Edisi6oke

2

Catatan kecil seorang kader

edisi Maret 2013

Sebutir Debu Pengabdian Ada pertanyaan yang menggelitik saat saya berdikusi hingga larut dengan Alex Rupaidy, ST, Fasilitator Kecamatan PNPM MPd-INTEGRASI Kecamatan Panca Jaya. Berawal dari cerita tentang seorang kader yang pernah bertanya kepadanya bagaimana jika kelak masyarakat melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sudah tak lagi memerlukan dana ke UPK? Ya, UPK. Sebuah lembaga yang akan berkutat melayani keuangan masyarakat dalam bentuk simpan pinjam serupa Koperasi atau Bank.

UPK sebagai sebuah unit yang mengelola dan mempertanggung jawabkan transaksi keuangan!

Menjadi menarik untuk diulas karena bagi wilayah UPK PNPM MPd-INTEGRASI –di Kabupaten Mesuji wilayah ini berada di empat dari tujuh kecamatan yang ada-- kegiatan SPP adalah hal yang sama sekali masih baru bahkan asing. Karena sejak Program ini masuk ke ini di tahun 2010, yang ketika itu masih bernama Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), SPP yang langsung melibatkan kelompok ibu-ibu ini memang belum diperkenalkan secara eksplisit. Sehingga menajadi mahfum ketika pertanyaan sejenis itu juga menyeruak diantara pengurus UPK PNPM MPd-INTEGRASI, termasuk saya.

Dari diskusi panjang tentang SPP itu, beberapa hal setidaknya muncul sebagai catatan yang layak diurai. Tentang mengapa Pola simpan pinjam jenis ini kemudian menjadi ikon yang seakan teramat penting.

Pengentasan Kemiskinan.

Selalu disepakai bahwa jasa dari angsuran pinjaman SPP ditetapkan berada dibawah bunga bank. Ketentuan itulah yang diputuskan dalam salah satu agenda Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD SOS) dan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD SOS) saat sebelum perguliran pada kelompok yang mengajukan dilaksanakan. Penentuan besaran jasa ini tentu bukan tanpa alasan. Hal itu karena target utama simpan pinjam adalah bagaimana masyarakat kecil yang terdiri dari kaum Hawa itu dapat turut serta menggerakan perekonomian keluarganya dengan cara membuat atau mengembangkan usaha kelompok atau pribadinya melalui modal berbunga ringan yang dipinjamkan melalui dana bergulir.

Tak ada yang sia-sia dari sebuah pengabdian. Setiap tetes peluh yang tertumpah karenanya adalah spirit agung dari sebuah makna cinta yang mengharu biru. Cinta yang selalu saja memiliki segenap kekuatan hebat yang mebuat jiwa terus bergerak FAJARULLAH tanpa mengenal lelah!

Inilah cara PNPM-Mandiri Perdesaan dalam upayanya turut serta mengentaskan kemiskinan dengan pola dan sistem pemberdayaan. Disamping itu, karena sifatnya yang memberdayakan maka pola rekrutmen, alur verifikasi, proses penetapan dan saat pencairannya pun senantiasa menghindar dari pola yang berbelitbelit. Sebab idiom yang dibangun adalah, jika bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit dan bukan sebaliknya; Jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah.

Meski tentu saja, sejauh standar ukur dan kelayakan sebuah kelompok itu memang tidak menyiratkan ragam persoalan. Sehingga bagi kelompok yang meminjam dan hendak kembali mengajukan pinjaman di paruh waktu berikutnya, persyaratan yang diterapkan pun menjadi jauh lebih mudah. Yakni kelompok yang bersangkutan dapat menyeselesaikan pinjamannya dengan tanpa menyisakan masalah.

Dan kelompok itu cukup mengajukan permohonan kembali secara langsung ke UPK. Membangun Komitmen Masyarakat.

Sejak perguliran itu diajukan, penegasan tentang pentingnya komitmen selalu menjadi dasar ketetapan. Ini dapat dilihat dari bagaimana pengajuan itu hendaklah tersalurkan pada individu peminjam yang melebur menjadi satu kelompok. Selain itu, jika salah satu dari anggota kelompok itu ada yang bermasalah dalam hal pengembalian, maka anggota kelompok yang lain harus bertanggung jawab secara penuh terhadap itu. Inilah yang disebut dengan komitmen

yaang dalam pola PNPM disebut dengan Sistem Tanggung Renteng.

Hal yang amat menekankan betapa pola kebersamaan dan etika berada diatas segala sikap kasualistik dan ego pribadi. Selebihnya, ia juga mempertontonkan dengan jelas arti penting keteguhan sikap ketika sebuah persoalan datang menerpa.

Ketika sebuah permasalahan membaur dan menyatu dalam pola dan bahasa yang seirama. Sehingga tak berlebihan jika kelak diharapkan, sosok-sosok yang berada didalam kegiatan ini adalah barisan panjang masyarakat terlatih yang memiliki keteguhan dalam hal sikap dan kebulatan dalam hal komitmen dan semangat kebersamaan.

Untuk itulah, dalam rangka te­rus mengawal proses dan akti­ vitas itu, UPK juga memiliki kewajiban untuk senantiasa me­ lakukan pembinaan terhadap ke­ lompok-kelompok yang sudah mu­lai berjalan. Hal pembinaan ini menjadi penting khususnya di daerah dimana program sejenis ini mulai berjalan di tahaptahap pemula seperti PNPM MPd-INTEGRASI. Sehingga keterpaduan inilah yang kemudian dapat melahirkan komitmen masyarakat secara lebih realistis dan bertanggung jawab. Yang memang proses dan pelaksanaanya hendaklah terkawal secara berkala dan terus menerus. Tentu dengan segala dinamika yang memang akan senantiasa menghiasi sepanjang waktu.

Hal lain yang juga tak kalah penting adalah kontrol dan dan pengawalan terhadap semua pelaku kegiatan ini. Ini hendaknya juga dapat dilakukan secara lebih arif dan selektif oleh semua fihak

baik internal mau pun masyarakat. Sebab sering terjadi kelemahan dalam hal kontrol sosial acap menumbuhkan ragam persoalan klasik yang dapat mengakibatkan PNPM secara kelembagaan turut tergradasi legitimasinya. Tentulah ini bukan perkara yang bisa ditatap hanya dengan sebelah mata.

