Edisi 1oke

2

Catatan Kecil Seorang Kader

edisi oktober 2012

 rASA DAN KOmITmEN

Hak Rakyat yang Tunai Terbayar INI adalah perkara rasa; tempat dimana bait-bait komitmen bukanlah buih lautan yang menghampar tanpa makna. Meski kita bukanlah Wolfgang Amandeuz Mozard.

Selamat datang di ranah pengabdian. Ya, saya lebih cool menyebut program pemberdayaan yang telah digaungkan pemerintah melalui apa yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) baik mandiri perdesaan maupun integrasi ini sebagai gerakan rakyat dan pemerintah dalam merealisasikan kembali wujud pengabdian pada bangsa dan ketaatan terhadap rasa cinta negara.

Kalimat itu terasa lebih tepat, meski terdengar agak imajinatif untuk dituturkan pada setiap mereka, siapa pun itu yang dengan kesadaran penuh akhirnya tergerak bersama berjibaku dalam rumah besar berjudul program pemberdayaan ini.

Sedikit tendensius memang. Hal ini karena realitas di lapangan yang justru memperlihatkan bahwa kaderkader PNPM yang ada di pelosok dan kampung-kampung, khususnya tim pelaksana kegiatan (TPK) tiba-tiba menjelma sebagai “pemborong”, “suplier” material proyek atau menjadi semacam “kontraktor” sarana pembangunan fisik di kampungnya masing-masing.

Sehingga tak jarang ini kemudian menuai sikap cemburu dari berbagai pihak, meski kasatnya tak terlalu membabi buta. Tapi sebagaimana kata pepatah, semua memang terjadi karena sedikitnya rasa mengenal.

Hal yang mengharuskan sebuah penekanan tentang betapa pola transparansi dan kooperatif menjadi bagian penting yang tak mungkin terpisahkan.

Sebab siapapun yang terjangkit rasa itu, penyebabnya selalu karena sedikitnya akses informasi yang didapat tentang apa dan bagaimana sejatinya program ini.

Karena itulah, hampir setiap pelatihan dan rakor dengan para kader pemberdayaan di kampungkampung termasuk TPK, saya selalu menyampaikan dua hal; RASA DAN KOMITMEN. Dua kata yang sejatinya adalah ruh dari program hebat ini.

Dua kata yang dengan sangat sadar saya tuturkan pada judul dan lead puitis yang agak kedodoran dan terpampang di bagian paling atas.

Faktanya, meski tak semudah membalik telapak tangan, mindset itu perlahan-lahan mulai tertanam dan terlihat di kalangan kader-kader pemberdayaan di pelosok-pelosok.

Meski tentu saja beberapa catatan tetap menjadi bagian tak terpisahkan sebagai upaya optimalisasi tujuan dan pencapaian target program besar ini. Paling tidak ada beberapa hal yang dapat dicatat: 1. Regulasi (Aturan Hukum)

Mesuji Mandiri

FAjARULLAH Pimpinan Redaksi

Sejatinya, hal itulah yang menjadi motor penggerak dari serangkaian panjang pola kerja sosial ini. Saya katakan pada mereka, “PNPM adalah wujud hak kita sebagai rakyat yang sedang ditunaikan oleh negara melalui sebuah mekanisme yang didukung perangkat regulasi (aturan hukum) yang jelas. Jadi tak ada alasan untuk tidak menjalankannya sebaik yang kita bisa. Karena sejatinyalah, kita sesungguhnya sedang terlibat dalam mengukir sketsa sajarah untuk hari esok sebagaimana para pendahulu juga telah melakukan hal itu untuk kita”.

Di mata masyarakat awam, regulasi terhadap sebuah produk kebijakan tertentu acap dipahami sebagai; niat baik yang hendaknya dikerjakan dengan cara yang juga baik. Sederhana sekali. Bahwa mengawali kebijakan hendaknya memang dibarengi dengan aturan main yang bukan saja jelas, tapi juga mengikat semua pelakunya. Ini menjadi penting, karena urgensinya bukan sekadar bagaimana membuat dan menjadikan program itu ada. Tapi juga bagaimana ia dapat dijalankan dalam rentang jangkau dan standar ukur yang juga jelas. Karena regulasi sebenarnya adalah titik tolak yang menentukan kemana arah dan tujuan dari sebuah program akan bermuara, disamping apa target dan hasil yang ingin dicapai. Maka secara langsung atau tidak, untuk mengikat para pelaku dalam penerapan kebijakan itu dilapangan, faktor regulasi hendaknya menjadi panglima utama.

