Edisi 91

Oknum Anggota Komisioner Panwaslu Bidang Pengawasan ..

Saat Dimintai Keterangan Terkait Anggaran RKB

Legalitas Ketua Panwas Kab Bandung Tidak Memenuhi Syarat “ASPAL”

Ketua Yayasan MA. LATANSA

Gebrak Meja

Hal. 3

Hal. 7

Bidik Pelaku Usaha “Nakal” Beroperasi Tanpa Perizinan

Hal. 5

Humas PT. Kadila Akui Tanah Negara Eks Perkebunan Hal. 6 Bersertifikat Milik Perusahaan

Tes CPNS Kapuas Hulu Berbau Kecurangan Hal. 13

Mantan Kades Mandalawangi Hendra dituntut untuk merealisasikan bantuan dana DEMAPAM oleh sejumlah anggota Kelompok penerima program DEMAPAM Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg. Program tersebut telah dicairkan pada Desember 2013, namun sampai sekarang belum disalurkan ke masing-masing kelompok.

Pengaduan dari salah satu orang tua siswa atas kekerasan terhadap salah seorang siswa yang dilakukan oknum pimpinan sekolah MTs di Paninggaran Kec. Pacet Berinisian “UH” selain itu diduga kuat terindikasi penyalahgunaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang tidak di berikan kepada siswa miskin penerima bantuan tersebut.

Anggaran belanja yang dikucurkan untuk Desa Resmitinggal pemekaran wilayah dari indukan Desa Sukapura, Kec. Kertasari, Kabupaten Bandung banyak ditemukan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan dana tahun anggaran 2013, diantaranya dana Bangub, ADD, P4D, serta dana Aspirasi. Menurut narasumber tokoh masyarakat/agama yang dipercaya penyimpangan anggaran yang mengakibatkan bancakan diduga oleh oknum aparat desa beserta PJS Kades Resmitinggal Berinisial “AT”.

Diduga penyalahgunaan Bantuan Gubernur tahun anggaran 2013 alokasi dana kapontren Kp. Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, yang digunakan kepentingan pribadi.

L-KPK Kawal Pengungkapan Kasus Tanah Eks Perkebunan Teh Sitiarja Hal. 6

2 Berguru Dari Pengalaman Kesalahannya EDITORIAL

Kesalahan adalah pengalaman, sedangkan pengalaman adalah guru yang paling utama, maka tidaklah keliru manakala seseorang yang terlanjur bersalah kemudian berubah menjadi baik karena berguru dari pengalaman kesalahannya.

BERITA INVESTIGASI NASIONAL Di terbitkan Berdasarkan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 CV. SANJAYA PUTRA PERKASA NPWP : 027.991.819.508.000 SIUP : 517/227/11.01/PK/I/2012 PERHIMPUNAN BINA INSAN PERS PENDIRI ARIE CHANDRA AZIZ, SH. DEWAN KEHORMATAN

Komjen Pol. (Purn.) Drs Fajar Prihantoro, Brigjen Pol. Setiawan, AKBP. Sitty Rafda Lubis, SH, MH. SH. S.sos, Kolonel (Chk) DA Suryana SH, Letkol (Kav.) Mushadi SH, AKBP. HA Daros SH, AKBP. Martohap Marpaung SH MH, AKBP. Sugih Djarwanto, SH., Kompol Sujoto, Kompol H.Kusnadi, AKP Tatang Efendy, H Adang Sujana Spd MM, S Joko Pramono SH MH, Drs Moel­yadi Asmayadi

DEWAN PENASEHAT Drs Asep Muhammad Nuh Rosid Mpd, M Ukas, Drs Darmansyah MM, AA Rachman, SH, Drs. R Wawan, Mustami, H.Zaenal Aripin, Aang AB, Ust. Ayi, Ayi Endan, Didi D Mihardja S.Pd, Ahmad Samran KOMISARIS HM SOEBANDI PIMPINAN UMUM ARIE CHANDRA AZIZ ,SH PIMPINAN REDAKSI Muhamad Jam’u, S.Ag PIMPINAN PERUSAHAAN Ir. Budi Hartono TEAM WRC Ketua Drs. Cecep Suhud Sekjen Henri Siswanto D. Firman (Ka.Investigasi), Deden Beny. H, Junjun H, Sp, Iwan Mugiawan, Didin Kamaludin, A. Purwanto, S. Julius, Asep Gusmawan, Agus Aji marianto, A. Mulyadi, Edi Rustiana,

Guru adalah pekerjaan Yang sangat mulia, berangkat dari niat “keikhlasan” menjadikan suri tauladan, dan contoh yang sangat berkesan di hati Muridnya, dengan meninggalkan rasa simpati, juga apa yang diajarkannya sudah pernah dia lakukan (praktisi), Amanah, siddik, fathonah, dan tabligh. Itulah Mungkin yang harus para guru renungkan.

Pada saat ini Pendidikan susah untuk di dapat karena biaya yang tidak murah, masih banyak sekali orang yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah dengan alasan biaya pendidikan sekarang mahal,mau jadi apa anak bangsa kita ini? Sedangkan duduk di bangku sekolahpun tidak! padahal pemerintah sudah melakukan bantuan-bantuan bagi siswa yang tidak mampu untuk bersekolah,

KETUA LITBANG Lukman NulHakim, S.Pd Benny Heryansah, Bambang Muhtar, Apid Kusumah EDITOR / LAYOUT

STAFF REDAKSI Debi Cintya. E Abu Nibal Budi YB Dg Matjora A. Sugianto

BIRO HUKUM Fredy B SH,MH Abas Gayo SH,MH Budi Ramadanus SH Tubagus Denny SH

ALAMAT REDAKSI : Komplek Bumi Pesona Asri Blok B No. 33 Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung - Jawa Barat Kode Pos : 40394 Telp : (022) 7797030 No HP 081398183009 - 081946925444 Email : redaksi_bin1@yahoo.co.id online : www.binpers.wordpress.com Bank BCA No Rekening : 7740228778 A/N – ARIE CHANDRA, SH Bank Mandiri : 1310011381250 A/N IIM ACHDIAT

DAFTAR IKLAN TABLOID BIN HARGA IKLAN FULL COLOR/WARNA 1 1 1/2 1/4 Iklan Iklan

1 1/2 1/4 1/8

1 1/2 1/4

Halaman Cover Belakang Luar Halaman Tengah Halaman Cover Belakang Luar Halaman Cover Belakang Luar Banner Cover Depan Banner Cover Belakang

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6.000.000,5.000.000,3.000.000,3.000.000,1.250.000,1.000.000,-

HARGA IKLAN BLACK WHITE / HITAM PUTIH Halaman Rp. 3.000.000,Halaman Rp 2.000.000,Halaman Rp. 1.500.000,Halaman Rp. 1.000.000,-

Halaman Halaman Halaman

ADVERTORIAL

Rp. 3.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,-

Oleh : Deby SE yang jadi pertanyaannya apakah bantuan yang di turunkan pemerintah sudah di terima oleh siswa?? Inilah yang harus kita pertanyakan, tidak sedikit guru yang tidak amanah dalam hal ini.

Sedikit mengingatkan, bahwa UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu.

Sebagai implementasi dari UU tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dimana dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi “bahwa pendanaan pendidikan mejadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.

Berdasarkan peraturan tersebut dalam rangka pemerataan pendidikan khususnya memberikan kesempatan kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, pemerintah melalui Kementerian Agama RI memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Setiap tahunnya Pemerintah menyediakan lebih dari Rp.7 triliun untuk penyediaan Beasiswa Siswa Miskin, sebagai ganti rugi kenaikan harga bahan bakar minyak dan dibagikan ke 13,5 juta siswa miskin. Dan setiap sekolah pasti menerima Bantuan dana BOS, Bangub, BSM dll. Yang jadi permasalahanya banyak orang tua siswa yang mengaku tidak pernah menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut, padahal mereka benarbenar warga miskin.

Siapa yang harus bertanggung jawab? Tidak

sedikit oknum guru yang menyalahi aturan dengan menggelapkan sebagian dana yang di keluarkan oleh pemerintah. Banyak juga sekolah yang memotong anggaran bantuan terhadap siswa dengan alasan untuk biaya ektrakulikuler, Pemantapan, pembayaran uang ujian dan sebagainya, semua itupun telah menyalahi aturan karena pada dasarnya untuk biaya tersebut sudah ada anggarannya.

Image seorang guru pada jaman seperti ini sudah tercoreng oleh sebagian oknum guru yang tidak amanah terhadap tugasnya, pada hakekatnya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, tapi sebagian dari orang sudah tidak menganggapnya. Oleh karena itu untuk semua guru, mari kita benahi pengalaman kesalahan yang sudah terjadi kemudian berganti wajah dengan tindakan terpuji, tunjukan tugas dan fungsi guru sebagai pendidik yang senantiasa konsisten pada profesinya yaitu mengajarkan nilai-nilai budi pekerti dan kejujuran.

Dengan kejujuran seorang guru itu dapat mengantarkan anak-anak didiknya kelak menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan Negara

Bidik Pelaku Usaha “Nakal” Beroperasi Tanpa Perizinan

Rianto Simamora, Hasdiansyah, Suherlan

Iim Achdiat / Abdul Aziz

EDISI 9103

Bandung, (BIN).- Pe­ ngawasan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan dalam hal ini merupakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Instansi yang berwenang terkait pelayanan penebitan perizinan untuk mengelola perusahaan dalam hal ini sebagai regulator teknis adalah BPMP (Badan Penanaman Modan Dan Perizinan), sedangkan instansi terkait lainnya ada Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Energi (SDAPE), Dinas Pertasih,

Lapsus : Muhamad Jam’u BPLHD, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah dan sebagainya.

Dalam arti kata bahwa, pelaku usaha yang bergerak dalam bidang produksi apapun secara normatif wajib mengantongi legalitas perizinan sebelum melakukan kegiatan usahanya, bilamana semua itu diabaikan terlebih lagi adanya indikasi rekayasa dan menipulasi data administrasi perizinan tersebut tentu saja dikategorikan sebagai per-

buatan melawan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan perizinan khususnya Daerah Kabupaten Bandung, dilakukan berdasarkan Perda No. 16 tahun 2009 tentang tata ba­ ngunan; Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Bandung; Perbup No.33 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan lain-lain. Peraturan tersebut sebagai acuan untuk mengatur regulasi pembangunan daerah agar berdaya guna untuk me­ ngoptimalkan pendapatan daerah guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta menjaga ketertiban lingkungan.

Kepala Bidang Perizinan BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perizinan) Daerah Kabupaten Bandung H. Yoga saat ditemui diruang kerjanya kepada Media BIN menerangkan bahwa, secara umum prosedur yang harus ditempuh oleh perusahaan terlebih dulu harus menempuh proses peri­ zinan, antara lain yaitu: Pemohon terlebih dulu mengajukan Proposal, Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) atau yang sekarang disebut izin lokasi dari Kepala ..... Bersambung ke hal. 15

KOORDINATOR JABOTABEK : Topan,Ramsen, Angga; BOGOR RAYA: Rudi Hermawan, Ramdani; LIPUTAN LINTAS JAWA BARAT - BAN­TEN : S. Mubarak, Rahmat. T, Risnandar; SUKABUMI: Pepen Supendi; BAN­DUNG KOTA & KABUPATEN: Neng Windy, Rian Sofyan, Sheny A Haryati; BAN­ DUNG BARAT: Achmad Sodikin, Aji, Deny, Wahyu; SUMEDANG : Danu Kusuma, SE., Sri Rusmiati ; GARUT : Ujang Syaripudin, Ai Nurlela; PANGANDARAN: Ade Jaenal Mutaqin (Korwil 3), Darwin (Biro); JAWA TENGAH : Triyono (Korwil) KENDAL & BATANG: Eko Purwanto (Ka.Biro), Ahmad Kubro JEPARA & PATI: Indro; KALIMANTAN BARAT : Fadli (Korlap), Budi Gautama (Ka.Biro Kota/Kab.), Ariadi , Prayetno Jasmo; KAPUAS HULU: Yasir Khan KALIMANTAN TIMUR : Wawan Hermawan, Hendrika; SULAWESI SELATAN: Lukman.H, SH (Korwil), Irwan (Korlap); SULAWESI BARAT : Muh.Husain Samar (Korwil), Suyudi (Korlap), M. Yahya; BANGKA BELITUNG: Drs Laode Jaya (Korwil), Hadison Siregar (Korlap), Laode Amrin A (Korlip), H. Soehadie Hasan (Biro); BATAM , TANJUNG PINANG & KEPRI : A Rianto (Korwil), Rahmat Pane; JAMBI : JH Pardede (Korwil), Herlas (Korlip), Ranto Siburian (Muaro Jambi); PEKAN BARU: H. Mashadi; SUMATERA UTARA : Drs. Adi Adenin (Korwil) JAWA TIMUR : H.Abdul Mughni, SH.(Korwil), Drs. R. Yulianto (Korlap); BALI : Bernard; MANADO : Michael, Roy Danista, Vina Nurmala;

Wartawan BIN dalam tugasnya dibekali ID Card, surat tugas dan namanya tercantum dalam BOX REDAKSI

LINTAS JAWA

EDISI 9103

Ketua Yayasan MA. LATANSA Gebrak Meja

3

"Saat Dimintai Keterangan Terkait Anggaran RKB" BANDUNG – BIN. Banyaknya kasus penyelewengan anggaran dan bantuan pembangunan sekolah yang diberikan oleh Pemerintah melalui APBNP hingga kini masih menjadi polemik yang membuat “gatal” beberapa pihak termasuk para awak media baik cetak ataupun elektronik. Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Cikancung Kabupaten Bandung, dimana kasus ini telah berjalan lama dan tidak terendus oleh pihak manapun juga.

Sangat disayangkan dengan perilaku ketua yayasan MA. Latansa yang ingin menguasai anggaran RKB karena tidak melibatkan kepala sekolah dalam pembangunan dan tidak adanya P2S,kalau pembangunannya tidak sesuai dengan BESTEK, mungkin kepala sekolah pun tidak akan komplain tapi ketika ada kejanggalan maka kepala sekolah berkewajiban harus menanyakan ke pada P2S karena dalam hal apapun di sekolah yang akan bertanggung jawab adalah KEPSEK,walaupun beliau tidak tahu dalam hal pembangunan apalagi soal pembelanjaan bahan bangunan, karena semuanya di pegang oleh Ketua Yayasan Pak Dudung Fahmi dan bendahara yayasan Bu Nani selaku istri ketua yayasan.

Hasil Investigasi di lapangan menemukan beberapa kejanggalan dari mulai papan informasi pembangunan yang tidak terpampang, dan tidak adanya konsultan kontruksi dan P2S, bahan bangunan yang asal-asalan dan target waktu pembangunan yang tidak jelas, itu semua sangat mengherankan dimata publik dan media. Ketika tim mencoba konfirmasi kepada Ketua Yayasan tidak ada jawaban dan terkesan sembunyi dari awak media. Tim mencoba menggali informasi kepada beberapa guru dan pekerja pembangunan, Sampai akhirnya ketemu dengan Kepala sekoalah MA LATANSA. Ketika dimintai keterangan kepala sekolah menjelaskan “bahwa saya selaku kepala sekolah tidak pernah dilibatkan atau di ajak dalam hal pembelanjaan bahan bangunan untuk membangun sekolah ini, walaupun saya tahu jumlah anggaran yang masuk, tapi untuk pelaksanaannya semua di pegang oleh Ketua Yayasan Dudung Fahmi. Karena jangankan saya kepala sekolah yang tinggalnya jauh, ketua Komitenya saja yang dekat sekaligus pendiri sekolah ini tidak dilibatkan.

Seharusnya untuk pembangunan sekolah yang harus berperan itu Komite dan Kepala sekolah melalui pengawasan ketua yayasan, bukan dikuasai oleh Ketua Yayasannya sendiri” Ujarnya.

“Dari bahan bangunan saja sudah terlihat tidak layak untuk di jadikan bahan, karena

Sukabumi (BIN) KEGIATAN LEMBAGA KOORDINASI PEMBERANTASAN KORUPSI ( L.K.P.K ) Meninjau ke sebuah lokasi wilayah kerja Pemerintahan Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Desa Girijaya adalah salah satu desa dari 8 (delapan) desa yang masuk kedalam wilayah administrasi kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Desa Girijaya adalah desa yang berada tepat dikaki gunung salak (Taman Nasional) desa tersebut dipimpin oleh DEDDY SUHANDY. Dengan kepemimpinan Deddy Suhandy Aset-aset Desa yang semula kurang ber-

Pembangunan Sekolah Yang terbengkalai dan sudah menghabiskan anggaran ratusan juta Rupiah

... Ketika di minta keterangan terkait anggaran RKB Dudung Fahmi tidak bisa memberi keterangan malah langsung emosi dan berkata “Ente bukan polisi tidak berhak tanya-tanya ke saya “ sambil memukul meja dengan keras. banyak sisa-sisa kayu bekas dan bengkok yang digunakan untuk pembangunan, bagian atapnya saja yang di ajukan manggunakan besi baja ringan dalam bestek dan RAB, pada hasilnya hanya menggunakan kayu biasa saja,” Papar Kepala Sekolah, hasil beberapa temuan-temuan di duga mengarah kepada Ketua Yayasan yang sudah menyelewengkan anggaran, karena yang pertama turun bantuan dari pusat adalah dana hibah pada tahun 2012 senilai Rp. 170 juta yang turunnya di bagi dua tahapan untuk dua lokal, tapi ketika TIM Investigasi menyelidiki jumlah biaya untuk dua lokal bangunan RKB (Ruang kelas Baru) di duga menghabiskan anggaran Rp.95 juta, itu pun baru hasil dari keterangan beberapa Narasumber yang mengetahui pembangunan tersebut, karena di nilai dari pekerjaan dan bahan yang di gunakan itu tidak sesuai dengan pengajuan yang tertera dari PROPOSAL dan BESTEK, yang jadi pertanyaan dikemanakan sisanya...?

