edisi 4

2

catatan kecil seorang kader

edisi januari 2013

Komitmen Bupati Mesuji Ibarat Rindu Terpendam SEBERSIT cahaya lentera yang menyala kecil dalam kepekatan yang riap. Dan terombang-ambing oleh terpaan angin diam yang bisu.

Tak pernah menandakan apa pun kecuali satu hal; ia adalah harapan atas sebuah kehidupan baru.

Kehidupan yang tak pernah jengah mengajari kita tentang makna sebuah komitmen.

Khalil Gibran, sastrawan yang karya-karyanya begitu mendunia dan hingga kini masih senantiasa menginspirasi banyak orang itu, pernah menulis sepenggal syair: Andailah mahluk berbulu halus itu tersenyum disatu malam......

Rembulan dilangit bahkan tak jengah ingin segera melihat wajahnya ......

Tapi entah mengapa, kini ia menangis.......

Wajahnya buram.......

Dipenuhi butir kaca-kaca retak Hatinya menyimpan selaksa rindu.....

Syair sarat makna dari pujangga asal Lebanon itu bercerita tentang seekor kucing dan seorang majikan itu kembali menggelitik saya saat membaca statemen menggetarkan yang dilontarkan oleh Bupati Mesuji Khamamik, S.H. ketika meninjau penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) APBD Tahun 2013 di kantor Sistem Informasi Pemerintah dan Keuangan Daerah (SIPKD). Di kantor tersebut, bupati ini mengingatkan “Anggaran harus tepat dan terarah untuk masyarakat. Kasatker harus paham apa yang diharapkan oleh masyarkat!”

Kalimat tegas yang juga sempat diabadikan oleh berbagai media lokal itu menjadi menarik untuk dimaknai bukan saja karena yang mengeluarkannya adalah seorang bupati, tetapi juga karena apa yang disampaikan itu sesungguhnya adalah wujud hidup dari rindu panjang rakyat Mesuji yang sudah bergurat-berakar direntang paruh waktu yang juga cukup lama.

Selang sebulan kemudian, bupati kembali membuat gebrakan dengan membangun jalan provinsi menggunakan dana pribadi dan sumbangan koleganya. Media massa pun gencar mewarkannya. Mengutip Koran Editor Edisi Jumat 11 Januari 2013 yang mengangkatnya melalui sebuah judul cukup menggelitik Oase Kepemimpinan dari Mesuji.

Di koran tersebut, Bupati Khamamik bertutur lugas “Saya minta bantuan dari kerabat dan orang-orang yang peduli dengan Mesuji. Sedikitsedikit dikumpulkan untuk membeli batu dan operasional alat berat.”

Meski saya belum sempat melihat secara langsung tempat itu

Andailah mahluk berbulu halus itu tersenyum disatu malam.......

Rembulan dilangit bahkan tak jengah ingin segera melihat wajahnya....

Tapi entah mengapa, kini ia menangis......

Wajahnya buram..........

Dipenuhi butir kaca-kaca retak........

Hatinya menyimpan selaksa rindu........ dan hanya membacanya dari media, saya tetap meyakini kebenarannya. Sebab, saya tidak menemukan sanggahan atau hak jawab yang datang sebagai klarifikasi saat pemberitaan di atas terpublikasi bahkan sampai tulisan ini dibuat.

Dengan atau tanpa berbekal kemampuan menulis yang baik, apalagi bertutur bahasa sesuai EYD, saya merasa kebulatan sikap Pak Khamamik itu mengingatkan saya tentang beberapa hal yang coba diurai dalam tulisan tak terlalu berbobot ini.

1. Rindu Pada Wujud Komitmen Seorang sahabat, yang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media lokal di Lampung pernah bercerita kepada saya tentang ketidaktahuan seorang warga pedalaman di Mesuji terhadap sejumlah program yang digelontorkan pemerintah. Saat itu, warga asal Wiralaga yang jauh dari akses dan sarana informasi pernah mendatanginya dalam sebuah keterkejutan luar biasa di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) di Bandarlampung. Warga itu amat tersentak ketika salah seorang anggota medis di RSUDAM memberitahukan bahwa segala biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah melalui program Jamkesmas.

Dia pun terperangah dan sontak terkejut. Seketika pria paro baya itu dengan tampang lusuh itu tak kuat lagi untuk menyimpan perasaan ingin tahunya.“Tahu tidak dimana rumah orang yang bernama pemerintah itu?

Saya mau mengucapkan terimakasih.

Alangkah baik orang itu!” tanyanya.

Sahabat saya itu langusng tersenyum. Pertanyaan polos itu memang terdengar amat menggelikan. Lalu, sahabat saya itu mencoba menjelaskan pertanyaan warga tersebut. “Pemerintah itu bukan nama orang, Pak. Tapi nama lembaga negara yang bertugas mengatur negara, provinsi, dan kabupaten/kota,” jelasnya yang disambut si pasien dengan kepala mengangguk.

Begitulah. Betapa hebatnya pengaruh yang ditimbulkan ketika komitmen tentang sebuah kebijakan. Implementasinya menempuh

ruang paling dalam di dada rakyat jelata. Tak seorang pun dapat menduga ternyata ia memiliki semacam kekuatan magic yang tanpa sadar dapat berwujud menjadi terobatinya sebuah rindu sekaligus juga tergaugnya sebuah rasa.

Kalimat lugu yang dilontarkan warga masyarakat yang lugu itu memperlihatkan pada kita betapa pentingnya menyelaraskan antara kata dan perbuatan ketika itu sudah menjadi sebuah kebijakan yang harus diambil dan ditetapkan. Apalagi jika memang gaung dari hal itu memang sudah menjadi buah bibir sejak lama. Maka menemukanya dalam sebuah realitas nyata adalah wujud hidup atas sebuah kehalusan yang menderu dalam segenap debaran jiwa.

Meski sejujurnya, apa yang terjadi diatas adalah hal yang secara alamiah memang itulah semestinya yang harus terjadi. Dan ia sedang menjawab sederet keraguan milik rakyat yang kemunculannya adalah karena ulah janji. Keraguan yang kerap datang hingga menakdirkan sebuah mimpi panjang yang menjenuhkan. Dia juga adalah akibat dari betapa untuk menemukan implementasi atas sebuah keputusan yang sudah dinisbatkan, bahkan menjadi sama sulitnya dengan melihat mentari di malam gelap.

Sehingga akumulasi dari rasa sejenis inilah yang kemudian memunculkan sikap pesimis dan apatis di kalangan masyarakat. Puncaknya, tak jarang masyarakat akhirnya justru mencari jalan keluar sendiri atas segala masalah yang ia hadapi.

Sebab ia tak lagi memiliki kekuatan untuk bisa mempercayai segantang harapan yang selalu disemai di sepanjang musim janji itu.

2. Rindu Sosok Pemimpin Teladan Pernah suatu hari, ketika masih menjadi Walikota Solo, Jokowi (Joko Widodo) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pulang dari sebuah kegiatan dalam kondisi yang sudah larut. Saat tiba di depan pintu gerbang rumah dinasnya, ia melihat

anggota Satpol PP di pos penjagaan pintu gerbang itu sudah terlelap di tempat jaga mereka. Melihat kondisi itu, sopir Jokowi segera tanggap dan bermaksud untuk membunyikan klakson.

Tapi Jokowi segera mencegah sambil berucap spontan, “Biarkan, jangan diganggu. Mungkin mereka terlalu capek. Kita lompat pagar saja!”

