2
Catatan kecil seorang kader
edisi mei 2013
Terbanglah Sayap-sayap Integrasi! RUANG Cempaka Hotel Nusantara, 5 Mei 2013. Hasil akhir seleksi calon Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) dan Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten (Faskab) memasuki babak akhir. Sederet nama peserta yang dinyatakan lulus oleh panitia seleksi terpampang dalam print-out email yang masuk ke Kantor Faskab Integrasi Mesuji sore itu. Saya yang baru terjaga dari tidur singkat sempat terhenyak ketika Bung Yohanes tiba-tiba meminta saya untuk mengucapkan selamat pada dua orang yang saat itu tampak sedang hilir mudik. Sibuk dengan telepon genggamnya di tangan mereka yang terus berdering. Keduanya adalah Irman Sahdi (FT Simpangpematang) dan Alex Rupaidy (FK Pancajaya). Mereka adalah teman berdiskusi yang renyah dan paling sering saya repotkan. “Mereka lulus jadi Asisten Faskab,” ucap Bung Yohanes dengan suara lantang dan tegas. Suara dan sikap yang sudah sangat saya kenal. Dia (Bung Yohanes) tidak akan pernah mengeluarkan intonasi tegas seperti itu jika memang topik yang sedang diungkapkan bukanlah sesuatu yang teramat penting. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat saya segera menyadari bahwa sebuah kenyataan urgent memang sedang terjadi di depan mata. Sejujurnya, saya mungkin adalah satu dari sekian kader PNPM MPdIntegrasi Kabupaten Mesuji yang sama sekali merasa “tidak happy” ketika mendengar berita itu. Sebab jelang seminggu sebelumnya, Singgih Bambang Kuncahyo, Fastekab yang selama ini juga sudah menjadi bagian terpenting dari sejarah panjang PMPM MPd- Integrasi di Sai Bumi Serasan Segawe ini juga telah dipindahkan (rolling) ke Kabupaten Lampung Tengah. Saya paham betul bahwa peristiwa bersejarah ini tentulah merupakan sebuah kebangaan dan pertaruhan karir bagi ketiga fasilitator yang sudah dianggap ‘guru’ bagi kader PNPM di Mesuji. Tiga sosok yang sudah banyak menyuplai garam pemberdayaan dalam tetes keringat dan darah saya. Dan hal itu terjadi karena begitu tipisnya jarak pembeda di antara kami saat masih melalui hari-hari bersama sebelumnya. Sehingga akhirnya menjadi suatu yang sama sekali tidak mudah bagi saya untuk meremengkan cerita indah itu begitu saja. Sama sekali tak mudah! Pak Singgih—begitu saya biasa memanggil Fastekab penyabar ini – adalah tipikal motivator yang sikap tegasnya justru adalah kelembutan
fajarullah sehalus sutra. Singgih– yang ketika itu bersama dengan Bung Yohanes—orang yang pernah merekomendasikan pekerjaan telford sepanjang 1.349 meter yang sedang saya kerjakan ketika saya masih menjadi TPK untuk dibongkar mulai dari titk nol hingga titik penghujung. Seluruhnya! Ultimatum itu dilakukannya hanya dengan menuliskan satu kalimat singkat pada buku bimbingan yang sempat saya sesali mengapa harus saya sodorkan padanya; PERBAIKI!!! Dalam keterkejutan luar biasa, saya pun langsung bertanya setelah membaca rekomendasi tersebut. “Diperbaiki semuanya, Pak?” tanya saya masih tak yakin. “Ya!,” sahut Bung Yohanes. “Tidak sebagian saja, Pak?,” tanya saya lagi. “Di RAB (rencana anggaran belanja) ketinggian pasangan batu yang disepakati adalah 15 sentimeter, sedangkan ini rata-rata hanya 11 sentimeter. Jadi harus diperbaiki,” jawabannya singkat. Yang saya tahu, itulah saat paling kelam yang pernah saya alami selama menjadi bagian dari program ini. Meski akhirnya, saya justru menjadi tertantang untuk menunjukkan bahwa kami tidaklah seperti apa yang diperkirakan. Maksud saya, ketegasan semacam ini justru membuat saya dan anggota TPK lain menjadi seperti tersulut dan dipermalukan. Sebab semestinya kami tidak melakukan cara serampangan seperti itu untuk membangun desa, tempat dimana kami tinggal didalamnya. Kenyataanya sejalan dengan waktu, semua pun menjadi berbalik. Singgih adalah orang yang tak pernah berhitung-hitung untuk menumpahkan segala ilmu dan daya kemampuan miliknya agar kami para TPK dapat menjadi ma-
Sejujurnya, saya mungkin adalah satu dari sekian kader PNPM MPd-Integrasi Kabupaten Mesuji yang sama sekali merasa “tidak happy” ketika mendengar berita itu. Sebab jelang seminggu sebelumnya, Singgih Bambang Kuncahyo, Fastekab yang selama ini juga sudah menjadi bagian terpenting dari sejarah panjang PMPM MPd- Integrasi di Sai Bumi Serasan Segawe ini juga telah dipindahkan (rolling) ke Kabupaten Lampung Tengah. nusia hebat dan penuh manfaat bagi masyarakat. Seperti ketika saya mengirimkan sebuah kalimat SMS (Short Massage Service) yang bertanya tentang apakah notulen MDPJ boleh tidak dibuat? Pria yang saya anggap sebagai ‘Pembunuh Berdarah Hangat’ itu langsung menjawab dengan uraian panjang yang cukup melegakan; “Notulensi adalah rekaman peristiwa secara rinci dalam setiap pelaksanaan sebuah musyawarah. Seorang notulen adalah orang yang mencatat semua peristiwa yang berlangsung saat musyawarah itu berlangsung. Kualitas pelaksanaan sebuah musyawarah atau rapat akan terbaca dengan jelas ketika seseorang membaca sebuah natulensi. Karena itu peran sebuah notulensi dalam sebuah musyawarah sangatlah penting, Pak.” Sebutan “Pak” yang selalu terketik pada setiap pesan singkatnya yang ditujukan pada saya –yang saat ini berubah menjadi Mang—adalah sebuah penegasan tentang betapa dalam program ini. Dia tetap ingin menghormati kami sebagai partner kerja yang sama-sama capek, bukan sebagai orang yang sedang dibimbing dan didampingi. Lalu Irman Sahdi. Ia adalah so sok teknisi pemberdaya–saya tidak paham apakah bahasa ini dikenal di dunia pemberdayaan atau tidak— yang tegas lugas tapi mengena. Hal yang tak akan pernah hilang dari ingatan saya tentang dirinya adalah ia selalu akan mengembalikan sebuah permasalahan pada kita ketika kita meminta pendapatnya. “Menurut elo gimana, Jar. Pantes nggak? Atau pahami aja, Jar. Nama nya juga masyarakat. Yang penting itu memang hasil karya mereka. Apa salahnya kalau kita hargai. Asalkan tidak menyalahi petunjuk teknis operasional (PTO) dan semacamnya,” tuturnya.
