PTO PNPM-MPd Integrasi by MESUJI Mandiri

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN) sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM-MP ke dalam sistem reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, pada dasarnya memiliki dua agenda besar: peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN memberikan tekanan pada aspek penguatan pemerintahan lokal. Karena penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah lokal (daerah) memiliki kebijakan dan memberikan dukungan (anggaran dan regulasi) yang berpihak kepada rakyat.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mengisyaratkan adanya perencanaan pembangunan di tingkat Desa (RPJM Desa), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan Desa sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah Desa membuat Peraturan Desa (Perdes), menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) dan Pertanggungjawaban Kepala Desa (Kades) secara rutin menjadi penting, hal itu juga harus disertai dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBD. Proses dimaksud, memunculkan berbagai isu penting : PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (Desa dan Kecamatan), akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD serta dukungan Peraturan Daerah (Perda) terkait isu-isu di atas. Beberapa model program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah memiliki keunggulan yaitu :

1) Meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan Desa; 2) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; 3) Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata; 4) Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain;

murah

5) Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; 6) Keterbukaan dalam pengambilan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

keputusan

dan

Di samping keunggulan-keunggulan diatas, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah juga memiliki berbagai kelemahan seperti :

1) Tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada dan masih bersifat adhoc; 2) Partisipasi masyarakat maupun pelembagaan masyarakat cenderung bersifat mobilisasi;

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

3) Keterlibatan pemerintah daerah masih kurang; 4) Ketergantungan terhadap bantuan teknis dari konsultan masih besar; 5) Keterpaduan program pembangunan sejenis masih bersifat lemah baik dari segi dana, waktu, dan mekanisme pengelolaan.

1.2

Rujukan Pelaksanaan

Kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan PNPM MPd Integrasi SPPSPPN merujuk pada:

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. UU Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. PP 72 Tahun 2005 tentang Desa 5. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

tahun

2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Permendagri

Nomor

Tahun

2007

tentang

Perencanaan

Pembangunan Desa. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor â&#x20AC;&#x201C; PER 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8. Surat Edaran bersama Meneg PPN/Kepala Bapenas dan Menteri

dalam Negeri Nomor 1181 / M. PPN / 02 / 2006 , tentang Petunjuk Teknis 050 / 244 / SJ Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

9. Surat Edaran Mendagri Nomor : 414.2 / 5223 / PMD tanggal 16 September 2008 tentang Pedoman Pembangunan Partisipatif. 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / PMK 07 / 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. 11. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011, Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SP3D), Kabupaten Mesuji. 1.3

Acuan Teknis

1. Pedum dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM â&#x20AC;&#x201C; Mandiri Perdesaan

dan

Panduan

teknis

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN SPP-SPPN)

dari

Pemerintah Pusat 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 1408 / PMD tanggal 31 Maret 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 1409 / PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistim Pembangunan Partisipatif. 4. Panduan Pengintegrasian Surat Tanggal 7 Nopember 2012 No. 414.2.7735/PMD

1.4

Pengertian

1. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Evaluasi adalah rangkaian ke giatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. 5. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah Desa melaksanakan tugas-tugasnya. 6. Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. 8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk APB-Desa, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. 9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. 11. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholder Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. 12. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/ kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya. 13. Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah stakeholder kabupaten (para pengambil keputusan) kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan RenjaSKPD hasil forum SKPD 14. Partisipasi adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. 15. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan. 16. Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme reguler. 17. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

18. Pendamping Masyarakat adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan Pemerintah Desa melaksanakan tugas-tugasnya 19. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan. 20. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan. 21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 22. RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi misi daerah untuk jangka waktu 20 tahunan yang menjadi dasar penjabaran RPJM Daerah. 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi misi kepala daerah. 24. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa. 25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 27. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. 28. Setrawan adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. 29. Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat. 30. Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi. 31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

BAB II KEBIJAKAN PNPM MPd INTERGRASI SPP-SPPN

2.1 Konsep PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN

Jenis Kegiatan Integrasi : Pengintegrasian

Horisontal,

yaitu

penyatupaduan

proses

perencanaan sistim pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang).

Proses Perencanaan Sistim Partisipatif Integrasi Musrenbang

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Pengintegrasian Horisontal Pengintegrasian

vertikal,

yaitu

penyelarasan

perencanaan

teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif.

Pengintegrasian Vertikal

b. Ranah Integrasi

Musyawarah Antar Desa Prioritas dan Pendanaan

MMDD Musyawarah Desa Perencanaan dan MKP Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa RPJM Des / Review FORUM SKPD PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

MUSRENBANG KABUPATEN

Anasir / Unsur – Unsur

Unsur‐unsur sistem di dalam pengintegrasian adalah : PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

1. Nilai/Prinsip Nilai‐nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, diintegrasikan agar terinternalisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dikelola secara reguler.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan Ketentuan dan tatacara yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dalam Musdes dan MAD dilakukan

secara

masyarakat

terbuka,

miskin,

partisipatif

diintegrasikan

dan

untuk

berpihak

kepada

mewarnai

proses

pengambilan keputusan dalam Musrenbang. 3. Mekanisme Proses Perencanaan Proses perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari MMDD, MKP, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan Pendanaan

diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu

penyusunan RPJM‐Desa dan review rencana kegiatan tahunan (RKP‐Desa), Integrasi

Musrenbang Desa dan Musrenbang

Program

akan

mengakhiri

kelemahan

Kecamatan. mendasar

perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang berulang dan ad hoc, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa. 4. Mekanisme Pengelola Kegiatan Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulan PNPM‐MP diitegrasikan agar terwujud pola standar pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber (ADD, Swadaya, Program, APBD, dll). 5. Mekanisme Pertanggung Jawaban

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel sebagaimana diterapkan dalam PNPM Mandiri

Perdesaan

pembangunan

desa

diintegrasikan sehingga

dalam

tercipta

mekanisme

pola

standar

pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan desa. 6. Pelaku Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke dalam dan pendayagunakan personil pelaku program oleh lembaga窶人embaga reguler (LPMD, Pemerintah Desa, BPD, dll). 2.2 Kebijakan dan Strategi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN

a. Tujuan

1. Umum

Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola PNPMMPd ke dalam sistem pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.

2. Khusus untuk :

窶｢ Meningkatkan kualitas proses pembangunan di tingkat Desa;

dan

hasil

perencanaan

窶｢ Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dan penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang kecamatan; 窶｢ Mendorong penyelarasan penganggaran;

rencana

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

kegiatan

dengan

â&#x20AC;˘ Meningkatkan manajemen pemerintahan Desa; â&#x20AC;˘ Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif; â&#x20AC;˘ Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan, utamanya aparatur Pemerintahan Desa.

b. Prinsip

Prinsip-prinsip PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah

1. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan di setiap proses pengambilan keputusan serta dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan

3. Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

pemerintahan Indonesia.

dalam

sistem

Negara

Kesatuan

Republik

4. Keterpaduan Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.

5. Efektif dan Efisien Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

6. Partisipatif Mengedepankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. 7.

Aspiratif Terbuka terhadap berbagai masukan dan usulan dari semua pihak yang dapat diterima untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

8. Transparansi dan Akuntabel Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (Menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

9. Keberlanjutan PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem. 10. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata 11. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar 12. Toleransi Budaya Memahami kemajemukan budaya dari berbagai etnis yang ada di Kabupaten Mesuji sehingga sedapat mungkin tidak melakukan dominasi eksplorasi budaya tertentu kecuali untuk kepentingan bersama dan kemajuan Kabupaten Mesuji secara umum 13. Kepedulian Lingkungan Pembangunan yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. c.

Kerangka Kerja

Otonomi Daerah Penguatan pengintegrasian dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan Masyarakat

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Pelaksanaan Penguatan pengintegrasian menjadi sarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. 3.

Penguatan Demokrasi Pelaksanaan penguatan pengintegrasian menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktik demokrasi ditingkat lokal.

d. Strategi

1. Mendorong efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan). Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (Produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

2. Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler. Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Menegaskan arah/orientasi aksi. Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatan pengintegrasian memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasarannya. Dalam hal ini, terhadap sasaran: a) Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk: Penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

b) Masyarakat Sipil, diorientasikan untuk: kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas.

Membangun

c) Masyarakat Politik, diorientasikan untuk: Meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi.

4. Reorientasi pelatihan Konsultan Pendamping Masyarakat

dan

Fasilitator

Rancangaan pelatihan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap fasilitator / pendamping masyarakat sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian.

e. Sasaran

Sasaran PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah :

1. Meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat, KPMD, Kepala Desa, Pengurus BPD, dan Pengurus LPMD; 2. Meningkatnya kapasitas BKAD dan UPK;

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

3. Meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah melaksanakan pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan partisipatif; 4. Meningkatnya keselarasan Musrenbang Kecamatan; 5. Meningkatnya pengintegrasian;

peran

Renja

DPRD

SKPD

dengan

mendorong

hasil

proses

6. Meningkatnya keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran; 7. Meningkatnya keselarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan; 8. Meningkatnya dukungan regulasi/Peraturan Daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif.

Ketentuan Dasar Ketentuan dasar PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan

kegiatan

PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengawasan. Ketentuan dasar PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dimaksudkan untuk mencapai tujuan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN secara lebih terarah.

Ketentuan dasar PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN meliputi : 1. Kecamatan Berpartisipasi Kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN yaitu seluruh Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Mesuji untuk ikut berpartisipasi dalam setiap proses atau alur tahapan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

2. Desa Berpartisipasi Seluruh Desa di kecamatan penerima PNPM MPd Integrasi SPPSPPN berhak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap proses atau alur tahapan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, dituntut adanya

kesiapan

dari

masyarakat

dan

Desa

dalam

menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader Desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.

Kegiatan Musyawarah dihadiri minimal 40% dari unsur perempuan. Peserta yang diundang harus mewakil unsur sekurang-kurangnya (RTM, RT, RW, Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial & politik tingkat Desa, kelembagaan Desa, perangkat Desa dan masyarakat yang berminat). 3. Prioritas Kegiatan Kegiatan yang di prioritas dalam pelaksanaan Program PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN yaitu : a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan c.

Bidang Ekonomi

d. Bidang Sosial e. Bidang Prasarana Prioritas Pertama : Peningkatan di bidang prasarana Prioritas Kedua : Peningkatan bidang pelayanan kesehatan Prioritas Ketiga : Peningkatan bidang pelayanan pendidikan 4. Swadaya Masyarakat dan Desa

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Swadaya masyarakat dan Desa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau Desa. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material

pada saat

perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan. 5. Kriteria dan Jenis Kegiatan Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana bantuan langsung masyarakat (BLM), diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria; (1) lebih bermanfaat bagi RTM; (2) berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan; (3) bisa dikerjakan oleh masyarakat; (4) didukung oleh sumber daya yang ada; (5) memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan. Jenis-jenis

kegiatan yang dibiayai melalui BLM

PNPM MPd

Integrasi SPP-SPPN dikategorikan sebagai berikut : a.

Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.

Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan,

termasuk

kegiatan

pelatihan

pengembangan

ketrampilan masyarakat (pendidikan informal). c.

Pemberian permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan.

6. Jenis Kegiatan Yang Dilarang Jenis kegiatan yang tidak boleh dibiayai melalui PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah sebagai berikut:

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik, Kegiatan

ini

dilarang

dengan

alasan

bahwa

hanya

menguntungkan kelompok tertentu saja dan jika dilakukan masyarakat umum dapat melanggar hukum dan mengganggu keamanan umum. 2.

Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah PNPM

MPd

Integrasi

SPP-SPPN

bukan

berarti

tidak

mendukung kegiatan yang berkaitan dengan agama tetapi PNPM

MPd

Integrasi

pembangunan

rumah

SPP-SPPN ibadah

menilai

sudah

bahwa

ada

yang

untuk lebih

berkompeten dalam pelaksanaannya. 3.

Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlaran, dan pembakaran lahan

dan

lain-lain.), PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN mendukung pelestarian alam dan melarang pembelian alat dan bahan yang dapat merusak alam. Seperti chainshaw biasa dipakai untuk menebang pohon di hutan, bahan peledak alam mengganggu keamanan dan

kerusakan

lingkungan,

asbes

dapat

mengganggu

kesehatan antara lain menjadi penyebab kanker paru-paru. Pestisida serta sejenisnya

dapat merusak ekosistem dan

kesehatan manusia. 4.

Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya, Kapal

dengan

kapasitas

besar

cenderung

melakukan

penangkapan ikan secara besar-besaran. Perilaku ini dapat mengganggu

keseimbangan

penangkapan

ikan

yang

ekosistem

sering

dipakai

laut. pada

Alat kapal

berkapasitas besar kebanyakan menggunakan pukat harimau. PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Alat ini sangat merusak biota laut terutama terumbu karang yang menjadi sumber makanann ikan. Karena dampak dari pengadaan kapal ini cenderung merusak lingkungan maka PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN melarang untuk membiayai pembelian kapal jenis ini. 5.

Pembiayaan gaji pegawai negeri, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN tidak boleh untuk membiayai gaji/honor

Pegawai

Negeri

karena

mereka

sudah

mendapatkan alokasi gaji dari pemerintah. 6.

Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja, Pemerintah Kab. Mesuji turut meratifikasi konvensi hak anak. Batasan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak adalah di bawah 18 tahun. Oleh karena itu PNPM MPd Integrasi

SPP-SPPN

melarang

dengan

tegas

mendanai

kegiatan-kegiatan yang mempekerjakan anak-anak. 7.

Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dan Pemerintah Kabupaten Mesuji turut mendukung kesepakatan internasional untuk memerangi zat adiktif (zat yang menimbulkan kecanduan dan merusak kesehatan) seperti narkotika, dan obat terlarang lainnya. Sehingga PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN tidak membiayai kegiatan apapun juga yang berkaitan dengan zat adiktif lainnya.

Kegiatan yang berda dalam kawasan lindung, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN tidak membiayai kegiatan di lokasi kawasan lindung, karena PNPM MPd Integrasi SPPSPPN turut mendukung pelestarian alam sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN melarang untuk membiayai pengolahan tambang dan pengambilan terumbu karang karena kegiatan ini cenderung merusak alam. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat cenderung tanpa memperhatikan dampak dari kerusakan alam.

10. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air

dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain, Pengelolaan sumber daya air sungai yang menuju ke negara lain memerlukan persyaratan tertentu yang cukup sulit untuk dikerjakan atau dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratanpersyaratan ini diberlakukan agar tidak merugikan warga negara tetangga atau untuk menghindari keluhan dari negara tetangga. 11. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai, Pemindahan jalur sungai memerlukan perencanaan yang komprehensif. Perencanaan

yang

matang

ini

dimaksudkan

untuk

mengeliminir dampak yang akan terjadi. Perencanaan dan analisis

dampak

lingkungan

memerlukan

ketrampilan-

ketrampilan khusus. PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan ini sekaligus untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah. 12. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang

luasnya lebih dari 50 Hektar (Ha), akan mengganggu ekositem yang hidup diperairan tersebut. 13. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih 50 ha Pembangunan saluran irigasi diatas 50 ha memerlukan teknologi yang sangat tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaannya.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

14. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air

dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik Pembangunan bendungan atau penampungan air di atas 10.000 meter kubik memerlukan teknologi yang sangat tinggi mulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan

sampai

dengan

pemeliharaannya. 7. Sanksi Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Sanksi dapat berupa : a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan. b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN apabila kecamatan dan Desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM MPd Integrasi SPPSPPN dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak bisa dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga kecamatan tersebut tidak diikut sertakan pada tahun berikutnya. Namun apabila permasalahan telah diselesaikan (dituangkan dalam BA) maka kecamatan tersebut berhak untuk berpartisipasi kembali di PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. 8.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Selain dari pada acuan khusus yang sudah tertuang dalam

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN ini , acuan pelaksanaan kegiatan,

administrasi

pelaksanaan

dan

pelaporan

semua

menggunakan acuan PNPM-MPd termasuk penggunaan formatformatnya.

BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN

3.1 Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

A. Kegiatan Pengintegrasian

Serangkaian kegiatan yang dilakukan terwujudnya pengintegrasian, yaitu:

untuk

mendorong

Perencanaan Pembangunan Desa a. Penyusunan atau penyempurnaan RPJM-Desa. b. Penyusunan RKP-Desa c.

Penguatan Musrenbang Desa.

Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa a. Pembentukan Perdes tentang RPJM Desa, APB Desa dan Perdes lainnya. b. LKPj Kades.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Penyelarasan Perencanaan a. Penguatan Musrenbang Kecamatan. b. Fasilitasi penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang (Desa dan Kecamatan). c.

Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD.

d. Penguatan Musrenbang Kabupaten.

Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD a. Fasilitasi Hearing DPRD. b. Fasilitasi penyusunan peraturan daerah (Perda).

B. Kegiatan peningkatan kapasitas 1. Cakupan Serangkaian pelatihan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) serta

sikap

pelaku

sesuai

tuntutan

dan

kebutuhan

pengintegrasian, mencakup: Kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) serta sikap pelaku sesuai tutunan dan kebutuhan pengintegerasian, mencakup: 1) Pelatihan KPMD, LPMD, Tim 11, Kader Teknis , BKAD, PL dan UPK; 2) Pelatihan Kades, Sekdes dan BPD 3) Penguatan

Tim

Deligasi/Utusan

Musrenbang

(Desa,

Kecamatan, Forum, SKPD, dan Musrenbang); 4) Pelatihan/TOT

Setrawan

kecamatan

dan

setrawan

kabupaten; 5) Pelatihan/TOT Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) 6) Lokakarya/workshop Ruang Belajar Masyarakat (RBM); PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

7) Pelatihan dan peningkatan Pokja RBM; 8) Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan Pokja RBM; 9) Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh TPM. 2. Penyelenggaraan

1) Pelaksanaan pelatihan KPMD, LPMD, BKAD, UPK, Kades, Sekdes

dan

BPD

dikelola

oleh

BKAD

sebagai

penanggungjawab kegiatan yang dibantu secara operasional oleh panitia pelaksana; 2) Pelatihan Setrawan dilaksanakan oleh Satker Kabupaten sesuai ketentuaan Tugas Pembantuan (TP); 3) Kegiatan RBM dilaksanakan oleh Pokja RBM (Community Base Monitoring / CBM), Advokasi Hukum, Media dan Kebutuhan lokal lainnya; 4) Penyelenggaraan pelatihan TPM dilakukan secara sukarela dan TPM mempunyai kompetensi yang melekat dan dimiliki oleh pelaku yang terlibat dalam RBM. TPM diharapkan mendukung kinerja Pokja kabupaten. Kedudukan TPM didalam Pokja Kabupaten diharapkan ada di dalam setiap bidang yang dikelola. TPM ini adalah unsur yang memiliki kompentensi teknis pelatihan masyarakat.

3. Pengelolaan

1) Kegiatan RBM dikelola secara mandiri, sistematis dan dipertanggung

jawabkan

secara

transparan

pada

musyawarah pelaku di kabupaten, kecamatan dan desa; 2) Rancangan dan modul pelatihan di sampaikan oleh Pokja Ruang

Belajar

Masyarakat (RBM)

yang

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

dibentuk dan

dikoordinasikan oleh Koordinator Fasilitator Integrasi di lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN; 3) Penguatan kapasitas Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) dilakukan oleh Pokja RBM; 4) Fasilitasi proses peningkatan kapasitas dan pelatihan oleh Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) menjadi tanggungjawab RBM; 5) Penyelenggaraan dan pengorganisasian pelatihan di tingkat kecamatan dilakukan oleh BKAD atau Tim yang dibentuk oleh BKAD yang dipertanggung jawabakan secara tarsparan pada musyawarah pelaku di kecamatan dan desa. 4. TPM

1. TPM

dibentuk

dalam

rapat

pembentukan

yang

diselenggarakan oleh BKAD; 2. Anggota TPM adalah warga masyarakat kecamatan setempat yang

memiliki

kemampuan

dibidang

tertentu

yang

dibutuhkan untuk pengembangan potensi masyarakat; 3. Jumlah Anggota TPM disesuaikan dengan kondisi, daya dukung dan kebutuhan kecamatan setempat, sekurangkurangnya 5 orang per kecamatan; 4. Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota TPM memperoleh pembekalan (Training of Trainer / TOT)

5. Ruang Belajar Masyarakat (RBM)

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

1) Perlu dilakukan/fasilitasi Pembentukan RBM dan Pokja Kabupaten; 2) Pengelola organisasi kerja dan kegiatan Ruang Belajar Masyarakat (RBM) adalah suatu gugus tugas atau Kelompok Kerja (selanjutnya disebut Pokja RBM) Kabupaten; 3) Pembentukan RBM dilakukan dalam Workshop/Lokakarya Perencanaan RBM; 4) Anggota Pokja Kabupaten sekurang-kurangnya adalah unsur BKAD

(Pengarah/quality

amanat

/mandatory

control

masyarakat),UPK

dan

pengemban

(karena

memiliki

keterampilan teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan), TPM

(teknis

substansi

pelatihan

dan

peningkatan

kapasitas), Setrawan (fasilitator pemerintahan) dan unsur lain sesuai kebutuhan; 5) Peran dan tugas Pokja Kabupaten adalah memfasilitasi proses

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan

keberlanjutan RBM; 6) Peran dan tugas Pokja RBM dilakukan pembekalan ( Training

of trainer/TOT); 7) RBM sekurang â&#x20AC;&#x201C;kurangnya membentuk Pokja: a) community

base Monitoring/CBM; b) Advoksi Hukum, Media dan; c) Pokja lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal).

6. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Lokal Dalam

rangka

peningkatan

kapasitas

masyarakat

dan

pemerintahan lokal menuju pengembangan kemandirian, maka : a. Di setiap desa

dibentuk : Kader Desa, Kader Teknis, Tim

Penulis Usulan (TPU), dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), b. Di tingkat kecamatan dibentuk: Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD), Tim Verifikasi (TV), Unit Pengelola Kegiatan (UPK),

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dan Pendamping Lokal (PL) dan Pendamping Masyarakat (PM). c.

Diadakan pelatihan kepada pemerintahan desa meliputi Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi

dan

tugasnya.

Pelatihan

diantaranya

meliputi:

penyusunan

pengawasan

yang

akan

diadakan

peraturan

Desa,

terhadap pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan,

pengelolaan

penanganan

masalah

dan

perencanaan kegiatan pembangunan yang partisipatif. d. Dilakukan usaha untuk sertifikasi kapasitas kelembagaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN tingkat Desa dan Kecamatan. 7. Pelembagaan UPK dan Kelompok dalam Pengelolaan Dana bergulir

UPK yang dinilai layak dan berpotensi untuk terus mengelola dana bergulir akan mendapat dukungan untuk pengembangan sebagai lembaga pengelola keuangan mikro yang mempunyai akuntabilitas.

Kreteria penilaian potensi UPK mencakup 3 aspek yaitu : i. Aspek Keuangan ii. Aspek kelembagaan iii. Aspek kemampuan pengelola

Bentuk dukungan yang diberikan kepada UPK yang dinilai layak berupa bantuan teknis pelatihan dan kegiatan lain yang mendukung pengembangannya. C. Kegiatan Pendukung

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM MP Integrasi SPPSPPN dapat diklasifikasikan atas 5 jenis kegiatan yang meliputi

Kegiatan Bidang Pelayanan Pendidikan a. Dasar Pemikiran Bidang pendidikan terdiri dari jenis kegiatan pendidikan formal dan non formal (termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat) bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas

rumah tangga miskin. b. Tujuan 1. Mempercepat upaya peningkatan

kualitas sumber daya

manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan

pendidikan,

peningkatan

kualitas

pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin

perdesaan

sebagai

bagian

dari

upaya

bagi

siswa

mempercepat pengentasan kemiskinan. 2. Meningkatkan miskin/anak

kesempatan putus

belajar

sekolah

dengan

menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun

prioritas melalui

pemberian beasiswa. 3. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui bantuan-prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kualitas guru dan metode pengajaran. 4. Meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin perdesaan melalui pelatihan

bagi pemuda putus sekolah, ibu-ibu

rumah tangga untuk menciptakan daya saing dan lapangan kerja. c.

Sasaran Dan Jenis Kegiatan 1. Sasaran Program Kelompok penerima manfaat kegiatan pendidikan adalah rumah tangga miskin, anak rumah tangga miskin usia sekolah, sekolah dasar/MI dan SMP/MTs, guru, dan Komite Sekolah di lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

2. Jenis Kegiatan -

Beasiswa

Peningkatan Pelayanan Pendidikan adalah kegiatan pendidikan

yang

meliputi

akses,

mutu

dan

manajemen pendidikan. -

Pelatihan Keterampilan Masyarakat dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan

rumah tangga

miskin sesuai dengan potensi, bakat dan minat yang dimilikinya sehingga menciptakan daya saing dan peluang

tenaga

kerja

antara

lain:

kursus

menjahit,bengkel otomotif, sablon,buta aksara dll. -

Pengembangan wawasan dan kepedulian.

Sarana dan prasarana pendidikan

Bantuan pengembangan wawasan dan kepedulian dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bagi rumah tangga miskin tentang pentingnya pendidikan baik formal maupun non formal. Bentuk bantuan kegiatan dapat berupa kampanye pendidikan, pertemuan komite sekolah, dan lokakarya desa dengan tematema

seperti:

gender,

lingkungan,

hak

anak,

bahaya

penggunaan obat-obat terlarang, bahaya pestisida dan pupuk kimia, hak-hak sipil masyarakat, antisipasi konflik, pendidikan dan kesehatan. 2.

Kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan a. Dasar Pemikiran Kegiatan bidang layanan kesehatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membantu mengatasi permasalahan kesehatan bagi rumah tangga miskin, seperti: dengan adanya perubahan perilaku tidak sehat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat, perbaikan gizi, meningkatnya akses pelayanan kesehatan melalui pembangunan polindes dan posyandu, penyediaan

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

obat

dan

peningkatan

kapasitas

kader

kesehatan

masyarakat, serta penciptaan lingkungan hidup yang sehat melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (sanitasi dan air bersih). b. Tujuan -

Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin melalui peningkatan peran serta masyarakat bidang pelayanan kesehatan dasar yang murah, mudah dan terjangkau dan dapat dikelola mandiri oleh masyarakat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat

Penyediaan tempat pelayanan kesehatan yang lebih berorientasi

untuk

pencegahan

penyakit

dan

pengobatan sederhana. c.

Mendukung upaya pencegahan penyakit menular.

Sasaran dan Jenis Kegiatan 1. Sasaran Program Kelompok penerima manfaat kegiatan kesehatan adalah rumah tangga miskin di lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN 2. Jenis Kegiatan Jenis kegiatan kesehatan yang dapat didanai oleh PNPM MP Integrasi SPP-SPPN dikategorikan dalam bagian : -

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Meluruskan

pemahaman

masyarakat

yang

salah

terhadap masalah kesehatan -

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan

Meningkatkan peran serta melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, termasuk cara mengatasinya

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa

pencegahan

dini

(preventif)

lebih

baik

daripada

pengobatan penyakit (kuratif).

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Ketrampilan Kelompok Ekonomi a. Dasar Pemikiran Kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh rumah tangga miskin merupakan kegiatan yang akan berpengaruh

secara

langsung

terhadap

peningkatan

pendapatan rumah tangga miskin. Selain tambahan modal hal yang diperlukan

untuk peningkatan usaha adalah

peningkatan kapasitas pelaku usaha. b. Tujuan -

Secara

umum

kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mengembangkan potensi pelaku kegiatan UEP di pedesaan, meningkatan kualitas teknologi produksi, meningkatkan kapasitas dalam penggunaan teknologi tepat guna, memberikan kemudahan akses informasi pasar, dan sebagainya. -

Mempercepat

proses

pemenuhan

kebutuhan

peningkatan kapasitas pengelolaan usaha skala mikro di pedesaan terutama pelaku yang berasal dari rumah tangga miskin. -

Memberikan kesempatan pelaku usaha mikro untuk akses berbagai informasi pasar, informasi pasokan bahan baku, informasi teknologi, dan informasi lain yang mendukung kegiatan usaha yang telah ada.

Mendorong penguatan kelembagaan kelompok usaha mikro dipedesaan terutama aspek manajemen.