Mengingat denyut pemberdyaan yang di gaungkan itu justru dapat menjadi bumerang yang setiap saat bisa membiaskan semua kerja besar yang telah dibangun. Dan ini adalah titik persoalan yang semestinya sejak awal dapat disiasati.

Sekali lagi, karena hal yang dibangun disini adalah sikap mental dan ketulusan. Maka tak ada jalan lain dalam hal menggerakannya kecuali dengan pola dan sikap yang juga sama. Sikap yang berlaku untuk semua fihak yang terlibat didalam gerakan besar ini baik langsung atau pun tidak. Dan ini berlaku untuk semua kita. Para kader pemberdayaan!

Penghormatan terhadap Hak Kaum Kartini Harus diakui, sistem gender amat terekam dengan jelas dalam pola dan kerja program ini. Yakni dengan keterlibatan secara langsung kaum perempuan dalam setiap alur dari proses yang dilalui.

Bahkan dalam hal pengajuan sarana fisik pun, keterlibatan perempuan menjadi hal tak terpisah dari proses terakomodirnya sebuah usulan kampung. Salah satu wujudnya adalah melalui Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).

Pengakuan hak kaum Hawa ini menjadi wujud hidup tentang bagaimana penguatan Sistem Demokrasi juga adalah bagian tak ter-

pisah dari sistem pemberdayaan.

Ia juga menjadi semacam ruang lain yang mengajarkan kepada kita bagaimana etika menghormati hak-hak kaum Kartini yang diberbagai lini terkadang acap termarjinalkan –jika tak ingin menyebutnya dilupakan. Maka disini hukum yang berlaku itu menjadi 360 derajat terbalik. Ia justru menjadi bentuk partisipasi yang bukan saja dapat dirasakan wujudnya, melainkan juga terpampang dengan jelas realitas keberadaanya. Inilah mengapa Pola PNPM MPd-INTEGRASI menjadi penting bukan saja untuk sekedar dijaga tapi juga dikawal dan dilestarikan dalam segenap daya upaya.

Oleh sebab itu, berbagai pola yang secara nakal sering kita temui dan justru menodai kemurnian tujuan dari gerakan kerakyatan ini, selayaknya tak boleh terjadi oleh siapapun dari kita, termasuk UPK! Jangan sampai cita-cita yang sejatinya agung ini menjadi termarjinalkan justru karena ulah kaderkader program itu sendiri. Sebab tugas mulia dan memang berat itu sebenarnya justru berada dititik pengawalan dan aplikasinya di lapangan bersama masyarakat. Untuk mereka, rakyat jelata itulah kita memilih dan terpilih dalam mengawal gerakan pengentasan kemiskinan ini. Sehingga menjadi miris untuk dicerna manakala pangkal soal dan dinamika permasalahan yang kemudian muncul dan mendegradasi justru datang dari kita, para pelaku utama yang seharusnya mengawal derap dan langkah program ini!

Oleh sebab itulah semestinya segala ironi walau memang adalah kenyataan pahit yang terkadang tak dapat dihindari, hendaknya menjadi pelajaran bagi siapa saja yang senantiasa setia untuk tetap berada dijalan ini. Betapa pun, apa yang sedang dan akan kita perbuat dalam lingkar panjang gerakan ini, sejatinya adalah wujud pengabdian sebutir debu yang boleh jadi tak akan pernah kita peroleh kembali di waktu esok.

Sehingga karena itu mengawalnya dengan segenap upaya adalah pilihan terbaik yang tak bijak untuk dilalui dengan abai Maka, teguhkanlah tekad itu untuk senantiasa berada dalam barisan panjang diranah ini. Disinilah tempat kita menunaikan sebutir debu pengabdian itu! *Penulis aktif sebagai Ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji

PENGIRIMAN OPINI: Mesuji Mandiri menerima opini dengan jumlah 3000 karakter. Kirim via email ke redaksi rbmmesuji@gmail.com

Mesuji Mandiri

Pelindung: Khamamik, S.H. (Bupati Mesuji) Haryati Candralela, S.Sos.M.M. (Ketua DPRD)

Penasihat: Drs. Andrian Syarif, M.ip.

(Kepala Badan PMPK Mesuji) Sukarman, S.H. (Kepala Bappeda Mesuji) Pimpinan Redaksi: Fajarullah

Staf Redaksi: Puryanto, Ansori Eko Setiyo, Juni Setiono, Warseno, Yoyok, Dadang Saputra, S.Pd., Supriyanto, rudi Hartono, Adi rismanto.

Penerbit: Pokja Media dan Informasi Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji.

Alamat: Kampung Budiaji, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten mesuji, Provinsi Lampung. Email: rbmmesuji@gmail.com

3

musaWarah muFakat

edisi Maret 2013

UPK Tanjungraya Tidak Jelas YTH. Kepala satuan kerja terkait.

Mohon dipantau kondisi UPK Tanjungraya.

Pengurusnya sepertinya tidak aktif, kantornya juga tidak jelas ada dimana, plang kantor juga tidak ada. Jika hal ini terus dibiarkan, akses masyarakat untuk mengetahui informasi tentang program PNPM di kecamatan ini menjadi tidak maksimal. Mohon perhatian.

Terimakasih.

081369678xxx

Berapa Jumlah Anggota SPP Pemula?

SAYA pengurus kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Wayserdang.

Dulu saat sosialisasi pertama kali tentang program SPP oleh UPK, untuk dapat mengajukan SPP jumlah anggota kelompok

yang mengajukan minimal harus berjumlah sepuluh orang. Tapi setelah saya bertanya di beberapa kelompok SPP di kecamatan lain seperti Simpangpematang dan Pancajaya, ternyata banyak kelompok yang anggotanya di bawah sepuluh orang. Kok standarnya tidak sama? Mohon penjelasan.

87899387xxx

Sukses Untuk Mesuji Mandiri SELAMAT atas diterbitkannya Buletin Mesuji Mandiri. Semoga menjadi media kontrol yang selalu berkomitmen menjaga keberpihakan program pemberdayaan pada masyarakat miskin. Sukses Selalu!

0852698898xxx

Kawal Terus Kemacetan SPP Kecamatan Mesuji

MELALUI podium ini, saya memohon agar Buletin Mesuji Mandiri terus mengawal informasi tentang kemacetan dana SPP, khususnya di Kecamatan Mesuji. Agar ini dapat menjadi pelajaran

bagi kecamatan-kecamatan lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Terimakasih.