Dalam kaitan inilah, apa yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Mesuji yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2011 tentang Pembangunan Partisipatif yang secara arif diberi nama Program Sae Bumi Serasan Segawe (SBSS). Adalah langkah maju yang harus selalu dikawal. Perda itu telah membuka ruang dan waktu yang sangat luas untuk menggiring dan mewujudkan Kabupaten Mesuji, bukan saja sebagai satu daerah otonomi baru (DOB) yang tangguh dalam hal kebijakan pro rakyat, tapi juga memiliki komitmen yang juga sama terhadap kapasitas masyarakat untuk berdayasaing dan kompetitif terhadap berbagai bentuk dinamika yang terus berkembang.

2. Komitmen Hal ini yang juga tak kalah penting ketika regulasi itu telah dituangkan adalah komitmen bagi para pelakunya. Di kalangan awam suku jawa, komitmen ini sering disindir sebagai nek iyo, yo iyo. Nek ora yo ora. Ini adalah wujud hidup atas sebuah kesatuan sikap yang bulat antara kata dan perbuatan. Artinya, dalam hal aturan

Pelindung: Khamamik (Bupati Mesuji) Haryati Candralela (Ketua DPRD)

Penasihat: Syamsudin (Kepala Badan PMPK Mesuji)

yang dijalankan, regulasi mutlak menjadi ikatan batin bagi semua elemen yang menjadi bagian dari kebijakan dimana regulasi itu diterapkan. Saya sengaja menyebutnya dengan kata ikatan batin. Sebab pada prinsipnya, komitmen selalu bersinggungan erat dengan hak azasi manusia seperti kejujuran, keterbukaan, tarnsparansi, etika, semangat, demokrasi juga idealisme. Adalah kemunduran –kalau tidak ingin menyebutnya sebagai kegagalan- menwujudkan sebuah komitmen dengan sikap dan langkah yang justru bersebrangan dengan faktor-faktor itu. Kita hanya akan menabur duri dan menuai bencana.

Sebagaimana memetik sekuntum bunga mawar yang juga berduri tajam diatas kepala harimau yang dahaga.

Sehingga akhirnya, tanpa sadar yang kita lakukan tak lebih dari upaya menegakan benang basah; lelah dalam berbuat tapi tak kunjung menemukan titik akhir.

3. transparansi Sangat bijak untuk disadari bahwa akses informasi pada hakikatnya adalah milik dan hak semua orang. Semua lapisan. Sehingga dalam hal ini faktor media memiliki unsur yang juga sama pentingnya dengan program yang sedang dijalankan. Media, sebagaimana juga politik, adalah ibarat sebilah pisau yang memang memiliki takdirnya sendiri. Bergantung pada siapa yang menggunakannya dan untuk apa ia digunakan.

Atau fenomena terbaru pada Pilkada DKI Jakarta. Dimana jutaan orang dibuat terperangah oleh begitu gencarnya media memblow-up sosok calon gubernur Jokowi (Joko Widodo yang sebelumnya adalah Walikota Solo dan orang pertama yang mengkampanyekan mobil buatan siswa SMK ESEMKA) sebagai seorang penantang bersahaja lengakap dengan pernak-pernik yang ada pada dirinya.

Pemberitaan media itu terus-menerus menggiring opini publik hingga tanpa sadar rating popularitas Jokowi terus membumbung tinggi dari detik ke detik. Waktu demi waktu. Sampai Dewan Redaksi: Yohanes T.B. (Faskab Integrasi), Aliful Hakim Singgih Bambang Kuncahyo

kemudia semua mata akhirnya menjadi saksi, bagaimana sosok Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang merupakan penantang di kandang lawan itu mampu menyapu suara terbanyak di dua putaran. Yang lebih mencengangkan adalah lawan bertarung pria asal Solo itu adalah Fauzi Bowo, sosok incumbent yang didukung puluhan partai besar yang di atas kertas sejatinya memiliki segenap fasilitas dan daya kemampuan kampanye yang jauh lebih baik. Sekali lagi, jauh lebih baik!

