Dapil Kabupaten Bogor Bertambah

CIBINONG–Komisi Pemilihan

Umum (KPU) RI resmi mengubah susunan Daerah

Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor pada pelaksanaan

Pemilihan Umum (Pemilu)

Serentak Tahun 2024.

Perubahan itu tertuang dalam

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dalam Pemilu tahun 2024, yang diterbitkan dan disahkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Selasa (7/2/2023).

Dalam peraturan baru tersebut, KPU menyatakan bahwa Kabupaten Bogor tetap terdiri dari enam dapil. Namun beberapa kecamatan ditetapkan pindah ke dapil lain.

Kecamatan Klapanunggal yang sebelumnya dapil satu, pindah ke dapil dua, sehingga mengubah alokasi kursi dapil satu dari 10 kursi menjadi 9 kursi DPRD dan dapil dua dari 9 kursi menjadi 10 kursi DPRD.

Kemudian Kecamatan Ciomas pindah ke dapil tiga, sehingga mengubah alokasi kursi dapil empat dari 9 kursi menjadi tujuh kursi DPRD, dan dapil tiga dari delapan kursi menjadi 10 kursi DPRD.

Dengan demikian, susunan dapil di Kabupaten Bogor yaitu, dapil satu terdiri dari Cibinong, Citeureup, Sukaraja, dan Babakan Madang, dengan total alokasi sembilan kursi DPRD.

Dapil 2 terdiri dari Gunungputri, Jonggol, Cileungsi, Cariu, Sukamakmur, Tanjungsari, dan Klapanunggal dengan alokasi 10 kursi DPRD.

Dapil 3 terdiri dari Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Cigombong, dan Ciomas dengan alokasi 10 kursi DPRD.

Dapil empat terdiri dari Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan, Dramaga, dan Ten jolaya dengan alokasi tujuh kursi DPRD.

Dapil lima terdiri dari Leuwiliang, Rumpin, Jasinga, Parungpanjang, Nanggung, Cigudeg, Tenjo, Sukajaya, dan Leuwisadeng dengan alokasi 10 kursi DPRD.

Dapil enam terdiri dari Parung, Gunungsindur, Kemang, Bojonggede, Ciseeng, Rancabungur, dan Tajurhalang dengan alokasi 9 kursi DPRD.

Ketua KPU Kabupaten Bogor,

KPU Serahkan

Masalah ke Panwascam

BOGOR–Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin angkat suara terkait dugaan salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Cibuluh masuk dalam kader partai politik (parpol).

Menurut Samsudin, terkait permasalahan tersebut pihaknya menyerahkan proses ini ke Bawaslu Kota Bogor dan Panwascam Bogor Utara.

“Kami serahkan saja proses penyelidikan dan sebagainya ke Bawaslu dan Panwascam, untuk kemudian kami nanti mendapatkan hasil laporan pemeriksaannya,” kata Samsudin, Selasa (7/2).

Samsudin juga ingin menyampaikan bahwa proses perekrutan anggota PPS yang dilakukan diklaim sudah sesuai Juklak Juknis yang diberikan KPU RI, mulai dari awal hingga akhir pendaftaran.

Ummi Wahyuni menjelaskan, perubahan susunan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD itu berkaitan dengan rencana pemekaran wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Pada susunan baru tersebut, Kecamatan Ciomas dipindahkan dari dapil empat yang wilayah tersebut masuk dalam hitungan wilayah calon pemekaran Bogor Barat. Selanjutnya Kecamatan Klapanunggal dipindahkan dari dapil satu yang berisi wilayah-wilayah calon pemekaran Bogor Timur.

“Ciomas dipindahkan ke dapil tiga, Klapanunggal dimasukkan ke dapil dua karena ada surat dari KPU RI terkait dengan adanya potensi daerah pemekaran baru,” tandas Ummi.(cok)

Misal, proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi SIAPDA. NIK warga Kota Bogor yang masuk dalam SIAPDA namun tidak tercantum dalam SIPOL, tentu tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran.

Kemudian, yang bersangkutan ini sudah menandatangani formulir terkait pernyataan sikap bahwa bukan sebagai anggota Parpol dan tidak memiliki kartu anggota. Sehingga, ini juga sudah berkekuatan hukum tetap.

Terakhir, dalam proses perekrutan calon anggota PPS ini pihaknya telah membuka pengaduan dan tanggapan masyarakat sejak tanggal 6-17 Januari 2023.

Namun, selama pembukaan pengaduan dan tanggapan masyarakat ini tidak ada satu pun tanggapan yang datang ke KPU

Kota Bogor terkait dengan dugaan keanggotaan Parpol.

Panwascam Bogor Utara juga tengah mendalami kasus dugaan PPS rangkap kader parpol tersebut.(ded)

DPR Tetapkan Sembilan Anggota KPI Baru

JAKARTA–DPR RI telah menetapkan sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022 - 2025 dalam rapat paripurna kemarin (7/2). Dewan meminta mereka bekerja secara profesional dan tidak melakukan penyimpangan.

Sebelum dilakukan pengesahan terhadap sembilan anggota KPI, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap para calon

Menurut Kharis, pada 18 sampai 19 Januari, pihaknya telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat Periode 20222025. “Proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," terangnya.

Proses pengujian juga dilakukan secara terbuka sebagaimana amanat dari Pasal 10 ayat 2 UU Penyiaran, yaitu setiap calon menyampaikan visi dan misinya. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Kemudian, kata Kharis, pada 24 Januari, Komisi I DPR RI melaksanakan rapat internal secara tertutup untuk memilih sembilan nama dari 27 calon yang mengikuti pengujian. Mereka adalah Aliyah, Amin Shabana, Evri Rizki Monarshi, I Made Sunarsa, Mimah Susanti, Mohammad Reza, Muhammad hasrul Hasan, Tulus Santoso dan Ubaidillah.

Selain itu, ada juga enam calon cadangan, yaitu Mulyo Hadi Purnomo, Tantri Relatami, Cecep Suryadi, Ida Fitri Halili, Gustav Aulia dan Bondan Kartiko. Politisi PKS itu meminta kepada sembilan anggota KPI terpilih untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan KPI sesuai peraturan perundang-undangan secara profesional, bertanggungjawab, senantiasa menjaga moralitas, integritas, dan independen. Mereka juga harus menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. "Serta bersedia bekerja secara penuh waktu dengan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas KPI,” papar kharis

Setelah pembacaan hasil uji kelayakan dan kepatutan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat paripurna pun bertanya kepada para peserta rapat. "Apakah hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPI dapat disetujui,?" tanya Dasco. Para wakil rakyat yang datang serempak menyetujui hasil pengujian tersebut. Dasco pun mengetuk palu tanda disahkannya sembilan anggota KPI Pusat yang baru. Selanjutnya, Dasco memperkenalkan satu persatu sembilan anggota terpilih. Dia juga meminta mereka berdiri di depan untuk foto bersama dengan Pimpinan DPR RI. Dasco menambahkan bahwa nama sembilan anggota KPI yang baru akan diserahkan kepada presiden untuk dilakukan pelantikan. (lum)