Bahkan pada tahun 2013 MA LATANSA mendapatkan lagi bantuan dana dari APBNP untuk pembangunan RKB yang jumlahnya sama dengan tahun 2012 sebesar Rp.170 juta dan di kucurkan 2 (dua) tahapan. Tahap pertama sebesar Rp. 85 juta yang di cairkan oleh kepala sekolah dan langsung di berikan

fungsi sekarang semua Aset yang dimiliki Desa Girijaya telah kembali ke fungsi kembali keasalnya, Adapun hasil dari aset Desa seperti tanah bengkok tersebut digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa Girijaya.

Walau masih dibilang dini kepemimpinan Deddy Suhandy dalam menjalankan pemerintahan Desa Girijaya saat ini sangat baik dan banyak mengalami kemajuan.

Namun juga terkadang menemui kendala baik dalam proses pembangunan maupun sosialisasi.

Setelah dikonpirmasi : (Deddy Suhandy) kepala Desa Giri-

ke pada Ketua yayasan (DUDUNG FAHMI) untuk anggaran RKB yang dipegang oleh Bendahara Yayasan (Ibu Nani) yang juga adalah istri Dudung Fahmi sendiri. Tapi anggaran yang digunakan untuk pembangunan tahap pertama hanya sebesar Rp. 50 juta menurut kepala sekolah dan hanya menghasilkan bangunan setengah jadi dan masih berupa rangkanya saja, Sesudah itu pembangunan dihentikan selama 5 bulan dan baru dikerjakan lagi pada pertengahan Januari 2014.

TIM INVESTIGASI di minta datang untuk bertemu dengan pak DUDUNG FAHMI melalui salah seorang guru untuk KLARIFIKASI (Senin 3 /3/2014) di sekolah MA LATANSA terkait dengan berita yang beredar ..... . Tetapi ketika di minta keterangan terkait anggaran RKB DUDUNG FAHMI tidak bisa memberi keterangan malah langsung emosi dan berkata “Ente bukan polisi tidak berhak tanya tanya ke saya “ sambil memukul meja dengan keras. Kejadian tersebut di saksi kan oleh empat orang diantaranya Dede Sopian selaku kepala sekolah , Adang soleh selaku guru sejarah serta pak Otim dan pak gunawan.

Kejadian itu tentu saja sangat tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang ketua Yayasan Pendidikan dan TIM Investigasi menindaklanjuti hal itu dengan membuat laporan kepihak kepolisian yang berada diwilayah Polsek Cikancung.

Dari pihak Yayasan MA Latansa sendiri setelah mengetahui bahwa kejadian itu dilaporkan ke pihak Polsek DUDUNG FAHMI langsung membentuk P2S (Pelaksana Pembangunan sekolah) yang seharusnya menurut aturan pembentukan

P2S dibentuk sejak awal pembangunan sekolah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menutupi kesalahannya , karena tidak di bentuk dari awal Ketua Komite (Uwa) yang di tunjuk jadi ketua panita dadakan dengan tegas menolak, begitu juga dengan pak Adang Soleh yang di tunjuk untuk jadi wakil ketua panitia juga menolak sambil berkata “ Ketua yayasan yang makan nangkanya, saya yang kebagian getahnya, seandanyai P2S di bentuk dari awal saya siap untuk bertanggung jawab kalau itu memang perbuatan saya,tapi kalau di bentuknya sesudah ada (timbul-red) permasalahan dengan media saya tidak mau,Kalau gitu saya hanya akan di jadikan tameng (korbanred) oleh pak DUDUNG FAHMI, saya ga mau dong...!,” demikian penuturan Adang Soleh kepada tim Investigasi.

Penuturan diatas diatas sudah cukup untuk mendapatkan kesimpulan bahwa memang ada kerancuan dalam penggunaan anggaran RKB ditubuh Yayasan MA Latansa yang terkesan tertutup dan dimonopoli oleh ketua Yayasannya sendiri. Sampai berita ini diturunkan, Tim Investigasi terus menggali data dan informasi serta terus menyelidiki kasus ini. (Ka. Investigasi / TIM)

LKPK Dorong Pelayanan

Infrastruktur Fasilitas Umum jaya Kecamatan Cidahu mengeluhkan sarana infrastruktur (Jalan Desa) sepanjang 3 Km antara jabon sampai Girijaya mengalami rusak parah, padahal sarana tersebut mempunyai peran yang sangat vital. Di wilayah Kp.Girijaya terdapat juga objek wisata, tempat Penziarahan (Makom Eyang Santri dan Makom Eyang Abu), adat budaya Sunda (Wayang Golek), dan juga sering dilakukan tradisi adat budaya setahun sekali (Seren taun nampa taun).

Pemerintahan Desa Girijaya Kecamatan Ci-

dahu juga mengajak semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten dan dinas instansi terkait untuk berkolaborasi menanggulangi sarana

infrastruktur tersebut agar desa Girijaya mengarah kearah lebih baik lagi.

Demikian hasil investigasi dengan Kepala

Desa Girijaya Kecamatan Cidahu dan Tokoh Masyarakat yang ada memohon perhatian kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait segera melakukan kunjungan kedaerah terpencil yang jauh dari Pusat Pemerintahan. (PEPEN SUPENDI / UWA)

LINTAS JAWA

Keberhasilan Ternak Itik Packing Cijulang

Pangandaran - BIN Setelah terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran ,masyarakat sangat merasa antusias hal ini terbukti dengan berbagai macam kegiatan masyarakat secara individu maupun kelompok terutama, dalam menciptakan lapangan kerja untuk menunjang kebutuhan ekonomi seharihari .

Hal ini bisa dilihat dari salah satu kegiatan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ternak Itik Packing yang bernama kelom-

pok Purwa Mekar. Yang diketuai oleh Bapak Maman Suryaman S.pd. dan beranggotakan 20 orang berlokasi di Dusun Ciwarung Rt 03/ Rw05 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Saat diwawancarai oleh TP , Bapak Maman Suryaman menjelaskan “ kelompok ternak ini dimulai dari tanggal 20 april 2013 yang lalu, dengan penjualan pertama sebanyak 1100 ekor dengan bobot 1-2 kg / ekor . untuk sementara ini itik yang siap jual sebanyak 1700 ekor adapun untuk

pemasaran diambil oleh para pedagang ke lokasi peternakan ,para pedagang tersebut berasal dari Jakarta,Depok,Jawa Tengah, dan diambil dalam bentuk daging siap jual dengan harga Rp. 35.000/ kg” “sedangkan untuk bibit kami mengambil dari daerah ojosari,Mojokerto,Kediri Jawa Timur.

Kami mengembangkan kelompok ini dengan biaya masing-masing anggota dank arena keterbatasan modal kami berharap agar pemerintah daerah dan perbankan dapat bersimpati dan memberikan bantuan modal untuk memperbesar usaha kelompok kami agar kesejahteraan anggota dapat tercapai” ungkap Bapak Maman sambil menutup wawancara bersama BIN ( ka. korwil )

EDISI 9103

DEDIKASI TINGGI PERWIRA POLISI Pangandaran (BIN) Walupun baru beberapa bulan beliau menjabat sebagai kepala kepolisian sektor Parigi, Bpk. AKP. RISHABDI LUBIS namun, beliau sudah menunjukan kinerja, dedikasi dan integritas yang tinggi sebagai seorang perwira di jajaran kepolisian Republik Indonesia.

Diantara kinerjabeliau yang dapat kita lihat diantaranya, dengan adanya pembengunan perluasan ruangan kantor dinas tempat beliau menjabat sebagai kepala sektor, diantaranya ruangan untuk Kanit Sabhara , ruangan Mushola, gudang dan tembok penyekat atau benteng pembatas antara markas kepolisian sektor Parigi dengan toko Bahan bangunan/Material milik masyarakat setempat.

Sedangkan untuk biayanya sendiri,diambil

dari hasil swadaya masyarakat, dan anggota polsek Parigi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- swadaya tersebut dalam bentuk uang, dan ada juga yang berbentuk bahan material ,dan dikumpulkan selama 45 hari kerja, dari pertengahan bulan Oktober 2012 sampai dengan pertengahan Desember 2013.

Dengan adanya ruan-

4

gan kanit sabhara, kami harapkan pelayanan terhadap masyarakat akan lebih meningkat dan lebih maksimal serta kedepannya kami merencanakan pemasangan papingblok bermula dari halaman depan sampai ke halaman belakang dan kami selalu siap untuk melayani masyarakat 1x24 Jam , untuk kecelakaan lalu lintas penanganannya diserahkan kebagian lakalantas polres Ciamis, kami hanya melakukan pengamanan sementara jika ada kecelakaan lalulintas. Ungkap bpk. AKP. Rishabdi Lubis Mudah-mudahan seluruh anggota kepolisisn mempunyai inisiatif membangun seperti beliau, agar masyarakat yakin dan akan percaya sepenuhnya kepada pihak kepolisian. (BAYU KORESPONDEN )

Kades Purwokerto Kendal

Palsukan Surat Gugatan Ahliwaris Satipan Kendal, (BIN).- Kuasa ahli waris almarhum Kamin menerangkan sehubungan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 3320 m2 yang terletak di desa purwokerto (makan dowo), Cohir No. C. 162 P. 73 S.1 (alm). Kamin (alm) semasa hidupnya telah dikaruinia dua orang anak bernama, Marsin dan Satipan.

Sepeninggalan almarhum ayahanda Kamin semua harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah-sawah yang terletak di Desa Purwokerto (makan dowo) sertifikat dan tanah tersebut di kuasai oleh keluarga Marsin bin kamin bahkan belum lama ini mereka telah menjual-belikan tanah sawah tersebut tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari keluarga Satipan bin Kamin, bahkan keluarga Marsin bin Kamin telah membuat surat gugatan palsu yang megatasnamakan keluarga Satipan bin kamin yang menayatakan bahwa tanah tersebut bisa di jual.

Dari hasil “Tim investigasi” menemukan beberapa kejanggalan dalam proses tanah tersebut bahkan menemukan banyaknya indikasi pemalsuan dalam surat gugatan waris tersebut, dari pernyataan keluarga (alm) Satipan mengatakan bahwa tidak pernah membuat surat gugatan apapun juga tidak pernah kenal dengan pengacara yang di sebut dalam surat gugatan.

Berdasarkan informasi yang di diperoleh bahwa, yang membuat surat gugatan ahli waris keluarga (alm) Satipan bin Kamin adalah Muhtarom yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Purwokerto Kendal, yang diketahui masih ada hubungan keluarga dari Marsin bin Kamin yang merupakan cucu dari (alm) Kamin.

Indikasi Muhtarom yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa purwokerto selaku cucu dari (alm) Kamin diduga yang membuat surat gugatan ahli waris tersebut agar bisa menjual tanah sawah seluas 3320 m2, untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Purwokerto, Kecamatan

Patebon, Kabupaten Kendal.

Muhtarom selaku cucu dan juga sebagai Kepala Desa saat di wawancarai mengatakan, bahwa tanah sawah seluas 3320 m2 dengan nomor C. 162 P.73 S.1 adalah merupakan peninggalan (alm) Kamin yang kini sudah di balik nama kepada Suwarno selaku paman (pak De) Muhtarom anak tertua dari Marsin bin Kamin, setelah di kaji dan di telusuri oleh Tim investigasi tidak ditemukan bahwa tanah tersebut sudah di ganti atas nama Suwarno bahkan di BPN pun masih muncul C desa atas nama pemilik asal. Bukan hanya itu kebohongan Muhtarom terungkap sehubungan alamat kantor pengacara yang terdapat di surat gugatan tersebut diduga fiktif atau tidak jelas keberadaannya. (e.k)

Polisi Fokus Pengamanan Pemilu Di TPS Rawan Konflik Pati - Tempat-tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan terjadinya konflik antar pendukung caleg dan parpol, akan menjadi focus pengamanan aparat kepolisian, saat pencoblosan 9 April mendatang.

Ini sebagai upaya untuk menciptakan Pemilu 2014 yang aman dan damai.

Aparat Kepolisian akan memperketat pengamanan di TPS-TPS yang disinyalir rawan konflik, saat berlangsungnya pemungutan suara Pemilihan Legislatif.

Yakni dengan melipatgandakan jumlah personilnya, maupun personil instansi samping yang terlibat dalam pengamanan TPS. Kapolda Jawa Tengah, Irjen. Pol. Dwi Priyatno, usai menyaksikan simulasi system pengamanan kota (Sispamkota) di halaman Stadion Joyokusumo, Kamis pagi, (6/2) kemarin mengatakan, pihaknya akan tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya kekacauan, saat rakyat melakukan

pencoblosan di TPS-TPS rawan konflik, dengan penempatan personil yang berbeda jumlahnya dengan TPS lainnya. ”Makanya ada pola rawan 1 – 2 itukan.

Untuk yang rawan pola pengamanannya 2 personil Polisi, kemudian 8 linmas untuk 4 TPS.Tapi kalau amankan, hanya ada 2 polisi, 18 linmas untuk 9 TPS. Pola ini kaitannya dengan geografis, dan fenomena kegiatan masyarakat wilayah,” jelas Kapolda Jateng Kapolda Irjen Pol.

Dwi Priyatno menambahkan, pihaknya akan lebih mengutamakan pengamanan terbuka, tanpa mengesampingkan pengamaman tertutup dengan keterlibatan polisi berpakaian preman. Namun setiap pelanggaran Pemilu, Polisi tetap berkoordinasi dengan Panwas didaerah setempat. ”Kalau ada pelanggaran kita koreksi dengan Panwas, karena kita menerima laporan dari Panwas.Apakah laporan itu berupa pelanggaran Pemilu, atau tindak pidana kejahatan,” tegas Irjen Pol. Dwi Priyatno.

Menyinggung perintah tembak ditempat, Kapolda Jateng Irjen. Pol. Dwi Priyatno menegaskan, Polisi akan menggunakan Peraturan Kapolri, prosedur tetap (protap) pengamanan Polri yang berdasarkan KUHP, Undang-undang No.2/2002 tentang Polri, maupun standar internasional.( Indro BIN )

LINTAS JAWA

EDISI 9103

Ustadz Toto Pengajar Tahfids Al-Qur’an

5

Korban Aksi Geng Motor Jalani Operasi RS Sumedang

Sumedang (BIN).- Lagi-lagi Aksi brutal yang biadab dilakukan oleh anggota geng motor ,­kali ini yang menjadi korban adalah seorang Ustadz yang bernama Toto Pengajar Tahfidz al-Quran di SDIT Imam Asy-Syafi’i Kampung Santri Cilembu Sumedang.

Kejadian ini bermula ketika motor yang ditumpangi Ustad Toto melaju pulang dari arah Cianjur menuju Rancaekek.

Malang tak bisa dipantang, tepat di lokasi BTS Ciburuy Padalarang, Warga setempat pun sudah meduga dengan adanya gelagat mencekam itu, karena sudah menjadi kebiasaan apabila di hari minggu malam terdengar suara bising motor pertanda akan terjadi sesuatu yang mengerikan jelas Pa Adi salah seorang warga dilokasi tersebut.

Kendaraan bermotor jenis Suzuki Smash yang sudah di modifikasi dengan suara bising yang diboncengi dua anak muda seusia SMU itu melaju dengan kecepatan tinggi menuju kearah barat dengan salah saorang pelaku menggusur sebilah samurai di jalan aspal hingga menimbulkan percikan api itupun berhasil membabat lutut Ustadz Toto yang hendak pulang dari saudaranya di Cianjur ke Ciburaleng Rancaekek pada minggu malam 23/02/14 sekira pukul 20.30 WIB. Menyadari rasa dingin yang mengalir di lutut Ustadz Toto dengan tulang lu-

kata jika ketidak nyamanan pelayanan kemanusiaan itu harus mendahulukan beban pembayaran ketimbang pertolongan yang harus diberikan bagi orang yang tengah menderita dari semua aspek, dengan pelay-

tut yang naik ke paha akhirnya Ustad Toto menepikan motornya yang hampir menabrak kerumunan warga karena tidak bisa menstandarkan motornya, setelah meminta pertolongan warga setempat, Pa Adi menghubungi fihak kepolisian untuk memberikan bantuan.

Selang beberapa lama seorang polisi muda yang bernama Agus, adalah salah satu anggota dari Polsek Padalarang tiba di TKP memberikan bantuan yang dibantu bersama warga setempat itupun ikut menyesalkan dengan tidak adanya tindakan preventif serius dari kepolisian untuk memberantas aksi geng motor yang hampir setiap minggu merengut korban tukas Pa Adi salah seorang warga yang menyaksikan kejadian itu.

Tindakan penyelamatan itupun pihak Polsek Padalarang bergegas membawa Ustadz Toto ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyan salah satu Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus terdekat yang berlokasi di Jl. Parahyangan Km 3 Kota Baru Parahyangan Kab Bandung Barat. Namun apalah di-

anan seadanya di malam itupun sempat di rontgen kondisi lutut yang hampir putus itu, karena beban 12 juta yang di sodorkan fihak Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus itu membuat down korban, akhirnya dengan kecewa bert keluarga korban mengalihkan perawatan Ustadz Toto ke rumah sakit Sumedang, malam itupun fihak UGD RS Sumedang dengan sigap berupaya menghentikan aliran darah yang terus ngocor setelah korban 2 kali mengalami pingsan yang disebabkan perawatan asal-asalan UGD Rumah Sakit Cahya Kawaluyan.

Fihak media Berita Investigasi Nasional melaporkan bahwa kondisi Ustad Toto seka-

rang telah menjalani operasi, semoga saja dengan kompleknya permasalahan geng motor yang terjadi di semua tempat menjadikan perhatian aparat yang berwenang untuk segera menangani kebiadaban anakanak geng, semoga saja. ( Abunibal)

Pembangunan RKB MAN Ciparay Terkatung-Katung

Bandung, (BIN).- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) MAN Ciparay sampai sekarang belum terselesaiakan sehingga belum dipergunakan untuk kediatan belajar-mengajar. Sehubungan dengan ini Kepala Sekolah mestinya selaku penanggungjawab dan tidak baik bila kemudian saling tuding dengan pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan.

