Edisi 78

Email :redaksi_bin1@yahoo.co.id - w o r dpress: mediabin86 online

ALAMAT REDAKSI : JL Rancaekek Bandung - Garut KM 25 Gg. Pancasila Cipasir Kabupaten Bandung Kode Pos : 40394

DETIK - DETIK MENANTI

CALON PENGGANTI KAPOLRI Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat Diduga Pejam Mata Tak Memikirkan Nasib Para Guru Fungsional...

Hal.11

Yusril Ungkap Kebobrokan Lelang Alkes RSUD Batam...

Hal.14

Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi : Jl. HR Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan (021) 2557 - 8300

KPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KEPALA Dinas Pendidikan Kapuas Hulu diduga kuat telah memanipulasi data para guru fungsional di perbatasan Kalimantan Barat, yang sampai saat ini para guru menerima tunjangan sertifikasi juga tunjangan khusus perbatasan PT. COCA COLA TBK. diduga tak memiliki klinik yang ada si Perusahaan sebagai sarana wajib sehat dan demi pelayanan karyawannya serta SIP serta layak dipertanyakan PEMALSUAN dokumen PERDES oleh salah satu mantan Kepala Desa dikecamatan Rancaekek yang sampai saat ini belum tersentuh hukum SALAH satu oknum aparatur Desa Putra Jawa kecamatan salawi dan Desa Karya mekar Kec pasir wangi Kepala desa Diduga melakukan pengelapan Beras Raskin , yang saat ini sudah pernah di panggil oleh pihak KeJaksaan Negeri Kabupaten garut pada Tahun 2013 ……….

DEPAN! BERITA SELANJUTNYA EDISI

Bupati Kotim digelari

Aceng Borneo Hal. 15

 OPINI

EDISI 78

2

Korupsi, Giliran Kami Makan!

BERITA INVESTIGASI NASIONAL Di terbitkan Berdasarkan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 CV : BIN TRI MANUNGGAL SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI akte Notaris No : C-637.HT.03.01-TH.2004/34

Ditulis oleh : ARIE CHANDRA AZIZ SH Pimpinan Umum

PENDIRI ARIE CHANDRA AZIZ SH DEWAN KEHORMATAN Komjen Pol Drs Fajar Prihantoro, Brigjen Pol Setiawan, SH Ssos, Kolonel (Chk) DA Suryana SH, Letkol (Kav) Mushadi SH, AKBP HA Daros SH, AKBP Martohap Marpaung SH MH DEWAN PENASEHAT Kompol Sujoto, Kompol Kusnadi, AKP Suprato, AKP Tatang Efendy, H Adang Sujana Spd MM, Drs Moelyadi Asmayadi, HM Yusuf Al Hudromy MA, Drs Asep Muhammad Nuh rosid Mpd, Lela Nurlela SH, S Joko Pramono SH MH, M Ukas, Chendra BK, Drs Ngadiran, Drs Darmansyah MM, AA Rachman SH, Drs. R Wawan KOMISARIS HM Soebandi

BANGSA ini mungkin gampang lupa. Hanya satu dasawarsa

PIMPINAN UMUM / REDAKSI ARIE CHANDRA AZIZ ,SH PIMPINAN PERUSAHAAN H DADANG SUPRIYATNA Spd MM.MSi TEAM WRC KETUA : Drs Cecep Suhud SEKJEN : Henri Siswanto Asep Mambo, H Martono SH, Deden Beny, Yopi Hidayat Sp, Iwan Mugiawan, Didin Kamaludin, H Bukhori, R Sukanta SP, Wawan Gunawan, Ukon Iskandar, Tarsim Otoy SOD, Wawan Kustiawan, Asmud Ariswanto, Wowon Gunawan STAFF REDAKSI

BIRO HUKUM

Bangbang Gunawan Asep Sugianto Dede Siti Wahyuni Astria Rukmana Farika Wandina

Menjadi pemimpin kenegaraan dalam masa sekarang sangat jauh dari kesengsaraan. Bukan saja mereka mendapat fasilitas negara yang lebih dari cukup, tapi tidak sedikit yang tanpa malu-malu bersikap berlebihan.

