Target Raih 10 Kursi di Pemilu 2024

BOGOR–DPD Partai Golkar

Kota Bogor kembali memanaskan mesin partainya lewat pendidikan politik (Dikpol) bagi para fungsionaris sekaligus melaunching Kartu Sahabat Golkar, di Hotel Sahira Kota Bogor pada Sabtu, (18/3) malam.

Dua agenda yang turut dihadiri pengurus Partai Golkar Kota Bogor, serta jajaran penting pengurus DPD Partai

Golkar Jabar hingga Ketua

Umum PP AMPG Ilham Permana, diklaim sebagai salah upaya untuk mewujudkan target meraih 10 kursi di Pemilu 2024

Kota Bogor mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, M Rusli Prihatevy mengatakan, saat ini Partai Golkar Kota Bogor sudah siap menghadapi Pemilu 2024.

Sebab, dari 118 orang fungsionaris yang dilegitimasi siap maju dan bertarung di Pemilu 2024, mereka sudah bekerja di wilayahnya masingmasing.

“Dari 118 orang ini nanti mereka akan dipilih menjadi 50 orang (calon anggota legislatif) berdasarkan kinerja di Dapil masing-masing,” kata pria yang kerap disapa Rusli.

Dalam kegiatan Dikpol, dijelaskan Rusli ratusan fungsionaris diberikan penugasan seperti mengedepankan kerja partai, serta mensosialisasikan

Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden.

Pada kesempatan ini, M Rusli

Prihatevy mengaku terhormat atas kehadiran keluarga besar

Partai Golkar Kota Bogor, serta jajaran penting pengurus DPD

Partai Golkar Jawa Barat hingga

Ketua Umum PP AMPG Ilham

Permana dalam kegiatan ini.

Untuk itu, pihaknya mempe- rsembahkan Kartu Sahabat

Golkar yang mana kartu ini fokus untuk membantu masyarakat Kota Bogor, terutama berkaitan dengan pendidikan, UMKM, layanan kesehatan serta fasilitasi administrasi kependudukan.

Diharapkan, melalui Kartu

Sahabat Golkar ini masyarakat

Kota Bogor dapat menerima manfaat atas gagasan yang dimiliki Partai Golkar Kota Bogor.

“Dan Alhamdulillah 10 penerima manfaat pertama baik UMKM dan bantuan pendidikan dapat hadir. Pemberian manfaat ini langsung diserahkan Ketua DPD Partai Golkar Jabar,” ucap dia.

“Insya Allah kami optimis dengan potensi Caleg dan struktur partai, dapat meningkatkan target kursi yang diinstruksikan oleh Ketua Jawa Barat,” sambung dia.

Sementara itu, Ketua DPD

Partai Golkar Jabar, TB Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, kegiatan Dikpol yang dilaksanakan Partai Golkar

Kota Bogor ini merupakan bagian dari program yang dilaksanakan tingkat Jawa

Barat. Tujuannya, pertama membekali para calon fungsionaris

Partai Golkar Kota Bogor, yang nanti akan dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat untuk mencapai target kemenangan Partai Golkar yang telah ditetapkan dalam Rakerda yang lalu.

“Kota Bogor yang sekarang 5 kursi, (harus) menjadi 10 kursi. Dan para kader Partai Golkar yang mengikuti pendidikan ini kita harapkan mereka memiliki pemahaman ideologi tentang kekaryaan Partai Golkar,” ucapnya.

Kedua, dilanjutkan Ketua

DPD Partai Golkar Jabar, tujuan dari kegiatan Dikpol ini agar mereka mengerti tentang tugas dan fungsi sebagai fungsionaris Partai Golkar.

Ketiga, memiliki kemampuan untuk melalukan kampanye, komunikasi politik, memanfaatkan sosial media, serta melakukan kampanye di tingkat dor to dor atau kampanye darat.

“(Ketika ini sudah berjalan) maka dengan demikian Partai Golkar sudah siap menghadapi Pemilu 2024, dan nanti mereka akan kita minta untuk turun ke masyarakat hingga bulan Juli Agustus,” imbuh Ace. Setelah itu, pihaknya akan melakukan evaluasi, apakah mereka memiliki kinerja yang positif, dan tugas utama mereka adalah mengkampanyekan Parti Golkar.

“(Mereka juga) harus mensosialisasikan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden Indonesia dari Partai Golkar,” pinta Ace. Sehingga, dilanjutkan Ketua DPD Partai Golkar Jabar, diharapkan melalui Dikpol ini dapat menghasilkan para kader partai yang siap bertarung dalam Pemilu 2024.

“Terutama menjadi petarungpetarung yang tangguh, yang siap memenangkan Partai Golkar baik legislatif, maupun Presiden,” ungkap dia.

Terkait launching Kartu

Sahabat Golkar yang digagas

DPD Partai Golkar Kota Bogor, TB Ace Hasan Syadzily mengaku sangat mengapresiasi. Karena, penggunaan aplikasi ini adalah yang pertama di Jawa Barat. Sehingga, aplikasi seperti ini dapat menjadi barometer dan tentu ini harus dipertahankan dan dijalankan secara disiplin. (ded)

Terbuka atau Tertutup, Tetap Politik Uang

JAKARTA–Sidang lanjutan gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali digelar. Kemarin (16/3) hakim konstitusi masih mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait.