081369435xxx

Mesuji Mandiri Cuma Untuk PNPM? YTH. Pemred Mesuji Mandiri. Saya sangat menyambut baik dengan terbitnya Mesuji Mandiri. Karena saya bisa mengetahui kegiatan apa saja yang telah, sedang dan akan dijalankan oleh pemerintah daerah di bidang pembangunan. Tapi mengapa yang dimuat di buletin ini hanya kegiatan PNPM-INTEGRASI saja?

085269888xxx Jawaban: Terimakasih atas apresiasi Anda. Perlu kami sampaikan bahwa Buletin Mesuji Mandiri diterbitkan oleh Bidang Media dan Informasi Pokja RBM Kabupaten Mesuji.

RBM sendiri adalah program pendukung bagi kegiatan PNPM MPd-INTEGRASI di kabupaten ini. Tujuan utama buletin ini diterbitkan, selain sebagai media kontrol internal bagi program juga adalah sarana komunikasi bagi pelaku PNPM dan masyarakat.

Karena itu tidak tepat jika dikatakan bahwa yang diekspose di sini hanyalah kegiatan PNPM saja. Pada prinsipnya semua kegiatan masyarakat bisa diekspose, tentu sejauh itu memang berkenaan dengan hak-hak masyarakat. (Redaksi)

DOK INtEGRASI 2013 DItEtAPKAN Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mesuji bersama Fasilitator Kabupaten (Faskab) iNTEGRASi Mesuji menyosialisasikan alokasi dana operasional kegiatan (DOK) integrasi tahun 2013 di Balai Desa Adimulyo, Kecamatan Pancajaya, beberapa waktu lalu.

FOTO SEGAN P.S.

PeNeTAPAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) DANA OPeRASIONAL KeGIATAN PROGRAM NASIONAL PeMBeRDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PeRDeSAAN INTeGRASI (PNPM MPd INTeGRASI) TAHUN 2013

4

musaWarah muFakat

edisi Maret 2013

Eks Ketua UPK divonis dua Tahun Penjara BANdARLAMPUNG – Mantan ketua Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK PNPM-MPd) Pringsewu Misno (47) divonis dua tahun penjara pada sidang putusan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis (4/4) lalu.

Ketua Majelis Hakim Mien Trisnawaty menjatuhkan vonis terhadap

mantan Ketua PNPM Pringsewu, Misno (47) selama dua tahun penjara dan Sekretaris PNPM Pringsewu Ponimin (46) selama satu tahun dan delapan bulan penjara.

Keduanya terbukti melakukan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri secara bersama-sama.

Selain dijatuhkan hukuman pen-

jara, keduanya juga dikenakan denda sebesar Rp 50 juta subsideir tiga bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Misno selama dua tahun penjara dan Ponimin selama satu tahun delapan bulan penjara,” kata Mien saat membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang.

Selain itu, kata Mien, Misno diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp52 juta dan Ponimin diwajibkan membayar sebesar Rp27 juta. “Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka harta dendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jika terdakwa tidak memiliki harta

benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun penjara,” tegasnya.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anang Setiawan yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa selama tiga tahun dan enam bulan penjara. (net)

PENGURUS UPK Kecamatan Mesuji menerima hadiah sepeda motor Honda Mega Pro di kantor BRi Brabasan.

UPK Mesuji Motor, Pokja RBM Kulkas MESUJI – Sebagai wujud kepedulian terhadap nasabahnya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Unit II Tulangbawang memberikan satu unit sepeda motor Honda Mega Pro kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mesuji dan satu unit kulkas bagi Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Kabupaten Mesuji.

Penyerahan hadiah tersebut diserahkan langsung pimpinan BRI unit Simpangpematang dan Brabasan kepada pengurus UPK Kecamatan Mesuji dan Ketua Pokja RBM Kabupaten Mesuji Fajarul-

lah di kantornya masing-masing, akhir Maret 2013 lalu.

Ketua Pokja RBM Kabupaten Mesuji Fajarullah menyambut baik pemberian hadiah yang merupakan hasil undian dari BRI Cabang Unit II Tulangbawang. “Ini tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi kami. Sebab, Pokja RBM masih baru. Ibarat bayi, kami harus terus berbenah untuk kebaikan di kemudian hari,” ungkapnya.

Kulkas ini, lanjut Fajarullah, akan menjadi inventaris tetap Pokja RBM yang dinahkodainya. Dia mengaku Pokja RBM belum memiliki aset sebagai inventaris yang

bisa digunakan timnya. “Kami berharap semakin banyak pihak swasta dan perbankan yang peduli terhadap kader pemberdayaan, dalam hal ini PNPM,” katanya.

Senada dengan Fajarullah, Bendahara UPK Kecamatan Mesuji M.Wajar menyatakan bahwa satu unit sepeda motor Honda Mega Pro sangat bermanfaat untuk menunjang kinerja UPK di kecamatan tersebut. “Sejauh ini, kami belum memiliki kendaraan operasional guna menunjang kinerja pelaku PNPM di Kecamatan Mesuji,” ujarnya. (red)

KEtUA Pokja RBM Kabupaten Mesuji Fajarullah (kanan) sesaat setelah serahterima kulkas dari pimpinan BRi Simpangpematang.

edisi Maret 2013

5

mesuji memBangun

pelebaran ruas jalan menuai dukungan MESUJI – Program pelebaran jalan provinsi maupun kabupaten terus menuai dukungan dari berbagai elemen masyarakat Mesuji.

Pelebaran ruas jalan ini dinilai akan memperlancar akses transportasi dan mengatasi banjir dengan cara membuat saluran drainase .

Bupati Mesuji Khamamik mengapresiasi masyarakatnya yang tetap menjaga kekompakan dan mendukung kinerja pemkab dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik. “Sebelumnya, saya sangat berterimakasih dengan niatan baik masyarakat yang sudah berbaik hati merelakan tanah dan bangunannya digunakan untuk pelebaran ruas jalan,” katanya saat menghadiri undangan khitanan putra Kepala Desa Sukaagung Wagimin.

Menurut Khamamik, pelebaran jalan dan perapihan saluran drainase saat ini sedang dilaku-

kan secara masif oleh Pemkab Mesuji. Dia memohon maaf dan meminta keikhlasan warga yang tanahnya terkena pelebaran. “Saat ini, kita sedang melakukan perapihan saluran air dan pelebaran jalan untuk dibuatkan dua jalur,” ujarnya.