Menindak lanjuti pemberitaan Media Berita Investigasi Nasional pada edisi sebelumnya terkait permasalahan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madarasah Aliyah Negeri Ciparay yang berdomisili di Baranangsiang, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, beberpa waktu yang lalu terjadi roboh tepatnya hari Rabu pada 8 Januari 2014 Sekitar Jam 16.30 WIB, kejadian ini menyusul pelaksanaan pembangunan RKB diduga tidak sesuai dengan bestek RAB yang mengakibatkan bangunan RKB yang sedang dikerjakan roboh kembali.

Kendatipun kerusakan bangunan tersebut sekarang su-

dah diperbaiki kembali, namun yang diperbaiki hanya seperlunya yaitu pada bagian fisik bangunan yang mengalami kerusakan saja tanpa dilakukan perombakan struktur konstruksi sebagaimana yang dituangkan di RAB. Sejumlah narasumber ketika dimintai keterangan kepada Media BIN mengatakan bahwa dengan memperhatikan pelaksanaan pembangunan RKB ini sangat menyangsikan kwalitas konstruksi bangunan untuk kedepannya, mengingat penambahan RKB untuk MAN Ciparay ini dilaksanakan pada lantai dua yang tentunya harus dibangunkan konstruksi secara stabil dan permanen sesuai RAB , dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan kemanan dan keselamatan khususnya bagi guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya.

Pembangunan RKB MAN Ciparay terbengkalai, sampai saat ini pelaksanaan pembangunan menjadi tersendat tidak sesuai dengan jadual waktu pekerjaan yang harus diselesaikan di tahun anggaran 2013, sebesar Rp.

Desa Mekarlaksana-Ciparay Masuk Nominasi Lomba Desa Unggulan Tingkat Kabupaten Bandung 2014 Bandung, (BIN).- Pembinaan kinerja aparatur dan pengelolaan administrasi pemerintah desa telah menjadi tuntutan mendasar untuk menunjang meningkatkan kwalitas pelayanan public, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung dalam setiap tahun mengadakan seleksi pemilihan desa unggulan melalui lomba desa se Kabupaten Bandung, dimana tujuannya diadakan kompetisi ini adalah dalam rangka memicu daya saing diantara desa-desa untuk meningkatkan predikat pemerintah desa unggulan disegala bidang pembangunan.

Camat Ciparay Drs. Ma’sum, S.Ip berhasil ditemui saat melakukan ferivikasi pemilihan rumah sehat milik pasangan

suami/isteri Aziz dan Yanti warga Kp. Hegarmanah RT.001/ RW.003 Desa Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay ketika itu didampingi Kepala Desa Mekarlaksana Dede Ruhiyat diselasela kesibukannya kepada Media BIN menerangkan sehubungan persiapan pelaksanaan kegiatan lomba Desa se Kabupaten Bandung, dimana seleksi pemilihan desa unggulan dilakukan melalui panitia Tim Seleksi Lomba Desa Unggulan yang dibentuk oleh Pemkab. Bandung.

Lebih lanjut Camat Ciparay menjelaskan pula, bahwa Tim Seleksi Tingkat Kecamatan Ciparay saat ini berdasarkan pe..... Bersambung ke hal. 15

540. Juta, dialokasikan untuk tiga ruang kelas baru, namun fakta dilapangan berdasarkan hasil tim Investigasi Media BIN, pembangunan RKB tersebut sampai sekarang belum terselesaikan sehingga belum dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Sejumlah warga yang juga kapasitas sebagai pemerhati dunia pendidikan sangat menyayangkan dengan persoalan pembangunan RKP MAN Ciparay ini, sebab secara jelas mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan RKB tersebut tidak sesuai dengan bistek yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Anggaran dipa tahun 2013 sebesar Rp. 540 000 000,- dialokasikan untuk biaya pembangunan tiga ruang kelas baru, dimana pembayarannya dilakukan sistem progres tiga kali termen melalui pihak Kepala Sekolah MAN Ciparay.

Berdasarkan hasil monitoring tim Investigasi, menemukan sejumlah kejanggalan, seperti: dilokasi kegiatan pembanguna tidak ada papan proyek, banyak menggunakan kayu-kayu bekas, tidak memasang balek, kuda- kuda atap menggunakan bahan kayu bekas dan lain-lain. Ini mengindikasikan adanya peraktek korupsi alokasi anggaran belanja untuk material bahan abngunan yang dilakukan oleh pihak pelaksana bahkan tidak tertutup ada konfirasi dengan pihak kepala sekolah yang bersangkutan.

Pihak ketiga selaku pelaksana pembangunan dan Kepala Sekolah adalah selaku terpihak yang harus bertanggungjawab atas penyelesaian persoalan pembangunan RKB ini. Ambruknya RKB pada saat dibangun karena lemahnya unsure pengawasan internal dalam hal ini pengawas teknis dari instansi terkait, konsultan pembangunan termasuk pihak sekolah sebagai penerima manpaat. ..... Bersambung ke hal. 15

LINTAS JAWA

EDISI 9103

6

Humas PT. Kadila Akui Tanah Negara Eks Perkebunan Bersertifikat Milik Perusahaan Bandung, (BIN).- Sejak lama perjuangan masyarakat mengusulkan tanah garapan eks Perkebunan yang dulunya telah menjadi tanah garapan warga Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, yang sekarang tenah Negara eks perkebunan sitiarja ini diklim menjadi tanah milik PT. Kadila (Perusahaan Peternakan Sapi) Cijapati.

Berdasarkan catatan yang diperoleh Media BIN, berlangsung sejak tahun 1984 sampai 2001 permohonan warga selalu kandas di tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, meski surat dari Gubernur Jawa Barat dan Rekomendasi dari Komisi A, DPRD Provinsi Jawa Barat, dilayangkan kepada Bupati Bandung, untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan aspirasi warga untuk atas tanah garapan bekas perkebunan Sitiarja kendatipun tidak pernah ada titik temu penyelesaian.

Alih-alih objek tanah tersebut sekarang sebagian besar dimonopoli menjadi hak milik perusahaan PT. Kadila yang dijual belikan melalui oknum-oknum dan sekarang ini telah bersertifikat hak milik pribadi. Masyarakat kemudian mengadukan permasalahan ini kepada Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat, melalui Surat No. 593/3193/Pem Um tanggal 26 Oktober 2001 dan surat Tanggal 19 Pebruari 2001 ditujukan kepada Bupati Bandung, yang intinya agar permasalahan ini segera ditindak lanjuti untuk diselesaikan sesuai dengan kewenangannya namun tidak ada tanggapan.

Sehubungan tidak mendapat tanggapan dari Pemda Kabupaten Bandung, karena itu masyarakat ketika itu kembali meminta Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat, menindak lanjuti menyelesaikan permasalahan tersebut. Atas dasar asfirasi dari masyarakat Desa Ciluluk lebih lanjut Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat dengan Bupati Bandung serta instansi terkait saat itu. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat melayangkan Surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Nomor: 148/NT/KA/ XI/2001, Tanggal 17 Oktober 2001 berbunyi, bahwa Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat sangat menghargai upaya-upaya masyarakat dalam rangka penyelesaian masalah.

Berdasarkan UU. No.22 tahun 2000 dan Surat Edaran Gubernur Nomor. 593/1547/Pem-Um/2000 bahwa penyelesaian masalah pertanahan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut agar masalah ini ditangani oleh Pemda dan DPRD Kabupaten Bandung.

Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat menyarankan agar Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Namun disini terlihat ada kontroversi antara informasi yang diperoleh dari masyarakat yang disampaikan berdasarkan dokumen yang dikeluarkan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat dengan konfirmasi dari manajer perusahaan PT. Kadila melalui Humas yang seacara tegas mengklim tanah Negara Eks Perkebunan telah bersertifikat milik perusahaan pe-

Tanah tersebut sekarang sebagian besar dimonopoli menjadi hak milik perusahaan PT. Kadila yang dijual belikan melalui oknum-oknum dan sekarang ini telah bersertifikat hak milik pribadi. ternakan sapi PT Kadila.

Mantan Kepala Desa Sri Rahayu H. Yayat periode tahun 2003-2009, yang juga sekarang ditunjuk menjadi Humas PT. Kadila belum lama ini berkunjung ke kantor Media Berita Investigasi Nasional, menghadiri undangan untuk klarifikasi beberapa persoalan yang dipertanyakan yaitu kepemilikan tanah PT Kadila yang tersangkut tanah eks perkebunan yang terletak di Jl. Cijapati Desa Sri Rahayu, Kecamatan Cikancung, diakui H. Yayat ada sekitar 80 hektar.

Sekitar tahun 1976 menurut H. Yayat, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan SK pelimpahan hak kepemilikan tanah yang diberikan kepada para penggarap tanah Eks Perkebunan Sitiarja, atas dasar permohonan para penggarap. Namun setelah SK Gubernur Jawa Barat diterima oleh masyarakat, yang pada waktu itu di Jabat oleh Aang Kunaefi, yang selanjutnya direkomendasikan ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) untuk diterbitkan sertifikat kepemilikan tanah atas nama masing-masing penggarap dengan diterbitkan secara bertahap mulai tahun 19771978 dan tahun 1979.

Setelah ditangan masing-masing penggarap, kemudian sertifikat tanah tersebut selanjutnya dijual belikan oleh masyarakat hingga ke beberapa tangan dan

sekarang sebagiannya tanah yang dulu bekas perkebunan sitiarja tersebut jatuh kepemilikannya ketangan PT. Kadila. Demikian disampaikan Manajer Perusahaan PT. Kadila melalui Kabag Humas H. Yayat “asal-usul kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Blok Kincir dan Legok Bagong Desa Sri Rahayu sekarang dipergunakan menjadi lahan perusahaan peternakan sapi Cijapati diperoleh dengan dasar hasil jual beli dari sejumlah orang, salah satunya dibeli dari Purnawirawan Jenderal Leo seluas 4 hektar, Hengki di Jakarta seluas kurang lebih 32 hektar dan seterusnya sampai PT. Kadila sekarang memiliki tana disitu seluas 80 hektar.

Pembelian tanah tersebut terjadi secara bertahap, jual – beli pertama dengan purnawirawan Leo dan pak Hengki terjadi sekitar tahun 1997, selanjutnya untuk pengembangan perusahaan pembebasan lahan dengan warga terjadi sekitar 2002-2013 sampai tahun 2009 dan setrusnya. Pada intinya bahwa asal usul kepemilikan tanah PT. Kadila itu diperoleh hasil jual beli.

Menjawab soal perizinan perusahaan peternakan sapi, H. Yayat juga menyatakan bahwa segala administrasi terkait kewajiban normatif pengurusan legalitas

perizinan sudah lengkap. “sudah ada, Legalitas perizinan sudah lengkap,” tandasnya.

H. Yayat membantah pihak perusahaan memanfaatkan sumber air dibawah tanah dan mengambil beberapa sumber mata air, menurutnya perusahaan hanya membuat pengeboran satu titik dan itupun tidak dipergunakan karena kering airnya tidak keluar. Selebihnya H. Yayat menjamin PT Kadila tidak melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

“Pencemaran lingkungan itu tidak ada” kata H. Yayat, pasalnya untuk penanganan limbah kotoran sapi pengelolaannya telah diserahkan kepada warga yang hasilnya untuk pendapatan masyarakat setempat. (JM/ TIM WRC)

L-KPK Kawal Pengungkapan Kasus Tanah Eks Perkebunan Teh Sitiarja

Bandung (BIN).- Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (L-KPK) Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (PANRI) telah membentuk komisioner bidang pengawasan dan penindakan atas kasus permasalahan didaerah terkait penyelamatan asset Negara. Dalam hal ini L-KPK atas dasar surat tembusan dari Media Berita Investigasi Nasional (BIN) menunjuk komisioner pengawasan dan penindakan atas kasus permasalahan tanah Negara bekas perkebunan the Sitiarja yang terletak di Jln. Cijapati, Desa Sri

Rahayu Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Menindak lanjuti laporan terkait permasalahan dugaan penyimpangan wewenang dan penyalahgunaan asset tanah Negara eks perkebunan teh Sitiarja yang terletak di Jln. Cijapati Blok Kincir, Legog Bagong Desa Sri Rahayu, Kecamatan Cikancung, sejak tahun 1943 objek tanah tersebut dikabarkan telah di garapan oleh warga Desa Ciluluk dan warga desa yang lainnya. sekarang bekas perkebunan Sitiarja sebagian besar telah di klim tanah milik PT. Kadila (Perusahaan Peternakan sapi), seluas kurang lebih 120 hektar.

Permasalahan yang mengemuka dipertanyakan warga Desa Sri Rahayu, dahulu merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung, diantaranya mempertanyakan terkait status Kepemilikan tanah Eks Perkebunan Sitiarja; konvensasi pembayaran ganti

rugi atas pembabatan tanaman pertanian milik warga diatas tanah garapan eks perkebunan sitiarja yang sekarang diklim telah menjadi kepemilikan PT. Kadila; permasalahan lain yang dipertanyakan tentang kelengkapan legalitas perizinan perusahaan peternakan sapi milik PT. Kadila khususnya yang terletak di Jalan Cijapati, Blok Kincir dan Blok Legok Bagong Desa Sri Rahayu.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa sumber bahwa, secara historis sudah puluhan tahun tanah dilokasi tersebut menjadi lahan garapan warga bahakan telah berlangsung sejak tahun 1943 secara temurun tanah garapan eks perkebunan Sitiarja diandalkan menjadi sumber mata pencaharian warga setempat, tetapi sekarang banyak warga yang sudah kehilangan garapan karena tanah tersebut sebagian besar telah dimonopoli oleh pihak PT. Kadila (Perusahaan Peternakan Sapi Cijapati).

Untuk menetralisir kebenaran

status kepemilikan tanah eks perkebunan Sitiarja yang dulu dikenal tanah kontrak Cijapati ini.

Pasalnya berdasarkan hasil penelusuran sementara ini banyak ditemukan penguasaan tanah Negara dengan cara melawan hukum, memang status tanah Negara dapat dimohon oleh masyarakat untuk menjadi tanah milik pribadi, namun tentu saja harus dilakukan melalui prosedur pelimpahan hak kepemilikan dengan cara yang sah, benar dan dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum, tetapi bilamana semua itu hanya tindakan menipulasi data administrasi Negara maka tindakan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut tidak ubahnya sebagai bentuk penjajahan gaya baru terhadap masyarakat daerah yang notabene status keluarga prasejahtera (Miskin) yang semestinya justru harus diberdayakan sesuai UUD tahun 1945. (TIM)

7 Kenakalan Oknum Anggota Komisioner Panwaslu Bidang Pengawasan LINTAS JAWA

EDISI 9103

Sorot..BIN ditemukan adanya dugaan status domisili catatan kependudukan ganda atas nama Husen Hermawan, S.Ag, M.Pd, tercatat pemegang KTP No. 32040507720005, warga RT. 003/R. 007 Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, namun ditemukan pula yang bersangkutan berdomisili sebagai penduduk di Kota Bandung bahkan dikabarkan Husein Hermawan menjabat sebagai salah satu ketua RW. Di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

Menjelang pelaksanaan pemilu 2014, Panwaslu mestinya bersikap hati-hati dan netral tidak mengutamakan kepentingan pribadi keluarga melainkan harus mengedepankan kepentingan umum (Bangsa dan Negara) sesuai dengan sumpah jabatan anggota komisioner panwaslu. terlebih lagi situasi politik saat ini kian memanas, baik pada saat dilingkungan panwaslu sendiri maupun diluar zona tugas Panwas, mesti waspada sebab prilaku anggota komesioner Panwas yang mengindikasikan adanya keberpihakan dapat dopolitisir menjadi komuditas isu politis bagi kelompok tertentu, hal ini sangat berpotensi mengundang kontroversi dan menyulut terjadinya konflik horizontal.

Disini yang patut dipertanyakan adalah sejauh mana Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat

untuk menindak oknum-oknum panwas yang nakal supaya dapat melahirkan atau menghasilkan pemilu yang berkwalitas, sebab dalam hal ini Bawaslu Jabar dipandang lamban bertindak untuk menangani permasalahan-permasalahan di lapangan.

Contoh kontroversi kenakalan oknum anggota Panwaslu Kabupaten Bandung Arie Haryanto bagian pengawasan hamper saja nyaris menyeret salah satu calon legislative DPR-RI H. Ikang Fawzi terkait pengaduan dugaan kasus pelanggaran kampanye tersembunyi, menyuslul adanya laporan pengaduan dari warga Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran kepada Panitia Pengawas Pemili (Panwas-

lu) gara-gara Ikang Fawzi tampil diatas panggung pada acara hajatan khitanan anak dari anggota Panwaslu Kabupaten Bandung Arie Haryanto di Gedung Serba Guna Desa Ciapus.

Kehadiran Bang Ikang ini disambut antusias dan sangat menghibur para tamu undangan yang datang menghadiri pada acara hajatan khitanan tersebut. Rupanya dari sejumlah orang yang hadir disana ada yang menilai acara hajatan tersebut ditumpangi ajang berkampanye, karena itu secara diam-diam ada sekelompok orang yang berasumsi bahwa penampilan sang artis popular diatas panggung ini, selanjutnya ada sekelompok warga kemudian melaporkannya melalui Panwaslu Kabupaten Bandung, dengan bukti dokumentasi saat Ikang Fawzi saat bernyanyi diatas panggung.

Kemudian warga melaporkan H. Ikang Fawzi artis kondang yang sekarang menjadi Caleg DPR-RI ke Panwaslu Kabupaten Bandung beberapa saat setelah Bang Ikang tampil menyumbangkan beberapa lagu legendaries diatas panggung pada acara hajatan khitanan dari keluarga Arie Haryanto anggota Panwaslu bagian pengawasan di Gedung Serbaguna Desa Ciapus Kercamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski pelaporan tersebut akhirnya din-

Modus Kejahatan Demokrasi

Pada Pilkades Mekarsari Kecamatan Pacet

Kab, Bandung (BIN) Masyarakat Desa Mekar Sari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung mendesak agar pemerintah bertindak tegas sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku sehubungan temuan permasalahan dilapangan yang meliputi hal-hal indikasi adanya dugaan pelanggaran kode etik dan melanggar sumpah jabatan, pelanggaran administrasi maupun pelanggaran unsur tindak pidana.

