Sengketa(dispute)

Ajudikasi Arbitasi Pemaksaan

Membiarkan saja (Lumping it)

negara bebas”, dan oleh karena itu bisa diduduki, digarap, bahkan dimohon untuk dimiliki. Tanah negara bebas itu pada tempo dulu ada yang dikuasai oleh Jawatan Pelabuhan, Jawatan Kereta Api, Jawatan Kehutanan, daerah-daerah otonom, dan Departemen Pemerintah Dalam Negeri.

Dalam konflik tenurial yang terjadi di wilayah Perum Perhutani ada yang masih berdasarkan bukti surat girik. Ini pernah terjadi beberapa KPH, seperti di Wilayah Divre I Jawa Tengah di RPH Candiroto, BKPH Candiroto, KPH Kedu Utara, dikenal sebagai kasus Dusun Rimpak, Desa Lowungu, Kecamatan Bejen, Kabupten Temanggung. Di Wilayah Divre II Jawa Timur di RPH Wagir, BKPH Kepanjen, KPH Malang termasuk wilayah administrasi Pemerintahan Desa Petungsebu, Kecamatan wagir Kabupaten Malang.

Di KPH Ciamis, Divre III Jawa Barat dan Banten yang dikenal dengan nama Blok Cibadakpaeh, dimana tanah kawasan hutan digugat oleh masyarakat dengan dalih kawasan hutan tersebut merupakan tanah hak adat dengan mengajukan bukti berupa tanah girik.

Sementara Klaim atas tanah hutan berdasarkan Eigendom Verponding (hak milik pribadi) sebagaimana pernah terjadi di beberapa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di Divre II Jawa Timur: di KPH Jatirogo yang dikenal dengan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

istilah “kasus Sekaran”, KPH ngawi “kasus Tlogo Tuwung” dan KPH Kebonhadjo Divre I Jawa Tengah yang dikenal “kasus Sokugunung”.

(Bambang Eko Supriyadi, 2013) Sedangkan klaim atas dasar Erfpacht Verpoding dapat dilihat pada kasus tanah bekas hak Erfpacht Pulauagung yang dikenal dengan Eirfpacht Verpoding No 754 seluas 38,2 Ha di desa Kedalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi.

Begitu pula, Opstal Verponding, memberikan gambaran betapa kompleksnya sengketa kawasan hutan.

Resolusi Konflik 1001 konflik tenurial yang terjadi di wilayah kerja Perhutani muncul di tengah masyarakat melalui sebuah proses. Pada tahap awal biasanya dimulai dengan adanya keluhankeluhan karena ada hak-hak yang dilanggar, diperlakukan tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya dan lain sebagianya. Konflik ini akan terus berkembang, manakala pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap permusuhan.

Puncaknya konflik tersebut dibawa ke ranah publik dan diproses menjadi kasus perselisian dalam penyelesaian sengketa tertentu.

Berdasarkan pengalaman Perhutani menangani konflik, memang proses konflik itu mengikuti tahapan tahapan seperti di atas.

Namun, konflik ini bisa saja tidak dimulai dengan konfrontasi, tetapi kasus tersebut langsung menjadi sengketa (dispute) yang melibatkan pihak ke tiga, mulai dari aparat, pengadilan dan lain sebagainya Dalam penyelesaian konflik tenurial sebagaimana dijelaskan Eko perum Perhutani, bila berkait dengan hutan milik negara, dikembalikan kepada pemiliknya Kementerian Kehutanan agar terjadi intervensi dari pemilik lahan. Sementara untuk tanah aset perusahaan merujuk pada UUPA. Namun dari proses penyelesaian sebagaimana digambarkan dalam resolusi konflik di atas yang utama adalah dengan melakukan penyelesaian secara berlanjut. Dimulai dari negoisasi dan terakhir ajudikasi.

Pada negoisasi partisipasi para pihak bersifat sukarela. Selanjutnya dalam rangkaian mediasi, dimana kehadiran pihak ketiga diperlukan dimana para pihak supaya mencapai kesepakatan secara sukarela. Dan terakhir penyelesaian ajudikasi dimana para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya melalui peradilan maupun administratif untuk diputus oleh hakim. Sekalipun ada opsi pemaksaan, penghindaran dan pembiaran, merupakan opsi yang selalu dihindari oleh Perum Perhutani.

Karena dalam konteks ini, Perhutani selalu ingin menerapkan falsafah Jawa, Menang tanpo bolo, kalah tanpo ngasorake • DR

DUTA Rimba 25

Dok. Humas PHT

RIMBAUTAMA

26 DUTA Rimba

Bambang Wuryanto Asisten Direktur Perlindungan Hutan dan Kelola Sosial Perum Perhutani

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Polhut Kultural

Dari Represif Ke Antisipatif Dalam menangani masalah tenurial, Perum Perhutani lebih menekankan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Karena itu sudah saatnya dalam melindungi hutan dengan mentransformasikan nilai-nilai budaya yang agung, agar masyarakat hutan secar pro aktif ikut memiliki dan merasakan manfaat hutan yang dikelola oleh Perhutani .

T

enurial sesungguhnya merupakan hak pemanfaatan, baik lahan maupun hasil hutan.

Selain Perhutani yang memang secara legal memiliki hak untuk memanfaatkan kawasan hutan, tapi ada juga kelompokkelompok masyarakat yang secara ilegal memanfaatkan hutan. Karena pihak lain itu cenderung mengajak masyarakat , dengan menjadi pekerja, sehingga konflik tenurial seakan-akan antara Perhutani dengan masyarakat.

Padahal kalau dalam pemanfaatan lahan hutan untuk tanaman kopi dan sayuran misalnya.

Sebenarnya dibalik itu semua itu ada bos atau cukong , yang mendanai, dan mempekerjakan masyarakat.

Sehingga dalam konflik semacam itu, Perhutani jarang berhadapan dengan para bos dan cukong tersebut.

Dalam konflik ini Perhutani justru lebih banyak berhadapan dengan masyarakat yang tidak paham betul bagaima aspek legal, kecuali dengan pengerahan masa. “Disinilah kadangkadang kita salah alamat,” tegas

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Asisten Direktur Perlindungan Hutan dan Kelola Sosial Perum Perhutani Bambang Wuryanto Untuk itu ke depan Perum Perhutani sedang menyusun strategi bagaimana penanganan masalah-masalah tenurial. Dimana langkah pertama adalah melakukan inventarisasi permasalahan tenurial.

Dimana sampai saat ini masalah tenurial yang teridentifikasi ada 107.334 Ha tersebar di 5.251 lokasi.

Dari jumlah tersebut strata A jumlahnya mencapai 13.631 Ha, Strata B (24.567 Ha), Strata C (45.839 Ha) dan strata D (23.268 Ha) Bambang menjelaskan, strata A dan B itu belum masuk ke ranah hukum , sehingga diselesaikan melalui pendekatan sosial .

Sedangkan di strata C dan D mengarah kepada masalah legal, sehingga penyelesaiannya akan dikonsultasikan dengan Kementerian Kehutanan.

Memang dari data tersebut, strata C dan D cukup dominan, dimana penanganannya harus hatihati dan memakan waktu lama.

Namun strata A dan B kalau tidak

segera ditangani bisa meningkat stratanya. “ Justru penanganan melalui PHBM ini menjadi prioritas.”

Tambahnya.

Untuk menangani masalah ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Namun Perhutani telah mencoba menjadikan masalah tenurial di wilayah Jawa Barat dan Banten sebagai pilot project manajemen penanganan tenurial. Mulai dari inventarisasi, klasifikasi, Langkah penanganan dan pengamanan, dikelola secara sistematis. Bahkan dari pelaksanaan tersebut juga dimonitor dan dievaluasi kemajuannya. Di wilayah tersebut 80-90% sudah berjalan penanganan tenurialnya. Dari pilot project ini ke depan bisa dijadikan pedoman pelaksanaan di wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur Dari monitoring dan evaluasi tentu membutuhkan tools, dan hasilnya dinilai dan diberi bobot, sehingga bisa dikategorikan mana yang aktif mana yang tidak. “Mana yang tingkat kesulitannya tinggi

DUTA Rimba 27

RIMBAUTAMA

Dok. Humas PHT

Apapun sempurnanya bentuk manajemen sistem, kalau tidak didukung oleh SDM-SDM yang kompeten tak bisa jalan.

Upacara dalam rangka Penutupan Diklat Pembentukan Polhut di SPN Polda Metro Jaya, Lido, Bogor

dan tingkat kesulitan relatif rendah, sehingga pernyelesaiannya secara menyeluruh bisa lebih terarah.

Penanganan melalui PHBM itu merupakan yang paling mungkin untuk bisa segera ditangani,” jelas Bambang.

Konflik yang terjadi di A dan B itu sesungguhnya konflik pemanfaatan, karena tidak terakomodirnya masyarakat dalam pengelolan bersama sehingga terjadi konflik.

Padahal kepentingan masyarakat itu bisa dipadukan dengan kepentingan hutan. Misalnya dalam tanaman kopi di lahan hutan bisa dipadukan untuk perlindungan hutan Tapi untuk sayur mayur itu bertentangan dengan asas-asas kehutananan. Selain terbuka dan intensif di lahan-lahan miring sering tidak dilakukan secara terasiring.

Bahkan yang sering terjadi justru membuat parit-parit yang vertikal , sehingga aliran permukaan menjadi deras dan sedimentasi turun di beberapa sungai di Jawa merah semua.

Sementara di strata C dan

28 DUTA Rimba

D, beberapa kawasan Perhutani diduduki , bahkan sudah menjadi perumahan lengkap dengan segala failitas perekonomiannya . Untuk menyelesaikan masalah ini biasanya dengan tukar-menukar. Hanya masalahnya dalam tukar-menukar ini fisik tanah penggantinya susah, karena di Jawa penduduknya sangat padat.

Dari pilot project di Jawa Barat, Perhutani memang tengah merintis jalan bagi manajemen tenurial. Namun sebagaimana diakui Bambang, apapun sempurnanya bentuk manajemen sistem, kalau tidak didukung oleh SDM-SDM yang kompeten tak bisa jalan. Karena itu pihaknya akan memberikan pembekalan para petugas di lapangan, dengan berbagai pelatihan, baik teknik komunikasi sosialnya, maupun pemahaman tentang tugas dan produk hukum yang relevan.

Sampai saat ini penanganan C dan D banyak ditangani di fungsi hukum. Sedangkan di Legal Head, lebih banyak menangani

hukum-hukum umum, sehingga teman-teman yang menangani masalah tenurial itu perlu dibekali dengan ketentuan-ketentuan dan regulasi-regulasi soal kehutanan.

“Kami akan mengupayakan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan di bidang hukum secara lengkap.

Panduannya seperti ini, bentuk penyimpangannya seperti apa, bentuk pelanggarannya seperti apa.

Sesuai dengan ketentuan yang mana.

Setelah lengkap baru kita sampaikan kepada bidang hukum,” tambah Bambang, sambil menambahkan bidang hukum harus di back up dengan data dan aturan-aturan yang mengikat pada masalah objek itu.

Tenurial bagian dari masalah hukum agraria memang dilematis.

Mengapa demikian? Karena hukum agraria kurang menarik. Di Fakultas Hukum itu ada hukum bisnis, bahkan hukum KDRT. Tapi hukum agraria kehutanan agak tertinggal Dalam kaitan ini, Bambang akan melakukan langkah mendekati perguruan tinggi untuk bekerja sama.

“Saya yakin ada ahli-ahli hukum yang mendalami hukum agraria kehutanan, tapi jarang dimintai pendapatnya sebagai narasumber.”

Keyakinan Bambang ini dilandasi oleh pengalaman ketika terjadi konflik rel lory yang diklaim oleh ahli

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Pendekatan Budaya Ibarat Pulau Jawa ini mangkuk emas yang isinya sari pati gula dan di sekitarnya banyak semut. Sari pati gula ini manis sekali dan tidak habishabis. Tapi kalau tidak ditangani secara baik pasti akan habis, bahkan bisa menyebabkan sakit gula.

Komitmen Perum Perhutani menangani masalah tenurial itu sudah nampak dengan adanya struktur organisasi baru. Dimana perlindungan hutan itu setingkat Asisten Direktur (Asdir). Dimana Asdir Perlindungan Hutan ini menangani perlindungan hutan dan kelola sosial. Sementara untuk pengelolaan hutan ada Asdir Pembinaan dan Produksi yang menangani masalah teknis kehutananan. Sekarang tinggal bagaimana struktur organisasi ini optimal.

Seiring dengan komitmen yang kuat dari perusahaan, kini muncul gagasan untuk menangani masalah tenurial dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Bila dulu perlindungan hutan itu mengedepankan pendekatan represif dewasa ini

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

waris di wilayah Perum Perhutani. Di Jawa Barat pernah kalah. Kemudian banyak ahli waris yang lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menggugat.

Ternyata dalam persidangan ada saksi ahli di bidang rel lory. Mereka punya data di arsip nasional, seperti dimana rel kehutanan dulu itu dibeli. “Dari pengalaman itu terlihat jelas ada ahli yang mendalami rel, sehingga kita menang. Alhamdulilah kita di Jawa Tengah menang.”

Kalau rel lory saja ada yang mendalami, hingga memiliki arsip dan dokumen-dokumen secara lengkap, tentunya ahli di bidang agraria kehutanan itu juga ada di perguruan tinggi. Tantangannya, bagaimana harus mendekati mereka

Atraksi Polhut dalam rangka Penutupan Diklat Pembentukan Polhut di SPN Polda Metro Jaya, Lido, Bogor

lebih mengedepankan pendekatan sosial dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melakukan perlindungan hutan Perum Perhutani masih menerapkan sistem polisional.

Namun dalam menjalankan tugasnya bukan secara militerisitik yang represif, melainkan lebih mengedepankan langkah-langkah antisipatif. “Namanya tetap polisional, tetapi mengedepankan fungsi-fungsi intelejen dan Bimas. Tentunya fungsi intelejen dan Bimas itu membangun pemberdayaan masyarakat, sehingga PHBM itu polisional dari sisi kelola sosialnya. “ Dalam memberikan perlindungan hutan, mulai dirasa pendekatan sosial dan ekonomi saja tidak cukup.

Sehingga Bambang menggagas pendekatan sosial budaya. Bila sosial dan ekonomi sifatnya dinamis dan konsumtif. Harus diturunkan tensinya dengan sosial budaya yang sifatnya lebih arif dan jangka panjang Dalam pendekatan sosial budaya ini, Perhutani akan memperkenalkan nilai-nilai budaya untuk memberikan perlindungan hutan. Pendekatan ini bisa bertemu dengan kepentingan para pegiat seni dan budaya, yang memiliki komitmen untuk melestarikan situs-situs peninggalan sejarah, yang ada di hutan Perhutani.

Mereka ini tentu berkepentingan

untuk melestarikan hutan, karena di dalamnya ada situs budaya juga.

Untuk merealisasikan paradigma baru tersebut, Bambang memang sedang melakukan lobi-lobi dengan pegiat seni dan budaya, pemerhati maupun tokoh masyarakat. Bahkan dalam waktu dekat, juga akan dilaksanakan pembekalan teknik bela diri yang berbasis budaya.

Pembekalan ini bukan dimaksudkan untuk melatih para petugas lapangan memiliki keterampilan membela diri untuk menghadapi musuh. Tetapi yang lebih penting dari situ, agar para petugas di lapangan bisa melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat, sehingga dampaknya bisa untuk membangun jejaring sosial dalam melakukan perlindungan hutan.

Bila paradigma baru perlindungan hutan melalui pendekatan budaya bisa diintensifkan, tentu kita bisa merentang hadirnya Polhut Kultural.

Polisi-polisi hutan yang memiliki kewibawaan dan ketegasan di satu sisi. Tapi pada sisi lain juga lihai dalam melakukan transformasi nilai nilai budaya yang luhur untuk melindungi hutan. Sungguh ini sebuah paradigma PHBM yang sangat ideal bagi Perum Perhutani ke depan yang ingin menjadi lokomotif perekonomian nasional. Semoga. • DR

DUTA Rimba 29

Dok. Humas PHT

RIMBAKHUSUS

30 DUTA Rimba

Kegiatan masyarakat desa sekitar hutan Perum Perhutani

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dari Konflik Sosial

Ke Komunikasi

Sosial

“Perhutani, Produsen Kayu Jati Terbesar di Dunia Gudangkan Senjata Dari Hutan untuk Sertifikasi FSC” .

Begitu judul salah satu berita media, Selasa 23 November 2011.

Banyak pihak menghubungi Perhutani menanyakan kebenaran berita tersebut. Banyak pihak tidak percaya, tetapi itulah faktanya. Itulah buah transformasi Perhutani, perubahan-perubahan banyak terjadi.

T

entu kita ingat bahwa Perhutani sepakat menghentikan penggunaan senjata api (senpi) dalam pengamanan hutan yang diduga sebagai penyebab tindak kekerasan dengan masyarakat desa hutan di Jawa.Setelah lebih dari delapan tahun berproses, penggudangan senjata dilakukan.Sepuluh tahun setelah Sertifikat FSC untuk Perhutani dicabut, akhirnya KPH Kebonharjo dan KPH Kendal di Jawa Tengah meraih kembali Sertifikat FSC tahun 2011 dan 57 KPH di dalam areal

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

2,4 juta hektar hutan dinyatakan “ bebas senjata “.Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari yang diterima Perhutani (Perhutani penerima Sertifikat PHL FSC pertama kali di dunia tahun 1990: Red) waktu itu dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan ketetapan standar Forest Stewardship Council (FSC).”Kami telah berhasil dengan mekanisme baru mengamankan sekaligus mengelola hutan. Kami sangat bahagia dengan transformasi ini dan kemajuan Perhutani dalam memperoleh kembaliSertifikat FSC untuk pengelolaan hutannya

”.demikian pernyataan Bambang Sukmananto, Direktur Utama Perhutanipada acara di hotel Intercontinental Jakarta 22 November 2011 waktu itu.

Konflik atau sengketa di Perhutani bersumber dari empat hal. Pertama, konflik karena kasus tenurial atau sengketa lahan yang disebabkan okupasi, perambahan, bibrikan, penambangan. Kedua, konflik karena pencurian kayu yang dilakukan individual, kelompok maupun jaringan. Ketiga, konflik karena penggembalaan liar di kawasan hutan. Keempat, konflik

DUTA Rimba 31

RIMBAKHUSUS

Dok. Humas PHT

karena penggunaan lahan untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan ‘Drop The Guns”adalah bagian solusi pencegahan konflik terkait pencurian atau illegal logging.

Kebijakan ini mendapat apresiasi multipihak.Bagaimana dengan solusi konflik tenurial atau sengketa lahan ?

Kita ketahui sejak 2001, Perhutani meluncurkan program berbagi manfaat hutan dengan masyarakat melalui “Pengelolaan Hutan Bersama Masyakarat” (PHBM). Program ini memberikan akses kepada masyarakat desa hutan untuk memperoleh manfaat dari setiap penebangan hutan yang mereka ikutserta mengamankannya.

Masyarakat telah menikmati nilai bagi hasil kayu dan non-kayu lebih kurang Rp. 282 miliar sejak 2005 hingga 2013. Nilai ini sebagai imbal balik bagi masyarakat yang berperan memelihara dan mengamankan hutan. Demikian juga manfaat lain telah diterima masyarakat melalui program PKBL atau kegiatan sosial lainnya. Manfaat-manfaat tersebut memang belum cukup signifikan menurunkan angka konflik tenurial yang ada. Diduga ada hal lain yang perlu mendapat perhatian untuk mencari solusi ini.

Bila kita lihat tabel rekapitulasi Konflik Tenurial, empat tahun terakhir, luasan dan lokasi konflik mengalami penurunan.

Kegiatan masyarakat desa sekitar hutan Perum Perhutani.

Pertanyaannya kemudian, apakah penurunan angka kuantitatif tersebut dapat disandingkan atau berkorelasi dengan kenaikan angka kualitatif membaiknya hubungan perusahaan dengan masyarakat.

Apakah penurunan kuantitatif tersebut dampak dari perubahan sikap petugas yang mengutamakan komunikasi sosial, mengutamakan kesejajaran, aktif berdialog dengan masyarakat. Ataukah penurunan angka ini sifatnya temporer. Memang

belum ada penelitian khusus tentang korelasi ini di lapangan, tetapi KPH Kebonharjo salah satu KPH yang memperoleh sertifikat FSC meng-amin-i bahwa cara-cara berkomunikasi dengan masyarakat perlu mendapat perhatian khusus.

Untuk KPH yang telah mendapatkan sertifikat FSC, konflik tenurial hukumnya wajib selesai atau minimal ada solusi social roadmap untuk penyelesaiannya.

Sertifikasi sebenarnya salah satu

Rekapitulasi Konflik Tenurial 2010

Wilayah Divisi Regional

2011

2012

2013

Luas (Ha)

Jumlah Lokasi

Luas (Ha)

Jumlah Lokasi

Luas (Ha)

Jumlah Lokasi

Luas (Ha)

Jumlah Lokasi

Jawa Tengah

17.493

2.110

17.358

1.427

15.750

756

16.533

1.579

Jawa Timur

94.390

-

40.230

-

40.107

-

34.560

2.354

Jawa Barat Banten

57.744

715

-

-

-

-

57.180

1.091

Sumber: Dit PPSDH, 2014; * data tidak tersedia

32 DUTA Rimba

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Kegiatan masyarakat desa sekitar hutan Perum Perhutani.

alat kontrol sekaligus pendorong untuk menyelesaikan persoalankonflik sosial perusahaan dengan masyarakat.Upaya penyelesaian secara hukum adalah bentuk penyelesaian akhir yang bisa ditempuh, tetapi upaya-upaya komunikasi sosial adalah hal utama untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan stakeholder.

