Koalisi Belum Final

JAKARTA–Pemilihan Umum

(Pemilu) 2024 tinggal setahun lagi. Pesta demokrasi itu akan digelar pada 14 Februari 2024. Partai politik (parpol) hanya memiliki waktu beberapa bulan untuk melakukan persiapan.

Sebagian partai sudah menjalin koalisi, tapi belum ada yang mendeklarasikan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Sudah ada dua koalisi yang terbentuk. Yaitu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas PPP, Partai Golkar, dan PAN. Lalu, Koalisi

Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.

Tiga parpol lain masih mematangkan koalisi yang akan mengusung

Anies Baswedan sebagai capres.

Tiga parpol itu adalah Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sedangkan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai the ruling party sampai kemarin (14/2) belum menentukan sikap politiknya.

Walaupun sudah terbentuk koalisi, komunikasi semua parpol sangat cair. Salah satunya terkait nama pasangan capres dan cawapres yang akan diusung.

KKIR, misalnya, hingga sekarang belum mengumumkan paslon yang akan diusung. PKB dan Partai Gerindra yang ada dalam koalisi itu masih memiliki pandangan masing-masing. Gerindra menginginkan sang

Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres. Di sisi lain, PKB ingin mengusung Muhaimin Iskandar sebagai capres. “Sampai sekarang kami masih berkoalisi dengan Partai Gerindra,” terang Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. KIB juga masih terus melakukan komunikasi politik. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, kerja sama KIB masih terjalin dengan baik sampai sekarang. Dalam waktu dekat, diadakan pertemuan ketua umum partai.

“Tinggal mencocokkan waktu saja,” jelasnya. Selama ini, kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, tiga partai itu rutin melakukan komunikasi politik. Bahkan, mereka menggelar acara silaturahmi bergantian. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk menjaga hubungan di antara anggota koalisi.

Terkait manuver Airlangga bertemu dengan Muhaimin, Awiek menyebut hal itu biasa dan sebagai bentuk komunikasi politik. Sebelumnya, Airlangga juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan pengurus DPP PKS.

“PPP juga bertemu dengan partai lain. Itu adalah bagian dari proses komunikasi politik,” ungkapnya.

Selain KKIR dan KIB, tiga parpol lain, yakni Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, sedang mematangkan rencana deklarasi koalisi. Selama ini tim kecil dari tiga partai itu rutin menggelar pertemuan.

Partai Nasdem secara resmi sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres. PKS dan Demokrat juga sudah menyatakan dukungannya kepada Anies. Namun, belum dilakukan deklarasi secara resmi. Jubir DPP PKS, Muhammad Kholid mengungkapkan, rencana deklarasi koalisi PKS, Nasdem, dan Demokrat sudah matang. “Tinggal proses peresmian koalisi saja,” ungkapnya. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pengumuman koalisi tiga partai dilaksanakan. Terkait dukungannya kepada Anies, PKS akan mendeklarasikan Anies sebagai capres pada 24 Februari mendatang. Deklarasi itu akan dibarengkan dengan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS. “Deklarasi secara organisatoris paling lambat pada 24 Februari,” terang Kholid.(jpc)

BOGOR–Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Bogor, mengadakan ekspose satu tahun menuju Pemilu 2024, yang diselenggarakan di kantornya Selasa, (14/2). Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Bogor menyebut ada dua agenda yang jadi pantauan pihaknya saat ini. Di antaranya, proses tahapan penyusunan daftar pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dan verifikasi faktual (Verfak) dukungan calon DPD RI. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Humas Bawaslu Kota Bogor, Ahmad Fathoni menuturkan, saat ini jajaran KPU Kota Bogor tengah melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih, dengan melakukan Coklit Pemutakhiran Data Pemilih. Diketahui, kegiatan itu dilakukan petugas Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Atas itu, Bawaslu Kota Bogor terus mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya tahapan Pemilu, salah satunya dengan cara memastikan diri tercatat sebagai pemilih. “Untuk mendapatkan data pemilih yang akurat, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih. Teknisnya, nanti akan ada petugas yang disebut Pantarlih mendatangi rumah warga, sehingga siapkan dan pastikan anggota keluarga yang telah memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih,” kata Fathoni di kantor Bawaslu Kota Bogor. Dijelaskan Fathoni, yang dilakukan Pantarlih saat melakukan Coklit adalah, mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih, memperbaiki data pemilih jika ada kekeliruan. Lalu, mencatat pemilih yang telah berubah status dari prajurit TNI

Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jawa Barat mendesak agar pemerintah mengkaji ulang usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Soalnya ongkos naik haji (ONH) sebesar Rp69 juta sangat memberatkan jemaah atau umat Islam.