Begitulah peranan media. Maka dalam kaitan inilah keberadaan ruang belajar masyarakat (RBM) sebagai lembaga yang memiliki tugas menyisir bagian lain dalam hal pengembangan kapasitas masyarakat yang juga sering diplesetkan sebagai ‘underbow’ PNPM ini menjadi teramat penting keberadaannya.

Lembaga ini menjadi media tempat dimana beragam aktivitas terekam dan tereksploitasi secara positif dan berimbang. Selanjutnya, semua kegiatan itu diekspose dalam sebuah bidang media informasi sebagai konsumsi masyarakat dan para pelaku pemberdayaan sekaligus bahan telaah dan evaluasi. Di bagian inilah rentang komunikasi yang menjaga antara masyarakat sebagai obyek program dengan PNPM sebagai pelaksana pemberdayaan bertemu dalam sebuah muara yang terjalin akrab dan teramat dekat.

Saya meyakini lahirnya buletin MESUJI MANDIRI yang digawangi oleh sahabat-sahabat media profesional di kabupaten ini akan memberikan manfaat besar. Dengan sangat sadar telah menisbatkan diri sebagai bagian dari agen of change yang memiliki satu mimpi; berkomitmen dalam pemberdayaan untuk hak rakyat yang tunai terbayar.

4. sanksi Program yang Manusiawi Transparansi dan dua item di atas bukanlah dominasi yang terlanjur sempurna. Harus ada tataran berikutnya ketika program ini kemudian diluncurkan ke tengah

masyarakat, yakni sanksi dan etikanya. Karena itu, hal pertama yang akan dikenakan kepada obyek pemberdayaan ketika didapati ketidakseimbangan pelaksanaan kegiatan di lapangan adalah penerapan atas sanksi program itu. Ia menjadi pilihan pahit yang terkadang memang harus ditelan.

Seorang Ketua TPK pernah bercerita pada saya, bagaimana ia sempat dibuat panik ketika prasarana jalan telford yang ia kerjakan harus dilakukan pembongkran yang ketiga kalinya oleh fasilitator teknik karena susunan batu yang terpasang sama sekali tak sepadan dengan RAB yang ada.

Dalam situasi itu, ia kemudian mengumpulkan semua anggota TPK yang lain dan menceritakan bahwa hal itu terjadi karena sebagian dana untuk pembelian batu dipakai oleh pihak ketiga sehingga ia terpaksa memasang telford itu dengan keuangan yang apa adanya.

Di luar dugaan, salah seorang anggota TPK serta merta berkata “Kalau begitu detik ini juga kita semua harus meminta uang itu,” tuturnya kala itu. Kita jangan pulang dari rumah itu sebelum ada jawaban yang pasti tentang dana dimaksud.

Jika ternyata tetap saja gagal, maka hanya ada dua pilihan; kita semua mundur sebagai TPK yang tak mampu mengemban amanat masyarakat kampung atau kita akan iuran hingga kebutuhan itu terpenuhi!.”

Mereka kemudian menyetujuan pendapat itu. Malam harinya, mereka mendatangi pihak ketiga itu dan mengutarakan apa yang telah terjadi dan mereka alami. Kembali di luar dugaan, meski dalam keterperangahan panjang yang membelit, pihak ketiga itu ternyata menyadari bahwa apa yang ia perbuat adalah sebuah kekeliruan yang membuat orang-orang dekatnya merasa amat terzolimi.

Karena memang tak ada keindahan yang paling membahagiakan kecuali ketika waktu mempertemukan kita pada satu ruang tempat, dimana sikap bijak datang dan andil membantu kita dalam memahami sesuatu.

Terahir, saya merasa perlu untuk mengucapkan selamat untuk terbitan perdana buletin MESUJI MANDIRI ini. Ya, congratulation. Selamat datang direntang panjang semangat pengabdian yang mungkin nyaris tanpa batas. Di ranah ini kita betemu, berdiskusi dan bergerak bersama untuk mengawal dan memastikan satu hal; bahwa hak rakyat memang harus tunai terbayar.

