Dampak Buruk Birokratisasi dalam Kepustakawanan Indonesia

Dampak Buruk Birokratisasi dalam Kepustakawanan Indonesia Birokratisasi adalah kecenderungan (tendensi) untuk mengelola sebuah kegiatan dengan menekankan segi pengendalian (kontrol) melalui prosedur yang ketat dan terinci; seringkali demi kepentingan pengendalian itu semata atau demi kepentingan si pengendali. Dalam ilmu sosial, birokratisasi sering juga dikaitkan dengan rasionalisasi.

Rasionalisasi merupakan upaya menggunakan rasio yang prosedural dan mekanistik dalam pengelolaan organisasi, sehingga cenderung mengabaikan aspek emosi maupun tradisi dalam tindakan. Dari segi ini, maka birokratisasi dan rasionalisasi seringkali lebih mengandalkan pendekatan teknis (technical approach), dengan asumsi bahwa kerja teknis atau "mesin" akan lebih teratur, terukur, serta terkontrol.

Semua organisasi, termasuk Perpustakaan, memerlukan birokrasi tetapi tak semua birokrasi menunjukkan kecenderungan birokratisasi. Birokratisasi atau rasionalisasi mengubah sebuah organisasi menjadi "mesin rasional" yang cenderung menomor-duakan atau bahkan mengabaikan tujuan-tujuan sosial.

Perpustakaan Indonesia memerlukan birokrasi. Namun, birokratisasi dan orientasi teknis di Kepustakawanan Indonesia telah menjadikan Perpustakaan sebagai "kantor" berisi "mesin" yang tak sesuai dengan kondisi sosial dan tujuan-tujuan sosial dari Kepustakawanan. Sebab itu, birokratisasi dan rasionalisasi dalam Kepustakawanan Indonesia harus dihentikan atau diminimalkan, sebelum menimbulkan dampak yang lebih buruk.

Untuk mendukung argumentasi ini, izinkan saya menjelaskan 4 hal yang menggambarkan bahwa birokratisasi menghambat perkembangan Kepustakawanan Indonesia.

1 - Perpustakaan adalah institusi sosial yang mengandalkan tindakan-tindakan sukarela dan memerlukan pendanaan dalam bentuk subsidi. Institusi Perpustakaan yang paling besar dan meluas di sebuah negeri adalah perpustakaan-perpustakaan milik Negara dalam segala bentuknya (baik perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, umum, desa, dan seterusnya). Perpustakaan-perpustakaan ini adalah milik bangsa Indonesia yang pengelolaannya memerlukan birokrasi. Fenomena birokratisasi di Indonesia telah mengubah institusi sosial yang berbasis kesukarelaan ini menjadi proyek-proyek administrasi.

Mengingat jumlahnya yang besar dan beragam, maka perpustakaan-perpustakaan di Indonesia juga sewajarnya menjadi proyek-proyek administrasi yang besar pula. Namun ukuran proyek ini pada umumnya ditentukan lebih oleh besar-kecilnya dana, daripada oleh pencapaian tujuan. Birokrat dan penyusun proyek merupakan pihak yang paling menentukan keberlangsungan program perpustakaan.

Perebutan posisi (sikut-sikutan) di dalam birokrasi lebih diwarnai kepentingan merebut posisi untuk menguasai proyek-proyek besar daripada mencapai tujuan-tujuannya. Akibatnya, Perpustakaan kehilangan pihak yang sungguh-sungguh ingin membangun institusi sosial berbasis subsidi dan kesukarelaan. Penentu dan pemegang dana Perpustakaan ada di tangan birokrat-birokrat yang sibuk dengan "politik kantor" dalam rangka menguasai proyek-proyek sesaat. Tujuan-tujuan jangka panjang sering dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek.

Mengingat birokratisasi dan birokrat di Kepustakawanan Indonesia merupakan penguasa sekaligus pembina pihak lain, maka pola kerja dan pola pikir birokrat ini merasuk ke segenap lapisan Kepustakawanan Indonesia, termasuk ke perpustakaan-perpustakaan yang bukan milik Negara (perpustakaan swasta).