Solusi konflik tenurial di KPH Kendal misalnya adalah keberhasilan kerjasama komunikasi sosial dengan LSM lokal Omah Tani pimpinan Handoko. Ia berperan mendorong para petugas dan pimpinan Perhutani untuk bersama-sama dengan masyarakat desa hutan membahas upaya mencari solusi konflik melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Solusi kolaborasi ini menuai hasil.Pertanyaan selanjutnya bagaimana mengelola hubungan baik dengan masyarakat ini.

Sunarto, Administratur KPH Kendal

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

menyatakan “kita memang belum memiliki petugas lapangan yang mampu berkomunikasi intens dengan masyarakat di desa-desa, sehingga kita perlu meningkatkan komunikasi a la Handoko”.

Lain Kendal lainKebonharjo.

KPH Kebonharjo contohnya angka konflik tenurial kini nyaris mencapai zero.Pasca drop the gun, KPH ini memaknainya sebagai filosofi baru pengamanan dan perlindungan sumberdaya hutan. Dari pendekatan polisional represif menjadi pendekatan sosial penyadaran. Meminjam istilah Haris TW Administratur KPH Kebonharjo: “Kalau dahulu petugas berbekal senjata ibarat mau maju perang, itu benar. Sekarang tanpa senjata maju perang pastilah kekonyolan yang terjadi.Oleh karena itu petugas lapangan sekarang harus yakin dulu akan perubahan filosofi pengamanan dan perlindungan sumberdaya hutan melalui pendekatan sosial yang humanis”.

Ilustrasinya, perlindungan hutan menitik beratkan pada penindakan para pihak yang diduga atau pelaku pelanggaran di kawasan hutan seperti pencurian, penjarahan, bibrikan dan sebagainya.Apakah ini salah?Tidak salah karena demikianlah prosedur kerja yang ada.Tetapi kita tahu bahwa hutan Perhutani tidak berpagar.Banyak pihak lalu-lalang di dalamnya.Dari sekedar lewat, berburu, merencek, pesanggem, penggarap, pembibrik dan lainnya.Mereka semua termasuk “pelanggan” perusahaan pada level lapangan. Artinya, ketika perlindungan hutan hanya mengurus pihak pelaku atau diduga pelaku saja, maka sikap ini akan semakin tidak popular dimata “pelanggan” tersebut. Dalam transformasi bisnis Perhutani, kepuasan pelanggan menjadi salah satu ukuran kinerja perusahaan.Sudah saatnya “pelanggan” di lapangan disapa para petugas Perhutani dengan baik.Bagaimanapun juga komunikasi sosial bertujuan mencairkan hubungan perusahaan dengan masyarakat desa sebagai “pelanggan”.Program-program sosial saja tidak cukup.Lalu caranya bagaimana.Berkomunikasi dengan “pelanggan” tersebut secara baik akan berdampak positif bagi perusahaan. Apakah sulit menyapa mereka yang tengah bekerja di hutan?Apakah ragu mengajak berbincang, bahkan membantu seperlunya apabila mereka membutuhkan?.Memanusiakan manusia akan memenangkan nilainilai kemanusiaan. Jangan pernah ragu untuk jujur dan peduli.Proses perubahan komunikasi sosial yang berlangsung di Perhutani KPH Kebonharjo pasca drop the gun bisa dijadikan ajang diskusi dan pembelajaran. Virus komunikasi sosialnya mulai menyebar ke tetangga, KPH Jatirogo. (DR-soe)

DUTA Rimba 33

RIMBAKHUSUS

Suara Stakeholder

Rekonfigurasi Hutan Jawa Perhutani mendapat undangan peluncuran buku dan diskusi publik tentang naskah akademik “Rekonfigurasi Hutan Jawa”.Acara yang diselenggarakan oleh HuMA sebuah organisasi masyarakat tersebut memuat catatan untuk merekonstruksi basis kebijakan pengelolaan hutan Jawa. Kita simak cuplikan policy brief yang ditulis oleh koalisi 38 organisasi masyarakat sipil itu, sebagai berikut:

M

enurut Koalisi Pemulihan Hutan Jawa (KPH Jawa), kondisi pulau Jawa padat penduduk dan tekanan dari 4.614 desa di dalam dan sekitar hutan. Luas hutan Jawa tercatat hanya 3,38% dan 85,37% hutan Jawa seluas 2,4 juta hektar dikelola Perum Perhutani.

Luas tutupan hutan Jawa 2.2 juta ha tahun 2000 berkurang tutupan hutannya menjadi tinggal 800an ribu hektar. Perubahan tutupan hutan ini karena deforestasi baik terencana atau tidak, dan degradasi hutan.

Faktor yang berkontribusi pada laju deforestasi dan degradasi hutan yaitu kepentingan pembangunan dan ekonomi; ketergantungan masyarakat pada sumberdaya alam; pertumbuhan penduduk dan pengaruhnya; tingginya permintaan pasar akan kayu dan produk kayu; tingginya permintaan dan harga komoditas perkebunan dan pertambangan; kepemilikan lahan

34 DUTA Rimba

yang tidak jelas; kepentingan politik dan buruknya tata kepengurusan (bad governance) sumberdaya hutan. Karakteristik kerja Perhutani dianggap dalam mengatasi krisis sosial yang terjadi selama konflik dan eksploitasi terhadap masyarakat justru semakin tajam. Dalam catatan HuMa (2013), dari 72 konflik terbuka kehutanan yang terjadi di Indonesia, 41 (empat puluh satu) konflik hutan terjadi di Jawa yang notabene diurus oleh Perum Perhutani.

Rekonfigurasi hutan Jawa diperlukan untuk melestarikan hutan guna memperbaiki keseimbangan ekologi Pulau Jawa, serta perluasan ruang kelola rakyat guna mengentaskan kemiskinan masyarakat desa hutan.

Perubahan dilakukan terhadap aspek penting, yaitu: Paradigma, Tata Kuasa, Tata Guna dan Kebijakan.

Menurut koalisi, rekonfigurasi hutan Jawa harus dimulai dari satu perubahan paradigma dengan memaknai hutan sebagai satu kesatuan utuh atau holistik,

tidak hanya dilihat sebagai sumber produksi hasil hutan kayu ataupun non kayu. Rekonfigurasi hutan Jawa juga memerlukan perubahan paradigma pada tataran pengelolaannya, dari hanya sekedar bisnis lahan ataupun pengusahaan hutan, dikembalikan menjadi pengelolaan hutan (bukan sekedar lahan, dan bukan sekedar pengusahaan). Proses perubahan paradigma pengelolaan hutan seharusnya dimulai dengan merevisi undang-undang kehutanan sebagai dasar kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Hal mendasar yang paling mendesak untuk di tata ulang adalah persoalan tata kuasa atas lahan hutan Jawa, mengingat dalam satu dekade terakhir ini banyak terdapat konflik lahan yang menimbulkan korban jiwa. Sejumlah opsi rekonfigurasi tata kuasa hutan Jawa akan mengurangi luasan hutan negara karena sebagian luasan akan berubah dengan kondisi sebagai berikut : (1) Dikembalikan ke individu

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Hutan Perhutani di waktu senja

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 35

BISNISRIMBA

pemilik sah (sebelum tanah dikuasai oleh negara) atau ahli warisnya (2) Berubah status menjadi aset desa berupa hutan milik desa dan (3) Menjadi Hutan Adat berdasarkan penetapan oleh Perda.

Tata guna hutan Jawa di waktu yang akan datang menurut koalisi cukup dibedakan menjadi 2 pola pemanfaatan ruang, yaitu: hutan pada kawasan lindung dan hutan pada kawasan budidaya. Perubahan

36 DUTA Rimba

tata guna lahan juga harus didukung dengan perubahan kelembagaan pengelola hutan Jawa. Di masa depan, diperlukan ada 3 macam kelembagaan yaitu: (1) Kelembagaan Perencanaan Kehutanan Jawa; (2) Kelembagaan Pengelola Hutan Jawa; (3) Kelembagaan Penyelesaian Konflik Hutan Jawa. Menuju realisasi gagasan rekonfigurasi tersebut, langkah penting yang pertama kali harus dilakukan adalah merangkainya

– baik pada level paradigma hingga teknis operasional – melalui rekonstruksi kebijakan mulai dari undang-undang sampai Peraturan Pelaksanaan. Pada ranah Undangundang, yang mesti dilakukan adalah mengganti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan undangundang yang baru. Pasal 6 ayat (1) UUK 41/1999 terutama terkait dengan pengklasifikasian hutan menurut fungsi konservasi, lindung dan produksi. Sedangkan pada ranah Peraturan pelaksanaan, mencabut PP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani adalah konsekuensi yang tidak bisa dielakkan. Rekonstruksi basis kebijakan yang dimulai dengan mencabut PP No. 72/2010, selanjutnya perlu dilanjutkan dengan penerbitan regulasi pengelolaan hutan Jawa yang mendukung desain kepengurusan melalui model kelembagaan KPH. Penerbitan regulasi tersebut dilakukan sebagaimana mandat PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008, dimana unit usaha milik negara (mungkin sebagai ganti Perhutani) tidak lebih merupakan salah satu pihak penerima konsesi sejajar dengan masyarakat dan harus tetap tunduk dalam garis koordinasi dan supervisi KPH. Cuplikan policy brief tersebut bisa jadi menghenyakkan atau sebaliknya bukan sesuatu yang berpengaruh pada kinerja. Namun demikian, sebagai salah satu obyek yang masuk dalam topik kajian dan bahasan, membuka komunikasi kepada stakeholder seluas-luasnya adalah langkah positif bagi Perhutani. Selain itu transformasi bisnis dan perubahan-perubahan yang banyak dilakukan Perhutani, barangkali belum sepenuhnya sampai kepada stakeholder kita.

Atau kita masih punya pekerjaan rumah (PR) berupa komunikasi sosial. • DR

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 37

BISNISRIMBA

Sistem 0nline

Manjakan Pelanggan Kayu Tak hanya kebutuhan rumah tangga yang bisa dibeli dengan online. Kayu jati gelondongan dengan berbagai ukuran juga bisa dibeli oleh konsumen melalui online. Sebuah sistem transaksi yang memudahkan konsumen di dalam negeri. Bila semua administrasi diselesaikan pasca transaksi, gelondongan kayu itu akan menjadi milik anda.

D

ari kota hujan, Bogor, Jawa barat, Direktorat Kayu Perum perhutani terus melakukan upaya untuk memanjakan pembeli/konsumen kayu. Untuk membeli kayu, pembeli kini tak perlu susah ke lokasi dimana kayu itu berada. Mereka cukup mendatangi loket penjualan dan mengisi aplikasi online, bisa langsung transaksi pembelian kayu. Dengan sistem ini, para pembeli bisa mendapatkan kayu

38 DUTA Rimba

sesuai dengan spesifikasi dan harga yang pas.

Kemudahan itu bisa mereka dapatkan, setelah Direktorat Komersial Kayu Perum Perhutani telah meluncurkan transaksi pemasaran on-line Rabu, 4 Juni 2014 di Bogor, Jawa Barat.

Memang transaksi on-line ini baru diperuntukan untuk se-Jawa Barat dan Banten. Tapi langkah

Direktorat Komersial Kayu ini, jelas merupakan sebuah terobosan.

Direktorat Komersial Kayu yang baru sekitar enam bulan dibentuk terus melangkah melakukan inovasi untuk mengejar target jangka pendek maupun jangka panjang. Tahun 2014 misalnya direktorat ini harus mampu menyumbang pendapatan perusahaan Rp 2,2 triliun dari target total target korporat sebesar Rp 4,5 triliun.

Pembeli kayu dari Jawa Tengah

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Kantor Divisi komersial Kayu Perum Perhutani Wilayah Bogor

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 39

BISNISRIMBA

Gambar 2.

Dok. Humas PHT

Slip permohonan pembelian kayu

Gambar 1.

Gambar 3.

Tempat penyerahan slip permohonan pembelian kayu

untuk membeli kayu yang ada di Banten, tak harus datang ke ke kawasan Perhutani di tanah para pendekar. Mereka cukup merapat ke loket penjualan Perhutani di Cirebon. Kemudian mengisi aplikasi melalui online, mereka bisa langsung mendapatkan kayu yang diinginkan, setelah proses pembayaran.

Launching sistem transaksi pemasaran online se Jawa Barat dan Banten itu ditandai dengan pemukulan palu oleh Direktur Komersial Kayu Mustoha Iskandar, di kantor Divisi Komersial kayu wilayah Bogor. Launching ini menjadi tonggak penting bagi perhutani untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.

Bagaimana pun pembeli adalah raja.

Wajar kalau Perhutani berusaha

40 DUTA Rimba

Tempat slip permohonan pembelian kayu

memanjakannya.

General Manajer Komersial Kayu Perhutani Jawa Barat dan Banten mendapat kesempatan sebagai Pilot Project uji coba penjualan online Komersial Kayu dan akan dilanjutkan pada jajaran Komersial Kayu Jawa Tengah dan Jawa Timur pada semester II tahun 2014. Bila sistem online itu sudah bisa dilaksanakan di seluruh divisi komersial kayu, tentu akan banyak kemudahan bagi para pembeli kayu baik di dalam negeri maupun di luar negeri Launching penjualan online yang disertai perubahan-perubahan pendukung diantaranya; Perubahan mekanisme Tata Usaha Hasil Hutan (TUHH) berkaitan dengan tata kelola persediaan hasil hutan Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Perubahan

administrasi kelola persediaan hasil hutan TPK dan percepatan pelayanan demi kepuasan pelanggan.

Untuk membuktikan kesiapan sistem transaksi pemasaran online ini, setelah launching dilanjutkan dengan demo pengoperasian sistem transaksi pemasaran online dengan pengalokasian kapling saluran penjualan online secara simbolis oleh Direktur Komersial Kayu, Mustoha Iskandar, dilanjutkan dengan pembelian online oleh pedagang kayu.

Pembeli pertama Anton Sukamto asal Indramayu dengan membeli kayu glondong Jati persediaan TPK Banjar Perhutani Ciamis sebanyak 6 batang, Volume 1,28 M3 dengan nilai transaksi sebesar Rp.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Untuk mengetahui harga dan spesifikasi kayu yang dimiliki oleh Perhutani, konsumen tinggal menggunakan online. Sebuah sistem yang sangat simpel untuk pekerjaan yang sebelumnya rumit.

Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perum Perhutani

9.689.638,-. Transaksi ini menandai era baru pemasaran kayu Perum Perhutani. Bila selama ini pemasaran kayu dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini bandulnya mulai bergerak dengan cara-cara modern. Untuk mengetahui harga dan spesifikasi kayu yang dimiliki oleh Perhutani, konsumen tinggal menggunakan online. Sebuah sistem yang sangat simpel untuk pekerjaan yang sebelumnya rumit.

Direktur Komersial Kayu Perum Perhutani, Mustoha Iskandar dalam keterangannya menyatakan bahwa sistem transaksi pemasaran kayu online ini baru dilaksanakan di Jawa Barat dan Banten dan baru 30 % dari seluruh persediaan kayu. Kedepan sistem ini wajib dijalankan dan sebagian besar akan menggunakan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

sistem online, tidak hanya 30%, bila perlu mencapai 90% sehingga pembeli tidak harus datang dan melakukan transaksi di TPK-TPK. Perubahan bukan saja pada sistemnya saja, tetapi perubahan harus pada SDM-nya juga, karena setinggi apapun dan secanggih apapun teknologi kalau mindset SDM-nya tidak mau berubah maka akan percuma. Perubahan sistem pemasaran online ini juga memaksa SDM di bidang komersial kayu harus berubah. Perubahan itu terutama sekali pada mindset untuk melayani secara efektif dan efisien kepada pembeli atau pelanggan. Agar ke depan mereka menjadi pelanggan yang loyal terhadap produk Perhutani.

Untuk menggenjot kinerja

operasional, finansial dan investasi Direktorat Komersial kayu memang memiliki banyak program yang harus dikerjakan. Agar penjualan kayu di masa mendatang terjadi peningkatan, Direktorat Komersial Kayu akan memetakan industri yang menggunakan kayu Perhutani.

Baik industri besar, sedang maupun kecil. Berapa sesungguhnya mereka membutuhkan kayu Perhutani?

“Kita tiap tahunnya kan sudah tahu, Si A sekian, Si B sekian, Si C sekian dan seterusnya. Memang disitu ada trader. Ke depan trader harus dikurangi. Karena banyak hal-hal yang mustahal itu terjadi di situ.

Atau dia menjadi distributor saja secara resmi. Toh mereka selama ini menjadi God Father-nya pengusahapengusaha kecil,” tegas Mustoha

DUTA Rimba 41

Dok. Humas PHT

BISNISRIMBA

Petugas Perhutani sedang berinteraksi dengan pembeli kayu

pada suatu kesempatan dengan Duta Rimba Secara sistem pemasaran kayu sudah bagus. Tetapi yang jadi masalah, bagaimana implementasinya tak ada distorsi.

Ada barcode, on line system, ada loket. Itu semua harus jadi dan dilaksanakan. Sementara untuk tenaga pemasaran perlu diberikan insentif dalam bentuk fee marketing.

Fee ini diberikan supaya mereka tidak mencari fee sendiri-sendiri.

Dimana-mana orang penjualan itu ada fee-nya. Melalui sistem ini akan menciptakan karyawan-karyawan pemasaran yang berorientasi pada perusahaan, bukan pada buyer (pembeli). Sistem fee ini untuk membangun loyalitas mereka dengan memberikan insentif.

42 DUTA Rimba

Dengan sistem barcode, on line, loket itu tidak memungkinkan orang main-main. “Kalau ada yang main-main, akan saya copot, “ tegas Mustoha. Saatnya karyawan Perhutani itu melayani pembeli.

Bukan dilayani pembeli. Sehingga ini butuh perubahan mindset dari seluruh karyawan. Dimana pembeli itu adalah raja. Kalau makan di restoran, orang Perhutani yang harus membayar.

Selain itu, juga harus ada kontrol harga. Artinya market intelijen juga harus operasional. Berapa sesungguhnya harga yang wajar harus ditetapkan. Sementara dari aspek legal, Direktorat ini juga akan membuat format kontrak baku (standar kontrak). Siapapun nanti yang menangani baik kontrak

maupun perjanjian kerja sama formatnya seperti itu. “Seperti di bank-bank itu tak bisa sembarang mengkoreksi. Kalau setuju tanda tangan, kalau tidak setuju ya tidak usah tanda tangan,” tambah Mustoha. Melalui kontrak baku ini, bila terjadi masalah, posisi Perhutani menjadi kuat. Tidak selalu dalam posisi kalah.

Selain itu Direktorat Komersial Kayu akan menggandeng konsultan untuk mensurvey berapa sesungguhnya need dari demand produk-produk kayu. Mulai dari volumenya, kebutuhan kayu sepuluhdua puluh tahun mendatang. Dari situ Perhutani harus mengikuti kemauan pasar itu. Kalau butuhnya kayu A1, tentu tidak perlu menanam kayu sampai 30 tahun. “8 s/d 10

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Mustoha Iskandar, Direktur Komersial Kayu

tahun saja sudah bisa menghasilkan A 1, kenapa harus menanam yang 20 tahun yang telah keduluan oleh pencuri. Kita ke depan menanam sesuai dengan permintaan pasar kan? “ tegas Mustoha.

Kalau Perhutani sudah bisa mengetahui maunya pasar, maka produksi kayu baru mengikuti.

Demand untuk 10-20 tahun ke depan seperti apa? Kalau tak perlu kayu-kayu yang begitu bagus, buat apa? Mungkin ada yang betul-betul berkualitas, tetapi untuk ceruk pasar.

“Ya kita ambil yang daun-daunnya sudah tua itu untuk keperluan ceruk pasar. Sudah kita pelihara puluhan tahun, tetapi pasarnya tidak ada, untuk apa? 40 tahun, 60 tahun ngapain. Nanti didahului oleh pencuri.

Pada hal kita sudah capek menjaga.

Seperti Jatirogo umurnya 100 tahun, ujungnya juga dicuri juga. Capek. ” Penerapan sistem transaksi pemasaran online yang baru saja di launching tersebut jelas merupakan bagian dari road map Direktorat Komersial Kayu Perum perhutani.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Kalau butuhnya kayu A1, tentu tidak perlu menanam kayu sampai 30 tahun. “8 s/d 10 tahun saja sudah bisa menghasilkan A 1, kenapa harus menanam yang 20 tahun yang telah keduluan oleh pencuri.

Kita ke depan menanam sesuai dengan permintaan pasar kan? “ tegas Mustoha.

Menurut Kepala divisi Komersial Kayu, Andi Purwadi, sistem transaksi pemasaran kayu online ini sudah digagas cukup lama dan baru dapat direalisasikan tahun ini. Tidak mudah untuk menerapkan sistem ini karena posisi TPK-TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yang terpencar. Di Jawa Barat dan Banten ada 26 TPK sementara seluruh Perhutani ada 144 TPK. Sistem penjualan tradisional masih tetap berjalan seperti biasa dan nantinya transaksi pembelian dalam jumlah kecil /batangan juga bisa dilakukan, sehingga bisa

mengakomodir semua segmen pasar. Kalau semua segmen bisa terlayani, kiranya tidak terlalu susah bagi Direktorat Komersial kayu untuk menggenjot kinerja operasional dan komersial.

