Anggota Geng Motor Ditangkap

infrastruktur.

Evaluasi program yang selama ini dikerjakan oleh DPUPR, kata dia, tentu menjadi basis perencanaan ke depan. Baik itu yang menjadi kebutuhan masyarakat, maupun dalam kerangka menguatkan akses bagi kemajuan sebuah tatanan masyarakat.

“Maka dinas PUPR ke depan tidak bisa hanya melihat persoalan infrastruktur pada hal yang bersifat proyek raksasa saja, namun juga harus jelas peta kebutuhannya,” papar dia. Ketiga, adalah partisipatif. Dijelaskan Yusfitriadi kerap melihat yang menjadi rekanan atau pihak ketiga hanya perusahaan tertentu. “Namun terkadang keterlibatan masyarakat lokal sesuai dengan kapasitasnya tidak menjadi prinsip dari pelajsanaan program pengerjaan infrastruktur,” tukas dia. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi membuka lelang dua jabatan yang kosong untuk posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Arsip dan Perpus takaan (Diarpus) Kota Bogor. Pengumuman lelang jabatan tersebut telah diunggah di situs resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Bogor, bkpsdm. kotabogor.go.id, pada Jumat (11/2/2023). Dalam situs resmi itu disebutkan bahwa pendaftaran lelang jabatan ini dimulai pada 10-25 Februari 2023.

Lalu, hasil pengumuman seleksi administrasi dan rekam jejak akan diumumkan pada, Sabtu 25 Februari 2023.

Proses seleksi kemudian berlanjut ke tahap uji kompetensi dan pemaparan visi dan misi peserta berupa penulisan makalah yang digelar Minggu

26 Februari 2023.

“Pengumuman hasil tes kompetensi bidang (pada) 9 Januari 2023,” kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Syarifah Sopiah. Kemudian tahapan dilanjutkan dengan tes penulisan makalah yang dijadwalkan pada, Senin 27 Februari 2023.

“Tes kesehatan dilakukan pada hari berikutnya Selasa 28 Februari 2023,” ucap Syarifah yang menjabat sebagai Sekda

Kota Bogor.

Sedangkan hasil seleksi tiga calon terbaik dilakukan pada, Kamis 2 Maret 2023.

“Penetalan calon terpilih (paling lambat), Jumat 10 Maret 2023,” ucap dia. Adapun, peserta seleksi terbuka berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal

110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Selain itu, peserta lelang jabata memiliki pangkat/ golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a); sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat dua tahun, diutamakan eselon III.A; berusia paling tinggi 56 tahun pada tanggal 10 Maret 2023. Lalu, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat, diutamakan pascasarjana. Peserta lelang jabatan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang berasal dari luar Pemerintah Daerah Kota Bogor. Syarifah menjelaskan, pengumuman pendaftaran dapat dilihat pada surat resmi yang dikirimkan ke seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, media massa dan papan pengumuman BKPSDM Kota Bogor serta website Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan alamat https://bksdm.kotabogor.go.id/ seleksijpt. Pembukaan Pendafta ran dilaksanakan secara online. (ded/c)

Warga Keluhkan

Komunikasi Dinas PUPR

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, keempat pelaku ditangkap satu hari, setelah polisi mendapatkan adanya laporan penganiayaan dan pencurian, di Jalan Pajajaran oleh sekelompok orang yang menggunakan motor.

“Kejadiannya Sabtu dini hari sekitar pukul 04.30 WIB, dan (selang satu hari) Minggu 12 Februari, berhasil kita amankan empat pelaku penganiayaan dan pencurian,” kata Kombes Pol Bismo, Senin (13/2).

Menurut dia, modus para pelaku adalah mengejar rombongan korban, yang saat itu berada di daerah Ceremai Jambu Dua. Kemudian korban yang saat itu terpisah, langsung dikejar oleh rombongan pelaku yang saat itu berjumlah enam hingga delapan motor, sembari mengacungkan cerulit.

Karena merasa ketakutan, korban bernama Muhamad Nouval Fikriyanto terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, di Jalan Pajajaran, dekat Hotel Pangrango Tiga. Melihat korban yang terjatuh, tanpa ampun pelaku langsung melakukan penganiayaan.