Selain itu, fenomena Birokratisasi Kepustakawanan Indonesia juga didukung oleh sekolah-sekolah perpustakaan yang secara sistematis dan sengaja membentuk para mahasiswa mereka sebagai teknisi-teknisi trampil. Ketika lulus dan bekerja di perpustakaan, mereka menjadi pekerja "fungsional" – kata lain dari pekerja teknis yang akan berada di bawah kendali birokrat-birokrat (yang berada di singasana "struktur"). Para birokrat struktural akan mengendalikan proyek/program, para fungsional dipersilakan bekerja secara teknis dan tidak ikut campur dalam urusan proyek.

1

Sekolah-sekolah perpustakaan di Indonesia ikut mengekalkan dan mendorong terjadinya birokratisasi, sehingga sekarang birokratisasi Kepustakawanan Indonesia adalah ciri dominan. Dampak terbesar dari dominasi ini adalah surutnya peran Perpustakaan sebagai institusi sosial dan merebaknya fenomena Perpustakaan sebagai "kantor".

Hal ini menimbulkan persoalan berikutnya.

2 - Setiap institusi sosial, termasuk perpustakaan, melibatkan interaksi sosial antar agen-agen sosial (pribadi) yang berada di dalam sebuah struktur sosial tertentu berupa nilai, norma, dan ideologi.

Keberadaan dan keberlangsungan sebuah institusi sosial dapat dilihat dari interaksi sosial yang sungguh-sungguh terjadi sehari-hari di sebuah masyarakat. Eksistensi berupa gedung, material, maupun teknologi bukanlah pertanda bahwa sebuah institusi sosial hadir di sebuah masyarakat.

Surutnya peran sosial Perpustakaan akibat birokratisasi sebagaimana diuraikan di butir 1 di atas menjadi lebih parah, karena birokrat lebih sibuk dengan urusan administrasi, khususnya administrasi pendanaan program, katimbang pada upaya memahami kepentingan publik yang berkaitan dengan Perpustakaan. Salah satu contoh khas birokratisasi di Perpustakaan terlihat dalam Program-program Membaca, yang telah disulap menjadi proyek-proyek pengadaan buku, penyelenggaraan kegiatan seremonial, penelitian-penelitian pesanan, atau pengadaan teknologi informasi yang belum tentu relevan. Keadaan ini akan tambah parah jika proyek-proyek tersebut dijadikan "sapi perah" oleh kepentingan politik maupun kepentingan pribadi birokrat.

Selain itu, akibat orientasi administrasi dan penguasaan proyek (yang terpusat ketika di zaman Orde Baru, dan kini tersebar sejak Otonomi Daerah) maka perhatian kepada nilai dan norma sosial -khususnya nilai-nilai lokal-- yangseharusnya menjadi pondasi bagi Perpustakaan di sebuah masyarakat, menjadi berkurang. Baik pustakawan "struktural" maupun "fungsional" tak pernah punya kepedulian (atau waktu) untuk memahami masyarakat lokal.

Keadaan ini juga didukung oleh sekolah-sekolah perpustakaan yang mendidik para mahasiswa mereka menjadi insan-insan yang "steril" dari situasi sosial-budaya masyarakat. Mahasiswa dicekoki material teknis dan prosedur yang begitu banyak, menyebabkan pikiran, waktu, dan perhatian mereka hanya tertuju pada bahan kuliah teknis. Setelah lulus, mereka ini menjadi tenaga-tenaga trampil, tetapi memiliki kemampuan interaksi sosial yang minim.

Dengan kondisi birokratisasi yang "steril" dan "tak peduli sosial" ini, muncullah persoalan berikutnya.

3 - Setiap interaksi sosial mengandung maksud, tujuan, dan makna yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, selain juga mengandung hubungan kekuasaan dan ketergantungan.

Perpustakaan sebagai interaksi sosial pun tak terlepas dari hal-hal tersebut. Salah satu unsur perekat terpenting dalam sebuah interaksi sosial adalah keberadaan "trust".