Sasaran dan Jenis Kegiatan

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

1. Sasaran Program Kelompok

penerima

kapasitas/ketrampilan

manfaat

kegiatan

peningkatan

adalah

kelompok

masyarakat

dengan daya dukung potensi, kemampuan masyarakat untuk

dikembangkan

dalam

mendukung

dan

ditingkatkan

peningkatan

ketrampilan kesejahteraan

masyarakat. 2. Jenis Kegiatan Jenis kegiatan yang dapat

didanai

oleh PNPM MP

Integrasi di katagorikan dalam bagian ; a. Kegiatan SPP berupa Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Kegiatan Non-SPP berupa :

â&#x20AC;˘ Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin â&#x20AC;˘ Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan

ketrampilan

masyarakat

(pendidikan nonformal) â&#x20AC;˘ Kegiatan

peningkatan

kapasitas/ketrampilan

kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal) d. Mekanisme Pengusulan : 1. 1 (Satu) usulan kegiatan SPP yang dihasilkan dan ditetapkan di Musdes Khusus Perempuan 2. 2 (Dua) usulan kegiatan non SPP yang dihasilkan dan ditetapkan di 1 usulan kegiatan di Musdes Khusus PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Perempuan

dan

usulan

kegiatan

Musdes

Perencanaan (dimana salah satunya diprioritaskan

usulan yang saling berkaitan/lintas Desa) 3. Usulan yang diusulkan desa merupakan usulan yang termuat di dalam RPJM-Desa (RPJM-Desa yang telah

ditetapkan dengan PerDes) dan RKP-Desa yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepada Desa. 4. Usulan yang diajukan masing- masing Kecamatan ke Kabupaten maksimal 3 (tiga) usulan. yaitu hasil Musrenbang Kecamatan. 4.

Kegiatan Bidang Sosial a. Dasar Pemikiran Kesenjangan sosial yang terjadi itu diangap hal yang biasa, namun menjadi sebuah tradisi yang tidak lazim di negri ini, sistim otonomi tidak juga dapat menyelesaikan persoalan yang ada didaerah, kondirisi yang ada bahkan menjadikan bentuk keburukan yang ada, keributan antara suku sering terjadi dimana-mana ini menjadi sebuah gambarah bahwa kita belum mampu merumuskan sistim pembangunan sesuai karateristik daerah. Desa tua adalah desa yang merupakan cikal bakal dari wilayah tersebut, wilayah ini sering dijadikan kambing hitam yang dijadikan pangkal dari semua masalah yang sering terjadi, ketertinggalan wilayah-wilayah desa tua menjadi prespektif buruk terhadap desa tersebut, hal ini juga tidak dapat kita sangkal melihat kondisi riil yang ada, diberbagai bidang pembangunan masih sangat tertinggal ketika kita bandingkan dengan desa-desa pemekaran atau desa-desa trans yang ada diwilayah tersebut.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

b. Tujuan 1. Meningkatkan sistim pembangunan dan Menyatupadukan sistim

pembinaan

secara

terpadu

dalam

rangka

pemerataan dan percepatan pembangunan desa-desa tua. 2. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di tingkat Desa; 3. Meningkatkan manajemen pemerintahan Desa; 4. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif; 5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan, utamanya aparatur Pemerintahan Desa. 6. Meningkatkan kemampuan masyarakat keterlibatan pada pelaksanaan pembangunan

dalam

7. Mengembangkan sumber daya alam desa menjadi lebih produktif 8. Meningkatkan sumber sumber ekonomi desa dalam bentuk kelompok atau kelembagaan.

c. Sasaran dan Jenis Kegiatan 1. Sasaran Kegiatan Desa Binaan Khusus adalah : a. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD). b. Miningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa, dalam bentuk RPJM Desa; c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan-kelembagaan Desa; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

d. Meningkatnya ekonomi kesejahteraan masyarakat;

rakyat

dengan

hasil

e. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan dengan hasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan yang berkualitas; 2. Jenis Kegiatan Desa Binaan Khusus adalah : a. Pembinaan Manejemen desa  Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa  Pelatihan Pembuatan APBdesa  Pelatihan

Pembuatan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban ( LKPj ) Kepala Desa b. Pembinaan Indusri Kecil  Pelatihan Kelompok industry Kecil  Pemberian Bantuan Alat-alat Industri c. Pelatihan masyarakat kesadaran hukum d. Pelatihan Masyarakat dibidang pertanian e. Pelatihan kelembagaan desa f. Pembangunan Infrastruktur desa g. Pelatihan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan prasarana sarana

pembangunan

atau

perbaikan

dasar yang dapat memberikan manfaat

jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. a.

Dasar Pemikiran Prasarana dan sarana yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk

membuka

akses

transportasi,

informasi

dan

pemasaran terutama di daerah tertinggal/terpencil. b. Tujuan 1. Membuka keterisolasian daerah

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

2. Menciptakan lapangan kerja di desa, terutama bagi rumah tangga miskin. 3. Meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana. c.

Sasaran dan Jenis Kegiatan

1. Sasaran Program -

Peningkatan

pendapatan

masyarakat

dalam

kegiatan prasarana dilakukan dengan memberi kesempatan

kerja

bagi

masyarakat

namun

memprioritaskan bagi rumah tangga miskin. - Peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan prasarana dan sarana - Dalam

penyusunan

perencanaan

dengan

menggunakan teknologi yang tepat dan dapat di kerjakan oleh masyarakat

2. Jenis Kegiatan Kegiatan yang diusulkan untuk bidang prasarana dan sarana bersifat open menu. Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja sejauh usulan tersebut tidak termasuk dalam negative list. Jenis Sarana dan Prasarana yaitu : -

Jalan Desa (Jalan Kerikil, Jalan Telasah, Jalan Telford, Jalan Beton, TImbunan Tanah Merah, Dinding Penahan dll)

Drainase (Drainase, Gorong Gorong)

Jembatan (Jembatan Gantung, Jembatan Gelagar Baja, Jembatan Gelagar Kayu, Jembatan Beton, , Jembatan Banjir limpas dll)

Pasar, Tempat Pelelangan Ikan

Air Bersih,

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

MCK (Mandi, Cuci dan Kakus)

Tambatan Perahu

d. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan 1. Perencanaan Kegiatan Prasarana Proses penyusunan rencana kegiatan

prasarana dan

sarana dimulai dari persiapan survei hingga pembuatan RAB. 2.

Pelaksanaan

Kegiatan

Konstruksi Proses

pelaksanaan

kegiatan

konstruksi

meliputi

beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana.

Pengendalian

Kualitas

Prasarana dan Sarana -

Pengendalian Kualitas Bahan Bahan yang dipakai harus memenuhi standar, misalnya: Untuk Pekerjaan Jalan, digunakan batu belah yang keras, bukan batu pipih atau batu berpori

dan

memiliki

minimal

tiga

bidang

permukaan, -

Pengendalian Dimensi Untuk mencapai kualitas pelaksanaan konstruksi yang baik, dimensi (ukuran) prasarana harus selalu dikendalikan sesuai dengan gambar rencana. Untuk

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

menjaga dimensi perlu diperhatikan dan dibahas dari

awal

sejak

rapat

pra-pelaksanaan

(pre-

construction meeting), dan selanjutnya diawasi pada saat pelaksanaan. -

Revisi Desain dan RAB Bila terjadi perubahan rencana pekerjaan yang realisasinya

akan

menyebabkan

terjadinya

pengurangan atau penambahan terhadap target volume pekerjaan atau terhadap spesifikasi, jenis konstruksi pekerjaan harus dibuat Berita Acara Revisi. Bila FT-Kec / Pendamping Masyarakat (PM) atau FT-Kab menjumpai adanya kesalahan prosedur yaitu

terdapat

pekerjaan

yang

dilaksanakan

berubah dari desain, namun tidak ada Berita Acara Revisi maka pekerjaan harus dihentikan, dan dapat dilanjutkan kembali setelah proses revisi terpenuhi termasuk sosialisasinya ke masyarakat. Lain halnya jika terjadi penyimpangan maka pekerjaan harus dihentikan

dan

dilakukan

penanganan

sesuai

ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan

dan

Pengawasan Pemeriksaan kualitas fisik di lapangan, menggunakan beberapa

formulir

pemeriksaan,

antara

lain

pemeriksaan mutu konstruksi dan dimensi. Perlu masyarakat menyadari bahwa prasarana yang dibangun adalah untuk kepentingan mereka, bukan proyek pemerintah atau untuk orang lain, dengan demikian masyarakat akan berusaha melaksanakan kegiatan konstruksi dengan kualitas yang baik, karena akan PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

memberikan manfaat dalam waktu yang panjang. FTKec / Pendamping Masyarakat (PM)

memberikan

bimbingan teknis bagaimana pengelolaan pelaksanaan konstruksi, serta cara-cara melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai dengan ketentuan. Sangat diperlukan ketegasan dari FT-Kec / Pendamping Masyarakat (PM) sejak mulai pelaksanaan. 5.

Dokumentasi Kegiatan Dokumentasi Foto yang ditampilkan meliputi : -

Foto kondisi 0%, 50%, 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama.

Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai.

Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana.

Foto yang memperlihatkan pembayaran secara langsung kepada masyarakat.

Penyelesaian Kegiatan -

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) LP2K adalah laporan untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) yang ditandatangani oleh ketua TPK dan FT-Kec / Pendamping Masyarakat (PM) serta siap diperiksa oleh PjOK. Pada saat LP2K akan ditandatangani, maka seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB)

Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

RKB dimaksudkan untuk melaporkan hasil nyata tentang

apa

saja

yang

telah

dilaksanakan

lapangan didalamnya termasuk penggunaan dana bantuan PNPM MPd INTEGRASI SPP SPPN di desa. RKB ini dibuat dan disusun oleh TPK bersama kader desa yang dibantu oleh Pendamping Masyarakat (PM), FT / FK -

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) SP3K dimaksudkan untuk melaporkan secara resmi bahwa pelaksanaan kegiatan PNPM MPd INTEGRASI SPP-SPPN di desa dinyatakan selesai. SP3K ini ditandatangani oleh Ketua TPK dan PjOK serta diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati.

Dokumen Penyelesaian Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang berisi: 1. Surat

Pernyataan

Penyelesaian

Pelaksanaan

Kegiatan(SP3K), 2. Laporan

Penyelesaian

Pelaksanaan

Kegiatan

(LP2K), 3. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) dan lampiran pendukung lainnya. -

Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) pada kondisi khusus

Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan

pembangunan

prasarana

belum

dapat

diselesaikan, atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka Ketua TPK dan Fasilitator Kecamatan / Pendamping Masyarakat (PM) dengan diketahui oleh Kepala

Desa

membuat

Berita

Acara

Status

Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. 7.

Pemeliharaan Pasca penyelesaian kegiatan merupakan tahap pasca pelaksanaan pembangunan

yang wajib dioperasikan

dan dipelihara oleh desa. Agar kegiatan pembangunan prasarana, mempunyai nilai manfaat yang dapat terus berlangsung dan berkembang. Kesanggupan desa untuk

memelihara

hasil

kegiatan

tersebut

sudah

termasuk pada kriteria pengajuan usulan desa pada musyawarah desa.

3.2 Output / Hasil

Output/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah : 1. Tersedianya KPMD sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2007; 2. Tersedianya Perdes tentang RPJM-Desa 3. Tersedianya SK. Kades tentang RKP Desa; 4. Tersedianya Perdes tentang APB-Desa; 5. Tersedianya Peraturan tentang Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh masyarakat; 6. Tersedianya Peraturan Daerah tentang: a. Pembagian urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa; b. Pembangunan Partisipatif; c.

Penyelenggaraan Musrenbang.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

7. Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa secara rutin; 8. Terakomodasinya usulan/hasil Musrenbang Kecamatan dalam APBD.

3.3 Tahapan dan Jadual Kegiatan

3.3.1.

Perencanaan

3.3.1.1 Musyawarah Desa (Sosialisasi) Musyawarah Desa (Sosialisasi) merupakan forum sosialisasi atau penyebarluasan informasi mengenai PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN yang dilaksanakan segera setelah Musyawarah Kecamatan (Sosialiasi). Musyawarah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Setrawan Kecamatan dan didampingi oleh Pendamping Masyarakat (PM) Peserta musyawarah desa terdiri dari : 1.

Kades dan aparatnya;

Pengurus BPD dan LPMD;

Perwakilan Dusun, RW dan RT.

Pengurus TP-PKK Desa.

Tokoh masyarakat, agama, perempuan dan pemuda.

Kelompok-kelompok

masyarakat

dan

organisasi kemasyarakatan lainnya. 7.

Dan sebanyak mungkin anggota masyarakat lainnya.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Hasil yang diharapkan: a. Terinformasikannya PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dan program lainnya kepada seluruh peserta; b. Terpilihnya

orang

Kader

Pemberdayaan

Masyarakat minimal 2 orang perempuan; c.

Tersusunnya

jadwal

pelaksanaan

musrenbang

Dusun, RW dan RT; 3.3.1.2

Pelatihan

KPMD

(Kader

Pemberdayaan

Masyarakat Desa) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat dilakukan sebagai bekal untuk menjalankan tugas-tugasnya. Untuk materi dan tempat pelatihan di sesuaikan dengan kondisi kecamatan. 3.3.1.3

Musrenbangdus (PKD) Musyawarah adalah

Perencanaan

pertemuan

kelompok

yang

menemukan

Pembangunan

masyarakat

ada

atau

wilayah

gagasan-gagasan

Dusun

kelompok-

dusun

untuk

kegiatan

yang

menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM MPd Integrasi SPPSPPN, tetapi lebih jauh lagi berupa gagasan-gagasan dalam memandang bagaimana masa depan desanya, apa saja program jangka pendeknya, serta apa saja yang menjadi program jangka panjangnya. Kelompok yang dimaksud dalam proses penggalian gagasan adalah sekumpulan warga masyarakat (lakilaki, perempuan, atau campuran) yang tergabung PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

dalam: (a).Ikatan kemasyarakatan yang berlatar belakang wilayah seperti; RT/ RW/Dusun atau yang lainnya;

(b).

Kelompokâ&#x20AC;&#x201C;kelompok

informal

masyarakat seperti; kelompok

arisan, kelompok

usaha

keagamaan;

bersama,

kelompok

(c).

Pengelompokan masyarakat lainnya sesuai kondisi setempat. Untuk efektifitas, maka kegiatan penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Tujuan musyawarah dusun/kelompok adalah: 1. Memetakan potensi dan permasalahan dusun dengan menggunakan sketsa sosial dusun. 2.

Menggali gagasan untuk kegiatan yang

akan diusulkan dalam musrenbang desa, dan kegiatan swadaya 3.

Memilih dan menetapkan utusan dusun

dalam musrenbangdes 4.

Mengusulkan draft visi dan misi desa yang

akan diusulkan dalam Musrenbang Desa. Input yang dibutuhkan: 1.