Memang masalahnya, bagaimana sistem transaksi pemasaran online itu segera disusul oleh di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bila ini bisa segera direalisasikan maka bukan tidak mungkin penjualan kayu jati akan bisa naik signifikan. Pembeli atau konsumen banyak diuntungkan oleh sistem ini. Semoga. • DR

DUTA Rimba 43

BISNISRIMBA

Simpel dan

Tidak Berbelit Kemajuan Tekonologi Informasi, memberi peluang bagi perhutani untuk menjual kayu jati kepada pelanggan melalui online. Prosesnya simpel dan tidak berbelit-belit. Baik perhutani maupun pelanggan banyak diuntungkan. Mereka bisa efektif dan efisien dalam melakukan transaksi. Karena itu, pelanggan jangan lewatkan menggunakan sistem ini untuk mendapatkan kayu gelondongan sebagaimana spesifikasi yang anda mau.

T

ak hanya beli tiket pesawat dan kereta api bisa dilakukan online. Membeli kayu gelondongan pun bisa dilakukan sebagaimana membeli tiket. Itulah sebuah layanan transaksi online yang dilakukan oleh Perum Perhutani untuk memanjakan para konsumen dan pembeli kayu. Mereka tidak perlu repot sebagaimana transaksi konvensional.

44 DUTA Rimba

Mendatangi penjual, bertransaksi dan membayar secara langsung, kemudian dikirim barangnya. Mereka cukup mendatangi loket Perhutani, kemudian mengisi aplikasi online, kemudian setelah membayar, kayu siap dikirim Dengan kemajuan teknologi proses yang berbelit-belit itu bisa dipangkas. Pembeli kayu, baik pedagang kecil maupun besar diperlakukan sama. Tak

ada diskriminasi, mana yang berkantong tebal dengan mana yang berkantong tipis Mereka tinggal mengakses outlet penjualan online Perhutani, langsung bisa berstransaksi. Si kantong tebal dan si kantong tipis, dengan online, bisa memaksa pelayanan penjualan bisa lebih fokus pada goal yang ingin dicapai.

Sistem online ini melengkapi saluran penjualan yang ada di

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Aktivitas petugas Perhutani di Kantor Divisi Komersial Perum Perhutani Wilayah Bogor

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 45

BISNISRIMBA Perum Perhutani. Selain online, ada penjualan langsung dan penjualan lelang. “Ini merupakan satu hal yang baru bagi Perhutani, kita ingin melayani secara baik, makanya ada sistem online,” Jelas Kepala Divisi Komersial Kayu, Andi Purwadi.

Kelebihan dari sistem online, pelangan bisa akses. Artinya tinggal melihat mana outlet Perhutani yang harus didatangi, terus bisa dilakukan transaksi langsung. Dalam sistem ini tidak mengenal segmen lagi.

Siapa saja yang bisa mengakses online langsung bisa melihat kavlingkavling yang dikehendaki sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

“Bisa langsung dilihat dan yang bersangkutan tentunya akan mentransfer uang. Sehingga nanti dalam hitungan 3 jam kalau uang sudah masuk bisa berpindah hak ke

pelangan tersebut,” tambah Andi Sistem ini tak hanya menguntungkan Perhutani, tetapi juga menguntungkan pembeli/ pelanggan. Bagi pelanggan sistem online lebih praktis dan tak berbelitbelit bisa melakukan transaksi.

Sementara bagi Perhutani bisa mendapat feedback dalam waktu singkat. Jadi sistem ini membuat semua senang, dan semua puas.

Dengan penjualan online, pembeli bisa membeli kavling kayu Perhutani yang siap jual dimana pun di wilayah Perhutani yang sudah dialokasikan untuk dijual online dan datanya sudah di-upload ke server. Pembeli di Bogor bisa membeli kayu Banyuwangi cukup dengan mendatangi loket di Bogor saja tanpa harus ke Banyuwangi.

“Data kavling kayu sudah di upload

Keuntungan Sistem Online Bagi Pelanggan 1. Pelanggan lebih praktis langsung mendatangi counter atau loket penjualan online yang ada disetiap manager dan rencananya di Pusat Industri atau Pengrajin.

2. Pelanggan langsung dilayani oleh petugas penjualan di front office dengan waktu pelayanan yang cepat dengan catatan uang sudah ditransfer dengan menunjukkan bukti transfer. Dari waktu booking kavling sampai uang masuk diberi kesempatan waktu 3 jam.

3. Pelanggan diberi kesempatan untuk memilih kavling termasuk kavling bundle.

Bagi Perhutani : 1. Perhutani memberikan pelayanan yangg cepat dan simple karena secara harian ada up load kavling dari TPK. 2. Target pasar dari layanan online adalah pabrikan langsung yang selama ini didominasi oleh pedagang dan diharapkan ada pasar baru.

3. Memberikan nilai lebih akibat feedback dari pelayanan yg baik dgn menambah diff diatas harga kontrak namun dikemas dalam 1 harga jual (fixed Price)

46 DUTA Rimba

Memang Layanan online ini masih terkendala oleh keterbatasan tenaga dalam menginventarisir jaringan yang ada di TPK, penambahan infrastruktur serta perlu pelatihan untuk pengoperasiannya.

di server Perhutani, sehingga bisa diakses dimanapun,” jelas Adi Prasetyo, Karo Teknologi Informasi Kantor Pusat Perum Perhutani.

Ke depan bukan tidak mungkin pembeli dapat membeli kayu Perhutani cukup dari rumahnya saja, karena memilih kavling, booking dan pembayaran bisa dilakukan via internet. Kemajuan teknologi sudah memungkinkan untuk itu.

Memang layanan online ini masih terkendala oleh keterbatasan tenaga dalam menginventarisir jaringan yang ada di TPK, penambahan infrastruktur serta perlu pelatihan untuk pengoperasiannya. Sehingga baru bisa diimplementasikan di wilayah Jawa Barat dan untuk Semester II akan dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hal lain adalah perlu penyiapan kavling yang diminati dan dimungkinkan pada kavling yang serapannya rendah yang harus dijual dengan saluran penjualan lainnya.

Porsi untuk saluran online pada tahap awal akan dialokasikan 30

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

sampai 40% dan pada saatnya akan naik menggeser saluran kontrak.

“Kecuali terhadap produk yang cepat rusak seperti rimba Pinus tetap dipertahankan saluran kontrak untuk menjamin kepastian jumlah dan mutu yang diharapkan,” jelas Andi.

Memang untuk tahap awal ini, pembeli boleh dari mana saja.

“Orang Jepara mau beli disini juga boleh atau Orang Banyuwangi boleh saja, tapi datangnya sementara kesini dulu, karena nantinya online-online nya akan ditentukan di kantor-kantor manajer, untuk Jawa Barat kan ada 3 manajer ini (Manajer Bogor-Cirebon dan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Priangan-red). ” Untuk sementara, orang Jawa Tengah dalam sistem sekarang ini untuk membeli kayu membelinya di Manajer Cirebon. “Dalam sistem ini orang Jawa Tengah beli kayu di Jawa Barat bukan kayu dari Jawa Tengah. Karena online itu baru di Jawa Barat, jadi mereka baru bisa membeli kayu-kayu yang ada di Jawa Barat dan Banten untuk sementara ini.”

Sekalipun belum sempurna.

Mustoha Iskandar, Direktur Komersial Kayu menggariskan kepada seluruh jajaran divisi komersial kayu untuk tidak berfikir mundur, apalagi kembali pada

sistem transaksi lama. Bagi jajaran Perhutani, sistem transaksi online ini merupakan no point return, tidak boleh tidak harus terlaksana.

Kalau pun sekarang ini baru 30%, ke depan kalau perlu bisa sampai 90%.

Ketegasan sikap Mustoha ini tentu bisa dipahami, karena sistem online itu mengurangi adanya politik kepentingan, baik itu pembeli maupun penjual. Melalui sistem online, transaksi bisa berjalan sesuai dengan mekanisme jual beli secara alamiah. Karena itu ke depan penjualan melalui online ke harus mayoritas. Karena dengan cara begini. Pembeli nyaman, penjual juga aman. • DR

DUTA Rimba 47

BISNISRIMBA

Apa Kata Mereka Andi Purwadi Kepala Divisi Komersial Kayu

Bisa Lewati Lintas batas

Dok. Humas PHT

K

alau sudah terkoneksi seluruh Jawa, beli kayu Perhutani bisa di mana saja . Namun, karena sekarang ini sistem online baru untuk Jawa Barat dan Banten, maka pembelian kayu baru bisa dilakukan untuk kayu yang ada di TPK-TPK yang ada di Jawa Barat dan Banten. Hanya enaknya sekarang untuk membeli kayu yang ada di TPK Banten, orang Jawa Tengah, tak perlu ke sana. Mereka cukup mendatangi loket di Cirebon, bisa langsung transaksi Ke depan online ini juga akan dibuka di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga pemasaran kayu ini bisa terintegrasi di seluruh Pulau Jawa. Orang Cirebon yang ingin membeli kayu jati dari Banyuwangi, misalnya, mereka tak harus berangkat ke wilayah Tapal Kuda. Mereka cukup dari Cirebon, dengan mendatangi loket yang ada di sana, kemudian bisa langsung bertransaksi.

Adi Prasetya Utama Karo Teknologi Informasi Kantor Pusat

Tak Mau Ketinggalan Kereta

Dok. Humas PHT

S

48 DUTA Rimba

aluran penjualan kayu Perhutani yang sebelumnya hanya lelang, kontrak dan langsung, bertambah satu lagi dengan “Penjualan Online”. Seolah tidak mau kalah dengan Perusahaan PT KAI, Perhutani memastikan bahwa kayu Perhutani pun sekarang juga bisa dijual online. Kayu Perhutani tidak lagi hanya bisa dijual di TPK. Namun kayu yang ada di TPK-TPK itu bisa dijual di mana pun ada loket Perhutani melalui online.

Para pelanggan kayu Perhutani menyambut baik adanya sistem online ini.

Mereka merasa mendapat kemudahan. Prosesnya simpel dan tidak berbelitbelit. Tidak banyak waktu terbuang. Mereka cukup berurusan dengan operator penjualan di loket dan kasir, semuanya beres dan tuntas.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Tinggal Datang Ke Loket

Ani

Konsumen

Saya dapat undangan dalam peluncuran sistem penjualan online.

Saya merasakan membeli dengan sistem online ini cukup enak. Yang penting sistem ini ke depan bisa lancar dan tidak hanya di Jawa Barat, sehingga kalau saya butuh kayu akan lebih mudah. Apalagi kalau di seluruh Jawa ini bisa online, saya yang tinggal mendatangi loket di Cirebon, kemudian mengisi aplikasi, maka

Dok. Humas PHT

Kalau Awam, Apa Bisa

Anton

Konsumen

Kalau sistem ini bisa terkoneksi di seluruh Jawa, tentu saya sangat senang. Saya yang di Haurgelis, Indramayu, tidak terlalu susah kalau mau beli kayu dari Blora misalnya.

Saya tak perlu harus jauh-jauh ke sana. Saya tinggal datang ke loket Cirebon, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Saya bisa langsung membeli kayu yang saya mau. Dan bila sudah bayar, maka kayu tersebut segera

Dok. Humas PHT

Kita Sudah Siap

Saefudin

Manajer Pemasaran Bogor

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Sesuai dengan kebijakan manajemen, pembelian kontrak atau langsung ke depan akan digeser dengan pembelian online.

Masalahnya di lapangan, bagaimana kita bisa meng-update berapa kavling kayu yang masuk tiap harinya dan mengalokasikan penjualan melalui online. Untuk sementara ini memang baru 40% Untuk itu bagi para pembeli yang berminat membeli kayu, segera mendatangi loket penjualan dan melakukan transaksi online, agar kita

saya bisa langsung dapat kayu yang saya kehendaki.

Sistem ini juga menawarkan kemudahan dan pelayanan yang fleksibel. Seperti saya yang sering pulang ke Yogyakarta untuk menjenguk anak saya yang kuliah di UGM, kalau semua sudah terkoneksi di seluruh Jawa, saya bisa beli kayu di mana saja. Dengan dibantu petugas pemasaran, saya bisa pencet sana-pencet sini. Kayu bisa tinggal kita beli. Yang penting sekarang bagaimana sistem ini bisa jalan dululah.

pindah kepemilikannya di tangan saya.

Memang siapa saja, baik pedagang kecil, menengah dan besar bisa membeli kayu dengan sistem online ini. Namun bagi masyarakat awam yang ingin membangun rumah dan membutuhkan kayu dua kubik, tentu akan kesulitan. Mana mungkin mereka tahu dengan sistem pembelian kayu macam ini. Karena itu saya menyarankan, agar sistem ini disosialisasikan secara luas, agar masyarakat yang membutuhkan kayu berapa pun bisa dilayani.

bisa langsung approval. Sistem ini kan mudah, tidak seperti dulu harus ke bank dulu, antrian. Melalui sistem ini pembeli akan dipermudah, karena sistem lama ini kita jadikan pendek.

Memang yang menjadi kendala dewasa ini adalah masalah jaringan.

Dimana jaringan ini kadang terkendala misalnya dengan cuaca. Tetapi masalah ini biarlah nanti menjadi urusan bidang IT untuk menuntaskan. Tetapi secara SDM, kita sudah dilatih bagaimana mengoperasikan sistem ini, dan kita siap memberikan layanan kepada pembeli kayu.

DUTA Rimba 49

SOSOKRIMBA

Hambra

Rimbawan Ngurus Aset

Berhasil Atau Tidak ?

P

ria paruh baya itu bicara perlunya penguatan hukum dan kepatuhan BUMN. Seirama dengan makin meningkatnya bisnis BUMN dalam menopang perekonomian nasional, sudah saatnya penguatan hukum dan kepatuhan itu sebuah pilihan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi bagi BUMN. Berikut petikan wawancara Duta Rimba dengannya.

Perkembangan BUMN luar biasa khususnya sisi bisnis.

Kalau dari sisi hukumnya bagaimana ?

Ada yang perlu kita pahami posisi sebuah BUMN. Ada dua hal yang harus dilihat. Pertama, tata kelola BUMN dan visi BUMN. Kadang-kadang kita melihat BUMN itu harus diperlakukan seperti perusahaan swasta. Ini rancu. Karena seperti swasta, visi dan misi jadi sama dengan swasta. Padahal tidak begitu. Kalau kita bicara swasta itu menyangkut tata kelola BUMN. Bagaimana Direksi, Komisaris, dan karyawan bekerja yaitu harus Good Gorporate Governance (GCG). Tapi

50 DUTA Rimba

Hijau Daun memayungi Kawasan Monas tampak teduh dari balik kaca besar di lantai 12 kawasan Merdeka Timur. Matahari pagi memantulkan sinar keemasan pada dedaunan. Indahnya terasa sampai dalam ruangan Hambra, SH MHum, Kepala Biro Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Duta Rimba berkesempatan melakukan wawancara sangat pagi di kantornya. pada saat bicara visi BUMN, maka pasal 33 UUD 1945 itu tak bisa ditinggalkan.

Dari sisi itu kita membagi BUMN dari tiga menjadi dua. Awalnya ada Perjan, Perum dan Pesero.

Perjan itu merupakan bagian dari instansi pemerintah, sehingga tak bisa dibenahi layaknya perusahaan.

Maka dalam perkembangannya Perusahaan Jawatan kita hilangkan.

Bentuk BUMN menjadi hanya dua, yaitu Perum dan Persero, karena tata kelolanya bisa diatur sebagaimana

korporasi.

Beda Perum dan Persero ?

Tujuan umum dua-duanya adalah Agent of Development. Kalau Persero misinya mencari laba, tapi dapat diberikan penugasan. Kalau Perum melaksanakan misi pemerintah, tapi boleh mencari untung. Dari sisi ini kita melihat Perum Perhutani, dibentuk untuk menjaga kelestarian hutan di Pulau Jawa. Misi ini jangan dilupakan. Sehingga kalau Perhutani akan berbisnis di wilayah kerjanya,

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Hambra, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN

DUTA Rimba 51

maka yang diutamakan menjaga kelestarian hutan tanah Jawa.

Hanya kita tidak bisa tutup mata, bahwa dalam melaksanakan misi ini ada yang bisa dibisniskan untuk membiayai kelestarian hutan di Pulau Jawa.

Makanya Perhutani tak ada kewajiban menyetor deviden ke pemerintah. Keuntungannya kita serahkan kepada perusahaan untuk menghijaukan hutan Pulau Jawa.

Namun bila kita bicara bisnis, maka pada saat itu harus patuh terhadap prinsip-prinsip bisnis.

Kalau kita cari mitra, kita cari mitra yang terbaik, capable, punya nilai tambah dan berfikir untuk kelestarian hutan. Kalau bicara bisnis kita harus bicara prinsip-prinsip bisnis. Pada saat kita melaksanakan bisnis jangan sampai tujuan utama dilupakan.

Untuk penguatan hukumnya, apa peran Kementerian BUMN? Kalau untuk Perhutani ada dua regulasi. Pada saat bicara korporasi kita bicara bagaimana Kementerian BUMN menata. Pada saat bicara kehutanan bagaimana Kementerian Kehutanan ini menata. Pada saat kita berbisnis kita bicara korporasi dalam

Kalau anda merasa peraturanperaturan kehutanan itu menghalangi bisnis anda tidak serta merta menjadi alasan pembenar.

Mengapa? Karena misi utamanya kelestarian hutan.

52 DUTA Rimba

Dok. Humas PHT

SOSOKRIMBA

Hambra, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN

koridor wilayah kehutanan. Anda harus memperhatikan ketentuanketentuan yang ada di Kehutanan.

Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan. Kalau anda merasa peraturan-peraturan kehutanan itu menghalangi bisnis anda tidak serta merta menjadi alasan pembenar.

Mengapa? Karena misi utamanya kelestarian hutan. Jadi yang harus dilihat pertama, apa yang dilakukan oleh Kehutanan itu, apakah untuk melaksanakan misi Perhutani tidak?

Yang kedua, Kalau kita berbisnis, mengganggu tidak dengan tujuan utama ini. Kalau mengganggu jangan bicara bisnis saja di situ. Tapi kalau tidak mengganggu, baru dibuatkan kajiannya untuk bisnis.

Perhutani punya aset sendiri, tapi juga punya aset hutan. Pada saat mengelola hutan tunduklah pada aturan Kementerian Kehutanan. Tapi pada saat berbisnis dengan asetnya sendiri tunduk dengan regulasi yang dibuat Kementerian BUMN. Misalnya, untuk kerjasama operasi.

Untuk wilayah hutan, bicara dengan Kementerian Kehutanan. Untuk

aset perusahaan bicara dengan Kementerian BUMN.

Kewenangan kerja sama operasi oleh Direksi hanya 5 tahun, sementara investor biasanya minta 20 sampai 30 tahun?

Inilah kesalahan pemahaman.

Kalau kita bicara tata kelola BUMN baik Persero maupun Perum, semua kewenangan pengurusan perusahaan itu ada di Direksi, kecuali yang dibatasi. Jadi kalau bicara kerja sama operasi 20-30 tahun itu tetap menjadi kewenangan Direksi. Cuma kalau Direksi akan melakukan, harus minta izin. Bukan berarti Direksi tak punya kewenangan, itu tidak. BUMN lain selain Perhutani banyak yang melakukan itu.

Kalau kewenangan Direksi 5 tahun, itu artinya Direksi boleh bertindak tanpa persetujuan. Kalau di atasnya, Direksi minta persetujuan.

Bukan berarti Direksi tak punya kewenangan. Jadi kalau kita baca pengurusan perusahaan baik itu Perum maupun Persero, sekali

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

lagi Direksi itu punya kewenangan dalam segala hal dan segala urusan, kecuali dibatasi oleh UU dan pemilik modal. Pembatasan itu apa? Ada yang berupa larangan, artinya tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Pembatasan, harus meminta persetujuan dari organ lain. Minta persetujuan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Lalu kalau minta persetujuan bukan berarti kewenangannya dihilangkan.

Pengurusan perusahaan itu tetap menjadi kewenangan Direksi.

Kementerian BUMN misalnya, tak bisa memberikan persetujuan tanpa ada usulan dari Direksi.

Kalau penjelasannya seperti itu, bisnis Perhutani bisa lebih kencang?

Contoh, Perhutani memiliki lahanlahan yang luas. Itu bisa kerjasama dengan perusahan lain, misalnya bangun hotel, bangun mall, apa saja boleh, karena kewenangannya ada di Direksi. Tetapi sebelum melakukan itu, karena ini bersifat jangka panjang, usulan tersebut dituangkan dalam RKAP dan kemudian dibicarakan dalam RUPS. Kalau oleh Kementerian BUMN disetujui, langsung jalan.

Kalau tren bisnis naik, kompetensi bidang hukum harus ditingkatkan. Saran Bapak ?

Kementerian BUMN sudah membuat surat edaran, agar BUMN itu memperkuat posisi hukumnya.

Itu pilihan yang tak bisa ditawar dan dihindari. Sekarang ini tidak ada bisnis yang tak bermuara ke hukum.

Bahkan ada kecenderungan hukum menjadi bumper.

Apakah ada bidang hukum setingkat Divisi bahkan Direksi di BUMN? Kalau setingkat Direktur belum ada. Rata-rata dibawah Direktur.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Andaikan ada dua pendapat yang sama kuat. Boleh dan tidak boleh, maka saya sarankan untuk memilih yang lebih aman atau konservatif.

Istilahnya macam-macam. Tapi kalau kita sering menggunakan setingkat atau dua tingkat dibawah Direksi.

Kalau setingkat dibawah direksi itu sejajar dengan Sekper (Sekretaris Perusahaan: Red), dan Kepala Unit yang lain. Kalau dua tingkat dibawah Direksi, bisa jadi mereka dibawah Sekper. Nah itu tergantung pada kebutuhan perusahaan. Kalau saya melihat penguatan fungsi hukum bukan pada masalah struktural.

