Edisi 80

 OPINI

BERITA INVESTIGASI NASIONAL Di terbitkan Berdasarkan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 CV : BIN TRI MANUNGGAL SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI akte Notaris No : C-637.HT.03.01-TH.2004/34 PENDIRI ARIE CHANDRA AZIZ SH DEWAN KEHORMATAN Komjen Pol Drs Fajar Prihantoro, Brigjen Pol Setiawan, SH Ssos, Kolonel (Chk) DA Suryana SH, Letkol (Kav) Mushadi SH, AKBP HA Daros SH, AKBP Martohap Marpaung SH MH AKBP Sitty Rafda Lubis DEWAN PENASEHAT Kompol Sujoto, Kompol Kusnadi, AKP Suprato, AKP Tatang Efendy, H Adang Sujana Spd MM, Drs Moelyadi Asmayadi, HM Yusuf Al Hudromy MA, Drs Asep Muhammad Nuh rosid Mpd, Lela Nurlela SH, S Joko Pramono SH MH, Drs. R E Hermawan S, M Ukas, Chendra BK, Drs Ngadiran, Drs Darmansyah MM, AA Rachman, SH, Drs. R Wawan KOMISARIS HM Soebandi PIMPINAN UMUM / REDAKSI ARIE CHANDRA AZIZ ,SH PIMPINAN PERUSAHAAN H DADANG SUPRIYATNA Spd MM.MSi TEAM WRC Ketua Drs Cecep Suhud Sekjen Henri Siswanto Asep Mambo, H Martono SH, Deden Beny, Yopi Hidayat Sp, Iwan Mugiawan, Didin Kamaludin, H Bukhori, R Sukanta SP, Wowon Gunawan, Ukon Iskandar, Tarsim Otoy SOD, Wawan Kustiawan, Asmud Ariswanto EDITOR Iim Achdiat STAFF REDAKSI

BIRO HUKUM

Bangbang Gunawan Asep Sugianto Dede Siti Wahyuni Astria Rukmana

Fredy B SH,MH Abas Gayo SH,MH Budi Ramadanus SH Tubagus Denny SH Budi YB Dg Matjora LITBANG

Iin Solihin, Ujang Syaripudin, M Agus, Aniek Syaeful, Benny Heryansah, H. Binte Sartono, Yuli Triana ALAMAT REDAKSI : JL RANCAEKEK BANDUNG-GARUT KM 25 Gg. Pancasila Cipasir Kabupaten Bandung - Kode Pos : 40394 No HP/Tlp 081398183009 - 081946925444 Email : redaksi_bin1@yahoo.co.id wordpress: mediabin86 Bank BCA No Rekening : 7740228778

A/N – ARIE CHANDRA, SH

DAFTAR IKLAN TABLOID BIN HARGA IKLAN FULL COLOR/WARNA 1 1 1/2 1/4 Iklan Iklan

Halaman Cover Belakang Luar Halaman Tengah Halaman Cover Belakang Luar Halaman Cover Belakang Luar Banner Cover Depan Banner Cover Belakang

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6.000.000,5.000.000,3.000.000,3.000.000,1.250.000,1.000.000,-

HARGA IKLAN BLACK WHITE / HITAM PUTIH 1 1/2 1/4 1/8

Halaman Halaman Halaman Halaman

Rp. Rp Rp. Rp.

3.000.000,2.000.000,1.500.000,1.000.000,-

ADVERTORIAL 1 1/2 1/4

Halaman Halaman Halaman

Rp. 3.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,-

EDISI 80

2

Rakyat Disuguhi Janji Kampanye, Lantas Menjamu Wakil Rakyat Harus dengan Apa? Oleh : Rosse NH Jika pemilu diibaratkan jamuan makan, tentu banyak pilihan menu calon Wakil Rakyat yang bisa kita pilih, ada calon wakil rakyat dari parpol dengan citra yang baik, ada dari parpol dengan citra yang buruk, ada yang independent, dan ada yang paling segar dari kalangan selebritis.

Rasa yang ditawarkan lewat janji-janji calon wakil rakyat akan berbeda pada lidah setiap penerimanya, jika dirasa menyenangkan hati maka suara akan dikeluarkan dengan sukarela, namun tidak lantas memberi tanpa harapan pasti. Itulah janji kampanye pemilu, ada janji ada suara, ada suara ada jabatan.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem politik perlu diperhatikan oleh setiap calon wakil rakyat, hal ini akan ikut mendukung kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik agar meminimalisir angka golput. Di sisi lain, para pelaku politik pun harus sadar akan peran politik yang tidak hanya berbicara kekuasaan namun juga membawa suara rakyat dalam pengharapan masa depan Negara yang lebih baik.

Wajah baru pemimpin masa kini yang diharapkan rakyat tidak mendasar pada “siapa” dia, tetapi “apa” rencana dia dalam membenahi sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, tidak membebani tugas wakil rakyat dan meringankan kehidupan rakyat. Sederhana memang saat menyusun janji kampanye, lantas pada saat realisasinya sederhanakah?

Tarik tambang kepentingan Jabatan telah diraih, tugas wakil rakyat dimulai.

Masa inilah tentunya yang paling dinanti-nanti oleh wakil rakyat, dan masa ini juga akan menjadi babak baru permainan politik. Peran rakyat berakhir setelah menyumbangkan suaranya, giliran tangan penguasa memainkan aturan. Dalam hal ini biasanya akan terjadi tarik tambang kepentingan, antara “balik modal” kampanye dengan janji kampanye.

Kini rakyat telah cerdas melihat sosok wakil rakyat antara memang layak dan belum layak dari sebagian contoh kegagalan yang dialami para wakil rakyat saat menjabat. Pada saat itulah komunikator politik perlu melakukan setting dengan pendekatan persuasif, utamanya bisa membaca situasi dan kebutuhan komunikan akan sosok pemimpin yang kredibel.

Jika kita kembali menilik sejarah pesta demokrasi pada zaman orde baru, sempit sekali pilihan pemimpin yang diinginkan rakyat sehingga cenderung lebih mencari sosok. Berbalik cerita dengan keadaan pemilu di masa reformasi sekarang, justru rakyat bingung memilih sosok pemimpin bukan karena kurangnya pilihan, melainkan terlalu banyaknya pilihan pemimpin dari berbagai latar pengalaman politik dan profesi.

Kasus krisis kepercayaan rakyat semakin diperburuk dengan pemberitaan media mengenai

masalah hukum yang menjerat wakil rakyat. Lebih condongnya masalah dari pada prestasi yang dicapai hingga menimbulkan carut marutnya pemerintahan, Demokrasi seolah merubah karakter bangsa menjadi “liar” dalam kesadaran bernegara.

Mungkinkah selanjutnya akan terjadi kembali kerusuhan seperti pada masa G30S PKI? Munculnya Tritura bisa saja kembali terjadi, jika permasalahan janji kampanye belum lunas diterima rakyat. Jabatan menjadi taruhan untung membayar hutang janji pada rakyat.

Bibit (tidak) unggul Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, serta berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 08 tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, disebutkan : tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ini menjadi cambuk bagi setiap anggota parpol yang memiliki catatan buruk seperti kasus korupsi, pada kenyataannya tidak segan kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Fakta sekarang hampir setiap jenjang wakil rakyat tidak lepas dari sandungan kasus korupsi, tentunya hal ini menyeret beberapa parpol yang mendominasi kursi parlemen, timbul pertanyaan apakah parpol tepat saat menyeleksi calon yang akan mewakilinya di parlemen nanti? Atau seperti mengundi lotre? Siapa yang keluar, dia pemenangnya.

Peraturan KPU mengenai standarisasi calon harus dipahami secara seksama dan objektif, walapun terkesan “mudah” menjadi wakil rakyat, tetapi pada akhirnya tidak “murah” untuk mendapatkan suara rakyat. Jika pada masa orde baru banyak aktivis politik yang dipenjara karena membela kepentingan rakyat, ironis dengan masa sekarang dimana setiap pelaku politik dipenjara karena menyengsarakan rakyat.

Pencarian bibit unggul untuk kursi parlemen semakin langka, banyak kaum muda bahkan dari kalangan selebritas yang berani mengadu skill di kursi parlemen, entah dengan tujuan dan kepentingan apa yang mereka bawa, tapi hal itu mengesankan bahwa dunia politik nampak seperti panggung hiburan dengan berbagai tingkah polah pejabat yang konyol bukan memberikan pengetahuan yang tak layak dicontoh.

Jika melihat kembali sejarah, perubahan karakter aktivis politik semakin menurun dengan kurangnya sikap kritis yang mengarah pada tindakan progresif membuat revolusi pemikiran yang tajam. Tapi bukan pemikirannya yang tajam, melainkan senjata tajam yang digunakan saat berorasi, isi pesan tak begitu berarti namun malah menyakiti diri sendiri.(Red)

KOORDINATOR JABOTABEK : Ramsen, Angga, BOGOR KOTA & KABUPATEN: Wulandari, Difa, Mamad Komarudin, BANDUNG KOTA & KABUPATEN: Neng Windy, Rian Sofyan, Sheny A Haryati BANDUNG BARAT: Aji, Deny, Wahyu. SUMEDANG : Sri Rusmiati, KARAWANG :Agus Sumantri. INDRAMAYU : Asep Rudiansyah CIANJUR : Supri, Edo Saepudin SUKABUMI KOTA &KABUPATEN : DedeAbdul Rohim, NanangA Gunawan, Cecep Mumu GARUT : Farida, Dikdik Setiawan, PRIANGAN TIMUR : Oka Fitriyani, Ratna Saridewi CIREBON &KUNINGAN: H Martono JAWA TENGAH : Triyono (Korwil) SEMARANG KOTA & KABUPATEN: Hadi Mulyono, Frans, Wasanaedil, DEMAK: Suwindi, Kusnadi, Hardi, KENDAL & BATANG: H Amirrudin, Ahmad Kubro, Marsadi, PEKALONGAN KOTA &KABUPATEN: Sucipto, Rudi PEMALANG: Hartono, Hermaya. KOORDINATOR WILAYAH 5 : Tulus Pratomo, Rudi Supriyanto PURBALINGGA: Slamet S Sos (Biro) Wiwin, Supriyati, Sulasih, Sohadi JEPARA & KUDUS: Heri Pracikto, SH. Suyahya, Sukarjan, Indro.

TEGAL : Banbang Eko KALIMANTAN BARAT PONTIANAK: Sasmita Gunawan Putra (Korlap),Tengku Rendy (biro Kota/Kab),Agus Aji marianto, Prayetno Jasmo KAPUAS HULU: Fadli (Korwil 4),Yasir Khan, KUBU RAYA : Ifan Priatama, S. hut (Biro) KALIMANTAN TENGAH : Misnato (Korwil), Dedy Dwi Jaya (Korlap), Syah Rian D Tundang (Korlip), KALIMANTAN TIMUR : Wawan Hermawan, Hendrika. SULAWESI : N Nurnas, Lukman, Guntur Rando Mayang SULAWESI BARAT : Muh. Husain Samar (Korwil), Suyudi (Korlap) BANGKA BELITUNG: Drs Laode Jaya (Korwil), Hadison Siregar (Korlap). PEKAN BARU : H Mashadi, Saeful Dani BATAM & TANJUNG PINANG & KEPRI : A Rianto (Korwil), Torozapulo Harefa, Ranto Siburian, Rahmat Pane JAMBI : JH Pardede (Korwil), Ridwan (Korlap), Herlas (Korlip) JAWA TIMUR : Abdul Mughni, SH.(Korwil), Drs. R. Yulianto (Korlap), Ichwan Effendi (Korlip) MADURA : Hanafi, Abdul Rahman,Wawan S. BALI : Putu Hangiang , Imade Sudira, MANADO : Roy Danista, Jhon Pramono, Vina Nurmala, .

Wartawan BIN Dalam tugasnya dibekali ID Card, Surat Tugas dan Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi

 JAWA BARAT

EDISI 80

Visi dan Misi Kecamatan Rancaekek VISI TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DENGAN MENINGKATKAN KWALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN RANCAEKEK

MISI

Peran Pegawai Kecamatan Rancaekek Sebagai Pengayom Rakyat Pejabat daerah yang lebih dekat saat berinteraksi dengan masyarakyat adalah pejabat daerah tingkat Kecamatan, sebagai pengatur kecil masyarakat, Pejabat daerah berperan untuk memfasilitasi kemudahan administrasi warganya.

Sebagai pelayan masyarakat, kedekatan dengan masyarakat perlu dipupuk dalam diri, bentuk interaksi secara komunikatif maupun persuasif sangatlah penting dijadikan dasar dalam melayani masyarakat. Kepuasan layanan bukan hanya dinikmati oleh masyarakat, tetapi kepuasan kerja juga dirasakan oleh pejabat daerah itu sendiri, karena disanalah letak penilaian profesionalitas seorang pejabat daerah. Pejabat daerah yang mempersulit kebutuhan administrasi

warganya dan tidak memenuhi kebutuhan warganya, maka perlu dipertanyakan keprofesionalannya.

Sebut saja Bunda, salah satu pegawai Kecamatan Rancaekek yang sangat dekat dengan masyarakat, beliau tidak sungkan memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan maksimal. Sosok Bunda yang ramah, membuatnya mudah dikenal masyarakat.

Menurut Bunda, interaksi yang baik antar pegawai menjadikan hubungan kerja yang efektif dan kondusif, agar memudahkan jalinan birokrasi dari pemerintah Desa ke tingkat Kecamatan, dan dari tingkat Kecamatan ke tingkat Pemerintah Kabupaten. Hubungan kerja secara vertical dan horizontal harus selaras agar meminimalisir konflik.

SUDUT INVESTIGASI INILAH ALASAN KENAPA PARA PREMAN JARANG NGASIH ALAMAT RUMAH

Ulah dan dan aksinya yang kebanyakan meresahkan daripada menentramkan sudah sering kita dengar dan lihat atau bahkan sebagian dari kita pernah mengalaminya secara langsung perlakuan kurang mengenakkan dari mereka. Mulai dari pemerasan, pemalakkan, pengancaman dan tindakan negatif lainnya.

Namun dibalik semua itu, mereka tetaplah manusia biasa yang tidak akan bisa keluar dari lingkaran kodratnya. baik itu preman dari tingkatan kasta terendah (Preman Kampoeng) maupun dari kasta tertinggi yang menjadi ‘sahabat’ para petinggi/pejabat dinegeri ini.

Salah satunya adalah contoh seperti gambar diatas, diluar sepak terjangnya sebagai jeger penguasa di 5 kampung, pria tersebut saat dirumah begitu manja sekali ama emaknya. Sebelum berangkat menjalankan aktifitas sebagai jeger, sang emak dengan telaten menyuapi sang jeger agar tidak loyo atau masuk angin saat beraksi.

Nah... Kalau sudah lihat begini, kesan seram yang timbul akan hilang sekaligus. Yang tentu saja kalau nggak seram maka nilai jual mereka tidak akan laku pula. ( Makanya rumah para preman selalu tertutup bagi para pengunjung untuk menjaga privasi nya saat tidak berada pada jam kerja ) ( Achdiat. I )

MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG MAJU MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERKWALITAS DENGAN MENINGKATKAN FUNGSI KECAMATAN SEBAGAI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

Terciptanya sinergi antara masyarakat dengan pegawai Kecamatan dalam menjalankan program pemerintah, adalah bentuk hubungan timbal balik dalam memberikan kontribusi.

Sebagai pengayom masyarakat, pegawai Kecamatan pun terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat dan transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Peran Bunda baik saat di kantor maupun saat di lingkungan masyarakat, perannya tidak berubah, tetap menjalani hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral secara individu dan profesi.

Bunda menghimbau agar setiap pegawai Kecamatan Rancaekek bisa bersahabat dengan masyarakat, tidak membeda-bedakan dalam melayani masyarakat. Menurutnya keberhasilan pemerintah Kecamatan Rancaekek bergantung pada pelayanan dan hubungan baik dengan masyarakat.(BIN)

PERAMPOK SATRONI MINI MARKET INDOMARET 25 JUTA RAIB BANDUNG – Aksi perampokan kembali terjadi di Kota Bandung. Kali ini, kawanan perampok yang diduga berjumlah tiga orang menyatroni Minimarket Indomaret di Jalan Tubagus Ismail No 151, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Dari kejadian yang terjadi pada Sabtu (6/7/2013) dini hari ini, kawanan perampok berhasil menggondol uang tunai hingga Rp 25 juta dari dalam brankas yang berada di lantai dua.

Salah seorang pegawai, Soleh (22), menjelaskan, perampokan terjadi sekitar pukul 1.34 WIB. Saat kejadian, minimarket tengah ditunggui oleh Yoga (22) dan Ahmad (22) yang bekerja pada shift malam.

“Dari rekaman CCTV itu keliat awalnya pelaku masuk dua orang, semuanya pakai helm halfface. Mereka masuk pura-pura jadi pembeli. Tapi tiba-tiba langsung ngeluarin pisau dan mengancam dua teman saya yang sedang jaga,” jelasnya kepada wartawan di lokasi perampokan.

Kedua pegawai yang dibawah ancaman senjata tajam itu pun langsung tak berdaya saat pelaku meminta sejumlah uang yang berada di dalam brankas yang terletak di lantai dua. Karena takut, kedua pegawai itu pun langsung menunjukan dan membuka kunci brankas yang berisi uang tunai sekitar Rp 25 juta.

“Setelah ambil uangnya, temen saya diikat pake tambang dan ripet. Dan pelaku langsung kabur. Sekitar 20 menitan, akhirnya temen saya bisa nyelamatin diri dan minta tolong keluar,” katanya.

Ditempat yang sama Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, pelaku berjumlah tiga orang dan datang dengan menggunakan sepeda motor.

“Yang dua melakukan ancaman dan mengambil uang tunai. Yang satu lagi berjaga diluar. Semuanya mengggunkana motor. Dan saat beraksi semuanya menggunakan helm,” terangnya.

Pihaknya belum bisa memastikan jumlah kerugian akibat kejadian tersebut. Namun, dari pengakuan korban, pelaku hanya mengambil uang tunai yang berada di dalam brankas.

Untuk kepentingan penyelidikan, pihaknya telah melakukan olah TKP yang dilakukan Tim Inafis Polrestabes Bandung. Dari hasil olah TKP, polisi mendapatkan barang bukti berupa dua pisau dan beberapa utas tali yang digunakan untuk mengikat korban.

Selain mengamankan barang bukti kejahatan, pihaknya pun telah memintai keterangan dari beberapa orang saksi termasuk melihat langsung kejadian perampokan melalu kamera CCTV yang dipasang diseluruh sudut minimarket.(Yopi H SP)

3

Operasi Sadar Lodaya 2013 Polres Cirebon

Puluhan Preman Terjaring Razia Polisi CIREBON- Sebanyak 46 orang yang diduga preman dan biasa beraksi di wilayah hukum Polres Cirebon Kota (Ciko) berhasil dijaring dalam Operasi Sadar Lodaya 2013 yang dilaksanakan opetugas gabungan Polres Ciko.

Mereka terdiri dari pemalak, calo, pengatur lalu lintas liar, pengamen dan anak jalanan. Puluhan orang itu dijaring dari beberapa tempat seperti terminal bus Harjamukti, Stasiun Kereta Api Kejaksan dan Prujakan, pasar-pasar, Pelabuhan Cirebon, perempatan maupun pertigaan jalan.

Bahkan sebagian dari mereka sudah merupakan target operasi tim Buser Satreskrim Polres Ciko.

Kapolres Ciko AKBP Dani Kustoni SH SIK M Hum melalui Kabag Ops Kompol Wawan Sumantri mengatakan, Operasi Sadar Lodaya 2013 merupakan cipta kondisi selama bulan Ramadan dan menjelang Operasi Ketupat Lodaya 2013. “Kita ingin menciptakan kondisi yang aman selama bulan puasa Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri dengan menggelar Operasi Sadar Lodaya 2013 di sejumlah titik rawan. Adapun target dari Operasi Sadar Lodaya 2013 ini adalah premanisme yang dapat meresahkan masyarakat seperti preman, berandalan, pemaksaan kehendak dan yang paling rawan adalah curanmor serta curas. Untuk itu kami imbau agar masyarakat tetap waspada,” jelas Wawan.

Ditambahkan, dari ke-46 orang preman yang terjaring, sebagian di antaranya sudah menjadi target operasi Polres Ciko karena mereka melakukan tindak pidana. “Mereka yang kami jaring ini akan diperiksa dan didata oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Ciko apakah mereka terkait dengan tindak pidana atau tidak. Setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan adanya senjata tajam, narkoba atau benda lain yang bisa membuat mereka dipidanakan,” katanya sambil menambahkan bahwa Operasi Sadar Lodaya 2013 tersebut akan berlangsung selama bulan puasa Ramadan. (H.Martono)

Mall JATOS Sumedang Rawan PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI TEMPAT PARKIR SUMEDANG – Sejumlah pengunjung mall Jatinangor Town Square (Jatos) mengaku was-was kendaraannya hilang, karena kini marak aksi pencurian sepeda motor dilahan parkir pertokoan terbesar di Jatinangor itu.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, sudah banyak korban curanmor yang melapor ke Polsek Jatinangor karena kehilangan kendaraannya di area parkir Jatos.