Disamping itu, Irman adalah seorang yang selalu menahan diri untuk mencampuri hal yang memang bukan bidang dan haknya. Serupa dengan Singgih. Alex Rupaidy adalah tipikal aktivis yang selalu ingin orang seperti saya –yang sebelum menjadi bagian dari gerakan ini tak lebih dari seorang petani desa—agar dapat menjadi sosok yang terus berevolusi agar menjadi lebih baik dalam segala hal dan di setiap waktu. Jika saya menjadi salah satu peserta pelatihan, dialah orang yang selalu menyempatkan diri untuk mendekat dan bertanya. “Bagaimana, Jar? Bisa dipahami atau tidak? Atau jika ada tugas yang harus saya kerjakan. Dia akan berkata ‘coba lihat, mana hasilnya? Dia akan menguraikan tugas itu secara panjang lebar sampai diyakini sudah benar-benar dimengerti. Terkadang saya dan dia akan terlibat dalam sebuah diskusi panjang untuk sebuah topik yang saya sendiri tidak memahaminya tanpa sempat saya lihat raut wajahnya menyiratkan kegelisahan. Alex adalah salah satu fasilitator yang teramat mudah menyanggupi ketika saya meminta melakukan sesuatu. Meski dia sadar bahwa hal itu akan ‘menyiksa’ dirinya. Seperti halnya ketika Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) akan mengadakan pelatihan tim pemantau dan pelatihan pemberdayaan perempuan selama empat hari di Gedung Pusat Bisnis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kecamatan Mesuji Timur awal Maret 2013 lalu. Dalam kapaistas sebagai Ketua Pokja RBM yang masih belum sepenuhnya mengerti arah angin, saya memintanya membantu kegiatan yang cukup menguras energi dan pikiran itu. Yang langsung ia jawab dengan kalimat singkat. “Ya sudah, saya pulang minggu depan saja
kalau begitu! Padahal, saya tahu betul kalau saat itu seharusnya ia pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Terakhir adalah Dwi Apriyanto, S.T.P., FK Simpangpematang yang setiap kali pelaksanaan musrenbang kecamatan selalu menjadi orang yang datang lebih dahulu meski antara tempat tinggalnya dengan Waysedang terbilang cukup jauh. Ia juga adalah sosok yang akan selalu memantau kesiapan kami sehari sebelumnya untuk memastikan penyelesaian jika terdapat kendala dan masalah yang mungkin ditemui. Dwi juga adalah partner yang menarik. Jika saya membutuhkan sesuatu berkaitan dengan data, ia akan menggandakan semua apa yang saya inginkan. Selebihnya, saya pasti akan menerima banyak penjelasan berkaitan dengan data-data itu. Begitupun ketika saya akan kembali, dia pasti akan berkata. ‘Nanti kalo ada yang masih belum jelas, telpon saya, Mas? Dan begitu seterusnya. Kini, fasilitator luar biasa itu sudah terbang meninggalkan kami untuk mengarungi bingkai langit dengan terus menunaikan tugas mulia di tempat yang tak pernah mereka tolak. Terbang ke sebuah ruang yang boleh jadi akan memberi mereka pilihan lebih sedikit dan melelahkan. Juga terbang dengan gepakan kokoh sayap Integrasi di antara sketsa jingga yang terus membias. Meski saya teramat yakin, sosoksosok pemberdaya pengganti mereka nanti pasti barisan brigade yang tak kalah hebat dan tak diragukan ketangguhanya. Karena memang hanya orang-orang yang seperti itu sajalah yang bisa bertahan untuk menaklukan kerasnya medan dan liatnya karakter masyarakat Kabupaten Mesuji. Saya meyakini itu sebagaimana yakinnya saya bahwa esok pagi matahari pasti akan kembali terbit. Akhirnya, dalam segenap sesak yang terus menggemuruhkan dada, saya hanya ingin menyampaikan satu hal; Selamat jalan wahai sayapsayap Integrasi! Gepakanlah sayapmu untuk terus terbang menghampiri pelangi dan menembus batas dimensi waktu. Percayalah! Rindu ini akan selalu bernaung dalam gurat biru cahaya langit yang setiap pagi selalu memendarkan warnanya. Dan esok akan kalian lihat langit itu masih berwarna seperti itu. Percayalah! Rindu kami masih terpusara di sana. *Penulis aktif sebagai Ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji
PENGIRIMAN OPINI: Mesuji Mandiri menerima opini dengan jumlah 3000 karakter. Kirim via email ke redaksi rbmmesuji@gmail.com
Mesuji Mandiri
Pelindung: Khamamik, S.H. (Bupati Mesuji) Haryati Candralela, S.Sos.M.M. (Ketua DPRD)
Penasihat: Drs. Andrian Syarif, M.ip. (Kepala Badan PMPK Mesuji) Sukarman, S.H. (Kepala Bappeda Mesuji) Pimpinan Redaksi: Fajarullah
Staf Redaksi: Puryanto, Ansori Eko Setiyo, Juni Setiono, Warseno, Yoyok, Dadang Saputra, S.Pd., Supriyanto, rudi Hartono, Adi rismanto. Penerbit: Pokja Media dan Informasi Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji.
Alamat: Kampung Budiaji, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten mesuji, Provinsi Lampung. Email: rbmmesuji@gmail.com
edisi mei 2013
3
seputar PNPM
Tiga Bulan tak Gajian, IPPMI Ngadu ke Wapres JAKARTA – Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih tiga bulan kepada para fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut serta meminta pihak-pihak yang telah mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji itu bertanggungjawab. Pernyataan protes IPPMI ini ditujukan kepada Wapres Boediono, selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K). Selain ke Boediyono, IPPMI juga melayangkan protes ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dalam pernyataan sikapnya yang dirilis PerspektifNews, Rabu (22/5), IPPMI meminta lembaga UKP4 agar memeriksa pengelola proyek PNPM Mandiri. Menurut IPPMI, pengelola proyek PNPM Mandiri bersikap tidak adil, karena tuntutan kepada fasilitator untuk mengawal PNPM yang sangat tinggi bahkan tanpa kenal waktu. Sementara di sisi lain, menurut mereka, pengelola PNPM Mandiri tidak pernah mengantisipasi perihal keterlambatan pembayaran gaji kepada fasilitator. Dalam hal penanggulangan kemiskinan di Indonesia, selain PNPM Mandiri Perdesaan, program-program yang juga melibatkan TP2K adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Keluarga Miskin (Raskin) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lembaga ini dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepa-
tan Penanggulangan Kemiskinan. Tugas pokok TP2K selain menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan juga melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sedang UKP4 adalah unit kerja yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Kepala UKP4 adalah Kuntoro Mangkusubroto, yang penunjukan dan pelantikannya dilakukan bersamaan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. UKP4 secara resmi terbentuk pada 8 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009. UKP4 merupakan kelanjutan dari Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Unit ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, UKP4 dibantu oleh Wakil Presiden serta berkoordinasi dengan—serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari—kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah (Pemda), dan pihak lain yang terkait. Hal yang sama juga dirasakan oleh para Fasilitator kabupaten Mesuji. Di kabupaten ini, pendampingan terhadap program pemberdayaan masyrakata di lakukan oleh 9 orang Fasilitator yang terdiri dari tiga Fasilitator Teknik (FT) dan tiga Fasilitator Kecamatan (FK) yang bertugas di tujuh Kecamatan. Sedangkan ditingkat kabupaten ditangani oleh tiga orang fasilitator yaitu satu Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab), Satu Fasilitator Keuangan (Faskeu) dan satu Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten (Faskab), yang sekaligus bertindak sebagai koordinator fasilitator kabupaten Mesuji. Berdasarkan informasi yang dihimpung Mesuji Mandiri, pembayaran gaji pada para fasilitator ini baru akan dilakukan setelah pembahasan APBNPerubahan tahun 2013. (jar)
Nol Toleransi Untuk Korupsi! BANDARLAMPUNG – Kelompok Kerja Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pokja PNPM) Mandiri menggelar acara Nol Toleransi Terhadap Korupsi di Lampung, Rabu (15/5) - Kamis (16/5). Benedicta R Kirana, Tim Komunikasi Support Facility, menjelaskan, rangkaian kegiatan ini dimulai Rabu dengan kunjungan media ke Radio Komunitas Gema Lestari di Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Radio komunitas berbasis kemandirian warga ini selama ini aktif melakukan pemantauan penggunaan dana PNPM Mandiri untuk meminimalisasi penyimpangan dana. Rangkaian acara Nol Toleransi Terhadap Korupsi akan dilanjutkan pada Kamis dengan acara deklarasi gelar semangat PNPM anti-korupsi di Tabek Indah, Lampung Selatan. Benedicta mengatakan, acara itu rencananya akan dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Deputi Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Kesra Sujana Royat, Bibit Samad Rianto dari Forum Peduli Memerangi Korupsi , dan perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, tata kelola dan anti-korupsi adalah salah satu hal penting. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas sosial, dan anti-korupsi ini perlu didukung semua pihak,” ujar Benedicta dalam keterangan persnya. Tingkat korupsi di Program