Fredy B SH,MH Abas Gayo SH,MH Budi Ramadanus SH Tubagus Denny SH Budi TB TG Maijora LITBANG

Iin Solihin, Ujang Syaripudin, M Agus, Satiman, Aniek Syaeful ALAMAT REDAKSI : JL RANCAEKEK BANDUNG-GARUT KM 25 Gg. Pancasila Cipasir Kabupaten Bandung - Kode Pos : 40394 No HP/Tlp 081398183009 - 081946925444 Email : redaksi_bin1@yahoo.co.id wordpress: mediabin86 online Bank BCA No Rekening : 7740228778

yang lalu, ketika terjadi gerakan nasional menumbangkan rezim Orde Baru yang dituding sangat represif dan korup, di mana-mana diteriakkan slogan: reformasi dan berantas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Rezim dan pemerintahan berganti, tapi reformasi jalan di tempat dan KKN bukannya berkurang, malah menggurita.

Apa yang salah dari semua ini?

Tidak kurang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan mencanangkan perang melawan korupsi.

Tapi, dalam tataran pelaksanaan, imbauan dan perintah pemberantasan korupsi itu seperti dianggap angin lalu. Dengan kata lain, jajaran pemerintahan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah, menganggap sepi ajakan Presiden memerangi korupsi.

Korupsi malah dilakukan berjemaah, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif; oleh kalangan partai politik, akademik, swasta, maupun profesional lainnya. Kalau demikian, sesungguhnya ketika menentang rezim Orde Baru dengan slogan pemberantasan KKN dulu, kita hanya menunggu “giliran untuk makan (harta negara)”.

Kalau kita perhatikan dengan seksama, para tokoh yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan dulu banyak dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang melawan kebobrokan penguasa.

Tidak sedikit yang menghabiskan waktu di balik penjara karena “perjuangan”-nya tersebut. Tapi kini, ketika dalam posisi untuk menjalankan amanah, sangat sedikit yang mampu bertahan dengan idealismenya. Banyak yang lupa akan nasihat negarawan kita H Agus Salim, yang sangat terkenal dengan ungkapannya, “memimpin adalah menderita” (leiden is ujden).

Tapi kini banyak orang berlomba-lomba menjadi “pemimpin”.

Banyak orang malah harus mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk menjadi “pemimpin”. Politik uang pun marak. Sungguh mengherankan. Mungkin kalau KH Agus Salim masih hidup sekarang, terpaksa harus mengoreksi nasihatnya tersebut. Ternyata sekarang makin banyak orang yang ingin menjadi “pemimpin”.

Sebab, sosok pemimpin seperti yang dicontohkan H Agus Salim dan rekan seperjuangannya zaman penjajahan dulu, kini hanya dalam impian dan angan-angan.

Menjadi pemimpin kenegaraan dalam masa sekarang sangat jauh

dari kesengsaraan. Bukan saja mereka mendapat fasilitas negara yang lebih dari cukup, tapi tidak sedikit yang tanpa malu-malu bersikap berlebihan. Keserakahan seorang pemimpin jauh lebih berbahaya dibanding keserakahan rakyat biasa. Mengapa menjadi serakah? Sebab, pada dasarnya, ketika belum menjadi pemimpin atau pejabat, mereka iri terhadap penguasa. Mereka ingin menjadi penguasa karena ingin menikmati semua fasilitas yang ada, bahkan Michela Wrong, seorang wartawati koran Financial Times, menulis dalam bukunya, It’s Our Turn to Eat, bagaimana gerakan antikorupsi di sebuah negara Afrika mati suri. Pada mulanya para aktivis itu berjanji akan memberantas korupsi ketika mereka masih dalam posisi sebagai oposisi dan belum punya jabatan. Namun, segera setelah menjabat dan berkuasa, semua janji dan idealisme itu mudah terlupakan. Salah satu penyebabnya adalah semuanya hanya berniat berbagi kue kekuasaan dan jabatan ketika berkuasa.

Jadi, penguasa boleh berganti, korupsi akan jalan terus. Siklus ini akan terus berjalan, tidak akan berhenti jika virusnya sejak awal tidak dihentikan dengan cepat.

Menurut Wrong, kesalahan utama para reformer dan aktivis antikorupsi tulen, mereka tidak cepat-cepat menumpas penyakit korupsi begitu kesempatan terbuka. Akibatnya, birokrasi korup, yang tadinya sudah takut akan gelombang antikorupsi, secara perlahan pasti mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, dan malah mampu menjinakkan para penguasa baru tersebut. Masalahnya, para “pemimpin” yang menjadi penguasa baru itu selama ini hanya iri tidak mendapat giliran berkuasa, sehingga dengan cepat dia akan terperangkap dalam sistem korup yang sudah ada sebelumnya.