Salah seorang warga Kecamatan Tanjungsari, Pia Suharna (30) mengaku sepeda motornya hilang diarea parkir Jatos.

Ia mengaku aneh, padahal area parkir tersebut terbilang aman mengingat terdapat petugas khusus yang menjaganya.

“Aneh, kenapa motor bisa hilang padahal ada penjaganya. Apalagi kalau tidak dijaga,” katanya saat diwawancarai pada Rabu (3/7/2013).

Pengunjung Jatos lainnya, Agus Sopian (30) mengaku khawatir pada saat akan memarkirkan kendaraannya disana karena tersiar kabar kerap ada motor yang hilang.

“Upaya menekan aksi curanmor ketika berkunjung ke Jatos, kendaraan yang saya miliki selalu dikunci ganda dan menggunakan alarm agar aman,” katanya.

Staf Humas Jatos, Ine, ketika dihubungi via telepon selulernya mengaku tak mengetahui pernah ada korban curanmor di sana. “Maaf, saya belum mengetahui peristiwa tersebut,” katanya.

Sementara itu Kepala Polisi Sektor Jatinangor, Komisaris Roedy de Vrise akan mensosialisasikan pemasangan CCTV kepada seluruh pengusaha di Jatinangor termasuk Jatos.

“Kami akan segera membentuk tim khusus upaya menekan sekaligus menangkap jaringan curanmor yang biasa beraksi di Jatinangor,” ujarnya. ( Hendri)

 JAWA BARAT

POLRES BANDUNG LAKUKAN PEMANGGILAN Atas dugaan pengelapan Raskin Desa Sukamulya Kembali lagi tentang pengelapan Beras Raskin Desa Suka Mulya yang sampai saat masih dalam penanganan Polres bandung dari berapa saksi dan aparatur desa yang di mintai keteranganya bahwa sampai saat ini polres bandung melalui kanit Reskrim ilyas tatap pihaknya polres akan melakukan pemanggilan kepada kasus ini terkait dugaan penyalakgunaan beras Raskin Desa sukamulya Kecamatan Rancaekek Dari hasi investigasi media berita investigasi Nasional saat terus melakukan dsan mencari tahu kebenaran nya sehingga perkara ini tuntas dan benar –benar upaya hukum akan di lakukan, berdasarkan Pengadukan tentang Sebanyak 1,4 ton beras untuk warga - warga miskin (raskin) diduga digelapkan Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Pasalnya jumlah raskin jatah masyarakat bulan Desember 2012 itu tidak ada barangnya ketika dimintai pertanggungjawabannya oleh masyarakat desa Sukamulya.

Berdasarkan hasil investigasi dilapangan berita acara serah terima beras raskin, Desa Sukamulya mendapatkan jatah sekitar 13 ton yang terbagi menjadi 15 kg. Namun yang tersalurkan hanya sekitar 823 karung untuk 13 RW yang ada di Desa, BPD Sukamulya mencatat, RW 1 mendapatkan jatah 70 karung, Rw 2 mendapatkan jatah 78 karung, RW 3 (65 karung), RW 4 (63 karung), RW 5 (92 karung), RW 6 (66 karung), RW 7 (63 karung), RW 8 (36 karung), RW 9 (47

karung), RW 10 (60 karung), RW 11 (62 karung), RW 12 (53 karung), dan RW 13 (68 karung) Jumlah tersebut di dapatkan dari data pemeriksaan yang dilakukan BPD Sukamulya. Data tersebut juga ditandatangani dan cap (stempel) masing-masing RW,” berdasarkan buktibukti yang ada adanya Awalnya, dugaan penggelapan raskin jumlah tersebut berasal dari laporan masyarakat.

Namun masyarakat tidak memiliki bukti yang kuat terkait dugaannya. Dengan adanya beberapa karung beras raskin ketika itu sebanyak 10 karung beras yang tersimpan ketika rapat di gudang kantor Desa hari kamis tanggal 20 Desember 2012. Ketika ditanya forum, aparat Desa mengaku sudah mendapatkan jatah jauh-jauh hari.

Bahkan ada yang tidak mengambil jatah tersebut, Menurut dugaan penggelapan raskin tersebut diperkirakan sudah berlangsung sejak lama. Pasalnya setiap RW juga RT selalu mendapat kan jatah yang sama dalam setahun ini.pada tahun 2012 “Rekaman kepala Desa yang berbincang dengan salah satu tim investigasi. Ia mengaku telah membawa 1Ton beras raskin itu ke Majalaya. Sebab Kepala Desa tidak mau persoalan ini mencuat di Masyarakat.

Hasil investigasi dilapangan dengan sejumlah warga, terindikasi kuat kasus dugaan penggelapan raskin tersebut juga melibatkan oknum perangkat Desa.

Pasalnya sejumlah aparat Desa BPD, masyarakat, bahkan aparat yang

PESTA MIRAS Seusai Menggorok Teman Indramayu - BIN. Seorang anak baru gede (ABG), tewas dibunuh temannya sendiri. Korban bernama Sakirin (18) warga Blok Curug Jati, Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang. Lehernya digorok senjata tajam, lalu tubuhnya dibuang di belakang sebuah warung tidak jauh dari jalan keluar masuk PLTU Sumuradem, Kecamatan Sukra.

Persitiwa pembunuhan yang tempat kejadian perkaranya di wilayah Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, itu terjadi Rabu (10/7) dini hari.

Pelaku yang tega menghabisi nyawa temanya sendiri tersebut adalah Mul (18), Rid (19), dan Dar. Ketiganya tinggal satu desa dengan korban. aksi nekat yang dilakukan ketiga tersangka itu terungkap, setelah Mul dan Rid diamankan seorang petugas Polsek Kertasemaya Kabupaten Indramayu. Keduanya dicurigai saat mendorong sepeda motor karena kehabisan bahan bakar.

Petugas curiga karena sebelumnya menerima informasi di wilayah hukum Polsek Widasari telah terjadi pembegalan yang pelakunya diduga mengendarai sepeda motor Suzuki FU. Kebetulan sepeda motor yang dibawa kedua tersangka mirip dengan yang diinformasikan tersebut.

Oleh petugas bersangkutan, keduanya kemudian digiring ke mapolsek untuk diinterogasi.

Saat petugas menyita handphone mereka lalu membaca satu per satu SMS masuk maupun terkirim, ditemukan ada tulisan bahwa mereka telah membunuh korban dan tubuh korbannya itu dibuang di suatu tempat.

Membaca SMS tersebut, petugas semakin curiga lalu menanyakan maksud dari SMS itu.

Kedua pelaku akhirnya mengakui bahwa mereka habis membunuh Sakirin, yang tidak lain temannya sendiri. Keduanya juga mengaku, aksi pembunuhan tersebut dilakukan bersama Dar. Sebelum ketiganya tega menghabisi nyawa rekannya (korban), mereka menggelar pesta miras di belakang warung tersebut. Ketiganya sebelum membantai dan menggorok leher korban, terlebih dulu menghantam kepala korban dengan batu.

Setelah membunuh dan membuang korban, ketiganya lalu pergi.

Dua di antaranya, yakni Mul dan Rid membawa sepeda motor Suzuki FU milik korban dan pergi menuju arah Cirebon, kemudian diamankan petugas Polsek Kertasemaya. Oleh petugas, keduanya kemudian dibawa ke Mapolres Indramayu.

Kapolsek Patrol Kompol H Sarjono SH, melalui Kanit Reskrim Iptu Warmad Spd membenarkan kejadian pembunuhan itu. Dini hari tadi (kemarin) sekitar pukul 04.00, petugas dari unit I Satreskrim Polres Indramayu datang ke Mapolsek Patrol memberitahukan bahwa di wilayah tersebut ada kasus pembunuhan.

“Korbannya dibuang di belakang sebuah warung di Desa Karang Layung atau dekat jalan keluar masuk PLTU Sumuradem. Saat dicek ke sana (TKP) ternyata benar ada sesosok mayat lelaki berusia muda tergeletak dengan kondisi luka dilehernya akibat digorok senjata tajam. Kasus ini ditangani unit I Satreskrim Polres Indramayu,” ujar Warmad, seraya mengatakan jasad korban saat itu juga dibawa ke RS Bhayangkara Losarang.

Kapolres Indramayu AKBP Wahyu Bintono melalui Kasat Reskrim AKP Wisnu Perdana Putra membenarkan jika jajarannya telah mengamankan tiga ABG asal Kabupaten Subang tersebut.

Pihaknya juga kini sedang melakukan pemeriksaan, untuk mendalami kasus dugaan pembunuhan tersebut. Sedangkan sepeda motor Suzuki FU nopol T 5799 VX yang sudah diamankan akan dijadikan barang bukti (H. M)

seharusnya memiliki tanggungjawab terhadap raskin, yakni Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa Sukamulya, tak mengetahui secara pasti tentang detail pendistribusiannya. Yang mendistribusikan beras-beras ini dan yang mengurus semuanya merupakan orang kepercayaan Kepala Desa. Dan orang ini juga sempat berubah jawaban ketika ditanya tentang 10 karung beras yang disimpan di gudang kantor Desa . dengan Bukti-bukti penggelapan yang saat ini masih tersimpan oleh pihak nara sumber dan sudah di serahkan ke anggota Polres Bandung (Unit tipiter) (wawan Kustiawan /.Kaweng )

EDISI 80

4

POLDA JABAR TANGKAP 28 TERSANGKA PENIMBUN BBM Polda Jabar menangkap 28 tersangka kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjaring Operasi Dian Lodaya 2013 yang digelar 10 Juni - 9 Juli 2013.

“Operasi Dian Lodaya 2013 digelar serentak di seluruh kesatuan kewilayahan Polda Jabar, fokus untuk menghindari adanya pelanggaran penimbunan BBM menjelang kenaikan harga BBM,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul di Bandung, Rabu.

Dari operasi yang berlangsung selama satu bulan itu, polisi mengungkap 17 kasus yang tersebar di sejumlah lokasi di Jabar.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari 17 kasus itu yakni sebanyak 26.682 liter solar, 2.606 liter premium serta 20 unit kendaraan roda empat dan delapan unit kendaraan truk tanki ukuran besar.

“Sebagian besar penimbunan solar, modusnya sama yakni menimbun BBM sebelum kenaikan harga untuk kemudian dijual setelah ada kenaikan BBM,” katanya.

Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM itu antara lain di wilayah Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Subang, Kota Bandung, Ciamis, Majalengka dan lainnya.

Pengungkapan juga dilakukan oleh Satgas Polda Jabar yang melakukan pengungkapan di kawasan Kota Bandung.

“Para tersangka melanggar Pasal 53 dan 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman kurungan enam tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar,” kata Kabid Humas Polda Jabar itu menambahkan.

(Asep.M)

TUJUH SERIKAT BURUH DUKUNG JUMHUR JADI CAPRES BIN-Jabar. Tujuh serikat pekerja atau buruh mendeklrasikan dukungan pada kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat untuk maju ke konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat untuk Pemilu 2014.

“Sudah saatnya para buruh bangkit, dan memberikan dukungan politiknya dengan mendukung Capres yang berasal dari kaum buruh,” kata Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan dalam deklarasi di GOR Bandung Jalan Jakarta Kota Bandung, Minggu.

Aliansi buruh yang diwakili Iwan Kusmawan menjelaskan, ke-tujuh serikat buruh atau pekerja itu mendukung M Jumhur Hidayat masuk ke konvensi Capres partai Demokrat untuk pemilu 2014 didasarkan karena M Jumhur Hidayat merupakan aktivis buruh yang dipercaya mampu memperbaiki kondisi pekerja yang dinilai telah telah dirugikan selama ini.

“Pemerintah seolah tak bisa berkutik ketika adanya tekanan dan hengkangnya para investor, “ kata dia.

Menurutnya, dukungan yang diberikan Aliansi buruh saat itu merupakan awal perjuangan politik buruh agar aspirasi mereka bisa didengar dan buruh bisa terlepas dari kungkungan figur politisi yang bukan dari kalangan buruh.

“Sudah banyak bukti, di BN2PTKI Bapak M Jumhur Hidayat mampu meraih banyak prestasi, dan mampu menaikan sektor internal maupun eksternal,” katanya saat memberikan sambutan Deklarasi di Gedung Olahraga (Gor) KONI Bandung.

Deklarasi dukungan tersebut diterima Bendahara umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) R.Heriyanto S yang mewakili H. Iwan Sulandjana selaku ketua DPD Demokrat Jawa Barat yang berhalangan hadir.

“Kami menyambut dengan baik, dan kami akan sampaikan ke ketua,” kata R.Heriyanto.

Sesuai dengan prosedur, menurut R. Heriyanto, dukungan yang telah ditandatangi ke

tujuh ketua serikat pekerja itu akan disampaikan pada ketua DPD Jawa Barat baru selanjutnya akan diserahkan ke panitia konvensi Capres Partai Demokrat.

“Kaum buruh yakin, M Jumhur Hidayat mampu membangun harkat martabat dan mampu memimpin bangsa Indonesia yang adil serta jujur,” kata Iwan.

Ia juga mengaku, aliansi pekerja atau buruh Jawa Barat tidak mempermasalahkan hasil ke depannya di konvensi Capres partai Demokrat pemilu 2014 nanti.

“Kita tunggu saja perkembangannya bagaimana, kami sudah sepakat apapun hasilnya tidak menjadi masalah, yang jelas kami tidak ingin menerima alasan apapun, apabila DPD Demokrat Jawa Barat sampai tidak menghantarkan pernyataan deklarasi ini,” kata dia.

Ke tujuh serikat pekerja atau buruh yang menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan pada M Jumhur Hidayat sebagai Capres terdiri dari Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (SP TSK-SPSI), Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Gobsi), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 92), Konferedasi Serikat Buruh Sejahtera (KSBSI), dan Serikat Pekerja Otomotif Indonesia (SPOI).

Jumlah keseluruhan pekerja atau buruh di jawa barat yang tergabung dalam aliansi buruh disebutkan Iwan berjumlah kurang lebih 500 ribu, dan pernyataan deklarasi dukungan itu akan disosialiasasikan juga di 10 provinsi. (Engkos)

 JATIM & JATENG Memperingati HUT Bhayangkara ke 67

JALAN BARENG POLRES PATI

Pelepasan Balon oleh Muspida Pati tanda dimulainya acara Jalan Bareng Pati, BIN Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 67 tahun 2013, Kepolisian Resor Pati menyelenggarakan berbagai kegiatan berupa donor darah, bhakti sosial, santunan kepada anak-anak panti asuhan, lomba kebersihan antar polsek dan asrama, lomba karangan ilmiah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 2013 dengan tema Sinergitas Pelayanan Prima, Gakkum dan Kamdagri mantab sukseskan pemilu 2014, dimeriahkan juga dengan acara jalan bareng yang diikuti jajaran muspida Pati terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim dan beberapa kepala SKPD beserta anggota Polri bersama masyarakat luas. Jalan bareng mengambil start di Mapolres menyusuri jalan-jalan dalam kota Pati menempuh jarak hampir 7 km dengan finish kembali di Mapolres. Dilanjutkan dengan kegiatan sepakbola ria dengan pemain dari unsur pejabat dengan mengenakan daster sehingga pertandingan membuat gelak tawa penonton karena lucu, walau begitu para pemain tetap penuh semangat untuk memetik kemenangan. Juga dimeriahkan

pentas musik serta disediakan barangbarang elektronik dan 2 unit sepeda motor sebagai hadiah.

Dalam wawancara dengan wartawan disela-sela acara tersebut Kapolres Pati AKBP Dr. Bakharuddin, MS, M.Si mengatakan bahwa acara peringatan Hari Bhayangkara ini diselenggarakan berkat adanya kerjasama semua pihak dengan semangat Membangun Pati Yang Lebih Baik.

Lebih lanjut dikatakan, Kapolres Pati beserta jajarannya siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan modal O2H yaitu Otak – Otot – Hati nurani. Menurutnya polisi harus berotak cerdas – berotot kuat dan berhatinurani.

Oleh karenanya pihaknya akan selalu proaktif – partnership dan problem solving yaitu proaktif terhadap gejala-gejala timbulnya permasalahan, membangun dan membina kerjasama dengan semua pihak untuk memecahkan dan mengatasi persoalan-persoalan. Pihaknya juga berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum, akuntabel, terbuka, humanis, profesional dan modern. (Yaya)

EDISI 80

5

8 Pemuda Pelaku Curas Polres Ngamuk di di Tembak Sidoarjo Pasar, Satu Orang Kena Bacok BIN-Jatim. Keribuatan yang tak jelas pemicunya terjadi di depan kawasan Pasar Citra Niaga (PCN) atau Pasar Legi Jombang menjalang sahur.

Akibatnya, seorang pemuda bernama Pujianto (24), warga Desa Jabon Kecamatan Jombang Kota mendertia luka bacok pada telapak tangan sebelah kiri.

Sedangkan pelakunya adalah kawanan pemuda yang jumlahnya sebanyak 8 orang."Kami sudah menerima laporan kasus pengeroyokan itu. Sesuai dengan ciri-ciri dan keterangan korban, kami juga sudah mengantongi identitas para pelaku. Saat ini kami melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Jombang, AKP Sugeng Widodo, Sabtu (13/7/2013).

Widodo mengungkapkan, peristiwa berdarah itu terjadi Jumat dini hari. Saat itu, Pujianto sedang nongkrong di depan Pasar Legi. Sekitar pukul 02.00 WIB, Pujianto didatangi oleh Budiono (25), warga Desa Rejoagung Kecamatan Ploso. Kedatangan Budiono tersebut untuk mencari Indro (25), yang tak lain adalah teman dari korban.

Belum sempat mendapat jawaban, Budiono kemudian mengeluarkan HP (Handaphone) miliknya dan menghubungi seseorang. Berselang 10 menit kemudian, tiba-tiba saja datang kawanan pemuda sebanyak 8 orang.

Seluruh pemuda miserius tersebut mengerumuni korban. Entah bagaimana awalnya, tanpa disangka salah satu dari mereka mengeluarkan senjata tajam dan diayunkan ke arah korban.

Tak pelak, sabetan senjata tajam itu mengenai telapak tangan sebelah kiri Pujianto. Darah segar langsung mengucur. Mengetahui korbannya bersimbah darah, komplotan pemuda itu meninggalkan lokasi kejadian dengan menggeber motornya. Sedangkan Pujianto yang terluka parah melaporkan kasus yang menimpanya ke Polres Jombang.

"Sekali lagi, kami masih melakukan penyelidikan. Dengan begitu akan diketahui secara jelas motif penganiayaan itu," pungkas mantan Kapolsek Diwek ini (HERI)

Sidoarjo-BIN. Tiga pelaku curas yang biasa beraksi dengan senjata api dan clurit, berhasil di bekuk Satreskrim Polres Sidoarjo, Sabtu (13/7/2013). Kaki ketiga pelaku juga mengalami luka tembak karena melawan saat ditangkap.

Tiga pelaku itu, Na (35), As (33) dan Bu (40) warga Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan. Satu pelaku lainnya, berhasil meloloskan diri dari sergapan petugas.

"Empat pelaku itu di pergoki sedang mencari sasaran korban di kawasan Tulangan," ucap Kasat Reskrim AKP Rony Setiadi Sabtu (13/ 7/2013).

Mereka bertiga dan satu kabur, melawan saat akan ditangkap. Mereka juga keder melihat anggota mengokangkan senjata laras panjang. "Dua clurit lansung kami amankan dan senpi rakitan model door lock, lansung disita sebagai barang bukti," terangnya.

Rony menyatakan, dari barang bukti yang dikantongi, ada kemiripan sajam dan senpi yang digunakan pelaku TKP kejadian di Sukodono yang pernah ditabrak oleh teman korban beberapa hari lalu. "Kalau senpi di Sukodono (rakitan) model silinder, untuk TKP Tulangan, model door lock atau pelurunya di dorongkan, mirip sistem senapan angin," jelas mantan pendidik SPN Mojokerto itu.

Sebelum ditangkap, ketiga pelaku sebelumnya mengelak kalau akan melakukan aksi kejahatan. Mereka berdalih sajam clurit itu akan digunakan untuk mencari rumput di sawah. Senpi yang dibawah juga untuk jagajaga diri. Satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui, kini masih dalam pengejaran petugas.(BIN - RED)

Empat Tower di Juwana Dipersoalkan oleh Warga Warga adukan ke DPRD dan Bupati Pati

(PATI/BIN) – Puluhan warga dari Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten Pati protes keberadaan sejumlah tower milik provider telpon seluler di wilayah RT.01 / RW.01 desa setempat. Warga mengaku resah akibat akibat keberadaan tower yang terlalu dekat pemukiman mereka.

Alasan kami melakukan protes terkait dengan adanya tower tersebut adalah keberadaannya itu sudah sangat meresahkan. Mengakibatkan kerusakan pada alat-alat elektronika, mengganggu kesehatan dan yang sangat paling dikhawatirkan adalah jika tower tersebut mendadak tumbang atau roboh akan mengancam keselamatan warga.”