Dokumen Rencana pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Desa 2.

RKP Desa tahun sebelumnya

Daftar potensi dan masalah dusun tahun

sebelumnya Keluaran yang diharapkan dari Musyawarah Dusun atau Kelompok adalah: 1. Daftar potensi dan masalah dusun PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

2. Daftar usulan dusun yang akan dibawa ke Musrenbang

Desa

(dapat

berupa

kerangka

regulasi maupun kegiatan investasi) 3. Penetapan

usulan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan secara swadaya dusun 4. Daftar nama utusan dusun untuk menghadiri Musrenbang dusun,

Desa

rumah

perempuan

(representasi tangga

dan

dari

miskin,

kelompok

aparat

kelompok

kemasyarakatan

lainnya) Waktu

: Sebelum pelaksanaan musrenbang Desa

Tempat

: Balai dusun atau tempat lainnya yang bisa digunakan

Peserta

: Warga masyarakat dusun dan kelompok (representasi kelompok perempuan dan rumah tangga miskin)

Proses

1. Kepala dusun atau sebutan lainnya, dibantu oleh Kader

Pembangunan

Masyarakat

(KPM)

memfasilitasi pertemuan 2. Pemaparan potensi, masalah dan evalusi kegiatan tahun sebelumnya oleh kadus 3. Pemetaan

potensi

dan

permasalahan

dusun

secara partisipatif 4. Penggalian

gagasan

untuk

pengembangan

potensi dan pemecahan masalah 5. Penetapan

prioritas

usulan

yang

akan

dilaksanakan secara swadaya 6. Penetapan prioritas usulan yang akan diusulkan ke musrenbang desa PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

7. Penetapan

daftar

nama

utusan

dusun

musrenbang Desa 3.3.1.4

Musrenbangdes / Review Musrenbangdes Musrenbang tahunan

Desa

adalah

stakeholders

Desa

forum

musyawarah

untuk

menyepakati

rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, untuk desa yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan cukup dengan mereview hasil dari Musrenbangdes reguler atau Musrenbangdes yang telah di lakukan. Tujuan dari Musrenbang Desa adalah: 1. Merumuskan potensi dan permasalahan yang dihadapi desa 2.

Menampung

kebutuhan musyawarah

dan

masyarakat

menetapkan yang

perencanaan

prioritas

diperoleh

pada

dari

tingkat

bawahnya 3.

Menetapkan prioritas kegiatan desa yang

akan dibiayai melalui

Alokasi Dana Desa yang

berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya. 4.

Menetapkan

prioritas

kegiatan

pembangunan Desa yang akan diusulkan pada musrenbang kecamatan 5.

Memilih utusan desa dari unsur masyarakat

terdiri dari; 1 orang tokoh perempuan, 1 orang tokoh masyarakat/agama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 6.

Menetapkan

lokasi

papan

informasi

minimal 2 buah per desa. 7.

Menetapkan visi dan misi desa.

Menetapkan

Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Desa.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Menetapkan calon pengurus UPK yang

akan dipilih pada musrenbang kecamatan. 10.

Memilih utusan desa sebagai pengamat

pada Musrenbang Kecamatan.

Input yang dibutuhkan: 1.

Sketsa sosial dusun, RW, dan RT.

Daftar potensi dan masalah dusun-dusun

Daftar usulan dusun/kelompok

Daftar

permasalahan

desa

(seperti

kerawanan, kemiskinan, pengangguran dll) 5.

Dokumen Rencana pembangunan Jangka

Menengah (RPJM Desa) 6.

Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) yang berisi

tentang

kegiatan

dilaksanakan

pembangunan

tahun

berjalan,

yang

akan

Plafon

ADD

sementara yang disusun oleh Bappeda, dll. Output dari kegiatan Musrenbang Desa adalah: 1.

Adanya potensi dan permasalahan yang

dihadapi desa 2.

tetapkan

prioritas

kebutuhan

masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya 3.

Ditetapkannya

prioritas kegiatan desa

yang akan dibiayai melalui

Alokasi Dana Desa

yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya. 4.

Ditetapkannya

prioritas

kegiatan

pembangunan desa yang akan diusulkan pada musrenbang kecamatan 5.

terdapat

masyarakat

terdiri

utusan dari;

desa 1

dari

unsur

orang

tokoh

perempuan, 1 orang tokoh masyarakat/agama PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

(khusus untuk kelurahan utusan dari tokoh masyarakat sebanyak 2 orang) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/lurah. 6.

terdapatnya lokasi papan informasi minimal

2 buah per desa. 7.

Ditetapkan visi dan misi desa.

Ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang, Menengah dan Tahunan Desa. 9.

Ditetapkan calon pengurus UPK yang akan

dipilih pada musrenbang kecamatan. 10.

Adanya

memilih

utusan

desa

sebagai

pengamat pada musrenbang kecamatan. 11.

Berita acara musrenbang desa

Waktu

: setelah musyawarah dusun dan sebelum musrenbang kecamatan

Tempat

: Balai Desa atau tempat lainnya yang bisa digunakan

Peserta

1. Kepala

Desa,

KPMD

dan

Setrawan

Kecamatan 2. Utusan dari dusun 3. Rumah tangga miskin 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya 5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 6. Tokoh agama 7. Tokoh adat 8. Tokoh masyarakat 9. Wakil kelompok perempuan 10. Wakil kelompok pemuda 11. Wakil ormas yang ada di lingkup desa 12. Komite sekolah 13. Wakil kelompok kemasyarakatan lainnya Proses : PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

1. Kepala desa, dibantu oleh KPMD dan Setrawan Kecamatan memfasilitasi pertemuan. 2. Pembukaan oleh camat berisi pemaparan tentang

program

prioritas

instansi

sektor

kecamatan. 3. Pemaparan evaluasi pembangunan desa tahun sebelumnya oleh kepala desa. 4. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh

mayarakat

masyarakat

desa

oleh

perwakilan

maupun

kelompok

kemasyarakatan. 5. Pemaparan dan pembahasan usulan dusun (untuk menyusun prioritas usulan desa). 6. Penetapan prioritas usulan yang akan dibiayai dari dana APBDes tahun berjalan atau sumber dana lain yang tidak mengikat. 7. Penetapan prioritas usulan yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan. 8. Penetapan daftar nama utusan desa ke musrenbang kecamatan. 9. Pemilihan calon pengurus UPK 10. Pemilihan calon pengamat musyawarah di kecamatan 11. Penandatanganan berita acara 3.3.1.5

Penulisan usulan Penulisan usulan dimaksudkan untuk menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penulisan usulan dilakukan oleh tim yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan oleh masyarakat, dengan koordinator sekretaris desa.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

3.3.1.6

Verifikasi Usulan Verifikasi usulan adalah kegiatan pemeriksaan usulan yang telah disampaikan oleh desa yang meliputi : 1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan; 2.

Observasi lapangan disesuaikan dengan

kriteria-kriteria kelayakan usulan; Verifikasi usulan dilakukan oleh tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus. Sebelum melaksanakan tugas, tim verifikasi akan mendapatkan pelatihan. Waktu pelaksanaan : Setelah Penulisan Usulan 3.3.1.7

Musrenbang kecamatan Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah

stakeholders kecamatan untuk mendapatkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten tahun berikutnya. Tujuan musrenbang kecamatan adalah: 1.

Membahas

dan

menyepakati

hasil

musrenbang desa yang akan menjadi prioritas pembangunan pada wilayah kecamatan 2.

Membahas

dan

menetapkan

prioritas

kegiatan tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Melakukan

kegiatan

klasifikasi

pembangunan

atas

desa

prioritas

sesuai

dengan

fungsi SKPD. 4.

Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD); 5.

Terpilihnya

ketua,

sekretaris

dan

bendahara BKAD; 6.

Pemilihan

Pengurus

UPK,

yang

terdiri

seorang ketua, sekretaris dan bendahara, dan pengurus Badan Pengawas UPK. Input yang dibutuhkan: 1. Rekap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa 2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Desa 3.

Renstra SKPD

Paket Informasi Kabupaten (PIK)

Hasil musrenbang Desa sebanyak 3 usulan

per Desa Keluaran yang diharapkan dari musrenbang kecamatan adalah: 1.

Terbentuknya

BKAD

yang

anggotanya

terdiri dari seluruh utusan Desa dan perangkat lain yang diatur dalam AD/ART BKAD. 2.

Daftar prioritas kegiatan yang akan dibiayai

dengan dana BLM kecamatan (misalnya dari PNPM MPd); 3.

Daftar

kegiatan

prioritas

yang

akan

diusulkan ke Kabupaten yang akan didanai PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN telah memenuhi kriteria kelayakan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dan

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

disertai ancar-ancar biaya serta daftar usulan kegiatan bantuan desa tua; 4.

Pemilihan

dan

penetapan

utusan

kecamatan yang akan menghadiri musrenbang kabupaten yang berjumlah 6 orang dengan unsur yaitu Camat, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, satu orang wakil Kepala Desa, tiga orang wakil masyarakat) dengan minimal wakil perempuan sebanyak 2 orang. 5.

Terpilihnya

pengurus

UPK/UPKS

yang

terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta Badan Pengawas UPK yang terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang anggota; 6. Waktu

Berita acara musrenbang kecamatan. : Setelah musrenbang Desa dan sebelum musrenbang Kabupaten

Tempat : Kantor kecamatan atau balai pertemuan lainnya yang bisa digunakan Pemandu : Setrawan kecamatan dan Pendamping Masyarakat Peserta Musrenbang kecamatan: 1.

Camat dan staf terkait

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Instansi dinas terkait (SKPD)

Unsur Bappeda

Unsur BPMPD

Anggota

DPRD

dari

daerah

pemilihan

bersangkutan 7.

Utusan desa

Wakil / delagasi kelompok masyarakat

yang yang beroperasi di wilayah kecamatan 9.

Kepala unit pelayanan di kecamatan

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

10.

Perwakilan LSM

11.

Ormas yang berkedudukan di kecamatan

12.

Fasilitator Kecamatan (FK) untuk lokasi

PNPM MPd 13.

Pendamping Masyarakat (PM)

14.

Setrawan Kecamatan dan Kabupaten

15.

Faskab Integrasi, Faskab Pemberdayaan,

Fastekab dan Faskeu 16.

Undangan lainnya

Proses : 1.

Camat mengundang peserta Musrenbang

Kecamatan minimal 4 hari sebelum pelaksanaan. 2.

Pemaparan camat mengenai permasalahan

kecamatan seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dll 3.

Pembentukan BKAD dan pengurusnya

Pemaparan PIK dan rencana kerja SKPD

oleh tim dari Kabupaten 5.

Pemaparan usulan desa oleh utusan desa

Pemaparan hasil verifikasi usulan oleh tim

verifikasi kecamatan 7.

Pembahasan

dan

penyusunan

prioritas

usulan yang akan didanai dari BLM kecamatan dan

yang

akan

diusulkan

musrenbang

kabupaten 8.

Mengklasifikasi

usulan/kegiatan

berdasarkan fungsi SKPD (untuk prioritas usulan yang akan diajukan ke musrenbang kebupaten) 9.

Memilih

dan

menetapkan

utusan

kecamatan yang akan menghadiri musrenbang kabupaten 10.

Memilih

pengurus

UPK

dan

Badan

Pengawas . PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

11.

Menyusun

berita

acara

musrenbang

kecamatan 3.3.1.8

Forum SKPD (prioritas usulan) Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi

Rencana

Kerja

SKPD

yang

tata

cara

penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait dibantu setrawan Kabupaten dan setrawan propinsi. Tujuan : 1.

Mensinkronkan

pembangunan

dari

prioritas berbagai

kegiatan

kecamatan

dan

rencana kerja SKPD 2.

Menetapkan prioritas kegiatan yang dimuat

dalam rencana kerja SKPD 3.

Membahas usulan kegiatan untuk didanai

PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dan menetapkan rangking usulan kecamatan. 4.

Menyesuaikan

prioritas

Rencana

Kerja

SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam rancangan Rencana Kerja Pemda Input: 1.

Daftar kegiatan prioritas dari renstra APBD

Rancangan Renja SKPD

Prioritas dan plafon dana indikatif dari

masing-masing SKPD 4.

Daftar prioritas kegiatan pembangunan

hasil musrenbang kecamatan Output:

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Rencangan Renja SKPD berdasarkan hasil

forum gabungan SKPD 2.

Prioritas

menurut

kegiatan

sumber

yang

sudah

dipilah

dari

APBD

pendanaan

(Kabupaten dan provinsi) dan APBN yang termuat dalam Renja SKPD menurut kecamatan dan Desa 3.

Prioritas kegiatan yang sudah dibahas

untuk didanai

BLM PNPM MPd Integrasi SPP-

SPPN Kabupaten 4.

Berita acara forum SKPD atau gabungan

SKPD Waktu

: Setelah musrenbang kecamatan dan sebelum musrenbang Kabupaten

Tempat : Kabupaten Peserta : a.

Kepala Dinas/Badan dan para pejabat

perangkat daerah b.

Wakil DPRD

Utusan / delegasi kecamatan

Wakil

kelompok

masyarakat

(yang

berkedudukan dan beroperasi di Kabupaten) yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD. e.

Setrawan Kabupaten

Pendamping Masyarakat (PM)

Fasilitator Kecamatan

Pokja RBM

Faskab Integrasi, Faskab Pemberdayaan,

Fastekab dan Faskeu Undangan lainnya.

Proses: 1.

Kepala Bappeda memfasilitasi pelaksanaan

forum SKPD PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Pemaparan

prioritas

kegiatan

pembangunan menurut rancangan Renja masingmasing SKPD 3.

Pemaparan

prioritas

kegiatan

yang

dihasilkan dari musrenbang kecamatan (yang akan didanai SKPD dan PNPM MPd Integrasi SPPSPPN) dan oleh tim penyelenggara forum 4.

Verifikasi

prioritas

kegiatan

dari

hasil

musrenbang kecamatan oleh utusan kecamatan untuk

memastikan

bahwa

hasil

musrenbang

kecamatan telah tercantum 5.

Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon

dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah 6.

Merumuskan

prioritas

kegiatan

kriteria

untuk

pembangunan

menyeleksi baik

yang

berasal dari kecamatan maupun dari rancangan Renja-SKPD 7.

Menetapkan

prioritas

pembangunan

berdasarkan pagu dana SKPD yang bersumber dari APBD (Kabupaten dan Provinsi), dan APBN. 8.