Kita bicara adalah kemampuan SDM-nya. Kedua adalah kecukupan SDM dalam menangani masalah.

Struktur bisa saja dibawah Direksi.

Tetapi kewenangan untuk membuat tindakan-tindakan hukum yang terpenting. Tidak harus bahwa penguatan di bidang hukum itu kemudian harus menjadi eselon I.

Di Kementerian BUMN, ada program peningkatan kompetensi hukum BUMN? Kalau kita di sini, setiap ada peraturan menteri baru, kita lakukan sosialisasi. Memang kita tidak mampu melakukan sosialisasi BUMN sampai pada level-level bawah.

Tapi rata-rata BUMN itu melakukan seperti itu, termasuk Perhutani.

Seperti Kepala Biro Hukum Perhutani sering mengadakan pelatihanpelatihan, dimana saya menjadi salah satu narasumber.

Kemudian disini juga membuka kesempatan, kalau teman-teman

BUMN khususnya yang kurang jelas terhadap peraturan dan tata kelola yang kita bangun bisa berkonsultasi.

Hampir setiap hari itu ada. Bahkan yang datang juga dari pemerintah, Pemda, DPRD untuk berkonsultasi

Apa bidang legal dan kepatuhan BUMN. Kalau kita bicara hukum. Tugas utama lawyer itu, bagaimana menginformasikan koridor, cara atau ketentuan untuk melakukan suatu bisnis. Dalam memberikan advice bisa menemukan dua hal.

Ada yang jelas dan tegas, boleh dan tidak boleh. Ada yang samarsamar. Nah, kalau lawyer profesional, maka selama dua pendapat itu sama kuat dasar hukumnya, kajian legalnya, maka akan cenderung boleh. Lawyer yang seperti ini akan mencari ketentuan-ketentuan hukum, agar bisnis yang diinginkan itu bisa dilaksanakan, tanpa melanggar peraturan.

Andaikan ada dua pendapat yang sama kuat. Boleh dan tidak boleh, maka saya sarankan untuk memilih yang lebih aman atau konservatif. Kalau lawyer profesional dilindungi oleh UU advokat. Selama dia memberikan opini dan dengan standar profesional. Salah atau benar itu bukan masalah. Asalkan dia sudah melakukan dengan standar seorang lawyer, mereka boleh berpendapat.

Namanya berbeda pendapat kan boleh.

Tetapi, saya sarankan pada saat menemukan ketentuan-ketentuan yang kurang jelas seperti itu, kita cari yang lebih aman. Yang lebih aman disini bukan berarti memilih yang “tidak”. Bukan begitu. Biasanya yang mempermasalahkan seperti itu Kejaksaan, atau BPK. Ya sudah kita serahkan kepada mereka, dengan meminta opini dari Kejaksaan, kalau kita ragu-ragu. Kalau Kejaksaan sudah memberikan opini ya go,

DUTA Rimba 53

SOSOKRIMBA

Mestinya BUMN ini memiliki program peningkatan kualitas SDM di bidang hukumnya. Baik melalui pelatihanpelatihan, diskusidiskusi, seminar. walau pun agak lambat. Menambah satu step untuk mengambil keputusan.

Padahal dalam bisnis sering dituntut untuk mengambil keputusan cepat. Pendapat Bapak?

Itulah yang kita perjuangkan, tata kelola BUMN itu seharusnya seperti swasta. Artinya bisa mengambil keputusan segera dengan analisis teknis dan ekonomis yang kuat.

Tapi karena BUMN ini masih dispute pemahaman tentang apa benarbenar sebagai korporat atau juga harus tunduk pada ketentuanketentuan birokrasi, disinilah kita ambil jalan yang aman. Sudahlah kalau kita yakin menguntungkan tapi kalau kita ragu atau salah, tidak usah jadi pahlawan. Lebih baik konsultasi ke kejaksaan.

Termasuk konsultasi ke KPK ?

Kalau bisa dengan KPK dengan KPK, bagian pencegahan. Tapi KPK tidak bisa memberikan opini. Yang bisa memberikan opini kejaksaan.

Apa yang harus dikuatkan pada fungsi hukum Perhutani?

Saya tidak masuk sejauh itu.

Karena kalau saya masuk sejauh itu, yakinlah saya tidak mampu. Kita punya 140 BUMN. Kalau kita harus mengetahui satu-persatu internal mereka saya tidak mampu.

54 DUTA Rimba

Kalau sampai standar saya belum pernah menganalisis . Makanya kita, lebih banyak membuat edaran.

Tolong Direksi memperkuat di bidang hukum. Bagaimana memperkuatnya itu terserah Direksi. Karena kalau hukumnya dilemahkan, direksi juga yang kena. Itu artinya sudah harus menjadi need manajemen untuk membuat hukum menjadi kuat.

Untuk menjadikan hukum semakin kuat di BUMN itu seperti apa?

Ada yang mengartikan eselonisasinya ditingkatkan. Walau pun menurut saya itu nomor dua.

Pertama, yang penting bagi saya orang-orang berlatarbelakang hukum itu mempunyai kualitas, kemudian kuantitasnya juga harus diperhatikan. Kita itu kadangkadang punya kualitas, tetapi orangnya kurang. Kadang-kadang kita punya orang banyak tetapi kurang berkualitas. Yang kedua, sistem kewenangan bidang hukum itu harus di tata, seperti misalnya mereka harus bisa terobos Direksi untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Jadi kalau umpamanya tidak eselon I, maka secara fungsional bisa memberikan opini kepada Direksi. Dia harus bisa masuk semua lini bisnis. Dia jangan dibatasi aksesnya. Karena kalau mereka dibatasi aksesnya, dia juga akan kesulitan. Contoh ada kasus di lapangan, dia harus menangani kasus. Kan data-data itu tak ada di Biro Hukum. Data itu di unit dimana kasus itu muncul. Dia harus disupport agar bisa menangani legalnya dengan baik. Tapi kalau dari unitunit itu tak mensupport, dia juga tak bisa berbuat apa-apa. Nah supaya unit bisa memberi support , sistem harus dibuat. Dalam penanganan kasus umpamanya, kemudian membutuhkan data, wajib disupport oleh unit-unit, bahkan kalau perlu

masuk ke KPI dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat fungsi hukum BUMN.

Dari aspek kepatuhan untuk BUMN ini apa saran Bapak ?

Saran saya cuma satu, harus patuh. Kalau dari segi kepatuhan, di Biro Hukum Kementerian BUMN itu setiap tahun ada sosialisasi. Memang ada yang dilakukan di Jakarta dan daerah-daerah. Tapi bagi saya tidak cukup. Terlalu minim.

Mestinya BUMN ini memiliki program peningkatan kualitas SDM di bidang hukumnya. Baik melalui pelatihan-pelatihan, diskusi-diskusi, seminar atau bisa jadi dengan program magang, benchmark ke kantor pengacara, untuk belajar bagaimana penanganan perkara, setelah itu kembali lagi ke perusahaan.

Perhutani sudah dilakukan audit hukum, menurut Bapak ?

Itu bagus, dan dimana-mana, pada saat akan melakukan pelatihan kita melakukan semacam assessment, agar tepat sasaran.

Untuk bisa tepat sasaran tahu peta yang ada. Dengan melakukan audit legal semacam itu, dia akan tahu.

Dari segi kualitas orang, kita butuh kualitas pengetahuan seperti ini, seperti ini, dan ini.

Fungsi hukum penting bagi Direksi. Apa ada program dari Kementerian BUMN? Kalau itu sudah banyak kita lakukan. Tapi kembali di awal, Direksi itu kan berfikir bisnis. Berdasarkan kajian bisnis dan teknis, saya harus lakukan ini. Tentunya sebagai Direksi tidak bisa mengatakan saya mau jalani ini. Untuk menjalankan itu harus ada rambu-rambunya. Orang hukumlah yang harus didengar, karena memang ahlinya. Oke kalau Direksinya maunya begini, cari jalan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

supaya Direksinya bisa melakukan.

Artinya kalau tak ditemukan jalan, biro Hukum bisa bilang, saya sudah cari jalan ke mana-mana. Walau pun orang bilang ada 1001 jalan menuju ke Roma. Tapi di antara 1001 jalan itu tak ada satu jalan pun ke Roma.

Atau, bisa disampaikan ini ada jalan, tetapi risikonya begini-begini. Orang hukum harus berani mengatakan seperti itu.

hutan ada permainan oknum di dalam dengan di luar. Tolong hal-hal semacam itu jangan diulang dan harus dihentikan.

Selanjutnya, jangan pernah beranggapan bahwa untuk kerjasama jangka panjang Direksi tidak mempunyai kewenangan. Direksi punya kewenangan, bahwa itu harus mendapat persetujuan, itu bukan berarti kewenangannya hilang.

Perhutani itu sudah harus punya peta aset, mana yang ideal,

Jadi kombinasinya orang hukum dengan orang risiko ?.

mana yang tidak, sehingga untuk membangun kerja sama optimalisasi aset, Perhutani bukan bersifat pasif.

Perhutani harus aktif. Kalau Perhutani misalnya memiliki lahan 2.000 Ha yang bisa dioptimalkan, Perhutani harus sudah punya unit khusus untuk optimalisasi aset. Yang memang benar ahli dalam optimalisasi aset dan bukan rimbawan. Rimbawan disuruh mengurus aset ? Itu kejadian yang banyak terjadi di BUMN. Itu tak akan banyak berhasil.• DR.

Mutiara dari Timur

Memang orang hukum itu sebaiknya tahu soal bisnis, bahkan juga dasar-dasar akuntansi. Kalau kita lihat di kantor lawyer misalnya, itu tidak hanya orang hukum semua.

Ada orang hukumnya, ada orang ekonominya, akutansi, bahkan politiknya. KPK itu juga tidak semua orang hukum. Mereka kalau gelar perkara itu bukan orang hukum semua. Kalau di Kejaksaan, semuanya orang hukum

Kalau bagi orang hukum, kepastian hukum itu nomor satu.

Tetapi kalau dikombinasi antara orang hukum dan non hukum, maka kepastian hukum itu bisa nomor dua dibanding dengan kemanfaatan hukum. Karena dalam hukum itu ada yang harus berjalan seiring. Namanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dua-duanya itu harus berjalan seirama. Tetapi, kalau kita harus memilih, maka kemanfaatan hukum yang harus kita pilih. Tapi kalau bisa jangan. Dua-duanya harus jalan.

Saran Bapak untuk Perhutani kedepan?

Perhutani jangan lupa misinya.

Saya sering mendapat cerita lama dari rekan-rekan Perhutani. Benar atau tidak orang Perhutani yang paling tahu. Soal penebangan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Mengapa demikian kombinasinya ?

P

engetahuannya mengenai hukum yang berkaitan dengan BUMN sangat luas. Hambra yang kini menjabat Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, sejak dari awal karirnya sebagai PNS banyak berurusan dengan aspek legal BUMN. Ia pernah menjadi tim pendirian, merger, likuidasi, dan pengalihan bentuk BUMN. Alumni Magister Hukum UGM ini juga terlibat aktif dalam penyusunan UU BUMN, bahkan pernah menjadi pengacara Menteri Negara BUMN (1988-2011) Sementara di bidang pengelolaan BUMN, pria kelahiran Ketapang, Maluku, 10 Oktober 1968, pernah menduduki Komite Audit PT Pupuk Kaltim, staf Ahli Komisaris PGN TBk, Komisaris PT Askes (2012-2013), PT KAI (2014-skr), dan PTPN XIII (2010-2012).

Sebagai Pembina Utama Muda Gol IV.c, Bapak tiga anak ini memiliki pengalaman segudang soal regulasi. Misalnya menjadi Tim Kerja GCG Kementerian BUMN, anggota Tim Sinergi BUMN, anggota Tim Tindak Lanjut UU BUMN, Ketua Tim Kerja Komite Hukum KBUMN, anggota Interdep Penyusunan UU PT, Ketua Tim Penyusunan PP Menteri BUMN. Tidak salah bila tokoh ini merupakan salah satu mutiara dari Timur.

DUTA Rimba 55

LINTASRIMBA Penyadap Getah Pinus BKPH Bantarkawung:

Dok. Humas PHT

Kerja, Kerja, Kerja, Dibayar ... Getah Lancar

Kunjungan Dwi Witjahjono, Kepala Biro Produksi Divisi Regional Jawa Tengah ke TPG Bangbayang

Bantarkawung - Sekira 60 orang penyadap getah pinus petak 40d Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cikuning, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bantarkawung, Rabu (14/5) kedatangan tamu istimewa.

Di hari itu, Kepala Biro Produksi Divisi Regional Jawa Tengah, Ir. Dwi Witjahjono MBA, blusukan di tempat penampungan getah TPG Bangbayang saat tengah berlangsung setoran getah. Para penyadap tanaman pinus 1994 tersebut, bersama Rimbawan Perhutani Bantarkawung dan Ketua LMDH Cikuning, merasa bangga karena tak menyangka mendapat tamu istimewa.

Di dalam blusukan kali ini, Karo Produksi Divreg Jateng didampingi Wakil Adm Pekalongan Barat Haris Setiana, Asper/KBKPH Bantarkawung Teguh Waryono, dan Asper/KBKPH Salem Harsono.

Mereka ingin melihat secara langsung setoran getah oleh penyadap tua muda laki-laki dan perempuan.

Tiba di TPG Bangbayang, mereka disambut KRPH Cikuning, Kaur

56 DUTA Rimba

Humas, dan Ketua LMDH. Dwi Witjahjono mengatakan, ia merasa bangga melihat greget dan semangat para penyadap saat berlangsung setoran getah. Ini menjadi dukungan moril kepada BKPH Bantarkawung dan rimbawan KPH Pekalongan Barat agar dapat bekerja lebih baik lagi sehingga target produksi tahun 2014 bisa tercapai. “Kerja, Kerja, Kerja, Dibayar!” kata Kepala Biro spontan, untuk memotivasi para penyadap.

Ia lantas mengajak para penyadap berkumpul. “Ayo kumpul.

Saya ingin ngobrol bareng dengan Bapak dan Ibu semua, mumpung ketemu di tempat ini,” ajaknya. “Saya merasa bangga dan senang melihat semangat bapak-bapak dan ibu di sini,” ujarnya kemudian.

Lebih lanjut Dwi Witjahjono yang akrab disapa Yoyok mengatakan, “kerja, kerja, kerja” adalah katakata yang lazim diucapkan Pak Menteri Dahlan Iskan di dalam setiap kesempatan.

“Tetapi menurut saya perlu ditambah: ‘Kerja, Kerja, Kerja, Dibayar ... Getah lancar’ Itu moto saya dan

Pak Administratur. Seumpama penyadap mempunyai getah 5 kg saja dan butuh uang, hubungi saja Pak Mandor atau Pak Mantri dan minta untuk dibayar. Jika jauh dan merasa kesulitan membawa getahnya untuk disetorkan ke TPG, hubungi Mandor dan Mantri untuk diangkut. Perhutani sekarang akan memanjakan penyadap. Maksudnya, kami ingin memberi kemudahan kepada penyadap. Mari kita duduk bersama, baiknya seperti apa. Buat getah premium, penyadap terima Rp 4000 per kg. Penyadap tidak perlu menunggu getahnya penuh jika butuh uang. Bisa diludang dan setorkan ke Perhutani melalui Mandor atau Mantri,” urainya.

Di kesempatan itu, Yoyok juga berpesan tentang keamanan getah.

Jangan sampai penyadap tergoda tawaran orang dengan harga lebih tinggi tetapi bisa masuk penjara karena hal itu ilegal. Yang sah ya disetorkan ke Perhutani. Yoyok pun bertanya, apakah selama ini ada masalah tentang pergetahan, yang serempak dijawab “tidak”.

Yoyok juga berpesan kepada para penyadap, karena sebentar lagi akan berlangsung pemiilihan presiden, jangan sampai terjadi perpecahan di antara para penyadap. “Pilihlah siapapun yang cocok menurut bapak dan ibu. Jangan sampai menimbulkan gejolak. Berbeda pilihan bolehboleh saja, tetapi jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara kalian, yang berakibat merugikan masyarakat sendiri,” tegasnya.

Usai dialog dengan penyadap, Yoyok pun didaulat penyadap untuk makan bersama-sama mereka. Usai blusukan di TPG-Bangbayang, Kepala Biro melanjutkan kunjungannya ke PGT Winduaji. • DR

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Tingkatkan Mutu Getah

Dok. Humas PHT

Perhutani Gelar Pertemuan Bersama PGT 1

Perhutani KPH Pekalongan Barat adakan pertemuan untuk tingkatkan mutu getah

Pekalongan - Medio Mei 2014, Perum Perhutani Pekalongan Barat mengadakan pertemuan bersama KBM Gondorukem dan Terpentin I di PGT Winduaji. Hal itu sebagai upaya mengamankan target produksi getah pinus tahun 2014 dan meningkatkan mutu getah. Pertemuan bersama itu dihadiri 20 orang, terdiri dari KPH Pekalongan Barat meliputi Administratur, Waka Adm, Kasi PSDHL, segenap Asper, Penguji Tk I, Penguji Tk II, Kaur Produksi, Kaur Humas, Mandor TPG, KBM GT I Manager Pengolahan, Kepala Pabrik, KSS, Penguji Getah dan petugas pelaksana lainnya.

General Manager KBM Getah dan Terpentin I melalui Manager Produksi KBM Gondorukem dan Terpentin I, Sukasno S.Hut, mengatakan, komunikasi seperti ini sangat efektif untuk saling menginformasikan kesulitan dan kendala yang terjadi di lapangan, agar bisa dicari solusi

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

terbaik sehingga menguntungkan kedua pihak. Sukasno atas nama General Manager juga menyampaikan terima kasih kepada Administratur Perhutani Pekalongan Barat beserta jajaran atas suplai getah yang sudah melampaui NPS bulan ini yaitu ≥ 2.200 ton.

Lebih lanjut juga disampaikan, KBM Gondorukem dan Terpentin I Jateng memiliki kata kunci yakni rendemen, mutu dan efisiensi. Mutu getah tergantung kadar kotoran getah dari lapangan. Kadar kotoran tinggi akan berdampak pada kualitas gondo dan terpentin yang dihasilkan pabrik. Jika kadar kotoran rendah rendemen akan tinggi, sebaliknya jika kotoran tinggi rendemennya pasti rendah.

Kualitas getah dibedakan menjadi 2 yaitu mutu A (mutu satu) dan mutu B (mutu dua). Untuk mendapat kualitas getah mutu A, total rendemen dan kotoran

adalah 100%. Mutu 1 (kualitas A) batasannya warna putih bening 87% kadar kotoran tidak lebih dari 14%. Sedangkan Mutu 2 jika getah berwarna coklat dan kadar kotorannya melebihi dari 14%.

Di kesempatan itu, Administratur Pekalongan Barat, A.Fadjar Agung Susetyo Shut, mengatakan, pertemuan ini merupakan koordinasi dan konfirmasi terkait produk getah yang dikirim dari KPH Pekalongan Barat ke Pabrik – Winduaji. Juga sebagai support dan motivasi kepada semua Asper dalam upaya merealisasikan target produksi getah tahun 2014 sebanyak 9.000 ton lebih.

“KPH bukan penghasil uang.

Yang menghasilkan uang adalah PGT. Kita sama-sama ada ketergantungan, kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sama,” ujarnya.

Fadjar Agung menyatakan, pertemuan bersama seperti ini perlu karena komunikasi intensif adalah penting sehingga masing-masing mengetahui apa yang seharusnya dilakukan baik oleh KPH sebagai penyuplai getah, maupun KBM-GT 1 sebagai pengolah bahan baku.

Ujung-ujungnya, semua pihak harus memberikan yang terbaik bagi Perum Perhutani.

Dari pertemuan ini disepakati berbagai solusi terbaik dalam rangka menyukseskan target produksi getah KPH Pekalongan Barat tahun 2014, dan untuk mengeliminasi penurunan mutu getah diperlukan komunikasi intensif, salah satunya melalui pertemuan seperti digelar hari itu.

Hal tersebut dilakukan ujungnya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah bagi Perhutani. • DR

DUTA Rimba 57

LINTASRIMBA Sampang - Seorang oknum pelaku tindak pidana kejahatan hutan illegal logging di Madura, hari Rabu 23 Mei 2014, menjalani sidang pembuktian dan penetapan vonis di Pengadilan Negeri Sampang. Sang oknum, Brigadir Ali Badrun, dijatuhi vonis 11 bulan penjara dan denda Rp 10.000.000 subsider 2 bulan kurungan. Pengadilan memutuskan, Ali Badrun terbukti membeli kayu jati sebanyak 19 pohon dari aparat desa bernama Agus yang mengaku dari tanah desa.

Kasus ini bermula dari pembalakan liar berupa penebangan pohon jati di kawasan hutan negara Petak 31 RPH Sampang, BKPH Madura Barat, KPH Madura. Yang bersangkutan tertangkap tangan telah melakukan kegiatan Illegal logging di kawasan

Vonis untuk Oknum Pelaku Illegal Logging di Madura hutan negara wilayah administratif Desa karanganyar, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Sampang.

Padahal, kayu yang dijual Sdr Agus tersebut ternyata keberadaanya ada di dalam kawasan hutan negara yang dikelola Perum perhutani KPH Madura.

Oleh Pabin, Polri, Polhut, pelaku bernama Ali Badrun itu dilaporkan ke Polres Sampang.