Ungkap Dwi Purnomo (43), salah satu warga yang bertempat tinggal di dekat berdirinya tower.

Bukan hanya purnomo yang menyatakan keresahan. Sejumlah warga yang ditemuai koran ini juga menyatakan hal yang sama. Mereka mengaku khawatir. Semenjak keberadaan tower tersebut, sejumlah mengaku mengalami gangguan kesehatan seperti kepala pusing dan menjadi pelupa.

Bukan hanya saya saja mas, banyak warga di desa ini terutama yang tinggal berdekatan dengan tower sering mengalami sakit kepala. Diduga akibat keberadaan tower ini. Anak-anak kecil disini juga sering sakit-sakitan. Memang meskipun belum ada pernyataan resmi secara medis tapi kami yakin sakitnya dikarenakan dampak radiasi tegangan tinggi dari tower ini. Tuturnya.

Purnomo menambahkan, dari sejak awal berdirinya tower tersebut tidak disosialisasikan yang jelas. Apalagi mendapatkan ganti rugi untung dari pihak pemilik tower. Karena itu warga menolak perpanjangan ijin tower dan meminta agar tower yang ijinnya sudah habis masa berlakunya agar segera dibongkar.

Berdasarkan pantauan kami di wilayah itu ada empat tower yang berdiri di tengah-tengah pemukiman warga dengan jarak yang berdekatan.

Koordinator penolakan Antik Dwi Haryanti mengatakan, keinginan warga hanya ingin hidup dengan nyaman tanpa harus dihantui rasa cemas. Karena itu sebagian besar warga sudah sepakat tidak akan memberikan ijin perpanjangan dan menolak jika ada pembangunan tower baru di wilayah mereka.

“Sikap kami sudah jelas kami ingin tower yang masa ijinnya telah habis agar dibongkar dan kami seluruh warga tidak akan sekalipun memberikan persetujuan perpanjangan ijin apalagi jika nanti ada pembangunan tower yang baru tentunya kami akan menolak.” Demikian sikap tegas Antik Dwi Haryanti kepada koran ini kemarin.

Disebutkan Antik, keberadaan tower yang sekarang ini kami nilai sangat tidak lazim karena dalam satu lokasi yang berdekatan terdapat empat tower sekaligus.

Sebagai bentuk protes atas kekesalan warga, warga juga memasang spanduk di sekitar tempat bangunan tower yang bertuliskan nada penolakan perpanjangan ijin warga juga mengaku sudah beberapa kali menyampaikan protesnya ke aparat desa namun belum ada realisasinya.

Warga juga mengancam jika protes mereka tidak ditanggapi akan melayangkan surat aduan ke kantor DPRD dan Bupati Pati. (indro/BIN)

 JAMBI & BATAM

EDISI 80

6

Tohir Bin Medi Dilaporkan WARGA BANDARA MAS DI TEROR BOM MOLOTOV Ke Polres Muba Perihal Perambah Hutan Dan Rekayasa Surat

Jambi, BIN. Nampaknya Tohir bin Medi tidaklah jera merambah hutan sekalipun pihak pengadilan Negeri Sekayu Palembang telah menjatuhkan hukuman 8 bulan dan denda Rp. 500.000,- dan di tahan dilembaga permasyarakatan (LP) Sekayu Palembang. Tohir Bin Medi, di tuduh merambah hutan di areal Hak Suka Usaha (HGU) PT. Pakrin. Hasil musyawarah majelis hakim pengadilan Negeri Sekayu pada hari kamis, tanggal 24 Februari 2011, Hakim ketua Yudi Noviandi SH. MH ,dengan anggota majelis Hakim Ummi Kusuma Putri SH dan Esti Kumastuti SH. Tohir ditahan di LP Sekayu, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dilarang mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 aayat 2, Pasal 50 ayat 3 huruf a UU no. 41. Tahun 1999, Tentang Kehutanan.

Selain melanggar UU No. 41. Tahun 1999, juga Tohir merekayasa surat pembentukkan kelompok Tani, maka Tani dalam surat yang dibuat Tohir 25 Maret 2011, padahal Tohir pada waktu tersebut statusnya masih ditahan di Lembaga Permasyarakatan Sekayu, Menurut ketua RT 07 Muara Bahar Cikwan, Zulkifli Lubis dan Khoirul Tohir membuat surat

kelompok, maka Tani adalah 20 Maret 2013. Tohir jelas memalsukan / rekayasa surat Kelompok Maka Tani.

Untuk rekayasa surat Kelompok Tersebut Tiga Belas orang warga mengadukan Tohir bin Medi ini ke polres Sekayu / Muba, Tembusanya ke Polda Sumatera Selatan di Palembang dan Kapolsek Banyu Lincir, Camat Banyu Lincir Drs. Bustamil Arifin NIP. 197312181993021001, dan Kades Muara Bahar Herman Said Polsek Sungai Bahar Jambi menurut ke 13 orang masyarakat Muara Bahar dan Sungai Bahar nantinya Camat Bustamil Arifin dan Kades Herman Said juga akan dilaporkan ke Kapolres Muba, sebab kedua pejabat pemerintah ini ikut merekayasa surat – surat yang dibuat Tohir bin Medi ikut menandatangani dan membubuhkan stempel kedua pejabat tersebut.

Tohir bin Medi sudah melanggar Pasal 263 ayat 1, KUHP dan Pasal 264 ayat 1 KUHP Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, dengan pidana penjara paling lambat 6 tahun dan Pasal 264 ayat 1 KUHP diancam dengan pidan 8 Tahun.

Tim BIN

Rumah Joko Santoro dilempar bom molotov masih dipasang Police Line Batam.BIN. Salah satu rumah di kawasan perumahan Bandara Mas BlokA1 No.12 A Batam Centre menjadi sasaran Bom Molotov tanggal ( 3-6-13). Joko Santoro mengatakan pada saat kejadian sekitar jam 4.15 WIB saya sedang tertidur lelap, sebelum kejadian saya tidur jam 02.00 WIB. Waktu kejadian yang pertama kali terdengar teriakan security dari luar rumah dan mengatakan kalau rumah pak Joko terbakar, lalu saat itu Joko panik dan mencoba untuk keluar tapi tidak bisa karena ada besi tralis pintu yang terkena api yang menghalangi saat itu .

Setelah api telah padam, Joko koordinasi langsung dengan Pak RT dan Pak RW dan langsung melaporkan ke polsek Batam Kota, pihak kepolisian langsung datang. Ternyata rumah Joko telah dilempar dengan Bom Molotov dan sepertinya menggunakan bahan dari botol kaca karena ditemukan terdapat sisa 1 botol lagi.

Sekitar jam 09.00 WIB pagi Pak Kapolda mengunjungi rumah Joko dan membicarakan peristiwa tersebut, kemudian Joko meminta supaya pelaku teror dapat secepatnya terungkap dan diproses secara hukum.

Dalam kasus ini menurut penuturan Joko, selama beraktivitas di Batam dia tidak mempunyai musuh.

Dalam kejadian inipun pihak pemerintahan Kota Batam tidak satupun terlihat dan Joko terpaksa memperbaiki sedikit demi sedikit rumahnya yang rusak terkena dampak Bom. “Harapan saya supaya masalah peneror rumah saya cepat terungkap dan sedikitpun saya tidak mempunyai kepentingan, himbauan saya kepada saudara-saudaraku masyarakat awam agar jangan terprovokasi dalam hal ini dan janganlah para dalang menyiasati dengan mengadu domba orang yang lemah.

Karena kita semua berazaskan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika “,ungkap joko yang sehari-harinya bekerja di jasa cargo atau ekspedisi menjelaskan kepada Media BIN. Terkait adanya teror di kawan perumahan Bandara Mas Wartawan BIN telah mengkonfirmasi kepada AKBP Hartono Kabid Humas Polda Kepri dalam Olah TKP dan siapa tersangkanya, Hartono mengatakan “sampai saat ini TIM masih mengembangkan hasil Olah TKP dan belum menetapkan tersangka “ . ( TIM KEPRI )

PROYEK MILIYARAN RAIB DI BATAM

Batam. BIN. Dengan kemajuan zaman, Batam menjadi sangat berkembang dengan suatu kawasan industri dan juga dipadati sejumlah Proyek Miliyar Rupiah.

Proyek Milyaran Rupiah di Batam digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan raya atau Umum.

Pengerjaan Infrastruktur jalan raya di Simpang Franky sampai Simpang Kabil yang harga Nilai Paku sebesar Rp.3.349.948.000.00,- dengan mengunakan biaya Murni dari APBN .

Menurut pekerja yang di jumpai TIM Media BIN, pekerjaan pengaspalan yang

panjangnya ± 2 Km dan lebar bahu jalan 7 meter dan dengan ketebalan 5 Cm, sebelum mulai kami terlebih dahulu membersikan dan memberikan cairan aspal, setelah itu Aspal yang telah tercampur batu, abu dan aspal (atau yang disebut Aspal Cosmix) kami taburkan dan kami gilas dengan alat berat. Supaya kepadatan Aspal tersebut kuat dan sesuai yang ada pada petunjuk teknis pekerjaan.

Dalam hal ini semua pengukuran atau pengetesan ada di Labor atau kantor, dan mengenai spesifikasinya saya tidak mengetahui lebih rinci yang jalas saya hanya pekerja. Konsultan Pengawas yang ada dilokasi tersebut enggan memberikan keterangan dan mengarahkan langsung ke pihak BP atau OB dan Dinas terkait.

Ada apa di balik semua ini? pemerintah Kepri hanya mementingkan kantong tapi tidak pernah berfikir atas kepentingan umum ( TIM KEPRI )

 KEPRI & BATAM BPR BANK DANA NAGOYA Tarik Paksa Mobil Konsumen

Diduga Kuat Oknum Polisi Back Up Batam-BIN. Makhmur pemilik kendaraan dengan Nomor Polisi BP 1193 PX melaporkan Bank Dana Nagoya ke Polsek Lubuk Baja tanggal 6 Desember 2012 terkait pengambilan kendaraan tanpa ijin serta dengan cara paksa.

Menurut keterangan korban berawal pada hari rabu tanggal 5 Desember 2012 jam 10 siang datang ke Bank Dana Nagoya untuk menghadap manager Ibu Maria tetapi tidak ketemu yang akhirnya bertemu pak Asril marketing Bank Dana Nagoya, pak Asril menyuruh setor uang kredit beserta denda .

Uang saya setor kepada kasir bernama Vina sebesar Rp. 2.280.000,- Sekitar jam 1 malam saya hendak pergi bersama istri ternyata mobil yang saya parkir di depan rumah ternyata tidak ada lagi, malam itu juga ,saya membuat laporan ke polsek Lubuk Baja, berhubungan surat-surat tidak ada yang saya bawa petugas menyuruh besok pagi pada tanggal 6 Desember 2012.

Tanggal 26 Januari saya di panggil ke polsek, ternyata sampai disana pihak Bank Dana Nagoya tidak hadir dan hanya ketemu Kapolsek , pak Kapolsek menyarankan menempuh perdata dulu.

Jadi sekarang kasus terhadap mobil saya masih gambang juga tidak jelas , karena kalau dilihat dari cara penarikan unit tersebut kelihatannya pihak Bank Dana Nagoya diduga kuat merekayasa dalam surat pemberitahuan atau SP terhadap saya, karena SP 1, SP 2 dan SP 3

Batam.BIN. Batam setiap tahun mengalami masalah dalam penerima siswa anak didik baru di masing-masing tingkat sekolah SD, SMP dan SMA. Orang tua murid harap-harap cemas untuk mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah.

Padahal program utama Negara adalah masalah Pendidikan dalam mencerdaskan anak Bangsa.

Dalam Era Globalisasi Negara dan Pemerintahan Pusat mencanangkan wajib belajar di sekolah 9 tahun. Tetapi pelaksanaan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan program tersebut yang telah ditetapkan oleh Negara. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28C dan Pasal 31 dan Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan sekurang-kurang nya 20 persen dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi Pendidikan Nasional. Tetapi Sekolah-sekolah di Batam masih saja mengalami masalah setiap tahunnya dengan alasan kota bangunan dan lokal siswa didik sangatlah minim dan selalu dibenturkan opini ketidak kepemihakan dari sisi manapun.

Hal ini orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya dibenturkan suatu perangkat komite maupun Nilai yang sangat rendah , akibatnya orang tua selalu risau dan cemas yang berlarutlarut. Masalah penerimaan anak didik yang baru terungkap dari salah satu orang tua yang hendak memasukkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan di SD 009 Batam. Rizal mengungkapkan kekesalan dan kekecewaan yang yang ikut antri dari pagi jam 04.00 WIB, melihat anaknya tidak Lulus Seleksi yang umurnya sekarang

tidak pernah saya terima. Kerugian yang tidak Nampak yaitu uang cash sebesar Rp.5.500.000.- dan adapun 1 buah jam Rolex dalam laci dan surat-surat beserta buku tabungan BPR Dana Nagoya di dalam mobil, korban juga menggungkapkan sedikit tertipu, karena mobil itu ternyata rusak dan sehelai suratpun tidak saya terima .

“Harapan saya semoga kasus ini cepat selesai dan pihak Bank Dana Nagoya diproses secara hukum yang berlaku, karena sudah hampir 7 bulan uang saya mandek di Bank Dana Nagoya”, terang Makhmur kepada Tim Investigasi Media BIN. Saya juga telah memenangkan dari Lembaga Konsumen tertanggal 15 Mei 2013 yang isinya memutuskan bahwa pihak Tergugat membayar uang Rp.28.872.000.- ditambah uang ganti rugi perbaikan mobil sebesar Rp.2.665.000 .kepada penggugat dan memberi waktu 1 bulan sejak putusan di terima kepada penggugat dan isinya juga duduk perkara pihak BPR Bank Dana Nagoya lalai dalam perlindungan konsumen dan tidak mempunyai fedusia. Maria Pimpinan BPR Bank Dana Nagoya Benkong Kamis (110713) ditemui TIM Investigasi juga berusaha menemui pihak Bank tidak dapat ditemui namun salah satu kasir mengatakan pimpinan ada malah yang menjawab melalui Security Hasibuan yang garang dengan gaya preman mengatakan pimpinan tidak ada ditempat. Kapolsek Lubuk Baja. Aris Rusdiyanto.

SIK ketika di komfirmasi Media BIN melalui seluler mengarahkan kepada Kanit Reskim saja.

Menurut keteranganb nya .ini jelas seakan–akan ada reayasa dan kerja sama antara pihak pengayom hukum setempat dan pihak bank tersebut serta sejauh ini Tim investigasi akan mencari terus kejelasan hal tersebut. ( Redaksi /Tim Kepri )

EDISI 80

7

Wali Kota Batam Seharusnya Buka Mata Atas warga pantai Melur Sehingga menimbulkan Demo

Batam.BIN. Puluhan Warga galang berunjuk rasa pada hari rabu (3-7-13) didepan kantor Walikota Batam. Warga yang mengatas namakan LSM Himat Purelang menuntut keadilan dan meminta agar Walikota Batam mencabut SK yang telah diberikan kepada tim pengelolah pantai Melur, karena tidak merangkul seluruh warga galang untuk mengeloh pantai wisata tersebut dan menggangap ada unsure kepentingan ujar Karyati.

Mereka akan tetap menyuarakan tuntutan mereka sampai ada keadilan dan mereka tidak rela apabila pantai melur dijual kepada pengusaha. Menurut pengelolah , sebenarnya sudah berupa untuk mengelolah pantai melur tetapi setiap rapat mereka tidak merespon. Dalam SK Walikota itu semua hasil dari rapat dan disusun stuktur sesuai fungsi masingmasing. Sebenarnya pantai ini ramainya pada saat libur saja dan juga kami sepakat mengambil tariff per kepala 3 ribu rupiah sedang untuk anak-anak tidak kami kutip distribusi. Setiap pakerjaan pengelolah telah sepakat member uang sebesar 100 ribu lain dengan makan. Semua uang yang masuk itu dicatat dan selebihnya akan digunakan untuk pembanguna

Walikota Batam mencabut SK yang telah diberikan kepada tim pengelolah pantai Melur pantai ini, supaya pantai ini menjadi tempat Wisata yang baik dan rapi. Kami juga berharap pantai melur sebagai tempat Wisata Manca Negara nanti dan juga mengharapkan perhatian dari pihak Pemko Batam, supaya pembangunan pantai ini cepat terlaksana. Hari minggu pagi (30-7 – 13) terjadi pemukulan salah satu pihak penggelolah, pihak korban mengatakan kejadian di halaman parkir dan saya sudah membuat pengaduan pihak polisi terangnya kepada Media BIN. ( TIM )

WALIKOTA BATAM GAGAL MENGENTASKAN PENDIDIKAN telah memasuki usia 6 Tahun 5 Bulan. Hal ini membuat kecewa Rizal karena anaknya tidak ada dalam urutan pengumuman, kalau memang benar-benar disaring berdasarkan usia selalu tidak berimbang dan selalu dibenturkan kepada komite padahal wajib belajar yang diterima umur 6 tahun keatas. Kalau seperti ini terjadi setiap tahunnya di Batam para orang tua pasti kalut dan juga kalau tidak disekolahkan pasti nantinya mengalami lonjakan, karena setiap tahunnya pertambahan penduduk tidak bisa di tentukan. Dan dampak yang paling buruk sekolah menyarankan ke komite. Rizal menginginkan kalau saja memang harus

berdasarkan usia hendaknya dibuka pengumuman secara transparan , supaya kamipun orang tua tidak risau dan gelisah.

Tapi ini tidak, penerimaan yang di umumkan selalu tertutup dan kamipun tidak punya kemampuan untuk cek dan kroscek apakah memang yang diterima adalah berusia yang sesuai dengan verifikasi yang di terima pihak sekolah.

Paling saya cuma bisa menanyakan kepada orang tua murid yang diterima.

Begitu juga yang dialami orang tua murid yang hendak memasukkan anaknya ke SMP, dia mengungkapkan kekesalan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam, Karena anak saya di daftarkan tetapi hasilnya tidak memuaskan, sebab dari 3 sekolah yang saya ajukan tidak terpilih. malah nama anak saya keluar di SMP yang lain tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, padahal no hp kan ada mengapa Petugas Dinas Pendidikan tidak menyampaikan.

Ini menyampakan anak saya semaunya saja seperti buangan, dengan nada kesal ke Media BIN. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin di jumpai ke kantor tidak ada dan Hp pun Mati. Melalui Kabid Pendidikan Rustam mengatakan kalau anak yang di daftarkan di Mall Kepri atau di sekolahsekolah itu secara On Line. Sistim On Line ini dimanaun berada kita bisa mengecek di pusat maupun luar negeri.

Kemungkinan anak tersebut tidak masuk dalam nilai yang di inginkan pihak sekolah, terhadap kasus tersebut kemungkinan pihak dinas langsung memasuki data ke SMP yang Lain. Ketika ditanya menggapa tidak diberitahukan oleh Dinas Pendidikan kepada orang tua murid dan apakah setiap orang tua murid tahu mengoperasikan Komputer , Rustam tidak menjawab. Dan menyarankan datang langsung ke pihak sekolah, karena ada system perekrutan Internal dekat lingkungan sekolah.Ditempat terpisah tim juga menemui Kepala Daerah Walikota Batam Drs Ahmad Dahlan, MH dan Wakil Kepala Daerah Rudi terkait masalah penerimaan Anak Siswa Baru yang selalu ajang pungli, fungsi dari komite dan apakah komite Aparatur Negara dan berapa lama jabatannya yang di peroleh wartawan Media BIN, sampai saat ini belum adanya balasan ( TIM )

 KEPRI & BATAM Yusril Ketua LSM Barelang Batam Yusril Ungkap Bobrok Lelang Pengadaan Alkes RSUD Embung Fatimah Batam Senilai Rp 48.458.185.600 KEPRI BATAM BIN- Mungkin warga Batam, Kepuluan Riau belum lupa tentang kasus bantuan sosial dan kasus KPU Batam yang belum tuntas . Saat ini mencuap lagi dugaan kasus alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD Embung Fatimah di kota itu yang akan berujung ke ranah Hukum.

Pasalnya kontraktor pemenang pengadaan alkes tersebut diduga syarat kejanggalan dan permainan, sehingga akibatnya pihak-pihak yang mencari keutungan pribadi maupun kelompok terindikasi mulai terkuak.

Proyek pengadaan alkes yang diikuti sejumlah penyedia jasa tersebut dituding tidak sesuai berpedoman pada prosedur dan tata cara pelelangan yang sudah ditetapkan Perpres 54 Tahun 2010 jo. Hal tersebut terbukti saat proses menimbulkan sejumlah keganjilan seperti kurangnya syarat dan pemenuhan hasil evaluasi penawaran dinilai hanya upaya dan alasan pihak panitia untuk menggagalkan peserta tender lain-nya. Fakta tersebut terungkap dari hasil laporan LSM Barelang Batam serta salinan laporan-nya kepada Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.Dalam salinan laporan ke KPK yang diterima Metro pol Rabu (21/5) Ketua LSM Barelang, Yusril menyampai sekaligus mengirimkan surat pengusutan tentang adanya dugaan korupsi keuangan negara dalam pelaksanaan lelang Alkes RSUB Embung Fatimah Batam.