GOOD LUCK. Penulis: FAjARULLAH Ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji

Pimpinan Redaksi: Fajarullah staf Redaksi: Puryanto, Ansori Eko Setiyo, Juni Setiono, Warseno, Yoyok, Dadang Saputra, Supriyanto.

ALAMAt: Kampung Budiaji, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten mesuji, Provinsi Lampung.

Penerbit: Pokja Media dan Informasi Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji.

3

rbm mesuji

edisi oktober 2012

RBM Ubah Mindset Masyarakat Mesuji GELIAT pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) Integrasi terus berinovasi. Selain kegiatan fisik dan pelatihan, PNPM kini melahirkan ruang belajar masyarakat (RBM) yang digulirkan sejak dua tahun silam atau tepatnya 2010 silam.

Pengembangan RBM yang telah terbentuk dalam komposisi kelompok kerja (pokja) ini tidak lepas dari perjalanan PNPM-MPd Integrasi.

Lahirnya Pokja RBM ini guna merubah pola pikir (mindset), cara pandang, kapasitas, dan bentuk-bentuk pengorganisasian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandiriannya.

Atas dasar itulah, RBM dipanda­ ng perlu hadir di tengah ma­syarakat gu­na meningkatkan peran aktif ele­ men masyarakat untuk melaku­kan fungsi pengawasan. Sebab, cakup­ an wilayah kerja PNPM-MPd In­ teg­­rasi semakin besar sehingga di­ butuhkan proses pengawasan dari masyarakat sebagai penikmat maupun pelaku kegiatan.

Tidak hanya itu. Kecenderungan permasalahan yang semakin bertambah dan kompleks sehingga perlu peran langsung masyarakat da­ lam penanganannya. Namun, ke­beradaan pelaku-pelaku maupun lem­baga desa hingga kecamatan juga patut diorganisir, diperkuat dan dikembangkan.

RBM me­ rupa­ kan suatu kultur atau perilaku belajar yang teror­ gan­isir, terstruktur, sistematis dan terbentuk sebagai hasil pengkondisian ruang bersama yang di-

lakukan secara terus menerus oleh masyarakat. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan atau mengembangkan kapasitas pelaku-pelaku PNPM-MPd tingkat kampung, kecamatan maupun kabupaten dan masyarakat umum.

Ketua Pokja RBM Mesuji Fajarullah mengatakan tujuan lain pengembangan RBM adalah tersosialisasinya PNPM-MPd kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena, lanjutnya, masih ada di antara masyarakat tersebut yang hanya bersifat apatis (tidak mau tahu, acuh, cuek) yang sama sekali tidak mengetahui apa itu PNPM-MPd, apa capaian targetnya, apa yang melatarbelakanginya dan yang paling penting adalah apa tujuan dari PNPM-MPd tersebut.

“Untuk itu, perlunya sistem pembelajaran melalui RBM ini dan mencetak kader-kader yang benarbenar mampu memfasilitasi atau menjembatani dan mensosialisasikan apa itu PNPM-MPd kepada masyarakat luas,” terangnya.

Menurut Fajarullah, keberadaan RBM untuk membentuk sistem yang memungkinkan terjadinya proses belajar kolektif masyarakat; tersedianya sarana dan prasarana pendukung guna menunjang kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat.

“Lalu berkembangnya kegiatan berbasis pengalaman lokal; penguatan jiwa, peran, dan tugas pelaku. Serta pengembangan tempat pelatihan masyarakat di kampung, kecamatan dan kabupaten,” urainya.

RBM ini, kata Fajarullah, menggunakan prinsip pengelolaan yang

meliputi demokratis; swakelola, terbuka dan bertanggungjawab; bersifat subsidi; sederhana dan tepat guna. “Kegiatannya fokus terhadap pelatihan pelatih dan tim pelatih masyarakat; pengembangan alat dan media kabupaten; serta workshop evaluasi berkala,” lanjutnya.