’’SEJAK awal kita niatkan untuk membela rakyat miskin, orang-orang lemah dan terpinggirkan, makanya kita menolak ongkos haji Rp69 juta,” kata Ketua Fraksi Gerindra Persatuan Ricky Kurniawan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Fraksi Gerindra di DPR RI, karena Jawa Barat merupakan provinsi terbesar yang menyumbangkan jamaah haji setiap tahunnya. Terlebih dalam setiap reses dirinya mendapat masukkan agar ongkos naik haji jangan naik lagi. Salah satu wujud nyata Partai Gerindra untuk membela rakyat, yakni dengan meminta pemerintah mengkaji lagi rencana kenaikan ongkos naik haji regular menjadi Rp 69 juta. “Jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan ongkos naik haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat,” ujar Ricky Kurniawan yang juga wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor. Menurutnya, rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH. “Jadi, kalau ONH naik menjadi 69 juta rasanya masih terlalu tinggi. Kami sudah berkoordinasi dengan Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah untuk membicarakan masalah ini. Sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji,” papar Ricky Kurniawan.

Sementara itu, Sejumlah komponen pembiayaan yang janggal itu diantaranya disampaikan

Abdul Wachid, anggota Komisi VIII

DPR dari Partai Gerindra. Sorotan tersebut dia sampaikan setelah Panja Biaya Haji DPR melakukan kunjungan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. ’’Bukan kami umrah atau jalan-jalan. Kami blusukan,’’ katanya. Wachid mengatakan dari dokumen yang dia dapat di Kemenag, ada komponen biaya pelayanan dan pengantaran stiker yang mencapai Rp800 juta. Lalu juga ada biaya wrapping (membungkus) kursi roda jamaah Rp270 juta. Yang tidak kalah signifikan lagi adalah biaya pemeliharaan kendaraan di kantor misi atau wisma haji Rp 6 miliar. ’’Ini tolong angkaangka ini,’’ katanya.

Kemudian dia juga menyampaikan hasil blusukan di Saudi menemukan fakta bahwa rata-rata biaya hotel 3.200 riyal sampai 3.500 riyal. ’’Kenapa diajukan 4.600 riyal,’’ katanya. Wachid menuturkan acuan usulan Kemenag dalam misi haji 2023 merujuk pada 2022. Skema itu menurut dia tidak tepat. Karena haji 2022 masih di tengah pandemi dan jemaahnya separuh. Dia juga mengatakan biaya katering jemaah yang terlalu mahal. Yaitu atau anggota Polri, mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi prajurit TNI atau Polri, serta mencoret data pemilih yang belum pernah kawin atau menikah pada hari pemungutan suara.

Agar mendapatkan data yang valid, Bawaslu Kota Bogor kembali mengimbau kepada Pantarlih agar menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 7 tahun 2023, termasuk dengan tidak menafikan hal-hal yang sifatnya administratif, seperti tidak memasang stiker sebagai tanda rumah tersebut telah di Coklit atau sebaliknya.

“Kepada warga juga tolong bantu Pantarlih, karena mereka sedang menjalankan tugas negara demi mendapatkan Pemilu yang terlegitimasi, karena terjaganya hak konstitusi warga dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024,” imbuh Fathoni. Selain itu, dilanjutkan Fathoni, tahapan yang mesti dikawal juga ada tahapan Verfak dukungan calon DPD RI. Di mana, pada prinsipnya saat Verfak ini adalah memastikan nama, alamat, dan NIK pendukung dengan datang langsung ke rumahnya atau di tempat lain yang ditentukan, serta menanyakan apakah mendukung atau tidak. Meski begitu, Verfak juga dapat dilakukan melalui sarana teknologi dengan cara panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika, dan jika dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verfak oleh KPU Kabupaten/Kota sampai masa berakhirnya tahapan Verfak kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Tak hanya itu, yang mesti kita samasama perhatikan adalah pencatutan dukungan. Kalau tidak merasa mendukung sampaikan saja yang sebenarnya kepada petugas, karena itu hak warga untuk memberikan dukungan atau tidak sehingga tidak ada paksaan kepada siapapun,” tukas dia.(ded) mencapai 18 riyal setiap porsinya. Dia bersama rekannya mendapatkan makanan 15 riyal yang cukup untuk untuk makan berdua. Karena sudah ada dua potong lauk komplit dengan sayurannya. Untuk itu Partai Gerindra di DPR mengusulkan Kemenag tidak perlu menyediakan katering. Sebaliknya uang makan diberikan kepada jemaah. Supaya jemaah mencari makan sendiri. Atau membawa bekal olahan ringan dari tanah air. Dengan skema ini, bisa memberdayakan para mukimin yang ada di Makkah atau Madinah. Wachid juga menyoroti biaya gelang haji yang terlalu mahal. Dia mengatakan industri pembuatan gelang haji ada di tanah kelahirannya. Dia mengecek ke pengrajinnya langsung, ternyata hanya Rp5.000/biji. Tetapi di usulan atau tender Kemenag, gelang haji harga Rp30 ribu/biji ditambah biaya arsir Rp5.000/gelang.

Dia mengatakan jika merujuk patokan harga Kemenag, gelang haji bisa menghabiskan anggaran Rp7 miliar. Dia menegaskan Kemenag jangan menjadikan penyelenggaran haji 2022 sebagai acuan. Karena sekarang sudah kembali normal. (*/unt)