Yang menarik, dalam sidang putusan tersebut, Ali Badrun mencoba mengerahkan massa pendukungnya menghadiri jalannya sidang. Namun, dengan pengawalan dari Polres Sampang, sidang berjalan tertib dan majelis Hakim masih

Perhutani Raih 3 Penghargaan

Dok. Humas PHT

BIMA 2014 Hari Priyanto Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani saat menerima Penghargaan dalam Ajang BIMA 2014

Jakarta - Sejarah kembali tertoreh bagi Perum Perhutani. Perusahaan kehutanan yang konsisten untuk menerbitkan majalah Duta Rimba, sebagai media untuk melakukan komunikasi internal mendapat penghargaan bergengsi. Sebuah penghargaan yang mengokohkan BUMN ini menjadi terdepan dalam melakukan komunikasi secara intelektual kepada karyawannya Tepatnya pada Rabu, 18 Juni 2014, Perum Perhutani meraih 3 penghargaan sekaligus dalam BUMN Internal Media Award (BIMA) 2014, yaitu Penghargaan EMAS, Kategori

58 DUTA Rimba

Majalah, Sub Kategori Substansi, Bahasa & Sistematika Terbaik, edisi 46 Th. 8 Mei-Juni 2013, Penghargaan PERAK, Kategori Majalah, Sub Kategori Substansi, Bahasa & Sistematika Terbaik, edisi 47 JuliAgustus 2013 dan Penghargaan PERUNGGU, Kategori Majalah, Sub Kategori Komposisi Desain Isi Terbaik, edisi 47 Th. 8 Juli-Agustus 2013.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Hifni Alifahmi, Akademisi/Pakar Kehumasan dan Hadi M. Djuraid, Pemred BUMN TRACK di Pondok Indah Golf Club House. Pagelaran BIMA

memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan banding dengan batas waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.

Di kesempatan terpisah, Administratur KPH Madura, Dudi Kurniadi, menyampaikan terima kasih kepada aparat dan semua pihak yang telah mendukung penegakan hukum (Law Inforcement) atas tindak pidana kejahatan hutan. Ini merupakan momentum sangat penting agar masyarakat menjadi paham dan tahu bahwa tidak ada pelaku penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan negara yang kebal terhadap hukum.

• DR

2014 merupakan ajang pemilihan media internal pertama yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track.

Tujuan penyelenggaraan BIMA 2014 adalah untuk mendukung peran dan fungsi media internal BUMN sebagai instrumen kehumasan dalam menunjang peningkatan kinerja, reputasi dan citra BUMN; mendorong berkembangnya potensi kalangan internal BUMN untuk menulis dalam rangka sharing informasi, pengetahuan dan keterampilan; serta mendorong peningkatan kualitas media internal BUMN melalui sebuah kompetisi yang fair, terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.

Bagi Perhutani, bukan kali ini mendapat penghargaan di bidang penerbitan. Pada 2013 majalah ini mendapat penghargaan Inhouse Media Award (IMA) untuk Gold Winner katagori BUMN/BUMD atas terbitan Duta Rimba edisi 41 bulan JanuariFebruari 2012 yang mengambil tema liputan Seragam baru, Kultur baru dan Harapan baru. • DR

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Upik Motivasi Mandor Hasilkan Getah Premium

Kunjungan kerja Upik R. Wasrin, Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani ke Divisi Regional Jawa Tengah

Pemalang - Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rawasakti Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Diwung, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Moga, Jumat (7/6) mendapat kunjungan kerja Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani, Upik Rosalina Wasrin, di lokasi sadapan pinus petak 24d. Di dalam kunjungan kerjanya ke Divisi Regional Jawa Tengah itu, Upik didampingi Dekretaris Dewas Siti Fauziyah dan Anggota Komite Audit Marselli Wulandari. Dari Divreg Jateng, hadir Kepala Biro Produksi Dwi Witjahjono dan Kepala Biro Sumber Daya Hutan Yusuf Kristanto.

Di KPH Pekalongan Barat, Upik disambut Administratur/KKPH A.Fadjar Agung, Waka Adm/KSKPH Haris Setiana, Kasi PSDH Bagas Avianto, KSS PHBM Marsono, Asper/ KBKPH Moga Suyatman, KRPH Diwung Anwar Efendi, Kaur Humas Tofik dan Danru Polmob beserta anggotanya. Kunker ini merupakan lanjutan dari safari kunjungan Dewas ke Pabrik Derivat Gondorukem dan Terpentin di Pemalang serta kunjungan kerja di wilayah KPH Pemalang untuk melihat tanaman

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Jati Plus Perhutani (JPP) stek pucuk.

Di KPH Pekalongan Barat, Upik mengunjungi lokasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan (PLDT) Nanas di Petak 36 RPH Moga, BKPH Moga, yang merupakan pangkuan LMDH Depok Jaya, Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.

Upik terkesan dengan usaha produksi nanas LMDH. “Dengan budi daya semacam ini saya yakin LMDH bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi anggotanya.

Kegiatan positif seperti ini sebaiknya bisa ditularkan kepada LMDH lain,” tutur Upik.

Rombongan Dewas lalu melanjutkan perjalanan menuju lokasi sadapan Petak 24d RPH Diwung BKPH Moga. Mereka disambut pengurus dan anggota LMDH Rawa Sakti yang diketuai Daryono, Sekretaris Subandi, Bendahara Abdul Aziz, Mandor TPG Hartoyo Tomir, dan Mandor PHBM Ali Imron, serta Ketua Gerakan Pemuda Pemerhati Alam (GARPUTALA) Wawan.

Momentum kunjungan di sadapan pinus petak 24d pun dimanfaatkan LMDH maupun Mandor untuk menyampaikan informasi dan harapannya. Daryono (ketua LMDH)

menuturkan, di bidang keamanan, pihaknya selama ini telah membuat jadual patroli bergilir untuk anggota LMDH, melakukan perondaan bersama petugas Perhutani, dan sudah berjalan sampai sekarang.

Selain itu, mereka juga ngoprakoprak (mendorong, red) penyadap yang kurang aktif untuk selalu aktif menyadap. Mereka juga membantu kegiatan Perhutani semisal menanam, pemeliharaan, tebangan, dan kegitan insidentil yang bersifat mendadak.

Di kesempatan itu, Daryono Ketua LMDH Rawasakti menyatakan, banyak penyadap yang meninggalkan sadapan, karena tegakan pinusnya sudah jarang akibat roboh terkena angin. Jarangnya tegakan ini mengakibatkan para penyadap tak mau menyadap dengan alasan penghasilan mereka kurang memadai. Kondisi cuaca juga berpengaruh karena masih seringnya turun hujan. Hal lain, penyadap sudah lama tidak menerima sarana dan prasarana semisal sepatu karet, jas hujan, serta pakaian sadapan dalam hal ini kaos seragam.

Upik pun sedikit memberikan solusi, bahwa LMDH sebagai mitra perhutani harus bisa bekerjasama dan saling membantu untuk melakukan perbaikan, agar penyadap dapat terima perlengkapan. “Mari coba dihitung kebutuhan kita. Ada korelasi antar kebutuhan penyadap dan Perhutani. Sebagai contoh, LMDH kepingin diberikan sepatu, mantel, kaos, dan lainnya. Maka LMDH juga harus bisa meningkatkan produksi getah dan juga mutunya.

Jika produksi meningkat dengan kualitas baik kemudian kita jual, dari keuntungannya bisa kita belikan apa yang menjadi kebutuhan penyadap.

Jadi ada korelasinya kan? Nah ini bagian Kepala Biro Produksi Pak yoyok yang menghitungnya,” kata Upik. • DR

DUTA Rimba 59

LINTASRIMBA

Dok. Humas PHT

Aksi Donor Darah KPH Purwodadi

KPH Purwodadi gelar aksi donor darah

Purwodadi -Perum Perhutani KPH Purwodadi bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Grobogan, beberapa waktu yang lalu telah mengadakan kegiatan sosial rutin yaitu donor darah. Sebanyak 15 orang karyawan serta Istri pejabat berpartisipasi mendonorkan darah.

Di kesempatan ini, Administratur/ KKPH Purwodadi Prihono Mardi S.Hut menyarankan agar kita bisa

Titik Terang Penyelesaian Konflik Tenurial di Blok Bleberan Brebes - Langkah Positif dilakukan Administratur KPH Balapulang, Isnin soiban, untuk menyelesaikan sengketa lahan seluas 200 hektar di wilayah bantaran sungai Kali Pemali Brebes. Lahan itu adalah Kawasan Hutan Negara. Ini merupakan kasus lama sejak tahun 1988.

Langkah itu bertahap dari pengumpulan bahan dan keterangan, MOU dengan Kejari

60 DUTA Rimba

membantu orang–orang yang sangat membutuhkan, di antaranya berupa donor darah. Banyak di antara karyawan yang telah secara rutin mendonorkan darahnya.

Misalnya Agus Suprijanto (Staf Humas/Komunikasi Perusahaan) Perum Perhutani KPH Purwodadi.

Ia sudah 87 kali mengikuti kegiatan donor darah dan bisa merasakan manfaatnya bagi kesehatan. • DR

Slawi Nomor 793/058.2/Bpl/I Tanggal 11 September 2011, MOU dengan Kejari Brebes Nomor 282/058.2/Bpl/I tanggal 18 April 2013, berlanjut identifikasi dokumen tanah negara (Perhutani) BATB NO 7246/ TGL 2 JULI 1934 BATB NO.V – 1936/ MARET 1934 Surat Gubernur No 593/26325 tanggal 14 September 1988 Bahwa Kawasan hutan yang selama ini di klaim Warga Brebes menurutnya bantaran sungai PSDA Pemali-Comal adalah ”Kawasan Hutan Negara yang dikelola Perhutani KPH Balapulang”.

Langkah selanjutnya, Isnin berkonsolidasi dengan pihak terkait. Penyamaan persepsi tentang terjadinya kasus tenurial Blok Bleberan dan Kalenrembet tanggal 25 Juni 2013 dihadiri Kejari Slawi dan Brebes, BPN Slawi dan Brebes, KPP Pajak Pratama Tegal, Pemda Kabupaten Tegal dan Brebes, Perhutani KPH Balapulang, Camat Songgom, Kades Songgom dan Margayu Kecamatan MargasariTegal, serta perwakilan Pelaku pemodal kawasan hutan negara.

Hasilnya perlu diadakan survey lapangan bersama-sama dengan instansi terkait.

Kata Isnin, mediasi perlu untuk mengerucutkan permasalahan karena sejak 2003 di lokasi hutan negara terdapat pajak ganda. Warga membayar pajak sebanyak 282 SPPT, sedangkan Perhutani sudah memenuhi kewajiban membayarnya.

KPP Pratama Tegal diajak memecahkan masalah ini dengan kesepakatan agar tidak adanya pajak ganda.

Isnin pun melayangkan surat ke Bupati Brebes agar pajak di lokasi Blok Bleberan-kalenrembet ditangguhkan, karena KPH sudah membayarnya. Humas Juli Kusnadi menambahkan, beberapa lokasi sengketa tenurial di wilayah KPH Balapulang bertahap sudah mulai diinventarisir. Senin 7 April 2014 Tim restorasi KPH Balapulang melakukan penanaman di kawasan perlindungan setempat/KPS bersama petani hutan penggarap lahan turut bantaran sungai kali pemali mulai ditanami tanaman keras dan tanaman buah guna mencegah erosi gerusan aliran Sungai Pemali. ”Petani kini tidak usah membayar pajak, pajak sudah dibayar oleh Perhutani, justru kamimartabatkan, insya Alloh tahun 2015 bertahap kami demplot percontohan seluas 2 hektar untuk ditanami sengon, di

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

bawah tegakan silahkan di tanami tanaman tumpangsari, hasilnya silahkan petani manfaatkan, umur panen 8 tahun kelak juga akan mendapatkan sharing bagi hasil 25 persen untuk penggarap lewat LMDH” jelas Isnin. • DR

Pembinaan Perwita Wana Kencana Jateng Purwodadi - Ketua Perwita Wana

Kencana Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Perhutani KPH Purwodadi beberapa waktu lalu.

Bertempat di Aula Perum Perhutani KPH Purwodadi, acara digelar bekerjasama dengan Dharma Wanita Perhutani Divisi Regional Jateng dan Perwita Wana Kencana Cabang Pati, Telawa dan Purwodadi.

Di dalam sambutannya, Ketua YTRP Perhutani KPH Purwodadi ibu Kisnainesyuni

Prihono Mardi, menyatakan sangat antusias menyambut kedatangan rombongan. Di sela-sela kunjungan, Ketua Perwita Wana Kencana Jateng Ibu Wibowo berpesan kepada ibuibu YTRP yang berada di wilayah jateng untuk bisa segera bergabung dengan paguyuban Perwita Wana Kencana Divi Regional Jawa Tengah, dan segera melaporkan kegiatan di wilayah masing–masing unit kerjanya. • DR

Dok. Humas PHT

PMK Durasi 1,5 Tahun Ditutup

Acara Penutupan Diklat PMK angkatan XIII di Pusdikbang SDM Madiun

Jakarta - Pendidikan Menengah Kehutanan (PMK) Angkatan XIII 30 April 2014 resmi ditutup oleh Direktur Utama Perum Perhutani Dr.Ir.Bambang Sukmananto MSc, di Grha Wana Java Pusdikbang SDM Perhutani. PMK Angkatan XIII telah berlangsung selama 1,5 tahun dan diikuti 44 orang peserta didik. Para peserta didik telah dibekali berbagai materi teknis maupun non teknis kehutanan, sehingga diharapkan siap mengemban amanah sebagai kader pemimpin satuan unit kerja kewilayahan terkecil di Perum Perhutani.

Sebanyak 15 peserta dinyatakan lulus dengan predikat Baik Sekali, 25 peserta lulus dengan kategori Baik,

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

dan 3 orang lulus dengan kriteria Cukup. Nilai tertinggi (80,54) diraih oleh Lasmundi dari KPH Kebonharjo (Divre I Jateng). Peringkat kedua (nilai 79,76) diraih Susilo dari KPH Gundih (Divre I Jateng). Peringkat ketiga (nilai 79,25) diraih Darna Priatna asal KPH Purwakarta (Divre III Jabten).

Penutupan ditandai penanggalan tanda peserta, penyampaian penghargaan kepada 3 peserta terbaik, penyampaian Surat Tanda Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan (STTP) serta Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Golongan I-4. Suasana gembira sekaligus haru tampak pada raut wajah para istri dan keluarga

peserta didik.

Selain Direktur Utama, hadir pula Direktur SDM dan Umum serta tamu undangan lain yang merupakan perwakilan Perum Perhutani Kantor Pusat, Divre I, Divre II, Divre III, serta para Pimpinan KPH Perum Perhutani Rayon II Madiun (Divre II). Di dalam sambutannya, Direktur Utama menyampaikan, semua karyawan Perhutani harus peduli terhadap 4 P (Peduli Perusahaan, Peduli Karyawan, Peduli Tanaman dan Peduli Sosial) dan diharapkan para lulusan PMK akan menjadi pengawal dalam mencapai tujuan perusahaan. “Selamat Bertugas Alumni PMK XIII, Salam rimbawan.

Perhutani Jaya.” • DR

DUTA Rimba 61

MENEROBOS BELANTARA ALAM

Derasnya aliran sungai Seakan menguji nyali Mereka yang ingin berbakti Pada Ibu Pertiwi 62 DUTA Rimba

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

LENSA

Tak Peduli dengan Medan Jalan berlumpur Menerobos penuh keyakinan Membuat Bumi Lebih Makmur

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 63

Dari raut wajah yang bersinar Para pendamping ikut mengantar Sang Pangeran jadi pen dekar Agar kepedulian makin mekar

64 DUTA Rimba

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Di ujung Perjalanan Alam sudah mananti Mereka untuk peduli Membuat satwa lestari NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 65

Ku tekan tombol Pohon ku tanam Agar Hijau makin menonjol Bumi Makin tentram

66 DUTA Rimba

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Rehat Sejenak Mengusir kepenatan Menyiapkan tenaga Untuk kemaslahatan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 67

OPINI

Waspada

dan Jangan Terlena Sarkoro Doso Budiatmoko *)

Ibarat organisme hidup, Perhutani sebagai perusahaan di bidang kehutanan harus tetap sehat dan panjang umur untuk menjaga hutan di Pulau Jawa. Jaga kesehatan dan daya tahan, dengan selalu waspada dan siap menghadapi kejadian terjelek, sembari tetap memelihara asa mengharap yang terbaik.

W

68 DUTA Rimba

Sukmananto, pendapatan di 2013 adalah pencapaian terbesar sejak lima tahun terakhir.

Keberhasilan untuk tetap eksis dan terus tumbuh itu menunjukkan berlakunya teori Darwin “survival of the fittest”. Perhutani telah terbukti mampu beradaptasi dan bertahan sekian puluh tahun, menyangga kehidupan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, dengan memenuhi kebutuhan akan

Dok. Humas PHT

aspadalah.

Suatu saat nanti perusahaan tak hanya disibukkan oleh gangguan pencurian kayu seperti sering diberitakan, tetapi juga direpotkan oleh urusan menjaga keutuhan, kualitas, keberadaan, dan produktivitas sumber daya hutan (SDH) negara yang ada di Pulau Jawa, yang dititipkan kepadamu untuk dikelola.

Penjagaan tersebut bukan mustahil harus dilakukan dengan penuh perjuangan karena beberapa sebab.

Sebab utamanya adalah tekanan sosial yang muncul dari semakin padatnya penduduk pulau Jawa.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk pulau Jawa tahun 1971 “hanya” 76 juta jiwa. Tetapi tahun 2010 jumlahnya telah berlipat menjadi 136 juta jiwa.

Luar biasa, di umur 53 tahun ini Perhutani tetap eksis. Bahkan terus tumbuh. Seperti dinyatakan Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang

Sarkoro Doso Budiatmoko, Kepala Biro SPI Wilayah.

udara segar, air, pemandangan hijau, pangan, dan papan bagi penduduk di sekitar hutan di Pulau Jawa, dan berperan dalam proses pembangunan nasional, serta menghidupi ribuan karyawan dan keluarganya.

Tetapi, sekali lagi waspadalah!

Pulau Jawa ibarat gula yang akan semakin dirubung oleh pertambahan penduduk. Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, pendidikan, industri dan jasa, pertumbuhan ekonomi Jawa juga akan kian pesat. Perlu tambahan kawasan perumahan, industri, perkantoran, jaringan jalan, bandar udara, pertambangan dan fasilitas sosial lainnya.

Kondisi Pulau Jawa tersebut jelas membutuhkan semakin banyak dukungan sumber daya. Lalu, ke mana arah desakan kebutuhan dukungan sumberdaya yang terus bertambah di tempat yang semakin sesak? Menengok pengalaman yang ada, desakan itu akan mengarah ke kawasan hutan. Hutan akan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Walau Jepang adalah konsumen kayu terbesar keenam di dunia, tetapi kebutuhan kayunya dicukupi dengan mengimpor.

Hutan Jepang menjadi sangat terlindungi. Sama halnya dengan Korea Selatan dan Taiwan yang proporsi kawasan hutan mereka lebih dari 60%.

Pabrik Gondorukem, Terpentin dan Derivat (GTD) di Pemalang

menjadi obyek yang renyah untuk dialihfungsikan karena dipersepsikan lebih mudah urusannya dan lebih murah ongkosnya ketimbang alih fungsi kawasan lain. Apalagi kalau harus melakukan pengurukan laut.

Pengalihan kawasan hutan akan semakin besar jika benar suatu hari nanti akan dibangun bandara di wilayah Karawang (Pikiran Rakyat, 4 Maret 2014) dan pengembangan bandara A.Yani di Semarang (Kompas, 20 Maret 2014). Di Karawang ada kawasan hutan yang dikelola Perhutani dan merupakan satu-satunya andalan kawasan hijau serta sumber air bagi wilayah yang berjuluk gudang padi nasional dan sekitarnya itu.

Kita perlu menilik pengalaman negara lain. Bisa tiru pengalaman Jepang mengatasi kebutuhan tambahan area bandara. Lebih 50 tahun lalu, saat bandara Narita di Tokyo tidak layak lagi, muncul banyak protes terkait kekhawatiran polusi udara yang akan timbul jika bandara baru dibangun di dekat

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

pemukiman. Maka, bandara baru kemudian dibangun di tengah laut.

Jadilah Kansai International Airport yang seperti pulau buatan dan dibuka untuk umum tahun 1994.

Walau Jepang adalah konsumen kayu terbesar keenam di dunia, tetapi kebutuhan kayunya dicukupi dengan mengimpor. Hutan Jepang menjadi sangat terlindungi. Sama halnya dengan Korea Selatan dan Taiwan yang proporsi kawasan hutan mereka lebih dari 60%.

Sementara Amerika Utara, Selandia Baru, Australia, dan negara-negara barat lain, rata-rata proporsi kawasan hutannya 30% sampai 35%.

Bagaimana dengan Indonesia, khususnya pengalaman Perhutani mengelola hutan di Pulau Jawa?

Perhutani banyak pengalaman dalam soal alih fungsi kawasan.

Tukar menukar kawasan, misalnya.

Di dalam praktik, sering sekali perlu waktu lama untuk bisa menguasai sepenuhnya tanah penggantinya.

Alih-alih membangunnya menjadi hutan, sedangkan membangun

hutan di kawasan yang ada pun sering tak mudah untuk disebut berhasil. Tercatat sampai tahun 2012, berhektar-hektar lahan pinjam-pakai dan tukar menukar kawasan hutan Perhutani belum tuntas.

Harus dimengerti, SDH adalah modal utama. Menggusur hutan berdampak sangat serius terhadap kesehatan perusahaan. Maka, masalah pinjam-pakai semestinya segera selesai dan segera pula ada antisipasi terhadap masalah yang akan dihadapi. Apalagi diamanatkan oleh SK 925/2013 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis dalam Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Perhutani harus kencang dalam menjamin hak-hak dan mengakomodasi kepentingan perusahaan yang diakibatkan adanya pinjam-pakai kawasan hutan.