Sebagai dampak lanjutan dari orientasi pada administrasi penyelenggaraan program yang disebut di butir 2 di atas, para birokrat Perpustakaan pun kehilangan kontak-kontak langsung (intimate) dengan Masyarakat sehingga anggota Masyarakat juga sebaliknya tak mau memberikan Trust mereka kepada Kepustakawanan Indonesia. Bentuk hubungan Birokrat dan Masyarakat adalah hubungan "pemberi" dan"penerima".

Sebagian Birokrat bahkan menganggap bahwa mereka telah berjasa kepada Masyarakat, hanya karena telah mendirikan sebuah perpustakaan atau menyerahkan sebuah mobil keliling. Tak terpikir oleh mereka, bahwa mendirikan Perpustakaan adalah tugas, bukan prestasi. Selain itu, orientasi pada administrasi proyek seringkali menyebabkan para birokrat hanya muncul sewaktu meresmikan sebuah perpustakaan, dan lalu perlahan-lahan menghilang sejalan dengan berkurangnya masa jabatan mereka. Tak ada "hubungan batin" antara Birokrat dan Masyarakat untuk bersama-sama merawat Perpustakaan.

Para pustakawan secara sadar maupun tak sadar menjadikan diri mereka mahluk "di belakang meja".

Bentuk-bentuk hubungan yang akrab dan setara dengan publik menjadi sesuatu yang "asing" dalam

2

birokratisasi. Kalau pun ada upaya menciptakan birokrasi yang ramah dan komunikatif, maka tujuannya tetap untuk kepentingan prosedural. Ditambah dengan kurangnya kesadaran birokrat pada kepentingan publik, maka akhirnya Kepustakawanan Indonesia hadir sebagai institusi birokrasi yang canggung, jauh dari hati Masyarakatnya, dan cenderung sok-kuasa -sebuah ciri khas dari "kantor pemerintah". Ditambah lagi dengan kecenderungan korupsi, kolusi, dan nepotisme di keseluruhan pemerintahan, maka citra Perpustakaan Kantor ini menjadi semakin negatif dan menggerus Trust masyarakat terhadapnya.

Mengingat birokratisasi di pemerintahan ini sangat dominan, dan mengingat para birokratnya juga menjadi pembina dari perpustakaan lain, maka akhirnya birokratisasi dan pola pikir birokrat yang tak akrab dengan publik ini merasuk ke semua jenis perpustakaan di Indonesia. Dominasi ini didukung pula oleh sekolah-sekolah perpustakaan yang -sebagaimana disinggung di butir 2 di atas- telah menghasilkan lulusan-lulusan yang "steril" dan tak memiliki "kepeduliansosial" tentang kondisi Masyarakat.

Ciri sosial-budaya Perpustakaan akhirnya sama sekali punah, dan kepunahan ini sangat menggganggu perkembangan makna institusi ini, khususnya karena hal yang berikut.

4 - Perpustakaan bukanlah buku, bukanlah kumpulan buku, bukanlah lokasi berkumpulnya buku, melainkan sebuah institusi yang memiliki fungsi lebih dari semua itu. Kata "pustaka", sebagaimana halnya "libri" atau "bibli" merujuk ke sesuatu yang "lebih dari sekadar buku" (beyond book).

Perpustakaan merupakan habitat dan lokasi di mana interaksi sosial berlangsung terus menerus dengan tujuan menciptakan pengetahuan bersama di sebuah masyarakat.

Interaksi sosial di Perpustakaan juga mengandung sebuah aktivitas khas dan fundamental yaitu Membaca dalam pengertian umum sebagai tindakan komunikasi melibatkan berbagai pihak, seperti penulis, penerbit, pustakawan, dan pembaca. Bentuk hubungan antara pihak-pihak ini amat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Masyarakat di mana sebuah Perpustakaan berada. Berkaitan dengan butir 3 di atas, maka karakteristik Membaca di sebuah masyarakat amat ditentukan oleh legitimasi dan Trust yang ada di masyarakat tersebut terhadap Perpustakaannya.

