Evaluasi Sistem Pendidikan

KASUS kekerasan antar pelajar kembali berulang.

Tewasnya pelajar SMK Bina

Warga ketika menyeberang di jalan Simpang Pomad pada Jum’at (10/3), akibat pembacokan oleh tiga pelajar yang berboncengan, sungguh sangat memilukan. Wali Kota Bogor Bima Arya sangat menyesalkan kejadian tersebut, dan meminta pelaku dihukum tegas. Menurutnya tindakan tersebut sangat sad i s, bukan lagi termasuk kenakalan. Tindak kekerasan fisik mestinya memang termasuk kriminal, meski pelakunya masih pelajar. Anehnya KUHP di negeri ini hanya mengakui pelaku kejahatan jika sudah dewasa (17 tahun keatas). Sehingga kasus di atas, termasuk kenakalan jika pelakunya masih belum dewasa.

Larangan Pamer Kemewahan

SEJUMLAH instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) serempak merilis surat edaran terkait larangan kepada pegawainya agar tidak memamerkan kekayaan.

Selain sanksi yang tegas, juga diperlukan evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Sistem saat ini amat minim pemahaman agama. Mapel ini hanya diajarkan 2 jam pelajaran dalam sepekan. Penyampaiannya pun sering membosankan, dan tidak membekas dalam diri pelajar. Kurikulum hanya melihat standar nilai bukan pengamalan dalam kehidupan.

Sehingga wajar, banyak generasi yang merasakan kering jiwanya. Ketika berbenturan dengan masalah sepele, langsung emosi yang bicara. Agama hanya dipandang sebagai mapel sebagaimana pelajaran lainnya. Tidak untuk diamalkan, cukup diketahui semata. Maka perlu penanganan evaluasi sistem pendidikan yang menyeluruh dan sistematis.

Pendidikan yang berlandaskan agama dan pembinaan kepada pelajar agar mengamalkannya dalam kehidupan. Sehingga tercegah mereka dari perbuatan nir akhlak maupun kriminal. Keimanan yang mantap dibarengi ketegasan sanksi bagi pelanggar akan mengurangi tindak kekerasan dalam pendidikan. nitasavitri01@gmail.com

Cegah Musibah ala Para Khalifah

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292

RS Azra (0251) 8318456

RS Hermina Mekarsari (021) 29232525

RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610

Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435

RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868

Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 8324024

Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822

Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360

Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976

RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628

RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016

Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222

RSUD Ciawi (0251) 8240797

Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397

Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441

Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida(0251) 8368107, (0251) 368866

Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440

Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724

Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396

Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000

Rumah sakit Ibu dan Anak Trimitra Cibinong (021) 8756-3055

Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567

RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900

RS Ibu dan Anak

Diantara instansi yang sudah membagikan surat edaran, yaitu Kemenkeu, Kemenhub, PLN, dan PT Pelindo. Dalam surat edaran itu rata-rata melarang para pegawainya untuk tidak mengunggah kekayaan di media sosial.

Bukan hal aneh, jika para ASN saat ini kerap kali menampakan kemewahan dan kekayaan yang mereka miliki. Wajar jika hal tersebut mendapat banyak pertanyaan. Dari mana kekayaan itu didapatkan?

Rasanya tidak mungkin, kekayaan sebesar itu didapat dari gaji dan tunjangan yang didapatkan dari menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Jika benar-benar ketahuan melakukan tindakan korupsi, pemerintah harus segera beri sanksi yang sangat tegas untuk menekan maraknya perilaku korupsi ini. Surat edaran tersebut rasanya tidak akan terlaksana, jika tidak dibarengi dengan edukasi dan teladan dari pimpinan, yang ada bisa jadi makin hari makin memburuk, dan makin menghancurkan nasib masyarakat ini dengan sehancur-hancurnya.

Ya, istilah “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, memang benar adanya. Ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya yang kian hari kian sulit betapa semakin banyak para petinggi negri ini yang memperkaya diri.

Usi Gunung Putri

BANJIR Bandang bukan lagi musibah baru bagi warga. Namun sudah kerap kali menghantui warga Negeri ini. Bahkan di wilayah yang tadinya tidak pernah mengalami banjir bandang. Sebagaimana yang dialami oleh Dusun Sukawangi di Jawa Barat. Hal ini terjadi setelah ada pengalihan fungsi lahan hutan, disertai ketiadaan konsep yang jelas. Agar pengalihan fungsi hutan tadi, tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Kondisi ini maklum terjadi di negeri ini. Apalagi juga berdasarkan tulisan yang dikutip dari artikel, dengan sumber website forestdigest. com, yang ditulis oleh Pramono Dwi Susetyo. Orang yang pernah bekerja

Karangan Bunga di Jalan Berlubang

SEBUAH karangan bunga terpajang di pertigaan Jalan Binamarga I Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur. Karangan bunga tersebut berisi pertanda bahaya

“Hati-hati jalan berlubang sudah banyak korban” Tidak dipungkiri hal ini dilakukan dikarenakan hampir setiap hari adanya motor yang tergelincir dan jatuh akibat kerusakan jalan. Terutama ketika adanya genangan air hujan, menutupi lubang yang ada sehingga tidak terlihat oleh para pengendara motor saat melintasi jalan tersebut.

Kerusakan jalan tidak hanya terjadi di sekolah Baranangsiang namun juga beberapa titik di kota Bogor salah satunya juga di jalan As-Sogiri, Bogor Utara ada 11 titik kerusakan jalan. Perbaikan fasilitas umum merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan hanya saja perbaikan jalan berlubang namun juga sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya. Dengan adanya perbaikan secara cepat dan tepat diharapkan tidak terjadi kembali kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa. Namun saat ini justru pengelolaan fasilitas umum diserahkan kepada pihak swasta. Sehingga perbaikan yang dilakukan bukan lagi mengutamakan untuk pelayanan masyarakat namun keuntungan yang diperoleh.