“Jadi kalau ada lahan warga yang kena pelebaran, saya mohon diikhlaskan. Karena tujuannya untuk kepentingan bersama yang memang kita dambakan bersama,” timpal mantan anggota DPRD Provinsi Lampung ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Sukaagung Wagimin mengatakan bahwa warga desa setempat mendukung penuh keseriusan Pemkab Mesuji yang tengah melebarkan ruas jalan. “Warga Sukaagung tentu sangat mendukung kegiatan pelebaran jalan. Kalau jalannya lebar dan bagus, nanti dengan sendirinya desa menjadi maju dan perekonomian warga akan meningkat. Nilai tanahnya

pasti akan menjadi lebih tinggi,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Bupati Khamamik saat acara penyerahan santunan bagi warga tidak mampu di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Simpangpematang. Pada prinsipnya, warga Simpangpematang mendukung penuh pelebaran jalan ini. Hanya saja, warga mewarn-

ing pemkab supaya mempercepat pengerjaan saluran drainase yang berada di depan rumah atau tempat usaha mereka.

Juan Santoso Situmeang, warga Simpangpematang, menyatakan dukungannya terhadap program pelebaran ruas jalan kabupaten maupun provinsi. “Kalau demi kepentingan Mesuji ini, kami siap bersedia memberikan apapun, bukan

hanya tanah saja,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati yang rajin blusukan ini memberikan santunan berupa pakaian seragam sekolah dan uang saku kepada 17 anak yatim-piatu.

Sebanyak 21 orangtuan lanjut usia dan 44 keluarga miskin diberikan bantuan beras, selimut, dan uang.

Bagi tujuh orang ibu yang akan dan baru melahirkan, mereka memperoleh bantuan perlengkapan bayi. (red)

PROGRAm pelebaran ruas jalan juga merembet ke Jl. Jendral Sudirman yang menghubungkan Desa Simpangpematang-Budiaji-Adimulyo.

FOtO SEGAN P.S.

Camat diminta Backup Program Pembangunan GEdUNGRAM – Bupati Mesuji Khamamik kembali memberikan penekanan dan pengarahan kepada camat. Orang nomor satu di kabupaten ini meminta kepala wilayah itu supaya memahami tugas pokok fungsi (tupoksi)-nya masing-masing.

Beberapa poin penting disampaikan Khamamik sebagai catatan untuk dilaksanakan oleh setiap camat berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan. “Para camat agar mampu menjabarkan kebijakan dan gagasan bupati kepada masyarakat,” kata mantan anggota DPRD Lampung ini.

“Camat harus mem-backup saya.

Maksudnya, camat harus mampu menjabarkan gagasan dan kebijakan yang diusung Pemkab Mesuji di wilayah kerjanya masing-masing,” lanjut Khamamik.

Caranya, sambung Khamamik, yaitu melalui pembinaan desa yang dilakukan secara aktif dan berkualitas. Melalui rapat koordinasi (rakor) kecamatan yang diselenggarakan secara bergilir di setiap desa misalnya, camat dapat sekaligus menginformasikan kepada warga tentang kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya.

“Selain itu, peraturan perundangan serta produk-produk hukum daerah yang telah dihasilkan dapat disosialisasikan sehingga aparat

dan warga desa mengetahuinya,” tegasnya.

Dijelaskannya, tidak jarang persoalan di masyarakat terjadi akibat ketidakpahaman warga, misalnya masalah kepemilikan tanah. Terkait itu, dia menghendaki agar camat gencar melakukan sosialisasi tentang tata cara jual beli tanah.

“Masih ada masyarakat kita yang melakukan jual beli tanah hanya dengan kuitansi saja sebagai bukti transaksinya. Padahal itu jelas salah. Semestinya menggunakan akta jual beli (AJB) yang ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai bukti serah terima hak atas tanah,” bebernya.

Karena itu, masih menurut Khamamik, camat sebagai PPAT sementara harus menyosialisasikan tahapan dan mekanisme tersebut. “Camat juga harus cermat dalam menerbitkan AJB. Jangan sampai terjadi AJB ganda. Kalau itu terjadi maka akan menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Mengenai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan, Khamamik berharap camat proaktif melakukan monitoring, terutama berkaitan dengan program yang menyentuh masyarakat. ‘’Karenanya, saya minta agar camat selalu berada di wilayah kerjanya,’’ ujar bupati yang gemar blusukan itu.

Lebih lanjut, camat diminta

memberikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan di daerahnya, baik itu berkaitan dengan program kesehatan, pendidikan, displin pegawai, hingga persoalan sengketa lahan. “Camat diharapkan dapat membantu saya.

Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan SKPD terkait,’’ pinta Khamamik.

Menurutnya, program yang digulirkan pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat.

“Karenanya seluruh pihak terkait diharapkan proaktif dalam menjalankan perannya, sehingga program yang ada dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (red)

6

penanganan masalah

edisi Maret 2013

TPP Deadline Para Penunggak

FOTO SITUMORANG

TIM Penyehatan Pinjaman (TPP) Kecamatan Mesuji saat memberikan penjelasan soal progress penanganan dana SPP kepada tim penilai gelar kapasitas di kantor UPK setempat.

MESUJI – Tim Penyehatan Pinjaman (TPP) Kecamatan Mesuji memberikan tenggat waktu kepada para penunggak dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) agar melunasi tunggakannya sampai akhir April 2013 mendatang.

Ketua TPP Kecamatan Mesuji Mulyono mengatakan total tunggakan dana perguliran dan bantuan langsung masyarakat (BLM) melalui program SPP sebesar Rp1,8 miliar dengan rincian Kecamatan Mesuji Rp1,223 miliar dan Mesuji Timur Rp600 juta.

“Kenapa ada Mesuji Timur? Karena tahun 2003, program SPP telah masuk ke Kecamatan Mesuji yang saat itu masih mencakup Mesuji Timur sebelum memekarkan menjadi kecamatan sendiri,” terangnya kepada harian ini, kemarin.

Menurut Mulyono, tim telah merekomendasikan dua desa, yakni Mulyasari dan Wiralaga II, supaya tidak didanai untuk di tahun berikutnya.

“Karena kedua desa tersebut memiliki tunggakan yang cukup besar. Desa Wiralaga II Rp700 miliar dan Mulyasari Rp135 miliar,” ujarnya.

