Perbaikan Jembatan Satu Tak Tutup Akses

Sambungan dari Hal 12

Sekretaris Dinas PUPR, Rena Da Frina menjelaskan, hal itu dilandas kan pada kondisi lapangan. Sebab, pekerjaan spesifik sudah selesai dilakukan pada tahap pertama.

“Sekarang tinggal penambahan saja yang tidak terlalu spesifik yang membuat jalan mesti ditutup. Makanya kami bersepakat untuk tidak ditutup di jam sibuk seperti pagi dan sore hari,” jelas dia kepasa Radar Bogor, Selasa (14/2).

Rena menyebut, penutupan hanya berlangsung pada saat tahap pengecoran saja. Proses tersebut akan dilakukan pada malam hari, ketika intensitas kendaraan sedikit. Sementara itu, Rena bersama pihak Kecamatan Tanah Sareal dan Kelurahan Sukaresmi, akan terus berkoordinasi dengan Perumahan Budi Agung dan Kelurahan Sukadamai, agar warga dapat diperkenankan menggunakan akses di daerah tersebut, sebagai jalan alternatif.

Dia juga menyebut, akan mensosialisasikan rencana penutupan kepada warga dalam waktu dekat. Rena berjanji akan menginformasikan penutupan jalan sepekan sebelumnya.

“Kami sedang minta time schedule ke kontraktor yang sesuai, agar tepat waktunya.

Informasi penutupan akan kami sampaikan melalui papan pengumuman di dua titik (depan dan belakang, red) serta grup WhatsApp pengurus RT dan RW,” beber Rena.

Cara tersebut diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada warga, dan memperbaiki kekurangan yang dirasakan masyarakat di tahap sebelumnya.

Di tahap kedua, masih kata Rena, PUPR tidak hanya membangun tembok penahan tanah di sungai saja. Tapi juga ada perluasan jalan, pembangunan pedesterian, dan betonisasi jalan. Perbaikan tahap dua ditargetkan rampung pada Mei 2023. (fat/c)

Kondisi SMPN 20 Membahayakan

Sambungan dari Hal 12

Kunjungan itu menyusul adanya laporan warga yang mengadukan kondisi sekolah yang membahayakan siswa.

SMPN 20 harus mendapat intervensi dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. Pantauan Radar Bogor, ruang perpustakaan SMPN 20 bahkan tak bisa lagi digunakan. Kondisi ruangan membahayakan dan terancam ambruk. Sehingga ruang laboratorium IPA yang berada di bawah perpustakaan harus dikosongkan. “Kondisi ruangan sudah tidak bisa digunakan, karena lantainya sudah goyang dan membahayakan. Ini perlu segera diintervensi,” ujar Akhmad Saeful Bakhri. Tak hanya itu, turap atau dinding penahan tepian kali di sekitaran sekolah juga mengkhawatirkan. Terdapat retakan besar di sana-sini. Kondisi itu mengancam bangunan sekolah karena rawan longsor. “Ini PR Kadisdik yang baru. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan dan menjadi bencana bagi para siswa yang ada di sekolah,” tegas dia.

Berdasarkan laporan dari kepala sekolah, SMPN 20 minim ruang kelas. Hal itu tergambarkan dengan dialihfungsikannya masjid menjadi ruang belajar. Kepala SMPN 20, Dwi Nurharyani, berharap aduan dan masukan dari pihak sekolah bisa ditindaklanjuti dan disampaikan ke Disdik Kota Bogor.

“Semoga dari kunjungan ini aspirasi kami bisa ditindaklanjuti dan kami mengucapkan terimakasih kepada Komisi

IV DPRD Kota Bogor yang telah memberikan perhatiannya kepada sekolah kami,” tutupnya. (ded/c)

Sistem Satu Arah (SSA). Meski rencana pembangunan trem belum dapat dipastikan kapan dimulai, revitalisasi Jembatan Otto Iskandardinata (Otista) rencananya tetap menyediakan jalur untuk trem.

Sekretaris Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Rena Da Frina menyebut, dalam rencana revitalisasi, selain ada pelebaran jalan pihaknya juga akan membangun jalur pedestrian dan jalur trem. “Untuk menghilangkan bottle neck yang selama ini jadi biang kemacetan akses Jembatan Otista bakal dibuat empat jalur kendaraan, selain itu juga akan ada akses untuk trem serta pejalan kaki,” ucapnya kepada Radar Bogor, Selasa (14/2). Rena menerangkan, saat ini manajemen konstruksi prmbangunan Jembatan Otista sudah menemukan pemenangnya. Selanjutnya, PUPR akan menyempurnakan. “Nanti akan sounding ke Wali Kota dan instansi terkait,” tutur Rena. (fat/c)

Warga Tunggak Pajak

Capai Rp400M

Sambungan dari Hal 12

Kepala Bapenda, Deni Hendana mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam melaporkan dan membayarkan pajak kepada negara.

“Tahun ini, Wali Kota Bogor tetap memberikan kebijakan stimulus pengurangan PBB, untuk seluruh warga yang memiliki aset di Kota Bogor,” kata Deni kepada wartawan disela-sela kegiatan, Selasa (14/2).

Menurut dia, stimulus yang diberikan berupa pengurangan pokok pajak PBB P2 2023. Di mana, masyarakat dapat memanfaatkan pengurangan nilai pajak, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai periodenya. Pertama, pengurangan pajak sebesar 15 persen, yang berlaku dari periode 13 Februari sampai 12 Maret 2023. Lalu, pengurangan pajak sebesar 10 persen dengan periode 13 Maret sampai 12 April 2023. Terakhir, pengurangan pajak sebesar 5 persen yang dijadwalkan pada periode 13 April sampai 12 Mei 2023. “Selain pengurangan pokok penetapan pajak PBB 2023, kita juga menghapuskan denda atas tunggakan. Jadi pokok PBB P2 2022 kebawah kita bebaskan tunggakanya,” kata dia.

