2 minute read
Perceraian Capai 2.500 Kasus
Wakil Ketua
DPRD Jabar Sebut
Pemekaran Jadi Solusi
CIBINONG– Tingginya angka perceraian di Kabupaten Bogor, disoroti Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat. Dia menyebut, persoalan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian. ”Saya berbincang dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, angka gugatan perceraian 2022 di Kabupaten Bogor itu menyentuh angka 8.000. Tahun 2021 menyentuh angka 7.000, lalu 2023 sampai hari ini angka perceraian menyentuh 2.500. Ini menjadi perhatian kita semua,” ungkap Achmad Ru’yat. Menurut dia, persoalan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian.
Meski APBD Kabupaten Bogor berada di angka Rp9 triliun, namun harus melayani jumlah penduduk yang sangat besar yakni hampir menyentuh 6 juta jiwa. Sehingga mewujudkan kesejahteraan kian berat.
Tindak Perang Sarung dan Petasan
CISARUA–Perang sarung dibarengi dengan perang petasan kerap dilakukan sekelompok remaja selama bulan Ramadan. Tidak jarang perang sarung dan petasan tersebut memicu tawuran antar remaja kampung. Untuk itu, Muspika Kecamatan Cisarua melarang para remaja di Kecamatan Cisarua melakukan perang sarung dan petasan.
”Kami sudah sampaikan tadi (terkait larangan perang sarung dan petasan) saat kegiatan Jumat bersih,” ujar Kapolsek Cisarua Kompol Supriyanto kepada Radar Bogor, Jumat (17/3). Lanjut Supriyanto, para remaja diharapkan melakukan hal yang positif selama Ramadan nanti.
”Kami Imbau, selama bulan suci
Ramadan, diisi dengan ibadah,” harap dia.
Adapun dalam kegiatan Jumat bersih kali ini, para polisi di Polsek Cisarua melakukan kerjabakti membersihkan masjid. Hal ini dilakukan agar masjid semakin nyaman saat digunakan untuk ibadah, terutama menjelang bulan Ramadan. (all/c)
Plt Bupati Bantu Korban Longsor di Cisarua
CISARUA– Keluarga kakak beradik, korban longsor di dekat Curug Cilember, Desa Megamendung, dikunjungi Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan di Kp Jogjogan RT.01/01 Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua, Selasa (21/3).
Selain takziah, Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan juga memberikan sejumlah bantuan baik uang tunai maupun non tunai berupa sembako serta bantuan pendidikan.
”Hari ini saya takziah ke keluarga korban, untuk membantu meringankan ada bantuan uang tunai juga sembako untuk kebutuhan keluarganya dan juga untuk tahlilan. Mudahmudahan bisa meringankan,” ungkap Iwan Setiawan.
Kata Iwan Setiawan, selain itu ia juga memberikan bantuan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan sekolah kepada salah satu anak korban bencana alam di wilayah Kecamatan Cisarua.
”Saya ingin memberikan jaminan semangat kepada anak sulungnya yang ingin menyelesaikan sampai SMK, kami sudah koordinasi dengan kepala sekolahnya, kami menjamin kebutuhan sampai lulus,” beber Plt. Bupati Bogor.
Dalam kesempatan itu, Plt. Bupati
Bogor Iwan Setiawan meminta kepada para camat, tagana, destana dan lainnya, untuk memperkuat mitigasi bencana dan mengedukasi masyarakat agar juga aktif melakukan mitigasi bencana. Terlebih di Kabupaten Bogor terdapat 22 kecamatan yang masuk zona rawan bencana.
”Saya imbau kepada seluruh camat dan kepala perangkat daerah atau dinas terkait untuk waspada dan siaga dan memperkuat sinergi serta koordinasi dengan tim TRC, tagana dan destana, agar senantiasa memberikan informasi dan edukasi mitigasi bencana kepada seluruh masyarakat. Mitigasi ini sangat penting supaya masyarakat ini bisa diingatkan bahaya bencana dan bilamana ada hujan dan cuaca ekstrem supaya waspada,” imbuhnya. (*/pia)
”Oleh karena itu, pemekaran di Kabupaten Bogor ini dapat mengatasi pengentasan kemiskinan, proses kebijakan anggaran yang fokus terhadap pelayanan masyarakat,” jelas Achmad Ru’yat. DPRD Provinsi Jawa Barat sendiri, kata dia, telah melakukan kesepakatan politik bersama Gubernur Jabar untuk pemekaran Bogor Timur dan Bogor Barat. Rencana pemekaran kedua wilayah tersebut pun telah ditandatangani, namun terakhir terkendala di kebijakan moratorium pemerintah pusat. ”Ini kembali kepada kebijakan rencana pembangunan agar pro pada kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah menjadi tiga kabupaten, Bogor Timur, Bogor Barat dan kabupaten induk, ini suatu keniscayaan,” terang Ru’yat. Untuk itu, politisi PKS itu berharap, perwakilan rakyat di pusat dapat mendorong pemekaran wilayah Kabupaten Bogor. ”Dan ini tugas anggota DPR RI, Komisi 2 harus bekerja keras, bangun komunikasi dengan presiden. Sehingga kemiskinan bisa dientaskan dan kesejahteraan terwujud,” tandas dia.(cok/c)