KOMISI II RAGUKAN SAYAGA WISATA

Ketua

Usep Supratman, SH MH

Wakil Ketua:

Arif Abdi SH, MH, MM

Sekretaris:

Beben Suhendar SH, MM

Anggota:

Hj Nurjanah SH

Heri Aristandi ST

Dedi Aroza, S.Ag, Msi Atma, SE MM

Edi Kusmana Surya Atmaja

Amin Sugandi SE, MM

H Slamet Mulyadi

H Moch Hanafi S.Pd

KOMISI II

Belum selesai mengelola hotel, PT Sayaga Wisata kembali dipercaya Pemkab Bogor untuk mengelola Rest Area Gunung Mas, Puncak dan Setu Plaza Cibinong. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara justru pesimis Sayaga Wisata mampu mengelola kedua aset pemda tersebut.

DASAR keraguannya disebabkan hingga kini BUMD tersebut, belum juga menyelesaikan persoalan Hotel Sayaga. Sastra juga mengaku akan memanggil PT Sayaga Wisaya untuk memastikan kemampuan atau kapabilitas mereka dalam mengelola potensi daerah tersebut. “Kita minta klarifikasi dulu ke mereka, kira-kira mereka bisa tidak mengelola Rest Area Gunung Mas dan Setu Cibinong. Jangan sampai diberi pengelolaan ke mereka, tapi mereka belum siap,” tukas dia. Sementara itu, Direktur Utama PT Sayaga Wisata, Supriadi Jufri meyakini mampu mengelola rest area tersebut didasari kepercayaan Pemkab Bogor kepada pihaknya. “Sayaga yang minta(mengelola rest area dan Setu Plaza Cibinong) dan Pemkab yang kasih, penyerahan pengelolaan itu kan pasti ada evaluasi, kalau kami dikasih kepercayaan Insya Allah bisa melaksanakan,” ujar dia, (16/2). Meski belum menyumbang deviden dalam mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah, BUMD Kabupaten Bogor itu percaya mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah pengoperasian Hotel Sayaga jauh dari yang direncanakan. Sementara progres pembangunan Hotel Sayaga kini masih dalam proses hukum. Setelah PT Sayaga Wisata digugat pihak ketiga, lantaran keberatan diputus kontrak. Proses lelang kegiatan lanjutan proyek hotel tersebut, terpaksa ditunda sementara.

“Makanya kenapa kami mengajukan (mengelola rest area), jangan sampai Sayaga dikunci hanya hotel dan perjalanan wisata, harus di objek-objek wisata,” tukas Supriadi. Nantinya, Sayaga Wisata bakal mengelola Rest Area Gunung Mas menjadi salah satu objek wisata kuliner di Kabupaten Bogor. Sementara Setu Plaza Cibinong juga akan didorong Sayaga Wisata menjadi area wisata kuliner, yang dikombinasikan dengan wisata air. (cok/c)

Ketua: Sastra Winara

Wakil Ketua:

Ade Senjaya

Sekretaris:

Lukmanudin Ar-Rasyid

Anggota:

H Adi Suwardi SE

Sarni S.Kep

M Rizky SE

H Sulaeman ST

H Irvan Baihaqi Tabrani, SE

H Juhanta SE

Rudy Setiawan Halim Yohanes SE

Hj Dian Rosita

M Leo Hananto Wibowo ST MH

Sutisna, S.FIl.I

Larasati Widyaningsih,SE

KOMISI III

Komisi I Sidak Perumahan Di Sentul City

KOMISI I DPRD Kabupaten Bogor menggelar sidak ke sejumlah perumahan di Kawasan Sentul City,Kecamatan Babakanmadang.

Berkaca dari kasus Meikarta, mereka ingin memastikan pihak pengembang telah melengkapi perizinan guna menghindari permasalahan, yang dapat merugikan masyarakat di kemudian hari.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menuturkan, dari dua perumahan yang disidak yakni Perumahan Adhi City Sentul dan Centronia Residence, ditemukan beberapa dokumen per izinan yang belum lengkap.

”Perumahan Centronia Residence ini sedang proses membangun perumahan dan saat ini belum ada bangunan, makanya mereka belum memiliki IMB,” ucapnya di lokasi sidak, Kamis (16/2).