Berdasarkan hasil koreksi, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam daftar pemilih di DPT, yang dinilai bertentangan dengan peraturan pemilihan yang

ada, karena itu kemudian diusulkan kepada Panitia P4KD untuk melakukan revisi perubahan dan penambahan DPT pada pemilihan Kades Mekarsari. Kejanggalan administrasi yang dimaksud yaitu: Ditemukan sebanyak 117 lembar blanko surat panggilan yang ditemukan di TPS III melebihi ketentuan dimana persediaan surat suara yang diperbolehkan sebanyak 2,5% dari jumlah daftar DPT. Dengan ditemukan blanko yang melebihi kavasitas toleransi maka berpotensi dapat disalah gunakan untuk panggilan para pencoblos gelap.

Terdapat nama pemilih ganda,

Terdapat nama pemilih yang masih dibawah umur; Diskriminasi pendataan hak pilih, sehingga banyak sekali ditemukan warga yang berhak memilih tidak didaptar dalam DPT; Pemilih dalam DPT yang tidak memenuhi persaratan, seperti pemilih yang tidak ada NIK (nomor induk kartu penduduk); Terdapat nama hak pilih yang sudah meninggal.

Pada saat menandatangani pengesahan DPT perubahan dan pemilih tambahan yang disusulkan oleh jajaran panitia P4KD tanggal 04 November 2013 sekitar ..... Bersambung ke hal. 15

Ketua Panwaslu Kab. Bandung Husen Hermawan (kiri) dan Arie Haryanto anggota Panwaslu bidang Pengawasan (Kanan) yatakan tidak dapat ditindak lanjuti sehubungan tidak terpenuhi unsure-unsur pelanggaran kampanye terselubung.

Hanya saja kabar tentang penghentian penyidikan pelaporan ini telah dibocorkan melalui Arie Haryanto anggota bidang pengawasan padahal ketika keterangan tersebut beredar diluar sampai ketelinga pihak Ikang Fawzi, saat itu tim penyidik dan penindakan Panwaslu Kabupaten Bandung belum memutuskan dalam sidang pleno sehingga prilaku ini dianggap kenakalan dan melanggar kode etik sebagai anggota Panwaslu karena telah membocorkan rahasia internal. Demikian kata narasumber yang diperoleh media Berita Investigasi Nasional belum lama ini.

Menanggapi permasalahan dugaan pelanggaran kampanye H. Ikang Fawzi ditengah kesibukannya kesana-kemari mengisi agenda kegiatan mengunjungi para konstituen, simpatisan dan para pendukungnya kepada Media BIN menjelaskan, “ Saya merasa dijebak, sebab sewaktu tampil bernyayi di atas panggung, karena saya diminta oleh warga, itupun atas seizin Arie Haryanto sebagai pemangku acara hajat khitanan, maksudnya kalau ada hubungannya melanggar ketentuan kampanye kenapa dia mengizinkan, saya sendiri ketika itu tidak berniat “modesow” waktu itu semata-mata karena saya menghargai pribumi” tandasnya.

Ikang menambahkan, “Beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman di sejumlah media, waktu itu saya hanya diminta oleh warga yang menghadiri undangan pada acara hajat khitanan untuk turut menyumbangkan beberapa buah lagu popular diatas panggung tanpa melakukan kampanye memaparkan Visi dan Misi saya sebagai Caleg” ujarnya pula Lebih lanjut Ikang Fawzi menambahkan, “Kalau saat itu dipandang melanggar kode etik berkampanye, mengapa saya dizinkan untuk tampil naik diatas panggung, Urusan tersebut sekarang sudah selesai, karena hasil Pleno Panwaslu Kab. Bandung Memang saya terus terang sewaktu saya dipermasalahkan, saya dan tim merasa dijebak, tapi sudahlah sekarang masalah itu sudah selesai, saya pun menu-

rut panwaslu dinyatakan tidak bersalah melanggar kampanye,” papar Bang Ikang kepada Media BIN, ketika itu didampingi Asep Raida beserta jajaran pengurus dan konstituen PAN DPC Kabupaten Bandung.

Mengklarifikasi tentang adanya pengaduan tersebut, ditempat terpisah Arie Haryanto ketika diminta konfirmasi melalui Telepon selulernya kepada Media Berita Investigasi Nasional (BIN) mengatakan, awalnya dia tidak kenal Ikang dan tidak pula mengundangnya.

Kehadiran H. Ikang Fawzi pada acara hajatan hitanan saat itu tanpa ada undangan, melainkan karena dibawa reng-rengan dari pengurus PAN di Kabupaten Bandung, dalam artian kehadiran H. Ikang Fawzi di tempat hajatan itu sifatnya spontanitas tanpa direncanakan sebelumnya, sebab saya sendiri baru ketemu saat itu pertatap muka, sebelumnya kami tidak saling kenal.

Lebih lanjut Arie menambahkan, “Perlu kami jelaskan disini bahwa kalaupun dikategorikan merupakan pelanggaran kampanye, maka harus terpenuhi unsurunsur sebagai berikut: adanya pemaparan materi Visi, Misi dan program calon legislatif bersangkutan, yang disampaikan secara terbuka dihadapan public dan ditempat terbuka,” katanya.

Oleh sebeb itu, papar Arie pula, berdasarkan siding pleno Bidang Pengawasan dan penindakan Panwaslu Kabupaten Bandung telah menyimpulkan, bahwa laporan pengaduan tersebut tidak dapat diteruskan, pasalnya tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan pelanggaran kampanye,” tandasnya.

Penyampaian H. Ikang Fawzi ketika itu sebatas ungkapan memperkenalkan diri sebagai calon legislatif dengan menyebutkan Nama dan Nomor urut Caleg, selebihnya minta doarestu dari warga tanpa penyampaian uraian Visi, Misi dan Program.itupun awalnya karena diminta oleh warga tampil keatas panggung, dengan demikian menurut Arie Haryanto, apa yang dilakukan Ikang Fawzi saat itu masih kategori wajar, tidak termasuk klasifikasi pelanggaran kampanye. ( MJ/TIM WRC)

JAMBI

EDISI 9103

8

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Peraga/Praktik Siswa Disdik Kota Jambi

KEJATI Bantah KAJARI Jambi,(BIN)-Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat peraga/ Peraktik siswa Disdik Kota jambi yang dianggarkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2013, menurut Karya Graham SH.M HUM Kasi Intel Kejari Jambi, Kasus ini diambil alih oleh Kejati Jambi. Hal ini dikatakan Karya Graham ketika dikonfirmasi BIN, Rabu 26/2 silam,terkait tindaklanjut penyidikan Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Kota jambi yang dilaporkan H. Adi Subroto ML,Ketum LSM Peduli Bangsa ke Kejari Jambi tertanggal 9 Desember 2013 silam dengan tembusan ke Kejati Jambi.

Keterangan Kasi Intel Kejari ini mendapat bantahan dari pihak Kejati Jambi. Melalui Kasi Penyidik Kejati, A Saidi SH, mengatakan sampai hari ini (26/02,red) belum pernah menangani Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Peraga/ peraktik siswa Disdik Kota jambi,DAK T.A 2013,"laporan itukan ditujukan Lsm peduli bangsa ke Kejari dengan tembusan ke Kejati,itu tidak mungkin diambil alih oleh Kejati"ujar A.Saidi diruang kerjanya pada BIN. Dalam penanganan laporan LSM Peduli bangsa terkait Dugaan Korupsi pengadaan alat Peraga/peraktik siswa Kota jambi T.A 2013 yang bernilai Rp.21 milyar tersebut diduga kuat ada oknum Kejari yang bermain mata dengan pihak Disdik kota jambi,dan berupaya mengabur-

“Kasus itu diambil Alih KEJATI Jambi.. “ Karya Graham (Kasi Intel Kajari Jambi) kan kasus tersebut. Terbukti laporan LSM Peduli Bangsa itu belum ada tindak lanjut atau titik terang hingga saat ini.

Bermula dari laporan pertama Ketum LSM Peduli Bangsa,H.Adi Subroto ML ke Kejari,dengan tembusan Kejati Jambi tertanggal,25 November 2013 silam yang ditemani beberapa media cetak Nasional,guna melaporkan beberapa Dinas terkait Dugaan Korupsi. Namun pada tanggal,9 Desember 2013 menyusul laporan kedua,yang intinya melaporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Peraga/ praktik siswa Disdik kota jambi.

Kasus Dugaan Korupsi Disdik Kota jambi T.A 2013 ini begitu santer terdengar di masyarakat namun penanganannya begitu lambat dan terkesan didiamkan. Pertengahan January 2013 silam,BIN mengkonfirmasi ke Kejari terkait penanganan Dugaan Korupsi Disdik tersebut,namun Kejari sedang berada diluar kota,namun oleh Kasi Pidsus Kejari mengarahkan untuk menanyakan langsung ke Kasi Intel Kejari. Saat itu menurut Karya Graham SH.M.HUM,belum ada disposisi dari Kejati jambi. Peryataan

ini sedikit menggelitik, BIN coba mengkonfirmasi ke Kejati,melalui Kasi Penkum dan Kasi penyidik,A.Saidi SH tidak ada menangani Pengaduan LSM Peduli Bangsa.,dipertegas dengan membuka buku register tanda terima laporan mulai dari bulan September 2013 hingga penghujung bulan Januari 2014,namun Saidi menyarankan media mengkonfirmasi ke Kajari.

Aroma pengaburan Kasus Dugaan Korupsi ini sedari awal sudah tercium ada kongkalikong oknum Kejari dengan pihak rekanan dan Disdik Kota jambi.Pada tanggal,16 Februari 2014 media BIN dan beberapa media Nasional mengkonfirmasi pihak Kepala Kejaksaan Negeri Jambi(Kajari),oleh beberapa orang staf Kajari membuka buku register tanda terima laporan,terlihat dengan jelas bahwa Laporan LSM Peduli Bangsa itu telah didisposisi kepada Kasi Intel Kejari Karya Graham SH.M.HUM,oleh Kajari melalui stafnya membawa wartawan menghadap sang Kasi Intel. Menurut Kasi Intel

Oknum kades Palsukan Surat tanah Batang hari_BIN Oknum kepala desa kila­ ngan kecamatan Muara Bulaian kab.Batang Hari/ Jambi berinisial SH diduga memalsukan surat tanah yang di perjual belikan pada seorang pengusaha toko emas pasar Kramat Tinggi Muara Bulian berinisial AU senilai Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta Rupiah ) yang baru di bayarkan pada

Bejo selaku penjual tanggal 19 Januari 2014 yang tak lain adalah warga desa kilangan sendiri yang menjual tanah tersebut pada AU senilai Rp. 80.000.000,- sebagai uang muka yang menurut AU disaksikan oleh kades kilangan sendiri di rumah SH di pal 1 Rt 25 kel. Rengas Condong kec. Muara Bulaian.

Pembayaran senilai Delapan Puluh Juta Rupiah di saksikan langsung oleh SH selaku kepala desa yang telah mengesahkan surat -surat tanah AU merasa di tipu, karena tanah yang di belinya melalui Bejo bukanlah milik Bejo sendiri akan tetapi tanah tersebut ternyata adalah milik orang lain yang surat -suratnya di duga di palsukan oleh oknum kades SH. Karena merasa di tipu oleh SH akhirnya AU melaporkan perbuatan penipuan tersebut ke Mapolres Batang

" Sampai hari ini belum pernah menangani Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Peraga/praktik siswa Disdik Kota Jambi" A. Saidi, SH ( Kasi Penyidik Kejati ) dalam peryataannya saat itu Kepala Kejaksaan Negeri belum membuat Surat Perintah Penyelidikan(sprinlid),namun Karya Graham menjelaskan"kita sudah terima laporannya,dalam waktu dekat akan kita lidik,tunggu aja hasilnya satu minggu kedepan"ujar Karya Graham pada BIN. Sepuluh hari kemudian dari sejak tanggal 16 Februari,tepatnya rabu,26 Februari 2014 silam beberapa media konfirmasi kembali kepada Karya Graham hasil lidik yang dijanjikan sebelumnya. Tepat diruang kerjanya saat itu Karya Graham Kasi Intel Kejari mengatakan bahwa Kasus Dugaan Korupsi pengadaan alat peraga/ praktik siswa Disdik kota jambi itu telah diambil alih oleh Kejati jambi. Sambil merperlihatkan sebundel berkas kepada wartawan dan langsung dengan sigap menarik kembali dan menyimpannya persis seperti main petak umpet.

Hari dengan no laporan: STPL.LP/B-6/1/2014/Jambi/ Res Batang Hari pada hari Senin 20 januari 2014. Saat di temui wartawan BIN (Rabu 19/02) di balai desa setempat, SH berkilah pura-pura tidak mengerti terhadap persoalan pemalsuan surat tanah yang ia lakukan. " Saya di desak oleh tiga orang yaitu Bejo Cs. untuk menanda tangani surat - surat transaksi jual beli tanah tersebut, ya saya tanda tangan saja," ungkap SH. Terkait pembayaran jual beli tanah yang di lakukan Bejo, AU menjelaskan tentang pembayaran senilai

Sejak awal kasus Dugaan Korupsi ini mencuat belum satupun oknum-oknum yang bermain di jebloskan kedalam penjara. Bahkan info yang beredar di masyarakat terkait hal ini,Kepala Dinas Pendidikan Kota jambi diduga kongkalikong dengan Kejaksaan Negeri Jambi.

Berbeda dengan H.Adi Subroto ML,ketum Lsm peduli bangsa,mencermati penanganan kasus Dugaan korupsi pengadaan Alat peraga/praktik siswa ini telah diselaikan dengan persekongkolan yang saling menguntungkan. Jika sekiranya pihak Kejari mau menindak lanjuti kasus ini tanpa persekongkolan kenapa belum ditindak lanjuti sampai sekarang..?!, dan alasan tidak logis terutama dalam hal Disposisi"kita akan tetap mengkawal terus kasus ini agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan Hukum yang berlaku"jelas H.Adi Subroto ML. (Ranto/jhp)

delapan puluh juta Rupiah dan di saksikan langsung oleh SH selaku kepala desa yang telah mengesahkan surat -surat tanah dari bejo. " Saya sangat kecewa sekali setelah mengetahui tanah yang saya beli sebenarnya bukan milik bejo sendiri, tapi kenapa Pak Kades sendiri yang melegalkan surat -surat tanah tersebut dengan stempel ," tutur AU pada awak media BIN (Rabu 19/12 ), melihat gelagat yang kurang bagus dari pihak Bejo dan Kades SH, akhirnya saya laporkan masalah ini ke mapolres Batang Hari," imbuh AU pula. (JHP/Herlas)

JAMBI

EDISI 9103

9

Koperasi Sekolah Cari Peluang Bisnisan Jual belikan Buku LKS dan Mainkan Dana BOS SMAN 6 Kota Jambi

Jambi, (BIN).- Terkait Jual-beli buku cetak dan LKS di SMAN 6 kota jambi sebelumnya sudah diberitakan koran ini, pada edisi sebelumnya. Sehubungan sejumlah orang tua siswa kepada koran ini menceritakan perihal pungutan biaya untuk buku Paket dan LKS. Penelusuran BIN sampai maret 2014, mengindikasikan adanya penggunaan Dana BOS tahun 2013 untuk siswa SMAN 6 diselewengkan alias tidak sampai kepada sasaran siswa sebagai penerima, terbukti sampai pertengahan bulan maret ini banyaknya murid yang menunjukkan bukti kwitansi pembayaran buku-buku tersebut.

Dalam kwitansi pembayaran tersebut, sepertinya dilakukan mulai dari bulan November 2013 s/d Februari 2014, yang rata-rata berkisar Rp 400 ribu hingga 500 ribu rupiah, lengkap dengan tanda tangan penerima NOVA. Perihal pungutan buku paket dan LKS ini,sebelumnya awal Desember 2013 silam Acep Sutoyo Kepsek SMAN 6 mengatakan pada koran ini mengetahui pungutan tersebut dengan alasan alokasi Dana BOS sampai disekolah tersebut sekitar bulan September, padahal murid sudah harus harus mengikuti kegiatan belajar mengajar, terkait pembelian buku ini menurut Acep tidak ada paksaan seorang murid harus membayar. namun janjinya tidak akan ada lagi pungutan perihal buku-buku tersebut kedepan''ujar Acep pada BIN. Berbeda dengan keterangan

beberapa siswa SMAN 6 yang namanya tidak mau dicantumkan mengatakan terkait pembayaran buku Paket dan LKS tersebut mereka sengaja didatangi oleh guru kekelas masing-masing. Nova yang diketahui sebagai guru bahasa Inggris itu sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi.

Sekretaris Pendidikan Kota jambi Sofyan S.Pd yang sebelumya menjabat sebagai Kabid Dikmen Disdik Kota Jambi 2013 silam, ketika dikonfirmasi tgl 3 maret 2014 mengatakan tidak mengetahui hal pungutan itu "Saya tidak mengetahui pungutan itu, dan itu tidak dibenarkan "terang Sofyan diruang kerjanya.

Terkait kegiatan Koperasi yang memperjual belikan bukubuku tersebut akan memanggil Kepsek SMAN 6 dan ibu guru Nova tersebut "Nanti akan segera kita panggil Kepsek dan guru bahasa inggrisnya, jika memang benar uang tersebut akan dikembalikan kepada orang tua siswa" terang Sofyan.

SMAN 6 Kota Jambi yang jumlah siswanya 896 orang, terdiri dari 331orang siswa kelas 3, dan 560 orang siswa kelas 1-2.

Pada tahun 2013 silam yang harus mendapat Dana BOS, namun pada kenyataannya murid dan orang tua masih terbebani dengan tingginya biaya beli buku disekolah tersebut.

Untuk tahun 2013 yang lalu dana BOS untuk SMA dialokasikan sebesar Rp.2.118 triliun untuk 4,23 juta siswa,dibagikan dua tahap sebagai berikut. Tahap I : Rp 60,000/siswa/semes-

ter. Tahap II : Rp 500.000/siswa/ semester.