Selanjutnya juga diduga ada penyalahgunaan wewenang dengan motif memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dalam pengadaan alkes Rumah Sakit Umum Daerah Eambung Fatimah Kota Batam, Kepulauan Riau anggaran APBD 2012 HPS senilai Rp. 48.458.185.600.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah drg. Fadillah Malarangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala LPSE Batam, Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), Ketua Kelompok Kerja (POKJA)/ Pejabat Pengadaan Alkes RSUD Embung Fatimah Batam APBD 2012 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Direktur PT. Bina Karya Sarana Alamat : Jalan Pasir Putih Komplek Ruko Accelence Blok B. 10 Batam Center – Batam Direktur PT. Mitra Bina Medika Alamat : Jalan Pasir Putih Komplek Ruko Accelence Blok B. 10 Batam Center – Batam.Penggelembungan (mark-up) anggaran dengan cara Rencana pengadaan yang diarahkan untuk memenangkan kelompok perusahaan milik Suhadi, yaitu PT. Bina Karya Sarana (PT BKS) dan PT. Mitra Bina Medika (PT MBM), panitia lelang yang tidak mempunyai integritas dan memihak.

Lolosnya PT. BKS dan PT MBM calon peserta pengadaan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.Penyusunan dokumen lelang terjadi tawar menawar dengan pengusaha mengenai spesifikasi teknis yang disyaratkan alkes, diserahkan lebih rendah daripada yang disyaratkan dalam kontrak. Demikian dilaporkan LSM Barelang Batam.

LSM Barelang juga melaporkan dugaan kerugian negara: Rp. 12.497.000.000. (dua belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) Saksi – Saksi : Saksi Peserta lelang: PT. Tunas Mekar Selaras Alamat : Ruko Mega Legenda Blok E3 No. 10 Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Manager:Adi.SaksiYang mendengar Rekaman Percakapan Aliran Dana Suap: Yudi Kurnaen, SH. Pekerjaan: Ketua Komisi II DPRD Batam Alamat : Jalan Engku Putri Batam Center – Batam, Kepulauan Riau Alat Bukti Permulaan: Foto copy Rekening Koran Giro PT. Mitra Bina Medika Nomor : 109-00-1277683-7 NPWP: 02.795.9.52.7-215.000 periode 1/04/12 s/d 30/04/12 dengan saldo akhir Rp. 1.201.924 Print out pengumuman LPSE Batam pemenang lelang : Pengadaan Alat-Alat Rawat Inap dan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kamar Mayat RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 7.342.580.000. Nama Pemenang PT. MBM Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-217.000. Pengadaan Alat-Alat Rawat Inap dan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kamar Mayat RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 7.342.580.000. Nama Pemenang PT. MBM alamat Jl. Pasir Putih Komp. Accelence Blok B No. 10 Batam Center – Batam NPWP 02.795.952.7-217.000 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (Poliklinik) RSUD APBD 2012 HPS Rp 10.537.100.000. Nama Pemenang PT. MBM Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam

EDISI 80

8

PENJARAKAN PARA OKNUM

PEMAIN DANA ALKES RSUD. EMBUNG FATIMAH KEPRI Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-217.000 Harga Penawaran Rp. 10.022.500.000. PEMENANG LELANG DIBATALKAN Bahwa setelah masa sanggah terhadap pemenang PT. MBM berakhir pada tanggal 13 Juli 2012. PT MBM dibatalkan sebagai pemenang lelang pengadaan AlatAlat Kedokteran (Poliklinik) RSUD Batam APBD 2012 dengan penawaran Rp. 10.022.500.000 yang diumumkan pada tanggal 6 Juli 2012.

Bahwa sebagai pemenang lelang PT. MBM dibatalkan karena menyampaikan dokumen perusahaan sebagai persyaratan kualifikasi yang tidak berlaku dan/atau dipalsukan seolah-olah masih berlaku, diantaranya berupa: ijin SubPAK (Sub Penyalur Alat-Alat Kesehatan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa tidak berlaku Ijin SubPAK PT. MBM sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.02.07/IV/275/ 2011 tertanggal 11 May 2011 sehubungan dengan penerapan PERMENKES Nomor 1191/MENKES/PER/ VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan dimana Sub Penyalur Alat Kesehatan (subPAK) yang telah habis masa berlakunya harus berubah izinya menjadi Penyalur Alat Kesehatan.

Bahwa alamat PT. MBM tidak ditemukan (fiktip) seperti disebut di Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi yang disampaikan dalam dokumen lelang. Hal ini diterangkan oleh Ketua RT II/RW VIII Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota pada Surat Keterangan No: 02/RT II/RW VIII/VII/2012. Sedengkan Rekening Koran Giro PT. Mitra Bina Medika Nomor : 109-00-12776837 NPWP: 02.795.9.52.7-215.000 periode 1/04/12 s/d 30/04/12 dengan saldo akhir 1.201.924 menyebutkan masih beralamat First City Blok 2/B2-7 Kecamatan Batam Kota Teluk Tering Nongsa Batam.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES.PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan 15 ayat (1) Perubahan izin PAK harus dilakukan apabila terjadi: c. perubahan alamat kantor, gudang dan/atau bengkel. Dengan demikian PT. Mitra Bina Medika sebagai Penyedia Barang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha seperti dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kedokteran RSUD APBD 2012 HPS Rp 3.686.650.000. Nama Pemenang PT. MBM Alamat Jln. Pasir Putih Komplek Ruko Accelence Blok B. 10, Batam Center – Batam NPWP 02.795.952.7-217.000 Harga PenawaranRp. 3.670.000.000 (pengumuman pemenang 23 Oktober 2012, penandatanganan kontrak 31 Oktober sampai 14 Nopember 2012).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tjetjep Yudiana menyalahgunakan wewenangnya tidak melakukan pemeriksaan berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan rekomendasi untuk perubahan Ijin SubPAK PT. MBM. Hal ini terindikasi bahwa kondisi PT. MBM tidak memenuhi persyaratan khusus seperti disyaratkan pada Pasal 12 PERMENKES 1191/VIII/ 2010 Tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan.

Disinyalir Berita Acara Pemeriksaan PT. MBM dimanipulasi sehingga permohonan perubahan Ijin SubPAK PT. MBM melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan mudah diterbitkan oleh Kemenkes menjadi Ijin PAK dengan alamat: Jln. Pasir Putih Komplek Ruko Accelence Blok B. 10, Batam Center – Batam demikian pula terhadap ijin PAK PT. Bina Karya Sarana.

Pengadaan Alat-Alat Rawat Inap dan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Kamar Mayat RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 7.342.580.000. Nama Pemenang PT. MBM Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-217.000 Harga Penawaran Rp. 7.092.450.000 (pengumuman pemenang 28 Mei 2012, penandatanganan kontrak 06 Juni 2012 – 12 Juni 2012).

Bahwa sebagai pemenanga lelang PT. MBM menyampaikan dokumen perusahaan sebagai – 2 Batam NPWP 02.485.317.5-215.000 Harga Penawaran Rp. 3.650.000.000 (pengumuman pemenang 23 Oktober 2012, penandatanganan kontrak 31 Oktober sampai 14 Nopember 2012). LELANG ULANG Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam drg.

Fadillah Malarangan menyalahgunakan wewenangnya untuk memerintahkan dan/atau mengarahkan Ketua ULP dan Ketua POKJA/ Pejabat Pengadaan untuk menetapkan PT. INTAN PERSADA GLOBAL. Hal ini terindikasi dari pengakuan

pihak PT.INTAN PERSADA GLOBAL yang menyebutkan “PT. INTAN PERSADA GLOBAL hanya dipinjam pakai” Terjadi penyimpangan spesifikasi teknis barang seperti disebutkan Saudara Yosef perwakilan Batam PT. Surgika Alkesindo selaku importer alkes diminta Perencana Pengadaan (RSUD Batam) untuk membuat spesifikasi teknis peralatan kedokteran pusat sterilisasi (CSSD) APBD 2012 dengan kwalitas Eropa, diantaranya: Ultrasonic Cleaner, Sealing Machine dan Horizontal/ Autoclave 250 Ltr. Kemudian Saudara Yosef menyampaikan daftar spesifikasi teknis alkes tersebut dengan jumlah harga yang ditawarkan Rp.3.650.000.000 dengan harapan barangnya dibeli. Namun yang terjadi alkes CSSD tersebut yang disediakan bukan kwalitas Eropa melainkan kwalitas Cina dengan merek UGAIYA dan DEKO. Bahwa Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) HPS Rp. 3.984.016.798 dilakukan lelang ulang dengan pemenang PT. Intan Persada Global DIDUGA KUAT perusahaan ini hanya dipinjam oleh kelompok SUHADI. Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) tersebut merk UGAIYA asal Singapura dan DEKO asal India diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak memiliki ijin edar di Wilayah Republik Indonesia seperti disayaratkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/ PER/VIII/2010 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.Bahwa Alat-Alat Kedokteran Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) DIDUGA KUAT tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak tersebut berkisar Rp. 1 miliar dan berpotensi kerugian negara sebesar Rp.2.650.000.000.

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (Radiologi) RSUD APBD 2012 HPS Rp 14.998.600.000. Nama Pemenang PT. BINA KARYA SARANA Alamat Komplek Ruko Eecelent Blok B No. 11 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota NPWP 03.006.574.2-217.000 Harga PenawaranRp. 14.547.000.000. (pengumuman pemenang 06 Juli 2012 – 13 Juli2012, penandatanganan kontrak 17 Juli 2012 – 23 Juli 2012).

Bahwa PT. BINA KARYA SARANA sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (Radiologi) RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 14.998.600.000.dengan harga Penawaran Rp. 14.547.000.000. Pengumuman pemenang PT. Bina Karya Sarana dilakukan melalui 3 kali perubahan yakni pada 27 Juni 2012, 4 Juli 2012 dan 6 Juli 2012.

Kemudian setelah masa sanggah 13 Juli 2012.

Penetapan PT. Bina Karya Sarana sebagai pemenang setelah masa sanggah ini diduga karena adanya surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau perihal izin sub PAK. Tapi anehnya lelang pengadaan alat-alat kedokteran (radiologi) RSUD Batam tersebut akhirnya dibatalkan Kuat dugaan untuk spesifikasi teknis alkes Radiologi tidak sesuai kontrak, diantaranya: 1. Mobile Xray, 2. X ray Machine Statonery 550 mA, 3. USG 4 D, 4. Ct Scan 64 slice, 5. Computer Radiography. Ct Scan Merek SIEMEN merupakan barang bekas (second hand) Bahwa Alat-Alat Kedokteran (Radiologi) DIDUGA KUAT tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak tersebut berkisar Rp. 4,7 miliar dan berpotensi kerugian negara sebesar Rp.9.847.000.000 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam drg. Fadilah Malarangan sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan dan menyerahkan hasil pekerjaan Alkes RSUD 2012 TIDAK SESUAI KONTRAK. Ini terindikasi bahwa pengadaaan Alat-Alat Kedokteran Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) RSUD Batam APBD 2012 HPS Kedokteran Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 3.965.755.600 dan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (Radiologi) RSUD APBD 2012 HPS Rp 14.998.600.000 pada akhir Januari 2013 masih belum bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat karena dalam tahap pemasangan dan instalasi serta belum dilakukan Uji Fungsi. Diduga terjadi pembayaran yang tidak sesuai kondisi hasil penyelesaian pekerjaan. DIDUGA ada manipulai pembuatan Berita Acara penerimaan barang untuk melengkapi dokumen pembayaran.

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran ICU/NICU RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 7.958.700.000 Nama Pemenang PT. VANDA DIAGNOSTIKA Jl. Tgk. Dibitai No. 15 Lampineung Banda Aceh NPWP 02.246.143.8-101.000 Harga Penawaran Rp. 7.599.999.000 (pengumuman pemenang 31 Mei 2012, penandatanganan kontrak 09 Juni 2012 – 15 Juni 2012).Bahwa DIDUGA KUAT PT. VANDA

Bersambung ke Hal.11 ...............

 KEPRI & BATAM

EDISI 80

9

DANA JHT PNS KOTA BATAM TIDAK JELAS Diduga kuat Di Korupsi!!

Penjarakan Para Oknum ............. dari Hal. 10 DIAGNOSTIKA merupakan perusahaan yang dipinjam pakai oleh pihak kelompok perusahaan SUHADI dan proses lelang sudah diatur terlebih dahulu untuk memenangkan.

PT. Bina Karya Sarana dan PT. Mitra Bina Medika tidak tertib administrasi pajak. Hal ini terindikasi PT. Bina Karya Sarana memiliki NPWP ganda, yaitu: 03.006.574.2-217.000 dan 03.006.574.2-215.000, demikian juga PT. Mitra Bina Medika memiliki NPWP ganda, yaitu: 1. NPWP 02.795.952.7217.000 dan 2.NPWP 02.795.952.7-215.000. NPWP ganda ini bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2008 Tentang Penyampaian Peraturan Jenderal Pajak Nomor 26/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak dengan pengguna ganda. Disebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Oleh karena itu setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi perpajakan Lelang pengadaan tersebut SARAT KOLUSI. Berdasarkan telusuran serta kejadian disinyalir ada permainan secara sistematis dengan beberapa peran antar lain: 1. Oknum Peran Atur di ULP/POKJA Pengadaan Batam: oknum ini berperan mengatur dokumen lelang dan dukungan distributor dengan menutup dan atau mengunci spesifikasi teknis barang, 2. Oknum Peran Penyedia (Perusahaan) : oknum ini berperan mengatur pembagian komisi, 3. Oknum Peran Jaringan: oknum ini berperan sebagai penghubung proses lelang dan penyedia barang. Oknum-oknum tersebut mempunyai kedekatan dalam organisasi kepemudaan DPD KNPI Kota Batam periode 2009 – 2012.

Bermula pengakuan WINDA M (Ketua KNPI Kec. Batam Kota 2009 – 2012) meminta : “jangan diributkan soal alkes karena yang bermain orang-orang kita semua”.

Oknum ADI MAJA, ST (Wakil Ketua DPD KNPI Kota Batam 2009-2012) mengatakan: “saya di ULP/Ketua POKJA karena rekomendasi ANDI S MUKHTAR, ST. (Sekretaris DPD KNPI Kota Batam 2009 – 2012). ANDI S MUKHTAR, ST juga mengatakan dekat dengan BAMBANG HERBUDI (Wakil Ketua DPD KNPI Kota Batam 2009 -2012) BH ini telah dilaporkan ke Polresta Barelang dengan STDP Nomor: LP-B617/VII/2012/Kepri/SPK-Polresta Barelang pada tanggal 11 Juli 2012 atas dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan BAMBANG HERBUDI terhadap perlapor (STDP relampir) terkait upaya Pelapor untuk mengungkap dugaan kecurangan lelang pengadaan tersebut. Kolusi ini juga diduga melibatkan MUKHTI (adik ipar Walikota Batam). 4. Peran Legalitas: oknum ini berperan melakukan legalitas proses lelang hingga penandatangan kontrak dan penyediaan barang serta pembayaran. Oknum tersebut, diantaranya RIZKI FAISAL Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

KUAT DUGAAN beberapa oknum DPRD Batam terindikasi menerima gratifikasi sebagai pemberian suap berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas dan fungsinya yakni PENGAWASAN Anggaran Belanja Pengadaan Alkes RSUD Batam 2012, indikasi ini seperti diberitakan di majalah FORUM KEADILAN No. 44/04 – 10 Maret 2013 halaman 54 dan SMS handphone yang memuat rekaman percakapan : “Seorang walikota dan wakil menerima 1.5 milyar dan 1 milyar dari proyek alkes, ketua DPRD dan Wakil wakilnya menerima 1 milyar, komisi 4 DPRD menerima 600 jt, M 500 jt, Ketua Komisi IV DPRD Kepulauan Riau Riki Faisal, SH. 1 milyar, semua pengakuan Direktur RSUD Fadilah Malarangan, ke Riki Solihin, Rusmini dan ibu Diana dari PPP YG MENERIMA DUITNYA DAN PENGAKUAN DRG. FADILAH DIREKTUR RSUD TERSEBUT DI REKAM oleh ibu Rusmini dari Golkar komisi 4 dan didengar oleh saksi Riki Solihin” PT. Bina Karya Sarana dan PT. Mitra Bina Medika dengan kondisi persyaratan yang sama juga memenangkan lelang pengadaan alkes di Dinkes Provinsi kepri, Dinkes Kabupaten Bintan, RSUD Tanjung Uban, berjumlah Rp. 68.602.650.800, diantaranya: Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Kepri APBD 2012 HPS Rp 12.960.840.000. Nama Pemenang

PT. BINA KARYA SARANA Alamat Komplek Ruko Eecelent Blok B No. 11 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota NPWP 03.006.574.2-215.000 Harga Penawaran Rp. 12.804.884.000. (pengumuman pemenang 19 April 2012, penandatanganan kontrak 01 Mei 2012).

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi APBD 2012 Kepri HPS Rp 2.800.720.826. NamaPemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-215.000 Harga Penawaran Rp.2.788.005.000. (pengumuman pemenang 20 Pebruari 2012, penandatanganan kontrak 15 Maret 2012).Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kab. Bintan APBD 2011 HPS Rp 12.995.999.000. Nama Pemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-215.000 Harga Penawaran Rp.12.984.400.000. (pengumuman pemenang 22 Juli 2012, penandatanganan kontrak 5 Agustus 2012).

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Penunjang Medis RSUD Tanjung Uban APBD 2011 HPS Rp 3.083.096.000. Nama Pemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-215.000 Harga Penawaran Rp.3.069.000.000. (pengumuman pemenang 11 Maret 2012, penandatanganan kontrak 22 Maret 2012).Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah RSUD Tanjung Uban APBD 2011 HPS Rp 7.993.561.000. Nama Pemenang PT. BINA KARYA SARANA Alamat Komplek Ruko Eccelent Blok B No.11 Kel.Teluktering Kec. Batam Kota NPWP 03.006.574.2217.000 Harga Penawaran Rp.7.982.906.800. (pengumuman pemenang 11 Maret 2011, penandatanganan kontrak 22 Maret 2011).

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Tanjung Uban APBD 2010 HPS Rp.4.869.135.000. Nama Pemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7215.000 Harga Penawaran Rp.4.885.000.000. (pengumuman pemenang 12 Okotber 2010, penandatanganan kontrak 21 Oktober 2010).

Pengadaan Peralatan Kedokteran Dinas Kesehatan Provinsi APBD 2010 Kepri HPS Rp.19.160.681.591. Nama Pemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7215.000 Harga Penawaran Rp.18.990.000.000. (pengumuman pemenang 21 Juli 2010, penandatanganan kontrak 29 Juli – 04 Agustus 2010). Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD Tanjung Uban APBD 2009 HPS Rp5.158.519.920. Nama Pemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-215.000 Harga Penawaran Rp5.098.455.000. (pengumuman pemenang 11 September 2009, penandatanganan kontrak 23 September 2009).

Bahwa diduga kuat ke-5 lelang pengadaan alkes tersebut dimenangkan karena SARAT KOLUSI ada peran atur Ketua Komisi IV DPRD Batam Rizki Faisal, SH. Dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tjetjep Yudiana baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenangkan PT. BINA KARYA SARANA dan PT. MITRA BINA MEDIKA. Kata Yusril, bahwa PT.Bina Karya Sarana sebagai pemengan lelang pengadaan peralatan kedokteran Dinas Kesehatan Provinsi Kepri APBD 2010 HPS Pengadaan Peralatan Kedokteran Dinas Kesehatan Provinsi APBD 2010 Kepri HPS Rp 19.160.681.591. dengan Harga Penawaran Rp 18.990.000.000. Diduga peralatan yang disediakan oleh PT. Bina Karya Sarana diantaranya berupa BECKMAN COULTER 1991 (barang bekas), peralatan tersebut ditempatkan di RSUD Provinsi Kepri di Batu 8 Tanjung Pinang.

“Kita menghimbau pihak-pihak yang berkompeten dengan pengelolaan anggaran yang berasal dari uang rakyat, atau sebaiknya setiap amanah yang dipercayakan dijalankan sesuai prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan, sebab setiap perbuatan pelanggaran yang dilakukan mesti dipertanggung jawabkan,” tutupnya.

(TIM KEPRI )

Direktur Bumi Asih Agus Hartadi memberi keterangan yang berbelitbelit dan membuat PNS Pemko Batam dan seluruh LSM kesal

Batam.BIN. Kasus Asuransi Bumi Asih terus bergulir.

Hari Jumat (5/7/13) pihak Pemkot Batam , Asuransi, Perwakilan PNS dan sejumlah LSM hadir dalam RDP di Komisi I DPRD Kota Batam yang di ketuai Sekretaris Komisi I Askan Asrul Sanny. Direktur Bumi Asih Agus Hartadi memberi keterangan yang berbelit—belit dan membuat PNS Pemko Batam dan seluruh LSM kesal, karena menurut Agus pihak Asuransi hanya bisa membayar Rp 65 Miliyar dari total Rp.115 Milyar, alasannya pailit dan mengalami gangguan keuangan.