Sistem yang korup itu makin subur ketika sistem politik yang ada berdiri tanpa ideologi yang jelas. Pragmatisme politik ikut menyuburkan korupsi. Partai politik tanpa ideologi mirip bus metro mini yang siap mengangkut siapa saja calon penumpang yang bersedia membayar tiketnya. Penumpang dalam metro mini ini hanya punya kesamaan dalam membayar tiket bus. Setelah memberikan uangnya, urusan selesai. Demikianlah kondisi partai politik tanpa ideologi, yang sesungguhnya sangat buruk akibatnya bagi masyarakat luas. Jika ini terus berlangsung, pembusukan bangsa akan makin gawat.

Pragmatisme partai tanpa ideologi ini, parahnya, sudah menular ke kalangan generasi muda. Saat ini, bukan rahasia lagi, menjadi tokoh mahasiswa, baik sebagai pemimpin organisasi ekstra, Badan Eksekutif Mahasiswa, maupun organisasi kemasyarakatan pemuda lainnya, merupakan “tiket” untuk mobilitas sosial dalam strata politik di negeri ini. Dalam proses ini, sudah ada “pelatihan” untuk mendapatkan kue kekuasaan. Sudah biasa bahwa cara gampang bagi para “pemimpin generasi muda” dalam mengumpulkan dana ialah dengan mengajukan proposal kepada para pejabat. Tidak pernah ada inovasi dari mereka. Jika sudah mendapat dana dari seorang pejabat, mereka masih meminta kepada pejabat yang lainnya. Pendek kata, berkembang pola hubungan patron-client antara pejabat dan “tokoh pemuda” tersebut. Inilah cikal-bakal pola hubungan yang melanggengkan korupsi di Tanah Air. Karena itu, semakin banyak client pejabat, semakin besar tekanan kepadanya untuk mencari anggaran ekstra. Dalam posisi demikian, tidak terhindarkan lagi bahwa sumber-sumber keuangan negara akhirnya menjadi “ladang garapan” yang paling menjanjikan.

Kementerian serta lembaga negara akan terus menjadi sapi perah dengan konsekuensi kepentingan bangsa dan negara yang dikorbankan. Tentu kondisi akan berbeda jikalau menjadi pemimpin adalah bersedia berkorban, menderita, serta menjadi teladan bagi kebaikan berbangsa dan bernegara. Kalau menjadi pemimpin itu menderita, sebagaimana diungkapkan H Agus Salim, kira-kira apa masih banyak yang antre untuk menjadi menteri dan berbagai jabatan publik lainnya? Pragmatisme politik ikut menyuburkan korupsi. Partai politik tanpa ideologi mirip bus metro mini yang siap mengangkut siapa saja calon penumpang yang bersedia membayar tiketnya. Djoko Susilo, Mantan anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional 1999-2009

A/N – ARIE CHANDRA, SH

DAFTAR IKLAN TABLOID BIN HARGA IKLAN FULL COLOR/WARNA 1 1 1/2 1/4 Iklan Iklan

Halaman Cover Belakang Luar Halaman Tengah Halaman Cover Belakang Luar Halaman Cover Belakang Luar Banner Cover Depan Banner Cover Belakang

Rp. 6000.000,Rp. 5000.000,Rp. 3000.000,Rp. 3000.000,Rp. 1.250.000,Rp. 1.000.000,-

HARGA IKLAN BLACK WHITE / HITAM PUTIH 1 1/2 1/4 1/8

Halaman Halaman Halaman Halaman

Rp. 3000.000,Rp 2.000.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1.000.000,-

