Coklit Data Pemilih

Rawan Masalah

CIBINONG– Sebanyak 14.952 Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) yang tersebar di 435 desa/kelurahan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor telah dilantik.

Pantarlih bertugas dalam membantu KPU Kabupaten Bogor dalam penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih atau yang disebut Tahapan Coklit (Pencocokan dan Penelitian), yang akan dilaksanakan mulai 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023.

”Pantarlih yang sudah dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus melaksanakan tugas secara serius dan sesuai prosedur sebagaimana diatur oleh KPU baik PKPU 7 2022 dan perubahannya maupun SK KPU 027 2023,” ucap Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanuddin dalam keterangannya, Senin (13/2).

Burhanuddin menjelaskan beberapa potensi kerawanan dalam pelaksanaan coklit. Diantaranya Pantarlih tidak mendatangi rumah pemilih (kerja di atas meja) saat melakukan coklit, pantarlih yang melaksanakan coklit tidak sesuai dengan nama yang ada di SK atau menggunakan jasa pihak lain(Joki); pantarlih tidak menghapus data Pemilih Tidak memenuhi syarat (TMS), pantarlih tidak memasukan potensi pemilih baru yang berusia 17 tahun saat hari pencoblosan (14 Februari 2024), dan pantarlih tidak menindak lanjuti masukan masyarakat dan pengawas pemilu.

Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Bogor telah menyiapkan berbagai langkah untuk melakukan pengawasan tahapan coklit.

”Mulai dari membentuk tim fasilitasi pengawasan di tingkat kabupaten, memberikan pembekalan dan bimtek SDM pengawas di tingkat Kecamatan ataupun Desa/kelurahan,” jelas Burhanuddin.

JAKARTA–Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut tidak pernah mendengar izin yang keluar dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ataupun permintaan yang diajukan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno untuk berpindah partai ke PPP.

“Saya belum pernah mendengar Pak Sandi minta izin, atau belum pernah mendengar Pak Prabowo memberikan izin,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (12/2).

Dasco menilai adalah hal yang wajar pinangan yang diajukan PPP kepada Sandiaga dalam konteks dinamika politik. Namun, lanjut dia, Sandiaga sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan akan tegak lurus dengan Partai Gerindra.

“Nah, ini saya pikir dinamika dalam perpolitikan yang wajar dan biasa, dan itu tergantung. Dan Pak Sandi waktu itu juga sudah mengatakan, waktu menjumpai Pak Prabowo itu mengatakan akan tegak lurus terhadap partai,” ujarnya. Untuk itu, kata Dasco, ada mekanisme dan etika yang seyogianya dilakukan Sandiaga jika benar-benar hendak berpindah ke PPP. “Sebagai orang yang dewasa dalam berpolitik, mekanismemekanisme yang beretika tentunya akan dipenuhi apabila, misalnya, Pak Sandi mau pindah,” ucapnya.

Ia pun menegaskan bahwa Prabowo sedianya tidak pernah menghalanghalangi karier politik seseorang, termasuk yang ingin maju dalam Pilpres.(jpc)

427 Petugas Pantarlih Resmi Bertugas

CIBUNGBULANG–Camat

Cibungbulang, Agung Surachman menghadiri acara pelantikan petugas Panitia

Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Gedung SMK

Bumi Sejahtera Desa Cibatok, Minggu (12/2).

Agung Surachman mengatakan, total 427 orang petugas pantarlih telah resmi dilantik oleh Ketua PPK Kecamatan Cibungbulang. Namun, dirinya berpesan kepada petugas pantarlih yang sudah dilantik agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab serta jujur dan tidak berpihak pada siapa pun.

“Tentunya, ketika sudah dilantik harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan,” jelasnya.

Ia menambahkan petugas pantarlih berjumlah 1 (satu) orang setiap tempat pemung- utan suara (TPS), yang berasal boleh dari perangkat desa maupun masyarakat di wilayahnya. “Untuk tugas pokoknya melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih, tanda bukti pemilih sampai menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian ke PPS,” kata Agung. Seperti diketahui tugas dan Kewajiban Pantarlih Pemilu 2024 tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.(abi)

Kemudian pihaknya juga telah memetakan potensi kerawanan coklit, menyusun strategi pencegahan dugaan pelanggaran dan dan strategi pengawasan tahapan coklit, sampai menyiapkan alat kerja pengawasan guna memastikan pantarlih melaksanakan tugas sesuai prosedur dan tatacara coklit.

”Kami juga mengajak kepada masyarakat pemilih untuk bersama melakukan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih agar semua hak konstitusional warga negara terakomodir,” ujarnya.

Bawaslu Kabupaten Bogor juga membuka layanan posko pengaduan jika ada masyarakat yang merasa tidak terpenuhi haknya sebagai pemilih sebagai komitmen kami dalam menjaga hak pilih warga negara.(cok)

COKLIT: Ilustrasi proses coklit jelang Pemilu 2024 serentak.