Jangan Gegabah Tunjuk Kadis PUPR

Sambungan dari Hal 12

Wali Kota Bogor, Bima Arya terus diberikan berbagai wejangan dari sejumlah pihak. Selain DPRD Kota Bogor, kali ini wejangan diutarakan Founder Visi

Nusantara Maju, Yusfitriadi.

Dia mewanti-wanti Wali Kota Bogor, Bima Arya agar tak gegabah dalam menunjuk orang, yang nantinya bakal memimpin

Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), yang dinilainya sangat strategis dalam keberlangsungan pembangunan di kota hujan.

Alasan Yusfitriadi mengingatkan orang nomor satu di Kota Bogor itu juga cukup beralasan.

Mengingat DPUPR kerap menjadi biang masalah.

“Baik itu masalah ditataran publik maupun diranah akubtabilitas program. Yang dimaksud menjadi masalah pada tataran publik, tidak sedikit programprogram pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan harapan publik, baik pada aspek spesifikasi maupun dalam hal mutu pekerjaan,” kata Yusfitriadi, Senin (13/2). Begitupun dalam perspektif akuntabikitas keuangan, dijelaskan Yusfitriadi, sebagian besar kasus korupsi di Indonesia ini kerap kali berkaitan dengan program infratruktur, di bawah kordinasi DPUPR.

Menurut dia, DPUPR dinilai sangat strategis, lantaran menjadi jabatan yang juga diendorse oleh dua kekuatan besar, yakni penguasa, dan pengusaha.

“Memang tidak mudah hari ini menjadi pejabat publik negara yang tidak syarat dengan intervensi pengusaha, atau pemilik modal terlebih dinas yang mampu menyumbangkan proyek fee yang sangat besar seperti PUPR,” sambung Yusfitriadi.

Namun dibalik itu, tentu saja secara konseptual di atas kertas standarisasi, persyaratan yang bersifat normatif sudah diatur secara hukum. Hanya saja, yang menjadi masalah, adalah seperti apa sososok Kepala DPUPR dalan tataran fraksis.

Yusfitriadi menyebut, minimal ada tiga standarisasi, untuk menjadi kepala dinas PUPR yang mampu bertanggungjawab secara publik, maupun secara transparansi, dan akuntabilitas dari sisi keuangan. Pertama adalah rekam jejak. Menurut dia, projek fee, intervensi kekuasaan, intervensi perusahaan tentu saja dapat dilacak menjadi rekam jejak. Sehingga ketika seorang pejabat sudah bisa keluar dari intervensi tersebut, berpotensi akan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, dan tidak akan bermasalah dengan transparansi dan akuntabikitas pelaksanaan program, termasuk keuangan. Kedua, mampu memetakan kebutuhan prioritas kebutuhan masyarakat dan kebutuhan zaman, terhadap sebuah