Dengan berbagai kegiatan tersebut, Fajarullah berharap ruang belajar bersama masyarakat perdesaan segera terbentuk secara merata di 75 kampung di Mesuji. “Selain itu, penyediaan dan pengembangan tenaga pelatih masyarakat di bidang pengawasan, pemeriksaan, dan penanganan masalah,” tambahnya.

Tentunya, masih menurut Fajarullah, publikasi dan penyiaran dari hasil-hasil pengalaman terbaik di lapangan diharapkan bisa menunjukkan kontribusi dan manfaat langsung dari penyediaan wahana belajar lokal ini. “Adanya desiminasi dan kampanye berulang diharapkan dapat menggugah kesadaran produktif masyarakat. Dan terjadinya revitalisasi organisasi kerja masyarakat dalam mendukung terbentuknya wahana belajar di tingkat kecamatan maupun komunitas sangat penting,” jelasnya.

Fajarullah mengharapkan supaya Pemkab dan DPRD Mesuji bisa membantu pengembangan sistem RBM yang sudah bergulir di kabupaten ini sejak 2010 silam. “Selama ini, kita belum pernah mendapatkan dana pendamping dari APBD. Kita hanya melaksanakan berbagai kegiatan dari bantuan pemerintah pusat, sehingga tidak dapat maksimal berjalan,” pungkasnya. (red)

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DOK RBM 1. Perencanaan kegiatan; workshop sosialisasi-pengorganisasian RBM dan penetapan usulan kegiatan.

2. Penyusunan modul-modul kabupaten.

3. Pelatihan untuk pelatih (TOT/trainers of trainer), tim pelatih masyarakat (TPM).

4. Pelatihan dasar.

5. Penulisan, penerbitan, gelar kapasitas pelaku (lomba antar pelaku).

6. Pengembangan alat dan media kabupaten.

7. Pelatihan lanjutan (advokasi hukum, CBM, media, dan pengorganisasian).

8. Workshop evaluasi berkala pelaksanaan dan hasil RBM. 9. Penghargaan (reward) atas kinerja pelaku PNPM-MPd. 10. Penanganan masalah melalui jalur hukum (proses litigasi).

Kebijakan Ruang Belajar Masyarakat 1. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran 2. Tujuan dan Manfaat Ruang Belajar Masyarakat 3. Aspek Yang Diatur Dalam Ruang Belajar Masyarakat 4. Output Adanya Ruang Belajar Masyarakat 5. Keberhasilan Ruang Belajar Masyarakat Treatment Ruang Belajar Masyarakat : 1. Refleksi penyadaran 2. Refleksi penanganan masalah berbasis masyarakat 3. Refleksi pengawasan berbasis masyarakat Dimensi Ruang Belajar Masyarakat : 1. Membangun Sistem Belajar 2. Membangun Sarana Pendukung 3. Merangsang Inisiasi 4. Penumbuhan Jiwa Kader Tujuan Ruang Belajar Masyarakat : 1. Pengembangan sistem yang memungkinkan terjadinya keberlanjutan proses belajar kolektif masyarakat 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kebutuhan kapasitas masyarakat 3. Pengembangan kegiatan berbasis pengalaman lokal 4. Pengembangan jiwa, peran dan tugas pelaku 5. Pengembangan tempat pelatihan Sumber: Pokja RBM Mesuji

PEMUKIMAN warga Kampung Sungaisidang, Rawajitu Utara, Mesuji, masih didominasi rumah papan.

INILAH ruas jalan yang dibuka tim pelaksana kegiatan (TPK) Kampung Sungaisidang melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

Sungaisidang tak Terisolir Lagi A L H A M D U L I L A H . It u l a h ung­­ka­pan rasa syukur yang terucap dari bibir masyarakat Kampung Sungaisidang, Kecamatan Rawajitu Utara (RjU), Kabupaten Me­ suji. Mereka sangat berterimakasih atas dibukanya akses jalan kampung oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) setempat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) Integrasi tahun 2012.

Sudah puluhan tahun lebih warga Sungaisidang “terkurung” akibat akses jalan kampung yang tak kunjung dibangun. Mereka tidak dapat melintasi ruas jalan tersebut menggunakan kenda­ ra­an roda empat. Hanya sepeda motor yang bisa melintas di jalan kampung itu.