Nasioanl Pemberdayaan Ma syarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tidaklah mencapai 0,5 persen pada tahun 2012, tetapi PNPM Mandiri berupaya untuk meng-nol-kan angka ini karena pengentasan kemiskinan harus dimulai dari toleransi terhadap korupsi. Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri Sujana Royat mengatakan kemiskinan adalah akses dari ketidakadilan. “Tata kelola yang buruk dapat menciptakan peluang untuk korupsi. Kemiskinan bisa kita tangani bukan dengan bagi-bagi uang, tapi perbaikan tata kelola yang baik dan tidak memberi peluang pada korupsi,” kata Sujana saat talkshow dalam acara Gelar Semangat PNPM Mandiri anti korupsi dengan tema Toleransi Nol Terhadap Korupsi di Tabek Indah, Lampung Selatan, Kamis (16/5). Menurutnya, berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2008 diintegrasikan dalam payung PNPM Mandiri ini. Tujuannya adalah, untuk meningkatkan tata kelola yang bak dalam penyelenggaraan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. “Oleh karena itu, prinsipprinsip pokok tata kelola yang baik dirumuskan dalam berbagai mekanisme pokok desain PNPM Mandiri,” ujarnya. Prinsip-prinsip tersebut, terusnya, adalah prinsip partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. Dia menambahkan bahwa
pemerintah bertekad menekan kebocoran dana PNPM tahun lalu besarannya mencapai Rp120 miliar atau 0,4 persen dari total Rp10 triliun dari dana PNPM yang telah digulirkan kepada masyarakat. “Jika dilihat dari angkanya, memang besar. Tetapi, persentasenya terbilang kecil. Namun, ke depan, seperti disampaikan Pak Presiden, itu (penyimpangan) mesti ditekan sampai nol. Sebab, ini (PNPM) adalah program andalan untuk meningkatkan keadilan di Indonesia,” kata dia. Sujana pun menegaskan komitmen pihaknya untuk menekan kebocoran itu. “Ini kita mulai dari dalam. Dimulai dari kami di atas, pejabat eselon I, kami mempersilakan KPK untuk memeriksa. Ini menjawab permintaan Pak Busyro (KPK),” tuturnya. Bagi mereka yang terbukti menyelewengkan dana, pihaknya memberikan sanksi tegas. “Seperti di Maluku Utara, ada kasus korupsi berjemaah di sana. Kami stop dana PNPM selama tiga tahun,” ujarnya. Dalam acara ini, Wakil Menhukham Denny Indrayana menekankan pentingnya gerakan sipil, yaitu pengawasan masyarakat untuk mencegah korupsi. “Masyarakat jangan mau dijadikan korban korupsi. Kita harus berani melawan,” ujar Bibit Slamet, mantan Wakil Ketua KPK. Untuk itu, di dalam acara ini, dideklarasikan pula komitmen dukungan dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan paralegal di dalam mengawasi program dan penggunaan dana PNPM. (red)
4
probLeMatika
edisi mei 2013
Nilai Jaminan Capai Ratusan Juta MESUJI – Kinerja Tim Penyehatan Pinjaman (TPP) PNPM MPd Kecamatan Mesuji terus menunjukkan progress positif. Sampai saat ini, mereka berhasil mengumpulkan total pengembalian tunggakan yang sudah masuk melalui TPP Rp229.438.367. Jumlah itu berasal dari angsuran tunggakan SPP sesuai dengan data hasil indentifikasi TP2 yang sudah berjalan hingga Juni 2013. Penjelasan itu disampaikan oleh PJOK PNPM MPd Kecamatan Mesuji Selamat Aprilyanto, S.I.P. di sela-sela rapat koordinasi UPK yang berlangsung di Kantor Faskab Integrasi Kabupaten Mesuji. Selain jumlah tersebut, Selamat juga menyampaikan bahwa TPP juga sudah menahan sejumlah jaminan yang diperoleh dari
oknum penunggak. Jika dikalukasi, jaminan dari para penunggak jumlahnya cukup signifikan. “Total jumlah jaminan yang saat ini ada pada tim sudah mencapai Rp279.000.000. Jaminan tersebut berbentuk BPKB sepeda motor, surat tanah dan BPKB mobil dengan besaran variatif,” terang Selamat. Sementara, Fasilitator Keuangan (Faskeu) PNPM MPd-INTEGRASI Mesuji Aliful Hakim, A.Md. mengatakan bahwa tim masih terus bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan tersebut. Bahkan kinerja TP2 kini sudah mulai merambah pada permasalahan tunggakan dana UEP yang dikucurkan sejak tahun 2004. “Karena itu kita berharap agar masyarakat di wilayah kecamatan
Mesuji juga dapat bersama-sama berperan aktif dalam membantu penyelesaian persoalan ini. Ini penting, karena uang itu adalah uang mayarakat yang memang harus dikembalikan kepada msyarakat. Baik itu dana SPP maupun dana UEP. Paling tidak masyarakat dapat memberikan informasi kepada tim jika memang mengetahui indikasi penyimpangan,” ujar Aliful Hakim. Mantan fasilitator kecamatan (FK) setempat berinisial MS mendatangi kantor UPK Mesuji untuk menyerahkan sertifikat rumahnya sebagai jaminan atas tunggakan dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). Kedatangan pria asal Perumahan Wana Asri RT 03/RW 22 Kota Bandarlampung itu untuk
mencicil kewajibannya sebesar Rp60.041.700. dari jumlah sebesar Rp97.000.000. yang harus dipertanggungjawabkannya. Sebagai jaminan atas kekurangan sebesar Rp36.958.300., MS menyerahkan sertifikat rumahnya sebagai jaminan. “Jika sampai 15 Juli 2013 saya belum juga menyelesaikan kewajiban ini, saya siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” aku MS. Mengenai Yy—oknum penyeleweng dana SPP yang sebelumnya menjabat ketua UPK Mesuji, Aliful Hakim menyatakan sudah resmi diberhentikan dari jabatan sebagai ketua UPK sesuai hasil Musrenbang Kecamatan Mesuji pada 21-22 Maret 2013. “Pejabat sementara pada saat itu diper-
cayakan kepada Muhamad Wajar yang juga adalah bendahara UPK Mesuji,” katanya. Sebagai penggantinya, Edi Heriyanto dipercaya mengemban posisi ketua UPK Mesuji sesuai kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa Informasi (MAD-Info), awal April 2013 lalu. Edi sebelumnya menjabat sebagai pendamping lokal (PL) Kecamatan Mesuji. “Sampai saat ini, kita masih melakukan berbagai upaya agar saudara Yy bersikap kooperatif untuk mengembalikan apa yang sudah menjadi tangung jawabnya,” pungkas Alif seraya menambahkan jika memang yang bersangkutan tidak memilki itikad baik, maka jalur hukum sangat mungkin siap ditempuh. (jar)
CEGAh PENYImPANGAN: Fasilitator Kecamatan Mesuji Hasrodi memberikan materi penggunaan dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) kepada kelompok SPP di kecamatan setempat.
inspektorat audit pNpM-Mpd 2013
SIMPANGPEMATANG – Untuk mengoptimalisasikan hasil pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Mesuji, Inspektorat setempat melaksanakan audit program kegiatan tahun anggaran 2012. Kegiatan yang baru dilaksanakan untuk pertama kalinya khusus bagi program pemberdayaan ini dilakukan hanya terbatas pada wilayah PNPM Mandiri Perdesaan yang di Kabupaten Mesuji terdirid dari 3 kecamatan yakni, Simpang Pematang, Panca Jaya dan Mesuji. Kepala Inspektorat Kabupaten Mesuji Almuzni yang juga turut serta dalam rombongan Tim Audit itu mengatakan bahwa peran yang dilaksanakan oleh inspektorat ini, hanya bagi wilayah yang tidak dalakukan audit oleh BPKP. “Bagi wilayah yang sudah di audit oleh BPKP, disana tidak kita laksanakan audit lagi. Sedang untuk wilayah PNPM-INETGRASI untuk sementara ini belum akan kita adakan audit,” ungkap Almunzi. Fasilitator PNPM MPd-INTEGRASI kabupaten Mesuji Yohanes Tb, yang juga turut mendampingi pelaksanaan kegiatan itu menerangkan bahwa hal semacam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan oleh tim Fasilitator ditiap-tiap kecamatan baik dari sisi teknik maupun admin-
istrasi. “Tapi sejauh ini masih bersifat internal dan pembinaan. Dan itu secara menyeluruh baik PNPM Mandiri Perdesaan maupun PNPM-Integrasi. Karena itu kita menyambut baik apa yang dilaksanakan oleh Inspektorat ini. Setidaknya sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program selanjutnya,” terang Yohanes. Sebagai catatan di kabupaten Mesuji yang terdiri dari 7 kecamatan terdapat dua program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kedua kegiatan itu adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang berada di 3 kecamatan yaitu Simpang pematang, Pancajaya dan Kecamatan Mesuji dan PNPM MPd-INTEGRASI yang ter diri dari Kecamatan Way Serdang, Tanjung Raya, Mesuji Timur dan Rawajitu Utara. Selain itu, ada lagi program terobosan yang menggunakan dana APBD Daerah yakni Program Pagu Khusus Desa Tua yang diperuntukan bagi desa-desa tua (pribumi) yang ada di kabupaten Mesuji dengan nominal masing-masing seniali Rp. 250 juta per desa dan Program Sai Bumi Serasan Segawe (SBSS). Tahun ini, total dana seluruh kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat ini tak kurang dari Rp. 20 milyar. (red)
5
sekiLas rbM
edisi mei 2013
rbM-kbH Lampung
Bina Kesadaran Hukum Masyarakat DAMPAK partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas pembangunan menyebabkan seluruh proses pembangunan oleh masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan dibawa dalam ruang publik pada tingkat desa dan antar desa. Situasi inilah kemudian mengakibatkan kader masyarakat harus berhubungan dengan berbagai pihak sebagai penyokong pembangunan desa dan antar desa. Disini terjadi titik singgung adanya persoalan hubungan antar pihak yang berdampak hukum dan memerlukan pemahaman hukum baik perdata maupun pidana.