Kejadian itu sebenarnya tak pernah diceritakan pada siapapun oleh Gubernur . Para penjaga dan sopir Jokowi merasa perlu untuk mengungkapkan hal tersebut, bahkan hampir pada semua orang yang mereka kenal. Boleh jadi, mereka memang sepakat untuk satu hal; bahwa sikap Pak Walikota memang laiak untuk menjadi teladan bagi siapapun.

Hari ini wujud sebuah keteladanan di kalangan pemimpin justru nyaris tak terlalu mendominasi untuk dapat dihayati secara laiak. Betapa teramat sering kita melihat bentuk dan sikap arogansi justru membungkam dan menyita hampir semua rasa simpati kita yang bebal. Tak terhitung rasanya, mata kita menyaksikan betapa faktor pengaruh dalam hal pola kepemimpinan justru menjadi muara dan pangkal atas sebuah silang sengketa yang sebenarnya sama sekali tak perlu.

Pemimpin tak lagi muncul sebagai sosok yang patut diteladani. Ia hanyalah sosok yang harus hadir untuk sebuah tujuan sesaat yang derunya tak lebih dari sehasta jemari. Hingga di posisi inilah kemudian phobia terhadap pemimpin dan sikap apatis rakyat itu jutru menemukan wujudnya yang amat sempurna.

Maka sosok pemimpin yang meneladani, sejatinya laksana sebuah cahaya lentera lampu nelayan di malam hari. Yang riap-riapnya memberikan cahaya di tengah hamparan laut yang menghampar luas. Pemimpin juga ibarat sebait sketsa tentang rindu yang terus membucah di ruang dada untuk menanti satu perjumpaan di titik akhir. Karena sesunggunya, keteladanan adalah wujud dahsyat atas sebuah keteguhan sikap dan kebeningan hati.

Dan dampaknya selalu akan menganugerahkan satu kekuatan maha

dahsyat pula! Kekuatan yang tak pernah kuasa diterka, bahkan oleh semburat mentari pagi.

3. Rindu Sosok Pemimpin Penuh Inspirasi “Jika kamu melakukan sesuatu, yang sesuatu itu membuat orang lain dan kamu menjadi besar.

Dan karena itu banyak orang yang tergerak untuk turut melakukannya sehingga orang-orang itu pun juga menjadi besar sepertimu, sesungguhnya kamu adalah pemimpin.”

Itulah pesan inspiratif yang pernah dilontarkan oleh Jhon F. Kennedy di hadapan ribuan rakyatnya yang berkulit hitam pada detik-detik terahir masa hidupnya. Amerika Serikat kala itu memang adalah semacam tanah membara bagi warga kulit hitam. Tapi setelah pernyataan itu, satu pondasi besar untuk sebuah kebangkitan telah tertanam di negeri Paman Sam; bahwa kapasitas seorang Amerika --setidaknya dari sudut pandang Kennedy— hanya akan diukur bukan dari apa warna kulit orangnya, melainkan bagaimana ia mampu manjadi inspirasi bagi bangsabangsa lain. Dan statemen ini dengan tanpa disadari, ternyata adalah strategi Kennedy untuk membangkitkan semangat rakyatnya yang berkulit hitam, sekaligus mengikis dengan kasat stigma buruk bernuansa ras yang sudah menjadi hal biasa kala itu.

Sejak lama kita begitu dihantui oleh mimpi yang panjang terhadap satu keinginan untuk menemukan seorang pemimpin yang juga adalah inspirator. Pemimpin yang selalu berada dijarak yang teramat dekat dengan sikap dan sifat itu. Dengan kekuatan lisan dan keteladanannya ia menjadi sumber rujukan bagi segenap jiwa rakyat di segala kondisi yang kerap terjadi. Dan kita juga rindu dengan genggaman tangan lembut seorang pemimpin yang ketika kita tersesat, jemarinya menggapai lengan kita sambil berkata; “Aku ada disini. bersamamu!” Dan ketika ketakutan dan belenggu itu pergi dari kita, sudut matanya yang biru masih setia menatap kita tanpa beringsut, bibirnya pun seolah kembali berkata; “Aku masih di sini.

Untuk menjagamu!”

Demikianlah rindu itu. Iramanya bahkan masih terus mengalun dalam senandung bernada sopran yang kadang terdengar hampa tanpa suara.

Dan disini, ia --sang rindu itu-- masih mendekap nadi kita dalam orkestra latin dan irama buramnya yang tanpa komposer. Karena memang begitulah kisah tentang rindu. *Penulis juga aktif sebagai Ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji

PENGIRIMAN OPINI: Mesuji Mandiri menerima opini dengan jumlah 3000 karakter. Kirim via email ke redaksi rbmmesuji@gmail.com

Mesuji Mandiri

Pelindung: Khamamik, S.H. (Bupati Mesuji) Haryati Candralela, S.Sos.M.M. (Ketua DPRD)

Penasihat: Syamsudin, S.Sos.M.M. (Kepala Badan PMPK Mesuji) Sukarman, S.H. (Kepala Bappeda Mesuji) Pimpinan Redaksi: Fajarullah

Staf Redaksi: Puryanto, Ansori Eko Setiyo, Juni Setiono, Warseno, Yoyok, Dadang Saputra, S.Pd., Supriyanto, Rudi Hartono.

Penerbit: Pokja Media dan Informasi Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji.

ALAMAT: Kampung Budiaji, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten mesuji, Provinsi Lampung. Email: rbmmesuji@gmail.com

edisi januari 2013

musawarah mufakat

3

Camat Pancajaya Warning Kader Pemberdayaan ADIKARYA MULYA – Besarnya kucuran dana pemberdayaan yang akan digulirkan Pemkab Mesuji mendapatkan perhatian khusus dari Camat Pancajaya Anca Martha Utama. Dia melarang keras adanya pemotongan dana PNPM MPd-Integrasi dan SBSS. “Dilarang keras memotong anggaran, apalagi sampai meminta. Ini sama saja merusak program yang disusun dalam musrenbang,” ungkap mantan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Mesuji ini saat memberikan arahan dalam musrenbang di Desa Adikarya Mulya, medio Januari lalu.

Menurut Anca, larangan potongan dana pemberdayaan ini guna memaksimalkan kualitas pengerjaan PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi dan Sae Bumi Serasan Segawe (SBSS) di Kecamatan Pancajaya. “Saya mewarning supaya para kader dan pelaku di semua tingkatan jangan sekali-kali menyimpangkan dana yang dikelola tim pelaksana kegiatan (TPK) kampung,” tegasnya.

Dana pemberdayaan tersebut, lanjut Anca, tidak memiliki setoran pada pihak manapun, termasuk sejumlah pejabat di satuan kerjanya. “Itu adalah

dana milik masyarakat yang hanya boleh dipergunakan untuk membangun kampung mereka,” imbuhnya.

Dia menambahkan selama ini program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi dan SBSS sudah terbukti memiliki kualitas lebih baik. “Untuk itu, jangan sampai hal ini ternodai oleh sikap para kader dan pelaku yang tidak bertanggungjawab. Laksanakanlah program ini dengan sebaik-baiknya. Dan hindari bentuk-bentuk kebocoran sekecil apapun,” katanya.

“Ini bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun kampung mereka. Jadi, perhatian pemerintah daerah ini harus dijaga dan dipertahankan,” harap Anca.

Diketahui, alokasi dana pemberdayaan dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Kendati demikian, Pemkab Mesuji telah menambah alokasi sebesar 63 persen atau Rp15.430.000.000. pada tahun anggaran 2013. Sebelumnya, alokasi dana daerah untuk program pemberdayaan cuma Rp9.600.000.000. (red)

FOTO IST

BERI ARAHAN: Camat Pancajaya Anca Martha Utama (berdiri) melarang keras adanya pemotongan dana PNPM MPd-Integrasi dan SBSS tahun 2013 di dalam acara musrenbang di Desa Adikarya.