Terkait soal Dana BOS SMA TA 2013 sesuai dengan Permendiknas no.69 tahun 2009,meliputi antara lain pembelian buku teks pelajaran, alat tulis sekolah untuk kegiatan pembelajaran,penggandaan soal,pembelian peralatan pendidikan, pembelian bahan habis pakai, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan penerimaan siswa baru. Sementara jadwal kegiatan dibagi beberapa fase. Pertama, data sekolah penerima Dana BOS SMA 2013 Tahap I : JanuariApril 2013,Tahap II : July-Agustus 2013.

Kedua, pengesahan juknis Dana BOS SMA 2013,Januari-

April 2013. Ketiga, penetapan sekolah penerima BOS, Tahap I : minggu II-III, April 2013. Tahap II : minggu III-IV,Agustus 2013 s/d minggu I September 2013, dan berikut penetapan pelaksanaan Program di bulan OktoberNovember, dan dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan,Tahap pertama, July dan kedua bulan Desember.

Ditahun yang sama sekolah ini juga dinsinyalir menerima DAK 2013 untuk perlatan kegiatan belajar siswa. Sebelumya Pertengahan Desember 2013 silam Acep mengatakan telah mengunakan Dana BOS untuk kegiatan olah raga termasuk sewa lapangan Rp. 50 juta, photo copy soal Rp.50 juta, alat fisika Rp.50 juta, dan kegiatan

hari-hari besar Rp.20 juta dan pertengahan Desember silam Acep mengakui dana tersebut belum semuanya terpakai "Ya memang dana tersebut masih ada sekitar seratusan juta lebih, dan kita sudah habiskan di akhir Desember silam untuk beli komputer, jaring dan lainnya kelit Acep sutoyo, sebab menurutnya lagi dengan hasil konfirmasinya dengan sesama guru, Dana BOS tersebut harus dihabiskan dan harus dilaporkan habis terpakai sampai pelaporan tanggal 31 Desember 2013. Terkait hal pelaporan ini, Sofyan Dikmen Disdik Kota Jambi saat itu, sampai 31 Desember 2013 belum menerima tembusan laporan penggunaan BOS 2013, "saya sudah pernah meminta tembusan laporan dana bos, tapi sampai tanggal tiga puluh satu desember belum ada saya terima, mungkin ke dikmen yang baru sudah ada tebusannya," terang Sofyan pada BIN. Terkait tidak taransprannya penggunaan BOS dan jual beli buku di SMAN 6 ini,Ketua LSM Peduli Bangsa H.Adi Subroto,ini sudah mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Penggunaan Dana bos ini sudah harus diperiksa oleh Kejari,dan kinerja Kadisdik Kota Jambi layak untuk di evaluasi oleh Walikota,tutur H.Adi Subroto pada BIN baru baru ini. (Ranto/ jhp)

Kasus Alkes RS Pendidikan UNJA Dinaikkan Dalam Sprint Penyelidikan Kajati Jambi

Jambi, (BIN).- Menindak lanjuti pemberitaan Media Berita Investigasi Nasional pada Edisi yang lalu terkait kasus kugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) Rumah sakit pendidikan Universitas Jambi, kini kausnya dinaikan dalam tahap surat Perintah (Sprint) penyelidikan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi. Hal ini dikatakan Afif, PPK Alkes Universitas Jambi saat ditemui Tim Investigasi Media Berita Investigasi Nasional (BIN) untuk klarifikasi sehubungan temuan permasalahan Alkes di diruang kerjanya baru-baru ini.

Ketika itu Afif menerangkan "Maaf Mas, kemarin saya sibuk menemani BPK. Terkait Alkes ini kita semua dari Panitia telah

dipanggil pihak Kejaksaan Tinggi (Kajati) jambi, untuk diperiksa pada 04 maret." ujar Afif ketika dikonfirmasi BIN. Ada yang menarik dari pernyataan PPK tersebut bahwa, semua Panitia dipanggil Kajati jambi, sebelumnya awal Februari 2014 BPK pusat datang memeriksa. Teguh salah satu staf di PPK Alkes tersebut mengakui BPK pusat telah memeriksa proyek Alkes tersebut, dan Teguh mengatakan, “Hasil Audit BPK tersebut dinilainya positif dan tidak ada masalah, dan Alatalat kesehatan tersebut telah diperiksa kelengkapannya, semuanya lengkap,� ujar Teguh ketika dikonfirmasi BIN senin tgl 03 Maret silam.

Berselang satu bulan Dugaan Korupsi Alkes tersebut sudah masuk ketahap penyelidikan Kajati Jambi. Lebih lanjut masyarakat dan kalangan akademisi berharap dugaan korupsi Alkes ini bisa terungkap.

Menanggapi permasalahan Alkes ini, Rektor Universitas jambi Prof. Drs. Aulia Thasman ketika ditemui perihal konfirmasi lisan dan tertulis Februari silam, dalam peryataannya akan memberi konfirmasi setelah hasil Audit BPK Pusat, dan meminta saran dari Menteri terkait bisa atau tidaknya menjawab konfirmasi wartawan perihal Dugaan Korupsi Alkes tersebut, namun Rektor Unja ini tidak bisa dikonfirmasi karena sedang Umroh.

Persoalan ini diduga sarat dengan Korupsi, kolusi , dan Nepotisme(KKN), bermula ketika hasil lelang menetapkan PT.PML yang ditunjuk sebagai pemenang kala itu sesuai surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) nomor 11/ UN21.9.3.3.4/PPK/2013, tertanggal 21 November 2013 silam dengan nilai proyek Rp.19.685.220.500, yang menurut rekanan ada kejanggalan yang dilakukan PPK saat itu. PT. PML melalui surat protesnya pada

tanggal 4 Desember 2013 silam PPK Alkes Unja tersebut telah melanggar Perpres no 70 Tahun 2012, dan RKS, yaitu memaksa rekanan menyanggupi penyelesaian pekerjaannya pada tanggal 11 Desember 2013, 8 hari kerja terhitung mulai dari tanggal 03 Desember, padahal jadwal rencana dan surat penunjukan Penyedia barang dan Jasa (SPPBJ) dimulai tanggal 29 November 2013 s/d 28 Desember 2013 (30 hari kalender kerja).

Hal inilah yang dinilai banyak komponen masyarakat, bahwa proyek Alkes Rumah sakit Pendidikan UNJA TA 2013 ini sarat Dugaan Korupsi baik ditingkat Daerah maupun Menteri terkait. Jhon HTG, aktivis jambi mengatakan "tidak mungkin rektor mengatakan akan konfirmasi dulu ke Menteri terkait, bisa atau tidaknya publik mendapat info seputar Alkes ini, pasti Menteri juga tau masalah ini�. ujar Jhon kepada BIN. (Ranto/Jhp)

SULAWESI & BATAM

Kades Tamangapa Diduga Tersandung Kasus ADD Tahun 2013 PANGKEP, SULSEL – (BIN).

Kepala Desa Tamangapa, H. Syah Hasan baru menjabat 1 periode ini di duga dalam pemerintahannya ada penyalahgunaan ADD tahun 2013 lalu berdasarkan hasil investigasi beberapa media di Kabupaten Pangkep (20/01/14), ditemukan penyalagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 sebesar 87 juta Rupaih, diduga dilakukan oknum Kepala Desa Tamangapa.

Sesuai rencana awal, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 dikucurkan di Desa Tamangapa sebesar Rp. 186.000.000,00- direncanakan untuk kegiatan fisik 70 % sebesar Rp. 130.000.000,00.sedang untuk biaya operasional sebesar 30 % Rp. 55.800.000,00 ternyata kegiatan fisik yang dikerjakan meliputi, pembuatan denase sebesar 19 juta, penimbunan, 10 juta, mesin tambak 14 juta anggaran yang dikeluarkan Kepala Desa Tamangapa sebesar 43 juta rupiah dari anggaran fisik Rp 130.000.000,00- Rp 43.000.000,00

= Rp 87.200.000,00 itupun perlu di cek kebenaran kegiatan fisik tersebut, jangan sampai tumpang tindih dengan pembangunan PNPM mandiri pedesaan dan untuk operasional Rp 55.800.000 meliputi pembelian elektop 4 juta, operasional MTQ Rp 15 juta, pembayaran dua orang honor 1 tahun Rp 7.200.000, pembayaran 2 orang suka rela 1 tahun Rp 800 ribu dari operasional terdapat selisih 12 juta yang tidak diketahui peruntukannya.

Sedang untuk biaya honor untuk beberapa perangkat desa termasuk kepala Dusun di 3 dusun, honorer dan tenaga sukarela diambil dari uang TPAD (tunjan-

gan perangkat desa) pertahun sebanyak 47 juta termasuk kepala desa sendiri. Bila dikalkulasi untuk kegiatan fisik 70 % dari target Rp 186.000.000,- yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 43.000.000 berarti terdapat selisih Rp 87.000.000 sedang biaya operasional dari dana yang tersedia 187 juta x 30 % sebesar Rp 55.800.000, dengan selisih 12 juta yang belum diketahui kejelasannya ditambah uang TPAD (Tunjangan Perangkat Desa) sebesar 47 juta yang diduga tidak sesuai dengan pembentukannya.

Kepala Desa Tamangapa H. Syah Hasan diduga keras melakukan penyalahgunaan ADD tahun 2013 sekitar 87 juta rupiah beserta uang operasional sebesar Rp 12 juta. Segenap elemen masyarakat desa Tamangapa Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep menimbau pihak kepolisian Resort Pangkep untuk memeriksa Kepala Desa Tamangapa, karena terindikasi melakukan penyalagunaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2013 lalu.(Irwan / Lukman)

Nurhayati Terpilih Ketua Komite

SD 009 Batam Kota Jilid II

Batam, (BIN).- SD 009 melakukan pemilihan ulang Komite sekolah Tahap II periode sebelumnya masa bakti 2010 -2014 bulan Februari. Acara pemilihan yang di lakukan pada tanggal 22 Februari 2014 yang di hadiri orang tua wali murid dan petua masyarakat sekitar Perumahan Botania Garden.

Kepala Sekolah SD 009 Batam Kota Rahmat, S.Pd dalam kata sambutan pembukaan , bahwa jumlah siswa -siswi yang sekarang berjumlah 833 murid, terbagi 4 kelas dan sekarang SD 009 kekurangan Guru sekitar 6 orang dan kita sudah mengajukan ke Dinas tapi belum terealisasi sampai sekarang, jadi sekarang proses belajar mengajar kita bagi-bagi waktu kepada guru yang ada.

Dalam pemilihan Komite kita buka dengan sistim Birokrasi dan Demokrasi, pemilihan Komite pertama kali diselenggarakan di SDN 009 dan kebetulan saya yang menjabat sebagai kepala sekolah dari sebelumnya dua periode yang menjadi kepala sekolah.

Lebih lanjut Rahmat meminta kepada semua Wali murid dapat memberikan saran dan kritikan yang sifat membangun dalam dunia pendidikan murid-murid didikan supaya dapat berguna di masa depan, menjadi komite tidak ada gaji dari manapun.

Dalam hal ini saya bisa meluangkan pikiran dan waktu supaya menjadi dunia pendidikan percontohan yang sebelumnya saya terpilih juara 2 di solo tingkat Nasional.

Dari 4 kandidat yaitu Usman dari RW 029 Botania Garden, Sugito RT 002/046 Botania Garden, Amrullah RW 046 Botania Garden, Nurhanyati panggilan Emi mantan Komite lama, siapapun terpilih dapat memberikan aspirasi dunia pendidikan

dan bagi yang tidak terpilih dapat memberikan masukkan nantinya. “Saya juga harus cepat menyusun laporan keuangan terhadap tenaga honorer sejumlah guru-guru anak didik dan sejumlah laporan yang lain ke Dinas Pendidikan,” ungkapnya.

Raja Fanindo sebagai ketua Panitia Pemilihan terima kasih kepada kepala sekolah dan masyarakat atas di percayanya saya dan rekan panitia yang lain untuk menyongsong Biokrasi dan Demokrasi pemilihan komite SDN 009, semoga jalanya pemilihan berlangsung dengan baik.

Dari semua kandidat memberikan sambutan dengan Visi dan Misi ingin membangun dunia pendidikan lebih transparan baik pengunaan

EDISI 9103

10

Diduga Salahgunakan ADD 2013

KIPFA-RI Pidanakan Kades Alesipitto

Pangkep, Sul-Sel (BIN) Belum tuntas pemeriksaan ADD tahun 2012 silam oleh aparat penegak hukum, Kepala Desa Alesipitto kini diduga melakukan penyalagunaan Alokasi Dana Desa tahun 2013.

Berdasarkan hasil investigasi Tim pencari fakta Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Independen Pencari Fakta Republik Indonesia (LSM KIPFA-RI) Kabupaten Pangkep, ditemukan penyalagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 sebesar 83 juta rupiah, ditengarai dilakukan oknum Kepala Desa Alesipitto Rosbiana.

Sesuai rencana awal, ADD tahun 2013 yang dikucurkan di Desa Alesipitto sebesar Rp 170.000.000,00- direncanakan untuk kegiatan fisik sebesar Rp 119.000.000,00-- sedang untuk biaya operasional sebesar Rp 51.000.000,00- ternyata kegiatan fisik yang dikerjakan meliputi pos ronda 2 buah Rp 14.000.000, 1 unit Hand Traktor sebesar Rp 22.000.000,00- kegiatan penggunaan fisik laporan pertanggungjawaban sama di tahun 2012 lalu sehingga total biaya kegiatan fisik sebesar Rp 36.000.000,00-jadi terdapat selisih Rp 119.000.000,00 – Rp 36.000.000,00 = Rp 83.000.000,00, sementara itu salah satu oknum Kepala Desa yang tidak mau disebut namanya mengatakan 25/01/14 kepala desa dalam pertangggungjawaban ADD setiap tahunnya tidak diperbolehkan Pos Rondakami sudah di wanti-wanti katanya dari BPMD, apalagi seperti Desa Alesipitto laporan pertanggungjawaban 2012 sama dengan 2013 pos ronda dan hand traktor.

Sedang untuk biaya honor untuk 11 perangkat desa termasuk kepala dusun di 3 dusun, honorer dan tenaga sukarelatidak diketahui kejelasannya, sementara uang TPAD (Tunjangan Perangkat Desa) pertahun sebanyak 47 juta rupaih yang tidak jelas peruntukannya, bila dikalkulasi untuk kegiatan fisik 70 % dari target Rp 119.000.000- yang dipergunakan hanya sebesar Rp 36.000.000- berarti terdapat selisih Rp 83.000.000- sedang biaya operasional dari dana yang tersedia 170 juta x 30 % sebesar Rp 51.000.000 yang belum diketahui kejelasannya dikarenakan Kepala Desa Alesippto Rosbiana 20/01/14 hany menyebutkan barang-barang yang dibeli seperti TV, Kursi kantor Kepala Desa, Lemari berkas, kipas angin, eleptop dan sofa, dengan alasan harganya sudah lupa dikarenakan semua data ada di bendahara ujarnya, ditambah uang TPAD (Tunjangan Perangkat Desa) sebesar 47 juta rupiah / tahun yang belum diketahui peruntukannya.

Kepala Desa Alesippto Rosbiana diduga keras melakukan penyalagunaan ADD tahun 2013 sekitar 83 juta rupiah beserta uang TPAD tunjangan perangkat desa. Segenap elemen masyarakat desa alesippto kecamatan Ma’rang kabupaten pangkep menghimbau pihak kepolisian resort Pangkep untuk memeriksa Kepala Desa Alesippto, karena terindikasi melakukan penyalagunaan Alokasi Dana Desa (ADD), uang TPAD tahun 2013 lalu. (Irwan / Tim)

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Dana-dana yang lain dari APBN dan APBD, membasmi pungli-pungli yang selama ini kita dengar pada waktu penerimaan siswa baru.

Selanjutnya dalam proses yang pemilihan di warnai acara ke akraban dengan orang tua murid yang di iring-iringi lagu-lagu, setelah semua wali murid telah melakukan pemilihan secara berduyun-duyun dan bareng-bareng dan hasil pemilihan menetapkan Nurhayati (Emi) ketua komite yang lama. (Arianto)

KEPRI & BATAM

EDISI 9103

11

Proyek Terindikasi KKN Bapelkes Batam Dapat Kucuran Dana APBN Batam, (BIN).- Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengalokasikan Anggaran Milyaran Rupiah ke Bapelkes Kota Batam.

Anggaran Tahun 2013 di alokasikan untuk penimbunan pemagaran lahan yang sudah selesai pekerjaannya di akhir Tahun 2013 dengan 1 Unit bentuk Fisik Kendaraan senilai 400 Juta rupiah.

Berdasarkan temuan tim Investigasi Media BIN bahwa proyek Kementerian Kesehatan hanya penimbunan lahan bakau dan pagar kawat berduri dengan tidak adanya nilai pagu yang di tetapkan atau disepakati di papan nama proyek.

Kepala Bapelkes Kota Batam yang ditemui berkalikali untuk dikomfirmasi dan mengklarifikasi tentang aktivitas proyek tidak dapat

di temui .

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam dr. Chandra yang di komfirmasi dan klarifikasi tentang pengawasan dan spekfikasi proyek tersebut mengatakan bahwa itu proyek dari Kementerian dan segala bentuk tentang kegiatan tersebut saya tidak mengetahui silakan tanyakan ke Kementerian Kesehatan dan pengawasan bukan pada kami di daerah.

Dalam pengerjaan proyek tersebut terindikasi adanya dugaan kuat Korupsi,.

Karena dalam pengerjaan kontruksi Fisik tidak di cantumkan nilai pagu dengan nilai milyaran rupiah dan rancangan kontruksi pengerjaan hanya dengan kawat keliling dan tapak batas pengerjaan. Tim (Arianto)

Hotel Good Way Batam Di Demo

FANINDO TIDAK HADIR TATAP MUKA DENGAN MASYARAKAT

Warga Lingkungan Pasar Plaza Botania Tetap Menolak Pembangunan

Batam, (BIN).- Masyarakat perumahan Botania Garden di lingkungan Pasar Botania Garden tetap menolak segala bentuk apapun pembangunan di Lingkungan Ruko Pasar Botania Garden yang berbatasan dengan perumahan Marbela.