Menetapkan

prioritas

Pembangunan

berdasarkan pagu dana yang bersumber dari BLM Kabupaten (PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN) 9.

Menyusun rekomendasi untuk kerangka

regulasi

SKPD

dengan

cara

mengidentifikasi

keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD dan merekomendasikan regulasi baru, perubahan,

penggabungan

atau

pembatalan

sesuai kebutuhan 10. 3.3.1.9

Berita acara Forum SKPD.

Penyusunan Design dan RAB Desa Setelah

pelaksanaan

forum

SKPD

dilakukan

penyusunan design dan RAB prioritas usulan PNPM PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

MPd Integrasi SPP-SPPN oleh setrawan kecamatan dan kader pemberdayaan masyarakat bersama-sama TPK, Pendamping Masyarakat dan masyarakat (untuk Lokasi PNPM MPd dibantu oleh Fasilitator Teknik) 3.3.1.10 Musrenbang Kabupaten Musrenbang

Kabupaten

adalah

stakeholders

Kabupaten

untuk

Musyawarah mematangkan

rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD. Tujuan: 1.

Mendapatkan

masukan

untuk

penyempurnaan rancangan RKPD 2.

Mendapatkan rincian rancangan awal Renja

SKPD 3.

Mendapatkan rincian rancangan kerangka

regulasi menurut SKPD 4.

Menetapkan kegiatan yang akan dibiayai

dengan

dana

BLM

Kabupaten.

(PNPM

MPd

Integrasi SPP-SPPN) 5.

Menetapkan usulan kegiatan yang akan

diajukan ke Musrenbang propinsi. 6.

Menyepakati sanksi-sanksi kegiatan PNPM

MPd Integrasi SPP-SPPN di tingkat Kabupaten. Output : 1.

Kesepakatan

tentang

rumusan

untuk

pemutahiran rancangan SKPD dan Renja-SKPD yang

meliputi

pembangunan,

penetapan plafon

dana,

KUA,

prioritas

daftar

prioritas

kegiatan berdasarkan sumber pembiayaan 2.

Daftar

prioritas

kegiatan

yang

sudah

dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

APBD Kabupaten, APBD propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. 3.

Daftar usulan yang akan dibiayai dari dana

BLM Kabupaten (PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN) 4.

Daftar usulan regulasi (baru, revisi atau

penghapusan). 5.

Sanksi-sanksi kegiatan PNPM MPd Integrasi

SPP-SPPN. 6.

RKTL PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.

Berita Acara Musrenbang Kabupaten.

Waktu

: setelah Forum SKPD

Tempat

: Kabupaten

Peserta: 1.

Utusan / delegasi kecamatan 6 orang

(Camat, Kasi PMD Kecamatan , Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, ketua TP-PKK kecamatan, wakil masyarakat kecamatan ) dengan minimal wakil perempuan sebanyak 2 orang 2.

Para pejabat perangkat daerah

Anggota DPRD

Wakil LSM

Kalangan Praktisi/Akademisi

Tim penyusun RKPD

Tim penyusun Renja-SKPD

Panitia anggaran executive

Pokja RBM

10.

Undangan lainnya

Proses: 1.

Tim penyelenggara musrenbang Kabupaten

memfasilitasi

pelaksanaan

musrenbang

Kabupaten 2.

Pemaparan rancangan RKPD dan prioritas

kegiatan pembangunan serta plafon anggaran PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD,

utusan kecamatan dan utusan forum gabungan SKPD 4.

Membahas

kriteria

untuk

menentukan

prioritas pembangunan tahun berikutnya 5.

Menetapkan

prioritas

kegiatan

pembangunan berdasarkan plafon anggaran yang akan diusulkan dan dibiayai dari APBD (Kabupaten dan provinsi), BLM, APBN dan sumber dana lainnya 6.

Membahas sanksi-sanksi untuk kegiatan

PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. 7.

Membahas pemutahiran rancangan RKPD

Kabupaten 8.

Menyusun RKTL PNPM MPd Integrasi SPP-

SPPN 9.

Membuat

berita

acara

musrenbang

Kabupaten 3.3.1.11

Musyawarah

Kecamatan

(Persiapan

Pelaksanaan) Musyawarah sosialisasi

kecamatan

atau

ini

penyebarluasan

merupakan hasil

forum

penetapan

alokasi dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN yang diputuskan dalam musrenbang kabupaten. Forum ini dilaksanakan baik di kecamatan yang mendapatkan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN maupun yang tidak mendapatkan dana PNPM MPd Integrasi SPPSPPN. Khusus

bagi

kecamatan-kecamatan

yang

mendapatkan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, dalam musyawarah kecamatan juga diharapkan hasilhasil sebagai berikut:

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Disepakatinya

jadwal

pelaksanaan

tiap

kegiatan yang akan dilaksanakan. 2.

Disepakatinya realisasi sumbangan atau

kontribusi masyarakat. 3.

Disepakatinya besar insentif bagi pekerja

dan tata cara pembayarannya. 4.

Dipahaminya mekanisme pengadaan bahan

dan alat. 5.

Terbentuknya

Tim

Khusus

(pemantau

kecamatan) yang akan memantau pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, yang terdiri dari anggota BKAD dengan jumlah sesuai kebutuhan.

3.3.2. Pelaksanaan

3.3.2.1. Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan. Kades dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) melaksanakan musyawarah desa prapelaksanaan

sebelum

memulai

pelaksanaan

kegiatan. Musyawarah Desa persiapan pelaksanaan difasilitasi

oleh

masyarakat/kader

kader Desa

pembangunan

dibantu

setrawan

kecamatan, Pendamping Masyarakat untuk Lokasi PNPM MPd dibantu oleh FK. Hasil yang diharapkan : 1.

Memilih dan menetapkan Tim Pengelola

Kegiatan (TPK) yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan dapat dibentuk bidang-bidang kerja sesuai dengan kebutuhan. 2.

Dibahas dan disepakati tentang peran,

fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

dalam pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPPSPPN. 3.

Menyusun rencana kerja detail termasuk

penjadwalannya,

seperti:

rencana

rekrutmen

tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat dll. 4.

Disepakati jadwal, tata cara dan sanksi-

sanksi, pertemuan rutin mingguan atau bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan. 5.

Memilih Tim Khusus (Pemantau) yang

terdiri dari : • Tim 6 atau Tim Pengawas Desa yang beranggotakan 6 orang. • Tim 5 atau Tim Pengawas Pendanaan. Yang beranggotakan 5 orang. • Tim 4 atau Tim Pemeriksa Barang yang beranggotakan 4 orang. • Tim 3 atau Tim Pemantau Pengadaan Barang yang beranggotakan 3 orang.

3.3.2.2. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh

rencana

pertemuan

yang

telah

musrenbang

disepakati

kecamatan

dalam dan

musrenbang kecamatan informasi hasil Musrenbang Kabupaten serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut: 1.

Masyarakat merupakan pemilik kegiatan,

sehingga

keputusan

pelaksanaan

dan

tanggungjawab ada pada masyarakat. 2. turut

Masyarakat Desa mendapat prioritas untuk bekerja

dalam

pelaksanaan

kegiatan

terutama bagi penduduk miskin PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Bila ada bagian pekerjaan yang belum

mampu

dikerjakan

oleh

masyarakat

sendiri,

masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah Desa, dan kebutuhan ini sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan 4.

Penggunaan dana sesuai dengan rencana

dan

kegiatan

agar

mencapai

hasil

yang

memuaskan serta selesai tepat waktu a. Pencairan Dana Untuk

pencairan dana bantuan PNPM MPd

Integrasi

SPP-SPPN,

prosedur

yang

mengikuti

diatur

dalam

proses Surat

dan

Edaran

Direktorat Jendral Perbendaharaan, Departemen Keuangan. b. Pengadaan Tenaga Kerja TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada

masyarakat dan kebutuhan

tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan Design teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga Desa termasuk bagi kaum perempuan dan

diutamakan

Pengumuman

bagi

ditempel

kelompok disetiap

miskin.

sudut

Desa

dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap

warga

masyarakat

tahu

bahwa

ada

pembangunan di Desanya. c. Pengadaan Bahan dan Alat Proses

pengadaan

dilaksanakan

secara

bahan

dan

alat

harus

transparan

dan

tetap

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

menggunakan bahan serta alat sesuai spesifikasi yang telah dicantumkan dalam Design teknis dan RAB. Prosedur pengadaan bahan dan alat akan diatur tersendiri, dan menggunakan mekanisme yang lakukan di PNPM-MP. d. Rapat Evaluasi TPK Rapat evaluasi dapat dilaksanakan setiap minggu atau bulan, dimaksudkan untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta masalah dan kendala yang dihadapi selama satu minggu / bulan berjalan serta membuat rencana kerja untuk periode berikutnya. Hasil yang diharapkan: 1. Kesimpulan

tentang

pencapaian

pekerjaan dari yang sudah

target

direncanakan

sebelumnya. 2. Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya untuk periode berikutnya. 3. Pembahasan tentang kendala dan masalah yang timbul serta mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan. 4. Evaluasi

kinerja

dari

masing-masin

pengurus UPK 5. Menyusun realisasi penggunaan dana dan di tempel di papan Informasi. 3.3.2.3. Musyawarah Desa dan Serah Terima Untuk

mewujudkan

Pertanggungjawaban

transparansi

dalam

proses

pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, TPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara bertahap kepada masyarakat. Musyawarah PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

pertanggungjawaban minimal dilakukan dua kali yaitu setelah dana terserap Âą 40 % dan Musyawarah pertanggungjawaban ke II dilaksanakan setelah dana terserap sebesar Âą 80%. Sebelum Musyawarah Desa

pertanggungjawaban,

TPK

sudah

harus

menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana (LPD) sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan

desa

pertanggungjawaban ditempel

dipapan

LPD

dan

dana

tersebut

informasi

dan

bukti

juga

harus

disebarluaskan

kepada masyarakat desa. Hasil

yang

diharapkan

dari

musdes

pertanggungjawaban adalah: 1.

Penyampaian laporan dari TPK tentang:

penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan. 2.

Pernyataan

laporan

diterima

atau

pertanggungjawaban

ditolaknya dari

TPK,

berdasarkan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan. 3.

Evaluasi terhadap kinerja dari TPK serta

upaya peningkatan pada periode selanjutnya. 4.

Kesepakatan tentang penyelesaian masalah

atau keluhan yang timbul di masyarakat. 5.

Pembuatan rencana kerja dan pendanaan

untuk periode berikutnya 3.3.2.4. Sertifikasi Sertifikasi

adalah

penerimaan

hasil

pekerjaan

berdasarkan spesifikasi teknik oleh Setrawan di bantu dengan Pendamping Masyarakat (PM). Untuk PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

mendorong peningkatan kualitas pekerjaan atau kegiatan. Dengan dilakukan sertifikasi diharapkan fokus tim pengelola kegiatan dialihkan dari mengejar target fisik menjadi mengejar target kualitas. Setiap jenis pekerjaan dinilai, tetapi untuk pekerjaan yang rumit dapat digabungkan. Pekerjaan yang dinilai telah sesuai untuk di bayar dapat langsung dilunasi, tetapi pekerjaan yang kurang baik harus diperbaiki dulu. Kemajuan pekerjaan (progres) yang dilaporkan didasarkan pekerjaan yang sudah selesai dan dinilay layak untuk dibayar. Pengunaan langkah sertifikasi ini tidak dimaksudkan untuk memperlambat pembayaran kepada TPK. Setrawan / Pendamping Masyarakat (PM) boleh menunda

penilaian

jika

tidak

sempat

menilai

pekerjaan dan menyetujui pembayaraan tanpa dinilai apabila TPK telah terbukti mampu mengerjakan tugas serupa. Sebaliknya jika kualitas bagian yang diusulkan TPK untuk pembayaran sering tidak sesuai persyaratan, langkah ini tidak boleh ditinggalkan. 3.3.2.5. Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi foto seluruh kegiatan dari PNPM MPd Integrasi

SPP-SPPN

tanggungjawab

sebagian

Setrawan

besar

dan

menjadi

Pendamping

Masyarakat meskipun demikian untuk kepentingan arsip Desa, TPK juga perlu membuat foto-foto sendiri. Pada akhir periode pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, photo dokumentasi harus disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan: PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PNPM MPd

Integrasi

SPP-SPPN

kecamatan

yang

bersangkutan bukan kumpulan photo dari setiap Desa penerima PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, namun sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip photo yang ada. Tetapi tidak boleh hanya foto dari satu Desa saja. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas Foto yang ditampilkan Meliputi: 1.

Foto kondisi 0%, 50%, 100%, yang diambil

dari sudut pengembalian yang sama 2.

Foto yang memperlihatkan orang sedang

bekerja secara beramai-ramai 3.

Foto yang memperlihatkan peran serta

perempuan dalam kegiatan prasarana 4.

Foto yang memperlihatkan pembayaran

secara langsung kepada masyarakat

3.3.2.6. Penyelesaian Kegiatan

Penyelesaian

kegiatan

yang

dimaksud

adalah

penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan

sebagai

pertanggungjawaban

TPK

bagian

dari

Desa.

Terdapat

beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan disesuaikan pada proses ini meliputi: a.

Pembuatan Laporan penyelesaian Kegiatan

Pembuatan realisasi kegiatan dan Biaya

Musyawarah desa serah terima

Pembuatan surat penyataan penyelesaian

pelaksanaan kegiatan PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

3.3.2.7. Musyawarah Kecamatan pertanggungjawaban

Pelaksanaan dilakukan

Musyawarah

setelah

semua

pertanggungjawaban,

Pertanggungjawaban Desa melakukan

dan

dalam

rangka

mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di tingkat kecamatan, Desa-Desa

wajib

pertanggungjawaban

menyampaikan

laporan

secara umum pelaksanaan

kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN kepada masyarakat di tingkat kecamatan melalui BKAD. laporan pertanggungjawaban dana secara tertulis harus

disampaikan

kepada

semua

peserta

Musyawarah Kecamatan dan disebarluaskan kepada masyarakat Kecamatan. Hasil yang diharapkan dari musdes pertanggungjawaban adalah: 1.

Penyampaian laporan dari Desa tentang: penerimaan dan

penggunaan dana, status, tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan. 2.

Pembahasan

masalah

atau

keluhan

yang

timbul

masyarakat. 3.

Evaluasi kegiatan dan rencana kegiatan Periode Berikutnya.

