Ratusan Developer belum Serahkan PSU

CIBINONG - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, mencatat masih banyak developer yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah daerah.

”Kalau kemarin dari jumlah data yang sudah terverifikasi ada 841.

Data itu kan dinamis, sementara 619 sudah menyerahkan, sisanya berproses sesuai jadwal,” ungkap

Kabid Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Nunung Toyiban kepada wartawan. Nunung mengatakan, saat ini yang sedang berproses ada 10, itu di luar 619 karena kita kelompokkan berbeda. ”Kalau yang 10 itu non aktif atau sudah aktif alias tidak jelas rimbanya,” kata Nunung.

Apabila sebelum batas waktu yang ditentukan pada perjanjian awal, boleh diserahkan secara parsial

Sebut Investasi di Kabupaten Lebih Nyaman

Tanggapi Isu Banyaknya

Pabrik Hengkang ke Jateng

SUKARAJA– Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyebut tidak mudah bagi pengusaha untuk memindahkan perusahaan dari Kabupaten Bogor.

Selain dekat dengan ibu kota DKI Jakarta, Pemkab Bogor juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, agar pengusaha nyaman berinvestasi di Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikannya menanggapi adanya beberapa pabrik yang berencana pindah ke Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ”Ini kan sering disampaikan pengusaha ketika ada kenaikan-kenaikan UMK, mereka akan pindah daerah dengan UMK yang lebih rendah, mudah-mudahan ini tidak terjadi,” ucap Iwan saat menghadiri Muskab Kabupaten (Muskab) IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, di M-One Hotel, Sukaraja, Senin (20/2).

Menurut dia, untuk memindahkan satu perusahaan tentu membutuhkan banyak persiapan. Selain lahan, perizinan serta adaptasi dengan wilayah baru bukanlah yang mudah.

Apalagi di Jawa Tengah, meski UMK lebih rendah dari Jawa Barat, namun akses ke ibu kota Jakarta juga menjadi pertimbangan. ”Sebagai daerah bufferzone-nya ibu kota, Kabupaten Bogor pastinya punya kelebihan dari aksesibilitas, sumber daya manusia, dan aspek lainnya yang lebih mendukung, daripada wilayah yang jauh dari ibu kota,” jelas Iwan. Sementara itu, Ketua DPP Apindo Jawa Barat Ning Wahyu Astuti dalam sambutannya menyebut isu pindah- jika ada kebutuhan mendesak.

”Jika melewati batas, biasanya sanksi administratif, dan bisa mengajukan permohonan perizinan dengan menunjukkan basta dulu,” ucap Nunung. Namun, kata dia, developernya kabur pihaknya bisa melalui Perbup 113, di dalamnya bagaimana menarik calon aset pemda yang ditinggalkan developer bahkan bisa dikategorikan developer yang terlantar.

”Tapi proses yang panjang dan biasanya dilakukan dengan penarikan PSU secara sepihak, dan kami juga melakukan pengecekan ke Kemenkumham terkait developer masih aktif atau tidak,” jelas dia. Nunung mengungkapkan developer yang wajib menyerahkan PSU yakni adalah perumahan minimal yang memiliki luas 2,5 hektar. ”Untuk perbandingan luasnya sekitar 35 persen dari total luas lahan perumahan,” kata Nunung.(Abi/c)

MUSYAWARAH: Plt Bupati Iwan Setiawan bersama para pengurus APINDO Kabupaten Bogor , Jabar dan daerah lainnya saat membuka nya beberapa perusahaan, disebabkan UMK Kabupaten Bogor yang jauh lebih tinggi daripada Jawa Tengah. ”UMK Jawa Tengah itu setengahnya kalau dibanding di Kabupaten Bogor,” ucapnya. Meski begitu, dia ingin para pengusaha yang tergabung dalam Apindo dapat terus bersinergi, baik dengan serikat pekerja maupun pemerintah daerah. ”Berkolaborasi agar pengusaha bisa bertahan, tidak hanya bertahan saja namun bisa berkembang,” tukas dia. Untuk itu, kata Ning, perlu sinergi antara para pengusaha, pekerja maupun pemerintah. Ketua APINDO Kabupaten Bogor,

Ketika Warga Puluhan Tahun Lewat Kolong Jalan

Alexander Frans mengatakan, Muskab IX – 2023 kali ini, sesuai AD – ART Orgaisasi APINDO. Salah satunya adalah untuk memilih Ketua DPK Apindo Kabupaten Bogor periode 2023 – 2028. ”Saya secara pribadi yang telah ambil bagian dalam kepengurusan DPK Apindo Kabupaten Bogor selama lebih kurang 30 tahun, dan terakhir dipercaya menjadi Ketua DPK Apindo Kab Bogor selama 3 (tiga) periode berturut-turut, maka sesuai ketentuan AD – ART Apindo akan ada peremajaan kepemimpinan organisasi di DPK Apindo Kab Bogor,” kata dia kepada Radar Bogor, Senin (20/2).(all/cok/c)

Demo, Minta Jalan Pabrik Dibongkar

Warga RT 02 dan 03/ RW 13, Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang puluhan tahun harus berjalan jongkok karena akses masuk ke kampungnya hanya kolong jalan, mulai menagih perhatian pemerintah.