Sebelum akses jalan kampung dibangun, masyarakat ha­ n ya mengandalkan transportasi melalui jalur air me­ ng­­g unakan perahu untuk mem­­b awa hasil perikanannya ke luar Sungaisidang. Jika air me­n galami pendangkalan, warga setempat tidak dapat memasarkan hasil tangkapan ikan yang menjadi penghasilan utama mereka.

Melalui bantuan PNPM-MPd

Integrasi, akses jalan kampung dibangun sepanjang 1.856 meter dengan menggunakan dana Rp2.409.700. Kini masyarakat se­ tem­pat sudah menikmati man­­fa­ at dari program tersebut.

Ketua UPK Kecamatan RjU Puryanto menuturkan pembangunan pengerasan badan jalan tersebut dipilih masyarakat karena sangat dibutuhkan di kampu­ ng tersebut. “Akses jalan ini sebagai satu-satunya jalan darat yang menghubungkan kampung Sungaisidang dengan kampung lainnya,” ujarnya.

Dilanjutkannya, akses jalan yang masih belum terbentuk ju­ ga berdampak luas bagi mas­ya­ rakat. Mereka kesulitan untuk men­dapatkan kebutuhan pokok.

Jika ingin membeli sembilan pokok (sembako), masyarakat ha­­rus mengeluarkan kocek dengan harga yang sudah cukup ti­ ng­gi.

“Dengan adanya jalan ini, ma­syarakat sangat terbantu dan te­rasa manfaatnya. Kedepan, ka­ mi berharap program yang sama terus digulirkan di kampung ini.

Sehingga, jalan kami yang hanya pengerasan badan jalan dapat di­ tingkatkan menjadi telford,” ha­rap Puryanto. (red)

4 KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM- MANDIRI PERDESAAN di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat tentunya peran dan tugas membantu pengelolaan pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah kader desa disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan. Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri para kader-kader desa.

Selanjutnya kader masyarakat sebagai tenaga teknik juga perlu dibentuk dalam rangka membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/ atau pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. tUGAs DAN tANGGUNGjAWAB FAsILItAtOR DEsA (FD) /KADER DEsA Secara umum tugas dan tanggung jawab FD atau Kader desa adalah : A. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan Peta Sosial pada saat Musyawarah Dusun.

B. mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan, seperti : data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin dan data pendukung lainnya, C. menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM–MANDIRI PERDESAAN kepada masyarakat desa.

D. memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan PNPM-MANDIRI PERDESAAN di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian.

E. mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM-MANDIRI PERDESAAN setiap tahapan PNPMMANDIRI PERDESAAN di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian.

F. mengikuti pertemuan bulanan dengan pendamping lokal yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan (FK), untuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

G. membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah, perselisihan di desa.

H. mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa dan dusun I. mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.

J. mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah desa kepada masyarakat. tAHAPAN tUGAs FD/KADER DEsA tahap Perencanaan a. menggali gagasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, untuk diajukan. b. mencatat dan menginventarisir gagasan masyarakat pada waktu penggalian gagasan sebagai bahan untuk pembahasan di Musyawarah desa perencanaan usulan desa