Dari sinilah Pokja RBM Kabupaten Mesuji dinilai perlu memberikan pendidikan dan pendampingan hukum yang proporsional atas proses dan kegiatan di masyarakat. Menurut Katua Pokja RBM Fajarullah, pemberdayaan di bidang hukum ini dilandaskan pada kebutuhan dan kerja di tingkat komunitas masyarakat akar rumput. Karena itulah, untuk menunjang hal itu, Pokja RBM Kabupaten Mesuji telah menjalin kerjasama dengan Kantor Bantuan Hukum (KBH) Bandar Lampung. “Ditingkat dasar, kita sudah mejalankan pelatihan paralegal bagi kader hukum di desa se kabu-
paten Mesuji. Kegiatan ini kita laksanakan bekerjasama dengan KBH Bandar Lampung,” ujar Fajarullah. Ia juga menambahkan bahwa sejalan dengan waktu, pelatihan terhadap kader hukum ini akan terus ditingkatkan. Terpisah, Ketua KBH Bandar Lampung Syarif Abadi, SH mengungkapkan bahwa penataan paralegal hukum berbsis masyarakat yang sudah dilaksanakan bersama Pokja RBM Mesuji memang akan terus dikembangkan agar lebih terarah. “ Karena itulah kami juga telah menjalin komunikasi dengan Program Nasional Pember-
dayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Regional Management Consultant (RMC) II Provinsi Lampung . Dalam kerangka mendorong sebuah upaya Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Hukum Berbasis Masyarakat,” ujar Syarif Abadi. Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Karena itulah strategi yang dikembang-
kan PNPM Mandiri Perdesaan adalah menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Sehingga melalui Program ini diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan itu dengan tercapainya kemandirian yang keberlanjutan. (jar)
6
activity
edisi mei 2013
Dari Acara Launching Dana Pemberdayaan
Tabur Beras-Kompor Kayu Gratis MESUJI – Dana program pemberdayaan tahun 2013 yang bernilai sekitar Rp20 miliar akan di-launching pada hari ini (20/5). Peluncuran dana pemberdayaan bagi para pelaku PNPM MPd-Integrasi dan Sai Bumi Serasan Segawe (SBSS) ini dibarengi dengan penganugerahan PNPM Award oleh Bupati Mesuji Khamamik di Lapangan Adimulyo, Kecamatan Pancajaya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Khamamik akan membagikan berbagai bantuan sosial bagi rumah tangga miskin (RTM) dan keluarga miskin yang rawan pangan. “Kita telah mendistribusikan beras untuk 466 kepala keluarga (KK) yang disinyalir rawan pangan,” ujar Kepala Dinas Sosial Mesuji Surizal Zikri. Setiap kepala keluarga, lanjut Surizal, akan diberikan bantuan beras sebanyak 10 kg. “Bantuan ini sasarannya kepada keluarga miskin yang rawan pangan. Karena kami tidak ingin memberikan bantuan bagi warga yang mampu dan tidak mengalami rawan pangan,” katanya. Tidak hanya itu. Bupati Mesuji Khamamik juga membagikan bantuan 100 unit kompor kayu sebagai bentuk kepedulian pemkab setempat terhadap kelangkaan LPG 3 kg di kabupaten pecahan Tulangbawang ini. “Saat ini, kita sedang menghadapi bencana. Saya sebut bencana karena LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang saat ini sulit didapatkan di pasar,” tegas bupati yang dikenal merakyat ini. Terpisah, Penanggungjawab Operasional (PJO) PNPM MPd-Integrasi Kabupaten Mesuji Abu Rosid Istomi, S.Si. menyatakan launching ini sebagai upaya transparansi kepada masyarakat berkenaan dengan program pemberdayaan yang memang terus digaungkan pemerintah daerah. “Kita telah mengetahui bahwa alokasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp20,250 miliar,” bebernya. Dari jumlah itu, sambung Abu, sekitar Rp14,680 miliar bersumber dari APBD Mesuji Tahun 2013. Sedangkan sisanya Rp5,570 miliar berasal dari dana pusat. Menurutnya, informasi ini harus tersampaikan pada elemen masyarakat agar dalam pelaksanaannya nanti masyarakat dapat melakukan pemantauan dan pengawalan. “Sehingga apa yang sudah diupayakan pemda ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia,” katanya. Fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM MPd-Integrasi Mesuji Yohanes T.B. menambahkan bahwa launching tersebut akan diisi dengan penyerahan dana sosial kepada masyarakat miskin dari alokasi 15 persen hasil surplus simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) Kecamatan Pancajaya. “Lalu peletakan batu pertama pembangunan kantor UPK Pancajaya oleh bupati dan penyerahan reward bagi pemenang gelar kapasitas pelaku PMPM MPdIntegrasi terbaik,” singkatnya. (red)
FOTO IST
Dana TPAPD TABUR KOMPOR: Pemkab Mesuji membagikan ratusan kompor kayu dan beras bagi rumah tangga miskin (RTM) saat acara launching dana pemberdayaan di Lapangan Desa Adimulyo, Kecamatan Pancajaya, akhir Mei 2013 lalu.
Tunggu Verifikasi MESUJI – Aparatur pemerintahan desa tampaknya harus bersabar menunggu dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD) tahun ini. Hal itu menyusul belum ditekennya surat keputusan (SK) bupati Mesuji terkait penggelontoran dana TPAPD yang ditujukan kepada kepala desa dan jajarannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RK dan RT. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Mesuji Andrian Syarif mengatakan bahwa keterlambatan ini bukan disengaja. Menurutnya, hal ini terjadi karena satuan kerjanya tengah melakukan verifikasi terhadap SK pengangkatan aparatur desa dan pengangkatan anggota BPD se-Mesuji. “Pada tahun ini, masa jabatan aparatur desa dan anggota BPD banyak yang sudah berakhir. Yang dijadikan dasar pemberian tunjangan adalah SK tentang pengangka-
tan aparatur desa dan pengangkatan sebagai anggota BPD yang masih berlaku,” katanya, kemarin. Jika aparatur desa yang mengeluarkan SK-nya adalah kepala desa, sedangkan bagi kepala desa dan anggota BPD SK diterbitkan bupati Mesuji. “Saat ini, kami sedang melakukan verifikasi keabsahan dan periodesasi semua SK apartur desa dan anggota BPD,” terang Andrian. Dijelaskannya, dana TPAPD tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Mesuji yang mekanisme penggunaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan berlaku. “Dana TPAPD itu dari APBD, sehingga penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang berhak menerimanya adalah aparatur desa dan anggota BPD,” ujarnya. Bupati Mesuji Khamamik menjelaskan, floating dana TPAPD memang telah
dianggarkan dalam APDB Tahun 2013. “Anggarannya sudah tersedia sebesar Rp7.935.136.000,” kata mantan anggota DPRD Provinsi Lampung ini. Peruntukannya cukup jelas. Yaitu aparatur desa dan anggota BPD. “Saya minta agar tunjangan tersebut dapat segera disalurkan kepada yang berhak, tapi tentu saja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar bupati yang doyan blusukan ini. Khamamik menambahkan bahwa kepala BPMPD sudah diberi petunjuk agar proses pembagian dana TPAPD dapat dipercepat. “Kepala BPMPD sudah menghadap saya terkait belum dibagikannya dana TPAPD. Saya perintahkan untuk segera selesaikan verifikasi semua SK aparatur desa dan anggota BPD. Bagi SK yang habis masa berlakunya agar ditertibkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tandasnya. (red)
aCtivity
edisi mei 2013
7
bpbD gelar simulasi bencana
BUKOPOSO – Untuk memaksimalkan penanganan dan penanggulangan bencana ditingkat desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mesuji menggelar sosialisasi dan simulasi tanggap bencana. Asisten Bidang Pemerintahan Drs. Azhari mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana yang kerap terjadi baik karena faktor alam maupun non alam. “Ini penting karena Kabupaten Mesuji termasuk daerah yang rawan bencan a yang penanganannya hen-
daknya dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat,” terang Azhari di Balai Desa Bukoposo, Kecamatan Wayserdang. Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan siswa SMP/ SMA se-Wayserdang. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mesuji Drs. Paryanto mengatakan kegiatan ini dihadiri tak kurang dari 200 orang yang terdiri dari aparatur Pemerintahan Desa Bukoposo, tim relawan desa, dan masyarakat setempat. Simulasi penanganan bencana ini digelar di Lapangan Wirapraja Desa Bukoposo dan melibatkan tim relawan dan masyarakat setempat. Sebelum pelaksanaan simulasi BPBD juga sempat mem-