TPP Mesuji untuk menarik dana tunggakan SPP yang ada di kelompok/lembaga maupun perseorangan. Tunggakan dana perguliran itu tersebar di unit pengelola kegiatan (UPK); tim pelaksana kegiatan (TPK); kepala desa (Kades); kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD); kelompok perempuan; fasilitator kecamatan (FK); dan fasilitator keuangan (Faskeu).

“Kami akan melayangkan surat peringatan terakhir kepada para penunggak sebelum tenggat waktu pelunasan. Jika sampai waktu yang ditetapkan belum dilunasi, maka permasalahan ini akan dilimpahkan ke proses hukum,” tegasnya.

Mulyono mewarning kepada pihak yang memohon pinjaman supaya tidak mengabaikan bukti pelunasan berupa kuitansi. “Ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan. Kelompok perempuan dan lembaga yang akan mengajukan pinjaman dana SPP meminta kuitansi bermaterai. Sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (red)

Oknum Penyeleweng Beritikad Baik Cicil Dana SPP Rp83 Juta MESUJI – Kerja keras tim penanganan dan penyehatan pinjaman (TP3) mulai membuahkan hasil. Sejak turun ke Kecamatan Mesuji, TP3 telah mendapat cicilan dari oknum maupun kelompok yang menunggak pembayaran program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) di kecamatan tersebut.

Oknum yang diduga telah menyelewengkan dana SPP tersebut mulai menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan dana perguliran dengan cara mencicil. Tim menerima setoran baik dari oknum tersebut sebesar Rp83.880.000. “Untuk Wiralaga II cuma menyetor Rp5.000.000. dari total tunggakan sebesar Rp916.000.000,” beber Muhammad Wajar, bendahara UPK Mesuji.

Selain itu, lanjut Wajar, bagi oknum yang terlibat wajib membuat pernyataan di atas materai Rp6000. dan harus memberikan jaminan.

Jaminan yang diterima TP3 yang diketuai Mulyono berupa enam buah BPKB motor, satu buku sertifikat, dan satu surat keterangan tanah

(SKT). “Tim terus bekerja untuk mengumpulkan dana SPP,” ungkapnya.

Belum lama ini, tim TP3 menggelar sidang perdana guna mengungkap aliran dana senilai Rp1,8 miliar. Tim memanggil pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mesuji.

Dalam pertemuan bertajuk sidang klarifikasi tersebut, tim memintai keterangan sejumlah terduga. Di antaranya Yy (Ketua UPK Kecamatan Mesuji) dan Mw (Bendahara UPK).

Sidang ini adalah langkah awal yang sudah dilakukan dalam rangka mencari kebenaran sesuai dengan hasil temuan di lapangan.

“Prinsipnya, semua pihak yang berhubungan baik langsung atau tidak langsung terhadap membengkaknya tunggakan dana perguliran ini akan dimintai keterangan. Agar semuanya jelas dan terang benderang,” tambah Wajar.

Diungkapkannya, upaya penyelesaian melalui sidang ini sesuai dengan asas pemberdayaan yang mengutamakan proses non litigasi sebelum ke proses pengadilan.

“Dalam sidang pembuktian tersebut, Mw mengakui adanya dana yang digunakan individu masingmasing. Tetapi hal itu diakui sudah

FASILITATOR Kabupaten (Faskab) Integrasi Mesuji Yohanes, T.B. bersama Ketua Pokja RBM Mesuji Fajarullah melihat kinerja tim penyehatan peminjaman.

FOTO IST

dilunasi melalui TP3 sejak November 2012,” jelas Wajar.

Sedangkan Yy, dikonfrontir terkait temuan dana Rp95.699.986. mengaku hanya menggunakan dana Rp37 juta saja. “Selebihnya, ia meminta waktu untuk mengklarifikasi lebih jauh ke kelompok-kelompok yang menyebutkan namanya itu,” pungkasnya.

Terpisah, Fasilitator Keuangan (Fakseu) PNPM MPd-Integrasi Aliful Hakim, Amd. menyatakan dasar pola penyelesaian masalah pinjaman yang dilakukan oleh tim ini mengcu pada aturan petunjuk teknis operasional (PTO) Kementerian Dalam Negeri.

“Dalam PTO X tentang pengelo-

laan dana bergulir, salah satunya disebutkan bahwa jika penyelewengan dilakukan oleh oknum UPK, maka administrasi penyaluran atau pengembalian oleh kelompok tidak dibebankan pada kelompok itu, melainkan menjadi tanggungjawab UPK,” tukas Alif, sapaan akrabnya. (jar)

edisi maret 2013

pemberdayaan perempuan

7

Peran Perempuan Dalam Pembangunan Minim MESUJI TIMUR – Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di tingkat desa/kecamatan masih belum maksimal sampai saat ini. Salah satu penyebabnya karena masih terbatasnya sosialisasi tentang pentingnya peran kaum hawa tersebut dalam proses pembangunan.

Padahal peran perempuan dalam setiap tahapan pembangunan dewasa ini sangat ditekankan. Hal itu disampaikan oleh Alex Rupaidy, S.H. di hadapan puluhan utusan perempuan se-Mesuji saat pelatihan pemberdayaan kelompok perempuan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Kabupaten Mesuji di Gedung Pusat Bisnis Kota Terpadu Mandiri, Desa Tanjungmas Makmur, Kecamatan Mesuji Timur, pertengahan Maret lalu.

“Idealnya, sejak desa melaksanakan perencanaan, keberadaan kaum perempuan ini sudah dilibatkan. Khusus bagi kegiatan sarana fisik, keterlibatan ini terus berjalan hingga tahap pelaksanaan dan pemeliharaan,” terangnya.

Dia mencontohkan, di PNPM baik regular maupun integrasi sudah diatur dengan jelas. “Contonya dalam hal munculnya prioritas usulan di desa. Dua dari tiga usulan prioritas yang diajukan desa itu adalah hasil dari musyawarah khusus perempuan (MKP),” timpalnya.

Dan itu, masih menurutnya, adalah standar yang harus dilakukan bagi semua desa yang akan berpartisipasi di program pemberdayaan. Meski demikian, fasilitator pemberdayaan di Kecamatan Pancajaya ini juga mengakui bahwa masih terdapat beberapa desa yang memang belum memahami tentang pentingnya keberadaan aspirasi kaum perempuan di program pemberdayaan tersebut. “Meski itu sebenarnya hanya studi beberapa kasus saja. Itupun biasanya terjadi pada desa-desa yang masih baru terlibat dalam PNPM,” ujarnya.

