PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR HARAPKAN RELOKASI BISA SEGERA DILAKUKAN

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wakil Ketua I DPRD

Kota Bogor, Jenal Mutaqin dan anggota DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni serta Mardiyanto turun meninjau lokasi bencana longsor yang terjadi di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (16/3).

KEDATANGAN pimpinan dan anggota

DPRD Kota Bogor ini guna memastikan penanganan bencana berjalan maksimal, sekaligus memberikan dukungan moral kepada relawan dan petugas yang berusaha menemukan empat orang korban yang masih terimbun material longsor.

Didampingi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos)

Kota Bogor, Fahrudin dan Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kota Bogor Theofilo Patricinio Freitas, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor memantau proses evakuasi oleh tim gabungan dan menyambangi posko pengungsian.

Disamping itu, pimpinan dan anggota DPRD

Kota Bogor juga mengunjungi keluarga dari korban untuk memberikan kekuatan dan menyampaikan rasa belasungkawa. Mereka pun menyampaikan bantuan operasional untuk pos dapur umum relawan dan bantuan kemanusiaan untuk posko pengungsian.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan rasa belasungkawa sedalamdalamnya dari DPRD Kota Bogor kepada keluarga korban yang kehilangan sanak keluarganya atas tragedi bencana longsor yang terjadi. Ia berharap, dalam waktu dekat ini para korban bisa ditemukan, melihat situasi dimana alat berat sudah mulai dikerahkan oleh tim evakuasi gabungan. “Semoga para korban bencana alam baik yang hari ini masih dalam pencarian, masih tertimbun sisa longsor, dapat segera ditemukan.

Hanya doa tulus dan terbaik dari kami. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah SWT,” ujar pria yang akrab disapa

Kang JM.

Lebih lanjut, JM menilai kejadian longsor yang terjadi di Kelurahan Empang sebagai pengingat kepada Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor selaku pemangku kebijakan untuk bisa mengambil langkah pencegahan lebih dini dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana sesuai dengan kontur kemiringan.

“Data ini yang seharusnya memang dimiliki oleh pemerintah, bahwa terdapat beberapa titik yang dirasa perlu mendapatkan treatment lebih lanjut, perlu mendapat konservasi yang lebih kuat, maksimal, itu yang harus lebih dini kita perkuat,” tegas JM. Dilokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan kejadian longsor di Kelurahan Empang menguatkan kesimpulan bahwa di Kota Bogor terdapat wilayah yang merupakan zona berbahaya dan tidak layak untuk ditinggali. Ia pun menyampaikan beberapa langkah penting untuk dilakukan Pemerintah. “Pertama, operasi tanggap darurat. Kami melihat langkah yang dilakukan oleh tim gabungan sudah benar. Apresiasi dan terima kasih atas koordinasi dan gerak cepat BPBD, Dinas Sosial, Damkar, TNI, Kepolisian, dan relawan untuk mengevakuasi warga dan melakukan langkah pencarian korban yang belum ditemukan” , jelas Atang. Kedua, memastikan korban yang selamat mendapatkan penanganan dan perawatan yang maksimal. “Berikutnya adalah memastikan penanganan korban selamat dengan baik. Penanganan medis, posko pengungsian, dan tempat tinggal sementara selama beberapa bulan ke depan” , imbuhnya. Terakhir, Ketua DPRD meminta agar relokasi yang sudah direncanakan oleh Pemkot pasca pemetaan lokasi rawan bencana segera dijalankan. “Bencana ini semakin menguatkan kesimpulan

Perumusan Raperda Perlindungan Lansia

Dprd Kota Bogor Gelar Rapat

Dengar Pendapat Dengan Masyarakat

DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Lanjut Usia. Rapat dilaksanakan oleh seluruh komisi yang ada di DPRD Kota Bogor selama dua hari, Senin (13/3) hingga Selasa (14/3).

