Usut Tuntas Seluruh Harta Pejabat

KORUPSI rupanya benarbenar bahaya laten di negeri ini. Seiring disorotnya kasus Rafael, terungkap adanya ribuan pegawai Kemenkeu yang belum memasukkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Setelah dikebut, masih terdapat 69 orang belum melaporkan LHKPN dengan jujur.

Aroma busuk makin kuat dengan temuan teranyar PPATK bahwa sejumlah pejabat pajak lainnya diindikasikan melakukan transaksi janggal.

Oleh karena itu, pembersihan Kemenkeu harus dikawal ketat. Mengingat, lembaga tersebut baru bergerak ketika dihujat publik. Kinerja KPK yang te lah menaikkan status kasus Rafael ke penyelidikan patut diapresiasi.

Hal itu menyusul temuan PPATK bahwa nilai transaksi janggal terkait pejabat eselon III berharta Rp56,1 miliar tersebut mencapai Rp500 miliar, PPATK telah membekukan 40 rekening, baik milik Rafael, keluarga, hingga sejumlah perusahaan, termasuk konsultan pajak yang dicurigai menjadi perantara Rafael (8/3).

Demikian pula dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang memiliki

Negara Wajib Memberikan

Pelayanan Terbaik

PADA hari Selasa, 28 Februari hingga Rabu pagi, 1 Maret lalu, terjadi kemacetan panjang selama 22 jam di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Jambi. Kemacetan hingga 15 km.

kekayaan Rp6,7 miliar. Apa pun hasil pemeriksaan terhadap Eko, tidak boleh menutup kecurigaan jika terdapat kejanggalan di jajaran Ditjen Bea Cukai lainnya. Di sisi lain, kasus Rafael dan Eko menunjukkan pentingnya pengesahan RUU perampasan aset yang sebenarnya sudah diusulkan sejak 2008. Peraturan yang ada saat ini, yakni UU tindak pidana korupsi dan UU tindak pidana pencucian uang belum berjalan seperti yang diharapkan.

Berkaca pada kasus Rafael, upaya permainan transaksi kian canggih dengan adanya indikasi pihak perantara yang secara profesional melakukan jasa pencucian uang. Namun demikian, pengusutan harta kekayaan pejabat tak hanya menyoroti pejabat Kemenkeu saja, sudah selayaknya audit pejabat kementerian lembaga lain juga perlu diperiksa.

Hal ini menjadi tantangan berat komisi antirasuah untuk membuktikan tindak pidana. Apabila RUU perampasan aset disahkan, segala kekayaan yang tidak dapat dibuktikan kejelasan asal-usulnya, dapat dirampas oleh negara.

Bahkan, kekayaan yang diperoleh dari perdagangan narkotika hingga penyelundupan juga dapat disita negara. Oleh karenanya, sudah semestinya RUU perampasan aset harus segera disahkan.

Dalam pada itu, harta yang sedianya untuk kemaslahatan rakyat seharusnya tidak menjadi jalan korupsi bagi para pejabat. Tindakan tersebut selain memalukan juga tidak layak menjadi pemimpin yang mengelola sebuah bangsa.

Ong Hwei Fang Pemerhati Isu Politik

Pamer Harta, Bukan Sikap Teladan Penguasa

Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868

Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 350658, (0251) 8320467

Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822

Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360

Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976

RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628

RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016

Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222

RSUD Ciawi (0251) 8240797

Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397

Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441

Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida(0251) 8368107, (0251) 368866

Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440

Cegah Kriminal

BERITA kriminalitas yang marak akhir- akhir ini telah membuat rasa cemas, di dalam ataupun di luar rumah seakan rasa aman itu tidak ada.

Kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminal

Mereka adalah korban dari sistim kehidupan yang salah. Sistim Seculerisme menjadikan mereka tidak merasa berdosa untuk melakukan tindakan kriminal.

Hukum pidana yang di berikan kepada pelaku pun tidak membuat efek jera, keamanan sekarang benarbenar sulit di dapatkan Sejatinya keamanan adalah kebutuhan pokok yang harus di miliki oleh setiap orang, sehingga negara pun harus bertanggung jawab merealisasikannya supaya rasa aman merupakan jaminan yang akan di berikan kepada tiap warganya.

Empun Gunung Putri

Dengan belasan ribu unit truk yang terkena kemacetan.

Gebernur Jambi Al Haris merespon kemacetan ini, dengan mengambil sikap untuk menghentikan semua aktivitas angkutan batubara. Mulai dari mulut tambang hingga ke jalan Nasional.

Kemacetan ini pun sampai memakan korban nyawa, pasalnya ada mobil ambulance yang ikut terjebak kemacetan padahal sedang membawa pasien.

Akhirnya karena terlambat mendapatkan penanganan pasien tersebut meninggal di tengah kemacetan.

Sungguh ironis, Pemerintah harus segera bertindak dan bersikap tegas. Jalan merupakan hal penting.

Oleh sebab itu negara harus memperhatikan dan memberikan pelayanan yang baik, jalan yang mulus termasuk mengatur ruas jalan, agar tidak terjadi kemacetan.

Pasalnya terjadinya kemacetan diakibat truk pengangkut tambang yang menggunakan jalur umum.

Pihak pertambangan yang hanya bertujuan untuk meraup keuntung yang sebanyak-banyaknya tentu memilih menggunakan jalan umum namun mengabaikan dampaknya.

Akhirnya rakyat yang menanggung beban karena rusaknya jalan akibat dilewati kendaraan berat berbagai proyek sebagaimana yang terjadi di jalan nasional Jambi.

Ida Annisa Yogyakarta

BERAWAL dari kasus penganiayaan seorang remaja oleh anak penguasa, yang kini tengah ramai diperbincangkan. Hingga tersibaklah gaya hidup para penguasa sekaligus keluarganya. Mulai dari pamer kendaraan, tas-tas bermerk, lifestyle, komunitas-komunitas sosialita, dari geng moge (motor gede) sampai arisan ibu-ibu pejabat yang super elite dan beragam benda-benda lain yang berlabel mewah. Mirisnya lagi, semua perilaku ini justru menjangkiti jiwa pemimpin negeri. Tak hanya kali ini saja. Sebagian besar gaya hidup para penguasa negeri ini jauh dari label sederhana. Mayoritas bergaya hidup mewah dengan segala gemerlapnya. Kekayaan dan kekuasaan seolah menjadi tujuan utama kehidupan. Status sosial, ketenaran, popularitas semua menjadi predikat kehidupan yang terus diburu. Sistem yang kini diterapkan memberikan fakta yang menyakitkan bagi sebagian kelompok lain yang