1. Pengendalian

Pemantauan dan pengawasan oleh BPD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

2. Pelestarian PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Tahapan kegiatan Pelestarian dilakukan sesuai ketentuan PNPM-MP. Kecuali bagi Desa yang telah memiliki Perdes tentang Pelestarian hasil kegiatan.

3. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Alur pelaksanaan Kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah Alur Tahapan yang harus dilaksanakan bersamaan dengan Tahapan PNPMMPd program-program lainnya dan Kegiatan Musrenbang Reguler.

Adapun alurnya adalah sebagai berikut : Musrenbang Kabupaten FORUM SKPD Input: Desain dan Detil RAB Input: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pelatihan OJT TPU Penulisan Usulan Pembentukan Tim Verifikasi Verivikasi Usulan Seluruh RKP TA2011 harus sdh dituliskan dlm proposal usulan kegiatan Keterwakilan/ Utusan Warga Masyarakat (L/P)

ALUR INTEGRASI TA 2013 PNPM MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SPP-SPPNMUSRENBANG KAB MESUJI SEMILOKA SKPD

SEMILOKA/RAPAT DENGAR PENDAPAT DPRD

REKAP

USULAN UPT KEC

KONSULTASI USULAN MUSRENBANGDES = MUSDES II 1. Evaluasi RPJMDes-RKPDes 2010=MDST 2. Reviu RPJMDes dan memetik RKPDes 2011=Pemeringkatan Usulan Kegiatan Desa 3. Prinsip Partisipatif, Terbuka, Demokratis, dan Transparan untuk Seluruh Warga Desa M A D - I Sosialisasi Integrasi PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

MUSDES I

Sosialisasi Integrasi dan Persiapan/Pra Musrenbangdes

M A D - II Prioritas Usulan dan M A D - III Penetapan Pendanaan = Musrenbang Kecamatan ( dilaksanakan minimal 2 hari )

M A D â&#x20AC;&#x201C; Informasi sosialisasi hasil Musrenbang Kabupaten

MUSDES III

Sosialisasi

Keputusan dan Persiapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan RKP/ PNPM Mandiri Perdesaan

Musrenbang Provinsi Musrenbang Nasional Input: Input: Desain dan Detil RAB RKP TA 2014 Input:

BAB IV PENDANAAN

4.1 Sumber

Sumber dana untuk kegiatan Penguatan Pengintegrasian berasal dari : a. Swadaya masyarakat; b. BLM Kabupaten dari APBN dan APBD Kabupaten; c. DOK Kabupaten dari APBD (Sharing Daerah); d. DOK Kabupaten dari APBN; e. BLM kecamatan dari berbagai program yang tergabung dalam lokasi PNPM-Mandiri, yang bersumber dari APBN dan APBD; f. Dana Alokasi Dana Desa (ADD); g. Kontribusi dunia usaha/swasta (CSR) dan h. Sumber lain yang tidak mengikat. PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

4.2 Peruntukan dan Ketentuan Penggunaan Dana BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Alokasi pendanaan BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN terdiri dari : a.

25% dana BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN akan digunakan

untuk mendanai usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dimana setiap usulan berhak mengusulkan dengan nilai usulan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah). b.

75% dana BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN akan digunakan

untuk mendanai usulan Non SPP dengan ketentuan. c.

Pendanaan 1 (Satu) usulan kegiatan maksimal sebesar Rp.

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) d.

Khusus

pendanaan

Program

Sai

Bumi

Serasan

Segawe

( PSBSS ), Maksimal Rp. 250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah), setiap usulan.

Pendanaan pagu desa untuk program Desa Binaan Khusus di

peruntukan untuk 10 desa dan di tetapkan sebesar Rp. 250.000.000,(duaratus lima puluh juta) per desa.

Alokasi

dana

BLM

SPP

akan

dibahas

terpisah

dan

diperhitungkan terlebih dahulu dari alokasi dana BLM Non-SPP.

Jika setelah dihitung pendanaannya jumlah alokasi untuk

usulan Simpan Pinjam Perempuan masih belum terpenuhi (25%), maka sisa alokasi tersebut akan dialokasikan pada usulan non SPP.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Seluruh kegiatan yang telah disetujui dan ditetapkan untuk

didanai seluruh pembiayaannya sudah termasuk dengan dana opaerasional dan administrasi UPK serta TPK (maksimal 2% untuk UPK dan 3% maksimal untuk TPK) 4.3 Pencairan dan Penyaluran Dana

a. Pencairan dan penyaluran dana yang berasal dari pemerintah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

b. Pencairan dan penyaluran dana DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme APBD. c. Penyaluran dana dari UPK ke TPK administrasi pendukung untuk pengajuan dan pelaksanaan harus sudah siap dan tidak diperkenankan bagi UPK untuk menyalurkan dana kepada TPK yang belum siap secara administrasi pengajauan dana maupun administrasi pelaksanaannya.

BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN

5.1.

Struktur Organisasi

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

SATKER PNPM MPd PUSAT

KONSULTAN MANAJEMEN NASIONAL ( KMN PUSAT ) KOORDINATOR PROVINSI TIM FASKAB (Faskabin)

FASTEKAB Faskeu Kab Asisten Fastekab Asisten Faskab TIM FASILITATOR KECAMATAN ( FK, FT, Pendamping Masyarakat dan Fasilitator Program Lainnya)

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

5.2.

Organisasi Pelaksanaan

1. Nasional Pengorganisasian Penguatan Pengintegrasian di tingkat Nasional dilaksanakan oleh TK-PNPM-MP Nasional, yang dibantu oleh Sekretariat PNPM-Mandiri Perdesaan Nasional, Tim Penyelia Pusat dan Konsultan Manajemen Nasional. PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

2. Provinsi Pengorganisasian Penguatan Pengintegrasian di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh TK-PNPM- MP Provinsi, yang dibantu oleh PJOProv, Setrawan Provinsi dan Konsultan Manajemen Provinsi PNPMMP dengan lebih mendayagunakan peran fungsional dari Instansi PMD, Bappeda, dan Biro Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Kabupaten Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh : a. Bupati, yang dibantu oleh TK - PNPM-MP Kabupaten dengan dukungan dari PJO-Kab, Setrawan Kabupaten dan Tim Faskab (Fas-Kab. Integrasi/Faskab Pemberdayaan, Fastekab, Faskeu dan Faskab program sejenis dan asisten Faskab untuk beberapa lokasi pada jumlah kecamatan tertentu) dengan lebih mendayagunakan peran fungsional dari Instansi BPMPD, Bappeda dan Bagian Keuangan Daerah. b. DPRD.

4. Kecamatan Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, yang dibantu oleh PjOK, Setrawan Kecamatan,Tim FK( FK dan FT PNPM-MP serta FK dan atau nama lain dari Program sejenis), BKAD, UPK/UPKs dengan lebih Meningkatkan peran Instansi Sektor Kecamatan.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

5. Desa

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh LPMD dan KPMD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Khusus bagi Desa lokasi PNPM-MP pengelolaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian disesuaikan dengan kebutuhan setempat, dengan mendayagunakan/mengintegrasikan pelaku PNPM-MP.

5.3.

Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku

Nasional

a. Tugas dan tanggungjawab TK PNPM-MP tingkat nasional dalam pengelolaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sesuai PTO PNPM-MP.

b. Tugas dan tanggungjawab Tim Penyelia Pusat: • Membantu TK PNPM-MP Nasional menyusun dan merumuskan kebijakan penguatan pengintegrasian di tingkat Nasional; • Memfasilitasi peningkatan Kabupaten, dan Kecamatan;

kapasitas

Setrawan

Provinsi,

• Menyusun Pedoman terkait dengan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian; • Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait Daerah; • Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia.

c. Tugas dan tanggungjawab Konsultan Manajemen Nasional adalah: • Menyusun Pedoman Umum dan kegiatan penguatan pengintegrasian;

Panduan

Pelaksanaan

• Menyiapkan rancangan dan materi kegiatan peningkatan kapasitas pelaku; • Menyiapkan pelaksanaan penyebarluasan informasi; • Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program di lapangan; • Melakukan evaluasi pelaksanaan program; • Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Satker PNPM MP Nasional; • Memberikan masukan dan rekomendasi secara profesional, menyangkut kebijakan dan manajemen program sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh TK PNPM-MP Nasional; • Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan TK PNPM-MP dan pelaku lain yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Provinsi

a. Tugas dan tanggungjawab TK PNPM-MP Provinsi adalah: PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Provinsi agar sesuai dengan tujuan penguatan pengintegrasian; • Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada semua pelaku yang terlibat di Provinsi; • Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan pengintegrasian; • Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat proviinsi; • Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada TK PNPM-MP Nasional.

b. Tugas dan tanggungjawab PjO Prov adalah:

• Sebagai pelaksana harian TK PNPM-MP Provinsi; • Menyelenggarakan kegiatan operasional di tingkat Provinsi untuk mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian; • Melaksanakan koordinasi dengan pelaku di lingkup wilayah tugasnya; • Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian; • Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya; • Membuat laporan periodik dan insedentil kepada TK PNPM-MP Provinsi; • Melakukan pengawasan dan supervisi pelaksanaan kegiatan.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

c. Tugas dan tanggungjawab Setrawan Provinsi

• Membantu TK PNPM-MP Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan penguatan pengintegrasian di tingkat Kabupaten; • Memfasilitasi Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan; • Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian di wilayah tugasnya; • Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait di daerah; • Membantu menyusun Laporan Perkembangan pelaksananan kegiatan; • Membantu TK PNPM-MP Provinsi melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku; • Membantu TK PNPM-MP Provinsi menyosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada Pemerintah Kabupaten di wilayah tugasnya.

d. Tugas dan tanggungjawab Konsultan Manajemen Provinsi adalah :

• Memimpin suatu gugus manajemen lapangan yang akan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fungsional konsultan di lapangan; • Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian; • Mengkoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan penguatan pengintegrasian di wilayah koordinasinya;

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Memberikan dukungan masalah di lapangan;

manajemen

dalam

penanganan

• Melakukan pengendalian fungsional terhadap fasilitator pada lingkup wilayah tugasnya; • Menyosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada Pemerintah Kabupaten di wilayah tugasnya; • Mendorong pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian di wilayah tugasnya; • Menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Team Leader KMN.

Kabupaten

a. Tugas dan tanggungjawab Bupati adalah :

• Menyediakan dana BLM dan Administrasi pembinaan program ; • Memastikan tersedianya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang disahkan oleh Dirjen • Memastikan tersedianya pejabat Satker kabupaten yang berhubungan dengan pencairan dan penyeluran dana yang terdiri dari: a) Pejabat yang menertibkan Surat Penetapan Kabupaten(SPK), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran; b) Bendahara, dan lain-lain • Menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentang swakelola oleh masyarakat dalam pengelolaan PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

kegiatan pembangunan Desa sesuai kapasitas pemerintah dan masyarakat Desa; • Bersama DPRD, menerbitkan Perda yang mendukung bagi penguatan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian.

b. Tugas dan tanggungjawab TK PNPM MPd Integrasi SPPSPPN Kabupaten adalah :

• Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten agar sesuai dengan tujuan Penguatan Pengintegrasian; • Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten; • Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian; • Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat Kabupaten; • Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati.

c. Tugas dan tanggungjawab PjO-Kab adalah :

• Sebagai pelaksana harian TK PNPM-MP/ PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten;

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Menyelenggaraan kegiatan operasional di tingkat Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian; • Melaksanakan koordinasi dengan pelaku diwilayah tugasnya; • Melaksanakan kegiatan manajemen yang mencakup kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian; • Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiaannya; • Membuat laporan periodik dan insidental kepada TK PNPMMP/ PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten; • Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi; • Memberikan masukan untuk pembinaan Fasilitator dan peningkatan kinerja program kepada TK PNPM-MP/ PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten; • Menerbitkan SPM kepada KPPN; • Melakukan perjanjian pemberian bantuan dengan UPK. • Memperkuat strategi kemandirian dan keberlanjutan RBM

d. Tugas dan tanggungjawab Setrawan Kabupaten adalah :

• Bersama-sama dengan TK PNPM-P/ PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kabupaten; • Bersama Pokja RBM melakukan fasilitasi Setrawan Kecamatan; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Penguatan Pengintegrasian;

pelaksanaan

• Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait Daerah; • Membantu TK PNPM-P/ PNPM MPd Integrasi SPPSPPN Kabupaten menyusun Laporan Perkembangan pelaksananan Penguatan Pengintegrasian; • Membantu TK PNPM-P/ PNPM MPd Integrasi SPPSPPN Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku; • Membantu TK PNPM-P/ PNPM MPd Integrasi SPPSPPN Kabupaten mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan Penguatan Pengintegrasian kepada Pemerintah Kecamatan di wilayah tugasnya.

e. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kabupaten-Integrasi (Faskab-Integrasi) adalah :

•

Mengkoordinasikan Tim Kerja Fasilitator Kabupaten;

• Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pelaku PNPM-MPd Integerasi SPP-SPPN, di kecamatan; •

Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian;

• Memastikan pengintegrasian;

efektivitas

kegiatan

sosialisasi

• Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untuk peningkatan pembangunan partisipatif; • Memediasi dan membangun jaringan kerja sama para pihak (intern pemerintah Kabupaten), DPRD, LSM dan pihakPTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

pihak lain yang terkait dan berkepentingan untuk peningkatan dan pengembangan proses pembangunan partisipatif; • Memantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Desa/ menejemen pemerintah desa; • Menyosialisasikan proses penyampaian aspirasi melalui forum Hearing DPRD; • Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan; • Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan pembangunan partisipatif; • Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, workshop, semiloka dll, agar terlaksana secara efektif; •

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;

•

Memastikan tersedianya data-data kegiatan;

• Menyusun panduan dan rancangan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan; • Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Tenaga Pelatih Masyarakat(TPM); • Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Ruang Belajar Masyarakat (RBM); • Menyusun kegiatan;

laporan

dan

dokumentasi

pelaksanaan

• Memastikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan/panduan yang telah ditetepkan; • Memastikan tersusunya RPJMDes, APBDes, secara partisipatif dan dilanjutkan dan Perdes/ Keputusan Kades serta Perdes lainya sesuai kebutuhan; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Mendorong, memotivasi dan memfasilitasi terlaksananya LKPj dan LPPD Kades; • Memantau, membimbing dan mengevaluasi Fasilitator Kecamatan (FK dan FT) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tugas pokok Faskab Integrasi/Faskab pemberdayaan adalah menjadi Koordinator Faskab di lokasi PNPM-MPd Integrasi SPPSPPN yang bersangkutan.

f. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kabupaten-Teknik adalah

•

Menyosialisasikan kebijakan pengintegrasian;

•

Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian;

• Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, ditingkat kecamatan; •

Mensupervisi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana;

•

Memfasilitasi pencapaian kemandirian teknis;

• Memfasilitasi terbentuknya inovasi dan krteativitas program untuk mendukung proses pembelajaran masyarakat; • Memfasilitasi pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas kader teknis; •

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;

•

Mengelola data-data kegiatan;

• Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Memperkuat kapasitas dan fungsinya Tenaga Pelatih Masyarakat(TPM) • Memperkuat kapasitas dan fungsinya Ruang Belajar Masyarakat (RBM); •

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

g. Tugas dan tanggungjawab Keuangan adalah :

Fasilitator

Kabupaten-

•

MenSosialisasikan kebijakan pengintegrasian;

•

Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian;

• Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, ditingkat kecamatan; • Memantau program;

dan

memeriksa

pengelolaan

keuangan

• Membimbing dan meningkatkan kemampuan pengurus UPK; •

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program;

•

Mengelola data-data kegiatan;

• Memfasilitasi dan memastikan validasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari BLM, APBD dan Swadaya masyarakat; • Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan; • Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Tenaga Pelatih Masyarakat(TPM)

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Ruang Belajar Masyarakat(RBM); •

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

h. Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Faskab:

1) Membantu pelaksanaan tugas fasilitator kabupaten; 2) Mensosialisasikan kebijakaan pengintegrasian; 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian; 4)

Memberikan kecamatan.

dukungan

teknis

kepada

program

Kecamatan

a. adalah:

Tugas

dan

tanggungjawab

Camat

• Mengkoordinasikan pelaksaaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian di wilayah tugasnya; •

Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan;

• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN / Pengintegrasian; • Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian di wilayah tugasnya; • Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan Penguatan Pengintegrasian; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Menilai kinerja Penguatan Pengintegrasian di Desa dan kecamatan wilayah tugasnya.