Kemudian, untuk pokok penetapan pajak PBB P2 tahun 2018 ke bawah, Pemkot Bogor juga menghapuskan denda dan mengurangi pokoknya sebesar 20 persen. “Kegiatan ini juga sebagai upaya kita merealisasikan tunggakan-tunggakan PBB tahun-tahun yang sudah lama,” terang dia. Deni menyebut, total warga yang masih menunggak pembayaran PBB mencapai Rp400 miliar. Selama dua hari tersebut, dijelaskan Deni, Bapenda Kota Bogor menargetkan pembayaran PBB diatas Rp1 miliar. Sedangkan pada tahun ini, dirinya menargetkan pendapa- tan yang bersumber dari PBB P2 sebesar Rp170 miliar.

“Target 2023 PBB Rp170 miliar, realisasi pembayaran pada Januari kemarin sekitar Rp2,4 miliar,” ucap dia. Dirinya berharap, dengan adanya program Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangu nan (PBB P2) tahun 2023 melalui diskon bisa tembus lebih dari Rp70 miliar seperti tahun lalu.

Bapenda Kota Bogor juga sekaligus melaunching Call Center 1500031 Dering Pajak Daerah Kota Bogor. “Apa saja terkait pajak daerah dapat menghubungi nomor tersebut (call center 1500031),” tukas dia.(ded/c)

Gencar Jalankan Batagor ke Kelurahan

Sambungan dari Hal 12

Sementara di phase II, jumlah kelurahannya bertambah 2 kali lipat menjadi 4 kelurahan, di antaranya Pamoyanan, Mulyaharja, Rangga Mekar, Babakan.

Rudy menuturkan, program Batagor berisi tentang pembinaan dan pemberian edukasi kepada peserta potensial.

Terutama pada ibu yang memiliki anak di bawah dua tahun tak terkecuali yang berisiko stunting. Para ibu diajarkan terkait dengan pola pengasuhan, pangan gizi dan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS).

Pendekatan-pendekatan penanganan stunting terdiri dari dua. Pertama pendekatan spesifik yang terkait dengan kesehatan intervensinya 30 persen.

Kedua, pendekatan sensitif yang terkait dengan lingkungan dan infrastruktur, intervensinya sebesar 70 persen.

“Dua pendekatan ini kami coba kolaborasikan menjadi satu bagian utuh. Di wilayah yang dilakukan pembinaan kepada para ibu dan mereka sekarang sudah tereduksi. Kami harap manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang, berupa perubahan perilaku, perubahan mindset dan perubahan pola asuh,” harapnya. Direktur Program & Sponsorship ChildFund di Indonesia, Aloysius Suratin mengatakan di tahap pertama pelaksanaan Batagor pembelajaran yang diberikan, yakni soal mengatasi stunting. Sementara di tahap kedua, pembelajaran yang diharapkan ialah percepatan reduksi stunting. Dirinya berharap, Kota Bogor bisa menginspirasi wilayahwilayah lain di Indonesia dalam pengentasan masalah stunting.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengapresiasi dan berterima kasih atas digelarnya program Batagor.

Sebab menurutnya, masalah stunting perlu diselesaikan dengan melibatkan seluruh pihak, sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo.

“Dulu stunting hanya menjadi urusan Dinas Kesehatan,

Camat, dan Lurah saja. Sekarang semua aparat ditugaskan berjuang melawan stunting, seperti saat pandemi Covid-19. Akan tetapi saya tekankan semua yang turun mesti paham dengan peran dan tugasnya,” terang Bima.

Pemkot Bogor bakal menerapkan intervensi spesifik yakni aspek yang berkaitan langsung dengan gizi.

Anak di usia 0-24 bulan disebutnya menjadi sasaran penting. Sebab di usia 1000 hari pertamalah kehidupan seorang anak mesti diperhatikan dengan pengkuran rutin di posyandu.

Selain itu, Pemkot Bogor juga akan menggencarkan intervensi sensitif yakni aspek yang tidak berkaitan secara langsung.

Bima memerintahkan jajarannya, seperti Dinas PUPR, Disperumkim, dan Dinas ,Lingkungan Hidup untuk memastikan ketersediaan air yang cukup, sanitas lingkungan, dan tidak adanya lagi rumah tidak layak huni (RTLH) di masyarakat.

Bima juga mengatakan, aspek edukasi orang tua menjadi salah satu upaya yang dilakukan jajaran Pemkot Bogor dan

Forkopimda, dalam menurunkan angka stunting. Menurutnya, edukasi kepada orang tua tidak hanya dilakukan saat anak sudah lahir saja, melainkan dimulai dari tahap pernikahan. Ia menyarankan agar setiap pasangan yang ingin menikah untuk memeriksakan kesehatan sehingga potensi stunting pada anak bisa dicegah.

Bima juga menekan agar Kementerian Agama Kota Bogor untuk memastikan tidak ada lagi pasangan yang menikah di bawah umur (minimal 19 tahun). Sebab, pernikahan di bawah umur disebutnya juga berpotensi besar melahirkan anak stunting.

“Jangan di bawah umur, nanti janinnya tidak kuat, dan potensi stuntingnya besar. Saya minta Kemenag memeriksa dan berkoordinasi dengan Lurah dan PKK kalau ada yang mau daftar menikah,” imbuh dia. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi makanan bergizi saat mengandung atau hamil. (fat/c)