4

musawarah mufakat

UPK Inventarisir

Usulan 2013 FOTO RUDI HARTONO

TERUS BERGULIR: Program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) di Kecamatan Wayserdang tetap menjadi kegiatan andalan. Karena SPP di kecamatan ini tidak memiliki tunggakan seperti di Kecamatan Mesuji.

WAYSERDANG – Memasuki tahun baru 2013, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MPd-Integrasi dan program SBSS Kecamatan Wayserdang mulai menerima usulan untuk kegiatan tahun ini. Pengajuan program pemberdayaan itu datang dari tim pembuat usulan (TPU) desa yang tersebar di kecamatan tersebut.

Pendamping lokal (PL) PNPM MPdIntegrasi Kecamatan Wayserdang Rudi Hartono mengharapkan pertengahan Januari ini semua pengajuan itu sudah dapat terselesaikan. “Ini sesuai dengan target saat rencana kerja tindak lanjut (RKTL) UPK Wayserdang tahun 2013,” tuturnya.

Di pertengahan bulan ini, sambungnya, sudah bisa dilaksanakan verifikasi guna mengecek usulan keg-

iatan di lapangan. “Sehingga diharapkan pelaksanaan musrenbang dapat terealisasi paling lambat awal bulan Februari,” ujarnya.

Rudi mengakui bahwa dalam hal penulisan usulan ini, masih banyak kendala teknis yang harus dihadapi.

“Salah satunya seperti masih terdapat beberapa desa yang mengganggap usulan bukanlah hal penting yang harus dibuat oleh TPU,” katanya.

Menurut Rudi, pemahaman seperti itulah yang membuat beberapa desa khususnya yang masih baru mengenal program ini. “Jadi terkesan membuat usulan asal jadi. Padahal pelatihan TPU sejak jauh-jauh hari dilaksanakan,” tambahnya.

Meski begitu, Rudi menganggap hal itu adalah sesuatu yang wajar dan

lazim terjadi di dalam program pemberdayaan. “Sebab merubah mindset (pola pikir) sebuah masyarakat memang bukanlah pekerjaan semudah membalikkan telapak tangan,” kelakarnya.

Karena itu, dia menganggap berbagai kendala ini adalah tantangan untuk senantiasa berbenah agar hasil yang dicapai dari waktu kewaktu dapat semakin baik. “Perbaikan akan terealisasi seiring banyaknya pengalaman buruh yang akan dibenahi bersama masyarakat,” tukasnya.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM MPd-Integrasi dan program SBSS Kecamatan Wayserdang Tamyani Arsyad juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, secara umum keberadaan program ini sudah dapat diterima masyarakat.

“Tetap saja kendala-kendala teknis sebagaimana di atas terus terulang dari waktu ke waktu. Ini karena sosialisasi yang dilaksanakan memang belum sepenuhnya dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat,” akunya.

Sebenarnya, masih kata Tamyani, hal ini hanyalah pengulangan saja. Sebab tingkat pemahaman masyarakat terhadap program masih harus terus tersosialisasi. “Jadi kendala ini merupakan tugas kita bersama,” tandasnya.

Salah satu kegiatan perencanaan yang dilaksanakan UPK adalah menginventarisir usulan-usulan yang telah diputuskan melalui musyawarah desa.

Di kecamatan ini, setiap kampung mengajukan tiga usulan yang terdiri dari dua usulan berasal dari unsur khusus perempuan dan satu usulan berasal dari unsur campuran, yakni laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk usulan perempuan itu adalah program simpan pinjam kelompok perempuan atau lazim disingkat SPP. (rud)

edisi januari 2013

uPk tingkatkan wawasan kPmD-teknis MESUJI TIMUR – Sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap peningkatan kualitas kader PNPM MPd-Integrasi dan SBSS, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mesuji Timur menggelar penguatan kelembagaan kepada pelaku-pelaku pengelola kegiatan di tingkat desa.

Hajatan ini sebagai salah satu bentuk persiapan dan pemantapan PNPM MPd-Integrasi dan SBSS tahun anggaran 2013.

Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan kader teknis ini dihelat di Aula Pusat Bisnis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Desa Tanjungmas Makmur, Mesuji Timur. Acara yang berlangsung selama dua hari itu secara resmi dibuka oleh Camat Mesuji Timur Almuzni B.A. Dalam sambutannya, Camat Mesuji Timur ini menjelaskan bahwa sukses dan tidaknya pembangunan di desa sangat tergantung para kader-kader sebagai pelaksana program pemberdayaan di lapangan. “Jika kadernya rusak, maka hasil pembangunan pun ikut rusak,” tegasnya.

Untuk itu, sambung Almuzni, pelatihan dan pembinaan kepada para kader merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan sebuah pembangunan. “Tidak ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan, asal kita mau belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh,” imbuhnya.

Pelatihan itu diikuti seluruh tim pelaksana kegiatan (TPK) yang tersebar di 13 desa. Setiap desa diwakili oleh empat peserta yang terdiri dari dua kader pemberdayaan dan dua kader teknis. Lalu tiga UPK, satu PL (pendamping lokal), fasilitator kecamatan dan fasilitator teknis.

Ketua UPK Kecamatan Mesuji Timur Warseno menjelaskan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tugas pokok fungsi (Tupoksi) para kader pemberdayaan. “Sehingga program ini berjalan sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran,” tukasnya.

Fasilitator Teknis Kecamatan Mesuji Dirwan memberikan apresiasi terhadap tingkat pemahanan para peserta pelatihan.

“Hal ini dapat dilihat dari kemampuan para peserta dalam menyelesaikan soal yang diberikan pemateri. Dan dapat diselesaikan dengan benar,” katanya.

Eka Elviana, peserta pelatihan dari Desa Margojadi, mengungkapkan pelatihan sangat bermanfaat dan berguna meningkatkan wawasan kader. “Khususnya untuk saya. Karena saya baru kali pertama terlibat dalam PNPM MPd-Integrasi dan SBSS ini,” ujarnya.

Dengan adanya pelatihan ini, Eka mengaku bisa mengetahui pola penyusunan rencana anggaran belanja (RAB); membuat gambar; dapat memahami SAP, VAP dan MAP. Dia juga berharap pelatihan dapat terlaksana setiap tahunnya. “Harus berkesinambungan, sehingga kami benar-benar bisa menyerap ilmunya fasilitator teknis sebanyak mungkin,” pintanya. (war)

edisi januari 2013

5

musawarah mufakat

Usulan Rejobinangun Diverifikasi SIMPANGPEMATANG – Guna mengoptimalkan pelaksanaan program program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM MPd) di Kecamatan Simpangpematang tahun anggaran 2013, tim verifikasi lapangan melaksanakan verifikasi faktual.

Kali ini verifikasi dilaksanakan untuk melakukan cek dan ricek hasil usulan Desa Rejobinangun.

Tujuan tim ini turun langsung ke lapangan untuk meyakinkan bahwa pengajuan program pembangunan tersebut benar-benar nyata dan dianggap mendesak bagi masyarakat setempat.

Di desa ini, tim memverifikasi usulan perkerasan jalan/telford. Tim ini dipimpin Lius Pongoh, S.Sos. (perwakilan Kecamatan Simpangpematang). Menurutnya, perkerasan jalan yang akan diajukan harus memenuhi kriteria.

“Sebelum pelaksanaan dimulai, badan jalan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Selain itu, kita harus membuat saluran air (drainase) sehingga pada saat musim hujan air dapat mengalir dengan lancar,” katanya.