Inasiah, salah satu peserta pelatihan dari Kecamatan Rawajitu Utara menuturkan bahwa hal yang membuat keterlibatan kaum perempuan tidak maksimal salah satunya adalah minimnya informasi yang diperoleh. “Kami sebenarnya juga sangat ingin ikut berpartisipasi dalam membangun desa. Tapi informasi tentang hal itu jarang kami dapatkan,” ungkapnya.

Sehingga, terusnya, kelompok perempuan tidak dapat terlibat secara maksimal. Karena itu, perempuan yang pada pelatihan didaulat menjadi ketua kelas itu berharap agar kedepan keterlibatan kaum hawa dalam setiap kegiatan pembangunan di desa dapat benar-benar dilaksanakan dengan optimal.

Ketua Pokja RBM Kabupaten Mesuji Fajarullah mengatakan pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan dapat memotivasi keberadaan kaum perempuan untuk senantiasa terlibat lebih jauh dalam pembangunan di desa mereka.

Diharapkannya, informasi ini juga bisa disosialisasikan di desanya masing-masing. “Kita berharap sosialisasi ini dapat tersambung secara estafet melalui peserta pelatihan. Sehingga kedepan peran perempuan dapat benar-benar terlaksana secara optimal,” tutupnya. (jar)

KETUA Pokja RBM Kabupaten Mesuji Fajarullah memberikan sambutan.

KAUM perempuan berkesempatan melakukan simulasi.

PEMATERI pose bersama dengan seluruh peserta pelatihan.

FASILITATOR Keuangan Aliful Hakim memberikan pengarahan.

8

satu penganggaran untuk semua

edisi maret 2013

SEKRETARIS Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Mesuji Edi Toni bersama PJOKAB Abu Rosid membuka pelatihan tim pemantau.

PANITIA foto bersama seluruh peserta pelatihan tim pemantau.

RBM Gandeng Radio Lokal MESUJI – Komitmen Pemkab Me­suji dalam pembangunan sudah di­lakukan dengan begitu gegap ge­ m­pita. Salah satunya adalah deng­ an dilaksanakannya pelebaran ber­ ba­gai ruas jalan provinsi maupun kabupaten yang tersebar di hampir se­mua titik di kecamatan yang ber­ batasan langsung dengan Provinsi Su­matrera Selatan ini.

Di bidang pemberdayaan ma­ sya­r­akat, pelaksanaan gerakan pem­­­berdayaan baik melalui PNPM MPd-INTEGRASI maupun program Sai Bumi Serasan Segawe (SBSS) yang menitikberatkan keterlibatkan masyarakat dalam pembangunan di desanya juga terus diupayakan. Ta­

hun ini, APBD Mesuji telah meng­ galokasikan dana sekitar Rp20,250 miliar sebagai usaha mendukung komitmen itu.

Jumlah yang terbilang spektakuler un­ tuk sebuah daerah otonomi baru (DOB). Meskipun begitu, se­bagi­an masyarakat masih ada yang be­ lum mengetahui perkembangan po­ sitif tersebut.

Hal ini karena ma­ sih minimnya sosialisasi yang disam­ paikan melalui media informasi yang dit­ eri­ma oleh masyarakat.

Berangkat dari kenyataan itu­ lah, Kelompok kerja Ruang Be­ la­ jar Masyarakat (Pokja RBM) Ka­bu­­ paten Mesuji merasa perlu untuk

menerbitkan media sendiri. Tidak cukup itu, Pokja RBM juga meng­ gandeng radio lokal sebagai sarana untuk menyosialisasikan keberadaan program pembangunan yang terus digerakkan oleh pemkab setempat.

“Pokja RBM sudah menerbitkan buletin Mesuji Mandiri sebagai sarana informasi bagi semua pelaku pembangunan di Sai Bumi Serasan Segawe. Media ini juga digawangi oleh sahabat-sahabat wartawan profesional di Kabupaten Mesuji,” ungkap Fajarullah, Ketua Pokja RBM Mesuji.

Di antaranya Segan Petrus Simanjuntak selaku anggota Bi­ dang Media dan Informasi Pokja

RBM Mesuji. Tak hanya itu, lem­ baga yang concern mengawal pengembangan kapasitas ma­ syarakat ini juga telah menjalin ker­ jasama dengan Swara In­ dah Permata (SIP) FM pada gelom­ bang 106,9 MHz. Bentuk kerjasama itu antara lain dengan penyiaran jingle iklan PNPM MPd-INTEGRASI untuk jangka waktu satu tahun. Penyiaran secara langsung (life show) saat musrenbang kecamatan, kabupaten dan forum SKPD. “Kedepan, kita pun akan menggagas dialog interaktif dan siaran tunda untuk kegiatan yang sudah disiarakan selama ini,” tambah Fajar, sapaan akrabnya.

Sementara, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kabupaten (PJOKab) PNPM MPd-INTEGRASI Ka­­bupaten Mesuji Abu Rosid Istomi, S.Si. menyatakan bahwa Ba­ dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Ka­ bupaten Mesuji sebagai satuan kerja yang menaungi kegiatan pem­ berdayaan masyarakat, se­nantiasa akan menssuport apa yang dilakukan Pokja RBM ini. “Ka­rena itu, BPMPD juga akan se­ natiasa mendukung pro­ gram-prorgam prorakyat yang di­lakukan kelompok-kelompok mas­ yarakat lainnya sebagai upaya memgoptimalkan pembangunan di kabupaten ini,’ tandas Abu. (jar)

Rumah Dinas Camat Jadi Penginapan

SALAH satu peserta pelatihan mulai unjuk gigi dengan memaparkan tugas pokok fungsinya.

MESUJI TIMUR – Tak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada motel, rumah dinas camat pun terpaksa digunakan untuk penginapan. Itulah pepatah yang tepat bagi peserta pelatihan pemberdayaan perempuan dan tim pemantau yang mengikuti hajatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Kabupaten Mesuji di Gedung Pusat Bisnis Kota Terpadu Mandiri di Desa Tanjungmas Mulia, Kecamatan Mesuji Timur, medio Maret 2013 lalu.

Kondisi cuaca yang terusmenerus diguyur hujan dan jauhnya jarak tempuh menambah sederetan perjuangan peserta pelatihan.

Hal ini membuat Camat Mesuji Timur Pariman, S.P., M.M. harus merelakan rumah dinasnya dijadikan penginapan untuk para peserta.