bahan bacaan

edisi oktober 2012

FOTO: ILUSTRASI

pembentukan tim pemelihara dan kelompok pemeliharaan E. Memantau hasil dan operasional kegiatan serta kondisi kegiatan prasarana yang telah dibangun terutama bagian mana yang membutuhkan pemeliharaan F. Memfasilitasi proses pemeliharaan terhadap prasarana yang dibangun KRItERIA FD/KADER DEsA Kriteria sebagai Kader Desa adalah sebagai berikut : a. Warga setempat, dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. b. Bukan kepala desa atau perangkat desa maupun suami/ istrinya c. Bukan anggota BPD maupun suami/istrinya d.Mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugastugasnya e.Jujur, bertanggung jawab dan bersedia bekerja secara sukarela f. Bisa membaca dan menulis PROsEs PEMILIHAN FD/KADER DEsA Pemilihan kader desa dilakukan pada saat musyawarah desa sosialisasi. Pada saat Fasilitator Kecamatan melakukan orientasi di desa-desa dan sebelum musyawarah desa sosialisasi diadakan, perlu diinformasikan akan kebutuhan tenaga-tenaga potensial dari desa yang siap bekerja membantu masyarakat berpartisipasi dalam PNPM-MANDIRI PERDESAAN secara sukarela. Acuan proses pemilihan kader desa sebagai berikut: A. Persiapan Pemilihan : • mengidentifikasi kebutuhan FD/Kader Desa dengan melakukan observasi dan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Desa, BPD atau lembaga desa lainnya sekaligus sosialisasi PNPM-MANDIRI PERDESAAN • menginformasikan kebutuhan FD/ Kader Desa kepada semua orang dengan secara lisan dan tertulis melalui pengumuman yang ditempel di papan informasi. Nama-nama hasil identifikasi dan siapa saja yang berminat dan mendaftarkan diri dicatat.

c. membantu Tim Pengelola Kegiatan dan Kepala Desa mulai dari persiapan sampai selesainya penyelenggaraan pertemuan musyawarah di desa. d. memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah desa, e. menyusun usulan desa bersama Tim Penulis Usulan f. melakukan survai dan mengumpulkan data pendukung usulan, termasuk: kesediaan swadaya, perkiraan jumlah penerima manfaat, perkiraan besarnya biaya kegiatan sebagai bahan penulisan usulan g. menginformasikan kepada masyarakat hasil keputusan Musyawarah Antar Desa prioritas usulan dan penetapan usulan yang didanai PNPM-MANDIRI PERDESAAN h. membantu FK dalam memfasilitasi proses penyusunan desain dan rencana anggaran biaya kegiatan yang masuk prioritas untuk didanai. tahap Pelaksanaan A. membantu Tim Pengelola Kegiatan dalam penyelenggaraan

Musyawarah Desa Pertanggungjawaban dan Musyawarah Desa Serah Terima B. memfasilitasi masyarakat dalam Musyawarah desa Pertanggungjawaban dan Musyawarah desa Serah Terima.

C. memberikan masukan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan D. membantu TPK dalam pembuatan administrasi yang tertib dan benar E. memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk dalam kesediaan adanya swadaya dan pengembalian pinjaman kegiatan simpan pinjam atau usaha ekonomi produktif lainnya F. membantu TPK dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan, Usaha Ekonomi Produktif, pendidikan, kesehatan dan pelatihan peningkatan ketrampilan masyarakat.

G. membantu TPK dalam pengawasan pekerjaan di lapangan, pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan kegiatan prasarana H. membantu TPK untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan alat.

I. membantu mengawasi pekerjaan di lapangan, terutama pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan, seperti mencatat pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dan melaporkan kepada TPK dan FK. tahap Pelestarian A. Memfasilitasi masyarakat desa dalam pengajuan usulan dari dana pengembalian pinjaman bergulir B. Memfasilitasi masyarakat desa agar tetap berpedoman pada prinsip dan tujuan PNPM-MANDIRI PERDESAAN dalam memanfaatkan dana bergulir, C. Membangkitkan motivasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan D. Membantu TPK dalam

B. Proses Pemilihan • Pemilihan FD/Kader Desa dilaksanakan pada saat Musyawarah Desa Sosialisasi • Sebelum proses pemilihan dilakukan, fasilitator pertemuan musyawarah desa menginformasikan tentang kriteria, aspek kerelawanan, kejujuran serta tugas dan tanggungjawab yang akan diemban oleh kader desa.

• Ajak peserta musyawarah desa untuk menentukan berapa jumlah FD/ kader desa (minimal 2 FD/kader desa, dianjurkan untuk tiap-tiap dusun ada kader dusun) • Ajak peserta untuk menentukan kriteria tambahan yang lebih diutamakan yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.

• Fasilitasi peserta musyawarah untuk memilih FD/kader desa sesuai kriteria yang telah ditentukan dan yang telah disepakati bersama.

• Jumlah FD/kader desa terpilih harus memperhatikan keseimbangan antara kader laki-laki dan kader perempuan. (*)