Tugas dan tanggungjawab PjOK adalah :

• Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian; • Melaksanakan kegiatan manajemen Penguatan Pengintegrasian, yang meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian; • Memfasilitasi Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang RPJM-Desa;

menyusun

dan

• Memastikan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang APB-Desa; • Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatan dan pelaku lainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya; • Menyusun laporan bulanan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian kepada TK PNPM-MP/ PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten dengan tembusan kepada Camat; •

Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;

•

Melakukan evaluasi terhadap kinerja LPMD;

• Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa.

c. adalah :

Tugas dan tanggungjawab Setrawan

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

•

Membantu pelaksanaan tugas PjOK;

• Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan; • Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian; • Mendorong peningkatan perencanaan partisipatif; •

mutu

proses

dan

hasil

Mendorong peningkatan proses Musrenbang Desa.

d. Kecamatan adalah :

Tugas dan tanggungjawab Fasilitator

• Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, Desa atau sebutan lain dan masyarakat; • Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada para pelaku di tingkat Desa atau sebutan lain; • Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa; • Memfasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa atau sebutan lain; • Memfasilitasi pemerintah Desa menyusun APB Desa dan Peraturan Desa; • Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan; • Memfasilitasi pengintegrasian MusDes Perencanaan ke dalam Musrenbang Desa; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Memeriksa dan membimbing pengurus UPK mengelola keuangan program; • Memfasilitasi pengintegrasian MAD Pendanaan ke dalam Musrenbang Kecamatan; • Memfasilitasi masyarakat melalui Hearing DPRD;

Prioritas

menyampaikan

aspirasi

• Bersama dengan BKAD memastikan terbentuknya dan memfasilitasi : a) Pelaksanaan Tugas Tenaga Pelatih Masyarakat (TMP) b) Memfasilitasi penyusunan pelaksanaan peningkatan kapasitas/pelatihan bagi pelaku;

kegiatan

c) Memfasilitasi penyusunan Perdes tetentang APBDesa dan Perdes lainya sesuai kebutuhan; d) Memfasilitasi terlaksananya LKPj dan LPPD Kepala Desa; e) Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang desa dan kecamatan; f)

Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan;

g) Menyampaikan laporan rutin dan isidentil berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

e. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kecamatan - Teknik adalah :

• Menyosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, Desa atau sebutan lain dan masyarakat;

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada para pelaku di tingkat Desa atau sebutan lain; • Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa; • Bersama FK Memfasilitasi pemerintah Desa menyusun RKPM Desa DAN RKP desa; • Bersama FK Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan; • Membantu memfasilitasi pengintegrasian Perencanaan ke dalam Musrenbang Desa;

Musdes

• Membimbing pelaku di Desa menyusun RAB dan Design usulan program serta usulan reguler; • Membantu memfasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas & Pendanaan ke dalam Musrenbang Kecamatan; • Memastikan terbentuknya pelaksanaan tugas Tim Pemelihara;

dan

memfasilitasi

• Bersama TPM memfasilitasi dan memperkuat adanya Kader Teknis setiap desa; • Memantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana pasarana; • Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana; • Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan; • Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan; • Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan. PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Catatan:Pada prinsipnya FK bekerja sebagai tim kerja dan bila perlu dapat disepakati penentuan koordinator/ketua Tim FK.Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kompetensi atau kecakapaan FK yang lebih baik menguasai pengintegrasian.

f. Masyarakat adalah :

Tugas dan tanggungjawab Pendamping

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Memeriksa dan membimbing pengurus UPK mengelola keuangan program; • Memfasilitasi masyarakat melalui Hearing DPRD;

menyampaikan

aspirasi

dan

memfasilitasi

Catatan : Pada prinsipnya Pendamping Masyarakat bekerja sebagai tim kerja dan bila perlu dapat disepakati penentuan koordinator/ketua Tim Pendamping Masyarakat. Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kompetensi atau kecakapaan Pendamping Masyarakat yang lebih baik menguasai pengintegrasian.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

g. :

Tugas dan tanggungjawab BKAD adalah

• Mensosialisasikan keberadaan RBM dan TPM serta kebijakaan Penguatan Pengintegrasian; • Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan MMDD/Perencanaan Pembangunan Desa (PPD); • Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan; • Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan; • Bersama TPM mengelola pelaksanaan kegiatanpeningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat. • Melestarikan dan pengembangan kelembagaan dan hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan program sejenis sesuai dengan prinsip yang berlaku. • Meningkatkan dan mengembangkan pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program/proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa; • Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi system pembangunan partisifatif yang integratif ke dalam system pembangunan daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; • Meningkatkan keterpaduan antar program atau kegiatan strategi penangulangan kemiskinan di daerah; • Mengakomodasikan dan merealisasikan usulan kegiatanpembangunan dari masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

• Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan; • Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan program, perencanaan penganggaran, pelasanaan dan pengawasan pembangunan daerah setingkat kecamatan dan desa; • Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan (politis, teknokratis dan partisipatif) dan proses perencanaan (atasbawah dan bawah-atas); • Meningkatkan pengembangan dan peningkatan kapasitas kemasyarakataan dan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan terpadu; • Mewujudkan system penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuaan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan; • Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang berperspektif pemberdayaan masyarakat. •

Mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas.

Tugas dan tanggungjawab UPK adalah:

• Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana kegiatan yang bersumber dari BLM Penguatan Pengintegrasian; • Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi keuangan kegiatan Penguatan Pengintegrasian; • Bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

dokumen

• Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai PTO PNPM-MPd integrasi SPP-SPPN dan PNPM Mandiri Perdesaan (jika kecamataan yang bersangkutaan adalah kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan

i. Tugas Pendamping Lokal (PL):

dan

Tanggung

Jawab

• Bersama FK dan BKAD mensosialisasikan kebijakaan pengintegrasian ditingkat desa dan tingkat kecamataan; • Bersama FK dan BKAD memfasilitasi pertemuan formal dan non formalkhususnya pertemuan persiapan Musrenbang atau kegiatan pengintegrasian di tingkat desa dan kecamataan; • Mengkoordinasikan KPMD dalam fasilitasi peninjauaan ulang atau penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa; • Mengkoordinasikan fasilitasi pemerintah desa menyusun APB Desa secara partisifatif dan Peraturan Desa; • Membantu fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan kecamataan ; • Membantu fasilitasi pengintegrasian Perencanaan ke dalam Musrenbang Desa;

Musdes

• Membantu fasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas dan Pendanaan ke dalam Musrenbang Kecamatan; • Bersama TPM fasilitasi koordinasi peningkatan kapasitas dan Pelatihan;

antar

pelaku,

• Memantau pengadaan papan informasi agar memuat informasi lengkap terbaru dan akurat.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

j. Tugas Pelatih Masyarakat (TPM)

dan

Tanggungjawab

Tenaga

• Memperkuat kapasitas dan kelembagaan masyarakat agar dapat menyelaraskan tugasnya dengan kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan yang ada; • Mendukung kinerja sepenuhnya Ruang Belajar Masyarakat (RBM) dan Pokja Kabupaten, Tim RBM Kecamatan dan Tempat Belajar Masyarakat (TBM) ditingkat desa; • Menjalankan tugas atas dasar sukarela, pengabdiaan masyarakat dan komitmen yang baik berbuat kepada masyarakat; • Menjalankan Tugas TPM bersifat TIM atau kolektif sehingga indicator keberhasilan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat akan ditentukan kerja tim(teamwork) bukan individu-individu. • Mendukung dan mengembangkan pengintegrasian perencanaan dan pembangunan di desa, kecamataan dan kabupaten; • Bertugas mengembangkan kader-kader pembangunan dan peningkataan kapasitas masyarakat di desa dan antar desa; • Mengembangkan swekelola dan kemandirian kegiatan kegiatan serta peningkataan kapasitas masyarakat; • Mengembangkan pelatihan-pelatihan peningkataan penataan kelembagaan; • Melakukan Training Needs (TNA/Pelatihansesuai kebutuhan pelatihan);

dalam

proses

Asseement

• Membuat rumusan Kerangka Acuan (Term of ReferenceTOR)Pelatihan; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

100

• Mengkoordinasikan kegiatan pelatihan atau menejemen pelatihan; •

Menyiapkan modul dan bahan-bahan bacaan pelatihan;

• Menyiapkan training of Pelatihan dan fasilitasi pelatihan;

Trainer

(TOT)/

Konolidasi

• Melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan; • Menyusun laporan proses pembelajaraan, peningkataan kapasitas dan pelatihan masyarakat; • Melakukan upaya pengembangan jejaring kerjasama pelatihan masyarakat dengan berbagai pihak.

dan

Desa

a. Kepala Desa adalah:

Tugas dan tanggungjawab

•

Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian;

PNPM

MPd

•

Memfasilitasi terlaksananya PKD/MMDD perencanaan parsipatif / P3MD;

pada

tahap

•

Menyusun Rancangan APBDesa Partisifatif;

•

Bersama BPD menetapkan Perdes tentang RPJM-Desa, APB-Desa dan Perdes lainnya yang dibutuhkan;

•

Menyelenggarakan LKPj dan LPPD Kades;

•

Menjamin kelancaran Pengintegrasian;

pelaksanaan

kegiatan

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

Penguatan

101

•

Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian;

•

Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN /Pengintegrasian.

b. BPD adalah :

Tugas dan tanggungjawab

•

Bersama Kades menetapkan Perdes;

•

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes;

•

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

• Memasyarakatkan kebijakan PNPM MPd Integrasi SPPSPPN /Pengintegrasian; • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN / Pengintegrasian; • Memberikan saran-saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan • Melakukan pengendalian dalam pelaksanaan program dan pengintegrasian.

c. LPMD adalah:

Tugas dan tanggungjawab

• Membantu dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; • Memfasilitasi secara partisipatif;

penyusunan

rencana

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

pembangunan

102

• Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; • Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; • Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

d. KPMD adalah :

•

Tugas dan tanggungjawab

Membantu LPMD melaksanakan tugas-tugasnya;

• Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif; • Membantu RPJM-Desa;

Kades

dalam

penyusunan

Rancangan

• Membantu Kades dalam Penyusuan Rancangan APD Desa; • Membantu Kades dalam Penyelengaraan Musrenbang Desa; • Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian.

e. Tugas dan tanggungjawab Lembaga Kemasyarakat Desa adalah :

• Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

103

• Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat; • Membantu penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; • Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; • Menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

f. (TPK)

Tim

Pengelola

Kegiatan

TPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. TPK terdiri dari Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program. Sekretaris dan Bendahara membantu Ketua TPK terutama dalam

masalah administrasi dan keuangan. Jika

memang diperlukan, TPK dapat menambah tenaga atau anggota sesuai bidang kegiatan yang diperlukan. Tambahan anggota atau tenaga dapat dipilih pada saat musyawarah desa informasi hasil musyawarah antar desa penetapan usulan. Tugas dan Tanggung jawab TPK adalah :

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

104

mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal : -

pembuatan

rencana

kerja

detail

dan

Rencana

Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan. -

penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya.

pembuatan

rencana

dan

pelaksanaan

proses

pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan. -

memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari RTM diutamakan.

pemeriksaan kemudian

hasil

kerja

mengajukan

dan

penerimaan

sertifikasi

untuk

bahan

mendapat

persetujuan dari Fasilitator Kecamatan,

pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan,

pembuatan laporan bulanan, menyelenggarakan

musyawarah

desa

yang

diperlukan

termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan, c.

menyelenggarakan

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi, d.

menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPPSPPN melalui pertemuan musyawarah desa,

membuat

dan

menandatangani

Surat

Pernyataan

Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK. f.

membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

105

Ketua TPK Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa. Tugas dan tanggung jawabnya adalah: a. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di desa b. menjelaskan maksud dan tujuan PNPM MPd Integrasi SPPSPPN kepada masyarakat c. memeriksa dan menandatangani rencana kerja detail dan RPD d. memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama Fasilitator Kecamatan e. memimpin TPK dalam rapat perencanaan, pra pelaksanaan dan evaluasi. f. memeriksa

buku

kas

umum

dan

mendorong

penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan. g. membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarah desa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana. h. menandatangani berkas-berkas penarikan dan pencairan dana. i. memeriksa dan menandatangani laporan bulanan. j. menandatangani

Surat

Perjanjian

Pemberian

Bantuan

(SPPB), Buku Kas Umum, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SF-Kab), Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), k. mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan l. mempelajari dan menanggapi terhadap catatan Fasilitator Kecamatan di Buku Bimbingan, meneruskan bimbingan kepada anggota TPK yang bersangkutan, m. wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan

untuk

keperluan audit PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

106

Sekretaris Tugas dan tanggung jawab sekretaris TPK meliputi: a. membantu Ketua TPK dalam melaksanakan tugas-tugas administratif b. mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan oleh TPK c. menyajikan informasi tentang kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi, d. memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel dalam papan informasi e. mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, f. menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok g. membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan, h. memelihara / menjaga semua arsip. i. mengikuti

pelatihan-pelatihan

yang

diberikan

oleh

Fasilitator Kecamatan j. membuat catatan seluruh aktivitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Bendahara Tugas dan tanggung jawab bendahara TPK meliputi : a. menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN b. menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, c. melaksanakan

pembayaran

insentif

langsung

kepada

pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK, d. melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan, PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

107

e. membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) f. melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang, g. menyiapkan

administrasi

untuk

pengajuan

dan

pengambilan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, h. menyiapkan data-data keuangan PNPM MPd Integrasi SPPSPPN sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK, i. menjaga

dan

memelihara

arsip

semua

tanda

bukti

diberikan

oleh

pembelian dan pembayaran j. mengikuti

pelatihan-pelatihan

yang

Fasilitator Kecamatan Kriteria Anggota TPK Kriteria yang diperlukan untuk menjadi anggota TPK meliputi : a.

warga desa setempat, terutama yang dikenal dan mengenal

sebagian besar warga desa. b.

mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya.

mempunyai pengetahuan tentang peta desa dan arah

pembangunan desa, serta peduli terhadap pembangunan di desanya. d.

sabar dan mampu mengendalikan diri/ memiliki moralitas

yang tinggi e.

menghargai pendapat orang lain dan tidak

memihak

kepada kelompok tertentu. f.

diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat.

lancar dalam melaksanakan tugas-tugas administratif

Kriteria khusus untuk tenaga/anggota tambahan

adalah :

mempunyai pengalaman dibidang kegiatan yang didanai PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di desa tersebut.