Masyarakat Perumahan Botania Garden dan Marbela di Lingkungan sekitar mengadakan rapat dalam tatap muka dengan Fanindo dan dihadiri Ketua RT dan RW dan dari pihak kepolisian, tetapi setelah ditunggu tidak dapat hadir dari Fanindo Agus akhirnya masyarakat sepakat tetap menolak pembangunan di sekitar Pasar Botania Garden dan melakukan gotong royong bersama untuk membangun pondasi untuk gapura dan pos security.

Menurut Amir, bahwa surat tersebut telah di antar ke Fanindo hari jumat di terima oleh Castamer Servis. RW Amburah dan RT Yos beserta masyarakat yang sedang bergotong royong di temui Agus dari pihak Fanindo, Ambrulah mengatakan bahwa dalam hal pembangunan Gardu bukan menjadi tanggung jawabnya Agus dan akan diganti yang lain, dalam hal pembangunan gardu awalnya setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua RW 029 Usman sementara itu pembangunan akan dilakukan pihak PLN. Amir masyarakat mempertanyakan kepada Agus dasar apa meminta persetujuan tanda tangan warga hanya melalui RW saja, kita disini masyarakat juga dan kalau mau ma-

"..... Kalau mau masuk ya permisi dulu pada Masyarakat " suk ya permisi dulu pada masyarakat jangan kenal dengan RW Agus beranggapan tidak ada apa-apa.

Kalau tida ada masyarakat tidak mungkin ada RT dan RW dan perangkat pertama ada RT. Agus mengatakan saya hanya pekerja saja, apa yang di tugaskan saya mengikutinya.

Ari, salah seorang warga mempertanyakan kepada Agus tentang mekanisme yang akan dibuat pihak Fanindo terhadap adanya pembangunan dan seakanakan yang di dengar bahwa lokasi ini masih di Klaim Fanindo dan adanya INTERVENSI dari pihak luar kepada warga baik dari Sipil, TNI, Polri dan Wanra ( Relawan Rakyat ) 0316.

Agus tidak bisa menjawab silakan aja tanyakan ke RW, karena saya sudah sampaikan tadi ke RW tentang permasalahan itu saya hanya pekerjan . Sebelumnya dilokasi tersebut telah didatangkan alat berat untuk membangung kios tetapi masyarakat menolak . Di lokasi terdapat bangunan di atas Drenase yang di bangun pihak Fanindo dan terdapat bangunan Ruko yang menutupi jalan masuk ke perumahan warga.

Masyarakat meminta Walikota Batam dapat turun dan merobohkan bangunan yang melanggar peraturan yang berlaku yang tidak sesuai IMB ( Izin Membangun Bangunan). (Arianto)

Ungkap Dan Laporkan

Batam, (BIN).- Hotel Good Way di demo perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di halaman depan dan pintu belakang. Perwakilan pekerja Ahmad Basri mengatakan pihak Perusahaan Hotel Good Way tidak transparan terhadap karyawan outsourcing yang telah lama bekerja dalam hal permintaan pendapatan yang menjadi hak-hak karyawan.

Pokok masalah perselisihan Bipartit adalah Upah sundulan dan penyusuaian masa kerja di atas 1 Tahun ke atas sebagaimana SK Gubenur Nomor 984 Tahun 2013 dan terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 serta Kemennakertrans RI Nomor 100 Tahun 2004. Dalam hal ini pihak karyawan meminta kenaikan rata-rata Rp.328.543, Tunjangan Level Rp. 520 ribu dan masa kerja 9 Tahun Rp.150.000,menjadi Rp.200.000,- dan juga pekerja meminta kepada pihak perusahaan Hotel Good Way mempermanenkan Karyawan kontrak.

Kami disini berupaya menyelaraskan tingkat permintaan dari pada karyawan, apalagi di tambah tingkat kebutuhan semakin tinggi. Kesimpulan yang telah di adakan oleh berbagai lembaga pemerintahan dari Dinas tenaga kerja dengan perusahan terjadi deadlock, karena perusahaan memberikan pilihan untuk pensiun dini bagi karyawan atau naik 60 ribu Rupiah dan karyawan kontrak akan tetap diberlakukan serta hakhak nya akan dibayarkan seperti uang pesangon.

Sungguh sangat ironis sekali apabila kita menelaah Undang-undang Dasar 1945 BAB X Pasal 27 yaitu tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya di Pasal 28A yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. (Arianto).

Pelaku KKN Proyek Pelabuhan Rakyat Batam, (BIN).- Proyek pembangunan pelabuhan rakyat di Batam yang dianggarkan dari APBD uang rakyat sebesar 2,3 Milyar Tahun Anggaran 2013 dengan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam terindikasi Korupsi.

Dari Pejabat Pengguna Anggaran Kadis Perhubungan Zulhendri yang di mintai komfirmasi dan klarifikasi terkait proyek tersebut tidak dapat di komfirmasi, melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengawasan Internal proyek tersebut Santoso mengatakan Proyek tersebut telah rampung dan sebenarnya Pejabat yang sebelumnya telah pensiun dan saya hanya pengantinya. “Masalah proyek tersebut tidak terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan ada sanksi administrasi yang diberikan dari pemenang tender ke Dinas Perhubungan. Terkait spek atau bestek awal sampai akhir saya tidak dapat memberi karena masih ada atasan saya yaitu Kepala Dinas,� Ujarnya.

Dari hasil Investigasi Media BIN dan sejumlah Media lainnya bahwa proyek tersebut asal jadi, dikarenakan pengerjaan tampak semrawut dari lantai kontruksi dan terdapat kontruksi yang rapuh ditambah pemasangan atap tidak merata

dan sejumlah bahan baku kayu dan triplek masih terpasang (melekat).

Pemenang tender yang di jumpai di Tiban Hosing kecamatan Sekupang adalah rumah yang direnovasi dengan kontruksi bangunan dua rumah menjadi satu. RW Tiban Housing yang di temui mengatakan bahwa rumah tersebut bukan kantor tetapi rumah milik warga yang sedang di renovasi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip yaitu ; Efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan Akuntabel.

Dalam pengadaan terdapat penunjukan langsung dari Pejabat Anggaran dan terindikasi korupsi alamat pemenang tender alamat kantor yang di tuju Fikti ( tidak benar) hal ini menjadi kuat.(Arianto)

KEPRI & BATAM

EDISI 9103

12

Pasien RS Camatha Sahidya Nasibnya Terombang-Ambing Program BPJS Belum Konkrit Dirasakan Oleh Masyarakat

Batam, (BIN).- Neni (29) salah satu Pasien Rumah Sakit CAMATHA SAHIDYA kini nasibnya semakin terombangambing dengan beban penyakit yang di deritanya, pasalnya sudah cukup lama menunggu muzizat kesembuhan berbaring lemas di ruangan merkerius IV . Pasien yang semuala untuk proses persalinan melahirkan si buah hati, kini terbaring lesu dengan keadaan sangat memperhatikan perut buncit ( besar), kurus dan mata cekung.

Menurut melaki Keluarga pasien yang selalu mendampinginya kepada Media BIN belum lama ini menerangkan sempat dibuatkan pihak Rumah Sakit Surat Rujukan ke RS Otorita Batam melalaui dr. Putra ,SpPD yang menangani tetapi sampai sekarang pasien masih dalam perawatan. “Saya juga binggung kepada siapa lagi meminta bantuan untuk kesembuhan adik saya sambil mengungkapkan kesedihan dan meminta pertolongan ke Media BIN untuk dapat Menindak lanjuti rujukan perawatan adiknya bisa dilakukan penyembuhan dari penyakit yang di alami kepada pihak rumah sakit,” ungkapnya.

Lebih lanjut melki mengatakan, “Saya tidak tau penyakit yang di deritanya sementara biaya untuk perawatan sekarang telah semakin berkurang dari apa yang kami

punya, biaya kurang lebih sudah mencapai 16 Juta dan ini masih kami mengunakan program BPJS. Media BIN mencoba komfirmasi dan Klarifikasi ke pada pimpinan RS Camatha Sahidya melalui pelayanan bernama Richat, menurut Richat pimpinan tidak ada di tempat dan telah pulang karena pimpinan hanya berada sampai jam 12.00 siang.

Sementara itu Direktur Ibrahim dan Ibu Mina pihak RS CAMATHA SAHIDYA tidak dapat ditemui melalui staf Elvi kepada Media BIN, dan Media yang lain yang di komfirmasi Standart Operasional Prosedur Pelayanan RS dan apakah karena pasien mengunakan program BPJS mengatakan setelah saya lihat sudah ada dibuat Surat Rujukan ke RS Otorita Batam terhadap pasien di karenakan alat untuk mendeteksi yang

lebih akurat tidak ada dan terkait penyakit yang di derita saya tidak bisa menjelaskan karena itu bukan wewenang saya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam dr. Chandra yang dikomfirmasi terhadap pelayanan BPJS dan Pengawasan terhadap Rumah Sakit ditelepon saya sedang rapat dengan singkat. Pihak BPJS yang ditelepon Call Centre Pelayanan Awal Bross Ica (4/3/14) mengatakan kabar pasien yang bernama Neni baru kita terima hari ini dan kita suruh kepada pasien untuk rawat inap karena ruang HCU tidak ada yang kosong (FULL) pasien terpaksa di bawa kembali kerumah sakit awal yang menangani.

Penangganan medis telah dilakukan dengan Lab dan masalah biaya yang timbul yang di keluarkan pasien saya tidak tau. Yang jelas program BPJS tidak ada yang tidak kita tanggani dan juga ada standartnya jawabnya dengan singkat.

Sementara itu UUD tahun 1945 Pasal 28H butir 1 berbunyi bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan dan pasal 28I butir ke-2, pasal 34. Kemudian Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 menegasakan, Pasal 1 butir 7 yaitu Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelengarakan upaya pelayanan kesehatan , baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah atau masyara-

kat.

Pasal 1 butir 14 yaitu Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan/ rangkaian kegiatan pengobatan yang di tujukan untuk penyembuhan penyakit,pengurangan penderita akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Ditambah Ketentuan Pidana. TIM ( A.rianto)

Ormas Dan Aktivis Anti KKN Batam. (BIN).- Gabungan Ormas dan Aktivis Anti Kolusi, Korupsi, Nepotisme mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri ( Kejari) Batam, mereka menuntut agar Kepala Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) RI meminta Kejari Batam Yosron SH, MH segera diganti apabila Yusron SH, MH tidak segera memproses kasuskasus Tindak Pidana Korupsi pemerintahan Kota Batam (TIPIKOR) yang selama ini tidak ada kejelasan yang telah di ketahui Publik atau yang tidak diketahui Publik.

Para pendemo meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal menempatkan Pejabatan Pengambil Keputusan di Daerah jangan hanya sebagai Simbolis bahwa Penegakan Hukum Kejaksaan ada di setiap daerah atau ada kepentingan-kepentingan yang lain.

Masalah Korupsi sudah

Mengusir Kajari Batam

meraja rela di Kota Batam seperti Kasus-kasus yang telah mucul ke Publik Kasus Bansos, Kasus Gingset Bandara Hang Nadim, Kasus RTLH dan Kasus dugaan suap antara Oknum Dinas Pendidikan kepada Oknum Anggota DPRD Komisi IV. Para pengunjuk rasa menilai bahwa kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Batam lamban alias tidak mengunakan Wewenang seragam dan jabatan yang telah di amanatkan Undang-undang dalam hal Penegakan Hukum.

Mereka juga menilai bahwa tindakan Kejari Batam sudah mengece-

wakan masyarakat Kota Batam, sebab selama bertugas di Batam belum ada Kasus Tipikor yang dapat terungkap ke Publik, semuanya di SP3 atau Kasus tidak benar sehingga membuat setiap permasalahan tersebut menjadi mengendap dan di Peti Kemaskan ( Harga Berlian).

Aksi demo berjalan tertib, sekitar satu jam lebih aksi berjalan, Kejari Batam sama sekali tidak menampakan diri. Aktivis Anti Korupsi K.H.M. Asim Tuban mengatakn sangat mendukung pergerakan aksi-aksi yang dilakukan Ormas, OKP dan sejumlah Aktivis yang tergabung.

Ia akan berkoordinasi

lebih lanjut ke Kajagung RI atas kinerja Kejari Batam yang di nilai sudah tidak ada professional kerjanya terhadap wewenang sesuai amat Undang-undang.

Kejari Batam dirasakan masyarakat sudah tidak jelas lagi, banyak kasu Korupsi yang menonjol ke Publik diam di Tempat, dan tidak dijabarkan dan di jelaskan ke Publik terkait sesuai kinerja Kejaksaan. Wajar jika kemudian bertanya-tanya, Ini ada apa-apanya kalau seperti ini terus, sebagaimana yang mengemuka ke Publik Kasus Bansos, Kasua Cek Pelawat, Kasus Ginset Bandar Hang Nad-

Para pendemo meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal menempatkan Pejabatan Pengambil Keputusan di Daerah jangan hanya sebagai Simbolis bahwa Penegakan Hukum Kejaksaan ada di setiap daerah atau ada kepentingankepentingan yang lain.

im, Kasus RTLH, Kasus adanya Suap Disdik Kota Batam dengan Anggota DPRD Kota Batam sampai sekarang tidak jelas.

Kalau tidak berani atau adanya intervensi dari pihak lain ya mabok di ungkap ke Publik atau tanggalkan aja Jabatannya, karena selagi dilantik mengucapkan janji-janji yang di ucapkan apa aja yang di ucapkan saya juga tidak tau persis disebabkan saya bukan Pegawai Negeri yang mendapatkan gaji dari uang-uang yang di kumpulkan di Kas pemerintahan Pusat dan Daerah.

“Saya selaku seorang pemuka Agama dan juga Aktivis Anti Korupsi, saya akan memberikan waktu sampai 2 bulan ke depan. Kalau memang Kejari masih mendiamkan Kasus-kasus yang ada , saya akan melaporkan ke Kejagung,” tandas K.H.M.Asim Tuban.

Heri masyarakat Batam

mengatakan Kejari Batam tidak akan berani menyentuh pelaku Tindak Pidana Korupsi di Batam, karena kalau Kejari Batam memang berani tidak akan semakin meraja rela para pelaku-pelaku koruptor.

Ini terindikasi Koruptor bersama-sama para penegak hukum, bukan memperkaya diri sendiri. Sebab penegak hukum tidak akan bertindak apabila telah diberi sesuatu baik kebutuhan kinerja di kantor maupun kebutuhan “ Pribadi” pantas saja penegakan hukum tidak akan tegas sesuai tugas dan wewenang yang di embankan sesuai Undang-undang walaupun telah digaji dari uang rakyat seperti bahasa kiasan kalau pimpinan tidak bijak pasti bawahan tidak akan menuruti dan walaupun gaji besar akan berusaha mencari diluar kewajaran untuk memperkaya diri sendiri beserta orang-orang di sekelilingginya (Kroni) terangnya. (A.RIANTO)

KALIMANTAN

Tes CPNS Kapuas Hulu

Berbau Kecurangan Sampai dengan penilaian penentuan hasil kelulusan kesemuanya mengecewakan karena nama-nama yang lulus ternyata ada yang menggunakan data fiktif sebagai data laporan ke pusat.

Kapuas Hulu-( BIN), Kembali pemberitaan mengenai penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)yang selalu penuh dengan duka lara karena hanya akan sebagian kecil dari peserta tes yang ternyata bisa diterima. Demikian pula seleksi yang diadakan di Kabupaten Kapuas Hulu pada 03 November 2013 lalu.

Walaupun dalam hal ini secara jelas tertulis formasi pelamar umum harus sesuai dengan Kualifikasi Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan. Tetapi tetap saja tes CPNS itu ramai diikuti dari berbagai daerah baik itu dari daerah di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri, maupun yang berasal dari luar Kabupaten, sehingga peserta berjumlah lebih dari 2.600 orang.

Dari data yang didapat Tim Investigasi tentang Surat Pengumuman Persyaratan Umum dan Ketentuan-ketentuan lain yang diketahui/disahkan oleh “Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Plh. Sekretaris Daerah, YOHANA ENDANG, SH”, tertulis: Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor R/113.F/M.PAN-RB/08/2013, tanggal 26 Agustus 2013 perihal persetujuan Rincian Formasi CPNS Tahun 2013 dan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 321 Tahun 2013 tanggal 4 September 2013 Tahun Anggaran 2013.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendapat tambahan formasi PNSD dari pelamar umum sebanyak 190 orang, formasi tenaga Guru sebanyak 104 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 67 orang dan 19 Formasi untuk Tenaga Teknis yang penetapannya dilakukan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Materi Ujian berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari, tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum dan tes karakteristik pribadi.

Untuk hasil Ujian/tes seleksi penerimaan CPNSD pada saat itu akan diumumkan pada minggu ke 4 November s/d Minggu ke 1 Desember 2013 yang bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu, dan akan diumumkan secara resmi melalui Media massa.

Salah satu Panitia pelaksana tes dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu, dalam pertemuan pembekalan tes CPNSD Pada saat itu berkata “ Dalam Pelaksanaan Tes CPNSD ini Kami tidak menerima pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun” (Gratifikasi.Red).

Setelah diumumkan nama-nama para peserta yang lulus tes, maka suasana yang selalu dikhawatirkan ternyata kembali terjadi. Kekecewaan dari beberapa peserta yang namanya tidak tercantum dalam Daftar nama peserta yang lulus tes CPNS Tahun 2013, dikarenakan hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Huluyang nyata berbau kecurangan. Seperti kata pepatah bau busuk pasti tercium walaupun sudah di sembunyikan.

Pekerjaan Jalan Peniti Dalam II Segedong LAKI Desak Kejaksaan Periksa Pelaksana Proyek Pontianak, (BIN).- Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Pontianak Kalbar, Andi Kamaruddin mengatakan hasil investigasi dilapangan terkait Program Pasca Bencana Tahun Anggaran 2010 khususnya.pekerjaan proyek jalan Segedong_Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak penuh penyimpangan.