Pernyataan itu sempat memicu amarah PNS yang hadir termasuk LSM dan Anggota Komisi I, pasalnya beberapa waktu lalu pihak asuransi sepakat membayar klaim asuransi sebesar Rp.105 Miliyar.

Kami sebenarnya tidak pailit tetapi sekarang adanya batas kegiatan dari Tahun 2009. Jadi kami tidak hanya boleh menjual produk lagi, tapi masih menerima premi.

Kami pihak Bumi Asih dari hasil Audit Aset kurang dari 50 persen dari 100 persen. Seketaris komisi I Askan Asrul Sanny menyetujui pembayaran Rp 65 Miliyar oleh pihak Asuransi, asal sisanya tetap dibayarkan ke pihak pemko Batam walaupun akan ditempu jalur hukum nantinya. Puluhan orang yang menghadiri RDP mendesak Agus membuat keputusan, namun Agus belum bisa memberikan keputusan. Karena yang bisa mengambil keputusan adalah pimpinan Bumi Asih.

Pihak asuransi akan menerima jalur hukum apabila pihak Pemkot Batam tetap membawa kasus ini dan menerima hasil putusan pengadilan, terangnya.

Sementara dalam RDP, Very mengatakan kasus ini telah lama bergulir dari tahun 2012 dan sampai saat ini belum ada penjelasan yang bisa di terima dari pihak asuransi, kami meminta kepada DPRD pimpinan rapat dapat mengambil kesimpulan. dalam hal ini karena dari hasil yang diutarakan tidak adanya transparansi dari pihak asuransi mengenai berapa jumlah uang yang ada dari hasil uang asuransi perindividu yang diterima oleh pihak Bumi Asih.

Kalau dihitung dari tahun 2007 sampai 2012 berapa yang diterima dan berapa besaran uang yang ada, karena hasil perhitungan kami ada keganjilan dari awal 2012 sampai 2012. Menurut kami uang yang ada pada pihak asuransi ± 218 Miliyar, untuk itu kami meminta pihak asuransi memverifikasi masalah ini secara transparan supaya jelas berapa uang perorang yang ada di Bumi Asih . keterangan Very disambut sejumlah LSM Suarsat dan Hubertus dan sejumlah yang hadir dan meminta pihak Bumi Asih dapat memberi penjelasan secara rinci dan mengatakan pihak perwakilan Pemkot Malik adalah tumbal dan malik tidak tahu apa-apa terkait masalah ini.

Ini ulah pejabat daerah seperti Kabag Keuangan yang dulu Erwinta yang tersangkut korupsi dan terpidana korupsi yang lain sambil meneriakkan tangkap dan tahan pelaku masalah ini.Dan meminta pimpinan rapat dapat merekomendasi masalah ini ke KPK. Kalau di daerah tampaknya kasus ini akan tidak jelas. Agus memjawab semua hasil premi dihitung berdasarkan golongan ada 500, 750 dan 1 Juta tergantung golongan masing-masing PNS dan terkait jumlah dan besarnya kami tidak membawa data tersebut.

Kepala Keuangan Malik mengaku tidak dapat menunjukan secara rinci terkait besaran uang yang ada di pihak asuransi Bumi Asih, kami tidak membawa data tapi pihak pemko telah menyampaikan perhitungan ke pihak Bumi Asih. RDP akan di bahas kembali ( Tim Investigasi KEPRI)

ď Ž KALIMANTAN

EDISI 80

10

SEPUTAR PERAYAAN HUT KODAM XII TANJUNGPURA KE - 55 BAKSOS DALAM RANGKA HUT KODAM XII/TPR YANG KE-55 SERTA HUT BHAYANGKARA YANG KE-67

MARATON KODAM 10 K DIIKUTI 3.000 PESERTA

PANGDAM XII TANJUNGPURA

PANGDAM XII TANJUNGPURA MAYJEN TNI Ridwan bersama Kapolda KALBAR BRIGJEN POL Tugas Dwi Apriyanto mengikuti karya bakti di halaman mesjid Syarif Abdurrahman / Beting

PONTIANAK, BIN. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kodam XII tanjungpura yang ke-55 dan HUT Bhayangkara yang ke-67, Kesatuan TNI Angkatan Darat bersama Polda Kalbar serta seluruh Elemen masyarakat mengelar Gotong-Royong bersama dalam sekala besar.

Kegiatan Karya Bakti pembersihan Selokan serta pembersihan rumput diikuti oleh kurang lebih dari tiga ribuan personil dari prajurit TNI, Lanud, Polda Kalbar, Komunikasi Mitra Territorial (KMT) Kodim 1201 / Mempawah, FKPPI, Mahasiswa, Pelajar serta Masyarakat.

Kegiatan Bakti Gotong Royong tersebut dilaksanakan secara bersamaan dihari Ulang Tahun Kodam XII Tanjungpura yang ke55 dan Ulang Tahun Bhayangkara yang ke-67, selain kegiatan ini beliau mengatakan masih ada lagi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodam XII Tanjungpura, Uangkap,Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan di Kampung Dalam Bugis, Istana Kraton Kadriah Kecamatan Pontianak Timur, selasa (2/6). “Selain itu, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan mengatakan, Kodam XII tanjungpura dan Bhayangkara memiliki hari Ultah yang hampir bersamaan, sehingga Kerja Bakti bisa dilaksanakan secara bersamaan, Bukan hanya itu saja, ungkap beliau, masih banyak lagi kegiatan yang akan kita laksanakan dilapangan yang bersifat Sosial maupun Olah Raga, terutama kata beliau, Agen Lomba Lari 10 Kilometer yang kita laksanakan pada hari sabtu tanggal, 06 juli 2013 mendatang, Tenis Meja, Sepeda Santai juga Perlombaan Sumpit.

Sementara itu, Kapolda Kalbar Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto menambahkan, bahwa di hari jadi Ulang Tahun Bhayangkara yang ke-67 ini, beliau berjanji akan mengubah Lokasi Beting menjadi Kawasan yang Positif serta akan dijadikan nya tempat untuk Wisata, hal tersebut akan menjadi Agenda Priolitas Polda Kalbar untuk mengembalikan Citra Negatif yang dilekatkan sebagian masyarakat terhadap Kampung Dalam Bugis ini akan di upayakan untuk diperbaiki.

Sangat kita sayangkan serta kasihan sekali para Generasi Muda yang ada di Kampung Dalam Bugis/Beting ini, mereka semuanya tidak bersalah, disisi lain ada juga yang mengatakan bahwa yang berasal dari Kampung Dalam ini tidak dapat menjadi PNS atau selain nya di Pemerintahan, itu tidak boleh, bagaimanapun permasalahan yang ada di Kampung Dalam Bugis/Beting ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Ungkap beliau.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto, sangat mengharapkan kedepan nya para Digma jelek terhadap akan Daerah/ Beting ini, mesti di Ubah, bahkan beliau mengungkapkan suatu saat, di daerah Beting ini bakal akan ada Generasi lebih baik, kita berharap bahkan Generasi yang ada di Beting nantinya akan ada yang menjadi Kapolda atau Pangdam suatu saat nanti, kata Kapolda Kalbar di sela-sela Kerja Bakti bersama di Kampung Dalam Bugis. ( TENGKU A /A gus A)

MENGHADIRI GERAKAN TERPADU KALIMANTAN BARAT ( GARDU KALBAR ) DI UNTAN PONTIANAK, BIN. Keterlibatan TNI dalam kepedulian masalah pangan bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Ini terbukti dengan Aktifnya Institusi TNI dalam berbagai kegiatan Pertanian dari setingkat desa maupun yang berskala Nasional.

Didalam hal ini pula tergambar dalam pembukaan hari Krida pertanian, Koprasi, Keluarga, Pangan Sedunia, Lingkungan Hidup dan penanaman pohon sedunia serta pesta tani tingkat Propinsi kalbar 2013 di Auditorium Untan Pontianak.

Acara tersebut dengan tema, melalui gerakan terpadu kalbar (GARDU KALBAR) kita wujudkan kemandirian pangan, Keluarga yang bahagia, Masyarakat yang sejahtera, beserta Hutan dan juga Lingkungan.

Keterlibatan TNI sebagai wujud pengabdian nya kepada Rakyat dan juga Bangsa Indonesia, acara tersebut dibuka oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, terlihat juga bapak Pangdam XII Tanjungpura yang sangat antusius mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir.

Didalam sambutan nya bapak Gubernur mengatakan, contoh masalah pangan, Lingkungan, Keluarga Berencana, bukan sematamata pemerintah daerah tetapi juga kerjanya TNI, didalam keterlibatan nya TNI, bukan nya dianggap tentara mengambil pekerjaan, melainkan tentara itu berupaya membantu Memotivasi para petani kita serta mendorong para petani supaya bisa lebih baik lagi sehingga para petani di kalimantn barat ini bisa serta mampu menjadi peta yang berkwalitas, jelas Gubernur.

Gebernur menilai kondisi dunia atau bumi sudah sangat berbeda serta tidak bersahabat dengan kondisi Ekstrim, saat ini menurut para petani harus banyak di berdaya gunakan dengan Teknologi yang tepat guna karena belum tentu bisa diramal seperti dahulu, sekarang ini cuaca tidak bisa lagi kita tebak, sehingah mempengaruhi hasil tanam kita, ungkap nya dalam acara tersebut.

Dalam acara tersebut Bapak Gubernur didampingi oleh, Wakil Gubernur Cristiandy Sanjaya, MM, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI M. Ridwan, Walikota Pontianak Sutarmidji,SH,MHUM, Bupati Kayong Utara, DRS, Hildi Hamid, Ketua DPRD Propinsi Kalbar, serta beberapa jajaran SKPD dilingkungan Pemprov Kalbar. (PRAYETNO JASMO )

BERBAGAI KEGIATAN PERLOMBAAN DALAM RANGKA HUT KODAM XII TANJUNGPURA YANG KE 55

LOMBA DAYUNG LCR DAN PERAHU NAGA PONTIANAK, BIN. Dalam Rangka Ulang Tahun Kodam XII Tanjungpura yang ke 55, Kesatuan TNI Angkatan Darat mengelar berbagai kegiatan sosial diantara lain perlombaan Dayung Sampan LCR di depan Alun- Alun Kapuas Pontianak, Guna untuk memeriahkan Ulang Tahun Kodam XII Tanjungpura yang ke 55.Perlombaan tersebut di ikuti oleh Tiga puluh Tim Dayung dari prajurit TNI serta dari berbagai kesatuan, Hadiah yang diperebutkan oleh para peserta adalah uang jutaan rupiah serta Piala,

tampak terlihat para peserta sangat antusias untuk memenangkan pertandingan Dayung tersebut.Pangdam XII Tanjungpura MAYJEN TNI RIDWAN mengatakan, Perlombaan Dayung ini akan kita terus laksanakan untuk setiap tahun nya, Harapan beliau untuk tahun yang akan datang akan bisa lebih meriah lagi dan juga akan tetap bekerja sama dengan PODSI Kalbar.

PANGDAM XII TANJUNGPURA MAYJEN TNI Ridwan ( Baju Kaos Merah) Menyerahkan Piala Kepada pemenang Lomba lari Marathon 10 K dihalaman MAKODAM Kab. Kubu Raya

KUBU RAYA, BIN. Lomba lari Maraton dalam rangka HUT Kodam XII Tanjungpura yang ke-55 diikuti sekitar 3.000 peserta yang terdiri dari berbagai unsur yaitu TNI, Polri, serta Masyarakat Umum lain nya yang berbaur ikut meramaikan Maraton Kodam 10 K, kali ini Lomba Lari Maraton 10 K mengambil start di Gerbang Pelabuhan Udara Supadio Kabupaten Kubu Raya, serta untuk finish nya di depan Makodam XII Tanjungpura Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Selasa (6/7) pagi.

Kegiatan Lomba Lari Maraton 10 KM yang dilepas langsung oleh bapak Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya tersebut merupakan Event Kodam XII Tanjungpura untuk pertama kali nya di Tahun 2013 yang di gelar sebagai bagian dari HUT Kodam XII Tanjungpura yang ke-55 ini.

Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan mengatakan, ini semua adalah bagian dari upaya Kodam XII/Tpr yang bersinergikan Pogram Koni Kalbar untuk mencetak Bibit Atelt yang bisa di andalkan diberbagai ajang serta dalam HUT Kodam XII/Tpr yang ke-55. Lanjut Beliau, tak hanya untuk membantu Koni untuk mencetak Bibit Atlet saja, kita juga akan memberikan kemudahan kepada semua Anggota kita, bilamana ada yang memiliki potensi untuk menjadi Atlet Kalbar yang akan di bina langsung oleh Jasdam XII Tanjungpura, kita juga akan bertekat untuk menjadikan Event Kodam 10 K untuk dijadikan sebagai Agenda Tahunan.

Ketua Koni Kalbar SY Machmud Alqadri mengucapkan Terima Kasih atas kepedulian Kodam XII/Tpr yang sangat begitu peduli dengan perkembangan Olah Raga Khusus nya dalam upayah menciptakan Bibit Atlet cabang Atletik Khusus nya di Kalimantan Barat kita ini.Lanjut Ketua Koni Kalbar, saya sangat Berterima Kasih atas Kerjasama yang selama ini yang sudah terjalin dengan baik, Koni Dan Kodam XII/Tpr sudah saling bersinergi dalam pengembangan cabang Olah Raga di Kalimantan Barat kita ini, serta kami sangat berharap jalinan kerjasama ini bisa terus ditingkatkan lagi.

Dalam Kegiatan Lomba Lari Maraton 10 K, sebagian besar diikuti oleh peserta yang berasal dari Unsur TNI, Polri, yang terdiri dari berbagai Kesatuan diantaranya, TNI AD, TNI AU, TNI AL, beserta Masyarakat Umum, Event ini juga diikuti oleh Kesatuan Satpur/ Banpur, Balakdam serta dari berbagai kesatuan Territorial yang berada di Wilayah Kodam XII Tanjungpura Kalimantan Barat kita ini.

Dalam Lomba Lari Maraton 10 K kali ini, untuk Kategori yang terbaik dalam Event kita ini dengan catatan waktu 32.42.57. detik dirai oleh Nyiu Sui Pat (1743) yang berasal dari Kabupaten Pontianak, untuk kategori Putra, sedangkan untuk Kategori putri dirai oleh Stefi (1108) dari Kabupaten Pontianak juga dengan memperoleh waktu, 41.41.02. detik. Sedangkan Untuk sumber waktu dari Panitia tersebut. ( PRAYETNO JASMO )

Lanjut beliau, peringatan HUT ke 55 Kodam XII Tanjungpura dalam waktu dekat ini akan banyak melaksanakan kegiatan Sosial serta Olah Raga, Terutama nya adalah agenda lomba lari 10 Kilometer yang akan kita laksanakan pada tanggal, 06/07 , Sepeda Santai, Lomba Sumpit, Tenis Meja, serta Bakti Sosial yang akan kita laksanakan ke Masyarakat.

Pangdam XII Tanjungpura MAYJEN TNI RIDWAN juga menilai kegiatan yang baru saja kita laksanakan ini sangat positif sekali, mengingat Dayung ini adalah sebuat cabang Oleh Raga yang perlu kita kembangkan untuk lebih luas lagi.

Kegiatan seperti ini diharapkan supaya dapat ikut menambah personil Atlet khusus nya di cabang Dayung itu sendiri.

Ketua Umum PODSI Kalbar Sukiman menambahkan, untuk pembinaan Atlit Dayung akan seterusnya kita dilaksanakan, Dengan besar harapan semakin banyak Atlit Dayung yang akan membesarkan cabang Olah Raga Dayung itu tersebut.Abdi Nur Kamil, selaku koordinator perlombaan Dayung menyebutkan, para juara

sesuai dengan kekompakan yang dipertandingkan, Untuk lomba Dayung Balakdam XII Tanjungpura, juara satu nya diraih oleh Jasdam, dilanjutkan dengan juara dua nya diperoleh Denmadam, sementara juara tiga nya di peroleh Hubdam.

Selanjut nya kelompok Dayung Satuan Tempur juga diperlombakan, untuk pemenang yang pertama diperoleh dari Batalion Inf 644/ Wls, selanjutnya juara dua diperoleh dari Rindam XII Tanjungpura, sedangkan untuk juara ketiganya adalah dimenangkan oleh kesatuan Denkav 2 Beruang Cakti.Sedangkan dari Kelompok Satuan Tempur lomba Dayung dimenangkan untuk juara pertamanya dari Kodim 1203/ , untuk juara keduanya dari Kodim 1206/ Putusibau sedangkan untuk juara ketiganya adalah dari Kodim 1202/Singkawang. Abdi Nur Kamil mengatakan, inilah para pemenang lomba Dayung yang telah berhasil menyingkirkan para lawan nya yang sebanyak tiga pulih Tim yang ikut perlombaan tersebut. (Tengku Apreandy )

 KALIMANTAN

EDISI 80

11

KODIM 1204/SANGGAU MENGUKUHKAN KMT SEBAGAI MITRA KERJA

ANGGOTA KOMUNIKASI MITRA TERRITORIAL (KMT) KODIM 1204 / SANGGAU BERFOTO BERSAMA DENGAN KOMANDAN KODIM 1204 / SANGGAU LETKOL JULKIFLI DI AULA MAKODIM 1204 / SANGGAU SANGGAU-BIN, Suatu kesempatan yang terbaik bagi para Anggota Komunikasi Mitra Territorial (KMT) Kodim 1204 / Sanggau yang pada akhirnya di Sah kan juga oleh Komandan Kodim 1204 / Sanggau Letkol Inf Julkifli, (9/7) Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodim 1204 / Sanggau Letkol Inf Julkifli mengatakan, Bahwa KMT ini sudah terbentuk lama, yang paling pertama di Kabupaten Pontianak Khususnya di Kodim 1201 / Mempawah, namun di kota Sanggau baru kita akan bentuk dengan harapan bisa membantu Kodim 1204 / Sanggau serta supaya para Anggota bisa lebih dekat dengan Masyarakat nya dan juga para Anggota di Jajaran Kodim 1204 / sanggau tersebut.Komandan Kodim 1204 / Sanggau Letkol Inf Julkifli juga mengharapkan partisipasi para masyarakat serta antusiasnya supaya bisa bergabung dengan KMT sebagai mitra kerjanya Kodim 1204 / Sanggau. Membantu memberikan Informasi apapun yang terjadi di lapangan.

Beliau juga mengatakan, bahwa Kodim 1204 /Sanggau dekat dengan Malaisia, selama ini kita terus di anak tirikan, maka dari itu haruslah kita pertahankan supaya tanah air yang tercinta ini tidak dipandang nya semena mena.

PENDIRI / KETUA Komunikasi Mitra Territorial (KMT) Kodim 1204 / Sanggau Tengku Apreandy mengatakan, KMT adalah sebuah Organisasi kemasyarakatan yang dimana kita ketahui para Anggota nya yang terdiri dari berbagai Elemen Masyarakat, Kaya. Miskin , Lemah maupun yang kuat, dikarenakan KMT bukanlah tempat untuk berlindung namun KMT adalah tempat dimana Masyarakat kita di ajarkan yang terbaik, siapapun yang berbuat kesalahan kami tidak akan melindungi malahan akan kami berikan Sangsi yang se Berat berat nya kepada Anggota yang melanggar peraturan kita tersebut.

Beliau juga mengatakan KMT sudah lama berkecimbung di Kabupaten Pontianak, Landak serta juga di Kabupaten Kubu Raya, dimana kita semua ketahui, KMT di Kubu Raya Khusus nya sudah berkembang, contoh nya KMT yang ada di Kabupaten tersebut selalu mengadakan Kegiatan Karya Bakti serta Bakti Sosial, bersama sama dengan Pemerintahan Daerah serta Masyarakat setempat.

KMT sudah tidak asing lagi bagi kita semua nya, karena kami bekerja tanpa Pambri serta meminta apa pun bentuk nya, kami bekerja sesuai dengan Hati Nurani dimana kita ketahui Motto kami adalah SAKIT SATU SAKIT SEMUA NYA itulah kami dan juga jati diri kami sebagai mitra kerjanya TNI dimana pun kami itu berada, serta para Anggota kami juga tidak di gaji se SEN pun oleh Kodim 1204 / Sanggau, melainkan kamilah yang akan selalu memberi kepada yang kami anggap layak kami bantu.

Drs, Antonius seorang Toko masyarakat yang tinggal di Kota Sanggau yang di wawancara oleh BIN mengataka, Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Komandan Kodim 1204 / Sanggau kita ini, selama bertahun tahun kami tinggal di sini belum ada seorang Komandan Kodim itu mau duduk sama sama dengan Masyarakat bawah seperti di KMT ini rata rata Anggota nya itu

menengah kebawah, walaupun saya ini baru tau, tapi saya sangat terharu kepada Komandan Kodim 1204 / Sanggau yang betul betul masih punya jiwa kebersamaan, bukan hanya untuk orang kaya saja, tetapi untuk orang kelas bawah pun di rangkul nya menjadi Mitra kerjanya, Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Umur yang Panjang, Rejeki, Kesehatan serta Kedudukan yang lebih tinggi lagi supaya bisa merangkul serta mendidik semua Masyarakat kita menjadi yang terbaik bagi Nusa dan Bangsa .