“Jika memang bapak dan ibu tidak keberatan, silakan menginap

di rumah dinas ini. Tentu dengan kondisi apa adanya,” ucap Pariman kepada peserta yang berasal dari tiga kecamatan terjauh. Ketiga kecamatan itu adalah Wayserdang; Simpangpematang; dan Pancajaya.

Ditambahkan Pariman, hal itu dilakukannya karena kegiatan pelatihan bertujuan mencerdaskan dan meningkatkan kapasitas mayarakat.

Selain itu, kegiatan ini bersifat aspiratif dari masyarakat dalam upaya turut serta mewujudkan percepatan pembangunan di segala bidang yang sedang digaungkan Pemkab Mesuji.

“Oleh sebab itu, karena kebetulan pelaksanaanya berada di wilayah KTM. Saya merasa perlu untuk ikut berpartisipasi. Dan tolong jangan diltolak,” pungkas mantan sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji ini. (jar)

edisi Maret 2013

9

satu penganggaran untuk semua daFtar usulan kegiatan yang akan didanai semua prOgram di keCamatan - keCamatan se kaBupaten mesuji kaBupaten mesuji - prOVinsi lampung tahun anggaran 2013

ReKAPITULASI HASIL DISKUSI KeLOMPOK FORUM SKPD - KABUPATeN MeSUJI BRABASAN, MAReT 2013

kelOmpOk

a

Bidang kesehatan

10

satu penganggaran untuk semua

edisi Maret 2013

ReKAPITULASI HASIL DISKUSI KeLOMPOK FORUM SKPD - KABUPATeN MeSUJI BRABASAN, MAReT 2013

kelOmpOk

B

Bidang pendidikan ReKAPITULASI HASIL DISKUSI KeLOMPOK FORUM SKPD - KABUPATeN MeSUJI BRABASAN, MAReT 2013

kelOmpOk

C

Bidang Bidang sarana rasarana, listrik, dan kOmunikasi

ReKAPITULASI HASIL DISKUSI KeLOMPOK FORUM SKPD - KABUPATeN MeSUJI BRABASAN, MAReT 2013

kelOmpOk

d

Bidang pertanian, peternakan, perkeBunan, kehutanan dan perikanan

ReKAPITULASI HASIL DISKUSI KeLOMPOK FORUM SKPD - KABUPATeN MeSUJI BRABASAN, MAReT 2013

kelOmpOk

e

Bidang kOperasi dan umkm ReKAPITULASI HASIL DISKUSI KeLOMPOK FORUM SKPD - KABUPATeN MeSUJI BRABASAN, MAReT 2013

kelOmpOk

F

Bidang sOsBud, pemerintahan, pemuda & Olahraga

edisi maret 2013

satu penganggaran untuk semua

11

Gunakan Pola Bottom Up

foto ist

BUPATI Mesuji Khamamik saat memberikan arahannya dalam acara Musrenbang Kabupaten Mesuji Tahun 2013.

Pemkab Mesuji Siap “Tarung” di Provinsi-Pusat BRABASAN – Pemkab Mesuji siap all out memperjuangkan usulan program pembangunan pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi dan nasional tahun ini yang akan dihelat awal April dan Mei 2013 mendatang.

Kepala Bappeda Mesuji Sukarman menuturkan sebagai bukti keseriusan pemkab telah menyiapkan desain awal dari kegiatan pembangunan yang akan diusulkan. “Kami tidak asal mengusulkan. Kegiatan pembangunan yang akan kami usulkan telah disertai desain awal, pekerjaan penunjangnya, juga penyediaan lahan,” jelas mantan Kadispenda Mesuji ini, kemarin.

Tidak hanya itu. Sukarman juga mengajak seluruh kepala bidang di Bappeda dan satuan kerja (Satker) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

“Untuk menghadiri musrenbang provinsi dan nasional,” ujarnya.

Ditambahkannya, pembangunan di Kabupaten Mesuji tidak semata-mata mengejar pertumbu-

han, melainkan pemerataan di seluruh sektor dan elemen masyarakat.

“Karena itu usulan-usulan pembangunan yang akan diperjuangkan di tingkat provinsi dan nasional adalah yang berfokus pada keterjangkauan akses pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mempunyai derajat kemanfaatannya tinggi bagi masyarakat,” terangnya.

Salah satu usulan Kabupaten Mesuji kepada Pemprov Lampung adalah pembangunan ruas Jl.Pangeran Mat (Dulu Jl.Zainal Abidin Pagaralam, Red) dari Desa Simpangpematang hingga Wiralaga.

Badan jalan provinsi itu telah dilebarkan 20 meter. “Kita telah menyiapkan desain awalnya untuk dua jalur,” kata Sukarman.

Kepada pemerintah pusat, Pemkab Mesuji mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Tanjungmas Mulya di Kecamatan Mesuji Timur dengan Desa Gajah Mati, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 220 meter.

“Masyarakat Mesuji sudah sangat lama merindukan kondisi infrastruktur jalan laik. Kita bisa lihat warga telah mengikhlaskan tanahn-

ya yang terkena pelebaran badan jalan. Ini bukti bahwa masyarakat mendukung sekaligus sangat mendambakan kondisi jalan yang bagus,” tandasnya.

“Demikian pula jembatan penghubung antara Mesuji Timur dan Gajah Mati yang diyakini melancarkan aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan Lampung-Sumatera Selatan,” lanjutnya.

Kedepan, tambah Sukarman, pintu gerbang menuju Kabupaten Mesuji direncanakan melalui jalur darat dan perairan. “Jadi bukan dari jalur darat saja. Dengan demikian desa-desa yang berada di sekitar Sungai Mesuji akan berubah menjadi halaman muka Mesuji,” ungkapnya.

Keseriusan Pemkab Mesuji ini bukan tanpa alasan. Sebagai daerah otonomi baru (DOB) yang membutuhkan percepatan pembangunan, Mesuji juga merupakan kabupaten dengan kapasitas keuangan daerah terkecil se-Lampung. Total APBD tahun ini cuma Rp499.638.723.318.

Karena itu, pendanaan pembangunan dari Pemprov Lampung dan pemerintah pusat sangat diharapkan. (red)

MUSYAWARAH perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mesuji merupakan kegiatan penting, khususnya bagi penyelenggaraan pembangunan di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk tahun yang akan datang. Hal ini penting karena kegiatan tersebut menjadi agenda nasional yang dimulai dari tingkat desa yang disebut dengan musrenbang desa, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan melalui musrenbang kecamatan, lalu forum satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan musrenbang kabupaten.