Verifikasi yang dilaksanakan di Rejobinangun berjalan dengan baik, begitu pula dengan sejumlah desa lainnya. Sesuai tahapan, verifikasi dilaksanakan setelah proposal/usulan desa sudah diserahkan ke kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simpangpematang. “Dan sudah mengalami pembenahan,” tambah Lius Pongoh.

Tim verifikasi ini dibentuk atas dasar kesepakatan dalam musyawarah antar desa (MAD). Di Ke­ca­ m­­atan Simpangpematang, tim ini terdiri dari unsur Badan Kerjasama Antar Kampung ( BKAK ), staf kecamatan, dan Dinas Kesehatan (Diskes) Mesuji. Verifikasi itu digelar di sembilan desa se-Simpangpematang.

Tujuan diadakannya verifikasi adalah untuk menindak lanjuti kelaikan atas usulan/pengajuan program pembangunan dari masyarakat. Tidak hanya itu. Hal ini guna menginventarisir jenis kegiatan yang ada di setiap desa.

Setiap usulan yang telah disetujui oleh tim verifikasi akan menjadi kembali dibahas kembali di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan.

Dari sanalah akan dapat diketahui apakah usulan itu dapat terdanai pada tahun ini atau menunggu tahun berikutnya. Sesuai dengan perolehan rangking dan kondisi pagu dana yang ada. (adi)

Bangun TPA, Warga Kebundalam Siap Swadaya

FOTO RUDI HARTONO

RAJIN TURBA: Bupati Mesuji Khamamik didampingi Kepala Desa Kebundalam Sujoko (pakai topi) terlihat serius melihat lokasi yang akan dibangun Taman Pendidikan Alquran di desa setempat.

KEBUNDALAM – Dana bergulir yang bersumber dari program pemberdayaan dalam bentuk sarana fisik baik melalui PNPM MPd-Integrasi maupun program Sai Bumi Serasan Segawe (SBSS) dipastikan menyentuh seluruh titik di Desa Kebundalam, Kecamatan Wayserdang.

Hal ini terungkap saat perangkingan usulan program pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa. Tahun sebelumnya, Kebundalam tidak mendapatkan kucuran dana untuk program pemberdayaan karena perangkingan jeblok di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Kepala Desa Kebundalam Sujoko mengatakan wilayah kerjanya masih sangat bergantung terhadap program pemberdayaan karena sejumlah lokasi belum tersentuh pembangunan dari pemerintah. “Karena itulah, sejak awal tahun ini, masyarakat sudah mulai bersiap-siap. Salah satunya adalah apa yang sudah dilakukan masyarakat, khususnya Suku 3 untuk pembangunan TPA Al-Iman. Mereka bahkan sudah mempersiapkan beberapa jenis material seperti pasir, kayu dan batu split secara swadaya dan sukarela,” terangnya.

Sejalan dengan waktu, lanjut Sujoko, masyarakat kini mulai memahami bahwa program pemberdayaan adalah upaya pemerintah untuk kembali menumbuhkan semangat gotongroyong di kalangan masyarakat itu sendiri.

“Peran serta dan keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk terus disosialisasikan. Karenanya, kita juga selalu menyampaikan betapa pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan desa mereka.

Sehingga, mereka bisa benar-benar mengerti mana yang disebut proyek, dan mana yang disebut pemberdayaan,” ungkapnya.

Lebih jauh, kepala desa yang akrab disapa Pak Kelik ini menyambut baik upaya yang sudah dilakukan masyarakatnya dalam hal menyiapkan sebagian material pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) secara swadaya sebagai upaya persiapan menyambut pelaksanaan program pemberdayaan di tahun 2013 ini. “Saya sangat berterimakasih atas segala upaya itu. Saya juga berharap agar antusias masyakat ini dapat memotivasi seluruh kader dan tim pemberdayaan di Desa Kebundalam untuk terus bekerja secara optimal,“ imbuhnya.

Sementara, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM MPd-Integarsi dan SBSS Desa Kebundalam Surahman mengatakan bahwa dalam musyawarah desa penetapan usulan yang telah dilaksanakan pertengahan Desember 2012 lalu, TPA Al-Iman memang menjadi prioritas dan dianggap mendesak untuk diajukan.

Sebab, lanjutnya, TPA yang ada saat ini masih menumpang di teras masjid Agung. “Masjidnya juga tanpa dinding, sehingga tidak laik lagi untuk menampung ratusan siswa dengan tenaga pengajar sebanyak tujuh orang, termasuk kepala TPA,” katanya.

Karena, terus Surahman, keberadaan tempat belajar yang tak ada dinding itu sangat mengganggu kenyamanan anak-anak saat menerima materi dari tenaga pengajarnya, begitupun sebaliknya. “Khususnya saat musim hujan, air memercik hingga mengenai anak-anak yang sedang belajar. Dan ini terasa sangat mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar,” ujar laki-laki berperawakan ramping ini.

Oleh sebab itu, kata Surahman, pihaknya telah berkoordinasi dengan tim pembuat usulan (TPU) supaya dapat mengajukan pembangunan TPA ini di tahun anggaran 2013. “Kita akan mengawalnya sampai ke tingkat kecamatan maupun kabupaten,” pungkasnya. (rud)

6

PEmBErDayaan PErEmPuan

edisi januari 2013

FOTO M.WAJAR

SIDANG PERDANA: Tim penanganan dan penyehatan pinjaman (TP3) Kabupaten Mesuji memintai keterangan Yy dan Mw, oknum pengurus UPK Kecamatan Mesuji terkait dugaan penyimpangan aliran dana senilai Rp1,8 miliar.

TP3 Konfrontir Oknum Penyeleweng Dana SPP MESUJI – Dugaan penyimpangan anggaran untuk program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) Kecamatan Mesuji terus berlanjut. Belum lama ini, tim penanganan dan penyehatan pinjaman (TP3) menggelar sidang perdana guna mengungkap aliran dana senilai Rp1,8 miliar.

Tim yang diketuai Ibta Arisa, S.E. ini memanggil pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mesuji. Dalam pertemuan bertajuk sidang klarifikasi tersebut, tim memintai keterangan sejumlah terduga. Di antaranya Yy (Ketua UPK Kecamatan Mesuji) dan Mw (Bendahara UPK).

“Sidang ini adalah langkah awal yang sudah kita lakukan dalam rangka mencari kebenaran sesuai dengan hasil temuan di lapangan,” tegas Ibta. Ia menyatakan bahwa pihaknya juga akan memintai keterangan sejumlah oknum yang diduga telah me-

nyelewengkan dana SPP tersebut.

“Prinsipnya, semua pihak yang berhubungan baik langsung atau tidak langsung terhadap membengkaknya tunggakan dana perguliran ini akan dimintai keterangan. Agar semuanya jelas dan terang benderang,” tambah Ibta.

Diungkapkannya, upaya penyelesaian melalui sidang ini sesuai dengan asas pemberdayaan yang mengutamakan proses non litigasi sebelum ke proses pengadilan.

“Dalam sidang pembuktian tersebut, Mw mengakui adanya dana yang digunakan individu masing-masing. Tetapi hal itu diakui sudah dilunasi melalui TP3 sejak November 2012,” jelasnya.

Sedangkan Yy, sambung Ibta, yang dikonfrontir terkait temuan dana Rp95.699.986. mengaku hanya menggunakan dana Rp37 juta saja. “Selebihnya, ia meminta waktu untuk mengklarifikasi lebih jauh ke kelompok-kelompok yang

menyebutkan namanya itu,” tambah Ibta.

Terpisah, Fasilitator Keuangan (Fakseu) PNPM MPd-Integrasi Aliful Hakim, Amd. menyatakan dasar pola penyelesaian masalah pinjaman yang dilakukan oleh tim ini mengcu pada aturan petunjuk teknis operasional (PTO) Kementerian Dalam Negeri.