Proses pemilihan TPK : PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

108

Untuk mendapatkan anggota TPK yang memenuhi kriteria, berikut acuan pemilihannya : a.

sebelum pelaksanaan musyawarah desa sosialisasi, -

memastikan informasi kebutuhan TPK telah tersebar di

masyarakat baik melalui papan informasi maupun media informasi lainnya. Informasi yang diumumkan menerangkan bahwa

pemilihan

pengurus

TPK

dilakukan

pada

musyawarah desa Sosialisasi. -

melakukan

identifikasi

kebutuhan

TPK

dengan

menampung nama-nama calon TPK dari setiap desa. b.

pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa sosialisasi, -

menjelaskan peran, tugas tanggung jawab dan kriteria

TPK -

menuliskan daftar nama calon TPK hasil identifikasi

memfasilitasi

peserta

musyawarah

desa

untuk

membahas calon-calon TPK yang sudah ada, apakah akan ditambah atau dikurangi berdasarkan kriteria yang ada. Calon-calon hasil pembahasan ini selanjutnya diminta maju ke depan untuk menunjukkan komitmen dan kesanggupan menjalankan tugas-tugasnya, sebelum ditetapkan sebagai calon TPK yang akan dipilih langsung oleh peserta musyawarah desa. memfasilitasi proses pemilihan TPK secara tertutup, dimana setiap peserta musyawarah desa memilih satu nama calon untuk jabatan ketua. Selanjutnya dilakukan perhitungan suara. Nama calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua TPK. Proses ini diulangi kembali untuk memilih sekretaris dan bendahara

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

109

BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pengendalian PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN bertujuan : a.

Menjaga setiap proses PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN,

Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,

Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,

Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.

Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Strategi dasar dalam pengendalian PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah : a.

Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan,

Pelaku

PNPM

MPd

Integrasi

SPP-SPPN

semua

tingkatan

menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah, PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

110

Harus ada pemerikasaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan,

Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan,

Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi. 6.1

Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan

juga untuk

memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, melihat kinerja semua pelaku PNPM MPd

Integrasi

SPP-SPPN,

serta

melakukan

identifikasi

dan

mengantisipasi timbulnya permasalahan. Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki

kualitas

pelaksanaan

dan

penyesuaian

terhadap

perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dan masyarakat. Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain. Jenis Kegiatan pemantauan dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN meliputi: PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

111

A. Pemantauan

dan

pengawasan

Partisipatif

oleh

Masyarakat Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Masyarakat

adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau

dan mengawasi proses

kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah Desa. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat Desa dan bekerja secara

sukarela

demi

kepentingan

masyarakat.

Diharapkan

anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh

agama/adat/masyarakat

setempat.

Mereka

mewakili

masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di Desanya. Dalam pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, musyawarah Desa juga menetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di Desa. B. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah Dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PjOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator. PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

112

C. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang KM-Nas, Koordinator Wilayah, Manajemen Provinsi, Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan, dan Pendamping Lokal bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN diterapkan dengan benar. Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi: a

Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur

PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. b Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. c Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dokumen dan administrasi. d Pemeriksaan terhadap kualitas

proses pelaksanaan dari

setiap tahapan kegiatan. D. Pemantauan oleh Pihak Lain Pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program. Pemantauan eksternal dilakukan antara lain oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanya keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat. E. Audit dan Pemeriksaan Keuangan PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

113

Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan atau Pendamping Lokal pada setiap kunjungan ke Desa untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan. serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Tim Pengelola Kegiatan, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan.

Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh kedua Fasilitator Kabupaten, Manajemen Provinsi, dan KM-Nas. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, pemeriksaan atau penilaian terhadap pengelolaan dana serta pengelolaan dana bergulir, termasuk di dalamnya kinerja fasilitator dan penanganan masalah. Kegiatan ini dapat juga dengan melibatkan fasilitator dari lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan diaudit (audit silang). Mengenai mekanisme, indikator, parameter dan langkah kerja dalam kegiatan audit internal ini disusun dalam sebuah panduan tersendiri. c.

Pemeriksaan Eksternal Struktural

Pemeriksaan

eksternal

struktural

secara

resmi

akan

dilaksanakan oleh BPDP selaku auditor yang telah ditetapkan dalam Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor (Bank Dunia).

BPDP dapat bekerja sama

dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Untuk kegiatan pemeriksaan

ini,

BPDP

akan

mengeluarkan

petunjuk

pemeriksaan terhadap PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sebagai acuan pemeriksaan. PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

114

F. Evaluasi Evaluasi dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah

untuk

menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam

evaluasi

pelaksanaan

program

Desa

maupun

kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi. Apabila

dari

penyimpangan

hasil dari

penilaian rencana,

isi

laporan

kriteria,

dinyatakan

atau

standar

terjadi yang

ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya. Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut:

Indikator sukses :

Dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis kegiatan dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, misalnya : a.

tingkat partisipasi,

tingkat perkembangan kelembagaan,

dan jumlah

prasarana

sarana

yang

terbangun. 2.

Indikator kinerja :

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

115

Dirumuskan dari tujuan khusus PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, misalnya : a. adakah peningkatan partisipasi masyarakat, b. adakah peningkatan kualitas kelembagaan, dan c. adakah peningkatan anggaran yang pro poor dari

Pemda. Mengenai indikator, parameter, dan mekanisme evaluasi untuk ketiga hal tersebut di atas akan dijabarkan dalam panduan tersendiri.

6.2

Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai

perkembangan

atau

kemajuan

setiap

tahapan

dari

pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau Desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu : a.Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, b.Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan,

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

116

d.Target

dan

realisasi

biaya

dari

kegiatan

yang

sedang

dilaksanakan, e.Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya, f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Sistem laporan dari Tim Pengelola Kegiatan dalam PNPM MPd Integrasi

SPP-SPPN

keterbatasan

dibuat

kemampuan

sesederhana administratif

mungkin, TPK.

mengingat

Sistem

laporan

mengutamakan informasi yang akurat. Pelaporan Jalur Struktural

Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti Ketua TPK, PjOK, Camat, TK- PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten, Bupati, TKPNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi dan Tim Pengendali PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN cq. Satuan Kerja PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Pusat. Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : a.

Ketua TPK dengan bimbingan dari fasilitator kecamatan

membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada PjOK. b.

PjOK dengan bantuan Fasilitator Kecamatan menelaah

dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua TPK. Selanjutnya PjOK menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati c.q TK- PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten dengan tembusan kepada Camat dan arsip. c.

Ketua TK- PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten

berdasarkan laporan dari PjOK, hasil-hasil rapat evaluasi, dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan triwulan yang disampaiakn kepada Gubernur c.q. TK- PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi dengan tembusan kepada Bupati dan arsip. PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

117

Ketua TK- PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi

menyusun rekapitulasi laporan triwulan dari setiap Kabupaten di wilayahnya menjadi laporan triwulan TK- PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi yang disampaikan kepada Tim Pengendali PNPM Mandiri c.q. Satuan Kerja PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dengan tembusan kepada Gubernur dan arsip. e.

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara

mendasar atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan waktunya bebas. Pelaporan Jalur Fungsional

Pelaporan jalur fungsional akan melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti fasilitator kecamatan, fasilitator Kabupaten, KM Prov, dan Ketua Tim KMNasional. Mekanisme

pelaporan jalur fungsional dilaksanakan

secara berjenjang sebagai berikut : a

Fasilitator Kecamatan membuat satu laporan bulanan

tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di Kecamatan. Laporan ditujukan kepada Fas-Kab Integrasi setiap bulan pada setiap tanggal 5 dengan tembusan kepada PjOK dan arsip. b

Berdasarkan laporan dari Fasilitator Kecamatan dan hasil

kunjungan atau monitoring ke lapangan serta koordinasi dengan beberapa pihak terkait, Fas-Kab Integrasi membuat laporan bulanan. Laporan ditujukan kepada KM-Prov dengan tembusan disampaikan kepada TK- PNPM MPd Integrasi SPPSPPN Kabupaten dan arsip. c

KM-Prov akan mengelola seluruh data dan informasi baik

dari laporan Fas-Kab Integrasi, hasil koordinasi dengan beberapa pihak, dan hasil kunjungan ke lapangan. Selanjutnya harus diambil langkah-langkah yang dipandang perlu serta menuangkannya menjadi laporan bulanan yang disampaikan PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

118

kepada Ketua Tim KM-Nas dengan tembusan kepada TKPNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi dan arsip. d

Ketua Tim KM-Nas melaporkan kepada Satuan Kerja

PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Pusat mengenai perkembangan pelaksanaan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan serta permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. e

Dalam hal yang bersifat mendesak dan khusus, semua

unsur dapat membuat dan menyampaikan laporan secara insidentil di luar jadwal laporan berkala. f

Periode Pelaporan

Laporan yang di laporkan : 1.

Laporan

kegiatan

dilakukan

tiap

minggu

perkembangan dari

kecamatan

kabupaten 2.

Untuk laporan dari kabupaten

ke propinsi di laporkan di tiap akhir bulan berjalan

6.3

Pengelolaan Pengaduan Dan Masalah

Pengelolaan pengaduan dan masalah (PPM) merupakan bagian dari tindak

lanjut

hasil

kegiatan

pemantauan,

pengawasan

dan

pemeriksaan. Setiap pengaduan dan masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dapat dilakukan melalui :

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

119

a Surat/berita langsung/SMS/email kepada Fasilitator Kecamatan, Fas-Kab Integrasi maupun tenaga ahli PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. b Surat/berita langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti PjOK dan Tim Koordinasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. c Pemantau kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN lainnya, termasuk wartawan dan LSM. Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip : a Rahasia. Iidentitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan. b Berjenjang,

Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh

pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN setempat.

Jadi bila

permasalahan muncul di tingkat Desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat Desa tersebut difasilitasi oleh PjoK, Fasilitator Kecamatan, pendamping lokal, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan.

Bila pelaku di tempat

tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya. c

Transparan dan Partisipatif. Sejauh mungkin masyarakat

harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator.

Sebagai pelaku utama pelaksanaan

PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan. d

Proporsional. Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya.

Jika

kasusnya

hanya

berkaitan

dengan

prosedur,

penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja.

maka Jika

permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

120

dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja. e Objektif. Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif.

Artinya pengaduan-pengaduan yang

muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya.Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya. f Akuntabilitas. Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah

serta

tindak

dipertanggungjawabkan

pada

lanjutnya

harus

dapat

masyarakat

sesuai

dengan

ketentuan dan prosedur yang berlaku. g Kemudahan. Setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan laki-laki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan/masalah.

Pengadu/pelapor

dapat

menyampaikan

pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program dan/atau yang telah ada di lingkungannya. h Cepat dan akurat. Setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

121

BAGAN ALIR PENANGANAN PENGADUAN DAN TEMUAN MASALAH Pengaduan / Masalah Uji Silang / Klarifikasi Benar Tidak Tindak Turun Tangan Jenjang Pelaku di Atasnya Selesai Tidak Selesai Diseminasi Hasil Penanganan kepada Masyarakat Pelaku Pada Jenjang Masalah

Keterangan: Garis Alur Penanganan Garis Pemantauan

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

122

BAB VII PENUTUP Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi

Sistem

Pembangunan

Partisipatif

dan

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN SPP-SPPN) , diharapkan akan terintegrasi sepenuhnya ke dalam pola pembangunan daerah/reguler. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : a.

Memfasilitasi

dan

memastikan

keterpaduan

rencana

dan

pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Tugas Pembantuan maupun dana lainya pada kegiatan pembangunan Desa pada Musrenbangdes. b.

Memfasilitasi dan memastikan kegiatan

keterpaduan

rencana

pembangunan (Renstra Kecamatan) pada saat Musrenbang

Kecamatan untuk diajukan / dibahas ke Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. c.

Mendorong terwujudnya keterpaduan rencana dan pembiayaan kegiatan pembangunan (Program dan SKPD) pada pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

Melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana BLM Kabupaten;

Memantapkan

perencanaan

pembangunan

daerah

untuk

penanggulangan kemiskinan. f.

Melaksanakan

Kesepakatan

bersama

antara

eksekutif

dan

legislatif dalam pengembangan sistem pembangunan partisipatif di Kabupaten Mesuji. g.

Terfasilitasinya penyusunan Perda atau paling tidak Peraturan Bupati tentang Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Mesuji.

PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kab. Mesuji Tahun 2013

123