Ketiadaan Trust masyarakat Indonesia terhadap Kepustakawanan Indonesia terlihat amat jelas dalam bentuk pelecehan -secara terbuka maupun terselubung- terhadap profesi Pustakawan. Bagi masyarakat Indonesia, Pustakawan bukanlah pihak yang dapat dipercaya (trustable) dalam soal Membaca. Sebagaimana diuraikan di butir 1 sampai 3 di atas, citra Pustakawan di masyarakat adalah seorang pekerja kantor, seorang birokrat, seorang "tukang ngatur", seorang yang bersembunyi di balik meja. Jarang -atau mungkin tak ada- anggota masyarakat yang datang ke Pustakawan karena kebijakan si Pustakawan dalam hal membaca.

Ironisnya, keadaan ini menjadi tambah kekal dan bahkan diangkat sebagai "citra resmi" Pustakawan Indonesia melalui penghargaan profesi dan lomba-lomba yang justru menganggap bahwa pustakawan yang baik adalah pustakawan yang terampil secara teknis dan taat pada prosedur.

Pengertian "Pustakawan Utama" atau "Pustakawan Berprestasi" seringkali diberikan lebih sebagai penghargaan kepada kesetiaan dan ketaatan pegawai, daripada sebagai penghargaan atas keakraban pustakawan dengan masyarakatnya.

Jarang sekali Pustakawan yang dihargai karena ia menjadi panduan membaca di masyarakatnya, atau menjadi "pemimpin informal" dalam memperjuangkan keadilan Membaca, atau menjadi penggerak dalam mengubah nilai-nilai Membaca. Keadaan ini juga didukung oleh sekolah-sekolah perpustakaan, yang memberikan nilai tinggi kepada mahasiswa jika mereka terampil secara teknis. Akibatnya, orientasi kelulusan mahasiswa juga adalah nilai yang tinggi dalam keterampilan teknis dan penguasaan prosedur.

Jarang sekali -atau mungkin tak ada- mahasiswa yang dihargai jika ia menunjukkan pengetahuan tentang Membaca, atau tentang peran sastra di masyarakat, atau tentang penulis-penulis lokal, atau tentang sejarah komunikasi lokal. Secara umum, mahasiswa menganggap "membaca" bukan sebagai nilai budaya, melainkan semata-mata kewajiban untuk memindahkan pengetahuan ke kepalanya.

3

Konsep seperti "membaca kritis" (critical reading) atau "masyarakat yang membaca" (the reading society) dikalahkan oleh konsep-konsep klasifikasi, katalogisasi, administrasi pengembangan koleksi, tata-kerja perkantoran, prosedur simpan-pinjam, dan yang semacamnya.

-----------------Keempat butir di atas dapat disebut "teori", tetapi tak berarti bahwa keempatnya merupakan hayalan, sebab dapat dibuktikan dalam bentuk praktik-praktik sosial di Indonesia. Keempatnya juga dapat disebut mengandung "bentuk ideal", tetapi tak berarti bahwa bentuk-bentuk ideal tersebut hanya "mimpi kosong", sebab dapat diwujudkan, yaitu jika Birokratisasi dikikis seminimal mungkin, dan akhirnya dihapuskan dari Kepustakawanan Indonesia.

Membiarkan birokratisasi merajalela sama dengan menghalangi munculnya Kepustakawanan Indonesia yang berdaulat dan berguna bagi kemajuan Bangsa Indonesia.

Hal terakhir ini dapat disebut sebagai aspek "ramalan" dari sebuah teori sosial,atau lazim juga disebut sebagai hipotesis. Untuk membuktikan apakah hipotesis ini benar atau salah, silakan Sidang Pembaca mengujinya sendiri di lapangan.

Terimakasih.

Putu Laxman Pendit

***

Artikel ini dimuat oleh Putu Laxman Pendit di beberapa grup pustakawan dalam jejaring sosial facebook, antara lain: Solidaritas Pustakawan untuk Perubahan Solidaritas Pustakawan Tolak Penempatan Pegawai Bermasalah di Perpustakaan Revolusi Perpustakaan : Berbagi Gagasan Kreatif dan Inovatif Untuk Kemajuan IPI KOTA BANDUNG CONSAL XV BALI

4