bagikan kaos seragam relawan dan membuat posko penaggulangan bencana yang mengambil tempat di balai desa setempat. “Sebagai sample, simulasi kali ini kita menitikberatkan pada penanganan kebakaran yang langsung kita laksanakan bersama tim relawan yang sudah kita bentuk,” terang Paryanto. Dia menambahkan, sebelumnya kegiatan yang sama juga telah dilaksanakan di Desa Agungbatin dan Simpangpematang. “Kedepan, kita akan mengupayakan untuk membentuk tim relawan tanggap bencana ini pada semua desa yang ada di Kabupaten Mesuji. Karena masih banyak desa-desa yang jauh dari jangkauan BPBD, selain medan yang juga sulit. Tim relawan ini nantinya kita
Perlu Didukung Stabilitas Harga Sembako PEMBERDAYAAN masyarakat itu, perlu didukung oleh upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok (sembako), mendorong pertumbuhan yang pro rakyat miskin, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyakarat miskin. Staf ahli Pemprov Lampung Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S menilai masih tingginya angka kemiskinan di Lampung karena strategi pengentasan kemiskinan salah perencanaannya. Ditambahkan pula bahwa program pengentasan kemiskinan asal terlaksana saja, target indikator keberhasilan tidak jelas serta satuan kerja (satker) juga tidak mampu menafsirkan kebijakan dari Gubernur. “Dalam perencanaan program, satker cenderung meniru gaya konvensional. Anggaran terus digulirkan, berupa pupuk atau ban-
tuan dana kepada masyarakat, atau pelatihan. Tetapi target berupa indikator keberhasilan dan tingkat ketercapaiannya tak jelas. Misalnya, Dinas Koperindag menggulirkan bantuan dana sebesar Rp. 500 juta pada usaha mikro kecil menengah (UMKM), tetapi dalam evaluasinya tak disebutkan seberapa besar UMKM dapat menciptakan lapangan kerja dan tingkatkan produktivitas. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) hanya sekedar mengumpulkan data masyarakat miskin, upaya pemberdayaan tak jelas,” kata Irwan. Hal senada diungkapkan Komisi D DPRD Lampung, kedepan program pengentasan kemiskinan harus lebih tepat sasaran dengan cara melibatkan para stakeholder. Yang tahu persis kebutuhan masyarakat untuk bisa survive dan bebas dari kemiskinan adalah mereka sendiri. Jadi, stakeholder perlu diajak duduk bersama untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini. (red)
harapkan dapat berperan aktif menjadi untuk memberikan pertolongan pertama pada bencana,” terangnya. Sementara, Kepala Desa Bukoposo A. Katmo mengatakan sangat mengapresiasi pelaksanaan simulasi di desanya. “Kita menyambut baik simulasi dan sosialisasi ini. Dan kami dari fihak desa siap bersinergi pada tim relawan yang sudah dibentuk juga pada BPBD. Sehingga jika terjadi bencana dapat tertanggulangi secara cepat dan tepat,” tutupnya. (jar)
8
activity
edisi mei 2013
Lomba Desa Tingkat Provinsi 2013
Agungbatin Dijagokan Juara
AGUNGBATIN – Keterwakilan Desa Agungbatin dalam lomba desa tingkat Provinsi Lampung tahun ini menjadi sejarah baru yang sulit terlupakan. Pasalnya, desa yang terletak di perbatasan Lampung-Sumatera Selatan itu belum pernah memiliki prestasi apapun pasca mekar sebagai desa definitif. Meski belum sempurna, Pemkab Mesuji optimis Agungbatin bisa meraih juara lomba desa tingkat provinsi. Setidaknya delapan indikator dalam penilaian yang telah terpenuhi, diantaranya pendidikan; kesehatan masyarakat; ekonomi masyarakat; kamtibmas; partisipasi masyarakat; pemerintahan; lembaga kemasyarakatan; serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. “Tapi yang terpenting, bukan untuk hanya mengejar target juara saja. Tetapi untuk jangka panjangnya. Hasil lomba desa tersebut dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus melaksanakan kegiatankegiatan yang mendukung pembangunan
desa,” kata Sekkab Mesuji Agus Salim saat membacakan sambutan Bupati Khamamik. Terpilihnya Agungbatin ini, lanjut Agus, berdasarkan penilaian terhadap indikator dan sub indikator penilaian lomba. Faktor penunjang seperti kondisi dan tata ruang desa menjadi salah satu poin plus yang mampu membawa Agungbatin sebagai juara. “Partisipasi masyarkat terhadap pembangunan juga sangat baik. Hal ini terlihat dari tingkat swadaya dan gotongroyong yang tinggi, baik dalam bentuk uang, tenaga, maupun bantuan material lainnya,” bebernya. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Mesuji Andrian Syarif menyatakan Agungbatin telah memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, seperti adanya posyandu; PAUD; TK, SD, SLTP, dan SLTA. “Anak-anak usia sekolah juga rata-rata melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi,” ujarnya. Tidak hanya itu. Tingkat kesadaran ma-
syarakat dalam berbangsa dan bernegara cukup baik. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislaif, presiden, kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. “Meski belum sempurna, desa (Agungbatin, Red) ini layak menjadi juara,” ungkap Andrian. Sementara, Kepala Desa Agungbatin Ali Munip mengatakan sistem keamanan desa sudah berjalan cukup baik. “Dapat dilihat dengan kegiatan siskamling yang berjalan secara rutin. Setiap dusun sudah terdapat pos kamling,” katanya. Ali juga mengaku terus memacu semangat gotongroyong dan keswadayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. “Kami sangat berterimakasih kepada Pemkab Mesuji yang sudah melakukan pembinaan secara administrasi maupun kelembagaan selama pelaksanaan lomba desa dari tingkat kabupaten hingga provinsi,” tuturnya. (red)
9
geLar kapasitas
edisi mei 2013
Kegiatan PNPM Murah-Berkualitas MESUJI – Bupati Mesuji Khamamik mengakui hasil pengerjaan kegiatan yang dilakukan pelaku PNPM lebih murah dan berkualitas dibandingkan proyek milik satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal ini terjadi karena program pemberdayaan tidak ada pemotongan dana yang mengakibatkan biaya lebih mahal. Karena itu, bupati mengharapkan supaya kemandirian desa segera terwujud melalui program pemberdayaan yang didanai dari APBN maupun APBD Mesuji. “Laksanakan program dengan baik dan jangan sampai dana tersebut diselewengkan,” katanya saat memberikan sambutan launching dana pemberdayaan dan gelar kapasitas tahun 2013 di Lapangan Desa Adimulyo, Kecamatan Pancajaya, kemarin. Khamamik menyatakan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif jauh lebih murah dibandingkan proyek SKPD. “Ini terjadi karena banyak potongan-potongan. Kedepan, kita akan menyerahkan kepada masyarakat melalui budaya gotong-royong,” ungkap bupati yang rajin blusukan ini. Diluncurkannya dana pemberdayaan melalui progran nasional mandiri perdesaan (PNPM MPd); PNPM Integrasi; dan Sai Bumi Serasan Segawe (SBSS), maka kegiatan yang dilakukan para pelaku PNPM sudah bisa dimulai terhitung kemarin. Total dana bantuan langsung masyarakat (BLM) yang di-launching mencapai Rp20.250.000.000. Total dana itu bersumber dari APBN sebesar Rp5.570.000.000. dan APBD Mesuji Tahun 2013 Rp14.680.000.000. (selengkapnya lihat grafis) “Ini adalah wujud komitmen dan dukungan terhadap PNPM MPdIntegrasi. Karena program ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat,” lanjut Khamamik. Diharapkannya, pola pembangunan yang berangkat dari bawah (bottom up) dapat diterapkan secara maksimal. “Sehingga hasil pembangunan menjadi solusi atas
persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat desa,” ujarnya. Khamamik berjanji akan terus berupaya meningkatkan dukungan pemerintahan yang dinahkodainya. Baik dalam bentuk dana maupun regulasinya. Dia juga berpesan kepada camat dan kepala desa seMesuji supaya turut membantu melaksanakan program pemberdayaan. “Sehingga, masyarakat dapat benar-benar diberdayakan dan terlibat secara langsung dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pelestariannya,” bebernya. Ditambahkannya, gelar kapasitas merupakan wujud keberhasilan pembangunan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. “Karena selama ini sudah proaktif berpartisipasi membangun desanya masing-masing,” tandasnya. Sementara, Koordinator Provinsi PNPM MPd Lampung Amir Machmud Hasan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan PNPM di Kabupaten Mesuji. “Komitmen dan dukungan Pemkab Mesuji sangat luar biasa. Karena kabupaten lain di Lampung hanya sanggup menganggarkan 5-10 persen dari dana yang dianggarkan APBN,” jelasnya. Menurut Amir, Pemkab Mesuji menganggarkan lebih dari 200 persen dari kucuran dana pemberdayaan yang digelontorkan APBN sekitar Rp5 miliar. “Karenanya, pelaku dan kader PNPM harus menunjukkan hasil maksimal dalam melaksanakan program pemberdayaan ini,” tegasnya. Dalam hajatan akbar tersebut, bupati bersama Ketua Tim Penggerak PKK Mesuji Ny.Elviana Khamamik memberikan penghargaan kepada para pelaku PNPM berprestasi dan pembagian surplus simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) untuk kegiatan sosial yang berupa beras dan kompor berbahan bakar kayu yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Total bantuan kompor berbahan bakar kayu sebanyak 100 unit, sedangkan beras diberikan untuk 450 kepala keluarga. (gan)