Lanjut beliau lagi, dengan di kukuhkan nya Komunikasi Mitra Territorila (KMT) Kodim 1204 / Sanggau ini, saya berharap para Masyarakat yang tergabung di KMT Kodim 1204 / Sanggau ini, tidak semena mena berbuat hal yang tidak kita inginkan, Jadi lah Pahlawan bagi diri kita sendiri janganlah tepuk dada dan juga berkata yang tidak benar karena Anggota KMT adalah orang yang paling Mulia, selalu merendah kan diri dimanapun Anggota itu berada serta KMT itu sendiri memiliki Dua Fungsi yaitu sebagai Pertahanan Rakyan serta juga sebagai Pertahanan sipil, jadi kalau masyarakat yang sudah tergabung ke KMT dia bukan lagi sebagai masyarakar melainkan sebagai Aparat Penegak Hukum yang sangat Mulia.

Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak LIM TJIN NYIAN / TENGKU APREANDY sebagai Pendiri dan juga Ketua KMT Kodim 1204 / Sanggau ini yang senantiasa serta membantu membangkitkan Jiwa Sosial yang selama ini sudah hilang di Kabupaten Sanggau kita ini, Saya sangat berharap semoga Tuhan yang maha Esa memberikan Riski yang banyak serta Umur yang panjang untuk beliau, AMIN. Lanjut seorang Aparat Kepolisian yang bertugas di Polres Sanggau yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut mengataka, saya sangat mendukung ada nya KMT itu di Kabupaten Sanggau, kalau bisa semua masyarakat ikut bergabung di KMT itu sendiri, karena saya tau siapa PIMPINAN nya itu, beliau orang nya tegas serta cerdas dalam berbagai hal.

Bukan hanya itu saja beliau bisa membuktikan bahwa Masyarakat yang dia rangkul bisa dibina dengan baik dan benar, dalam mengalakan semua kegiatan ke masyarakatan dimana pun beliau itu berada, serta selalu menunjukan kehidupan yang sangat sederhanya sekali, saya berharap KMT bisa banyak mendapatkan dukungan dari Pemerintahan maupun masyarakat dimana pun itu berada. ( PRAYETNO JASMO )

KA. SEKSI DIKTI DAN PTK BIDANG PMK Provinsi Kalimantan Barat Angkat Bicara Mengenai hak Guru Fungsional PONTIANAK, BIN. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat, menanggapi tentang para guru fungsional yang ada di Daerah kapuas hulu, , Ka seksi dikti dan PTK Bidang PMK, Maliki mengatakan, para guru itu yang berstatus PNS atau Non PNS, dibawah Kemeneg atau Pemda para Guru yang menyatakan tidak mendapatkan Tunjangan Khusus tersebut itu. Namun sebalik nya Undang –undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa bagi guru non PNS , berhak mendapatkan tunjangan Khusus apakah di angkat oleh perintah, pemerintah daerah atau Masyarakat Lanjut Maliki,Spd MM. mencontohkan di Kabupaten Bengkayang, para Guru yang tidak mendapatkan Tunjangan Khusus, namun di Kabupaten itu sendiri dapat Mengalokasikan Anggaran Guru itu, sehingah para Guru tidak terjadi lagi seperti yang di Kapuas Hulu tersebut.

Untuk Alokasi Dana di Daerah Khusus itu, seperti Daerah yang terkena Bencana Banjir serta Bencana Alam lain nya, termasuk juga menanggulangi Dana Perbatasan supaya jangan sampai anakanak kita itu bersekolah keluar Negri dan sebagai nya, sedangkan untuk Dana Daerah yang Terpencil itu di Tetapkan oleh para Bupati serta para Pemda setempat, disitu para Kabupaten yang sudah di tetapkan oleh Bupati yang di pegang oleh para guru dimana mereka menuntut hak nya itu,” ungkap Maliki.

Propinsi, para Guru yang ditetapkan oleh para Bupati itu yang sudah di SK kan oleh Gubernur per Kabupaten mendapatkan Dana Tunjangan sebesar Rp, 100 Ribu per Guru setiap Bulan hingga per Tahun nya, Apakah Kabupaten menyambut atau tidak, Ungkap MALIKI, Spd. MM. kepada Wartawan media BIN Guru yang mendapatkan Dana Tunjangan Khusus tersebut adalah para Guru yang ditetapkan oleh Kabupaten /Kota bahkan Usulan itu mulai dari Satuan Pendidikan, contoh sekarang tahun 2013, kita melalui data Aplikasi Online yaitu nama nya DAPUDIK, apabila Dapudik itu Sukses, maka sekolah itu akan mengirimkan Data nya ke Pusat, sedangkan untuk tahun yang 2012 kebawah itu, masih mengunakan Data Manual.

Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota melalui Oprator Dapudik dan Oprator Tunjangan, akan menyeleksi, apabila data itu sukses, serta

MALIKI S.PD, MM KA SEKSI DIKTI DAN PTK BIDANG PMK, PTK DAN DIKTI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI

KALBAR

sudah masuk ke Dinas Pendidikan, Sekolah ketepatan waktunya, Kelengkapan Data, Cepat, Tepat, Akurat Data yang dikirimke pusat, untuk tunjangan khususnya itu tersebut, namun tidak disertakan para guru yang baru sesuai dengan data Oprator Dapudik itu sendiri.

Untuk tunjangan tersebut, setiap tahun nya naik Hampir 50 persen per tahun nya, dari tahun 2008 sampai tahun 2013, cuman Kabupaten / Kota tidak bisa men Indikator tahun lalu dengan tahun sekarang, apabila batas waktu tidak memenuhi ketepatan, Kecepatan, Data yang masuk ke Pusat.

Kepala seksi juga mencontohkan lagi, di Kabupaten Sambas misalnya mendapatkan 100 orang apabila di Kabupaten Putusibau tidak bisa mendapatkan 100 orang , mungkin hanya 80, orang untuk sisanya yang 20 orang kita berikan kepada Kabupaten yang lainnya, karena itu kita sudah sepakat dan juga kita berikan Surat serta mereka juga tidak bisa Komplin ke Kabupaten.

Anggaran serta Peraturan, sebelum pelaksanaan Tugasnya di lapangan atau ke Daerah, kita sudah SOSIALISASIKAN kepada para guru, Rel nya itu berapa untuk penempatan di Daerah tersebut, makanya mereka yang berada di Kabupaten itu sendiri, tidak bisa Komplin ke Propinsi, Mekanisme serta Prosedur yang kita jalani, walaupun pakai SMS atau Email kita catat mereka, bahkan ada kesepakatan dari mereka, apabila anda tidak memenuhi batas waktu kami menyatakan siap, Setiap Sosialisasi kita kepada mereka .justru apakah peraturan undang-undang tidak berlaku untuk kabupaten kapuas hulu dan kemana dana APBD dari 2008 sampai 2013 kemana hilang dana tersebut …

Menyikapi para guru yang Dapat atau Tidak mendapatkan Tunjangan tersebut, MALIKI, KA SEKSI PTK DAN PMK dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalbar mengatakan, tugas kita adalah Mensosialisasikan serta mengadakan Pembinaan, Koordinasi, Komunikasi yang Aktif dengan Kabupaten, sekarang dengan PP Nomor 38 yang batas Kewenangan Propinsi Mencaplok langsung Sekolah ada batas nya, karena mereka sudah mengadakan Otonomi p e n u h dengan Dinas Kabupaten / Kota dan juga suatu kebebasan untuk kebijakan, mereka melihat berapa yang diberikan jatah oleh Pusat maupun Propinsi, setelah itu mereka melakukan zona Skalaproitas, katakan lah Badau,Tepuai itu kan zona jalur Sutranya di bandingkan dengan Jongkong, Suhait dan lain nya, silakan kebijakan Kabupaten / Kota Kecamatan menetapkan sesuai dengan SK Bupati tersebut.

Yang tahu persis adalah kepala Dinas Kabupaten / Kota dan Kepala UPT setempat, beliau juga mengatakan dari 14 Kabupaten / Kota semuanya itu tidak sama rata di sesuaikan dengan Daerah tersebut.

Harapan dari besar hal tersebut akan Rel pada titik sasaran Menurut Maliki ,Spd ,MM selaku Ka Seksi PTK dan PMK Dinas Pendidikan Propinsi Kalbar supaya untuk kedepan nya para Guru itu haruslah meningkatkan SDM juga menguasai AITI nya dan para guru itu bisa lebih Profesional lagi, begitu juga Dinas Kabupaten / Kota para Pimpinan Daerah bersama sama dengan jajaran haruslah melakukan Sosialisasi, Koordinasi, serta Pembinaan yang adil sama dengan para guru tersebut juga hak nya diberikan pada yang mempunyai hak para guru “, ungkapnya.(Tengku/Agus)

 KALIMANTAN

EDISI 80

12

SUDAH SAATNYA KPK AUDIT DISDIK KALBAR Hilangnya Dana Sertifikasi dan Fungsional Guru Semakin hari berita tragis yang menimpa guru-guru yang berada di daerah khusus Kabupaten Kapuas Hulu semakin terungkap.

Perkembangan berita yang diperoleh Tim Investigasi di lapangan baik itu berdasarkan penelusuran investigasi atau masukan dari guru-guru mengenai masalah penggelapan (terlambat bahkan tidak tersalurkan) dana tunjangan meliputi tunjangan fungsional (APBD), tunjangan sertifikasi (APBN) dan tunjangan khusus (APBN) tidak bisa dibendung lagi.

Dari penelusuran dan temuan Tim Investigasi diketahui bahwa ada beberapa catatan penting yang perlu diketahui dan digarisbawahi oleh lembaga/instansi yang mempunyai kapasitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan ini atau bagi siapa saja yang mungkin masih ada tersimpan sedikit rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama bahkan juga untuk Pemimpin Tertinggi Negeri ini, yaitu: Perjuangan guru beramai-ramai menuntut hak mereka mengenai tunjangan-tunjangan pernah dilakukan beberapa kali. Apakah beraudensi kepada Bapak Bupati dan juga ke DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bahkan ke Dinas Pendidikan Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat pun sudah pernah mereka lakukan. Berikut kami muat materi audensi yang pernah disampaikan oleh guruguru. Audensi pertama: “Kepada Yth. Bpk. Bupati Kab. Kapuas Hulu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan tunjangan-tunjangan yang akhir-akhir ini ramai dipersoalkan. Tunjangan itu antara lain: tunjangan khusus. Berdasarkan Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu: 1.Tunjangan daerah terpencil dan terkebelakang 2.Tunjangan daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil 3.Tunjangan khusus daerah perbatasan dengan Negara lain 4.Tunjangan khusus daerah yang mengalami bencana alam 5.Tunjangan daerah yang mengalami bencana sosial dan konflik sosial Untuk lima kecamatan lintas utara yaitu: Kec. Puring Kencana, Kec. Empanang, Kec. Badau, Kec. Batang Lupar, Kec Embaloh Hulu termasuk kriteria ” Daerah perbatasan dengan daerah lain dan daereh terpencil serta terbelakang”.Meski diketahui Undang Undang No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Guru dan Dosen sudah dikeluarkan pemerintah dan berlaku, namun kami baru mendengar perihal ini tahun 2010. Pada tahun itu berita ini baru muncul tapi masih samarsamar, namun dari harian Pontianak Pos kami membaca bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar merasa sangat heran setelah kuota yang diluncurkan pusat sekitar 1000 orang lebih untuk Kab. Kapuas Hulu ternyata oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kapuas Hulu hanya mengusulkan sekitar 600 an orang untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Berpedoman dari itu semua pada tgl 23-02-2010 kami coba menelusuri kebenaran tersebut dengan mengutus 2 orang guru dari Kec. Batang Lupar untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Prov Kalbar di Pontianak sambil membawa persyaratan yaitu masing-masing guru 1 berkas lengkap yang dipersyaratkan. Hal ini mencakup berkas semua guru SD di Kec. Batang Lupar baik Guru Kelas, Guru Agama dan Guru Honorer. Kedua utusan kami menemui Pak Riyad beliau membenarkan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Prov Kalbar bahwa kepala dinas kabupaten lah yang mengusulkan 600 an orang saja sehingga kuota yang sisa diambil oleh kabupaten lain dan beliau menyarankan bahwa ususlan kami dibawa pulang untuk diusulkan dari Kapuas hulu, dan kami manut. Akhirnya semua guru SD baik guru kelas, guru bidang studi (guru agama dan guru olah raga) memvalidasi data bahan usulan antara lain beban kerja 24 jam mengajar, NUPTK, Rekening Bank dan SK-SK lain sesuai permintaan. Dengan surat pengantar dari KUPT Batang Lupar, 21 Februari 2011 bahan usulan tersebut diantar ke Putussibau. Karena pengusulan Dinas Pendidikan Kapuas Hulu berpedoman pada usulan terdahulu dan tidak memakai usulan kami yang baru ini maka masih banyak guru-guru di daerah perbatasan dan daerah terpencil yang tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Kami coba bersabar untuk menerima apa adanya. Tapi kesabaran kami mulai luntur ketika kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang tidak popular dengan memilah-milah tanpa berpedoman pada aturan.

Akhirnya kawan-kawan PGRI Kec. Badau pada bulan Oktober 2011 mengadu ke DPRD Kapuas Hulu sehubungan dengan jumlah guru yang sudah dapat tetapi rekeningnya di Bank Kalbar kenapa diblokir oleh Kepala Dinas Pendidikan? setelah audensi tersebut rekening para guru yang dapat tunjangan perbatasan mulai dibuka dan dapat diambil. Jumlah usulan diperbaharui tetapi guru-guru Agama dan guru kelas senior tetap tidak diusulkan. Kami para guru SD yang hadir saat ini telah mengabdi rata-rata lebih dari 30 tahun merasa sangat sedih. Kami tidak tahu apa alasan beliau tidak mengusulkan. Tapi 1 hal yang kami tangkap dari beberapa

pertemuan untuk guru agama katanya urusan DEPAG sedangkan guru-guru kelas karena sudah Sertifikasi. Perlu dipahami bahwa guru-guru agama dan guru-guru kelas yang sudah sertifikasi yang berada di daerah perbatasan dan daerah terpencil itu anggaran APBN nya terpisah antara tunjangan profesi dan tunjangan khusus.

Bapak Bupati yang kami hormati !!!...

Kami sangat kecewa dengan Kepala Dinas Pendidikan yang punya kebijakan sangat melecehkan kami guru-guru senior ini, yang seharusnya di penghujung pengabdian kami ini Pemerintah Pusat telah memberi Apresiasi kepada kami tapi itu tidak disalurkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kapuas Hulu. Cobalah bapak renungkan 30 tahun yang lalu dimana guru-guru senior ini menerobos hutan Kalimantan Barat mencerdaskan anak bangsa di Kapuas Hulu lalu bertahan hingga berkeluarga dan menjadi penduduk dimana ia ditugaskan. Sungguh menyedihkan….. sementara guru-guru yang sekarang baru saja bertugas 3 atau 4 tahun sudah mengusulkan pindah kembali ke kampung halamannya dengan berbagai alasan dan itu juga yang diusulkan dan mendapat tunjangan khusus. Paling ironis lagi iparnya kepala dinas yang notabene guru agama yang katanya dari DEPAG diusulkan mengapa sekarang mendapat tunjangan khusus?(suami-suami takut istri.red) Berdasarkan paparan atau uraian kami diatas maka hari ini kami menuntut : 1. Tunjangan khusus untuk Guru-guru yang belum dapat, supaya segera dibayarkan segera.

2. Kepala Dinas Pendidikan ( Antonius Anton ), Sekretaris dinas ( Jumran ), Kasi Ketenagaan / Tunjangan Khusus ( Rajali Tiwi Maswardi ) dan bagian tunjangan sertifikasi M.Yamin, Salma dan Meri. Supaya mundur dari jabatan sekarang dan menyelesaikan semuanya permasalahan kami.

Sebelum kedua tuntutan kami dikabulkan oleh Bapak Bupati kami akan tetap bertahan di tempat ini.” ( tertanggal 4 Januari 2012 ).

Pada audiensi pertama ini Bupati berjanji akan menyelesaikan dengan membawa 1 atau 2 orang guru perbatasan menghadap ke Jakarta (tidak dipastikan menghadap siapa.red). Tapi ternyata melalui KUPT dan pengawas TK/SD tanpa sepengetahuan guruguru mereka (diknas dan KUPT serta Pengawas TK/SD) berkolusi dengan menghasilkan kesepakatan yang isinya sungguh menghancurkan hati guru-guru. Dengan perasaan hancur lebur guruguru kembali beraudiensi kepada Bapak Bupati dengan anggapan Bapak Bupati tidak mengetahuinya. Audiensi ke 2 “ Setelah Audiensi pertama di tempat ini 2 bulan yang lalu kami menunggu kejelasan tentang tunjangan khusus untuk guruguru yang pada saat itu bapak berjanji untuk bersama 1 atau 2 orang guru perbatasan akan menghadap ke Jakarta, tapi ternyata melalui KUPT dan pengawas TKSD pada tanggal 25 Februari 2012 yang lalu kami menerima nota kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan para KUPT serta pengawas TK/SD yang isinya sungguh jauh dari harapan kami untuk bisa “dapat” dan sungguhsungguh penuh dengan rekayasa untuk “cuci tangan”. Semua pointnya diupayakan agar yang sudah sertifikasi untuk tidak diusulkan periode 2012 ini bahkan ada kesan dipaksakan dengan PERMEN 2007. Sedangkan guru agama dan guru yang sudah sertifikasi tahun 2011 yang belum dapat tahun lalu alasannya penggunaan NUPTK yang ganda dan Validasi data yang tidak akurat (yang memasukkan data adalah pegawai DIKNAS sendiri). Apalagi yang tahun 2012 ini bahan yang sudah kami sampaikan ke Dinas Pendidikan dikembalikan, sementara kuota tahun 2012 ini diluncurkan dari pusat 3000 orang guru untuk Kalbar dan kalau dibagi secara proporsional untuk seluruhnya 15 Kecamatan yang termasuk kategori penerima tunjangan khusus di Kalbar maka tiaptiap Kecamatan akan mendapatkan jatah 200 orang. Itu berarti sudah semua guru termasuk guru yang sudah bersrtifikat pendidik sudah terkafer di dalamnya. Sungguh heran dan membingungkan (sengaja.red). karena itu kami mau bertanya kepada saudara kepala dinas atas dasar apa saudara tidak mengusulkan itu? sementara yang kami pahami (aturan.red) antara tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus anggarannya berbeda berdasarkan sasaran kegiatan PMPTK tahun 2010. Untuk lebih

jelasnya kami bacakan latar belakang pemberian tunjangan khusus yaitu pada pasal 14 dan pasal 15 Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen tersebut, juga mengamanatkan bahwa: 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

2. Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjagan professional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas prestasi.

Memang selama ini anda meragukan prestasi kami karena anda hanya melihat dari sudut akademik, tapi anda lupa satu hal yaitu prestasi, loyalitas dan pengabdian. Tolong anda renungkan 32 tahun yang lalu dimana guru-guru senior ini menerobos isolasi perbatasan dengan kekhasan hutan belantara kalimantan yang belum ada jalan darat yang ada hanyalah jalan tikus yang menghubungi dari rumah panjang ke sekolah dan dari rumah panjang yang satu ke rumah panjang lainnya.

Dimana kami pemula dalam mendidik anak-anak yang sungguhsungguh buta dan gelap soal pendidikan, karena baru itu kedatangan seorang guru. Dari guru tua inilah mereka baru mengenal pendidikan.

Keadaan bahkan kesejahteraan kami sungguh-sungguh memprihatinkan (mayoritas guru dari timur.red). Mau urus nasib ke Putussibau harus estafet lewat sungai kapuas dengan motor bandung(perahu/kapal.red), 3 atau 4 hari baru tiba di Putussibau ini. Pergi penataran ada yang jatuh ke sungai kapuas dan hilang tinggal nama (guru asal jawa.red), tapi semua tidak menurunkan semangat untuk mengabdi. Mungkin saudara kepala dinas akan berkata “ah jangan terlalu berlebihan….” tapi biarlah anda menyimpan ketidakpercayaan itu untuk anda sendiri, hanya Tuhan lah Yang Maha Tahu. Inilah orang-orang yang hampir mencampai garis finish(kalau diibaratkan dalam lomba lari) 1 atau 2 tahun setelah ini pensiun. Kami rasa tidak juga terlalu jelek pengabdian kami selama ini, kalau pun ada kekurangan itu manusiawi. Maaf Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kami berilustrasi bukan untuk dikasihani tetapi untuk ditaati aturannya, di samping mengasah ketajaman hati dan perasaan sebagai pemimpin yang seharusnya mengayomi dan diayomi.