KOORDINATOR JABOTABEK : Ramsen, Angga, BOGOR KOTA & KABUPATEN: Wulandari, Difa, Mamad Komarudin, BANDUNG KOTA & KABUPATEN: Neng Windy, Rian Sofyan, Sheny A Haryati BANDUNG BARAT: Aji, Deny, Wahyu. SUMEDANG : Hidayat, Sri Rusmiati, Jaelani KARAWANG : Agus Sumantri. INDRAMAYU : Asep Rudiansyah, H Binte Sartono CIANJUR : Supri, Hasannudin SUKABUMI KOTA &KABUPATEN : Dede Abdul Rohim, Nanang A Gunawan, Cecep Mumu GARUT : Ida Farida, Dikdik Setiawan PRIANGAN TIMUR : Oka Fitriyani, Ratna Saridewi CIREBON &KUNINGAN: H Martono JAWA TENGAH : Triyono (Korwil) SEMARANG KOTA & KABUPATEN: Hadi Mulyono, Frans, Wasanaedil, DEMAK: Suwindi, Kusnadi, Hardi, KENDAL & BATANG: H Amirrudin, Ahmad Kubro, Marsadi, PEKALONGAN KOTA &KABUPATEN: Sucipto, Rudi PEMALANG: Hartono, Hermaya. KOORDINATOR WILAYAH 5 : Tulus Pratomo, Rudi Supriyanto PURBALINGGA: Slamet S Sos (Biro) Wiwin, Supriyati, Sulasih, Sohadi JEPARA & KUDUS: Heri Pracikto, SH. Suyahya, Sutekno, Sukarjan TEGAL : Banbang Eko KALIMANTAN BARAT PONTIANAK: Iwan Darmawan (Korwil), Sasmita Gunawan Putra (Korlap),Tengku Rendy (biro Kota/Kab),Agus Aji marianto, Prayetno Jasmo ,Herdianso KAPUAS HULU: Agus Arniadi ,Fadli,Spangat,Yashir Khan KALIMANTAN TENGAH : Misnato (Korwil), Dedy Dwi Jaya (Korlap) KALIMANTAN TIMUR: Wawan Hermawan, Hendrika. SULAWESI : N Nurnas, Lukman, Guntur Rando Mayang SULAWESI BARAT : Muh. Husain Samar (KORWIL), Suyudi (Korlap) BANGKA BELITUNG: Drs Laode Jaya (Korwil) PEKAN BARU : H Mashadi, Saeful Dani BATAM & TANJUNG PINANG & KEPRI : A Rianto (KORWIL), Torozapulo Harefa, Ranto Siburian, Rahmat Pane JAMBI : JH Pardede (Korwil), Ridwan (Korlap), Herlas (Korlip) SURABAYA: H Saman, Ela Nurfiah, Heri Kusniadi, MADURA : Hanafi, Abdul Rahman.Wawan S. BALI : Putu Hangiang , Roy Danista, Jhon Pramono, Vina Nurmala, Imade Sudira.

ADVERTORIAL 1 1/2 1/4

Halaman Halaman Halaman

Rp. 3000.000,Rp 2.000.000,Rp. 1.000.000,-

Wartawan BIN Dalam tugasnya dibekali ID Card, Surat Tugas dan Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi

 SEPUTAR JAWA BARAT

PULUHAN IMIGRAN TERDAMPAR DI PANTAI GARUT GARUT – BIN, Perahu ditumpangi puluhan imigran gelap asal Timur Tengah terdampar di kawasan Pantai Cijeruk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat.

Kepala Satpolair, Polres Garut, AKP Asep Suherli, mengatakan diperkirakan jumlah imigran gelap tersebut kurang lebih 70 orang.

“Perahu yang mereka tumpangi terdampar di Pantai Cijeruk, Kecamatan Cibalong, sekitar pukul 12.30 WIB,” kata Asep.

Menurut dia, terdamparnya perahu diesel yang ditumpangi imigran gelap itu akibat gelombang laut yang cukup besar kemudian menyeret ke pantai. Masyarakat dan polisi, kata Asep, langsung menuju lokasi terdamparnya perahu untuk melakukan pemeriksaan kondisi perahu yang ternyata membawa penumpang orang asing.

“Perahu yang mereka tumpangi tidak rusak, tapi sebagian penumpang yang ternyata imigran gelap itu berhasil melarikan diri,” katanya.

Petugas kepolisian yang menuju lokasi

terdamparnya perahu hanya berhasil mengamankan beberapa orang imigran ke pinggir Pantai Cijeruk untuk selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara.

Sedangkan sebagian besar imigran lainnya termasuk nahkodanya berhasil melarikan diri ke kawasan hutan ketika mengetahui ada petugas datang.

“Saat kami datang kesana, sebagian imigran melarikan diri ke hutan, sementara kami kekurangan personel sehingga sulit untuk mengamankan mereka yang jumlahnya banyak,” katanya.

Sejumlah anggota polisi dibantu masyarakat hingga menjelang sore masih melakukan pencarian keberadaan imigran gelap yang melarikan diri ke hutan.