Saat menjaga eksistensi SDH, Perhutani berpeluang mendapat dukungan sosial asal mampu menempatkan dan mengendalikan diri dalam dinamika masyarakat.

Kesadaran masayarakat terhadap

DUTA Rimba 69

Dok. Humas PHT

Pabrik Gondorukem, Terpentin dan Derivat (GTD) di Pemalang

pentingnya kualitas lingkungan dan hutan semakin meningkat. Tuntutan masyarakat bukan lagi hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi sebatas perut, tetapi juga kualitas hidup. Kini sudah ada tanda-tanda naiknya kekhawatiran hilang atau berkurangnya fungsi hidrologis dari hutan, berkurang atau hilangnya daerah tangkapan air (catchment area), bergantinya hawa segar hijau menjadi polusi udara atau polutan lain, sehingga memengaruhi mutu kehidupan.

Fenomena lain di Jawa adalah maraknya penolakan pembangunan PLTN di Jepara, PLTU di Batang, dan penolakan masyarakat Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah, atas pembangunan pabrik semen di daerah mereka.

Fenomena ini menggambarkan ada interaksi yang semakin intensif antara sumber daya sosial dan ekonomi, dengan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan.

Interaksi ini secara dinamis akan

70 DUTA Rimba

menuju keseimbangan baru yang akan bersifat dinamis juga.

Kawasan hutan Perhutani berimpitan dengan sekitar 6000 desa yang dihuni jutaan keluarga dan puluhan juta jiwa. Pengelolaan hutannya tak pernah meninggalkan masyarakat sekitar hutan. Harus jujur diakui, kontribusi Perhutani terhadap pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat cukup signifikan.

Bukan mustahil suatu hari nanti, fungsi lain dari SDH yang diharapkan masyarakat adalah lebih dominan sebagai sarana relaksasi, habitat satwa liar, wahana pendidikan dan jasa lingkungan lainnya. Fungsi hutan sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lainnya menempati urutan terakhir.

Tren perubahan pandangan baru yang dinamis yang tergambar dalam tuntutan masyarakat seperti di atas sebaiknya secara dini diantisipasi dan dipetakan risikonya. Tren yang sedang terjadi

sebaiknya menjadi acuan dalam fokus program meningkatkan kualitas, produktivitas SDH, dan nilai tambah produk-produknya.

Peningkatan kualitas dan produktivitasnya hanya bisa untuk SDH yang sudah baik. Untuk SDH yang belum baik, lebih tepat disebut membangun SDH untuk menjadi baik. Seberapa yang sudah baik dan seberapa lagi yang belum baik dan perlakuan apa untuk masing-masing kategori juga penting untuk diketahui untuk menjadi dasar perlakuan yang tepat.

Maka, jangan terlena! Terlena dengan perasan “telah berhasil” dan kemudian lalai untuk membangun, bisa berujung pada kehilangan kesempatan beroleh hasil lebih maksimal dalam perjalanan maupun di akhir masa.

Terlena dan lalai itu mahal biayanya, baik material maupun immaterial.

Saya sungguh berharap Perhutani sehat dan panjang umur.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 71

WARISANRIMBA

Merbau di

Dok. Humas PHT

Situ Cijantungeun

72 DUTA Rimba

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Situ, danau, atau telaga memiliki ragam fungsi.

Selain punya fungsi ekologis sebagai resapan air, mereka juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Dan Situ Cijantungeun membuktikan hal tersebut.

S

Situ Cijantungeun, Bogor

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

itu merupakan sebutan untuk danau kecil.

Seperti juga danau pada umumnya, situ terbentuk secara alamiah. Secara administratif, Situ Cijantungeun merupakan situs ekologi yang berada di Kampung Ciapus Girang, Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Ia termasuk wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jasinga, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Maribaya, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor. Tepatnya situ yang luasnya sekira 1,50 Hektar ini terletak di petak 34d. Kawasan situ yang diperkaya tanaman/vegetasi akasia dan merbau ini sebagian masuk dalam kawasan hutan Perum Perhutani dan sebagian lagi masuk dalam kawasan Pemda Kabupaten Bogor.

Situ Cijantungeun terbentuk secara alami. Sejak zaman dulu Situ Cijantungeun digunakan masyarakat sebagai sumber pengairan sawah dan untuk tempat memancing ikan.

Menurut informasi dari masyarakat sekitar, sejak lama terdapat tradisi bedah situ di sana. Bedah situ dilakukan jika situ tersebut ditanami ikan oleh pemda atau kelompok

masyarakat tertentu pada waktuwaktu tertentu semisal saat menjelang Idul Fitri ataupun Maulid Nabi dan di lokasi tersebut dilarang untuk memancing ikan. Namun jika danau tersebut tidak ditanami ikan, masyarakat sekitar diperbolehkan untuk memancing.

Sayangnya, keberadaan situ ini menjadi tidak terawat, jika tidak boleh disebut rusak. Kerusakan terutama di sektor ekologi.

Rusaknya ekologi menjadi penyebab berkurangnya daya dukung lingkungan di daerah penyangga ibukota, khususnya di Bogor.

Hal itu secara akumulatif turut menyumbang pada kian besarnya potensi bencana alam banjir yang kerap melanda Jakarta.

Situ yang tersisa di Kabupaten Bogor, kondisinya-pun sangat memprihatinkan. Sebanyak tiga belas situ di wilayah Kabupaten Bogor mengalami kerusakan yang cukup parah karena tidak terurus.

Beberapa di antaranya dalam kondisi rusak parah, kekeringan, bahkan ada juga yang beralih fungsi menjadi permukiman sejak beberapa tahun silam.

Menurut Agus, beberapa situ yang kondisinya tidak terawat itu

DUTA Rimba 73

antara lain adalah Situ Cibolang dan Cijantungeun Ilir di Kecamatan Jasinga, Situ Wadana dan Cijapar di Kecamatan Parung Panjang, Situ Cimanggis di Kecamatan Bojonggede, Situ Tonjong di Kecamatan Tajurhalang, Situ Cogreg di Kecamatan Ciseeng, Situ Curug Serpong di Kecamatan Gunung Sindur, Situ Cicau Cigadung di Kecamatan Klapanunggal, Situ Rawa Jaler di Kecamatan Cileungsi, Situ Cijantung di Kecamatan Cibinong, Situ Cipambuan Hilir di Kecamatan Babakan Madang, Situ Cijujung di Kecamatan Sukaraja, dan Situ Leuwi Nutug di Kecamatan Citeureup. Situ yang kondisinya terawat dengan baik, hanya terlihat di Situ Cikaret dan Situ Kelurahan Tengah, yang kebetulan lokasinya berada dekat dengan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor di Cibinong.

Tumpang Tindih Kewenangan Situ Cijantungeun menjadi salah satu dari sekian banyak situ di Kabupaten Bogor yang terancam keberadaannya. Sebab, di era 1980an, di wilayah Kabupaten Bogor masih terdapat puluhan situ atau danau kecil yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Sekarang, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Hilangnya Situ di Kabupaten Bogor sebagian besar karena beralih fungsi menjadi lahan permukiman.

Banyak perusahaan pengembang perumahan yang mereklamasi situ tanpa menghiraukan Amdal.

Akibatnya, daerah tangkapan air pun semakin menyusut.

Agus Rejeki Nusantara pun menyebut, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan ketiga belas situ tersebut. Sebab, perawatan situ merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane, Kementerian

74 DUTA Rimba

Dok. Humas PHT

WARISANRIMBA

Situ Cijantungeun, Bogor

Pekerjaan Umum. Kewenangan pengelolaan situ oleh pemerintah pusat ini, menurut Agus, telah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2004. ”Memang ada sejumlah situ yang kondisinya memprihatinkan karena tidak terurus. Selain rusak, beberapa di antaranya mengering saat kemarau atau malah menyebabkan banjir saat musim hujan. Namun, kami tidak bisa mengambil tindakan apapun karena terganjal kewenangan pengelolaan situ,” ungkap Agus seperti dikutip Pikiran Rakyat.

Agus melanjutkan, kerusakan sejumlah situ tersebut biasanya berupa kebocoran, kerusakan bendungan, serta pendangkalan.

Akibat kerusakan tersebut, sejumlah situ berubah fungsi karena sudah tak mampu lagi menampung air. Di saat musim kemarau, kerusakan situ dapat terlihat sangat jelas karena biasanya situ menjadi mengering dan tidak terlihat seperti layaknya sebuah situ. Beberapa di antaranya sudah menjadi tanah cekungan

kering karena tidak lagi berisi air.

Taman Hutan Merbau Menyikapi persoalan pengelolaan dan perawatan situ yang terbentur aturan tentang kewenangannya, Perum Perhutani punya langkah untuk menyelamatkannya. Sebab, di dalam konteks Pengelolaan Hutan Lestari dan situs budaya, Situ Cijantungeun merupakan salah satu kawasan yang termasuk kriteria High Conservation Value Forest (Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi). Artinya, kawasan-kawasan tersebut harus dilestarikan. Selain itu, UU Nomor 5 tahun 1992 juga mengamanatkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap lokasi-lokasi yang memiliki nilai budaya dan kesejarahan. Untuk kepentingan tersebut, Perum Perhutani KPH Bogor melakukan inventarisasi terhadap situs-situs budaya yang berada di wilayah pengelolaan KPH Bogor.

Bukan hanya itu. Kawasan Situ Cijantungeun juga dicanangkan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Situ Cijantungeun, Bogor

sebagai Taman Hutan Merbau. Hal ini sekaligus juga melestarikan tanaman merbau yang banya terdapat di sana. Kegiatan pencanangan Taman Hutan Merbau di Situ Cijantungeun petak 34 C dilakukan di hari Minggu, 19 Juni 2011. Pencanangan tersebut dihelat dalam rangka menyambut World Environment Day 2011 yang bertema Forest Nature at Your Service. Kegiatan seremonial kemudian dilanjutkan dengan penanaman bersama pohon Merbau di sekitar Situ Cijantungeun yang diikuti segenap rombongan.

Acara tersebut sekaligus memperingati Hari Jadi Bogor ke529. Terkait dengan seremoni yang terakhir ini, jumlah bibit Merbau yang ditanam di hari itu pun berjumlah 529 pohon. Kegiatan di hari itu dimotori oleh Stars Crescent Institute yang dibina oleh mantan Menteri Kehutanan RI, MS Kaban, serta didukung oleh Benteng Bogor Raya dan Perum Perhutani KPH Bogor.

Saat itu, dalam sambutannya selaku tuan rumah, Administratur KPH Bogor Asep Rusnandar menyampaikan, Situ Cijantungeun yang dijadikan lokasi pencanangan Taman Hutan Merbau tersebut sejak tahun 1986 merupakan persemaian

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

sentral di BKPH Parung Panjang.

Hal ini dikarenakan kondisi lapangan yang dinilai memenuhi persyaratan, salah satunya adalah ketersediaan air sepanjang tahun.

Lebih lanjut Asep mengatakan, Situ Cijantungeun merupakan kawasan perlindungan setempat dengan ketinggian 50 m di atas permukaan laut. Karenanya cukup tepat dijadikan Taman Hutan Merbau, dimana kondisinya hampir sama dengan daerah asal tanaman tersebut. Tanaman Merbau merupakan tanaman yang berasal dari daerah Papua, dan termasuk jenis tanaman keras berkualitas tinggi yang semakin langka karena maraknya illegal logging. Kegiatan tersebut pun diharapkan dapat sedikit banyak membantu upaya penyelamatan spesies ini sekaligus menambah keanekaragaman hayati di kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Bogor.

Perawatan Serius Perawatan dan pengelolaan Situ Ciajntungeun beranjak menjadi kebijakan yang serius. Sebab, perawatan situ memang tidak boleh dianggap sebelah mata. Ingat saja kasus Situ Gintung di Ciputat tahun 2009. Pada 27 Maret 2009 pagi,

Indonesia dikagetkan oleh berita mengenai jebolnya tanggul penahan air di Situ Gintung. Kejadian tersebut menyita perhatian masyarakat begitu besar, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyempatkan diri untuk meninjau lokasi bencana di Situ Gintung.

Akibat jebolnya tanggul, kawasan perumahan di bagian hilir Situ Gintung disapu oleh air bah dan mengakibatkan 99 korban jiwa, ratusan rumah hancur, dan sekitar 1000 orang harus mengungsi.

Bencana tersebut, walaupun tidak sebesar bencana tsunami di Aceh, tetap membuat kita terharu, sedih, dan bertanya-tanya, mengapa bencana tersebut bisa terjadi dan mengapa begitu besar kerugian yang ditimbulkannya?

Sebabnya, apalagi kalau bukan karena keserakahan manusia dengan merusak lingkungannya sendiri.

Maka, jangan salahkan wilayah Bogor jika terjadi banjir di Jakarta.

Sebab, sebagian besar pengembang dan pemilik Vila semisal di kawasan Puncak, Gunung Halimun, Bukit Sentul, dan Hambalang, serta pembangunan perumahan elit yang mereklamasi kawasan situ, khususnya berasal dari Jakarta.

Mereka berkolaborasi dengan mental pejabat pembuat aturan yang memainkan izin mendirikan bangunan dan sebagainya, padahal hal itu dilakukan dengan menabrak aturan yang sudah ada.

Padahal, bagi yang beragama Islam, Allah SWT telah memperingatkan dalam Al Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 41: “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Mari kita renungkan. • DR

DUTA Rimba 75

Dok. Humas PHT

ENSIKLORIMBA

76 DUTA Rimba

Pohon Johar di salah satu sudut taman

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Johar

Sang Peneduh Mendengar nama Johar warga yang tinggal di Jakarta dan sekitar akan teringat sebuah kawasan padat penduduk di wilayah Jakarta Pusat. Tetapi, johar disini adalah nama sebuah pohon penghasil kayu keras yang kerap ditanam sebagai peneduh. Selain itu, pohon asli dari Asia Selatan dan Tenggara ini juga memiliki banyak kegunaan.

J

ohar atau juar termasuk suku Fabaceae atau Leguminoceae (polongpolongan). Daunnya majemuk dan menyirip genap sepanjang 10 - 35 cm, dengan tangkai bulat torak sepanjang 1,5 - 3,5 cm yang beralur dangkal di tengah poros tanpa kelenjar.

Perakarannya yang luas mampu menahan air secara baik. Johar juga sering ditanam dalam sistem pertamanan campuran (agroforestri), baik sebagai tanaman sela, tanaman tepi atau penghalang angin. Pohon ini juga dimanfaatkan sebagai obat cacingan, sawan, diabetes, dan sebagainya.

Johar ditanam luas di seluruh daerah tropis dan dapat tumbuh baik pada berbagai kondisi tempat.

Namun, ia paling cocok di dataran rendah tropika dengan iklim muson,

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

pada curah hujan antara 500 — 2800 mm (optimum sekitar 1000 mm) per tahun, dan kisaran temperatur antara 20 — 31°C. Johar menyukai tanah-tanah yang dalam, sarang, dan subur, dengan pH antara 5,5 — 7,5. Tanaman ini tidak tahan dingin dan pembekuan serta tumbuh tidak bagus di atas elevasi 1300 m dpl.

Johar merupakan pohon tahunan, tingginya dalam ukuran sedang 10 20 m, selalu hijau, cabang melebar membentuk tajuk yang padat/rapat dan membulat. Batangnya lurus dan pendek, gemang jarang melebihi 50 cm. Ciri lainnya adalah pepagan (kulit batang) berwarna abu-abu kecoklatan pada cabang yang muda serta percabangan melebar membentuk tajuk yang padat dan membulat.

Daun johar menyirip genap, panjangnya 10 — 35 cm dengan

tangkai bulat torak sepanjang 1,5 — 3,5 cm yang beralur dangkal di tengahnya. Daun penumpu meruncing kecil, poros daun tanpa kelenjar, lekas rontok. Anak daun 4 — 16 pasang, agak menjangat, jorong hingga jorong-bundar telur, 3 — 8 cm, 1 — 2,5 cm, pangkal dan ujungnya membulat atau menumpul, gundul dan mengkilap di sisi atas, dengan rambut halus di sisi bawah.

Johar memiliki akar tunggang, coklat kehitaman, batangnya bulat, tegak lurus dan pendek, berkayu, kulit kasar, bercabang, putih kotor.

Bunganya majemuk, di ujung batang, kelopak terbagi lima, berwarna hijau kekuningan, benang sari ± 1 cm, tangkai sari kuning, kepala sari coklat, putik hijau kekuningan, daun pelindung cepat rontok, kuning, mahkota lepas. Bunga terkumpul dalam malai di ujung ranting, panjang 15 — 60 cm, berisi 10 — 60 kuntum yang terbagi lagi dalam beberapa tangkai (cabang) malai rata. Kelopak 5 buah, oval membundar, 4 — 9 mm, tebal dan berambut halus. Bentuk bunga bulat telur, kuning. Mahkota bunga berwarna kuning cerah, 5 helai, gundul, bundar telur terbalik, bendera dengan kuku sepanjang 1—2 mm.

Buah johar merupakan polong, pipih, berbelah dua, panjang 15 - 20 cm, lebar ±,15 cm serta berwarna hijau ketika masih muda dan hitam setelah tua. Buah polong memipih,

DUTA Rimba 77

Dok. Humas PHT

ENSIKLORIMBA

Pohon Johar alias Cassia siamea

15 — 30 cm, 12 — 16 mm, berbiji 20 — 30, dengan tepi yang menebal, pada akhirnya memecah. Biji bundar telur pipih, 6.5—8 mm, coklat terang mengkilap. Bijinya berbentuk bulat telur seperti kacang, berwarna coklat kehijauan, panjang 8 - 15 mm.

Sifat dan Kegunaan Kayu Kayu teras berwarna merah coklat muda semu-semu ungu, gubal berwarna putih kemerahmerahan dan mempunyai batas yang jelas dengan kayu teras. Serat lurus atau agak berpadu, berat jenis rata-rata 0,53. Penyusutan dari keadaan basah sampai kering tanur 3,3% (radial) dan 4,1% (tangensial).

Pengeringan alami, pada papan tebal 2,5 cm dari kadar air 37% sampai 15% memerlukan waktu 47 hari, dengan kecenderungan pecah ujung dan

78 DUTA Rimba

melengkung.

Johar acap ditanam sebagai penaung di perkebunanperkebunan teh, kopi atau kakao.

Tetapi penanamannya harus dilakukan dengan hati-hati karena perakarannya yang luas dapat berpotensi sebagai pesaing tanaman utama dalam perolehan air. Sekarang johar juga kerap ditanam sebagai pohon peneduh di tepi jalan dan pohon hias di taman-taman, bahkan juga untuk merehabilitasi lahan pertambangan.

Kayu johar termasuk ke dalam kayu keras dan cukup berat. Berat jenis johar adalah 0,6 — 1,01 pada kadar air 15%. Gubalnya berwarna keputihan, jelas terbedakan dari kayu terasnya yang coklat gelap hingga kehitaman, berbelang-belang kekuningan. Kayu terasnya sangat

awet (kelas awet I), sedangkan gubalnya lekas rusak dimakan serangga.

Kayu johar juga tergolong kuat (kelas kuat I atau II), sehingga disukai dalam pembuatan jembatan dan tiang bangunan. Warna dan motifnya yang indah juga menjadikan kayu ini digemari dalam pembuatan mebel dan panel dekoratif. Sayang, kayu johar tergolong sukar dikerjakan karena keras.

Johar menghasilkan kayu bakar yang baik, walau banyak mengeluarkan asap. Nilai kalorinya 4500 - 4600 Kkal/kg, sehingga kayu ini juga baik dijadikan arang. Daundaun johar, bunga dan polongnya yang muda, dapat dijadikan pakan ternak ruminansia, namun kandungan alkaloida di dalamnya terbukti toksik (beracun) bagi non-

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Sang

Peneduh Jalan P

ohon yang sering ditanam sebagai peneduh tepi jalan ini dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa nama seperti Black-wood Cassia, Bombay Blackwood, Kassod Tree, Siamese senna dan lain-lain. Sekarang johar juga kerap ditanam sebagai pohon peneduh tepi jalan dan pohon hias di taman-taman, bahkan juga untuk merehabilitasi lahan pertambangan.

Di masa silam, johar dimasukkan dan ditanam secara luas di Afrika untuk diperdagangkan kayunya.

Asal-usul johar adalah dari Asia Selatan dan Tenggara. Nama ilmiahnya adalah Cassia siamea, merujuk pada negeri yang banyak diperkirakan sebagai tanah asalnya yaitu Siam atau Thailand. Tumbuhan ini telah dibudidayakan begitu lama, sehingga tanah asalnya yang pasti tidak lagi diketahui. Di Indonesia, johar diketahui tumbuh alami di daerah Sumatera.

Perbanyakan johar terutama dilakukan dengan biji, yang biasanya langsung ditaburkan di lapangan.

Biji-biji segar tidak memerlukan perlakuan pendahuluan, namun

Dok. Humas PHT

ruminansia semisal babi dan unggas. Di Thailand dan Srilanka, daun-daun muda dan bunganya dapat dimanfaatkan sebagai sayuran di masakan lokal setelah melalui perebusan dan airnya diganti beberapa kali. Sedangkan di Jawa Tengah, teh johar yang dihasilkan dari rebusan daunnya dipakai sebagai obat malaria.

