Jokowi Dukung Banding KPU

Putusan Penundaan

Tak Ganggu

Tahapan Pemilu

BOGOR–Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutuskan agar KPU tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Jokowi saat usai melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, (6/3).

Dia pun menegaskan pemerintah telah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Sehingga ia pun berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan rencana.

“Penyiapan anggaran juga sudah disiap-

Dr. Hj.

Rini Pura Kirana, M.Eng

Dapat

Dukungan

Tokmas

Gunung Putri

GUNUNG PUTRI–Dr. Hj. Rini Pura

Kirana, M.Eng atau yang disapa Kirana mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan masyarakat Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor untuk menjadi anggota DPR RI.

Dukungan ini disampaikan pada acara Tawakkufan SUBLING (Subuh Keliling) para tokoh dan masyarakat Ciangsana di Masjid Asy Syahid, Minggu (5/3) pekan lalu.

Pada acara yang dihadiri sekitar 200 orang itu, Pembina Masjid Asy Syahid, H. Candra Dermawan menyampaikan bahwa penggiat pendidikan di Bogor, khususnya desa Ciangsana, Hj. Kirana dicalonkan untuk bersaing pada Pemilu 2024 untuk tingkat legislatif pusat, DPR RI.

“Mohon dukungan dari bapak ibu, mudah-mudahan Ibu Kirana dapat amanah dan nantinya bisa menjadi penyambung aspirasi masyarakat, khusunya dari Kabupaten Bogor” tuturnya.

Secara langsung beberapa tokoh menyampaikan do’a dan dukungannya. Salah satunya Ketua DMI Desa Ciangsana H. Darma,“Kalau menurut saya, Ibu Kirana bukan bakal calon lagi, tapi insyaAllah jadi anggota DPR RI. Karena sudah terbukti kiprahnya di masyarakat” , ungkapnya.(*/rur) kan dengan baik, tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan,” kata dia. Sementara itu, KPU Kabupaten Bogor memastikan tahapan pemilu tetap berjalan, meski muncul isu penundaan pemilu 2024

”Bagi kita prinsipnya kalau ada penundaan atau pun ada seperti apa, kita harus menunggu instruksi KPU RI, kita hanya melaksanakan tahapan dan regulasi yang ada,” ucap Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni saat dihubungi Radar Bogor, (6/3). Menurutnya, terkait putusan PN Jakpus itu merupakan ranah KPU RI. Pihaknya sendiri melihat, jika mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada penundaan melainkan pemilu susulan dan pemilu lanjutan.

”Tapi sejauh ini KPU Kabupaten Bogor memastikan putusan PN Jakarta Pusat tidak menganggu tahapan kita, karena acuan kita tetap pada PKPU 3 tahun 2022, tentang program dan tahapan,” jelas Ummi.

Pun, sambungnya, belum ada perubahan regulasi dalam PKPU 3 Tahun 2022 tersebut.

”Kalau tahapan dan program itu diatur di PKPU 3, dan belum ada pencabutan terhadap regulasi itu,” tambahnya.

Pihaknya memastikan, isu penundaan pemilu itu tidak begitu menganggu tahapan pemilu yang kini telah berjalan di Kabupaten Bogor.

Sejauh ini, KPU Kabupaten Bogor melalui Badan Ad Ho masih terus melakukan pendataan pemilih pemilu 2024.

”Pantarlih masih melakukan pendataan baik secara manual maupin e-coklit, mereka sudah hampir menyelesaikan pen da taan di 90 persen,” imbuh Ummi.

Sebelumnya, PN Jakarta Pusat pada Kamis (2/3), mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang

2 tahun 4 bulan 7 hari.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan-nya, yakni untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil, serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadiankejadian lain akibat kesalahan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan oleh tergugat, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), majelis hakim memerintahkan kepada KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024. Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kondisi error pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan faktor kualitas alat yang digu nakan atau faktor di luar prasarana. Dengan demikian, secara otomatis, PN Jakarta Pusat pun memerintahkan untuk menunda pemilihan umum yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024. KPU RI pun pada Senin, juga sedang menyiapkan berkas pengajuan banding usai menerima salinan putusan PN Jakarta Pusat Jakpus tersebut. (jpc/cok)

Proporsional Tertutup Jaga Marwah Parpol

JAKARTA–Polemik soal sistem pemilu anggota legislatif antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup masih menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tetap konsisten mendukung sistem proporsional tertutup.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya konsisten mendukung sistem itu demi menjaga marwah partai politik dalam proses pemilu di Indonesia. ”Dengan sistem proporsional tertutup, maka ada tanggung jawab partai politik untuk wajib mendidik dan menyiapkan kader sebagai calon pemimpin bangsa,” kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (6/3).