Sedangkan imigran yang berhasil diamankan selanjutnya akan menjalani pemeriksaan sambil menunggu Kantor Imigrasi yang memiliki kewenangan menangani imigran tersebut. “Rencananya imigran ini akan dibawa ke Kota Garut, tapi menunggu dulu perintah dari pimpinan kami,” kata Asep.* (farida )

KEPSEK SMKN 4 BANDUNG DIDUGA LECEHKAN SISWINYA

MODUS pelunasan SPP

BANDUNG –BIN, Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Bandung berinisial ADW diduga telah melakukan pelecehan secara seksual kepada lima orang siswanya. Tiga dari lima siswa tersebut didampingi oleh Ketua Komite SMK Negeri 4 Kota Bandung dan orang tuanya, Senin, melaporkan kejadian pelecehan tersebut kepada Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, di Balai Kota Bandung.

“Kejadiannya sebenarnya sudah sejak Mei 2012 lalu, kejadian ini mulai terendus oleh guru dan komite sekolah setelah ramai dibicarakan siswa di twitter dan facebook beberapa waktu lalu,” kata Ketua Komite Sekolah SMKN 4 Kota Bandung Bambang Irawan. Ia menuturkan, tujuan pihaknya melaporkan kejadian tersebut kepada Wakil Wali Kota Bandung agar masalah pelecehan di sekolah itu bisa terselesaikan.

“Ini yang keduanya kalinya kami melaporkan kepada Pak Ayi Vivananda, yang pertama itu minggu lalu. Kami ingin tahu respon dari Pak Ayi seperti apa,” kata dia. Dikatakannya, para guru dan Komite Sekolah SMKN 4 Kota Bandung telah melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

“Ke Disdik juga sudah kami laporkan, tapi hingga saat ini belum ada perkembangan apa pun” katanya. Salah seorang siswa yang menjadi korban pelecehan I (17) menuturkan bentuk pelecehan seksual yang diterima dirinya beragam mulai dari dipeluk, dicium hingga diraba-raba. Ia menuturkan, pelecehan seksual yang diterima dirinya dilakukan oleh kepala sekolah di

ruangan kerjanya dan di luar sekolah. “Bahkan saya pernah dibawa ke tempat karaoke di kawasan Pelajar Pejuang. Di dalam sana saya dipeluk, diraba-raba sama dicium-cium oleh beliau,” kata I. Menurut dia, saat diajak ke tempat karaoke kepala sekolah mengiming-imingi dirinya dengan uang SPP yang akan dilunasi sehingga dirinya menerima ajakan itu.

“Jadi waktu diajak ke tempat karaoke, dia bilang ke saya ‘SPP kamu sudah lunas belum’. Saya bilang belum. Terus dia bilang kalau kamu mau ikut saya ke karaoke SPP kamu bakal lunas,” ujarnya.

Sesampainya di tempat karaoke, kata I, dirinya malah mendapatkan pelecehan dari kepala sekolah.

Menurut I, setelah melakukan tindakan tidak senonoh tersebut sang kepala sekolah meminta agar dirinya tidak menceritakan kejadian tersebut.

“Setelah kejadian itu saya takut sekali karena dia bilang ke saya jangan sampai menceritakan kejadian ini kepada siapa pun,” katanya.

Dikatakan I, dirinya berani melaporkan tindak pelecehan yang diterima karena kesal dengan kelakuan kepala sekolah yang sering melakukan perbuatan tidak senonoh itu.

“Saya sudah kesal, akhirnya saya beranikan dirinya lapor ke wali kelas saya pada waktu itu ,” kata dia. Sementara itu, Ibu kandung korban pelecehan lainnya IA mengatakan anaknya NA sempat melaporkan kejadian pelecehan itu kepada pihak BK (Bimbingan dan Konseling) SMKN 4 Kota Bandung.

“Anak saya pernah ngadu ke BK, tapi tidak ditanggapi awalnya. Tapi setelah diinvestigasi oleh guru-guru di sekolah ternyata benar,” kata IA. Sebagai orang tua, kata IA, dirinya berharap kejadian serupa tidak menimpa siswa lainnya di SMKN 4 Kota Bandung.

“Tentunya saya ingin kejadian yang menimpa anak saya ini adalah terakhir.