Johar juga menghasilkan zat penyamak dari pepagan, daun dan buahnya. Akarnya digunakan untuk mengobati cacingan dan sawan pada anakanak. Kayu terasnya berkhasiat sebagai pencahar, dan di Kamboja rebusannya digunakan untuk mengobati kudis. Daundaun dan bagian tumbuhan lainnya dari johar mengandung senyawa-senyawa kimia semisal antrakinona, antrona, flavona, serta aneka triterpenoida dan alkaloida, termasuk pula kasiadimina (cassiadimine). Di Tiongkok, johar ditanam sebagai tanaman inang untuk memelihara kutu lak.

Sementara daun-daun johar sering pula dimanfaatkan sebagai pupuk hijau atau mulsa.

Untuk pembiakan, benih johar harus ditabur di tempat terbuka.

Sebab, naungan sedikit saja dapat menurunkan perkecambahan.

Benih dapat ditabur langsung pada alur atau lubang kecil dengan kedalaman 4 - 5 cm dan dijarangkan menjadi 30 cm pada akhir musim hujan pertama dan menjadi 1,8 x 1,8 m pada musim hujan berikutnya. Di daerah kering dianjurkan menggunakan kantong plastik, dengan media campuran antara top soil dan kompos daundaunan. Disiram secara teratur.

Siap ditanam di lapangan setelah tingginya mencapai 30-35 cm Penanaman bisa juga dengan stump atau langsung disebar di lapangan. • DR

Bunga Johar

merendamnya dalam air dingin selama 12 jam akan mempercepat perkecambahan.

Cara lain ialah dengan menyemaikannya lebih dulu, lalu baru memindahkan anakannya ke lapangan setelah berumur 12 - 14 minggu (setinggi 25 - 30 cm). Cara kedua ini meningkatkan peluang keberhasilan tumbuh anakan, terutama dalam menghadapi persaingan dengan gulma.

Untuk kepraktisan pengangkutannya, anakan dapat ditanam dalam bentuk stump; dengan batang yang dipangkas hingga tersisa sepanjang 10 cm dan akar sepanjang 30 cm, maksimal diameter batang adalah 1 cm.

Demikianlah johar. Pohon peneduh yang bercorak indah. • DR

Klasifikasi ilmiah

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Fabales

Famili : Fabaceae

Genus : Cassia

Spesies : Cassia siamea Nama Daerah Juwar (Sunda, Betawi); Johar (Jateng, Banyuwangi); Bujuk, dulang (Sumatera); Johor (Melayu)

DUTA Rimba 79

Dok. Humas PHT

RIMBADAYA

80 DUTA Rimba

Buah Jenetri

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Jenetri Bodong Mesin Pengumpul Uang Di daerah di Kebumen dan Cilacap, tanaman jenetri atau jenitri atau ganitri atau rudraksa tidak asing lagi, bahkan tanaman tersebut sempat booming.

Tanaman yang punya banyak nama ini membawa kesejukan dan suasana yang asri di lingkungan sekitarnya. Tak heran jika rerimbunan pohon ini membawa suasana teduh di sejumlah desa di Kebumen.

Sebab, desa tersebut membudidayakan jenitri.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

M

enyusuri Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, terasa seperti sedang berjalan di tengah hutan belantara.

Sebab, pepohonan tumbuh di manamana. Rerimbunan pohon tersebut mampu membawa kesejukan bagi desa itu khususnya pada siang hari, meski saat matahari tengah terik bersinar.

Suasananya benar-benar asri.

Apalagi pohon yang tumbuh itu seragam. Pohon jenitri. Ya, sebab setiap kepala keluarga (KK) di desa tersebut memang menanam pohon jenitri.

Suasana tak berbeda pun terasa saat menjejakkan kaki ke desa lain di Kecamatan Sruweng. Misalnya di Desa Tanggeran, Desa Donosari, dan Desa Condongcampur. Rerimbunan pohon jenitri tumbuh subur di sanasini. Pekarangan, halaman rumah, kebun, semuanya ditanami pohon jenitri. Bahkan, sawah-sawah juga disulap menjadi ladang jenitri.

Teranyata tak hanya di Kecamatan Karang Anyar. Di Kecamatan Pejagoan pemandangan

yang sama juga tersuguh. Tengok saja di Desa Peniron dan Watulawang yang saat ini masyarakatnya gemar membudidayakan pohon jenitri.

Di hutan yang masuk wilayah kerja Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan, RPH Karanggayam, BKPH Karang Anyar pun banyak ditemui pohon jenetri, baik sebagai tanaman pagar maupun tanaman pengisi di sela-sela tegakan pinus.

Adalah wajar jika nyaris semua warga di sana membudidayakan tanaman jenitri. Sebab, tanaman ini menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Bayangkan, satu butir jenitri jenis bodong bisa dihargai hingga jutaan rupiah. Siapa pun akan tertarik membudidayakan tanaman tersebut. Tergelitik untuk mencari informasi seputar pengelolaan jenitri, Duta Rimba pun mengunjungi Marwan warga di Karang Anyar, Kebumen, yang menanam jenitri.

Peninggalan Orang India Jenitri sebenarnya berasal dari India. Di India, jenitri disebut rudraksa.

Tanamannya setinggi 25-30m dengan batang tegak dan bulat berwarna

DUTA Rimba 81

Dok. Humas PHT

RIMBADAYA

Buah jenitri

cokelat. Daunnya bergerigi di sepanjang tepinya dan meruncing di bagian ujung. Di dalam bahasa India, rudraksa berasal dari kata rudra yang berarti Dewa Siwa dan aksa yang berarti mata. Sehingga, arti keseluruhannya adalah mata Siwa. Sesuai namanya, orang Hindu meyakini rudraksa sebagai air mata Dewa yang menitik ke bumi. Tetesan air mata itulah yang lalu tumbuh menjadi pohon rudraksa.

Di Indonesia, biji tanaman yang konon titik air mata Dewa Siwa itu populer dengan nama ganitri, genitri, atau jenitri. Indonesia merupakan negara pengekspor dan produsen jenitri terbesar di dunia.

Indonesia memasok 70% kebutuhan jenitri dunia, yang diekspor dalam bentuk butiran biji. Sebanyak 20% pasokan lainnya berasal dari Nepal.

Sedangkan India, negara paling banyak menggunakan rudraksa, hanya memproduksi 5%. Di

82 DUTA Rimba

Indonesia, pohon jenitri atau bahasa latinnya Elaeocarpus ganitrus banyak ditanam di Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Timor.

Namun, sejumlah warga yang membudidayakan pohon berbuah kasar tersebut segera mengatakan, investasi untuk menanam pohon jenitri mereka lakukan sendiri.

“Investasi kami itu tanpa campur tangan pemerintah,” kata sejumlah warga.

Mereka yang menanam dan merawat pohon jenitri hingga berbuah itu mengaku dari mendapatkan informasi secara gethok tular (informasi dari orang ke orang, red). Tanpa komando dan tanpa didahului program, mereka jalan sendiri.

Tetapi bagaimana cerita sebenarnya hingga jenitri begitu membudaya di Kebumen?

Masyarakat Kebumen menyebutkan pohon jenitri itu dibawa orang

India asli. Sekitar 150 tahun lalu ada perantau India ke Kebumen dan tinggal di Kauman, Kebumen.

Ia membawa pohon jenitri dan menanam di Karang Anyar.

Ia menitipkan pohon jenitri yang telah ditanam tersebut kepada seorang santri yang tengah mengaji di masjid di daerah Kauman. Orang India itu lalu memberikan bimbingan cara mengelola jenitri, mulai menanam pohonnya hingga panen buah jenitri.

Orang India itu juga menampung buah jenitri untuk dibawa ke negaranya. Satu butir jenitri dihargai dengan harga begitu tinggi. Lama kelamaan, warga yang menanam pohon jenitri itu bertambah banyak dan lahannya kian luas. Masyarakat Karang Anyar pun kemudian beramai-ramai menanam jenitri. Hal itu berlanjut hingga sekarang. Jadi, kondisi daerah itu seperti hutan jenitri.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Marwan Pengepul Jenitri

Pohon jenitri dan kios Pak marwan.

Jenitri Hibrid Marwan belajar usaha jenetri dari Ahmad Ambon. Menanam jenetri tahun 1998 dan sampai saat ini belum mendapat bantuan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari Perhutani, meskipun ia menginginkannya. Kondisi tanamannya di daerah itu tidak terawat sehingga hasilnya menjadi kurang maksimal. Hingga sekarang, pohon jenitri yang ditanam di daerah Krakal selalu sulit berkembang.

Agar bisa berkembang dan menghasilkan buah yang bagus, kata Marwan, tanaman jenitri harus dirawat serius mulai penanaman

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

hingga panen. Dalam memilih bibitnya pun harus yang berkualitas, jangan asal-asalan. Sebab, bibit itu akan berpengaruh terhadap buah yang nantinya akan dihasilkan.

“Untuk menghasilkan buah jenitri yang berkualitas, kita harus mengambil bibit yang berkualitas pula. Bibit berkualitas itu berasal dari induk yang bagus. Buah jenitri yang bagus itu berukuran kecil,” jelas Marwan sembari menambahkan, bibit yang berkualitas itu dipengaruhi faktor genetik dari induknya.

Marwan rupanya menuruni kemampuan mengelola jenitri dari mbah buyutnya. Dia menambahkan,

perawatan tanaman dari mulai pemberian pupuk, pemberian perangsang bunga, juga memengaruhi kualitas dan kuantitas buah jenitri yang dihasilkan. Cara menanam juga perlu diperhatikan.

Caranya, terlebih dahulu membuat lubang selebar 30 cm, dengan kedalaman sekitar 30 cm. Lubang tersebut lalu diberi pupuk kandang dan dibiarkan selama kurang lebih 10 hari. Selanjutnya, barulah ditanami jenitri dan diberi pupuk untuk kali pertama. Selain itu, pohon jenitri juga bisa ditanam di pot.

Banyak orang yang sukses dari berkah buah ganitri atau jenitri. Tetapi kalau sudah banyak yang mulai ikutikutan, ada hukum pasar yang tidak bisa dilawan, yaitu jika produknya banyak harga akan turun, dan kalau produk sedikit harga naik. Maka, perlu untuk melihat potensi yang belum dilirik oleh banyak orang. Hal itu tentunya akan meningkatkan nilai jual dan ekonomis dari buah ini untuk masyarakat sekitar hutan. • DR

DUTA Rimba 83

WISATARIMBA

Air Terjun Kakek Bodo Beragam Wisata di Satu Lokasi Lokasi wisata di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Di antaranya adalah wisata alam, sejarah, dan keramat.

Namun, ada sedikit lokasi wisata yang mengandung lebih dari satu kategori tersebut di satu tempat. Wana wisata air terjun Kakek Bodo adalah salah satunya.

J

ika kita hendak mendaki Gunung Arjuna atau Gunung Welirang melalui Jalur Tretes, kita akan melewati air terjun Kakek Bodo. Pemandangan di sekitar air terjun tersebut sangat indah. Di sana juga terdapat taman untuk bersantai serta bumi perkemahan yang cukup ramai dikunjungi para remaja. Udara yang sejuk berkisar antara 12°-18°C dengan jalan yang berliku dan menurun yang agak terjal memberikan pengalaman tersendiri bagi muda-mudi maupun orang tua yang berkunjung ke Kakek Bodo.

Air Terjun Kakek Bodo memiliki terjunan air sekitar 40 meter dan lokasinya berada di ketinggian 850 m di atas permukaan laut.

Lokasi wisata air terjun Kakek Bodo ini berada di kawasan wisata

84 DUTA Rimba

Tretes di lereng Gunung Welirang di pegunungan Prigen, Jawa Timur.

Kakek Bodo terletak di Desa Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. Jika dilihat di peta dan koordinat GPS, Kakek Bodo berada di titik 7°41’51”S 112°37’41”E. Tepatnya ia berada di dalam kawasan hutan lindung di RPH Prigen, BKPH Lawang Barat, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan.

Lokasi air terjun Kakek Bodo berada di antara Kota Surabaya dan Malang. Persisnya ia berjarak sekira 51 km dari Kota Surabaya ke arah Malang. Dari Malang, jarak tempuh menuju lokasi ini adalah 70 km. Wana wisata Air Terjun Kakek Bodo sangat mudah dicapai, karena lokasi ini termasuk dalam wilayah daerah tujuan wisata yang sudah

dikenal dengan sebutan Tretes.

Di perjalanan menuju Tretes, terdapat sebuah Candi Jawi peninggalan jaman Hindu. Di kawasan Tretes, selain banyak terdapat hotel dan vila, juga ada tempat pembiakan rusa di pintu masuk kawasan air terjun Kakek Bodo. Di malam hari, para pendaki yang beristirahat di pos pendakian Gunung Arjuna dan Welirang dapat bersantai sambil menikmati jagung bakar. Hmm, sebuah sensasi tersendiri yang tersaji di tengah hawa sejuk khas pegunungan.

Air terjun Kakek Bodo dapat dicapai dengan melalui tiga pintu masuk. Pintu satu berada di jalan yang melalui Candi Jawi, dua yang melewati Taman Safari II Prigen, dan tiga yang berada tepat di belakang Hotel Surya. Pintu satu dan dua

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Dok. Humas PHT

Pemandangan di sekitar Air Terjun Kakek Bodo

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

DUTA Rimba 85

Dok. Humas PHT

WISATARIMBA

Kolam renang di sekitar Air Terjun Kakek Bodo

menjadi pilihan terdekat yang diambil masyarakat pengunjung untuk langsung menuju lokasi air terjun. Namun, jika ingin menikmati jalan yang lebih jauh sembari menikmati pemandangan yang lain, wisatawan dapat masuk melalui pintu tiga.

Umumnya, wisatawan yang melewati pintu tiga adalah para pendaki Gunung Welirang atau Gunung Arjuna atau mereka yang bertujuan untuk berkemah. Sebab, lokasi air terjun Kakek Bodo adalah termasuk bumi perkemahan yang digunakan untuk kegiatan berkemah.

Fasilitas yang tersedia di lokasi wisata air terjun Kakek Bodo antara lain adalah shelter, tempat bermain anak-anak, musholla dan warungwarung kecil penjaja makanan. Di sana juga terdapat kolam renang dan bumi perkemahan. Tiket masuk ke kolam renang adalah sebesar Rp 5000 per orang. Di lokasi wisata Tretes ini banyak terdapat hotel dan vila yang disewakan untuk menginap.

86 DUTA Rimba

Legenda Mungkin banyak yang bertanyatanya, mengapa air terjun ini dinamakan Kakek Bodo. Hal itu tak lepas dari legenda yang melingkupi lokasi ini. Legenda yang berkembang di tengah masyarakat sekitar ini berawal dari cerita tentang makam keramat Kakek Bodo yang terletak di dekat air terjun. Selain itu, cerita tentang Kakek Bodo juga tak dapat dilepaskan dari gua untuk bertapa yang berada di bawah air terjun.

Air terjun ini diberinama “Kakek Bodo” karena terkait dengan legenda yang mengisahkan seorang kakek yang disebut sebagai kakek yang bodoh (dalam bahasa Jawa: bodo). Menurut cerita penduduk setempat, “Kakek Bodo” dahulunya adalah seorang pembantu rumah tangga keluarga Belanda. Ia seorang yang saleh dan jujur.

Di suatu saat, sang kakek ingin menyucikan diri dan mendekatkan diri dengan penciptanya. Atas keinginan tersebut, sang kakek

lantas memilih untuk meninggalkan masalah keduniawian dengan bertapa. Ia pun lantas meninggalkan keluarga Belanda tempatnya bekerja itu untuk menyepi dan bertapa.

Tentu saja sang tuan merasa sangat kehilangan dengan keputusan sang kakek. Mereka pun membujuk mantan pembantunya itu untuk kembali ke rumah. Tetapi segala macam bujuk rayu yang mereka lakukan ternyata sia-sia. Sang pembantu tetap ingin tinggal sendiri di hutan yang sepi dan berada dekat dengan air terjun.

Karena sikapnya itu, keluarga Belanda mantan majikan sang kakek yang kemudian ditinggalkannya itu pun marah-marah dan menyebut mantan pembantunya tersebut sebagai Kakek Bodo. Orangtua yang Bodoh! Nah, demikian melekatnya sebutan tersebut, hingga sampai sekarang nama itu pun melekat menjadi sebutan bagi air terjun yang cantik di lokasi tempat bertapanya sang kakek itu.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Ternyata kegiatan bertapa sang kakek kemudian mendatangkan hasil. Menurut legenda, usai bertapa sang kakek memiliki kelebihan atau kesaktian yang kemudian ia gunakan untuk membantu masyarakat setempat yang meminta pertolongan. Setelah beberapa lama, Kakek Bodo meninggal di tempat ia bertapa. Makamnya sampai sekarang masih berada di lokasi tersebut dan dikeramatkan oleh penduduk setempat. Hingga kini, makam Kakek Bodo banyak dikunjungi para peziarah dari berbagai kota besar.

Bahkan, menurut sang juru kunci, makam Kakek Bodo tersebut juga sering dikunjungi para pejabat dan pembesar di negeri ini.

Terlepas dari benar atau tidaknya legenda tersebut, lokasi wisata Kakek Bodo memberikan ragam pesona wisata. Selain menikmati keindahan yang alami, juga dapat menikmati kemandirian dengan berkemah, serta dapat berziarah untuk memenuhi dahaga spiritual. Untuk yang terakhir ini, para wisatawan pun bebas untuk percaya maupun tidak. Yang jelas, obyek wisata cantik ini cocok untuk ragam aktivitas refreshing untuk melepas kepenatan itu.

Segar dan Dingin Wana wisata air terjun Kakek Bodo tidak sekadar menyajikan air yang terjun dari ketinggian punggung bukit. Tetapi di lokasi ini tersedia juga sarana bermain yang cukup memadai. Misalnya di sana juga ada kolam renang dan arena bermain anak-anak.

Begitu masuk lokasi, wisatawan juga akan dimanjakan dengan nuansa hijau khas pegunungan yang pemandangannya elok serta menawan.

Air Terjun Kakek Bodo jatuh dari punggang bukit setinggi kurang lebih 40 meter. Airnya jernih.

Rasanya segar dan cenderung

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

air terjun ini sudah dikenal oleh orang Eropa khususnya Belanda sejak zaman sebelum kemerdekaan dingin. Untuk mencapai lokasi air terjun Kakek Bodo, wisatawan perlu berjalan sejauh kira-kira 800 meter, melewati jalan setapak yang layak.

Banyak kelokan di jalan tersebut tetapi kemiringannya tidak terlalu menanjak. Di sebelah kiri dan kanan jalan terdapat taman-taman asri. Di tengah perjalanan menempuh jalan setapak itu, wisatawan akan tiba di sebuah pelataran bukit kecil. Pohonpohon Pinus berusia puluhan tahun terlihat kokoh menaungi pelataran.

Tentu hal itu memberikan rasa teduh serta pemandangan yang didominasi warna hijau di mana-mana.

Jika perjalanan dilanjutkan, segarnya udara pegunungan akan semakin terasa. Tak heran, air terjun ini sudah dikenal oleh orang Eropa khususnya Belanda sejak zaman sebelum kemerdekaan. Mungkin, mereka merasa tak asing dengan udara dingin yang tak berbeda jauh dengan kondisi di kampung halaman mereka di Eropa. Setelah melewati jembatan kecil yang melintas di atas sungai berbatu berair jernih, pengunjung akan mejumpai sebuah cungkup makam. Konon di situlah tempat bersemayamnya sang Kakek Bodo.

Sepeninggal lokasi makam Kakek Bodo, nuansa alami dan cenderung mistis akan semakin menggelayuti

perjalanan. Pohon-pohon tua berusia ratusan tahun yang ada di kanan dan kiri jalan melengkapi perjalanan itu.

Akar-akar pohon yang kokoh kadang dijumpai melintang di tengah jalan.

Suasana teduh membuat perjalanan yang cukup jauh itu tak membuat lelah saat melangkah. Apalagi, di sebelah kiri juga ada sungai berair jernih. Suara air yang berkecipak merdu disahuti suara burung liar terdengar menawan. Benar-benar suasana yang pas untuk me-refresh jiwa. Apalagi dengan pemandangan yang didominasi warna hijau di setiap penjuru, menambah suasana asri yang memesona.

Akhirnya, di ujung sebuah cekungan bukit, terhamparlah pemandangan eksotik. Inilah pesona utamanya. Air yang meluncur jatuh tanpa terhalang.

Keelokan kawasan air terjun Kakek Bodo tidak hanya sampai di situ. Jika masih suka jalan-jalan, para pengunjung masih dapat melanjutkan perjalanan dengan naik ke bukit di sebelah kanan air terjun.

Tracking melintasi jalan setapak akan mampu mengharmonisasi tubuh dengan energi alam.

Di ujung perjalanan, pengunjung akan tiba di bukit yang penuh dengan pohon Pinus Merkusii.

Namanya Bumi Perkemahan Kakek Bodo. Ini adalah lokasi ideal untuk berkemah. Tetapi, jika tidak berminat untuk berkemah, terus saja berjalan menuju arah hutan. Susuri sungai kecil. Di ujung sungai itu, pengunjung akan menjumpai curahan air dari tebing-tebing. Wujudnya berupa Air Terjun bertingkat yang disebut Air Terjun Alap-alap. Air terjun ini tak kalah indah dengan Air Terjun Kakek Bodo yang ada di bawah. Tetapi, untuk menuju ke sana perlu tenaga ekstra. Mungkin hanya anak-anak muda dan yang punya jiwa petualang yang bisa menaklukkannya. • DR

DUTA Rimba 87

POJOKKPH

KPH Balapulang

Tahan Longsor dengan Vertiver

Dok. Humas PHT

Memiliki sejumlah titik rawan tanah longsor di wilayahnya, tak membuat KPH Balapulang kehilangan kreativitas. Sebuah langkah inovasi pun mereka kenalkan untuk meminimalkan kemungkinan longsor terjadi. Kini, penanaman rumput vertiver sebagai sabuk penahan longsor pun kian dikembangkan.