“Dalam PTO X tentang pengelolaan dana bergulir, salah satunya disebutkan bahwa jika penyelewengan dilakukan oleh oknum UPK, maka administrasi penyaluran atau pengembalian oleh kelompok tidak dibebankan pada kelompok itu, melainkan menjadi tanggungjawab UPK,” terang Alif, sapaan akrabnya.

Jika peyelewengan dilakukan oleh pengurus kelompok, kata Alif, maka beban itu tetap menjadi tangungjawab kelompok bersangkutan. “Namun tetap difasilitasi penyelesaiannya hingga tahap ke-

camatan.” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam memutuskan pola penyelesaian yang akan diambil terlebih dahulu disepakati antara UPK/tim peyehatan/ tim verifikasi dan kelompok peminjam sebelum diputuskan dalam musyawarah antar desa (MAD).

“Pola ini bertujuan memberikan rasa adil dan sikap transparansi sebagai kesepakatan penyelesaian atas pinjaman bermasalah itu,” imbuhnya.

Pola penyelesaian yang dapat dilaksanakan mencakup beberapa kategori, yakni pola penjadwalan ulang yang memungkinkan terjadinya perpanjangan jangka waktu pinjaman atau perubahan pola angsuran; restrukturisasi pinjaman. “Ini bisa memnugkinkan perubahan jadwal angsuran dengan perpanjangan waktu pinjaman.

Misalnya pola perbulan menjadi triwulan,” bebernya.

Kemudian, pola kompensasi

yang diterapkan pada pinjaman bermasalah akibat penyelewengan. Besaran kompensasi setidaknya harus sama dengan besaran dana yang diselewengkan. “Utamanya barang yang mudah dijual,” kata Alif lagi.

Selanjutnya adalah pola ligitasi.

Hal Ini dilakukan jika memang oknum yang menyelewengkan dana SPP tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Dalam melakukan proses hokum, kita harus konsultasi terlebih dahulu kepada ahli hokum, apakah termasuk perkara pidana atau perdata,” urainya.

Sekadar diketahui, dasar pelaksanaan penyelesaian persoalan kemacetan perguliran di Kecamatan Mesuji ini juga merujuk pada surat edaran Direktoral Jenderal Pemberdayaan Masyarakat No.414.2/1108/ PNPM-MP/II/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 tentang pengelolaan dana bergulir. (jar)

7

activity

edisi januari 2013

iniLah JaDwaL musrEnBang kEcamatan KECAMATAN AGENDA Simpangpematang 19-20 Februari 2013 Pancajaya 20-21 Februari 2013 Mesuji 21-22 Februari 2013 Mesuji Timur 25-26 Februari 2013 Rawajitu Utara 25-26 Februari 2013 Wayserdang 27-28 Februari 2013 Tanjungraya 27-28 Februari 2013 Sumber: Faskab Mesuji 2013

DIMAJUKAN: Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Bappeda Mesuji telah menetapkan jadwal musrenbang kecamatan.

FOTO IST

musrenbang kabupaten Dipercepat

BRABASAN – Jadwal musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan se-Mesuji ditetapkan. Penetapan ini lebih awal dibandingkan dari jadwal sebelumnya.

Hal itu terjadi menyusul adanya instruksi Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. terkait pelaksanaan musrenbang kabupaten yang dideadline paling lambat pekan kedua Maret 2013 sudah digelar.

Kepala Bappeda Mesuji Sukarman mengatakan surat

edaran gubernur Lampung bersifat instruksi ini harus dipatuhi karena sangat berkolerasi dengan pelaksanaan musrenbang di tingkat provinsi. “Sebelumnya, kita menjadwalkan musrenbang kabupaten pada akhir Maret.

Tapi karena ada surat gubernur, maka jadwalnya dimajukan lebih awal sesuai perintah dalam surat tersebut,” jelasnya.

Bappeda Mesuji juga telah menggelar rapat koordinasi (rakor) yang mengundang seluruh camat dan Fasilitator Kabu-

YOHANES

paten (Faskab) Mesuji guna membahas penetapan jadwal musrenbang di tingkat kecamatan. Rakor tersebut berlangsung di kantor Bappeda setempat.

Koordinator Faskab Mesuji Yohanes TB.menyambut baik dimajukannya jadwal musrenbang kabupaten.

Meski begitu, ia mengaku cukup kewalahan karena waktunya terlalu sedikit.

“Tapi mau tidak mau, musrenbang harus tetap berjalan. Jadwal musrenbang di kecamatan memang terke-

san padat,” katanya.

Rakor yang dipimpin Sekretaris Bappeda Mesuji Sayyid Nasir ini memutuskan jadwal musrenbang di tujuh kecamatan. Penetapan tersebut sudah disetujui para camat dan faskab.

(Selengkapnya lihat grafis) “Jadwal itu disusun dengan camat, Bappeda, dan Faskab. Karena itu, kita menargetkan pelaksanaan musrenbang di tingkat desa paling lambat awal Februari 2013 nanti,” pungkas Yohanes. (red)

8

activity

edisi januari 2013

Mobil Fastekab Turut Diberdayakan

FOTO YOHANES TB.

JADI KORBAN: Sesuai dengan programnya yang bersifat pemberdayaan. Isuzu Panther milik Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Mesuji Singgih Bambang Kuncahyo pun ikut diberdayakan selama proses byarpet.

BUDIAJI – Tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada listrik, aki mobil pun jadilah. Pepatah lawas itu tepat ternyata sangat berguna bagi Fasilitator Kabupaten (Faskab) Mesuji dalam menyiasati pemadaman bergilir (byarpet) yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Meski mati lampu, mereka tak kehabisan akal. Mereka pun harus mengorbankan aset pribadinya masing-masing untuk melancarkan rutinitas. Korban dimaksud bukanlah korban perasaan, melainkan

kendaraan roda empat milik Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Mesuji Singgih Bambang Kuncahyo yang dipaksa hidup guna menerangi kantor faskab yang sedang disibukkan melakukan inventarisir program pemberdayaan tahun 2013.

Ya. Isuzu Panther warna hijau ini turut diberdayakan untuk memberikan sedikit arus listrik yang bersumber dari aki mobil tersebut. Ide kreatif para Fasilitator Kabupaten (Faskab) Mesuji ini muncul seiring

“ulah” PLN yang doyan memadamkan listrik hampir setiap hari.

“Kondisi byarpet ini cukup mengganggu kerja kami. Terlebih lagi, kita sedang dideadline menyelesaikan musrenbang tingkat desa dan kecamatan. Jika sudah begini, mobil pun terpaksa diberdayakan,” seloroh Faskab Mesuji Yohanes Tubarat, kemarin.

Bung Jo—sapaan akrabnya – mengaku pemadaman bergilir sangat mengganggu kinerja kader PNPM MPd-Integrasi dan SBSS.

Pasalnya, mereka kini tengah konsentrasi penuh melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di 75 desa se-Mesuji.

“Bisa dibayangkan kalau kami harus berhenti bekerja karena mati lampu. Yang jelas musrenbang desa ini pasti terlambat selesainya. Dan secara otomatis berdampak terhadap pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten,” tuturnya.

Untuk itulah, Bung Jo bersama rekan-rekannya memberdayakan aki mobil sehingga bisa memberikan arus listrik guna mendukung kinerja. “Setidaknya untuk mengecas laptop dan komputer. Karena kedua alat elektronik ini menjadi kebutuhan utama dalam menyusun program,” katanya.

Kondisi kelistrikan di Mesuji memang semakin memprihatinkan.

