Komisi II DPR Sepakati Perppu Pemilu

JAKARTA–Fraksi-fraksi di Komisi

II DPR RI menyepakati rancangan

Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang (Perppu) Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas

UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Sebanyak sembilan fraksi menyetujui Perppu Pemilu. Hal ini disepakati Komisi II DPR RI dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3). “Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, menyetujui dan menerima rancangan UU tentang Perppu ini untuk kemudian selanjutnya dibahas untuk pengambilan keputusan di tingkat I pada hari ini, setuju ya?” ucap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat. “Setuju,” sahut peserta rapat lalu diiringi ketukan palu. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengaku bersyukur telah disepakatinya Perppu Pemilu.

Karena, tahapan pemilu yang saat ini dilakukan bisa terus berjalan.

“Sehingga dengan dinyatakan disetujui, diterima Perppu ini, maka artinya tahapan pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh KPU,” ucap Tito.

Tito menegaskan, Perppu Pemilu sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini mensyaratkan empat Derah Otonomi Baru (DOB) perlu diatur di dalam Perppu Pemilu.

Mengingat, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu belum mengatur soal DOB, sehingga diperlukan Perppu.

“Yang paling gampang saja dari satu pasal, yang mensyaratkan empat DOB harus ada DPD, maka tanggal 1 Desember 2022 pada saat berifikas faktual oleh KPU, berarti satupun partai politik tidak ada yang meme nuhi syarat karena tidak ada DPD d empat DOB baru. Akibatnya, berar tidak ada peserta pemilu, kalau pesert pemilu tidak ada, berarti pemiluny ditunda,” pungkas Tito.(fjr)

Pemerintah Tak Berpikir Tunda Pemilu

JAKARTA– Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri), Bahtiar menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah berpikir untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. “Secara institusi, pemerintah, posisi pemerintah, tidak pernah berpikir, bahkan men-drafting sekali pun untuk menunda pemilu,” ujar Bahtiar dalam

Seminar Nasional Dies Natalis Ke-67 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bertajuk “Kesiapan Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demo kratis, Jujur, Adil, dan Bermartabat” , sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Humas IPDN di Jakarta, Selasa (14/3).

Ia menambahkan sebagai Dirjen Polpum Kemendagri yang mengikuti rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), pembahasan dalam kegiatan tersebut tidak pernah menyinggung pikiran untuk menunda Pemilu 2024.

“Saya dari pemerintah, Kemendagri, dan Dirjen Politik anak buahnya Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) yang juga rapat di Kemenkopolhukam setiap waktu,

Target 50 Persen Kursi di Kabinet

JAKARTA– Partai Demokrat menggelar pertemuan internal di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara Partai

Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, sengaja tak mengundang pihak luar.

“Hari ini adalah acara internal partai

Demokrat. Kami tidak ada mengundang dari pihak luar. Ini juga kesempatan internal dengan temanteman. Mereka juga memahami,” ucapnya kepada wartawan. Pertemuan internal itu dalam rangka persiapan menghadapi pileg dan pilpres 2024, utamanya dalam memenangkan Anies Baswedan di pilpres.

“Karena ini adalah bagaimana pun kita kan bertarung dua hal ini. Kita bertarung di pilpres juga di pileg. Ini adalah bagian upaya kami mengkonsolidasikan internal kami. penegasan juga kepada publik seperti apa persis kami menuju pileg 2024,” tuturnya.

“Kedua, bagaimana pun konsolidasi di internal sangat diperlukan. Agar nanti mesin-mesin partai ini siap untuk bisa memenangkan mas anies Baswedan selaku calon presiden,” tambahnya.

Dia berharap agar koalisi perubahan dapat meraih 50 persen kursi di pemerintahan. “Koalisi perubahan bisa meraih kursi yang signifikan di pemerintahan. Tiga partai ini bisa 40-50 persen. Sangat memudahkan bagi mas Anies nanti dalam memimpin pemerintahan,” tandasnya.(fjr) sampai hari ini, tidak ada tuh pikiranpikiran tunda pemilu,” ujar dia Bahtiar menambahkan secara pribadi sebagai Dirjen Polpum Kemendagri, dia tidak pernah berpikiran untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Bahkan, ia memastikan akan melawan para pihak yang berkeinginan untuk menunda pesta demokrasi tersebut. “Saya pastikan akan kami lawan, saya sebagai dirjen, siapa pun yang coba-coba melawan konstitusi,” kata dia.

Selain itu, Bahtiar berjanji selama ia masih menjabat Dirjen Polpum Kemendagri, maka tidak akan membiarkan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda. “Yang saya janjikan kepada kawan-kawan, selama Bahtiar masih Dirjen Polpum, maka tidak akan pernah ada penundaan pemilu,” ujarnya.

Bahtiar berpesan kepada alumni

IPDN yang menghadiri semina untuk melakukan hal yang serupa “Jadi, kita harus menghentikan pikiran-pikiran kotor terhadap jalan nya sistem tata negara kita. Dia ma diskusi-diskusi, silakan saja, tap hukumnya kan kita yang bikin sebaga pembentuk undang-undang denga DPR RI. Kita pastikan itu tidak akan pernah terjadi (penundaan pemilu) tegasnya.(jpc)

Hanya Silaturahmi

Kebangsaan Biasa

JAKARTA–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi kantor DPP Partai NasDem (NasDem Tower) Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/3). Kabar tersebut dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim. Hermawi mengungkapkan, pertemuan Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai NasDem

BERTEMU: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).

Surya Paloh berlangsung secara tertutup. “Bagian dari silaturahmi kebangsaan, menyatukan tekad untuk memajukan bangsa. Memperkuat semangat kebangsaan,” kata Hermawi dikonfirmasi, Selasa (14/3). Meski demikian, Hermawi tidak menjelaskan lebih jauh soal isi perbincangan antara Surya Paloh dengan Luhut. Ia hanya membenarkan, pertemuan kedua elite politik itu berlangsung di NasDem Tower.

“Iya benar,” ucap Hermawi. Partai NasDem saat ini sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024. Bahkan, Anies dikaitkan bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo. Mengingat, Partai NasDem juga tengan membangun kerja sama politik dengan Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024.(jpc)

(ISTIMEWA)