HASiL PeNiLAiAN GeLAR KAPASiTAS PeLAKU PNPm mPd-iNTeGRASi TeRBAiKPOKJA RBm KABUPATeN meSUJi TAHUN 2012
DAFTAR PemeNANG GeLAR KAPASiTAS PeLAKU PNPm mPd-iNTeGRASi TAHUN 2012
ALOKASI DANA PEMBERDAYAAN TAHUN 2013 KECAMATAN Mesuji PNPM MPd PNPM Integrasi SBSS Desa Tua Total
NILAI
KECAMATAN
NILAI
KECAMATAN
NILAI
Rp1.100.000.000 Rp501.050.000 Rp1.390.000.000 Rp1.000.000.000 Rp3.991.050.000
Tanjungraya PNPM Integrasi SBSS Desa Tua Total
Rp558.700.000 Rp1.890.000.000 Rp500.000.000 Rp2.948.700.000
Rawajitu Utara PNPM Integrasi SBSS Desa Tua Total
Rp560.650.000 Rp1.890.000.000 Rp250.000.000 Rp2.700.650.000
Mesuji Timur PNPM Integrasi SBSS Desa Tua Total
Rp671.060.000 Rp1.890.000.000 Rp1.000.000.000 Rp3.561.060.000
Wayserdang PNPM Integrasi SBSS Desa Tua Total
Rp565.570.000 Rp1.890.000.000 Rp250.000.000 Rp2.705.570.000
Pancajaya PNPM MPd PNPM Integrasi SBSS Total
Rp800.000.000 Rp546.650.000 Rp800.000.000 Rp2.146.650.000
Simpangpematang PNPM MPd PNPM Integrasi SBSS Total
Rp800.000.000 Rp596.320.000 Rp800.000.000 Rp2.196.320.000
NB: APBN Rp5.570.000.000 (27,5%) APBD Rp14.680.000.000 (72,5%) SUMBER: BPMPD Mesuji Tahun 2013
10
CiviL soCiety
edisi mei 2013
Lima Desa Dapat kube MESUJI – Program kelompok usaha bersama (Kube) mulai berjalan di Kabupaten Mesuji. Ini terlihat setelah proses verifikasi terhadap 26 kelompok penerima kube di Sai Bumi Serasan Segawe dengan kucuran dana sebesar Rp20 juta/kelompok. Kepala Seksi Penanganan Kemiskinan Direktorat Jendral Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial Ramsya Pardosi meminta kepada seluruh lapisan masyarakat un-
tuk ikut mengawasi jalannya program kube di Kabupaten Mesuji. Hal itu disampaikan Ramsya saat memberikan bantuan kube kepada 26 kelompok yang ada di dua kecamatan dan tersebar di lima desa. Yakni Desa Fajarbaru dan Adikarya Mulya, Kecamatan Pancajaya. Sedangkan Kecamatan Tanjungraya terdiri dari Desa Brabasan, Trikarya Mulya dan Ekamulya. “Setiap kelompok penerima kube harus sepuluh orang dan
akan diberi Rp20 juta/kelompok. Kriteria penerima haruslah fakir miskin, yakni sesuai data penerima jatah beras miskin,” katanya. Jika ada penyelewengan, lanjut Ramsya, pihaknya sangat mengharapkan agar segera melapor ke Dinas Sosial setempat. “Dan silahkan laporkan ke kami (Kementerian Sosial, Red),” ujarnya. Bagi warga yang tidak boleh mendapatkan kube, tambah Ramsya, adalah mereka yang hidupnya
sudah mapan dan berkecukupan. “Orang kaya, tentu tidak boleh,” katanya lagi. Ramsya menegaskan bahwa dalam satu kelompok tidak boleh ada yang bersaudara. “Penerima kube tidak boleh seorang pegawai. Selain itu, tidak boleh seorang pensiunan,” tegasnya. Masih menurut Ramsya, untuk sasaran kube adalah menumbuhkan perekonomian warga kurang mampu dan mengurangi angka penganggu-
ran. “Sasarannya penumbuhan, tapi tidak menutup kemungkinan mereka sudah memiliki embrio usaha. Karena selama ini banyak kelompok usaha yang sudah bergerak, namun belum pernah mendapatkan bantuan,” jelasnya. Dia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak membuat usaha yang tidak laku di pasaran. “Dan yang tidak bisa segera dinikmati anggota,” tutup Ramsya. (gan)
Dana BLM Bergulir Rp276 M BANDARLAMPUNG – Total dana abadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Lampung kini mencapai Rp 276 miliar. Dana ini umumnya digunakan untuk pinjaman modal usaha bergulir. Hal itu diungkapkan Koordinator Provinsi (Korprov) PNPM MPd Lampung Amir Mahmud Hasan, Selasa (30/4) di Bandarlampung Dia mengatakan, dana bergulir yang mencapai Rp 276 miliar itu merupakan akumulasi dari berbagai program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sejak awal 2003 silam. Dana ini terus bertambah baik dari segi jumlah dan penggunanya dari tahun ke tahun. “Modal awalnya hanya Rp 192 miliar. Jumlahnya terus bertambah. Sampai-sampai, Ibu Gubernur (Truly Sjachroedin ZP) terkejut ketika saya sampaikan masyarakat memiliki dana bergulir sebesar itu. Pada umumnya, namanya dana bergulir itu terkena dua penyakit, yaitu macet
dan disalahgunakan,” ujar Amir. Dijelaskannya, tingkat pengembalian dana abadi PNPM Mandiri di Lampung terbilang tinggi yaitu bulan ini mencapai 82 persen. “Bahkan, rata-rata di atas 90 persen. Sangat sedikit kredit macet. Di PNPM, kami tidak mengenal kata pemutihan. Jika tidak mampu, utang bisa ditanggung kelompok secara tanggung renteng. Sehingga, dana terus bergulir dan meningkat,” ujarnya. Dia menambahkan, dana abadi ini dikelola oleh tiap-tiap kelompok dan dikontrol oleh para kader PNPM Perdesaan. Adapun jumlah kelompok PNPM ini di Lampung mencapai 14.000 di 1.700 desa. Sementara, jumlah kadernya, termasuk di dalamnya PKK, mencapai 127.000 orang. Setiap anggota kelompok bisa mendapatkan dana Rp 500.000 - Rp 2 juta tanpa agunan. Dana ini, ungkapnya, mayoritas digunakan oleh ibu rumah tangga untuk modal usaha kecil-kecilan seperti membuka warung. (net)
bLM
CiviL soCiety
edisi mei 2013
11
Angka Kemiskinan Turun, Mesuji Tetap Prorakyat BANDARLAMPUNG – Jumlah warga di Provinsi Lampung yang masuk kategori miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun, antara lain karena adanya program pemberdayaan masyarakat yang didukung dana pemda maupun pemerintah pusat. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Lampung Wisanggono, didampingi Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian BPMD, Hanita Fahrial, dalam dialog Sambung Rasa disiarkan secara nasional dari RRI di Bandar Lampung, Jumat (5-4), menyebutkan bahwa saat ini angka kemiskinan di Lampung mencapai 16,2% dari jumlah penduduknya yang melebihi 9 juta jiwa. “Angka kemiskinan itu turun dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Wisanggono. Menurut dia, kondisi kemiskinan di Lampung itu saat ini naik dari semula peringkat kedua di Sumatera (setelah Aceh/NAD), saat ini berada pada peringkat ketiga (setelah Aceh dan Bengkulu). “Provinsi Lampung pernah menjadi daerah paling miskin di Sumatera, tapi sekarang sudah naik peringkat,” ujar dia lagi. Provinsi Lampung memiliki 2.379 desa dengan 205 kecamatan, dengan penduduk saat ini mencapai sekitar 9,5 juta jiwa. Menurut Kabid Usaha Pengembangan Perekonomian BPMD Lampung Hanita Fahrial, dengan penurunan angka kemiskinan di Lampung itu pada tahun 2013 ini melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan, dana bantuan langsung masyarakat (BLM) juga mengalami penurunan dari semula mencapai Rp315 miliar menjadi Rp246,5 miliar yang diperuntukkan bagi 12 kabupaten dan kota se-Lampung tersebar pada 143 kecamatan. Sesuai dengan ketentuan, pemerintah daerah di Lampung juga berkewajiban menanggung biaya mencapai 5-10% dari dana tersebut, pada daerah sasaran program itu yaitu kecamatan yang masih memiliki desa dan warga miskin maupun wilayah yang disepakati bersama perlu penanganan dengan program dimaksud, ujar Hanita. Dia menyatakan, program PNPM Mandiri Perdesaan-sebelumnya program PPK-yang mendapatkan dukungan dana hibah dari Bank Dunia melalui pemerintah pusat itu, direncanakan pada tahun 2014 akan berakhir program tersebut. Karena itu, Pemprov Lampung pada tahun 2013 ini akan melaksanakan evaluasi terutama pada aspek ekonomi atas dampak program dimaksud. “Secara nyata program tersebut belum sampai pada tujuan membuat sejahtera masyarakat yang menjadi sasarannya, namun ditargetkan terutama dapat menurunkan tingkat dan angka kemiskinan serta membuka peluang lapangan kerja baru,” kata Hanita. Saat ini, ber-
FOTO iST
INIlAh potret kemiskinan yang ada di Desa Keagungan Dalam, Kecamatan Tanjungraya. Hal ini menjadi tugas berat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten setempat.