Silih berganti kami mengalami kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu, dan kami mencoba untuk selalu setia. Tetapi setelah periode Kepala Dinas ini sungguh membuat kami gerah dengan kebijakan yang sarat KKN. Sebelumnya kami boleh mengucapkan puji syukur karena hari ini sekali lagi kami boleh bertatap muka dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sebagai pengambil keputusan nasib kami di kemudian hari yang mudah- mudahan membuat pendidikan di Kapuas Hulu ini semakin baik, sehat dan menyenangkan. Dari apa yang kami paparkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami akan hak prerogative Bapak Bupati sekali lagi kami tetap menuntut: 1. Tunjangan khusus untuk Guru-guru yang belum dapat, supaya segera dibayarkan segera.

2. Kepala Dinas Pendidikan ( Antonius Anton ), Sekretaris dinas ( Jumran ), Kasi ketenagaan / Tunjangan Khusus ( Rajali Tiwi Maswardi ) dan bagian tunjangan sertifikasi M.Yamin, Salma Meri. Supaya mundur dari jabatan sekarang dan menyelesaikan semuanya permasalahan kami Dalam 1 x 24 jam.

Sebelum ada keputusan kami tetap berada di tempat ini.”

(Tertanggal 5 Maret 2012).

“Dengan sangat disayangkan pada audensi kedua ini sepertinya sudah “disetting” sedemikian rupa sehingga materi ini gagal audensi karena hanya 2 orang yang diperbolehkan masuk. Apakah yang terjadi sebenarnya hanya mereka lah yang tahu”, kenang seorang guru.

Tim Investigasi meneruskan dengan penelusuran terhadap “Nota Kesepakatan Bersama”, setelah susah payah mencari didapatkan data dan diketahui bahwa telah disepakati yang bertempat diaula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.

( Bersambung ke Hal. 14...............)

 KALIMANTAN

EDISI 80

MANGKIR

13

DARI KEWAJIBAN Diduga Oknum Terkait Bermain Perkebunan Besar Swasta

Wakil ketua DPRD Kotim Supriadi, MT

Sampit-Kalteng BIN Setelah sebelumnya Perkebunan Besar Swasta (PBS) dikatakan mangkir dari kewajiban perbaikan jalan oleh kalangan DPRD Kotim. Komentar terkait peran PBS kembali terlontar agar seluruh PBS dilibatkan dalam program kebersihan yang digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten.Hal tersebut ditegaskan oleh wakil ketua DPRD Kotim Supriadi, MT. Menurut Supriadi, kebersihan merupakan prioritas daerah saat ini.

Karena dukungan segala pihak menjadi harapan semua, termasuk salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit.

“Program kebersihan ini bisa didukung melakukan CSR (Coorporate social responsibility) yang dimiliki perkebunan,” terang Supriadi (11/07).

Tanpa adanya dukungan dari PBS, usaha pemerintah untuk menjalankan program kebersihan tentu akan sangat sulit sebab dana yang diperlukan tidak sedikit, sementara Supriadi mengaku dana yang dimiliki Pemkab terbatas.

“Meskipun program ini merupakan prioritas, namun bukan berarti harus mengorbankan program pembangunan lainnya, karena itu salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu meminta dukungan penuh dari seluruh investor di Kotim terutama PBS,” jelas Supriadi.

Supriadi juga meminta kepada seluruh PBS agar jangan berpikiran sempit jika program CSR hanyalah ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar kebun mereka saja, sebab jika berbicara dampak dari kehadiran perkebunan sawit ini, seluruh masyarakat Kotim sebenarnya turut terkena dampaknya terutama stabilitas daerah.

PBS diminta untuk membantu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kebersihan Kota, misalnya menyiapkan tong-tong sampah disejumlah tempat atau membantu membelikan kendaraan angkut sampah.

Keterlibatan PBS ini tentu saja bukan tanpa kompensasi, namun kompensasi yang diberikan pemerintah kepada mereka bentuknya adalah berupa kemudahan dalam berurusan atau pelayanan prima. Selain itu mereka juga dipersilahkan untuk mempromosikan perusahaan mereka pada sarana dan prasarana yang mereka berikan.

“Silahkan ditong-tong sampah atau truk sampah yang mereka sumbang itu ditulis nama perusahaan masing-masing, inikan salah satu bentuk promosi juga buat perusahaan mereka,” kata Supriadi.

Supriadi juga menyebutkan, dalam waktu dekat ini DPRD Kotim merencanakan akan mengundang seluruh pimpinan PBS untuk membicarakan hal ini.

Dia berharap pihak PBS bersedia hadir dan mendukung pemikiran ini. “Apa yang kami lakukan ini semata-mata hanyalah untuk kemajuan Kotim, dan kami tentunya sangat menyesalkan jika hal ini tidak mendapat dukungan pihak PBS,” katanya bijak.( deddy dwijaya BIN Kalteng )

Dermaga Cpo Illegal Masih Beroperasi Sampit, Kalteng BIN Dermaga CPO (Palm Oil) yang berada di Sei Paring Kecamatan Cempaga, persis berada didekat Jalan Poros Sampit Palangka Raya KM 26 masih beroperasi siang malam.

Dermaga yang hanya mengantongi izin bangunan air 5x50 meter dengan pemilik izin atas nama Ansori, beralamat di Jalan Nenas III Sampit berlaku sampai Desember 2009 dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur ditanda tangani Widekson S Rasad yang sekarang ini sudah pensiun di Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut PT. Pelindo III Sampit melalui salah seorang wakilnya Subagio pada BIN “itu tidak ada izin dari pihak kami (Pelindored), kalau ini termasuk illegal, urusannya Polisi atau Kejaksaan”, ucapnya jengkel.

Operasi dermaga tersebut menurut informasi yang didapat adalah masalah dermaga yang mengabaikan keselamatan kerja dan mengancam pengguna jalan disekitarnya. Sudah pernah dilaporkan atau disomasi oleh salah satu LSM di Kotim. Disayangkan ternyata pihak terkait tidak ada tindakan, diduga oknumnya sudah terkontaminasi.

Sementara itu menurut pihak Ansori melalui pembantunya saat dikonfirmasi BIN, “apa kepentingan dan kapasitas menanyakan izin itu, kalau masalah itu tanyakan pada pemberi izin”, ucapnya melalui telepon seluler. Jawaban arogan ini mencerminkan begitu entengnya pemilik izin ini menimpakan segala persoalan pada pihak Pemda pemberi izin.

Pihak terkait diharapkan agar pro-aktif menyikapi masalah, mengingat dengan beroperasinya dermaga jauh dari pengawasan sangat berpeluang terjadinya kebocoran Negara dan PAD. Percuma dibangun pelabuhan curah CPO di Bagendang Kecamatan Mentaya Hilir Utara Sampit-Kotawaringin Timur, padahal sudah puluhan milyar pemerintah menginvestasikan dana untuk memberi kemudahan Investor PBS. Tindak lanjut Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur dengan pimpinan baru, ditunggu komitmennya untuk mengambil langkah agar segala aspek terkait dermaga CPO milik Ansori segera diambil tindakan, karena ada pembohongan publik yang tertuang dalam izin tidak sesuai fakta di lapangan yaitu berupa bangunan yang dimaksud tidak ada. ( deddy dj / syahrian BIN kalteng )

Polres Kotim Berhasil Bekuk Sindikat Penipuan Lewat ATM

Kapolres Kotawaringin Timur AKBP HIMAWAN BAYU AJI ,SH,SIK,MH KALTENG-BIN, Ratusan Warga Desa Cempaka Mulia Barat dan Desa Cempaka Mulia Timur Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menahan empat buah Tugboat dan Tongkang bermuatan Bouksit saat melewati daerah Aliran Sungai (DAS) Cempaga karena tuntutan air bersih belum juga direalisasikan pihak perusahaan yang telah mencemari air warga.

Pencemaran lingkungan meresahkan warga dengan adanya aktifitas pertambangan yang marak di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Aktifitas hilir mudiknya sejumlah Tugboat dan Tongkang bermuatan Bouksit membuat air sungai Cempaga jadi keruh dan tercemar, sehingga air tidak dapat lagi digunakan untuk mandi, mencuci, apalagi untuk

KALTENG-BIN, Jajaran Polres Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berhasil menciduk satu orang sindikat penipuan lewat ATM yang berkedok sebagai Service Centre terekam dalam kamera CCTV. Keberhasilan ini berkat Kerja keras Jajaran Polres Kotim yang baru dipimpin Kapolres yang baru AKBP Himawan Bayu Aji, SH,SIK,MH. untuk segera melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku berinisial “R” dengan barang bukti berupa satu buah telepon selular, satu buah helm, satu buah baju, satu buah laptop dan satu unit Sepeda Motor berhasil diamankan.

Pelaku Penipuan yang terekam dalam kamera CCTV sangat mempermudah pihak kepolisian untuk mengenal pelaku dan melakukan pengejaran, akhirnya pelaku berinisial “R” berhasil diamankan.

Modus operandi yang dilakukan pelaku adalah menggunakan tusuk gigi atau batang korek api yang dimasukan kedalam lubang ATM, sehingga saat ATM dimasukan tersumbat, bahkan tidak berfungsi dan Kartu ATM tidak dapat dikeluarkan, saat itulah pelaku mencoba menawarkan diri dan mengaku sebagai Service Center.

Menurut Kapolres Kotawaringan Timur AKBP Himawan Bayu Aji, SH,SIK,MH. kepada beberapa wartawan

beliau membenarkan peristiwa tersebut, pelaku berinisial “R” berhasil ditangkap dan diamankan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ATM Mandiri lokasi SPBU jalan MT. Haryono Sampit (8/7). Sedangkan pelaku satu orang lagi masih dalam pengejaran, dari hasil penyidikan terungkap bahwa uang hasil jarahan tersebut berjumlah Rp 97 juta yang didapat pelaku dari beberapa tempat, seperti di Palang Karaya Sampit, Pangkalan Bun, bahkan hingga Manado dan Pare – Pare.

Menurut pelaku, dia dapat melakukan hal ini karena diajari temannya, dan baru satu bulan ini dia beroperasi, sedangkan hasilnya digunakan pelaku untuk berfoyafoya. Hingga berita ini diturunkan, pelaku sudah ditahan di Mapolres Kotim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya . (Misnato)

Ratusan Warga tahan Tugboat dan Tongkang Bouksit Bouksit,, Tuntut Air Bersih diminum, hal ini membuat sejumlah warga Desa akhirnya spontan turun ke Sungai untuk melakukan pengejaran dan menahan empat buah Tugboat dan Tongkang bermuatan Bouksit yang diduga milik PT. Fajar Mentaya Abadi.

Penahan tersebut dilakukan akibat janji perusahaan untuk mengadakan air bersih belum juga terealisasi, Tugboat dan Tongkang bermuatan Bouksit terpaksa ditahan warga ditepian Sungai Cempaga seperti Tugboat Widmarine 8 dan Tugboat Buana Advance.

Menurut Ali Warga masyarakat Desa Cempaka Mulia Barat, ketika dikonfirmasi

beberapa wartawan (8/7) penahanan ini mereka lakukan secara spontanitas dan tidak ada provokasi dari pihak manapun, warga tidak melakukan penjarahan, maupun perusakan, aksi ini dilakukan semata-mata agar pihak perusahaan

segera merealisasikan permintaan mereka yaitu pengadaan air bersih, dan berharap kepada pemerintah daerah segera menyelesaikan pekerjaan jembatan penyeberangan di Sungai Cempaga. (Misnato)

 KALIMANTAN

STIE SAMPIT DIDUGA JUAL BELI GELAR AKADEMIK

Sampit-Kalteng BIN Wajah dunia pendidikan tinggi di Sampit Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah, tercoreng dengan adanya dugaan telah terjadi jual-beli gelar akademik di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) STIE Sampit Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah.

Masyarakat menilai tragedi ini bak pukulan telak ke jantung pendidikan tinggi, karena terduga adalah mantan Ketua STIE Sampit Drs.H. Masbullah, MSM dan oknum Dosen yang terlibat dalam pengkondisian jual beli gelar akademik. Aib yang amat memalukan, Dosen sebagai penjaga

gawang moral dan etika sudah terkontaminasi virus komersialisasi pendidikan. Diduga Praktek Jual – Beli Gelar Akademik tersebut berlangsung mulai tahun 2002 – 2010, semasa Drs.H. Masbullah, MSM menjabat sebagai ketua STIE Sampit Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah.

Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan Prof.Dr.Ir. H. Sipon Muladi saat dihubungi melalui telepon selular kepada BIN mengatakan, “tidak tahu adanya Praktek jual-beli gelar akademik di STIE Sampit, terlalu luasnya wilayah yang diawasi”. Pantauan MPK dilapangan, di STIE Sampit ada dua Dosen Kopertis

Diduga Dana Reboisasi Rp 4 Milyar Melayang Oleh PT Sukajadi Sawit Mekar Sampit-Kalteng BIN Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) diduga telah melakukan pembabatan terhadap proyek reboisasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi (DAK-DR). Modusnya dengan mencaplok lahan tanaman reboisasi tahun 2001 yang telah menghabiskan dana sekitar Rp 4 miliar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kotim Ojtim Saputra S,Hut yang menjabat pada tahun itu dan sekarang anggota DPRD Kotim 2009–2014 telah melayangkan surat nomor 522/4/ 2301/4.06/VIII/2006 kepada Bupati. Isinya memohon penghentian pembukaan lahan perkebunan sawit PT. PT Sukajadi Sawit Mekar di areal kawasan hutan yang telah dilaksanakan reboisasi tersebut.

Hasil pantauan lapangan, semua jenis tanaman yang sudah ditanam di areal lahan reboisasi tersebut diduga sudah dibabat PT Sukajadi Sawit Mekar, kemudian tanaman tersebut diganti dengan kelapa sawit. Akibat perbuatan sangat berani ini, Negara sangat dirugikan. Selain dana reboisasi Rp 4 miliar hilang percuma, areal lahan yang ada di lokasi itu pun sudah mereka obok-obok sehingga batas-batas tanah milik warga dan milik negara tidak terlihat lagi.

Sejauh ini informasi yang didapat Tim BIN, pihak Kejaksaan Negeri Sampit dibantu pihak Dinas Kehutanan Kotim telah turun ke lokasi pada kamis 23 Agustus 2007. Tim yang turun mendapati areal hutan reboisasi dari DAK-DR tahun 2001 (dikerjakan tahun 2004) sudah rata dengan tanah. Semua tanaman seperti meranti, jelutung, ramin dan semua jenis kayu yang sudah ditanam berumur antara

1-2 tahun, semuanya sudah ditebang habis.

“Hampir 100% areal lahan tanaman reboisasi dari DAK-DR dengan menelan dana hampir Rp 4 milyar, sudah rata dengan tanah. Kini di lokasi itu sudah berganti dengan tanaman kelapa sawit milik PT Sukajadi Sawit Mekar ”, jelas sumber Koran ini pada BIN. Puluhan warga Desa Kenyala yang menyaksikan petugas mengukur dan menarik garis koordinat, menjelaskan bahwa pembabatan hutan produksi di areal hutan tanaman reboisasi itu dilakukan sejak tahun 2002 sampai tahun 2006 oleh PT Sukajadi Sawit Mekar. Padahal tindakan pembabatan hutan itu sudah dilaporkan warga ke Bupati Kotim, namun tidak ada tindakan apa-apa.

Untuk mengetahui lokasi yang diperiksa adalah lahan reboisasi DAK-DR tahun 2001, lokasi reboisasi tersebut di areal eks-HPH PT. Mentaya Kalang.

Pelaksanaan reboisasi itu menelan dana Rp 3,2 milyar ditambah Rp 665 juta untuk biaya pemeliharaan. Namun begitu pohon yang ditanam mulai tumbuh dan diproduksi besar-besaran, tiba-tiba saja PT. Sukajadi Sawit Mekar diduga membabati pohon-pohon itu diklaim sebagai milik mereka, dengan alasan mereka sudah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU). ( Dedy dwijaya BIN Kalteng )

Wilayah XI Kalimantan Drs.H. Masbullah,MSM mantan Ketua STIE Sampit dan Dra. Seanewati Oetama.MSM saat dulu menjabat Pembantu Ketua I di STIE Sampit.

Jawaban Ketua Kopertis Wilayah XI Kalimantan Prof.Dr.Ir. H. Sipon Muladi tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Dapat dikatakan melakukan pembiaran terhadap dugaan jual-beli gelar akademik di STIE Sampit Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah.

Sekertaris DPW LIRA Kalimantan Tengah M. Sofian berpendapat “informasi ini sudah lama mendengung, tetapi sulit membuktikannya, karena pihak terlibat baik yang mengeluarkan ijazah maupun yang mendapat ijazah tidak mau bukabukaan. Sungguh disesalkan praktik jualbeli gelar akademik dilakukan sebagian PNS untuk mengejar gelar S1 guna kepentingan Administrasi dan Birokrasi”.

Pertanyaannya apakah perguruan tinggi swasta yang mengeluarkan ijazah instan itu terakreditasi Kemendikbud?

Meski bukan berita baru lagi, kehausan terhadap gelar akademik sarjana kini kian dirasakan seiring kebutuhan untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Tuntutan seperti ini baik, sebab dapat meningkatkan profesionalisme, namun niat baik para PNS untuk meningkatkan jenjang pendidikan hingga ke S1 disalahgunakan oleh sejumlah oknum di perguruan tinggi yang tidak sesuai untuk memberikan gelar akademik secara mudah dan murah.

Hanya dengan kuliah satu sampai dua kali seminggu dan dengan membayar uang kuliah yang sudah disepakati, dalam tempo 2 tahun bahkan 1 tahun gelar akademik pun sudah ditangan.

Penangkalan gelar palsu hanya bisa dilakukan dengan membangun rasa malu.

Sebab maraknya jual-beli gelar disebabkan orang ingin menaikkan prestige dengan menghalalkan pepesan kosong bernama gelar. ( deddy dwijaya BIN Kalteng )

EDISI 80

14

POLDA KALBAR MEMPERINGATI HUT BHAYANGKARA KE 67 PONTIANAK, BIN. Dengan semangat Kemerdekaan, Polda kalbar melalui hari Ulang Tahun Bhayangkara yang ke 67 yang jatuh pada tanggal, 01/07 , Polda Kalbar berkomitmen serta menjadikan nya sebuah ajang Introspeksi diri di tubuh Kepolisian untuk menjadi yang terbaik, meskipun masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat khusus nya yang ada di kalimantan barat ini. Berbagai kegiatan turut ikut serta memeriahkan Ulang Tahun Polri ini, Dari jajaran Satlantas, Brimob, Sabara, Intel serta Reskrim turut ikut mengambil bagian, masyarakat sangat antusias memandang kelangit dan melihat para penerjun Payung yang membawakan Bendera Merah Putih, Bendera Polri serta dua Bendera Motivasi untuk para personil.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto mengatakan, di usia Polri yang ke 67 ini bukanlah berarti membuat puas dengan program- program yang telah dijalankan, namun bagaimana untuk menjadikan ditubuh Kepolisian khususnya di jajaran Polda Kalbar supaya mampu berbuat yang lebih baik lagi bagi masyarakat, dalam menjalankan tugas seluruh jajaran serta juga sebagai Pemimpin dalam melaksanakan Pengamanan Wilayah khususnya di Kalimantan Barat harus sedini mungkin meredam suatu masalah dengan tindakan Preventif dan juga Preemtif Kapolda Kalbar sangat berharap agar kegiatan ini bisa terulang di tahun berikut nya dan yang terpenting adalah Polisi harus bekerja tanpa ada Praktek KKN yang dapat menciderai nama baik Institusi, terlebih menjelang Pilkada, Polisi haruslah selalu untuk bersikap Netral dalam bertindak, Personil Anggota Polri tidak boleh terpancing Iming-iming Materi apapun bentuk nya, Tegas Kapolda Kalbar.

Dalam Rangka Ulang Tahun Bhayangkara yang 67 ini di Mako Polda, hadir juga, Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Pangdam XII/ TPR, Bupati Kubu Raya, beserta para Pimpinan media. ( TENGKU APREANDY )

Sudah Saatnya ................ dari hal. 12 Kapuas Hulu antara Unsur Dinas Pendidikan, KUPT Kecamatan, PengawasTK/SD, Pengawas SMP/SMA dan SMK, Pengurus PGRI Kab. Kapuas Hulu dan Dewan Pendidikan Kab. Kapuas Hulu tertanggal 22 Februari 2012, sebagai berikut: 1. Penetapan sekolah sasaran penerima tunjangan khusus TK,SD dan SMP dalam ruang lingkup 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kec. Putussibau Selatan, Kec. Putussibau Utara, Kec. Embaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec Empanang dan Kec. Puring Kencana, sepenuhnya berdasarkan usulan dari masingmasing UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab membagi kuota untuk masing-masing Kecamatan melalui kepasla UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan setelah menerima kuota dari DIRJEN P2TK di Jakarta melalui satuan kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

3. Pihak UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu masingmasing bertanggung jawab mengusulkan calon penerima tunjangan khusus dalam bentuk Hard dan Soft Copy menggunakan format sesuai yang dipersyaratkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu tidak bertanggung jawab terhadap validitas data calon penerima Tunjangan Khusus dalam rekapitulasi usulan yang telah disampaikan oleh masing-masing UPT. 5. Pihak UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab sepenuhnya secara hokum atas kebenaran / validitas data calon penerima yang telah diusulkan oleh masing-masing UPT kecamatan.

6. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab menyampaikan usulan penetapan sekolah penerima tunjangan khusus dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu.

Demikian kesepatan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bersama dalam melaksanakan program tunjangan khusus, dan masing-masing pihak bertanggung jawab secara moral dan hokum sejak kesepakatan ini dibuat. Ditandatangani oleh : Kadis, Sekdis,Kepala Bid TK/SD, Kepala Bid. SMP/SMA dan SMK, Kasi Ketenagaan Bid. TL dan SD, Kasi Ketenagaan Bid. SMP/SMA dan SMK, Kasi Kurikulum Bid TK/SD, Kasubag Personil dan Umum, Pengawas TK/SD, Pengawas SMP/SMA dan SMK, Ketua PGRI Kab. Kapuas Hulu dan KUPT/Plt. KUPT setiap kecamatan serta Pengawas TK/SD setiap kecamatan yang termasuk daerah khusus.

Yang mengherankan Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani lagi oleh kepala dinas (2 kali). Diurutan pertama ke-25 orang yang membuat kesepakatan dan di akhir nota kesepakatan tersebut(dicap tapi tanpa keterangan sebagai apa).

Sungguh suatu tindakan bodoh, licik dan menggeramkan apa yang dilakukan kepala diknas cs ini, dengan mengalihkan tanggung jawab kepada tumbal mereka yaitu pihak UPT. Untung saja pihak UPT dalam hal tunjangan khusus sejauh ini mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Itu kami buktikan dengan pengecekan system online.

Sehingga setiap guru terdaftar sebagai penerima tunjangan khusus.

Dan jika guru tidak menerima dana tunjangan khusus ini semata-mata karena “talang air” yang menyalurkannya (mungkin saja dari pusat) bocor dengan lubang besar sehingga tidak pernah sampai.

Jadi untuk kesimpulan pemberitaan ini adalah Penggelapan besar-besaran dan terkoordinir dengan baik mulai dari Tingkat Kabupaten entah sampai ke tingkat yang mana (hanya mereka dan Tuhan lah yang tahu.red).

 KALIMANTAN

PT. TASK -3 RAMPOK KEBUN DAN TANAH MASYARAKAT KOTA BESI KALTENG-BIN, Kebrutalan Perusahaan Besar Swasta ( PBS ) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Marak terjadi tanah dan kebun warga secara paksa dikuasai dengan dalih masuk HGU Perusahaan, banyak tanah juga kebun masyarakat diobrak-abrik serta digusur, dibeberapa tempat ditanami kebun kelapa sawit, sehingga masyarakat pemilik tanah dan kebun tersebut dibuat resah juga dirugikan, dalam situasi semacam ini patut dijadikan perhatian serius pihak pemerintah Kalimantan Tengah agar konflik sengketa lahan segera berakhir.

Seperti yang dilakukan oleh PT. Tunas Agro Subur Kencana Tiga ( Task-3 ) akhirakhir ini, Kehadiran Perusahaan tersebut pada hakikatnya yang diharapkan Pemerintah Daerah untuk mensejahtrakan masyarakat disekitar perkebunan, namun sebaliknya apa yang dirasakan masyarakat hanyalah isapan jempol belaka.

Untuk diketahui baru-baru ini PT.Task3 telah melakukan tindak Pidana Perusakan, terhadap Kebun Rotan milik Almarhum Salman Bin Yani di Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi, beberapa hektar kebun rotan diobrak abrik alat berat kemudian langsung ditanam kelapa sawit,

hal ini membuat Ahli Waris Almarhum sangat marah dan menuntut PT. Task-3 harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menurut Misnato sebagai Ahli Waris, kebun tersebut hasil peninggalan Almarhum orang tuanya yang ditanam dan digarap sejak tahun 70-an, serta sudah memiliki Surat Keterangan Tanah ( SKT ) tahun 1980. Kebun tersebutlah yang selama ini menghidupi keluarga mereka sejak kecil, dia merasa belum pernah menjual tanah kebun tersebut kepada siapapun, termasuk kepada Perusahaan atau pihak yang lain.

Keterangan Photo : (1) Kades Pamalian (Asmadi) dengan Pihak Kecamatan dan Ahliwaris (2) Tampak kelihatan Pihak Koramil dan Pihak Perusahaan dan kerusakan Rotan yang diobrak abrik Perusahaan

EDISI 80

15

Sebagai Ahli Waris akan menuntut perusahaan agar bertanggung jawab, baik secara prosedur hukum maupun secara hukum adat, kebrutalan dan ketidak-adilan perusahaan semacam ini harus diberi pelajaran jika pemerintah daerah tidak turun tangan. “kami akan tetap bertahan sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan hak mereka” ungkap Misnato. Karena tanah dan kebun tersebut untuk masa depan anak cucunya agar jangan dijadikan kuli buruh Perusahaan diatas tanahnya sendiri.

“Diharapkan Kepada Pemerintah terkait agar memanggil Perusahaan tersebut, segera memberi sanksi sesuai perbuatannya sebelum masyarakat yang mengambil sikap,” ungkap Misnato dengan penuh emosi. Hukum harus diegakkan seadil-adilnya, Misnato mencontohkan bahwa sudah banyak masyarakat yang menjadi korban ditangkap dan dikurung dalam jeruji besi akibat tidak dapat menahan emosi terhadap prilaku pihak perusahaan semacam PT. Task-3 yang biadap ini, kalau masyarakat yang menebang dan mencabut pohon sawit yang baru ditanam perusahaan diatas tanah mereka, maka perusahaan mengadukan masyarakat tersebut kepihak yang berwajib dengan dalih tindak pidana pengrusakan, maka pihak yang berwajib bergerak cepat untuk melakukan penangkapan, tetapi jika Perusahaan yang melakukan tindak pidana yang serupa contohnya seperti yang saya alami saat ini apa yang dilakukan pihak yang berwajib ?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Daerah Kecamatan Kota Besi yang diwakili oleh Unsur Muspika didampingi pihak perusahaan sudah turun ke lokasi menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa dilakukan pihak perusahaan yang mengobrak-abrik kebun tersebut, serta Kepala Desa Pamalian Asmadi selaku sekdes, Tokoh masyarakat, saksi saksi turut dihadirkan termasuk mantan Kepala Desa Pamalian Turdimansyah, saat ini ahli waris masih menunggu tindak lanjut pihak kecamatan untuk memfasilitasi pihak yang bersengketa.

(Tim Investigasi Kalteng)

PT. Tunas Agro Subur Kencana 3 Izin HGU diterbitkan tanpa survei lapangan Sampit-Kalteng BIN Berawal dari kegiatan PT. Tunas Agro Subur Kencana 3 (TASK-3) manggarap lahan milik warga setempat tanpa mau tahu siapa pemilik asal belukar, ladang, beberapa kebun karet, serta rotan. Akibatnya, masyarakat beserta tiga koperasi dari tiga Desa di tiga Kecamatan berbeda dalam wilayah Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah ini ikut merasa terusik oleh tindakan PT. TASK 3.

Beberapa perkara yang selama ini diredam berbuah jadi kemarahan warga Desa Patai, Desa Jemaras dari Kecamatan Cempaga, Desa Pamalian, Desa Rasau Tumbuh, Desa Camba dari Kecamatan Kota Besi, dan warga Desa Tehang dari Kecamatan Parenggean. Menurut ketua BPD Desa Patai Kecamatan Cempaga, H. Dina, “sifatsifat kolonialisme, arogan, dan premanisme tercermin dari PT.TASK 3 dibeberapa kejadian selama ini, contohnya : para Preman dari Desa itu sendiri sengaja dibayar, dan disusupkan oleh oknum-oknum PT. TASK 3 untuk mengacaukan aksi demo damai, warga Desa Patai yang menuntut supaya menghentikan kegiatan penggusuran lahan hak milik warga selama ini memang diakui oleh Adat, dikuasai secara turun temurun, tetapi digarap begitu saja tanpa ganti rugi oleh Perusahaan Kebun PT. TASK 3,” paparnya.

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi, Norman Jaya, menurutnya, fakta ini terjadi saat Demo Damai warga Desa Pamalian yang menuntut PT. TASK 3 agar : (1) pihak PT. TASK 3 menyikapi dan menyelesaikan masalah dua warga Desa Pamalian yang sekarang ditahan Polres Kotim dituduh melakukan kegiatan illegal loging tanpa ada IPK, padahal hanya menerima upahan dari salah seorang Asisten kebun PT. TASK 3 untuk

mengolah kayu yang akan dijadikan bangunan Camp milik perusahaan TASK 3, dan kerjanya pun dalam areal perusahaan tersebut. Seandainya lahan itu bermasalah karena tak ada IPK, kenapa perusahaan ini dengan semaunya membabat ribuan hektar hutan dengan ratusan ribu meter kubik kayu jenis produksi terkandung didalamnya dibiarkan saja. (2) Menuntut PT. TASK 3 supaya secepatnya meninggikan jembatan sungai Pamalian yang mengganggu akses warga utuk ke Ladang, kebun karet dan rotan dengan transportasi menggunakan kelotok ces atau sampan. (3) Mengklaim Lahan yang diperuntukkan sebagai lahan cadangan pengembangan Desa Pamalian, karena PT. TASK 3 membabat habis seluruh kawasan Desa Pamalian dalam HGU-nya. Jelas-jelas ini menghilangkan hak-hak kami sebagai warga Negara Indonesia, dan boleh dikatakan PT. TASK 3 mau menggusur Desa dan menghilangkan sejarah nenek moyang kami yang sudah ada ratusan tahun silam mulai bermukim di Desa ini.

Begitu juga halnya para pengurus-pengurus tiga koperasi dari tiga Desa dan Kecamatan berbeda ini, sangat keberatan setelah tahu peta HGU milik PT. TASK 3 terbit tanggal 27 September 2009 tersebut mencaplok lahan kebun koperasi yang selama ini berkemitraan dengan PT. WYKI (Makin Group) sejak tahun 2003.

Koperasi Cempaga Perkasa, Koperasi Pamalian Bauntung, dan Koperasi Berkat Tehang bersamasama memutuskan untuk meng inklave lahan koperasi yang telah termasuk HGU PT. TASK3 Kasus ini terkuak setelah diadakan Rapat antara koperasi-koperasi terkait dengan PT. TASK 3 dan PT. WYKI, yang dihadiri oleh Dinas Kehutanan, Bapedalda, BPN, dan Dinas Koperasi serta Dinas Perkebunan Kotim dalam ruang rapat

Sekda Pemda Kotawaringin Timur pada tanggal 8 April 2010.

Dalam rapat, Direktur PT. TASK 3 yang biasa disapa Pak Bimo menyangkal, menurutnya penggarapan lahan yang mereka lakukan sudah dibebaskan dari masyarakat. “sebenarnya upaya yang kami lakukan, Pertama, penyelesaian Perizinan, dan saya yakin Pemda sudah mengatur serta memutuskan dengan bijak dan tepat. Kedua, pegangan kami adalah terbitnya SK Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan didasari oleh RTRWP Kotim, jadi hak-hak kami sangat kuat, sebab dilindungi oleh Undangundang”, Papar nya di dalam Forum rapat.

Mengenai AMDAL diakuinya diterbitkan oleh BAPEDALDA Provinsi, “apabila anak buah saya ada yang melanggar ketentuan yang saya buat, dan dianggap bersalah dimata masyarakat, asal sesuai bukti- bukti lengkap, maka hal tersebut akan saya pecat”, timpal Bimo 8 April 2010.

Menurut LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), AMDAL yang dimaksud belum terdaftar di BAPEDALDA Kotim, PT. TASK 3 belum ada AMDAL, dan seharusnya bila AMDAL terbit dari Provinsi pasti tembusan sampai ke BAPEDALDA Kotim. Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup semua sudah diatur, sebab setiap perusahaan perkebunan wajib memiliki AMDAL, sampai hak gugatnya pun diatur.

Hal serupa diakui oleh salah seorang staf BPN Kotim yang turut hadir mengungkapkan kejanggalan, “Peta HGU PT. TASK 3 terbit 27 September 2009, ini sangat jauh berbeda dengan Peta Pengajuan Kadastralnya. Seingat saya dalam peta pengajuan kadastral dulu Desa Pamalian masih diluar Peta”, Ulas nya. Dan lebih parah, pembiaran terhadap kegiatan Penggundulan Hutan, Pembukaan Lahan atau Land Clearing PT. TASK 3 selama ini tanpa mengantongi IPK

terlebih dulu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katawaringin Timur.

Tak heran jika menjadi buah bibir dan bahan pertanyaan dari beberapa kalangan. Pasalnya, Satu-satunya HGU yang terbit tahun 2009 dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini di Kotawaringin Timur, kuat dugaan penerbitannya di atas meja tanpa melalui penelaahan serta cek lapangan. Beberapa hal yang mencolok, disaat RTRWP Kalimantan Tengah yang masih belum terbit dan ditetapkan oleh Menhut RI ini masih bisa diterbitkan HGU di Kotim. Bahkan, pengkadastralan hanya dalam 2 tahun, dapat dikatakan dengan waktu yang singkat, pastilah mustahil, jika tanpa keterlibatan Unsur oknum Birokrat yang ceroboh, tak mungkin hal ini terjadi.

Dari sekian banyak yang ditelusuri mengungkapkan kebenaran fakta di lapangan yang berbicara, banyak warga sesali dan keluhkan tindakan dari PT. TASK 3 yang selalu ‘garap duluan urusan nyusul belakangan’ dan lebih riskan lagi, perihal jual-beli serta ganti rugi lahan diakui oleh beberapa masyarakat, diantaranya Aman (nama Panggilan) “tanpa diketahui kepala Desa dan RT pun bisa dilakukan untuk ganti rugi lahan pada Perusahaan”, ujarnya waktu dijumpai di Desa Pamalian. (dedy dwijaya / Syahrian BIN Kalteng)

EDISI 80

PEMERINTAH TERKESAN CUCI TANGAN

MENGENAI DATA BLSM Oleh : YOPI H SP ( WARTAWAN REAKSI CEPAT )

Bandung-BIN,saat ini banyak dibicarakan oleh masyarakat tentangDana BLSM yang di gulirkan bagi masyarakat miskin dan mendapat sorotan negatip dari berbagai kalangan politis, lsm dan pengamat sosial budaya. Pendataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui badan pusat statistik [BPS] yg di laksanakan pada tahun 2009 tidak tepat sasaran sehinga menimbulkan data yang amburadul bagi masarakat yang benar-benar mendapatkan bantuan BLSM. Tumpang tindih data begitu nyata bilamana simiskin berkeluh kesah memohon haknya untuk mendapatkan bantuan BLSM dan disisi lain sikaya yang seharusnya malu menerima bantuan BLSM, survey hanyalah survey tapi tetap hasil dilapangan jauh berbeda.

Meninabobokan yang di lakukan pemangku tongkat kekuasaan hanyalah topeng belaka untuk menutupi borok jabatan yang di sandangnya. Peradaban hanyalah simbul akan tetapi kenyataan dilapangan tetap’’simiskin makin miskin dan penguasa makin kaya hasil investigasi di beberapa daerah yang di lakukan tim kami sangat banyak kejanggalan yang dengan banyak nya masalah, sehingga ada beberapa staaf juga mengekluhkan hal tersebut kami serba salah pak dengan ada nya masalah BLSM “tangdas nya.

Di tempat terpisah juga tim investigasi melihat secara langsung masalah di berberapa kecamatan salah satu contoh Kecamatan Rancaekek yang jumlah

penduduknya di katagorikan kesenjangan sosialnya sangat rentan dan kini mejadi persoalan serius yang harus di tangani dan dipecahkan jalan keluarnya oleh pemerintah.menurut salah seorang tokoh pemuda dan aktipis lingkungan hidup Kec.Rancaekek ’JUNJUN.H mengeluhkan ‘masarakat yang mendapatkan kartu BLSM tidak tepat sasaran, masa data yang udah meningal masih ada dan menerima, sedangkan masarakat yang benar-benar dikatagorikan miskin tidak mendapatkan kartu BLSM..ini gimana pendataan nya ? keluhan masarakat yang memang seharusnya menerima bantuan BLSM mohon supaya pemerintahan setempat berserta dinas- dinas terkait dapat memperbaiki kinerjanya jangan asalasalan menerima data seharusnya ada epaluasi dan melakukan terobosan dan turun ke daerah-daerah yang dianggap data sensusnya tidak tepat,mungkin pemerintah punya maksud lain mengenai data penerima BLSM. Melihat sebuah penomina kesenjangan sosial selama ini di masyarakat sangat menonjol sekali,sekalipun pemerintah telah mekakukan beberapa terobosan program bantuan sosial buat penanganan kemiskinan di daerah,akan tetapi data di lapangan tidak bisa dipungkiri masih banyak masarakat di suatu daerah yang benar-benar tida tersentuh dalam progam penentasan kemiskinan.’’saya udah memberikan apa kewajiban saya terhadap…pemerintah akan tetapi kemana hak saya ...!!!

MEWUJUDK AN MEWUJUDKAN

MASY ARAK AT ADIL MASYARAK ARAKA ADIL,, SEJAHTERA SEJAHTERA,, dan BERMART ABA BERMARTABA ABATT

16

Kecamatan Cikancung Gelar makan Lesehan Oleh : WONG ( TIM WRC ) Bandung –BIN, Seketaris camat yang saat ini menjadi PLT Camat Cikancung Endis Herdiansyah SE ,semenjak bertugas dikecamatan cikancung membuat kegiatan makan diluar waktu istirahat kerja ,bukan arti makan diluar itu makan di tempat-tempat rumah makan, restoran tapi menggelar makan lesehan bersama staff kantor yang digunakan teras kantor bagian belakang ,menu yang disajikan Cuma menu makan kampong yang sangat sederhana seperti nasi liwet, ikan asin, sambel sama lalap yang ada dilingkungan kecamatan itu sendiri tapi bukan dilihat dari makanan yang sangat sederhana melainkan kebersamaan mempererat antara salah satu pimpinan dengan beserta stafnya

Endis Herdiansyah SE menginginkan dalam program pemerintah berjalan dengan baik dan serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan mengedepankan hubungan tali Sirahturahmi sebagai pemerintah yang baik , serta upaya –upaya kecamatan Cikancung agar semua program akan tepat pada sasaran tanpa adanya tebang pilih juga aturan yang ada “, tandasnya .

Kecamatan Cikancung adalah salah satu kecamatan pemekaran Kecamatan Cicalengka basis dua jalan transistor, hal ini patut dicontoh oleh setiap instansi-instansi /skpd-skpd , kecamatan –kecamatan yang lainnya karena biaya yang murah dan ketika waktu kerja lagi dengan tepat waktu dan berkesinambungan dengan di maksud adalah agar bisa menjadi contoh tauladan bagi semua instansi pemerintah.

Camat Cikancung Endis Herdiansyah, SE. Beserta Stafnya

PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun ekonomis, akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk mencapai situasi saling menguntungkan. PK Sejahtera memandang partisipasi total masyarakat madani, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. Semua itu dilaksanakan dalam kerangk yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.

Sektor swasta adalah operator pembangunan utama, sementara pemerintah mengambil peran regulasi. Berbagai kekurangan di antara kedua sektor itu ditutupi oleh peran sektor ketiga, kelompok masyarakat madani yang berbasis kompetensi. Ketiga komponen negara ini adalah aktor pembangunan nasional yang mesti bekerjasama secara egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi.

Dalam bingkai egalitarianisme, pemerintah sedapat mungkin mengambil fungsi minimalis menjadi fasilitator dan dinamisator melalui berbagai regulasi strategis.

Pemerintah yang berkuasa sebagai entitas politik adalah produk dari amanat rakyat, karena itu tidak boleh

menciderai amanat untuk melayani semua warga dari manapun afiliasi sosial-politiknya. Agar roda pembangunan yang digerakkan rakyat (sektor swasta dan sektor ketiga) dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah menyusun regulasi melalui seperangkat peraturan perundangan yang non-diskriminatif. Berbagai upaya, program dan kebijakan pemerintah secara prinsip adalah cerminan dari platform partai yang memenangkan Pemilu secara demokratis.

Sebagai wujud dari rasa tanggung-jawab politik PK Sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara, untuk turut serta berperan aktif sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana yang dicitakan PK Sejahtera, maka disusunlah Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader dan sekaligus komitmen politik partai. Komitmen politik ini adalah konsepsi kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan PK Sejahtera. Dengan demikian menjadi jelas posisi Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini dengan peran sektor pemerintah dalam pembangunan melalui berbagai regulasi yang digulirkannya. Platform ini terdiri dari tiga bidang besar, yakni politik, perekonomian dan sosialbudaya yang saling terkait satu sama lain.