Betapa tidak. Byarpet bisa terjadi berhari-hari tanpa ada pemberitahuan dari PLN. Humas PT PLN Distribusi Lampung Hari Nugroho mengatakan pemadaman yang berlarut-larut itu karena konduktor transmisi yang putus akibat gangguan alam di Kotabumi, Lampung Utara.

“Saat ini, kondisinya sedang diperbaiki oleh Unit Penyalur Transmisi (UPT) Sumatera di Kotabumi.

Diupayakan malam ini (Kemarin, Red) selesai proses perbaikannya,” jelasnya.

Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.

Hal ini karena realisasi penyambungan sarana penerangan di kabupaten ini baru mencapai 24 dari 75 desa.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Mesuji Indra Kesuma Wijaya mengatakan bahwa stabilisasi daya sangat bergantung terhadap keberadaan gardu induk (GI). “Kita sudah mengajukan ban-

tuan kepada PLN terkait desa yang belum dialiri listrik di Mesuji. Tetapi hal itu bisa terealisasi jika kita menyediakan lahannya untuk pembangunan gardu induk tersebut,” katanya.

Indra membeberkan bahwa penyediaan lahan untuk gardu induk disiapkan seluas 2 hektar. “Lokasinya di Desa Muktikarya, Kecamatan Pancajaya,” ujar mantan camat Simpangpematang ini.

Tahun ini, lanjut Indra, PLN menjanjikan bantuan empat unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). “Di antaranya akan dikucurkan Desa Sungaicambai, Tanjungmas Makmur, dan Keagungan Dalam,” urainya.

Sebelumnya, satu unit PLTS sudah disalurkan ke Desa Labuhanbatin, Kecamatan Wayserdang beberapa waktu lalu. Meski begitu, keberadaan PLTS itu belum cukup membantu kebutuhan warga setempat. Kegiatan pembangunan jaringan PLTS komunal ini didanai melalui dana APBN Tahun 2012 sebesar Rp1.371.522.000. PLTS yang terbangun menjadi 6 KVA ini mampu mengaliri 48 KK. Masing-masing KK yang dialiri PLTS mendapatkan jatah untuk menggunakan listrik pada malam hari selama 10 jam dan siang harinya hanya 3 jam. Itupun hanya bisa untuk menghidupkan tiga bohlam lampu saja.

Setiap rumah dipasang termis pengatur daya. Hal ini untuk membatasi penggunaan yang berlebihan. Apabila terjadi penggunaan listrik yang berlebihan, maka aliran listrik seketika terputus ketika kuotanya habis. Diketahui, jumlah kepala keluarga (KK) di Mesuji saat ini sebanyak 71.000 KK. Yang baru mendapatkan aliran listrik PLN sebanyak 10.237 KK, sedangkan sisanya masih diperjuangkan. (red)

BPMPD-Faskab Review PTO BUDIAJI – Perubahan nama kampung menjadi desa di Mesuji mulai disosialisasikan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) bersama Fasilitator Kabupaten (Faskab) Mesuji akan mereview petunjuk teknis operasional (PTO) terkait adanya penggantian identitas wilayah tersebut.

Koordinator Faskab Mesuji Yohanes TB. mengatakan perubahan nama kampung menjadi desa sangat baik. Hanya saja, satuan kerja terkait harus merubah seluruh peraturan daerah dan peraturan teknis PNPM MPd-Integrasi maupun Sai Bumi Serasan Segawe (SBSS).

“Termasuk merubah nama desa

ke dalam sistem pembangunan partisipatif (SPP) dan sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) . Semuanya harus diganti dari kampung menjadi desa,” katanya saat pelaksanaan review PTO di Kantor Faskab Mesuji, Budiaji, Simpangpematang, pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Faskab bersama BPMPD tengah mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013. “Kita juga masih menunggu masukan-masukan awal terkait program pembangunan tahun ini. Selasa (29/1) nanti, review lanjutan akan digelar,” tandas Bang Jo, demikian sapaan akrabnya. (red)

FOTO IST

DIREVIEW: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) bersama Fasilitator Kabupaten (Faskab) Mesuji mereview petunjuk teknis operasional (PTO) terkait adanya penggantian nama kampung menjadi desa.

9

Dari masyarakat untuk masyarakat

edisi januari 2013

FOTO IST

PEMANTAPAN: Fasilitator Kabupaten (Faskab) Mesuji menggelar rapat koordinasi persiapan dan perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2013 dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Koordinasi Antar Kampung (BKAK) se-Mesuji di Sekretariat Faskab, Desa Budiaji, Kecamatan Simpangpematang, pekan pertama Januari lalu.

Pemkab Mesuji Gelontorkan Dana BLM Rp15,3 Miliar

SUKARMAN

BUDIAJI – Kepedulian Pemkab Mesuji terhadap kondisi pembangunan yang masih minim di segala sektor tidak hanya dibuktikan dengan blusukan bupati.

Pemkab setempat merealisasikan pengalokasian APBD Tahun Anggaran 2013 yang berorientasi prorakyat.

Hal ini terlihat dari alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) pendamping senilai Rp11 miliar untuk program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan integrasi (PNPM MPd-Integrasi) dan PNPM MPd reguler Rp4,3 miliar.

“Sehingga total alokasi komitmen daerah melalui APBD 2013 sebesar Rp15,3 miliar. Ini luar biasa dan perlu diapresiasi dengan cara melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan berlaku,” kata Fasilitator Kabupaten Integrasi (Faskabin) Drs. Yohanes, TB. saat rapat koordinasi persiapan dan perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2013 dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Koordinasi Antar Kampung (BKAK) seMesuji di Sekretariat Faskab, Desa Budiaji, Kecamatan Simpangpematang, pekan pertama Januari lalu.

Untuk mengawal hal itu, lanjut Yohanes, semua kader pemberdayaan baik di tingkat kecamatan maupun desa diminta agar dapat bekerja sin-

ergi. “Jangan sampai upaya serius yang telah ditunjukan oleh pemeintah daerah ini menuai permasalahan dalam implementasinya di lapangan,” tegas pria yang akrab disapa Bung Yo ini.

Dia kembali menekankan pentingnya sikap profesionalitas dan keterbukaan sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan. “Saya tidak ingin ada hal-hal non teknis yang sengaja dibuat baik secara sembunyisembunyi maupun terang-terangan menjadi agenda buruk terhadap perjalanan pelaksanaan penggunaan dana yang dikucurkan ini. Sekali lagi saya tekankan, dana itu jangan dipotong atau disunat. Dan jangan pernah muncul dalam benak kader PNPM MPd-Integrasi untuk coba-coba bermain dengan dana ini,” ungkapnya.

Karena program PNPM MPd-Integrasi, masih menurut Yohanes, adalah sebuah pola pengentasan kemiskinan yang sejak lama sudah dicanangkan oleh pemerintah. “Jika terdapat pemotongan dana BLM itu, maka sanksi tegas telah disiapkan bagi kader nakal,” tukasnya.

Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) PNPM MPd-Inteagrasi dan SBSS Mesuji Singgih Bambang Kuncahyo, S.T. mewarning UPK dan FT selaku penanggungjawab pelaksanaan teknik di kecamatan supaya lebih mengoptimalkan pengawalan terhadap kualitas sarana prasarana fisik.

Penekanan ini, menurut Singgih, guna meminamilisir kesalahan pada tahun anggaran sebelumnya yang masih banyak ditemukan kualitas asal-asalan. Dia menyatakan pelaksanaan kurang optimal karena kurangnya informasi yang didapatkan Tim Pelakasana Kegiatan (TPK) berkaitan dengan hal teknis. “Kedepan jangan lagi terulang. Jika memang ada kesulitan teknis, Fastekab siap turun ke lapangan. Dan hal itu akan kita lakukan,” katanya.