Selanjutnya adalah Musrenbang Tingkat Provinsi Lampung dan berakhir di tingkat nasional. Agenda ini merupakan suatu proses penyaringan aspirasi masyarakat, dari tingkat paling bawah sampai tingkat teratas, sebagai bahan perencanaan pembangunan yang lazim disebut bottom up, sehingga betulbetul mencerminkan partisipasi masyarakat yang bukan sematamata menjadi obyek pembangunan, namun juga sebagai subjek pembangunan.

Sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terus ditumbuhkembangkan.

Dalam pasal 2 ayat 4 dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dijelaskan pula bahwa proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/ kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat. Karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/ kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pe-

mangku kepentingan.

Lebih lanjut lagi, pasal 120 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No.8 Tahun 2008 menerangkan bahwa musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kabupaten/kota yang mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi; usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dan/ atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan; indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota; prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Ini berarti, musrenbang yang dilaksanakan merupakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Pemkab Mesuji sangat menghargai dan mendukung pola perencanaan partisipatif ini. Bukti dari keberpihakan tersebut, pemkab menganggarkan Rp10,56 miliar untuk mendampingi dana PNPM Integrasi sebesar Rp3 miliar, atau tiga kali lebih besar dari dana yang dikucurkan pemerintah pusat.

Untuk PNPM Mandiri Pedesaan, Pemkab Mesuji juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp4,99 miliar. Bupati Khamamik menyadari, dalam satu tahun awal kepemimpinannya sebagai bupati belum semua kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terpenuhi.

“Tapi kami telah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan pembangunan di segala bidang terutama untuk bidang infrastruktur, baik berupa jalan dua jalur, jembatan, irigasi, air bersih, dan energy,” jelasnya.

Pembangunan di bidang pendidikan, Pemkab Mesuji akan terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah terpadu, unit sekolah baru, rehabilitasi sekolah, dan tambahan biaya operasional pendidikan, beasiswa dan peningkatan kesejahteraan guru.

“Sedangkan untuk pembangunan kesehatan, kami telah menganggarkan program jamkesda, pembangunan dan rehabilitasi puskesmas serta dimulainya pembangunan rintisan rumah sakit umum daerah (RSUD) Mesuji. Selain itu, kami juga melakukan percepatan pembangunan di bidang ekonomi, pertanian dan lain sebagainya,” tukas Khamamik. (red)

matangkan perencanaan, jangan aBs

FASIlItAtOR Kabupaten PNPM MPd-iNTEGRASi Mesuji Yohanes T.B.menyampaikan sambutannya.

KEPAlA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Mesuji Andrian Syarif membacakan rekapitulasi kegiatan se-Kecamatan Mesuji Tahun 2013.

SElURUH camat se-Mesuji alot memberikan perangkingan terhadap kegiatan yang dibiayai pada tahun ini.

BRABASAN – Optimalisasi program mendukungnya. Karena Mesuji ini milik kita pembangunan sangat bergantung terh- bersama,” tegasnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Lamadap proses perencanaannya. Hal itulah yang menjadi penekanan Bupati Mesuji pung ini menghimbau supaya elemen Khamamik saat membuka Forum Satu- masyarakat mengubah mindset (pola an Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pikir)-nya untuk memajukan kabupaten Musyawarah Perencanaan Pembangu- pecahan Tulangbawang ini. “Mari kita nan (Musrenbang) Integrasi Tahun 2013 berpikir bagaimana memajukan masa depan Mesuji kedepan,” imbuhnya. di aula pemkab setempat, kemarin.

Diketahui, musrenbang kabupaten Menurut Khamamik, musrenbang ini harus dilihat apa yang sudah dikerjakan, ini merupakan ruang bagi masyarakat sedang dan akan dikerjakan. Dia menghim- untuk berpartisipasi dalam perencabau perencanaan harus matang sehingga naan pembangunan. Kegiatan tersebut pelaksanaan kegiatan sesuai keinginan dan harus dapat memasukkan frame atau harapan masyarakat Mesuji. “Ini sebuah kerangka berpikir tentang program langkah strategis. Tidak mungkin tanpa per- pembangunan dengan skala prioritas.

Fungsi reformasi birokrasi juga harus encanaan, tetapi dianggarkan,” katanya.

Atas dasar itulah, Khamamik tidak in- dijalankan sehingga pekerjaan dinilai gin gegabah dalam menandatangani Ran- berdasarkan kinerja dan prestasi yang cangan Peraturan Daerah Anggaran Pen- dilakukan sebagai abdi masyarakat.

Musrenbang ini diprakarsai dengan sedapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Mesuji Tahun 2013. Dia mengaku tidak mangat gotongroyong, kebersamaan, dan berniat memperlambat proses kegiatan pengabdian untuk membangun Mesuji. yang dibiayai APBD tahun ini. “Bukan Bupati meminta kekurangan-kekurangan kesengajaan memperlambat. Saya akan yang ada bukan untuk dipertentangkan, melihat pelaksanaan program yang dinilai tetapi bersama- sama disempurnakan. sulit. Contohnya pada Dinas PU, ada no- “Hasil pembangunan yang ada saat ini, menklatur pembelian buldoser. Seingat bukan hanya untuk dinikmati, tetapi saya tidak ada pembelian buldoser saat harus dijaga dan terus ditambah, sehingga kesejahteraan yang kita cita-citakan proses perencanaan,” ungkapnya.

Bupati yang rajin blusukan ini men- bersama dapat lebih cepat terwujud,” pinegaskan pembelian buldoser untuk saat tanya. (red) ini belum masuk skala prioritas. “Dalam rangka menyusun rencana kegiatan kedepan, kasatker harus esuji ) se-Manya D A turun ke lapangan K s a (B ulan de s r Des dahulu. Kalau i Anta angkan u s a in ju d r r e o tidak ada tinp o mem AN K BAD k tegang jauan lapa. a g p in m ta ngan, dapat di-mas asing m pastikan kegiatan yang dianggarkan kacau-balau. Yang ada malah program asal bapak senang (ABS),” tuturnya.

Khamamik juga mengajak kepala desa (kades), camat dan tokoh masyarakat Mesuji untuk bersama-sama mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan pihak rekanan.

“Jika memang terindikasi melanggar, silahkan disetop pekerjaan tersebut. Saya akan

UtUSAN perempuan terlihat serius membahas kegiatan pemberdayaan yang menjadi skala prioritas.