Kali ini, giliran Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Partai Demokrat. Dalam keterangannya, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai pembahasan atau perubahan tentang sistem pemilu sebaiknya dilaksanakan lewat proses legislasi yang dilakukan pembentuk undang-undang. Pembahasannya harus dilakukan secara hati-hati, dikaji mendalam, demokratis, dan melibatkan banyak pihak. Menurut Fadli, argumentasi itu didasarkan pada luasnya dampak yang terjadi jika sistem pemilu berubah. Mulai perubahan sistem pencalonan legislatif, metode pemberian suara oleh pemi- lih, hingga sistem penentuan calon terpilih. ”Kajian harus menghitung dampak (perubahan) sistem pemilu kepada pemilih, penyelenggara, ter masuk parpol itu sendiri.”

Itu pun, dia menilai tidak ideal jika pembahasan sistem pemilu dilakukan sekarang. Sebab, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan jauh. Saat ini bakal calon legislatif maupun parpol mempersiapkan diri sesuai sistem yang berlaku sekarang, yakni proporsional terbuka. Karena itu, jika terjadi perubahan, akan memunculkan problematik. Perludem sendiri mendorong sistem proporsional terbuka tetap digunakan. Soal dalil pemohon atau penggugat yang menyebut sistem terbuka memungkinkan calon tak kompeten terpilih, Fadli meminta pemohon bertanya ke internal partai masing-masing.

”Bagaimana mungkin partai justru mencalonkan orang- orang yang bersangkutan,” ucapnya.

Di sisi lain, Partai Demokrat secara tegas menolak sistem tertutup. Jansen Sitindaon, politikus Partai Demokrat, membantah dalil pemohon yang menyebut sistem terbuka memicu korupsi.

Dia menegaskan, perilaku koruptif elite politik itu tidak berkaitan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. ”Mau sistem apa pun untuk pemilu, baik terbuka atau tertutup, tetap terbukanya politik uang itu,” katanya. Jansen melanjutkan, soal money politics sudah ada ancaman pidananya. Caleg bisa digugurkan jika terbukti menggunakan uang untuk meraih suara. Jansen pun tidak setuju jika sistem terbuka disebut pemborosan anggaran negara. Menurut dia, anggapan itu menunjukkan bahwa para pemohon tak memahami bahwa demokrasi memang berbiaya mahal.(jpc)

JAKARTA–Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) meminta partai politik, bakal calon anggota legislatif, bakal calon kepala daerah, dan bakal calon presiden untuk tidak menggunakan Ramadan sebagai ajang kampanye terselubung. Jika tetap dilakukan, Bawaslu bakal bertindak tegas.

Warning tersebut disampaikan

Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty dalam pertemuan dengan perwakilan partai politik di Artotel Hotel, Jakarta, Sabtu (18/3). Dia mengatakan, mengacu pada pengalaman terdahulu, bulan Ramadan memiliki tingkat kerawanan tersendiri.

Saat bulan Ramadan, ada potensi pihak tertentu memanfaatkan momen keagamaan untuk kepentingan elektoral.

“Misalnya, terjadi upaya yang mengarah kampanye di tempattempat yang dilarang,” ujarnya dikutip dari Jawa Pos.

Potensi pelanggaran lainnya yang terjadi adalah money politics berkedok infak atau sedekah hingga politisasi isu agama untuk kepentingan politik. Semua kasus tersebut melanggar ketentuan UU Pemilu.

Lolly menegaskan, pihaknya tidak dalam posisi melarang peserta pemilu untuk berbuat baik ataupun melakukan kegiatan di rumah ibadah. Hanya, dia meminta partai dan bakal calon untuk tidak melampaui batasbatas ibadah yang wajar.

“Yang tidak boleh bagi Bawaslu adalah mencampuradukkan antara berbuat kesalehan kebaikan dan kampanye terselubung,” imbuhnya. Jika harus berkegiatan di masjid, misalnya, ada sejumlah aturan yang harus ditaati. Antara lain, tidak membawa atribut kampanye, datang berdasar undangan, dan disarankan tidak hanya salah satu peserta pemilu. Hal itu, lanjut dia, harus dilakukan demi meminimalkan perdebatan, bahkan potensi konflik. Terlebih, dari aspek tahapan, saat ini belum masuk masa kampanye. Konsekuensinya, partai politik maupun bakal calon hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi tanpa ada unsur ajakan. Karena itu, Lolly meminta semua elite menahan diri.

“Supaya tidak menciptakan kegaduhan, bersabarlah (untuk kampanye),” tuturnya. Jika ada yang membandel, Lolly menegaskan, jajarannya tidak akan ragu untuk menindak tegas.(jpg)

Force Majeure, Baru Pemilu Ditunda

JAKARTA–Ketua MPR RI

Bambang Soesatyo (Bamoet) mengatakan, wacana penundaan pemilu masih prematur untuk dibicarakan saat ini.

Politikus Golkar ini menegaskan bahwa MPR RI akan menaati UUD NRI 1945 agar pelaksanaan pemilu dilaksanakan sesuai jadwal setiap lima tahun sekali yakni pada tahun 2024.

“Meributkan soal wacana penundaan pemilu saat ini terlalu prematur, sebab MPR RI sendiri akan tetap berpijak pada ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bamsoet saat acara press gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jawa Barat.

Dia juga mengatakan, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan apabila ada suatu keadaan force majeure sebagaimana diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang.

“Apabila terjadi force majeure berupa kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gang guan lainnya yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan,” ujarnya. Bamsoet kemudian menyinggung wacana penundaan pemilu yang mencuat usai keluarnya putusan Pengadilan

Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Dia menyebut bahwa saat ini pengaturan terkait penundaan pemilu belum ada karena penyusunan amandemen ke-4 UUD NRI 1945 hanya mengatur periodesasi masa jabatan bagi presiden/wakil presiden, DPR/DPD/ MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten.(jpc)