Sementara, Kepala Bappeda Mesuji Sukarman, S.H. mengharapkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan di tahun ini dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Harus terus berbenah dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan dapat direfleksikan kembali sebagai gerakan pembangunan bagi kabupaten ini kedepan,” tuturnya.

Sukarman mengungkapkan seluruh kader pemberdayaan harus termotivasi untuk berbuat maksimal sebagaimana komitmen yang telah digaungkan Bupati Mesuji Khamamik saat ini. “Kita juga siap mendorong dan membimbing kader pemberdayaan agar dapat menjadi motor bagi laju pembangunan Sai Bumi Serasan Segawe semakin cepat. Dalam bingkai satu perencanaan untuk semua, mari kita bangun Mesuji dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang akuntabel,” tutupnya. (jar)

10

Dari masyarakat untuk masyarakat

edisi januari 2013

Warga Tanjungserayan Nikmati Jalan Beton TANJUNGSERAYAN – Warga Tanjungserayan, Kecamatan Mesuji, berbangga hati. Hal ini lantaran program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM MPd) sudah menembus ke salah satu desa pedalaman di Kabupaten Mesuji.

Masyarakat saat ini dapat menikmati jalan mulus, meski belum hotmix. Pem-

bangunan jalan ini merupakan kucuran dana PNPM MPd-Integrasi tahun anggaran 2012 silam. Desa Tanjungserayan mendapatkan dua program dari program pemberdayaan tersebut.

“Perbaikan jalan sepanjang 1260 meter dan lebar 2,5 meter. Anggarannya sebesar Rp329.650.000. Ini belum dipotong untuk operasional TPK dan UPK,” terang Muhammad

sEBELum

Wajar, bendahara UPK Kecamatan Mesuji.

Untuk PNPM Integrasi, lanjut Wajar, perbaikan jalan sepanjang 825 meter dengan lebar 2,5 meter.

“Jumlah dana fisik Rp230.755.000.

Operasional TPK Rp7.287.000. dan UPK senilai Rp4.858.000. Jadi total dana yang dikucurkan mencapai Rp242.900.000,” tutupnya. (red)

sEsuDah

PJOKAB Monev TPA Bukoposo CEK PEKERJAAN: Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJOKAB) PNPM MPd-Integrasi dan SBSS Mesuji Budiman Jaya (kiri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap hasil program pemberdayaan di Kecamatan Wayserdang.

FOTO RUDI HARTONO

BUKOPOSO – Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJOKAB) PNPM MPd-Integrasi dan SBSS Mesuji melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap hasil program pemberdayaan di Kecamatan Wayserdang.

Pengecekan ini bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan program sarana dan prasarana tahun anggaran 2012. Diketahui, pembangunan TPA Bukoposo ini menggunakan anggaran daerah melalui program Sai Bumi Serasan Segawe (SBSS).

“Sesuai dengan rencana keja

tindak lanjut (RKTL), Desember adalah batas akhir pelaksanaan sarana fisik yang dilaksanakan TPK. Dan monev ini merupakan upaya untuk melihat secara dekat pelaksanaan fisik dan administarstif oleh UPK dan TPK,” terang PJOKAB PNPM MPd-Integrasi dan SBSS Budiman Jaya, S.STP. M.IP. saat memantau keberadaan gedung TPA di Desa Bukoposo, akhir Desember lalu.

Budiman mengakui bahwa hasil pekerjaan dengan pola pemberdayaan memang terbilang cukup baik.

Hal ini mengingat adanya kerteli-

batan masyarakat dari sejak perencanaan hingga pemeliharaan yang cukup dominan dan terasa.

Salah satu ciri khas pembangunan dengan pola ini adalah sarananya yang dibangunkan relatif lengkap sehingga langsung bisa digunakan oleh masyarakat. “Seperti TPA ini, bagian yang dibangun bukan saja gedungnya, tetapi juga sarana MCK (mandi cuci kakus), maubelernya, bahkan papan tulis untuk kegiatan belajar,” ujarnya.

Semua dibuat satu paket sehingga ketika pengerjaannya usai, masyarakat langsung bisa mera-

sakan manfaatnya. “Karena program ini memang adalah sebuah upaya untuk menggiring pemahaman masyarakat agar senatiasa siap bersama-sama membangun desa mereka,” timpalnya.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bukoposo Lasimin menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan dengan pola pemberdayaan cukup mendapat perhatian dan simpati masyarakat.

Bahkan, masyarakat juga turut andil membantu proses pengerjaannya dari awal sampai finishing.

“Misalnya, untuk pengurukan pondasi dan menaikan kap bagian atap pada TPA ini. Semua dilaksanakan secara bergotongroyong,” katanya.

Hal itu, masih menurut Lasimin, dikarenakan adanya faktor keterbukaan yang selalu dibangun baik antar sesama pengurus TPK maupun masyarakat dalam bentuk sosialisasi hingga penyediaan sarana informasi seperti papan kegiatan dan papan informasi.

Disamping itu, semua hasil kinerja TPK itu juga turut dievaluasi oleh masyarakat secara khusus dalam musyawarah desa serah terima (MDST) yang dilaksanakan pada akhir pelasanaan kegiatan fisik. “Ini belum lagi ditambah pembinaan administrasi yang dilakukan oleh UPK. Sehingga dari pola itulah, kepercayaan masyarakat kepada program ini pun semakin hari semakin membaik,” tukasnya.

Sementara, Ketua UPK Kecamatan Wayserdang Fajarullah menambahkan bahwa hasil pekerjaan fisik dalam bentuk sarana dan pra sarana tahun ini cukup mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. “Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih baik tahun 2012,” tuturnya.

Hal ini, terus Fajarullah, sejalan dengan komitmen yang terus dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji dan para pelaku pemberdayaan di seluruh tingkatan. “Sehingga senatiasa bergerak secara sinergi dan terus menyosialisasikan keberadaan program SBSS dan PNPM MPd-Integrasi sebagai gerakan besar dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan,” jelasnya.

Salah satunya dengan pola pelatihan yang sering digelar. Bukan cuma itu. Upaya pembinaan terhadap semua pelaku pemberdayaan di tingkat desa terus menjalin komunikasi yang baik kepada semua pelaku yang ada. “Kedepan, gerakan pemberdayaan ini benarbenar dapat menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat sekaligus menjawab berbagai sentimen miring tentang keragu-ragauan kemampuan masyarakat desa dalam melaksanakan program yang saat ini masih berkembang,” pungkasnya. (rud)

11

gotongroyong

edisi januari 2013

Warga-TNI Kompak Bangun Balai Desa TALANGGUNUNG - Budaya gotongroyong terus menjalar ke seluruh sektor pembangunan di Mesuji.

Hal ini terbukti melalui pembangunan dua unit Balai Desa Talanggunung, Kecamatan Mesuji Timur, yang diselesaikan secara sukarela melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Tahun 2012.

Perwira Seksi Teritorial Kodim 0426 Tulangbawang Kapten Puryanto mewakili Komandan Kodim Letkol (Inf.) Yana Suyana mengatakan bahwa pembangunan dua unit balai desa sudah selesai seratus persen.

“Proses pembangunannya cukup berat, karena medannya sangat ekstrim, khususnya dalam pendistribusian material bangunan,” terang Puryanto saat ditemui di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Mesuji belum lama ini.

Puryanto menyatakan pembangunan dua unit balai desa itu dilakukan secara gotongroyong bersama masyarakat dan prajurit TNI AD. “Kami telah serahterimakan bangunan dua unit balai desa tersebut,” tuturnya.