Kantor Perhutani KPH Balapulang

K

esatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Balapulang merupakan KPH Paling Barat dari wilayah Divisi Regional Jawa Tengah.

KPH Balapulang mengelola hutan seluas 29.790,29 Hektar yang secara

88 DUTA Rimba

administratif termasuk wilayah Kabupaten Brebes (22.920,68 Hektar atau 77%) dan Kabupaten Tegal (6.869,61 Hektar atau 23%). Kantor KPH Balapulang berlamat di Jl Raya Selatan No 1 Tegal, Telepon (0283) 463701 dan 463702 serta Fax (0283)

463806.

KPH Balapulang memiliki 6 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu Larangan, Banjarharjo Barat, Banjarharjo Timur, Pengarasan, Linggapada, dan Margasari. BKPH Larangan memiliki total Hutan

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Produksi (HP) seluas 6.208,40 Hektar. BKPH Linggapada punya wilayah kerja seluas 5.081,45 terdiri dari 4.682,05 Hektar HP dan 399,40 Hektar Hutan Produksi Terbatas (HPT). Wilayah BKPH Banjarharjo Timur seluas 4.989,00 Hektar terdiri dari HP seluas 1.919,30 Hektar, HPT seluas 1.099,80 Hektar, dan Hutan Lindung (HL) 1.970,90 Hektar. BKPH Banjarharjo Barat memiliki luas 4.899,97 Hektar dengan Komposisi 2,998,17 Hektar HP, 1.449,20 Hektar HPT, dan 452,60 Hektar HL. Luas 3.921,41 Hektar wilayah BKPH Pengarasan merupakan HP (3.889,61 Hektar) dan 31,80 Hektar HPT. Sedangkan seluruh 4.371,56 Hektar luas BKPH Margasari merupakan HP. Tanaman Utama KPH Balapulang adalah Jati, baik Jati Plus Perhutani (JPP) Stek Pucuk maupun Kebon Benih Klonal (KBK). Hingga akhir tahun 2013, terrealisasi 206.000 plances JPP Stek Pucuk, dan 421.035 plances JPP KBK. Pencapaian itu sama persis (100%) dari perencanaannya. Selain JPP, KPH Balapulang juga mengelola tanaman lain semisal kesambi, sengon, mahoni, suren, trembesi, dan rimba lain.

KPH Balapulang juga membina 61 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lima koperasi telah terbentuk di antara 61 LMDH tersebut, dengan unit usaha yang variatif. Tercatat sejak 2003 hingga 2011, dana sharing produksi kayu senilai Rp 6.905.609.614,00 pun telah dibagikan.

Sebagian wilayah KPH Balapulang memiliki sejumlah titik rawan tanah longsor. Kenyataan ini membuat KPH Balapulang mengenalkan inovasi baru di bidang penyelamatan lingkungan, yaitu dengan menanam rumput vertiver. Rumput vertiver konon berasal dari negeri matahari terbit, Jepang. Menurut Administratur/

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Gambar 1.

Gambar 2.

Kegiatan Saka Wanabhakti Perhutani KPH Balapulang

Tanaman Jati Perhutani KPH Balapulang

KKPH Balapulang, Isnin Soiban S.Hut MM, rumput ini dinilai mampu meminimalkan risiko tanah longsor karena akar serabutnya memiliki daya cengkeram yang kokoh dan sanggup menahan erosi.

“Perakaran rumput vertiver sangat kuat yang bisa menembus sampai empat meter lebih di kedalaman tanah,” kata Isnin Soiban.

Isnin menyebut, kali pertama penanaman rumput itu dilakukan di masa awal ia memimpin KPH Balapulang. Selain kokoh menahan erosi, pertumbuhan rumpunnya juga cepat sehingga pengembangan rumput vertiver juga bisa cepat dilakukan. Penanaman rumput vertiver telah dilakukan di tebing petak 127a dan petak 127a RPH Tonjong BKPH Pengarasan KPH Balapulang.

Tebing di petak tersebut cukup tajam dengan kemiringan hampir 45 derajat, sehingga menjadi kawasan rawan longsor di musim penghujan.

Di bawah tebing tersebut terdapat jalan vital yang menghubungkan Tegal dan Purwokerto. Kawasan itu juga diapit dua sungai besar, yaitu sungai Pedes dan sungai Glagah, sehingga menjadikan lokasi itu rawan erosi.

“Waktu menanam, saya tanam

tiga helai rumput vertiver untuk satu lubang sembari membuat jalur dengan jarak dua meter dan dua atau tiga shaf teknik untu walang atau zig-zag. Dalam jangka waktu satu tahun sudah rapat,” kata Isnin.

Saat ini, tanaman rumput vertiver sudah tumbuh subur menutup tebing sebagai sabuk pengikat longsor.

Keberadaan rumput vertiver yang didatangkan dari Bogor itu membuat tanaman pokok akan aman dan bisa tumbuh dengan baik. Melihat hasilnya yang sangat bagus untuk penyelamatan lingkungan, Isnin menginstruksikan kepada jajarannya agar lokasi-lokasi yang berpotensi longsor ditanami rumput vertiver.

Bahkan di lokasi-lokasi tebangan, baik yang ada di kemiringan terjal atau di lahan datar, setahun sebelum penebangan dilakukan penanaman rumput tersebut.

“Setelah penebangan kan nanti jadi lahan terbuka (land clearing).

Maka dengan telah ditanam rumput vertiver, perakarannya sudah akan memberikan perlindungan di lokasi tersebut,” ujarnya.

Isnin menambahkan, KPH Balapulang juga menyediakan bibit rumput vertiver. Bagi pihakpihak lain yang membutuhkan, bisa menghubungi kantornya. • DR

DUTA Rimba 89

INOVASI

Power Take Off, Generasi Baru Alat Sarad Kayu

Dok. Humas PHT

Generasi Baru Alat Sarad Kayu "Power Take Off

90 DUTA Rimba

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Keterbukaan pemikiran dan kejelian dalam belajar dari pengalaman selalu mendatangkan ide baru. Ide untuk menyempurnakan alat-alat bantu yang sebelumnya telah ada juga kerap datang. Juga memberikan fungsi berbeda terhadap alat yang telah ada. Semuanya datang dari proses kreatif. Inilah yang dikembangkan dan dikemas oleh dua personel KPH Banten dalam menghasilkan alat sarad kayu.

P

enyaradan kayu adalah kegiatan memindahkan kayu dari tempat tebangan ke tempat pengumpulan kayu atau ke pinggir jalan untuk kemudian diangkut dengan angkutan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pengangkutan jarak pendek. Selama ini, metode penyaradan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara manual, menggunakan bantuan tenaga hewan, memanfaatkan gaya gravitasi, skidding atau yarding, serta dengan menggunakan kabel, pesawat, atau helikopter.

Penyaradan kayu dengan memanfaatkan tenaga manusia umumnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara-cara itu antara lain pemikulan yang dapat dilakukan secara perorangan maupun beregu tergantung ukuran kayu yang disarad, menggulingkan kayu, atau dengan sistem kuda-kuda.

Penyaradan dengan tenaga manusia kerap menghadapi kendala karena ada sejumlah kekurangan. Kekurangan sistem penyaradan dengan menggunakan tenaga manusia antara lain adalah tergantung pada kondisi cuaca.

Artinya, proses penyaradan akan terhenti jika ketika itu hujan turun.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Selain itu, kemampuan manusia untuk mengangkut kayu pun terbatas. Kadang, butuh manusia dalam jumlah banyak untuk dapat mengangkut satu batang kayu yang besar. Proses penyaradan pun kerap dilakukan dengan mengangkut satu batang kayu oleh beberapa orang.

Sedangkan jika melakukan penyaradan dengan tenaga hewan, umumnya hewan yang digunakan adalah sapi, kuda, kerbau, dan gajah. Teknik penyaradan dengan memanfaatkan gaya gravitasi dilakukan dengan cara peluncuran.

Tetapi, metode peluncuran ini hanya dapat dilakukan di daerah yang relatif curam. Tingkat kelerengan jalan yang digunakan untuk meluncurkan kayu tersebut biasanya lebih dari 40 persen.

Sementara metode penyaradan kayu dengan wire skidding adalah dengan kawat baja sebagai lintasan pembawa kayu (carriage) dan pohon penyangga (spar tree). Tetapi, dari semua teknik dan metode penyaradan yang ada, penggunaan traktor sebagai alat bantu proses penyaradan adalah yang paling banyak digunakan di Indonesia.

Cara ini sudah dilakukan sejak awal tahun 1970-an. Namun, pemanfaatan traktor sebagai alat bantu sarad tidak dapat dilakukan di lereng dengan

kemiringan 40 persen, kendati secara teori sesungguhnya dapat saja hal itu dilakukan.

Berbagai kekurangan metode penyaradan yang telah itu mendorong pemikiran Cucu Suparman S.Hut dan Dedy Sumirat S.Hut untuk mencoba menyempurnakan pola kerja metode penyaradan. Sehari-hari, Cucu Suparman yang lahir di Bandung, 2 September 1969, menjabat sebagai Administratur/KKPH Banten, sedangkan Dedy Sumirat kelahiran Kuningan, 10 Pebruari 1974, adalah KSS PHBM KPH Banten. Mereka pun berkolaborasi untuk mewujudkan sebuah alat bantu penyaradan yang secara teknis lebih baik ketimbang pola yang telah ada.

PTO Generasi 1 Proses perumusan dan uji coba yang mereka lakukan lantas melahirkan sebuah inovasi bernama Power Take Off (PTO). PTO Generasi 1 merupakan hasil modifikasi dari mesin pembajak sawah atau traktor berkapasitas 8 PK. Mesin sarad PTO Generasi 1 memiliki berat 300 kg sedangkan daya angkutnya dapat mencapai 5 ton.

PTO Generasi 1 menggunakan kawat untuk melakukan proses penyaradan. Panjang gulungan

DUTA Rimba 91

Dok. Humas PHT

INOVASI

Uji coba PTO.

kawat yang diperlukan adalah 100 meter. Alat yang pembuatannya membutuhkan biaya Rp 20 juta - Rp 25 juta ini berfungsi untuk menarik kayu batang pohon dari dalam atau sarad kayu ke alur/jalan hutan, sehingga siap untuk kemudian dilakukan pembagian batang di jalan alur. Caranya adalah dengan mengikat alat ke pohon terdekat.

Menurut Cucu dan Dedy, kelebihan PTO adalah bahwa alat sarad ini tidak tergantung kondisi cuaca. Selain itu, kemampuannya juga tidak terbatas. PTO Generasi 1 ini juga bisa menarik satu pohon utuh (bukan satu batang, red). Satu lagi kelebihan PTO adalah dalam sekali angkut, batang kayu semua dapat terangkut.

Tetapi, Cucu dan Dedy mengakui, PTO Generasi 1 masih memiliki kekurangan. PTO Generasi 1 hanya memiliki kapasitas 8 PK, kurang kuat, hanya bisa menarik dan tidak dapat berhenti, serta mesinnya harus langsung dimatikan jika terdapat masalah di dalam proses pengoperasiannya.

92 DUTA Rimba

Administratur/KKPH Banten dan alat PTO.

Dari uji coba tersebut, didapat hasil PTO mampu mengangkat 1 batang kayu dengan jarak tempuh 100 meter dengan waktu 20 menit.

Uji Coba Proses uji coba PTO dilakukan pada bulan Mei 2014 di Petak 13 RPH Sobang, BKPH Sobang, KPH Banten.

Hasil uji coba tersebut menunjukkan, prestasi kerja PTO adalah mampu mengangkat 15 – 20 meter kubik per hari. Kekuatan optimal PTO adalah mengangkat kayu dengan jarak kayu 50 meter. Hal ini menunjukkan, mesin penyaradan PTO lebih efisien ketimbang jika menggunakan tenaga manusia yang hanya mampu mengangkat 5 – 10 meter kubik per hari.

Selain itu, dari uji coba tersebut, didapat hasil PTO mampu mengangkat 1 batang kayu dengan jarak tempuh 100 meter dengan waktu 20 menit. Bahan bakar yang

dibutuhkan adalah 8 liter solar.

Biaya per meter kubik penyaradan dengan menggunakan mesin PTO ini hanya Rp 12.000 per meter kubik.

Sementara jika menggunakan tenaga manusia, biaya yang dibutuhkan itu dapat mencapai Rp 37.000 per meter kubik.

Alat ini merupakan ujicoba PTO Generasi 1 yang selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Generasi 2. PTO Generasi 2 yang kini baru sampai pada tahap rencana untuk dibuat itu memiliki kelebihan antara lain memiliki kekuatan mesin 12 PK dengan biaya pembuatan Rp 35 juta. Selain itu, PTO Generasi 2 ini dirancang untuk bisa menarik, bisa netral, dan bisa pula bergerak mundur (fungsi mengulur).

Cucu Suparman menuturkan, PTO diharapkan bisa efektif membantu percepatan tebangan. “Akan terus dilakukan penyempurnaan PTO. Apabila sudah sempurna, PTO ini bisa digunakan di KPH lain, terutama pada lokasi yang mempunyai medan yang sulit,” tegasnya. • DR

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

RESENSI

K

onflik tenurial sesungguhnya merupakan konflik pemanfaatan lahan maupun hasil hutan.

Konflik ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari aspek historis, legal, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Perspektif itu juga untuk mengambarkan betapa kompleksnya penyelesaian konflik ini. Tak cukup hanya dari sisi legal, tetapi juga dari sisi sosial, ekonomi dan bahkan budaya.

Hal semacam itu yang sering dihadapi oleh Perhutani. Dalam konflik tenurial, bisa saja Perhutani dalam proses peradilan dimenangkan oleh pengadilan, sehingga berhak atas lahan hutan yang di sengketakan. Tetapi secara defakto, belum tentu hak-hak itu dengan mudah di peroleh. Apalagi kalau di tanah yang disengketakan, telah dibangun perumahan dengan segala fasilitas termasuk rumah ibadah, semacam masjid. Tidak mudah bagi perusahaan ini untuk menguasai lahan sengketa yang secara de yure sudah dimenangkan pengadilan. Ada aspek sosial, ekonomi dan budaya yang tak bisa dikesampingkan.

Buku yang hadir di hadapan anda ini menggambarkan bagaimana ruwetnya penyelesaian konflik tenurial kehutanan. Selain memakan waktu lama dan proses yang berbelit-belit, pada sisi lain terkadang tak bisa diselesaikan secara tuntas.

Ambilah contoh konflik Tenurial di Dusun Ngrimpak, Temanggung, Jawa Tengah, di wilayah hutan Perhutani, telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Bahkan Orde Reformasi.

Bahkan di Orde yang menjunjung tinggi demokrasi, masalah tersebut seakan menggantung, karena ketidaksamaan dalam melihat aspek legalitas. Kondisi demikian juga terjadi di wilayah lain. Buku yang

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Tenurial

Lintas Zaman Judul

: Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan

Penulis

: Siti Rakhma Mary, Dkk

Penerbit

: MuMa

Tahun Terbit

: 2013

Halaman

: 152

mengangkat studi kasus konflik tenurial di tiga desa ini memang hanya terfokus pada kasus tenurial yang sudah masuk dalam wilayah hukum. Untuk kasus tenurial yang belum masuk ke wilayah hukum , tidak mendapat porsi dalam buku ini. Pada hal masalah yang terakhir ini cukup banyak. Di hutan Perhutani saja paling tidak ada 25% dari total konflik tenurial di lebih 5.000 lokasi.

Namun, buku ini memberikan sumbangan berharga, dalam memaparkan kompleksitas penyelesaian konflik tenurial .

Buku yang ditulis para pelaku pendampingan dan advokasi ini

memang ditulis dari perspektif satu pihak dari sisi perjuangan masyarakat desa yang memperjuangkan haknya. Tentu saja ini tidak salah, tetapi kurang berimbang . Layaknya sebuah buku yang mengabdi kepada kepentingan publik, cover both side tetap diperlukan, bila buku ini akan menjadi referensi bagi publik yang lebih cerdas.

Terlepas dari kekurangan buku tersebut, buku ini layak untuk dibaca para peminat konflik tenurial. Buku ini setidaknya bisa menjadi referensi awal untuk mengenal konflik tenurial yang begitu kompleks dan luas. • DR

DUTA Rimba 93

RIMBAKULINER

Dok. Humas PHT

Sutiah, pemilik warung “Kikil Pacul”

94 DUTA Rimba

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

Kikil Pacul,

Memacul Lidah Bila anda ke Bojonegoro, jangan lewatkan berburu kuliner. Kabupaten yang dikenal dengan seribu embung ini, banyak menawarkan jajanan khas yang menggoda lidah. Salah satunya Kikil Pacul, rasa dan kelezatannya menggoda.

K

ikil ? siapa yang belum mengenal kuliner khas Jawa ini. Kikil adalah daging yang ada pada kaki sapi, kambing ataupun kerbau.

Biasanya ramai dihidangkan pada acara hari-hari besar seperti Lebaran Idul Adha, khususnya bagi mereka yang mendapat daging kurban.

Kikil ini mendapat tempat khusus bagi masyarakat Bojonegoro, Jawa Timur, karena perannya dalam menambah daftar keunikan kabupaten ini. Bojonegoro memang terkenal dengan kebudayaan,

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014

tempat wisata dan berbagai jajanan kuliner yang menarik hati. Salah satunya “Kikil Pacul” Bu Sutiah (65).

Awalnya “Kikil Pacul” Sutiah ini hanya dikenal oleh tetangga sekitar rumah saja. Maklum, warung miliknya berada di jalan sepi yang sangat jarang dilewati kendaraan beroda empat terutama di malam hari.

Namun hal itu tidak mengurangi jumlah tetangga yang tetap setia berlangganan Kikil Pacul milik ini.

Akhirnya, peminat Kikil Pacul pun mulai meluas ke sekeliling Kota Bojonegoro, hingga warga luar kota yang berwisata ke kota itu.

Menu Kikil Pacul mulai dikenal masyarakat luas pada saat ada lomba tingkat nasional yang diselenggarakan di desa, dan banyak kalangan datang sekitar 12 tahun lalu.

Rasa Kikil Pacul berbeda dari kebanyakan kikil sapi lainnya.

Ciri khasnya ada pada warna kuning yang melekat, aromanya mengundang selera. Selain itu nasi putihnya pun, empuk wangi. Cara penyajiannya sangat cepat dan lengkap dengan bumbu tambahan kecap, irisan jeruk nipis, sambal dan kerupuk. Kikil pacul ini selain rasanya

DUTA Rimba 95

segar dan lezat, pedasnya juga mencangkul lidah.

Walaupun lokasi kurang strategis, tetapi peminat Kikil Pacul datang dari segala penjuru nusantara.

Warung ini buka setiap hari dari pukul 16.00 WIB sampai 22.00 WIB malam kecuali tanggal merah.

Salah satu pelanggan yang pernah mencicipi menu Kikil Paculnya adalah Santoso, Mantan Bupati Bojonegoro, H Fadeli SH, Bupati Lamongan, dan Suyoto, Bupati Bojonegoro saat ini.

Pembeli dari luar kota biasanya menelepon dulu dan meminta disiapkan menunya. Ini dilakukan agar tidak kekurangan porsi yang diminta. Tidak sedikit juga yang pulang dengan membawa kekecewaan karena kehabisan sesampai di warungnya.

Sutiah menjual 16 hingga 20 kaki sapi/hari. Potongannya besar dan memuaskan pelanggan lengkap dengan tulang dan kuah yang sudah

Dok. Humas PHT

RIMBAKULINER

Sutiah dan suami, pemilik Warung "Kikil Pacul" Bojonegoro

tersedia di mangkuk.

Sutiah mengatakan, untuk mendapatkan kikil sapi yang empuk, proses merebusnya membutuhkan waktu yang lumayan panjang.

Selain itu, kaki sapi yang menjadi bahan utama, selalu baru. Ia tidak

Resep

Kikil Pacul Bojonegoro

Bahan : 1. Kikil Sapi, rebus 2. Cabai merah, iris serong 3. Serai, iris serong 4. Daun jeruk purut 5. Tomat, dipotong-potong 6. Kaldu sapi bubuk 7. Garam

96 DUTA Rimba

8. Lada bubuk 9. Gula pasir 10. Penyedap rasa 11. Air 12. Minyak goring 13. Daun kemangi 14. Bawang goreng

pernah kesulitan untuk mencari dan mendapatkan kaki sapi di daerah sekitarnya. Harga Kikil Pacul ini pun dibandrol Rp. 30.000,- /porsi, menunya cukup untuk dua orang belum termasuk makanan dan lainnya. • DR

Bumbu yang dihaluskan : 1. Bawang merah 2. Bawang putih 3. Jahe 4. Kunyit 5. Kemiri Cara membuat masakan kikil pacul : 1. Rebus kikil, ganti air beberapa kali. Masak kikil hingga empuk.

Kemudian potong-potong sesuai selera 2. Tumis bumbu halus, masukkan serai, daun jeruk purut hingga harum. Masukkan cabai merah, air kaldu, garam, lada, penyedap rasa, gula pasir sampai meresap.

3. Masukkan tomat, masak hingga mendidih. Tambahkan daun kemangi, aduk rata. Angkat 4. Tata kikil di mangkuk, taburi bawang goreng, kemudian kikil pacul pun siap dihidangkan.

NO. 52 • TH. 9 • MEI-JUNI • 2014