KETUA DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan bahwa raperda inisiatif DPRD Kota Bogor ini ditujukan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap perlindungan sosial dan kesejahteraan lansia. Untuk itu, DPRD berharap bahwa penyusunannya dapat memenuhi berbagai aspek yang dibutuhkan, termasuk dari masukan berbagai unsur masyarakat.

“Negara wajib hadir untuk melindungi lansia.

Untuk itu, kita perlu rumuskan dalam kebijakan daerah mengenai konsep perlindungan sosial, pemenuhan hak, dan kesejahteraan lansia.

Disinilah DPRD Kota Bogor berinisiatif untuk menghadirkan Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut secara komprehensif. Untuk itu, kita memerlukan berbagai masukan dari seluruh unsur masyarakat” , jelas Atang. Ketua Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menambahkan bahwa RDP yang digelar oleh seluruh komisi di DPRD Kota Bogor berfungsi untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal substantif yang nantinya akan dituangkan kedalam Raperda.

“Secara substantif raperda kita ini kan raperda inisiatif yang berdampak cukup luas. Yaitu perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia. Tentu saja dalam hal konteks pembahasan kita membutuhkan masukan dan saran terutama dari akademisi, masyarakat dan berbagai unsur pembangunan sehingga bisa memperkaya khazanah substansi raperda ini dan harapannya raperda ini juga menjadi Raperda yang khas untuk konteks kota bogor kedepannya,” ujarnya.

Adapun latar belakang dan tujuan dibentuknya Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi lansia pada pemenuhan hak-hak individu termasuk kesehatan, kesempatan kerja, pelayanan sosial, pendidikan, bantuan hukum dan bantuan sosial.

“Kebutuhan yang dimaksud khususnya untuk mendapatkan dukungan dari segala aspek kehidupannya dalam rangka memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut, maka Lanjut Usia di Kota Bogor semakin dapat peningkatan penanganan khusus yang dimaksudkan agar kuantitas dan kualitas kesejahteraannya dari Lanjut Usia itu sendiri dapat meningkat,” terang Endah.

MASUKAN DARI RDP Wakil Ketua I Komisi DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah mengaku senang dengan digelarnya RDP tentang Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia. Sebab, didalam RDP tersebut, banyak masukan dari masyarakat yang menurut Anna menjadi catatan penting yang akan dituangkan kedalam draft Raperda sebelum dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus).

“Tadi juga ada masukan, perlindungan lansia ini tidak hanya dimasa hidupnya, tetapi juga bagaimana saat mereka meninggal, pemerintah memberikan bantuan pengurusan pemulasaraan dan membebaskan dari biaya pemakaman,” ungkap Anna. Sedangkan dari Komisi II DPRD Kota Bogor, Mahpudi Ismail, menyampaikan honorarium bagi petugas di lapangan yang mengurusi para lansia nantinya juga perlu diperhatikan. Sebab, selain kebutuhan untuk memenuhi kesejahteraan lansia, petugas di lapangan juga perlu didukung oleh anggaran yang maksimal dari pemerintah.

“Tentu kami akan memperhatikan setiap kader yang nanti akan bertugas di lapangan.

Ini akan kami rumuskan lebih lanjut didalam pembahasan Pansus di kemudian hari,” terangnya.

Lalu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mendapatkan masukan dari masyarakat terkait fasilitas kesehatan yang belum memadai di setiap kelurahan yang ada di Kota Bogor. Sehingga, ia menilai pembangunan posyandu dan puskesmas harus segera dijalankan, agar program kesejahteraan Lansia bisa dijalankan di setiap wilayah.

“Kami dapat masukan kalau Puskesmas dan Posyandu belum merata keberadaannya. Nah kami dari Komisi III akan mendorong agar ada pembangunan posyandu dan puskesmas baru, agar dalam pelayanan kesejahteraan lansia nantinya bisa merata,” tegasnya. Terakhir, sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada masyarakat yang telah menghadiri kegiatan RDP di DPRD Kota Bogor. Sebab, segala masukan dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat menjadi catatan penting bagi DPRD Kota Bogor dalam melakukan penyusunan Raperda ini.