Sementara, Kepala BPMPD Mesuji Syamsudin mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan dua unit balai desa di Talanggunung merupakan kerjasama dengan pemkab setempat dengan Kodim 0426 Tulangbawang.

“Ada dua pekerjaan fisik dalam program TMMD tahun lalu. Selain bangunan balai desa, kita juga akan membentuk dan menimbun jalan alternatif yang menghubungkan TalanggunungTebing sepanjang 2,3 km,” jelas mantan camat Wayserdang ini.

Dilanjutkannya, pembentukan dan penimbunan jalan desa itu belum bisa dikerjakan karena faktor cuaca yang tidak kondusif. “Intensitas hujan cukup tinggi belakangan ini. Sehingga, pekerjaan pembentukan dan penimbunan jalan tidak bisa berjalan,” tambah Syamsudin.

Dia menambahkan pelaksanaan program TMMD menggunakan pola gotongroyong bersama masyarakat setempat. “Biaya yang dikeluarkan daerah melalui APBD hanya untuk pembelian material saja. Tenaganya dari masyarakat bekerjasama dengan anggota TNI AD,” pungkasnya. (red)

DILEBARKAN: Inilah jalan provinsi yang sudah dilebarkan menggunakan dana sumbangan dari sejumlah donatur peduli Mesuji.

FOTO IST

Pelebaran Jalan Pakai Dana Sumbangan

MESUJI – Minimnya kepedulian Pemprov Lampung dalam memperbaiki ruas jalan provinsi yang menghubungkan Desa Simpangpematang hingga Wiralaga membuat Bupati Mesuji Khamamik mengambil inisiatif brilian.

Khamamik berencana memperbaiki jalan poros yang berstatus jalan provinsi itu dengan mengumpulkan dana sumbangan dari sejumlah donatur yang peduli terhadap kondisi kabupaten pecahan Tulangbawang tersebut. “Status jalan tidak menjadi kendala. Karena dana penimbunan jalan itu diambil dari sumbangan pribadi warga Mesuji,” kata bupati belum lama ini.

Bahkan, bupati langsung turun ke lokasi jalan yang sedang diperbaiki. Inisiatif ini ditempuh Khamamik karena jalan provinsi itu sudah terlalu banyak menelan korban jiwa. Meski tidak terdata, angka kecelakaan di sepanjang ruas jalan provinsi cukup tinggi.

“Truk terguling telah menjadi

pemandangan biasa di sepanjang ruas jalan tersebut. Ini akibat buruknya kondisi jalan, sehingga kita khawatir membahayakan keselamatan jiwa pengguna jalan,” ungkap mantan anggota DPRD Lampung ini.

Menurut Khamamik, inisiatif menimbun jalan provinsi dengan menggunakan dana sumbangan masyarakat ini tidak menyalahi karena bukan memakai anggaran pemerintah. “Saya meminta bantuan dari kerabat, teman-teman dekat dan orang-orang yang perduli dengan Mesuji. Sedikit-sedikit dikumpulkan untuk membeli batu dan operasional alat berat,” jelasnya.

Proses penimbunan jalan provinsi tersebut saat ini terus berlangsung. Sejumlah alat berat milik Pemkab Mesuji bekerja menimbun jalan dengan tanah dan batu di beberapa titik sepanjang jalan yang kini diberi nama Pangeran Mat (dulu Z.A.Pagaralam, Red). Eksavator juga bekerja membuat saluran

drainase dan melakukan pelebaran di sisi kiri-kanan jalan yang direncanakan memiliki lebarnya 22 meter. Saat ini, lebar jalan itu hanya mencapai 10 meter dan aspalnya cuma 6 meter.

“Penggalian drainase dan pelebaran ruas jalan poros ini untuk melakukan sosialisasi kepada warga. Sebelumnya, masyarakat telah tersosialisasi rencana pembuatan jalan dua jalur di jalan ini. Saya memulai pelebaran jalan dan penggalian drainase di tanah milik warga yang kebetulan saya kenal,” tutur Khamamik.

Rencananya, sambung Khamamik, jalan provinsi itu akan dilebarkan secara bertahap. “Penggalian mulai dari Simpangpematang hingga Wiralaga,” ujar bupati yang dikenal merakyat ini.

Khamamik menambahkan sejumlah pemilik tanah yang terkena perluasan pada umumnya kooperatif untuk menghibahkan lahan mereka. Untuk melegalisasi hibah

tanah itu, Pemkab Mesuji menyiapkan dokumen berita acara hibah tanah supaya tidak bermasalah di kemudian hari.

“Masyarakat yang kita temui, rata-rata setuju menghibahkan tanahnya untuk pelebaran jalan. Apalagi ini untuk kepentingan umum.

Tanah yang terkena perluasan ratarata 4 hingga 6 meter. Ini penting segera kita lakukan untuk kepentingan jangka panjang,” terangnya.

Diketahui, jalan Pangeran Mat ini telah mendapat perbaikan berupa lapisan aspal penetrasi sepanjang 8 km dimulai dari Desa Wiralaga pada tahun 2011. Pada tahun 2012, pemprov menggelontorkan kembali lanjutan lapisan aspal penetrasi sepanjang 8 km. Kendati demikian, anggaran yang dikucurkan dari APBD Provinsi Lampung itu belum dapat memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan ruas jalan sepanjang poros sepanjang 54 km itu mulus alias tidak berlobang. (red)

Jelang setahun Jabatan khamamik

KONDISI jalan berlumpur saat musim hujan tidak bisa dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat.

mEsuJi

BUPATI Mesuji Khamamik mengecek langsung kondisi penggerukan tanggul yang rentan banjir saat musim hujan.

WARGA gotongroyong membantu kendaraan dinas Bupati Mesuji yang kepater di jalan berlumpur.

Membangun

KADES Muktikarya Suyati bersama Bupati Mesuji memimpin langsung sosialisasi pelebaran ruas jalan simpang Muktikarya menuju calon kampus akademi negeri dan sekolah unggulan terpadu (SUT).

BLUSUKAN ala Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata sudah lama dilakukan Bupati Mesuji Khamamik.

Bedanya, kala itu Khamamik masih menjadi anggota DPRD Lampung (Periode 2004-2009 dan 2009-2012) sehingga setiap aktivitas blusukannya tidak per-

nah di-blow up media massa baik cetak maupun elektronik.

Baru-baru inilah Khamamik yang terpilih sebagai bupati Mesuji 2012-2017 mulai gencar terekspose di media massa.

Itupun sebagaian besar hanya media cetak saja. Meski begitu, bupati yang dikenal merakyat ini

tidak mempersoalkan hal tersebut.

Bupati yang dilantik 13 April 2012 ini tetap concern melaksanakan program pembangunan yang dikampanyekannya saat pencalonan dahulu. Dia mengaku bahwa Mesuji harus dibangun sehingga kabupaten ini bisa sejajar dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi ini. Mesuji tidak tertinggal lagi. Itulah harapan suami Elviana ini.

Menjelang setahun masa jabatannya, Bupati Khamamik bekerja keras membangun daerahnya yang sampai saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Seperti infrastruktur jalan dan jembatan; rumah sakit; sekolah; perguruan tinggi, dan program prorakyat lainnya.

Tanpa mengenal lelah dan waktu, Khamamik tetap berjuang maksimal ke pemerintah pusat dan provinsi guna mengambil anggaran untuk membangun wilayah kerjanya. Dia berharap program pembangunan yang diusung bisa membawa Mesuji lebih baik pada tahun ini. (red)

PETUGAS kamtibmas dan warga terlihat antusias berdialog dengan Bupati Mesuji Khamamik.

BUPATI Mesuji Khamamik selalu aktif turun ke lapangan untuk mengecek rencana program pembangunan yang diusungnya.