2 minute read
197 Ribu Warga Belum Migrasi KTP
BOGORPemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor merespon rencana pemerintah pusat, yang bakal menghentikan secara bertahap distribusi blanko e-KTP dan menggantinya dengan KTP digital.
Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan khawatir, terkait rencana pemerintah pusat mengganti blanko e-KTP dengan identitas kependudukan digital (IKD).
Mengingat, tidak semua warga Kota Bogor sudah memiliki gadget atau smartphone.
SDN Cibalagung 1 Peduli Sampah
BOGORKeluarga besar SDN
Cibalagung 1 Kota Bogor, kembali mengikuti kegiatan tadabur alam, akhir pekan kemarin.
Ketua panitia, Mumul Mulyadi menjelaskan, kegiatan yang termasuk akifitas religi mereka itu, merupakan kegiatan tahunan yang selalu diikuti semua warga sekolah, termasuk para alumni.
Kali ini, mereka memulai kegiatan dengan pengajian. Lalu dilanjut dengan penanaman bibiti durian dan kopi. “Terus dilanjut dengan pelepasan burung,” kata dia kepada Radar Bogor, kemarin. Tidak sampai disitu, Mumul mengatakan, mereka juga melakukan penyerahan batuan tempat sampah, kepada warga di Fatan Bukit Alesano, Gunung Salak, Kecamatan Cijeruk. “Kami berharap, kegiatan ini berdampak bagi lingkungan sekitar, dikarenakan jumlah pengunjung yang cukup banyak sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadap sampah,” tandasnya. (*/pem)
“IKD memang kan aplikasi di smartphone, dan pasti tidak semua warga punya smartphone. Jadi PR pemerintah pusat ke depannya,” kata Ganjar kepada wartawan, Sabtu (11/2).
Namun demikian, kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penggantian blanko e-KTP ke digital sendiri, akan dilaksanakan secara bertahap.
“Sementara target nasional adalah sekitar 25 persen dari penduduk wajib KTP, atau di kisaran 50 jutaan penduduk, itu dihimbau bisa terafiliasi dengan aplikasi IKD di smartphone masing-masing, di mana saat ini masih di layanan berbasis Android,” ucap Ganjar. Menurut dia, Pemkot Bogor sendiri menargetkan sekitar 200.000 penduduknya didorong dapat bermigrasi ke aplikasi IKD, dengan memiliki e-KTP digital.
“Kota Bogor sendiri sebenarnya sudah memulai, dengan target pertama adalah dilingkup instansi pemerintah dulu, untuk memudahkan sosialisasi, dan nanti akan kita masifkan ke masyarakat luas,” ungkap dia. Ganjar menjelaskan, saat ini baru ada sekitar tiga ribu warga yang sudah mendaftar e-KTP digital, dari total target 200.000 penduduk. Diketahui, Pemerintah bakal menghentikan secara bertahap distribusi blanko e-KTP dan menggantinya dengan KTP digital.
Hal itu dilakukan sebagai langkah menggantikan pener- bitan e-KTP yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah menyebutkan, terdapat tiga kendala pencetakan e-KTP.
“Pengadaan blanko e-KTP mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil. Kemudian harus pula menyediakan printer dengan ribbon, cleaning kit dan film. Belum lagi masalah kendala jaringan internet di daerah,” kata Zudan dalam keterangannya, Jumat (10/2).
Menurut Zudan, jika terdapat kendala jaringan, pengiriman hasil perekaman e-KTP tidak sempurna. Alhasil, e-KTP tidak jadi, karena terdapat permasalahan sistem. Bahkan, perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat.
“Mengatasi kendala jaringan, ditambah pengadaan peralatan dan blanko itu mahal sekali.
Maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital
(IKD),” jelas Zudan. Belum lagi, lanjut Zudan, ada pemekaran 11 kecamatan, 300 desa/kelurahan terutama di daerah otonomi baru (DOB) di Papua. “Jadi kita tidak lagi menambahkan blanko e-KTP, tetapi kita mendigitalkan pelayanan adminduk. KTP elektronik diganti KTP digital,” ujarnya. Zudan menjelaskan, Dukcapil menargetkan sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia. “Mari kita bertransformasi ke KTP digital. Target tahun ini 25 persen atau 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP digital di hapenya,” ungkap Zudan. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, lanjut Zudan, harus didampingi petugas Dukcapil karena memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi face recognition.. (ded/c)