Ketua:

Hj Tuti Alawiah

Wakil Ketua:

Robinton Sitorus, SE

Sekretaris:

Ferry Roveo Checanova, S.Ip

Anggota

Andi Permana SE

H Mohammad Ansori

Daen Nuhdiana Hn, SH

H Achmad Fathoni ST

H. Fikri Hudi Octiarwan SS

Nurodin

Fakhru Rizal SH

Aan Triana Muharom SS

Abdul Jalil S.Sos

H Permadi Dalung SE, MM

KOMISI IV

Komisi Iv Nilai Penanganan Stunting Tak Serius

KETUA Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim menilai, pemerintah daerah tidak serius dalam menangani stunting. Selama ini, menurutnya penanganan stunting masih sebatas pada penanganan standar nasional, belum menyentuh pada kesadaran masyarakat.

dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Ketua : Mu’ad Khalim

Wakil Ketua:

Ridwan Muhibi

Sekretaris:

Ruhyat Sujana

Anggota:

Agus Salim SE

Kukuh Sri Widodo Sanukri

H Dadeng Wahyudi, S Pd, ME

H Teguh Widodo

Yuyud Wahyudin

Irman Nurcahyan, SE

H Usep Saefullah SH MH

H Barkah

“Kabupaten Bogor sebenarnya ada program, melalui dinas-dinas terkait ke desa-desa, namun kendalanya tidak ada niat untuk betul-betul mengubah pola masyarakat dalam penanganan stunting,” ucap Muad Khalim, Selasa (14/2).

Menurut dia, jika penanganan stunting tidak dilakukan secara optimal, masyarakat hanya diberikan sosialisasi namun tidak diiringi dengan bimbingan ketat, tidak akan menimbulkan kesadaran.

Di samping itu, Pemkab Bogor juga dinilai belum maksimal menangani stunting dari sisi penganggaran. Anggaran penanganan stunting sendiri dialokasikan ke sejumlah dinas seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan

“Pos anggaran ada di DP3AP2KB, tapi masalahnya tidak hanya di dinas itu, juga Dinas Sosial. Sementara Dinsos anggarannya sangat kecil, jika melihat jumlah penduduk yang sampai 5,8 juta, tidak berbanding dengan permasalahan sosial yang ada termasuk stunting,” papar Muad Khalim.

Idealnya, sambung politisi PDI Perjuangan itu, anggaran Dinsos Kabupaten Bogor mencapai di atas Rp35 miliar. Sementara saat ini pemda hanya mengalokasikan kurang dari Rp30 miliar untuk semua program di Dinsos.

“Saya juga meminta ketua banggar (badan anggaran) untuk tidak mengurangi anggaran dinsos, saya juga minta dinas terkait harus dinaikkan,” pintanya.

Selain itu, Muad juga sarankan Pemkab Bogor belajar penanganan stunting di Sumedang. Menurut dia, penanganan stunting di wilayah tersebut meru- pakan yang terbaik seIndonesia. “Dari 31 persen, sekarang menjadi 7 persen, saya juga ingin belajar ke sana sebenarnya,

Kabupaten Bogor sebenarnya ada program, melalui dinas-dinas terkait ke desa-desa, namun kendalanya tidak ada niat untuk betul-betul mengubah pola masyarakat dalam penanganan stunting,” seperti apa penanganan stunting di sana, bagaimana bisa turun drastis, ini perlu dinas terkait studi banding ke sana,” tukas Muad.(cok/c)

Muad Khalim

Untuk itu, pihaknya mendorong pihak pengembang untuk segera melengkapi dokumen perizinan sebelum pembangunan dilakukan.

Selain itu Usep melanjutkan, pihaknya juga berencana membuka keseluruhan site plan Sentul City untuk mengetahui perubahan atau revisi yang dilakukan masing-masing pengembang.

”Karena kita belum tahu luas lahan, dan perizinan harus segera diselesaikan. Kita tidak mau seperti kasus Meikarta. Jangan sampai malah konsumen yang dirugikan,” tegas dia. Menurut Usep, tujuan dari kunjungan kerja ke sejumlah perumahan ini agar nantinya tidak menimbulkan masalah, baik dari pihak Sentul City, maupun konsumen atau masyarakat.

Selain itu juga sebagai upaya merapikan aset-aset pemerintah daerah, yang diberikan para pengembang dalam bentuk Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasom Fasum).

Sementara Kepala Divisi Land Perizinan Sentul City, Sejuk Karyanto menuturkan, ada sejumlah area di kawasan Sentul City yang rencananya dibangun perumahan cluster. Pihaknya juga sepakat akan segera melengkapi dokumen perizinan sebelum mulai dilakukan pemasaran unit perumahan.

”Kita ikuti apa yang disampaikan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, kita kooperatif untuk segera melengkapi izin sebelum ada penjualan unit,” tandasnya.(cok/c)