dasarkan evaluasi bersama pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan Pemprov Lampung masih terdapat 486 desa tertinggal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius agar dapat mengatasi kondisi ketertinggalan tersebut, kata Wisanggono menambahkan pula. Selain dukungan dana dari Pemprov Lampung dan pemerintah pusat, sejumlah pemerintah kabupaten di Lampung, seperti Kabupaten Mesuji, Tulangbawang, dan Waykanan juga menggunakan dana APBD setempat untuk memberikan bantuan langsung masyarakat serupa dengan BLM yang dijalankan PNPM Mandiri Perdesaan. Dana BLM itu, antara lain dapat digunakan untuk pembuatan dan perbaikan jalan desa, pembangunan dan pembenahan pasar desa, fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD), puskesmas, peningkatan kapasitas masyarakat maupun pengembangan usaha kecil menengah desa sasaran. (net)
partisipasi pemkab Mesuji paling aktif BANDARLAMPUNG - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Lampung dinilai kurang mendapatkan sambutan baik dan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Koordinator PNPM Provinsi Lampung Amir Mahmud Hasan menuturkan bahwa Kabupaten Mesuji dan Tanggamus masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan evaluasi Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan PNPMMPd Integrasi SPP-SPPN tahun 2012. “Hanya sepuluh kabupaten se-Indonesia memperoleh predikat yang sama. Pemerintah daerah yang paling berpartisipasi aktif dalam program itu adalah Kabupaten Mesuji dan Tanggamus,” kata Amir, sapaan akrabnya. Padahal, masih menurut Amir, program tersebut telah membantu pemerintah setempat dalam mempersiapkan kemandirian masyarakat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi khususnya oleh masyarakat perdesaan. “Program penanggulangan kemiskinan itu tidak didukung partisipasi aktif kewilayahan dari pemerintah daerah di sini,” lanjutnya. Dia menyebutkan, kelompok binaan PNPM di Provinsi Lampung sebanyak 14 ribu kelompok dengan rata-rata anggota enam hingga tujuh orang. Bantuan PNPM di Lampung digulirkan dalam ben-
tuk hibah dan bantuan dalam bentuk pinjaman pengembangan ekonomi. “Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2003 dengan modal awal Rp192 miliar,” imbuhnya. Menurut Amir, dana abadi umat itu kini berkembang menjadi Rp276 miliar dan akan terus dikucurkan kepada kelompok masyarakat binaan PNPM yang bertujuan menanggulangi masalah kemiskinan di provinsi ini. Dia menjelaskan pagu PNPM di Lampung saat ini menurun sebesar Rp264 miliar dari tahun sebelumnya Rp313 miliar. Hal itu, timpalnya, mengindikasikan bahwa angka kemiskinan di Lampung kian menurun. “Namun, untuk Kabupaten Lampung Utara justru mengalami peningkatan pagu penerima program PNPM, karena angka kemiskinan di sana menurut data meningkat,” ujar dia. Ditambahkannya, Pokja Pengendali PNPM Mandiri kembali melakukan kegiatan nasional terkait komitmen Pokja Pengendali terhadap “Toleransi Nol untuk Korupsi” pada 16 Mei 2013 di Bandarlampung. Kegiatan itu, kata Amir, pada dasarnya bertujuan untuk menekankan kembali bahwa tata kelola yang baik dan bersih sangatlah mutlak dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kegiatan tersebut akan diikuti sekitar 250 orang, dengan menghadirkan narasumber perwakilan dari KPK dan Kementerian Hukum dan HAM. “Pada tanggal 16 Mei mendatang, akan ada deklarasi anti korupsi dan ketidakberpihakan pada partai politik,” pungkasnya. (net)
12
peMberDayaaN pereMpuaN
edisi mei 2013
Muslimat Nu bukoposo tanam pohon
WAYSERDANG – Program yang dilaksanakan oleh Pengurus Muslimat NU Desa Bukoposo, Kecamatan Wayserdang ini memang patut dicontoh. Merasa memperoleh kehormatan karena diberi bantuan berupa bibit pohon albasia melalui program kebun bibit rakyat (KBR) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji. Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Bahagia yang merupakan wahana bagi muslimat NU Desa Bukoposo mengadakan penanaman pohon seluas 2,5 hektar. Ketua KWT Muslimat NU Bukoposo Aminah menyatakan bahwa kegiatan penanaman pohon ini dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah desa. “Kami tentu tidak memiliki lahan kosong seluas itu. Karena itulah, kami mengajak pihak pemerintah desa untuk bekerjasama. Kami yang menyiapkan bibit, menanam dan merawatnya hingga berproduksi, sedang pihak desa menyiapkan tanahnya,” terangnya. Perempuan yang juga aktif sebagai penggerak PKK ini juga meyampaikan bahwa tawarnnya itu langsung disambut oleh kepala desa Buko Poso A. Katmo dengan cara mempertemukan aparatur desa hingga tingkatan RT dengan pengurus Muslimat NU. “Dalam pertemuan itulah akhirnya disepakati bahwa jika pohon Albasia ini kelak sudah layak dijual, desa memiliki hak sebesar 25% sedang Muslimat NU 75%.” imbuhnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Pj. Kepala Desa Bukoposo A. Katmo. Menurutnya, tanah
yang dipakai untuk penanaman itu adalah tanah Fasilitas milik Desa yang sampai saat ini memang masih belum termanfaatkan. “Karena itu kita menyambut baik tawaran dari Muslimat NU ini. Setidaknya tanah ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat disamping jika pohon Albasia itu sudah layak jual, ini juga bisa menambah pemasukan bagi kas Desa,” jelas Katmo. Pria yang baru satu bulan menjabat sebgai kepala desa ini juga menyinggung bahwa sebagai bukti keseriusan fihak desa mendukung kegiatan ini, ia bersama dengan delapan kepala suku yang ada di desanya, bahkan juga turut membantu dalam hal persiapan dan penanaman. “Kita sudah menyepakati dalam musyawarah desa dengan semua kepala suku bahwa untuk keprluan penanaman dan perawatan awal ini, setiap kepala suku akan menyumbang sebesar 250.000 yang diambil dari kas suku masing-masing,” tambah Katmo. Berkenaan dengan sistem bagi hasil yang sudah disepakati, Katmo juga menjelaskan bahwan semua kesepakatan itu sudah tertuang dalam surat perjanjian antara pihak muslimat dan desa. Hal ini dilakukan mengingat usia pohon albasia untuk matang produksi memang terbilang cukup lama, yakni antara 4-6 tahun. Dia tak ingin apa yang sudah dilakukan hari ini justru akan menuai persoalan dibelakang hari. “Karena itulah surat perjanjian ini menjadi sangat penting keberadaanya,” tutupnya. (red)
FOTO-FOTO iST
PENGuRuS Muslimat NU Desa Bukoposo menanam bibit pohon albasia melalui program kebun bibit rakyat (KBR) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji.
BKB Mekarjaya Maju ke Tingkat Provinsi MESUJI - Bina Keluarga Balita (BKB) Mekarjaya, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjungraya mewakili Kabupaten Mesuji dalam ajang lomba BKB Tingkat Provinsi Lampung tahun 2013. Penilaian lomba yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini dilaksanakan oleh tim penilai provinsi. Rombongan tim yang diketuai oleh Dra. Sarworini tersebut tiba di Desa Brabasan dengan menggunakan bus milik Pemprov Lampung disambut oleh Plt.Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Mesuji Sukarman, kader BKB, dan siswa-siswi pendidikan anak usia dini (PAUD) Mekarjaya. Dikatakan Sarworini, kegiatan BKB tersebut memiliki peran penting dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sesuai d e n g a n usia dan tahapan perkem-
bangannya. Tujuannya agar anak dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas di masa depan. “BKB merupakan salah satu media dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran orangtua dalam membina tumbuh kembang anak dari usia 0–5 tahun,” tuturnya. Ini penting, lanjutnya, terutama dalam pembinaan tumbuh kembang anak sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya. “Agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang maju, unggul, mandiri, dan berkualitas,” papar Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Pemprov Lampung ini. Dalam upaya peningkatan tumbuh kembang anak dengan pola asuh yang benar, sambung Sarworini, BKB dijadikan program nasional yang diselenggarakan secara berkeninambungan. Senada dengannya, Plt. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan
Pemkab Mesuji Sukarman mengatakan bahwa lomba merupakan salah satu sangat bermanfaat bagi orang tua dalam mengasuh anak-anak usia balita. “Kegiatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan sangat banyak manfaatnya terutama dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM),” katanya. Kegiatan ini, tambah Sukarman, pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembangkan balita akan meningkat. Dia menambahkan, kriteria yang dinilai dalam lomba tersebut meliputi; pengetahuan kader BKB tentang perkembangan anak, kesehatan anak, dan pertumbuhan anak. “Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap upaya orang tua dalam meningkatkan kes-
ejahteraan keluarga, misalnya menambah penghasilan keluarga melalui home industri dan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur-mayur,” terangnya. Karena itu, katanya, berbagai hasil kreatifitas mereka turut dipamerkan. “Dalam jangka panjang, pola asuh anak yang berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi salah satu indikator majunya pembangunan daerah,” jelasnya. Untuk itu, masih menurutnya, kegiatan BKB diharapkan terus dikembangkan dan dimajukan. “Terutama posyandu dan PAUD,” pungkas Sukarman. (gan)
edisi mei 2013
oase
13
KANTOR UPK PANCAJAYA MULAI DIBANGUN ADIMULYO – Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pancajaya menjadi satu-satunya UPK yang akan memiliki kantor sendiri. Bupati Mesuji Khamamik bersama Koordinator Provinsi (Korprov) PNPM MPd Lampung Amir Machmud Hasan telah meletakkan batu pertama di calon lokasi kantor UPK Pancajaya yang berlokasi di sebelah Balai Desa Adimulyo, Senin (20/5) lalu. Peletakan batu pertama tersebut dilakukan setelah acara launching dana pemberdayaan tahun 2013 dan penyerahan gelar kapasitas pelaku PNPM MPd-Integrasi terbaik. Dimulainya pembangunan kantor UPK Pancajaya ini mengukir prestasi tersendiri bagi pengurusnya. UPK PNPM MPd-INTEGRASI ini berhasil mengalokasikan dana untuk memulai pembangunan kantornya setelah mencapai surplus sebesar Rp208.220.000. sepanjang tahun 2012. Keuntungan itu diraih karena sukses mengelola dana pemberdayaan secara efektif dan efesien. Fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM MPd-INTEGRASI Mesuji Yohanes TB. mengatakan bahwa surplus dana pemberdayaan di UPK Kecamatan Pancajaya itu akan dialokasikan untuk lima kegiatan dan kelembagaan. Yakni santunan bagi rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 15 persen dari total dana surplus; kelembagaan diantaranya operasional Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) sebanyak 10 persen; Badan Pengawas UPK (BPUPK) 5 persen; bonus UPK 5 persen; dan penambahan modal SPP kecamatan setempat 65 persen. “Ini hasil kesepakatan musyawarah antar desa (MAD) informasi yang tertuang bahwa dana RTM diberikan dalam bentuk beras 10 kg/RTM. Kita sudah melakukan verifikasi sebanyak 466 RTM dengan nilai anggaran Rp31 juta,” ungkap Yohanes didampingi Ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat Mesuji Fajarullah dan Fasilitator Kecamatan UPK Pancajaya Alex Rufaidy di kantor Faskab Mesuji. Yohanes menyatakan surplus yang diraih UPK Kecamatan Pancajaya ini merupakan prestasi membanggakan dan patut menjadi motivasi bagi UPK lainnya. “Kita selalu berharap setiap UPK mendapatkan surplus seperti UPK Pancajaya,” katanya. Menurut Yohanes, UPK Kecamatan Pancajaya juga sukses mengelola dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dengan baik dan tidak terdapat tunggakan. “Program bantuan langsung masyarakat (BLM) melalui SPP ini rentan bermasalah. Jika tidak dikelola dengan baik dan transparan, maka tidak bisa mencapai surplus,” tegasnya. Artinya, masih kata Yohanes, tidak semua kelompok perempuan bermasalah dengan program simpan pinjam yang digelontorkan pemerintah. Hal ini dibuktikan kelompok perempuan di Kecamatan Pancajaya yang pengembalian dana simpan pinjamnya selalu konsisten setiap bulannya. “UPK Pancajaya berhasil membawa daerahnya sebagai kecamatan yang paling berprestasi dalam pengelolaan dana bergulir se-Kabupaten Mesuji dengan tingkat pengembalian SPP,” ujarnya. (red)
FOTO-FOTO SEGAN
BuPAtI Mesuji Khamamik menyaksikan Korprov PNPM MPd Lampung Amir Machmud Hasan saat peletakan batu pertama pembangunan kantor UPK Pancajaya.