MEREKA meminta jalan pabrik yang menutup akses warga, untuk dibongkar. Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, mengatakan, warga ingin jalan dibongkar dan dibangun akses yang mudah untuk warga. ”Iya, kalau warga ingin dibongkar dan dibangun jalan akses warga. Karena kan jalan itu sudah tidak dipakai perusahaan,” kata dia saat ditemui Radar Bogor di Kantor Desa Gunung Putri, Senin (20/2). Kata dia, pemerintah desa sudah menyampaikan keinginan warga terhadap perusahaan tersebut. Ia berharap perusahan bisa memberikan akses jalan terhadap warga.

”Karena warga terisolir. Apalagi pernah ada ibu hamil sampai keguguran, gara gara sering melintasi kolong jalan tersebut,” papar dia. Jika tidak dibuka akses jalan bagi ratusan warga di dua RT tersebut,

Daman mengaku, warga bakal melakukan aksi demo ke perusahaan tersebut. ”Pemerintah desa bersama warga sudah melakukan pertemuan. Tadi juga baru pertemuan, warga memberi waktu dua hari untuk menunggu keputusan dari pihak perusahaan,” papar dia.

Diberitakan sebelumnya, bertahuntahun, ratusan warga RT 02 dan 03/13 Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terpaksa jalan jongkok. Mereka tak punya akses jalan lain, selain kolong jembatan setinggi 70 sentimeter itu. Damin salah-satunya. Sudah bertahun-tahun Warga RW 13 itu jalan jongkok setiap keluar dari kampungnya. Tidak ada jalan lain, memaksa dirinya untuk jalan ala latihan militer itu.”Ini satu-satunya akses warga di sini,” tukasnya. (all/c)

PUSING DAN MUAL: Tampak puluhan siswa Sekolah Marsudirini Kemang dibawa menggunakan mobil sekolah menuju RS Sentosa karena muntahmuntah dan pusing, Senin (20/2). Petugas dari aparat gabungan meminta penjelasan pihak yayasan ke Asrama Marsudirini (foto insert bawah).

55 Siswa Keracunan Makanan

BOGOR Sebanyak 55 siswa di Asrama

Yayasan Marsudirini, Kecamatan Kemang, alami keracunan massal. Diduga, keracunan usai mereka mengonsumsi makanan pada kegiatan, Sabtu (18/2) lalu.

“Memang para siswa dan siswi SMP dan SMA habis mengikuti kegiatan dan

Gunakan Aplikasi, Pemotor Terperosok ke Kebun

APLIKASI Google Maps biasanya digunakan untuk memudahkan pengendara. Namun, tidak sedikit pengendara yang malah tersesat, gara-gara mengikuti aplikasi petunjuk arah tersebut.

Seperti yang terjadi belum lama ini.

Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Bogor mengevakuasi seorang pria yang tersesat dan terperosok di kebun singkong daerah Hambalang. Tepatnya di Kampung Pasir Gedongan, RT 01/RW 01, Desa Hambalang, Kecamatan

Citeureup, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (17/2) lalu.

“Kejadianya jam 13.00 WIB. Kita evakuasi kendaraannya,” kata Danru

3 Rescu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Syabbudin kepada Radar Bogor, Minggu (19/2). Sementara itu untuk kasus warga tersesat, karena menggunakan Google Maps bukan kali ini saja. Radar Bogor merangkum ada beberapa kasus pengguna Google Maps yang tersesat hingga kecelakaan. Di antaranya, kasus truk terjun ke sungai setelah pengemudinya, Agus Tri Pamungkas (23), menelusuri jalan yang direkomendasikan Google Maps. Truk terjun ke Sungai Wos sedalam 20 meter di perbatasan Banjar Gelogor, Bali.

Kemudian ada pengendara mobil Yaris, Kurtono (58), warga Kertajaya, Surabaya. Mobil yang dikendarainya masuk ke Jurang Sendi di Mojokerto, Sabtu (29/6).

Juga, pengguna Google Maps yang tersesat dialami truk bermuatan batu nyasar dan terperosok di jalan sempit Panaragan Kidul, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. (all/c)