Saya mau kepala sekolah menerima ganjaran yang setimpal atas perbuatannya,” kata I. (Tim Redaksi )

EDISI 78

3

Kepala Desa Mekar Sari Diduga Kuat Menggelapkan Beras Raskin ……

Kantor Desa Mekar Sari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut

GARUT-BIN, Sudah tak asing lagi banyak nya permasalahan Raskin yang seharusnya di perbantukan kepada orang miskin , juga hal ini sudah menjadi Keputusan Presiden, namun tak jarang banyak nya Beras Raskin yang di gelapkan , salah satu diduga kuat adalah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Dengan hasil Tim investigasi wartawan Berita Investigasi Nasional di lapangan tentang raskin desa mekarsari diduga kuat dengan adanya penggelapan beras raskin “berawal dari laporan masyarakat desa mekar sari yang enggan disebut namanya “ pak kami sangat berharap dengan adanya beras raskin tersebut biasa membantu dan paling tidak mengurangi pengeluaran biaya belanja “namun kok malah kepala desa sendiri yang selama ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat beras jarang sekali terealisasikan ke masyarakat desa “ungkapnya .

Ditempat terpisah juga Tim Investigasi mencoba dengan dasar laporan tersebut mendatangi desa Mekarsari , Namun beberapa kali kepala desa Tidak pernah ada di tempat atau di kantor desa. Dengan kejadian ini sangat di sayang kan jika hal tersebut di biarkan ,sementara banyak masyarakat yang sangat berharap akan bisa menikmati program pemerintah . juga terlepas dengan adanya bantuan gubernur desa mekarsari hanya melakukan penambalan di salah satu infrastruktur terkesan asal-asalan Kepala desa Mekar sari ( A Kades ) sampai saat ini belum bisa memberi keterangan terhadap wartawan BIN serta terkesan menghindar ,beras raskin tersebut di duga dari tahun 2012 sampai kini banyak hilang dan di duga kuat juga ada oknum Mitra Bulog yang membantu untuk memperlancarkan proses tersebut sehingga menguntungkan pribadi. ( TIM WRC )

PETUGAS GABUNGAN RAZIA TEMPAT KOST DI CIREBON Razia anti teroris di sejumlah tempat kos, diharapkan rutin digelar karena meski bertetanggaan, penghuni sering tidak mengetahui dengan kesibukan mereka masing-masing CIREBON –BIN, Petugas gabungan dari Polri, TNI dan Satpol PP di daerah Pantura Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menggelar razia tempat kos guna mengantisipasi pergerakan teroris.yang slama ini membuat resah maysarakat Kapolsek Weru, Kompol Suyono, kepada wartawan BIN di Cirebon, Senin, mengatakan,pihaknya akan terus melakukan razia sejumlah tempat kos, untuk mengantisipasi pergerakan teroris yang dikhawatirkan singgah di daerah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski pihak kepolisian sudah melakukan pendataan sejumlah tempat kos di Kabupaten Cirebon, kata dia, waspada harus ditingkatkan, karena tempat kos tersebut penghuninya berasal dari luar daerah. Dikatakannya, petugas gabungan juga memeriksa sejumlah kendaraan angkutan barang jenis mobil bok, selain melakukan razia terhadap penghuni tempat kos.

Petugas gabungan juga memeriksa kendaraan boks milik penghuni kos yang juga ikut diperiksa, upaya tersebut mengantisipasi adanya bahan-bahan peledak.

Sementara itu Yono salah seorang penghuni tempat kos mengaku, kaget dengan razia gabungan yang dilakukan oleh Polri, TNI dan Sat Pol PP. Penghuni tidak merasa keberatan dengan upaya yang dilakukan oleh petugas karena hanya mendata identitas.

“Razia anti teroris di sejumlah tempat kos, diharapkan rutin digelar karena meski bertetanggaan, penghuni sering tidak mengetahui dengan kesibukan mereka masing-masing,”katanya. (H,Martono )

 SEPUTAR JAWA BARAT

EDISI 78

Rektor IPDN Digoyang Isu Video di Youtube Sebelum ada perintah secara khusus dari Pak Rektor, kami tidak ada kewenangan untuk membeberkan tentang persoalan itu kepada wartawan...

PROF. DR. DRS. I NYOMAN SUMARYADI, M.SI Rektor IPDN Jatinangor Sumedang SUMEDANG- BIN, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Sumedang, Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, M.Si, kini tengah digoyang isu. Pasalnya di Youtube beredar tayangan video berdurasi 32 detik yang berjudul “IPDN Dimas I Putu Sumaryadi anak yang tidak diakui oleh Rektor IPDN Bandung”.