INIlAh lokasi perkantoran UPK Pancajaya yang berada di sebelah kiri Balai Desa Adimulyo.
14
peNDaMpiNgaN Masyarakat
edisi mei 2013
fOtO SEGAN PEtRuS SImANjuNtAK
AlOt: Dewan juri tengah berdebat serius untuk menetapkan delapan pendamping masyarakat (PM).
Delapan PM Lulus Seleksi BRABASAN – Tim seleksi (Timsel) penerimaan calon pendamping masyarakat (PM) PNPM MPdIntegrasi dan Sai Bumi Serasan Segawe (SBSS) Kabupaten Mesuji menetapkan delapan PM yang akan bertugas mengawal program pemberdayaan di kabupaten pecahan Tulangbawang ini. Penetapan delapan pendamping masyarakat ini berdasarkan hasil rapat pleno yang dipimpin Fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM MPd-Integrasi Mesuji Yohanes T.B. di ruang rapat Bappeda Mesuji,
Sabtu (18/5). Rapat dihadiri Sekretaris Bappeda Mesuji Sunardi, Kabag Ekonomi Pembangunan Adi Sukamto, Kabid UPPM Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Abu Rosid Istomi, Kabid Pengendalian Bappeda Arif Dwiyanto, dan sejumlah fasilitator pemberdayaan. Mereka yang lulus mengikuti tes tertulis, komputer, interview (wawancara) dan focus group discussion (FGD) antara lain Dwi Siswoko dan Holan Rebuana dari Kecamatan Rawajitu Utara (RJU);
Wahyu Eko Prasetyo dan Nikmatun Hasanah (Mesuji Timur); Sri Purwaningsih dan Suheri (Tanjungraya); serta Jumiati dan Rudi Hartono (Wayserdang). Hanya Zaenal Abidin, calon pendamping masyarakat asal Tanjungraya yang dianggap tidak lulus karena belum menguasai komputer secara umum, baik microsoft word maupun microsoft excel. Faskab PNPM MPd-Integrasi Mesuji Yohanes T.B. menuturkan seleksi penerimaan calon pendamping masyarakat program
pemberdayaan akan ditugaskan di wilayah kecamatannya masingmasing. “Delapan orang yang diambil dari total sembilan peserta,” katanya. Para peserta, lanjut Yohanes, mengikuti proses tes tertulis yang mencakup materi pengetahuan pemberdayaan umum; interview terkait komitmen dan integritas. Menurutnya, keahlian di bidang komputer juga sangat mendukung kelulusan para peserta. “Seleksi calon pendamping masyarakat ini hampir mirip dengan fasilitator ke-
camatan (FK). Karena saat ini, Kecamatan RJU; Tanjungraya; Mesuji Timur; dan Wayserdang, belum memiliki FK,” jelasnya. Setelah dianggap lulus, sambung Yohanes, para pendamping masyarakat akan dikarantina selama sepekan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka menunjang tugas pokok fungsi (tupoksi)-nya di wilayah kerjanya masing-masing. “Pelatihan ini guna mematangkan para pendamping masyarakat yang dinyatakan lulus,” pungkasnya. (gan)
15
poDiuM MaNDiri
edisi mei 2013
amalsyah: kabupaten Mesuji istimewa LABUHANBATIN – Mantan Komandan Rayon Militer (Danrem) 043 Garuda Hitam Kolonel CZI. Amalsyah Tarmizi mengaku bahwa Kabupaten Mesuji istimewa. Hal itu disampakan Danrem saat membuka acara Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-90 di Desa Labuhanbatin, Kecamatan Wayserdang, Kabupaten Mesuji. “Ketika awal saya mejabat, kabupaten yang pertama saya kunjungi adalah Mesuji. Kini, saya telah megakhiri masa jabatan saya. Kabupaen terakhir yang saya datangi juga adalah Mesuji. Meski Mesuji masih termasuk kabupaten baru dengan segala masalahnya, saya menganggap Mesuji adalah kabupaten yang sangat istimewa,” jelas Danrem. Dalam kesempatan itu, ia meminta kepada seuruh pimpinan instansi untuk tidak meninggalkan Bupati Mesuji Khamamik. “Kasihan kalo Khamamik dibiarkan sendiri membangun Mesuji. Saya meminta kepada Dandim, Kapolres, serta kepala instansi lain untuk selalu berkunjung ke Mesuji dan ikut membangun kearah yang lebih baik,” kata Danrem dengan nada bercanda. (red)
Podium Mandiri
Pesan Korprov untuk RBM Mesuji SAYA ingin menyampaikan pesan kepada Pokja RBM Mesuji dan RBM Kabupaten lainnya. Dengan harapan, semoga ini dapat menjadi acuan kinerja bagi para pengurus Pokja RBM di manapun berada. Satu hal yang mesti kita pahami adalah pemerintah tidak pernah merencanakan hal yang sia-sia dengan menganggarkan dana operasional kegiatan (DOK) yang sangat besar untuk arena permainan bernama RBM. Kecuali dengan misi untuk membantu fasilitator dan pelaku program sekaligus menjadi jembatan antara aspirasi publik dengan pengambil keputusan di daerah. Karena kita tahu bahwa di antara rakyat dan pemerintah daerah (Pemda) banyak sekali sumbatansumbatan yang sulit ditembus
oleh para fasilitator. Di situlah keberadaan Pokja RBM hadir sebagai kekuatan baru yang terdiri dari tokoh pemuda, masyarakat, perempuan, pers, LSM, akademisi untuk berkolaborasi dengan fasilitator dan pelaku-pelaku program lainnya. Arena yang menjadi konsentrasi pokja ini berada di ranah advokasi kebijakan. Pokja RBM semestinya mampu melakukan kerja-kerja advokasi untuk membantu pemda agar dalam menyusun regulasi-regulasi sebagai pijakan kegiatannya lebih berpihak kepada rumah tangga miskin (RTM). Sejauh ini, kegiatan pokja sepertinya masih berkutat pada halhal yang sudah disusun dalam workshop, yaitu seputar pelatihan dan semacamnya. Tetapi sebenarnya ada misi-misi khusus yang
harus diemban oleh RBM, yakni menjadi lembaga yang mampu menjadi jembatan aspirasi antara rakyat di tingkat akar dengan pemerintah daerah sebagai pembuat dan pengambil keputusan. Dan misi itu bisa diperjuangkan melalui media, dsikusi publik, hearing bersama DPRD dan lainlain. Hal lain yang juga harus dicatat adalah RBM yang tidak paham arah perjuangannya pasti akan cepat loyo. Kegiatannya akan berakhir dengan tidak dianggarkannya DOK dari pemerintah pusat. Tapi bagi Pokja RBM yang mengerti dan menjiwai akan visi misi mulia yang diembankan kepadanya akan tetap eksis dengan ada atau tidak adanya alokasi DOK. Disamping itu, RBM adalah arena jihad dan sarana per-
juangan bagi anggota masyarakat yang peduli terhadap nasib warga miskin di pelosok-pelosok perdesaan. Karena itu, tidak semua orang berpeluang dan berkesempatan menjadi pelaku program ini. Hal itu terjadi karena adanya ikatan-ikatan dan aturan serta keterbatasan waktu. RBM inilah mereka bisa bergabung dengan komunitas lainnya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara bebas dan tidak direcoki oleh urusan politik praktis semata. Hingga akhirnya semua kembali kepada kita. Kitalah yang menentukan pilihan itu. Mau berjuang melalui sarana yang netral ini atau hanya berpangku tangan menjadi penonton di rumah sendiri. Salam Pemberdayaan!