Ia menyebutkan pelaksanaan proyek tersebut banyak ditemukan indikasi adanya dugaan menyalahi aturan dan prosedur yang berlaku baik teknis maupun kualitas pekerjaan dimaksud. Contohnya campuran semen dan pasir tidak sesuai standar. Kemudian masa pemeliharaan sudah selesai tetapi masih tetap dikerjakan perbaikan yang rusak, ini meng isyaratkan bahwa hasil pekerjaan tidak berkwalitas alias buruk.

"Pihak Kejaksaan Negeri Mempawah harus proaktif dan langsung memproses secara hukum dugaan penyimpangan proyek tersebut. Apalagi kegiatan ini jelas sangat merugikan keuangan Negara, “ pinta Kamaruddin yang menganggap pelaksana proyek lalai.

Bukan cuma itu, Kamaruddin juga berharap pada Pemerintah untuk mem-black list perusahaan tersebut jika benar terbukti melakukan penyimpangan dimaksud. “ Saya menilai pelaksana tidak amanah terhadap aturan main kontrak yang sudah ditanda tangani. Makanya pemerintah harus mencoret kontraktor itu " tegasnya.

Dilihat aturan yang berlaku dan mengacu dalam UU Jasa Kontruksi No. 18 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah tentang Jasa dan Kontruksi No. 29 tahun 2002. " Jadi dalam hal ini Jaksa jangan main-main dalam penegakkan hukum, usut tuntas dugan penyimpang proyek," pungkas Ketua Laki Kabupaten Pontianak. (BG)

"Pihak Kejaksaan Negeri Mempawah harus proaktif dan langsung memproses secara hukum dugaan penyimpangan proyek tersebut. Apalagi kegiatan ini jelas sangat merugikan keuangan Negara, “ ANDI KAMARUDDIN

( Ketua LAKI Kabupaten Pontianak )

EDISI 9103

13

Permasalahan yang jelas dilengkapi bukti kecurangan berhasil diperoleh Tim Investigasi. Seperti beberapa nama yang diduga telah dikeluarkan SK bertugas satu waktu dengan ditemukan kesamaan format mulai dari Tahun 2003 sampai SK terakhir, seperti kesalahan pengetikan, tinta pulpen yang digunakan, bentuk tulisan yang sama dengan kesimpulan diduga SK beberapa peserta menggunakan sistem copas (copy paste/ salin tempel).

Dengan Tidak Transparan, menimbulkan prasangka miring pada peserta yang merasa yakin akan kemampuan dan kapasitas diri mereka. Rasa tidak puas semakin menjadi ketika tidak ada diberitakan mengenai Kabupaten Kapuas Hulu secara Online seperti daerah yang lain. Khususnya pada Kategori II (K2), mungkin saja ada yang ditutup-tutupi. Ditambah lagi dengan adanya Rumor yang beredar di Masyarakat tentang tertutupnya sistem penerimaandan adanya tebang pilih untuk ras atau Golongan tertentu saja bahkan tarif yang bervariasi.

Dari pengaduan beberapa orang peserta tes yang masuk dalam Kategori II langsung kepada Tim Investigasi, diketahui bahwa mereka merasa telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria yang termasuk dalam Kategori II bahkan adabeberapa orang peserta tes yang yang berprofesi sebagai seorang Guru Honor Sekolah Dasar yang telah mengajar dari tahun 2004 dan sudah melengkapi data-data serta persyaratan lainnya dan mereka sudah tiga kali melengkapi berkas yang diminta pusat (pemberkasan) yang katanya akan diangkat pada tahun 2013 ini.

Tetapi mengapa nama mereka tidak tampak di papan pengumuman kelulusan. Sebagaimana juga yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 810/269/BKD/PM-A pada tanggal, 04 Februari 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, H. Sarbani, SE tentang Himbauan bagi tenaga Honorer Kategori II mengenai peraturan-peraturan yang terkait sampai dengan penilaian penentuan hasil kelulusan kesemuanya mengecewakan karena nama-nama yang lulus ternyata ada yang menggunakan data fiktif sebagai data laporan ke pusat.

Sebut saja siluman I, yang tidak pernah mengajar di Sekolahan Negeri A, tetapi diketahui dan diperoleh bukti laporan bahwa data siluman I telah dimanipulasi seolaholah sudah mengajar dari tahun 2003 di Sekolahan A tersebut. Parahnya, ketika dikonfirmasi ternyata data yang dilengkapi SK dengan tanda tangan Kepala Sekolah A rupanya hasil keterpaksaan Kepala Sekolah itu karena desakan oknum tertentu. Dan berbagai laporan yang tentunya dilengkapi bukti masing-masing. Sebelum proses hukum berjalan seadil-adilnya, sudah ada yang menyampaikan permasalahan dan bukti-bukti di atas ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah, tetapi memperoleh jawaban bahwa mereka berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jika buktinya palsu bukan merupakan kesalahan mereka tetapi kesalahan yang menandatangani bukti tersebut (artinya Kepala Sekolah yang salah).

Sungguh mereka yang memaksa hal tersebut di atas benar-benar merasa yang paling berkuasa dan tak akan terjamah hukum.

Karena walau pun terfikirkan ke depan, jika proses berjalan pasti nama mereka sebagai oknum yang telah memaksa memanipulasi data akan disebutkan, tetap tidak takut— mungkin saja dalam fikirnya: “ah, nanti juga gampang sajalah,…”

Dengan menyampaikan semua temuan kepada Tim Investigasi, peserta yang tidak lulus tes tersebut mengharapkan proses tes CPNS ini bisa transparan. Kalau memang diri nya tidak layak lulus tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Agar bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Janganlah seperti sekarang ini yang begitu berat menerima kezaliman ini. (Fadli)

KALIMANTAN

EDISI 9103

14

Indikasi Penyimpangan Penggunaan

Dana Paska Bencana Proyek Jalan Peniti Dalam II Segedong

Mempawah, (BIN).- Penggunaan dana Paska Bencana Proyek Jalan Peniti Dalam II Segedong Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2010, perlu diaudit.

Beberapa item peruntukan dana itu ditenggarai tidak sesuai dengan pemanfaatan di lapangan. ‘’Ba­ nyak dana yang tidak jelas larinya ke mana,’’ kata Ketua LSM LP2TRI Kabupaten Pontianak Suryadi Hamzah usai menghadiri acara pisah sambut Kapolres kemarin.

Adanya indikasi penyelewengan dana dari pusat itu dibeberkan LSM ini lantaran data yang dipaparkan Kadis PU dan PE H diduga tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Salah satu peruntukan dana itu adalah untuk perumahan yang di dalam laporan yang dipaparkan PU dan PE dianggarkan Rp 232 juta. ‘’Bisa ditelusuri di lapangan bagaimana realiasainya.

Bapak jangan sekadar puas dengan laporan saja,’’ katanya.

Dalam pemaparan kemarin, Kadis PU dan PE H Alianshari memaparkan dana sebesar Rp 4,4 miliar itu digunakan untuk beberapa item. Paling besar Rp 2,7 miliar untuk sektor irigasi, Rp 232 juta untuk perumahan, Rp 214 juta prasarana, Rp 966 juta untuk sektor transportasi, Rp 200 juta untuk perencanaan dan Rp 55 juta untuk administrasi. ‘’Realisasi dana ini Rp 4,4 miliar,’’ kata H Alianshari.

Dikatakan Alianshari, dana itu sebenarnya keluar pada tahun 2009. namun mengingat keluarnya

dana itu akhir tahun, pengerjaanya pun dilakukan pada tahun 2010. Itulah sebabnya laporannya ada pada LKPJ tahun 2010. ‘’Dana ini dari pusat,’’ katanya.

Dari hasil pemaparan Alianshari itulah, H Junaidi Arif yang kebetulan berasal dari desa tempat kejadian bencana itu bereaksi.

Sebagai orang yang tinggal di daerah itu, sejak awal dia mengawal proses pengerjaan proyek itu. ‘’Dana untuk sektor irigasi itu saya lihat hanya Rp 1,2 miliar.

Saya tahu itu lantaran waktu pengerjaan perbaikan kali di lokasi bencana ada plang papan proyek itu. Lalu di mana dana Rp 2,7 miliar itu,’’ katanya dengan nada tanda tanya.

Junaidi juga mempertanyakan alasan pemberian dana bencana alam untuk sektor perumahan pada rumah dinas milik PU. Dalam bencana alam banjir bandang yang terjadi pada tahun 2009 itu, rumah dinas milik PU dan PE yang ada di kawasan itu terendam

Gedung KTM Rasau Jaya

Hancur Sebelum diresmikan Kubu Raya (BIN).- Bangunan gedung KTM di Darmaga Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, tepatnya di Darmaga penyebrangan, sudah mengalami kerusakan. Pada sisi dinding terlihat retak dan keropos. Didugaan sementara, bangunan dikerjakan asal jadi.

Pantauan Surat Kabar Umum (SKU) BIN di lapangan, segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek pembangunan untuk wilyah kecamtan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya selalu dikerjakan asal-asalan. Mulai dari perencanaan awal pembanguanan tidak sesuai denagn bestek dan lainnya.

Samporna, warga setempat menuturkan, entah mengapa sampai saat sekarang tak ada juga peresmian. ”Ujung tampak tembok dinding bangunan sudah mulai retak, hancur dan keropos. Sementara usai pembangunan belum mencapai setahun,”ungkapnya,kemarin. (Budi/Apriadi)

Lumpur. ‘’Sementara rumah warga yang menjadi korban tidak mendapat bantuan,’’ katanya.

Data lainnya, untuk pengerjaan bronjong di kali yang berada di Dusun Dasan Bangket itu dinilainya tidak sesuai dengan bestek.

Mestinya bronjong yang dipasang masing-masing 3 di sisi kanan dan 3 di sisi kiri. Namun dalam pengerjaan proyek itu hanya 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. ‘’Perlu juga diteliti kualitas hasil pengerjaaan proyek itu,’’ katanya.

Dari penelusuran Tim Investigasi Media BIN di lokasi bencana, beberapa warga yang rumahnya rusak parah dijanjikan dana Rp 15 juta. Dari data koran ini ada lima orang yang dijanjikan itu, yaitu Amaq Jusmaedi, Sawalah, Yanto, Amaq Cemi dan Raden Yanti. Kelima orang warga ini pun sudah menandatangi segala berkas untuk pengurusan bantuan Rp 15 juta itu. ‘’Kami sudah neken dan buat rekening tabungan. Tapi katanya tidak jadi diberikan,’’ kata Amaq

Jusmaedi pada Lombok Post.

Dikatakan, informasi pembatalan itu dilakukan lantaran mereka pernah diberikan bantuan oleh Dinas Sosial. Amaq Jusmaedi tidak membantah pernah mendapatkan bantuan bahan bangunan. Dia masih ingat bahan bangunan yang diberikan itu adalah 4000 buah bata merah, 48 sak semen, 50 lembar seng, 2 truk pasir, 16 biji kayu dan 12 kg paku. ‘’Setelah dibilang kami tidak jadi dapat dana dari proyek perbaikan itu, ya kami tidak bisa protes. Tapi saya ingat sekali dulu waktu pertemuan di kantor kepala desa kami sudah ditunjukkan uang yang mau dibagi itu,’’ katanya seraya memukul kantong kananya memperagakan gaya pejabat yang pernah meminta tandatangan mereka itu.

Sementara itu bagi warga yang menjadi korban bencana alam di desa ini ada 20 orang yang tercatat menerima bantuan uang tunai. Dua orang menerima uang tunai Rp 10 juta atas nama AU dan staf yang tinggal di rumah dinas

PU. Sementara 18 orang lainnya menerima masing-masing Rp 1 juta. Sehingga total dana yang dibagi saat itu Rp 38 juta.

Amaq Jusmaedi lalu menunjukkan pada koran ini bronjong yang pernah dibangun dengan dana miliaran itu. Dia menunjuk di sisi jembatan. Terlihat bronjong itu tidak tertanam kuat. Selain itu batu yangdigunakan hanya batu kecil. ‘’Lebih kuat bronjong yang dibuat zaman dulu,’’ katanya menunjuk salah satu bronjong di sungai itu yang dibangun jauh sebelumnya. ‘’Harus ditelusuri dana-dana itu ke mana menguapnya,’’ kata H Junaidi Arif ketika koran ini membeberkan temuan di lapangan.

Dikatakan Junaidi proyek rehabilitasi itu mendapat perhatian aparat hukum. Informasi yang beredar di masyarakat tim dari kejaksaan dan KPK datang ke lokasi untuk memeriksa proyek itu. ‘’Saya sangat mengapresiasi jika aparat hukum menyelidiki proyek bencana alam itu,’’ katanya.

Sementara itu informasi yang Media BIN dapatkan di masyarakat, sudah beberapa kali orangorang yang tidak dikenal datang ke lokasi proyek itu. Mereka menanyakan warga bebeberapa pertanyaan terkait proyek. Termasuk juga memeriksa beberapa fisik pengerjaan proyek itu. ‘’Saya pernah lihat ada orang datang memukul-mukul tembok masjid itu. Tembok itu memang dibangun dari proyek,’’ kata Amaq Cemi.

(Budi/Apriadi)

Lahan Sawit Di Nina Bobokan

Surat Izin Bergentayangan Mengincar Para Investor Pontianak – (BIN).

Pembangunan suatu daerah dalam peningkatan mutu Sumber Daya Alam (SDA) yang efektif serta efisien guna kelangsungan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri, tentunya harus berjalan sesuai dengan acuan-acuan (peraturan) Budi Sugito Gautama yang telah ditetapkan. “ Bukankah lebih baik Banyak perizinan pembukaan lahan untuk sekizin yang didapat itu tor-sektor industri seperdigunakan dengan serius ti perkebunan, pertanian dan perikanan mampu dan komitmen untuk menyerap SDM sehingdikembangkan bukannya ga dapat mengurangi di nina bobokan " tingkat pengangguran di suatu daerah.

Kabupaten-kabupaten berkembang ditanah air banyak memanfaatkan sektor-sektor industri tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten-kabupaten di propinsi Kalimantan Barat banyak memanfaatkan perkebunan sebagai salah satu basis ekonomi rakyatnya, pembukaan lahan pertanian dan sawit sangat membantu tugas pemerintah dalam pembangunan daerah dan yang lebih utama adalah menyangkut kesejahteraan ekonomi kerakyatan.

Namun kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan izin terutama dalam pembukaan lahan perkebunan sawit, seringkali mengalami kendala. Mulai dari ukuran luas lahan, persetujuan masyarakat setempat hingga proses mendatangkan investor-investor dari dalam/luar negeri dan lain sebagainya, sering terjadi ketidak-efektifannya waktu (lambat).

Dalam ketentuannya, izin pembukaan lahan perkebunan sawit wajib dijalankan sebagaimana mestinya (dikerjakan).

Seperti yang pernah disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandy Sanjaya, jika diketahui ijin yang sudah dikeluarkan untuk perkebunan sawit tidak dilaksanakan atau tidak operasional di lapangan, maka pihaknya akan merekomendasikan untuk dicabut. Namun sebelum di cabut hendaknya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dilapangan.

Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan dan peluang kepada perusahaan perkebunan sawit yang benar-benar ingin membuka perkebunan sawit di Kalbar. Sebab apabila izin yang telah dikeluarkan itu tidak dijalankan maka investor yang berkeinginan masuk akan mengalami kesulitan untuk masuk ke Kalbar karena lahannya dianggap sudah habis/tidak ada lagi.

Menurut hasil survey yang pernah dikumpulkan tim DPD Aliansi Wartawan Indonesia Kalimantan Barat mengatakan, sejumlah permasalahan lain adalah masih adanya lahan yang masih terlantar, perijinan yang tumpang tidih dengan sektor lainnya karena tidak jelasnya RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah), lahan yang tidak dikerjakan secara benar (maksimal), masalah kebun plasma dan banyaknya perijinan palsu serta tidak aktif beredar bahkan diperjual belikan.

“Banyak orang-orang yang menawarkan ijin-ijin perkebunan, padahal ijin tersebut sudah tidak berlaku lagi atau berada dalam masalah. Dan ijin-ijin tersebut dibawa para calo yang selalu bergentayangan menawarkan jasanya. Bahkan seorang sopir pun, dapat membawa izin-izin tersebut,” tegas Budi Plt Ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kalbar disela-sela Rapat persiapan Musda DPD AWI ke II kemarin di Pontianak “ Bukankah lebih baik izin yang didapat itu digunakan dengan serius dan komitmen untuk dikembangkan bukannya di nina bobokan. Tapi justru malah izinnya diperjual belikan oleh calo-calo kepada investor-investor, sementara lahannya tidak digarap, yang lebih sedih dan tragisnya investor-investor itu disugguhi dengan pemandangan perkebunan sawit milik tetangga (perusahaan lain). “ terang Budi (Apriadi)

LINTAS DAERAH

Warga Tanjungpandan Mengeluhkan Padamnya Lampu Jalan Kondisi malam hari menjadi sangat Rawan

Babel (BIN). Lampu jalan yang terletak di Jalan Sudirman, Dusun Perawas, Desa Perawas, tepat di sepanjang jalan antara SMA Negeri 2 Tanjungpandan hingga Puskesmas Perawas ini selama tiga minggu terakhir tidak menyala. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat sekitar yang tidak nyaman dengan padamnya lampu setiap malam dan mengakibatkan kondisi gelap.

Jalan Sudirman di lokasi tersebut merupakan jalan utama di Kabupaten Belitung. Dengan tidak adanya penerangan di jalan tersebut, dinilai meningkatkan kerawanan kondisi jalan.

Bagusnya kondisi jalan tak jarang digunakan pengguna jalan untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

"Sekarang tiap malam gelap, padahal lampunya bagus-bagus. Sudah sekitar tiga minggu lebih nggak nyala. Kita nggak tahu penyebabnya apa, mau lapor jika nggak tahu kemana.

Kalau gelap terus seperti sekarang ini bisa bahaya.

Banyak yang ngebut disini," sebut warga RT 04/05 Dusun Perawas, Desa Perawas, Tanjungpandan yang enggan disebutkan namanya.