Tersangka MS saat itu langsung membacok korban dengan cerulit, dan mengenai leher bagian belakang korban. Sedangkan ketiga pelaku lainnya melakukan penganiayaan.

“Pelaku kemudian mengambil jaket milik korban yang berisi uang tunai sebesar Rp30 ribu, dan handphone Iphone 7 warna hitam,” ucap Bismo. Melihat korban yang sudah tergeletak di jalan, kata Bismo, keempat pelaku kemudian melarikan diri ke daerah

Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, yang merupakan basecampe gank motor yang dinamai Batavia. Meski sempat melarikan diri, Bismo menyebut keempat pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing tak lebih dari 24 jam.

“Berkat kerja sama dengan warga yang melihat kejadian, kami amankan dalam waktu 24 jam dan berhasil mengamankan barang bukti berupa dua buah cerulit, jaket, dan satu handphone jenis Iphone 7 warna hitam,” ucap dia.

Bismo menjelaskan, kejadian tersebut menjadi atensi Polresta Bogor Kota, mengingat salah satu pelaku berprofesi sebagai petugas parkir. Oleh karenanya, Bismo menambahkan, secara rutin melakukan sambang ke warga untuk membangkitkan kembali semangat Siskamlin, pemberdayaan kepedulian lingkungan, dan kebersamaan.

Sambungan dari Hal 12 Sambungan dari Hal 12

Sehingga dengan patroli bersama, memutar wilayah, patroli logis, membubarkan kerumunan, serta mengecek penertiban pelaku miras, dan obat-obat terlarang, dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kasat Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila menambahkan, pelaku mencari korbannya secara random, dan bertemu dengan rombongan korban.

“Kelompok pelaku memang sengaja memancing lawan tanding,” ucap Kompol Riska.

Saat ditanya sudah berapa banyak pelaku melakukan aksinya, dijelaskan Riska saat ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

“Kita masih dalami,” tukas dia.(ded/c)

Tak Ada Toleransi Bagi PKL Heulang

Sambungan dari Hal 12

Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Salah satu menyangka, bahwa

Pemerintah Kota (Pemkot)

Bogor, telah menyabut larangan berjualan di sana.

Ada juga yang mengeluh, akibat kembali ramainya Taman Heulang dengan para PKL itu.

Sementara itu, dikonfirmasi di tempat terpisah, Camat Tanah

Sareal, Sahib Khan mengatakan, pemkot masih melarang adanya PKL di Taman Heulang, khusus di akhir pekan.

Larangan berjualan di Taman

Heulang ini, kata dia, sudah menjadi kebijakan pemkot.

Oleh karenanya, sudah tidak ada toleransi bagi pedagang yang berjualan di pasar tumpah

Taman Heulang.

“Tidak ada toleransi harus celar and clear setiap Minggu, adapun yang harian SeninSabtu, masih bisa memaklumi karena warga menganggapnya masih wajar,” ucap dia.

Sahib menegaskan, warga yang tinggal di sekitar Taman

Heulang merasa terganggu, dengan keberadaan pedagang yang berjualan pada hari Minggu.

“Saat ini masih dimatangkan memang solusinya,” ungkap

Sahib. Sahib mengatakan, sebelumnya memang ada rencana untuk merelokasi pedagang memanfaatkan aset milik pemkot di RW 02, Jalan Cilebut Sukaresmi, atau tepatnya di lahan yang diproyeksikan untuk pembangunan Stopplet Sukaresmi.

“Tetapi batal karena terlalu jauh,” kata Sahib.

Lahan milik pemkot tersebut, dijelaskan Sahib, memang belum termanfaatkan hingga kini, dan memiliki luas yang hampir 2 hektare.

Salah satu opsi lainnya, sempat juga akan direlokasi ke Jalan

Tirto Adhi Soerjo, Kecamatan

Tanah Sareal. Namun, rencana tersebut urung dilanjutkan pembahasanya, mengingat jika pedagang dipindahkan ke jalan tersebut akan menimbulkan kesemrawutan.

Sahib juga menambahkan, selama pemantauan yang dilakukan beberapa pekan terakhir, jumlah warga yang berolahraga menurun drastis.

“Saya monitoring hampir tiga pekan disana, ternyata orang berolah raga kemudian haus pengen minum, dan lapar makan ternyata tidak. Jadi mereka itu semacam wisata keluarga,” papar dia.