Catatan penting yang ia tulis berdasarkan hasil RDP tersebut adalah adanya sanksi bagi orang atau kelompok yang melakukan eksploitasi terhadap para lansia. Sebab, belakangan ini ramai dijumpai di sosial media, konten dimana lansia melakukan mandi lumpur untuk mendapatkan keuntungan dari saweran yang dilakukan oleh netizen. “Bahwasanya, lansia itu perlu pelatihan khusus. Selain fasilitas, kemudian juga tadi ada masukan baik sekali bagaimana memetakan lansia yang mau diberdayakan, karena memang masih produktif dan skemanya seperti apa, kemudia tadi juga ada sanksi-sanksi untuk orang yang mengeksploitasi lansia harus diapakan agar ada efek jera,” tegasnya.

Lebih lanjut, Devie juga meminta kepada Pemerintah Kota Bogor serius dalam melaksanakan peraturan ini jika sudah disahkan nantinya. Ia ingin Peraturan Walikota yang berisikan juklakjuknis pelaksanaan perda cepat diterbitkan. Agar Perda yang sudah dibuat oleh DPRD Kota Bogor ini tidak berujung sebagai berkas yang tidak dibaca apalagi tidak dilaksanakan. “Kita mau lansia Kota Bogor merasakan manfaatnya hidup sebagai warga kota bogor dengan aturan yang akan kita buat. Kita ingin lansia ini terlindungi, kita ingin lansia ini juga tetap sejahtera menikmati masa usia tuanya. Maka pemkot bogor akan mengatur peraturan yang nantinya bisa dirasakan manfaatnya oleh lansia. Pada dasarnya lansia Kota Bogor ingin bermanfaat untuk lansia, sehingga lansia pun bisa merasa aman dan nyaman,” pungkasnya. (*)

KOMISI kita bahwa Kota Bogor memiliki wilayah sangat rawan untuk ditinggali warga. Pemetaan wilayah yang sudah kita minta sebelumnya harus segera ditindaklanjuti relokasinya. Relokasi yang belum berjalan secara cepat ini perlu menjadi perhatian bersama oleh kami di DPRD dan Pemkot agar segera memastikan zona hitam yang sudah dipetakan bisa segera dipindahkan,” ujar

Atang. Terkait dengan titik lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi relokasi warga korban bencana dan wilayah rawan bencana, Atang mengungkapkan sudah ada beberapa opsi berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh

DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor. Hanya saja, opsi-opsi yang ada perlu diperkuat dan dipastikan lagi lebih lanjut

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin dan anggota DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni dan Mardiyanto turun meninjau lokasi bencana longsor di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (16/3/2023) agar bisa segera ditindaklanjuti.

“Banyak aset lahan milik Pemerintah yang bisa digunakan. Sudah ada beberapa alternatif yang disiapkan. Ini perlu segera dieksekusi. Kalaupun katakanlah pemerintah mengalami kesulitan, lahan di Katulampa bisa digunakan untuk relokasi warga daripada dipake untuk pusat kota pemerintahan baru. Itupun kalau gak ada lahan sama sekali. Tapi kan sebenernya masih ada yang lain,” pungkasnya. Selain melakukan peninjauan ke lokasi bencana, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor juga mengunjungi lokasi posko bencana yang berlokasi di SMPN 9 Bogor. Disana, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor menyapa dan menguatkan para korban yang tengah mengungsi, sambil menyalurkan bantuan kemanusiaan.(*)

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin menilai pembangunan posyandu dan Puskesmas harus segera dijalankan, agar program kesejahteraan Lansia bisa dijalankan di setiap wilayah.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani menerima segala masukan dan kritik masyarakat menjadi catatan penting bagi DPRD Kota Bogor dalam melakukan penyusunan Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan Lansia.