Menurut pria berumur 32

Dengan tidak adanya penerangan di jalan tersebut, dinilai meningkatkan kerawanan kondisi jalan tahun ini, padamnya lampu jalan tersebut bukanlah kali pertama. Sebelumnya lampu jalan di lokasi tersebut juga pernah padam. Namun petugas segera memperbaiki lampu tersebut dan kembali menyala. Tak berselang lama lampu kembali padam hingga sekarang dan belum diperbaiki lagi.

"Padamnya ini yang kedua kali. Kemarin sempat juga padam, tapi sudah diperbaiki dan nyala selama dua hari. Habis itu mati lagi sampai sekarang dan belum diperbaiki lagi. Sebelum itu memang angin kencang, mungkin penyebabnya itu," beber bapak satu anak ini.

Nyala lampu jalan sebelum terjadi kerusakan juga dinilai tidak wajar seperti biasanya. Pasalnya, lanjut pria ini, sebagian lampu jalan tersebut padam, sedang satu sisi lampu masih menyala. Setiap satu tiang lampu di jalan ini terdiri dari sepasang lampu, kanan dan kiri.

"Kalau yang kadang hi­ dup, kadang tidak itu sudah sering kita alami. Kadang

Bidik Pelaku Usaha Daerah Kabupaten Bandung; memiliki izin lingku­ngan dari warga masyarakat sekitar yang ditandatangani oleh pengurus RT/RW setempat, yang kemudian diketahui oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan; Izin jalan masuk dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Analisa dampak lalulintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan Provinsi/kabupaten sesuai lokasi bangunan dan klasifikasi jalur jalan yang dipergunakan. Peil Pencegahan Banjir dari SDAPE (Sumber daya Air dan Pertambangan Energi); Memiliki kajian UPL/UKL dari lembaga konsultan yang memiliki kompetensi dibidangnya. Kajian AMDAL khsus bagi klasifikasi perusahaan yang berpotensi mengeluarkan limbah sisa produksi yang mengandung unsure B3 dapat membahayakan bagi lingkungan hidup dan manusia. Pengesahan Site Plane dari Bidang Tataruang Dinas Perumahan, Tataruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung; apabila syarat-syarat pada point 1-9 sudah terpenuhi selanjutnya proses penerbitan IMB diajukan melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Bandung.

Pihak perusahaan sebelum melakukan kegiatan usahanya terlebih dulu harus menempuh prosedur pengurusan legalitas perizinan dari instansi teknis yang terkait, mulai pengajuan proposal, izin lokasi dari kepala daerah, Kajian UPL/ UKL, Andalalin, Piel Banjir, Site Plant dan penerbitan IMB. “Bila terbukti dan ditemukan telah melakukan pelanngaran tersebut dapat dikenakan sanksi harus membayar denda serta dapat dikenakan hukuman kurungan sebagaimana dimaksudkan dalam aturan dan Perundang-undang yang berlaku,” ungkap H. Yoga.

Pengawasan Pelaksana Perda Menanggapi fenomena yang ditemu-

dibagian sebelah sini hidup, sebelah sana tidak. Bahkan biasa ada yang 1 jam hidup, 1 jam mati. Kita berharap cepat diperbaiki, karena sangat dibutuhkan sekali," harapnya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Belitung, Hendra Caya mengakui kondisi padamnya lampu jalan tersebut sudah cukup lama. Namun pihaknya sudah melakukan perbaikan pada Jumat (7/3) siang. Ia berharap kondisi lampu kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Tadi sudah diperbaiki oleh tim PJU Distamben.

Insya Allah nanti malam sudah hidup," sebut Hendra Caya.

Hendra Caya juga mengimbau agar masyarakat sekitar menginformasikan ke Distamben bila terjadi kerusakan pada lampu jalan. Selain itu ia juga meminta masyarakat untuk ikut menjaga keutuhan Lampu - Lampu jalan yang ada. (Tim Babel)

........................... Dari hal.2

kan adanya indikasi pelanggaran peraturan yang berlaku, selanjutnya Tim Investigasi mengadakan audiens melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Perundang-Undangan Sat. Pol. PP Kabupaten Bandung, terkait pengawasan dalam Inpelementasi pelaksanaan peraturan dan perundang-undanagn sehubungan banyak ditemukan indikasi pelanggaran yang mengakibatkan gangguan ketertiban umum dan kerusakan lingkungan yang berdampak dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Bandung.

Keterangan-keterangan yang diperoleh Media BIN, baik temuan-temuan itu hal-hal yang bersifat normatif legalitas perizinan, imigran dan kependudukan, Kepegawaian, pencemaran dan kerusakan lingkungan, penelewenagan aset Nega­ra, hingga permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan, hal ini menjadi fenomena yang kontroversi di masyarakat.

Dikatakan bahwa Pemerintah Desa dan Pemerintah kecamatan merupakan leading sektor kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan seharusnya tanggungjawab untuk melakukan pengawasan setiap kegiatan pembangunan yang berada di wilayah kecamatan sekaligus dapat menjalankan otonomi pemerintah kecamatan.

Sebagaimana pelimpahan beberapa kewenangan Bupati kepada pemerintah kecamatan, sebagai mana telah diatur didalam Peraturan Bupati No. No. 14 tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Distu telah dijelaskan mulai kewenangan pemerintah kecamatan yang bersifat administrasi sampai dalam hal pembangunan, seperti proses pembebasan lahan, tahap pengurugan hingga proses tahap pembangunan semestinya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan jangan sampai kecolongan. (Redaksi)

EDISI 9103

Modus Kejahatan .... dari hal. 15 pukul 12.00, namun ketika P4KD yang didampingi panitia pengawas (Panwas) Pilkades itu tidak memberikan lampiran revisi DPT perubahan maupun daftar nama-nama pemilih DPT tambahan tersebut.

DPT yang dipakai untuk pemungutan suara di TPS tidak sesuai dengan DPT yang telah disepakati bersama dalam berita acara DPT hasil revisi perubahan dan tambahan pada hari senin tanggal 4 November 2013, pukul 24.00 WIB. Pendataan pemilih tidak akurat karena bayak pemilih di DPT yang tergolong tidak memenuhi persaratan sebagai pemilih sebagaimana pada poin 2 hurup a,b,c,d dan e terhitung sebanyak kurang lebih ada 1.150 orang.

Dalam jumlah yang cukup besar ditemukan surat panggilan yang salah alamat, misalnya dalam DPT nama pemilih tercatat berdomisili di RT.03/RW 06, Kp. Sukanagara, namun dalam surat undangan ditulis beralamatkan warga Rt.03/ RW. 11 Kp. Sukanagara. Salah alamat pada surat undangan akibatnya sangat menyulitkan bagi petugas untuk membagikan kepada masing-masing daftar pemilih, terbukti dengan ini banyak pemilih yang tidak menerima surat pangilan untuk memilih.

Ditemukan surat panggilan yang tanpa penulisan nomor daftar DPT sehingga dalam pelaksanaan sangat menyulitkan bagi petugas di TPS dalam pencarian nama untuk menandai para pemilih yang sudah memilih atau belumnya.

Ditemukan surat panggilan yang tidak ditanda tangani oleh ketua panitia KPPS; Ditemukan surat panggilan yang dipergunakan lebih dari 1 (satu) pemilih gelap yang tidak terdaftar pada DPT; Ditemukan surat panggilan nomor daftar DPT yang sama diberikan kepada pemilih lebih dari satu orang pemilih;

15

Ditemukan surat panggilan ganda yang diberikan kepada satu orang pemilih; Ditemukan surat panggilan untuk warga yang sudah pindah tempat domisili; Ditemukan sejumlah pemilih yang menggunakan daftar nomor DPT atas nama orang lain.

Selisih Surat Suara dan Surat Panggilan ditemukan Yang Temukan Jumlahnya Berbeda Berdasarkan hasil perhitungan suara pada hari selasa tanggal 5 November 2013, yang dilakukan pada TPS III, terhitung sebanyak 1527, sedangkan ditemukan surat panggilan yang telah dipergunakan oleh pemilih pada TPS III, terhitung sebanyak 1656 lembar, karena itu terdapat perbedaan sebanyak 129 lembar surat panggilan.

Mengapa bisa berbeda, apa yang terjadi sekenario dibalik fakta-fakta yang ditemukan?

Namun sejumlah pertanyaan tersebut belum terjawab, untuk itu wajar dan tidak bisa dipersalahkan, bila kemudian muncul spekulasi opini masyarakat yang meragukan sikap netralitas panitia KPPS, sebab ruang TPS tidak lagi seteril dari interpensi pihak luar yang tidak bertanggung jawab menyusupi wilayah kewenangan panitia KPPS. Pemilih Gunakan Lebih Dari Satu Surat Suara. Berdasarkan keterangan saksi bernama Ahmad Mubarok yang secara formil ditugaskan oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut.

2 khusus untuk mengawal pelaksanaan pemungutan suara di TPS II kp. Nunuk Kulon, bahwa pada saat pencoblosan berlangsung ditemukan insiden rencana untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh para pemilih.

Perampasan surat panggilan atas nama Hj. Biah (60), Jaah (70), iyah (70) dan Euis (50), kesemuanya beralamat di Kp. Rancagede, Rw. 10, desa mekarsari, di lakukan oleh salah seorang bernama Cepi warga Rt. 02/10, Kp. Rancagede.

Meyerahkan surat pangilan karena percaya kepada Cepi, sebab yang bersangkutan mengaku disuruh oleh panitia untuk membantu keempat warga tersebut keadaan udzur karena usia lanjut dan sakit. (TIM WRC)

Pembangunan RKB MAN .... dari hal. 5 Diduga kuat adanya kong kalingkong dengan pihak-pihak terkait yang hanya mementingkan keuntungan pribadi misalnya; mengurangi kuwalitas dan kuantitas matrial bahan bangunan tidak sesuai dengan kontrak bestek RAB tanpa memperhatikan standar kelayakan konstruksi. Praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme tentu saja dengan berbagai trik-intrik (modus kong kalingkongnya)

ini sangat merugikan keuangan Negara.

Sehubungsn dengan ini masyarakat meminta kepada para pihak terkait mulai pihak pelaksana pembangunan, pengawas teknis, konsultan, Kemenag Prov Jabar dan pihak sekolah sebagai penanggungjawab sekaligus pihak penerima manpaat. Lebihlanjut masyarakat meminta kepada aparat hukum untuk segera menindak lanjuti permasalahan ini sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (TIM)

Desa Mekarlaksana-Ciparay .... dari hal. 5 nilainnya mendelegasikan Desa Mekarlaksana berhasil meraih kategori desa unnggulan yang kemudian berhak untuk diikutsertakan pada lomba desa tingkat kabupaten Bandung pada 2014 ini, tetapi sebelumnya tim seleksi indevenden mengadakan pemilihan Desa unggulan yang diikuti oleh desa-desa se-Kecamatan Ciparay.

Hasilnya terpilih Desa Mekarlaksana sebagai yang mendapat kepercayaan untuk tampil di event pemilihan desa unggulan tingkat Kabupaten Bandung.

Pemilihan desa unggulan tersebut ditentukan berdasarkan atas beberapa indicator, yaitu pencapaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi pencapaian bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli, pelaksanaan sepuluh program PKK seperti: pengamalan Pancasila, sandang, pangan, kesehatan, kegotongroyongan dan lainlain. Program PKK tersebut kemudian direalisasikan melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja (Pokja), yang terdiri

dari pokja 1 (satu) sampai pokja 4 (empat).

Penilaian desa unggulan juga dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam segala bidang pembangunan desa, pembangunan Infrastruktur, ketertiban administrasi desa, kesiapan SDM aparatur pemerintah desa, LPMD Badan Permusyawaratan Desa, LPMD, Swadaya Masyarakat desa, termasuk tingkat pengendalian pertahanan dan kemanan masyarakat desa.

Menyinggung soal ekonomi masyarakat desa Mekarlaksana dominan bidang ekonomi pertanian, perdagangan dan dan

produksi gourden yang mana pemasarannya sampai lintas antar pulau. Sedangkan keberhasilan swadaya masyarakat kepemilikan rumah sehat dinilai berdasarkan beberapa indicator yaitu; memiliki ruangan yang cukup, adanya pentilasi udara, memiliki kamar mandi tertutud dalam ruangan, halaman yang memadai dan tersedia tanaman yang disebut warung hidup Kepala Desa Mekarlaksana menambahkan, dengan adanya lomba desa tingkat kabupaten ini diharapkan dapat memicu kekompakan dan semangat gotongroyong dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan kinerja sebagai aparatur pemerintah desa mekarlaksa demi tercapainya tujuan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Mekarlaksana khususnya. ( MJ/ AR)

EDISI 9103

16

Bantuan Langsung Masyarakat Sukses di Sukabumi

Sukabumi - BIN. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyiapkan pendamping kegiatan pengembangan hutan berbasis konservasi, menurut kepala Dinas Hutbun Ir H Dadang Budiman MM, di sampaikan melalui Sri Mulyani, S.ip MM, Kasi data informasi Kelembagaan Kehutanan bahwa program tersebut berdasarkan dari Kementrian RI dengan peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.66/ Menhut/II/2011.

Pemerintah memprogramkan Bantuan Langsung Masyarakat pengembangan Perhutanan masyarakat Pedesaan berbasis konservasi atau di singkat BLM PPMPBK. BLM PPMPBK merupakan program pemerintah berupa pemberian bantuan sosial kepada para kelompok masyarakat sebagai modal usaha untuk melakukan pengembangan aneka usaha perhutanan seluruh wilayah Indonesia, pemerintah menargetkan sasaran lokasi pemberian BLM PPMPBK di 32 provinsi dengan jumlah penerima sebanyak 2,000 kelompok masyarakat, bantuan sosial yang di berikan secara langsung terhadap masyarakat melalui kelompoknya sebesar Rp 50 juta perkelompok

masyarakat dan adapun dari sejumlah dana tersebut dapat di gunakan 70% untuk penghijauan pembangunan konservasi tanah sedangkan yang 30% nya lagi di peruntukan untuk modal ternak kambing.

“Untuk Kabupaten Sukabumi khususnya, Langkah-langkah yang kita lakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang program tersebut,” paparnya.

Sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di Kecamatan yang memiliki kawasan lahan gundul seperti di wilayah selatan di antaranya Kecamatan Surade, Cibitung, Ciemas dan Kecamatan Tegalbuleud. Untuk wilayah Timur di antaranya kecamatan Sukaalrang, Geger Bitung dan Ci-

PEMBERITAHUAN

Perbaikan Jalan Sukabumi - Bogor

Tak Kunjung Selesai

BOGOR – BIN. Jalan Raya Sukabumi – Bogor tepatnya di daerah kecamatan caringin, Perbaikan jalan yang terkesan kurang mendapat perhatian dari Pemkab Bogor. Jembatan yang dibuat sederhana dengan kekuatan yang di anjurkan berat kendaraan 20 ton, lain dari kenyataan.

Tronton-tronton pengangkut pasir dan Perusahaan Air Mineral yang melebihi 20 ton justru melewatinya, apakah pemkab bogor tidak ada kekhawatiran tentang jebolnya jembatan yang mengakibatkan kecelakaan, belum lagi kemacetan yang tak teratasi setiap harinya, sehingga menimbulkan banyaknya kerugian waktu bagi para pencari rezeki. Harapan warga dan pengendara ketika di konfirmasi Tim me-

Perbaikan Jalan Yang Tak Kunjung Selesai Dan Membahayakan Pengendara

dia BIN mengungkapkan pemerintah harus segera menyelesaikan masalah jalan tersebut. (Dian / TIM)

STOP PRESS

STOP PRESS

JOKO PURNOMO

EDI KUSBIANTORO

Orang tersebut bukan Wartawan Media Berita Investigasi Nasional segala tindakan dan perbuatan yang mengatasnamakan wartawan diluar tanggungjawab kami.

reunghas. Selain melakukan sosialisasi kita juga mendapatkan dukungan dari Muspida, Muspika dan berbagai lapisan unsur masyarakat untuk mensukseskan program tersebut, “Allhamdulilah tahun 2013 kemarin dengan dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program ini tanpa kendala yang sulit, melalui program ini di harapkan dapat meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat dan menumbuh kembangkan usaha di bidang kehutanan dengan progam ini juga dapat menghasilkan aneka kegiatan usaha perhutanan berbasis konservasi, sehingga mampu menekan angka pengangguran melalui memberdayaan masyarakat tersebut,Ungkap” Sri Mulyani Kepada Wartawan Media BIN Lintas Jabar.

Kegiatan usaha berbasis konservasi yang di laksanakan dalam program ini adalah Agrofoetry, silvopasture, silvflshery wanafarma, warna hijau tanpa kanternak dan pemeliharaan atau pembangunan konservasi tanah. Ujar wanita yang memiliki Nama lengkap SRI MULYANI. SipMM. (Said/Risnandar/tole)

Orang tersebut bukan Wartawan Media Berita Investigasi Nasional segala tindakan dan perbuatan yang mengatasnamakan wartawan diluar tanggungjawab kami.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 019/PU/SKU/BIN/III/2014 Tentang Banyaknya dan beredarnya para Oknum Wartawan gadungan Berita Investigasi Nasional (BIN) , Maka dengan ini kami selaku Para Pendiri dan Pemimpin Umum/Redaksi juga beserta jajaran SKU Berita Investigasi Nasional (BIN) memohon kepada jajaran pihak Kepolisian untuk “MENINDAK TEGAS" yang mengaku wartawan Media SKU Berita Investigasi Nasional (BIN) tanpa menunjukkan kode sandi /juga Atribut dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi .

Hal tersebut dilakukan demi terjaganya hubungan komunikasi yang baik serta menjaga nama baik keluarga besar Media SKU Berita Investigasi Nasional.

Demikian kami sampaikan, atas segala bantuan dan kerjasamanya selama ini kami ucapkan terima kasih.

SKU BERITA INVESTIGASI NASIONAL ARIE, CHANDRA AZIZ, SH ( Pendiri / Pemimpin Umum)

STOP PRESS

Kepada Pemerintah Dinas Terkait dengan banyaknya yang mengaku wartawan Berita Investigasi Nasional (BIN) yang tidak tercantum dalam Box Redaksi maka dimohon melaporkan kepada Redaksi serta melaporkan ke Aparat Kepolisian setempat