Menurut dia, pengunjung ke Taman Heulang biasanya datang hanya sekedar mengajak anaknya bermain, sepulangnya hanya membeli kebutuhan rumah tangga.

“Saya tanya kenapa sih beli di sini, pak disini murah-murah, ternyata mindsite kita yang berubah, Taman Heulang itu sudah viral, dan pelanggan dari jauh karena harga murah dan barangnya kumplit terutama untuk kebutuhan sehari-hari,” terang Sahib. Selain itu, Sahib menjelaskan, tumbuhnya pasar tumah di lokasi tersebut terjadi dikarenakan Kota Bogor saat ini sudah tidak ada car free day.

Kemudian, Taman Yasmin yang saat ini sudah bebas dari pedagang hingga kawasan Stadion Pakansari yang kemungkinan pedagangnya bergeser ke Taman Heulang.

“Tetapi tetap intruksi pimpinan karena lokasi tersebut bukan pasar, tetapi kawasan pemukiman dari pada bermasalah jadi harus clear and clear,” tukas dia.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor bakal menyekat ketat Taman Heulang, Kecamatan Tanah Sareal setiap hari Minggu. Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach menjelaskan tindakan tersebut dilakukan pihaknya untuk mencegah adanya pasar kaget yang kerap digelar para Pedagang Kaki Lima (PKL) di waktu tersebut.

Agus mengatakan penyekatan bertujuan memberikan rasa nyaman kepada warga yang tinggal di sekitaran Taman Heulang.

“Kami menerima laporan warga yang mengeluh aktivitasnya terganggu karena kehadiran PKL musiman itu. Kami sudah memeriksa lokasi dan memetakan masalah ini bersama pihak kecamatan,” ujar Agus saat dihubungi Radar Bogor, Senin (30/1). (ded/c)

Salah satu warga, Yus mengatakan, selama pembangunan tahap pertama, banyak warga terdampak akibat minimnya koordinasi pihak pelaksana.

“Selama pembangunan komunikasi dan informasi dengan warga sangat minim. Saat jalan ditutup, tidak ada pengumuman yang disampaikan, kami hanya tahu dari LPM saja,” ucap dia saat mengikuti sosialisasi dengan Dinas PUPR Kota Bogor, kemarin. Dia juga mengeluhkan, soal sulitnya warga mengakses jalan alternative, karena jam malam yang diterapkan perumahan sangat terbatas. Begitu pula dengan akses lain di Jembatan Dua. Warga kesulitan lewat akses itu, kata dia, karena sempitnya jalan dan banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan. “Semua bermuara pada masa- lah koordinasi dan komunikasi. Kami harap di tahap kedua pelaksana dan dinas selalu mensosialisasikan bila ada penutupan,” harap Yus. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas PUPR, Rena Da Frina mengatakan, PUPR akan mengevaluasi proses pengerjaan tahap pertama. Rena akan berjanji akan terus mengontrol pekerjaan di lapangan. Selain itu, dia juga bakal sering membangun komunikasi dan koordinasi bersama LPM, Lurah, Camat, dan warga. “Saya bagikan juga nomor saya ke warga, sehingga kalau kontraktornya susah diatur bisa menghubungi langsung,” ucap Rena. Selain itu, dia juga mengatakan, pemkot akan bersurat ke perumahan dan sekolah, untuk menghindari masalah lama terulang, apabila diterapkan penutupan jalan. Sementara itu, pihaknya belum dapat memastikan kebijakan penutupan yang akan diterapkan, selama proyek pembangunan tersebut berlangsung. Dia bersama jajaran Ke camatan, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian akan melihat kondisi lapangan ter lebih dahulu, hari ini (14/2).

“Kami besok sore (hari ini, red) akan ke wilayah untuk melihat apakah memungkinkan roda 4 bisa lewat saat pembangunan. Tapi yang perlu ditekankan pasti ada pihak yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Kami akan berupaya meminimalkan dampak itu ke masyarakat,” tegas dia.

Di tahap kedua, kata Rena, PUPR tidak hanya membangun tembok penahan tanah di sungai saja, tapi juga ada perluasan jalan, pembangunan pedesterian, dan betonisasi jalan. Rena menargetkan proyek itu rampung di akhir Mei 2023. (fat/c)