Hasto memastikan bahwa PDIP mendorong sistem pemilihan proporsional tertutup karena hal itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dia mengatakan setiap partai politik harus mempersiapkan dengan benar para calon anggota legislatif yang memiliki tugas besar dalam hal fungsi legislasi, anggaran, dan representasi. Proses kaderisasi di internal partai adalah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan,” ungkap politikus asal Yogyakarta, itu.

Menurutnya, seluruh anggota dewan memiliki komitmen menyelesaikan masalah rakyat melalui keputusan politik dan juga membangun desain bagi masa depan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Hasto menegaskan, kualitas caleg harus lebih diutamakan dari sekadar popularitas.

”Bagaimana (kualitas) anggota dewan kalau basisnya hanya popularitas?

Kalau ke mana-mana modalnya hanya membawa kamera, kemudian mengabadikan kegiatannya, tetapi melupakan substansinya, sehingga politik hanya ditampilkan untuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara,” ungkap Hasto.

Anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu mencontohkan fenomena ketika terjadi bencana. Banyak politikus hadir hanya untuk menunjukkan bahwa telah berbuat, tetapi tak mencari akar persoalan dan mencegah masalah serupa terjadi lagi dengan mengedepankan mitigasi bencana, pengaturan tata ruang, dan lain sebagainya. ”Demokrasi elektoral yang didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara (proporsional tertutup) gotong royong,” imbuhnya. Dengan basis individu tersebut, lanjutnya, maka hasil pemilihan proporsional tertutup akan mendorong praktik nepotisme yang makin marak. Dengan sistem proporsional tertutup itu pula, lanjut dia, suatu partai melupakan proses kaderisasi hanya demi mendapatkan kursi di parlemen, mencalonkan keluarga pejabat, kemudian mendapatkan popularitas semata. Padahal, itulah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan.

”Itulah yang disikapi, sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tetapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban,” ungkapnya.

Bagi Hasto, partai politik yang gemar ”membajak” kader maupun mempromosikan kader lain sebagai jalan pintas, maka tidak akan setuju dengan sistem pemilihan proporsional tertutup.

”Sehingga, mari kembalikan kepada muruah partai dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan,” kata Hasto. Namun demikian, dia mengakui sistem pemilihan proporsional tertutup juga memiliki kelemahan, yakni terkait adanya keputusan elitis yang mana hanya pimpinan partai yang menjadi penentu.

”Soal ini, ya, partai harus bertanggung jawab kenapa menempatkan kaderkadernya di peringkat satu, dua, dan tiga. Itu harus diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan demokratisasi di internal partai berjalan baik,” tukasnya.(fjr)

(SALMAN TOYIBI/JAWA POS)

SILATURAHMI: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/3).

Ada Pembicaraan Penggabungan Koalisi

JAKARTA–Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Minggu (5/3), sempat membicarakan soal penggabungan koalisi.

“Dalam pembicaraan berkembang, ada juga soal apa namanya gabung menggabungkan, lalu kemudian jodoh menjodohkan. Itu kan biasa,” kata Dasco yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/3).

Namun, kata dia, Partai Gerindra dan Partai NasDem kemudian bersepakat untuk saling menghormati arah politik masing-masing dalam Pemilu 2024. Dasco menjelaskan bahwa kedua pimpinan partai politik itu bersepakat untuk menjaga suasana yang damai pada kontestasi Pemilu 2024.

“Kedua partai sepakat untuk membangun iklim yang sejuk dalam berkompetisi dalam Pileg maupun Pilpres 2024, walaupun masingmasing berlainan koalisi,” ujarnya.

Dia mengatakan, bahwa kunjungan Surya Paloh untuk menemui Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (5/3), sebagai kunjungan balasan. Di mana Prabowo Subianto sebelumnya mengunjungi Surya Paloh di Tower NasDem, Jakarta Pusat, pada 1 Juni 2022. Sebelumnya, Minggu (5/3), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sepakat untuk saling menghormati arah politiknya masing-masing dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Soal koalisi, soal capres, dan cawapres kita sudah sepakat menghormati keputusan politik masing-masing,” kata Prabowo saat konferensi pers usai menerima kunjungan Surya Paloh di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/3). (jpc)

DATA DAN FAKTA

Pendaftaran

DASAR