Tayangan video berisi foto-foto bayi mungil laki-laki yang sepintas wajahnya mirip Rektor IPDN itu menuai tanda tanya seluruh Praja IPDN Jatinangor dan masyarakat luas.

Pasalnya, fakta terkait tayangan video

yang diduga diunggah oleh seorang wanita yang mengaku berstatus janda pada 4 April 2013 lalu itu, kebenarannya masih dipertanyakan. Bahkan, ribuan Praja IPDN Jatinangor masih meragukan kebenaran masalah itu.

Kabag Humas IPDN, Drs. Ujud Rusdia, M.Si, didampingi Kabag Umum, Tri Setyasih mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari permasalahan yang menyangkut persoalan pribadi Rektor IPDN, I Nyoman Sumaryadi sesuai di dalam tayangan video di Youtube itu. “Masalah tersebut, menyangkut persoalan pribadi Pak Rektor, sehingga kami mohon maaf tidak bisa memberikan tanggapannya. Karena, kami fikir masalah itu belum jelas kebenarannya,” katanya kepada sejumlah wartawan, di Kampus IPDN Jatinangor, Jumat (7/6).

Persoalan tersebut, katanya, sudah masuk

Kasus Pelecehan Seks di Kabupaten Tasikmalaya Memprihatinkan CIAWI-BIN, Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Tasikmalaya, mengundang keprihatinan. ”Sangat memprihatinkan, sa-at ini kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur banyak terjadi di mana-mana. Bahkan di Kabupaten Tasik-malaya yang merupakan kota seribu pesantren pun banyak terjadi kasus tersebut,” ujar Bidang Penanganan dan pendampingan, P2TP2A Kabu-paten Tasikmalaya, Nining Cahyaningsih, SH kepada wartawan,BIN Kamis (6/ 6).Menurutnya, hingga bulan Mei di tahun 2013 ini, yang masuk ke P2TP2A sudah terjadi 8 kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Dari 8 kasus tersebut, 5 kasus diantaranya sudah di vonis di persidangan, 1 kasus masih proses persidangan dan 2 kasus masih dalam penyidikan.

Yang paling memprihatinkan lagi, kata Nining, dari sekian kasus itu ada diantaranya ada satu kasus yang menimpa seorang santri yang diduga dicabuli oleh guru ngajinya.

Kejadian itu menimpa selama 2 tahun, dimana ketika santrinya masih berusia 14 tahun dan baru ter-ungkap usia 16 tahun. Saat ini kasus tersebut sudah di vonis dipengadilan, namun pelakunya hanya diganjar hukuman 3 tahun dan pelakunya mengajukan banding. Ini menjadi keprihatinan yang mendalam.

Nining mengatakan, terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa anak di bawah umur tersebut faktor moralitas dan rendahnya internalisasi nilai-nilai agama serta beredarnya pornografi. Selain kasus pelecehan seksual, lanjut Nining, kasus kekerasan terhadap perempuan juga cukup tinggi. Dimana saat ini sudah ada 7 kasus, diantarnya 2 kasus sudah menjalani proses hukum, 3 kasus dalam konseling dan 2 kasus berada di selter. (K8 ratna )

ke ranah pribadinya Pak Rektor. Sehingga, Ujud dan Tri menganggap terkait tayangan di Youtube tentang Pak Rektor, tidak ada sangkut pautnya dengan kelembagaan di IPDN. ”Sebelum ada perintah secara khusus dari Pak Rektor, kami tidak ada kewenangan untuk membeberkan tentang persoalan itu kepada wartawan,” ucap Ujud.

Sementara itu Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi mengungkapkan, hingga saat ini dia tidak akan menuntut orang yang mengunggah perihal tudingan terhadap dirinya, baik di Youtube maupun di sebuah akun Facebook (FB).

Dia merasa tidak pada kapasitas itu karena apa yang ditayangkan, baik di akun FB maupun di situs video Youtube tersebut, belum tentu benar atau tidaknya. ”Orang main-main, salah sasaran, bisa saja.

Saya pada posisi, yang penting diri saya benar dan saya tidak punya masalah dengan siapa pun,” katanya.

Kalau ada orang yang mempermasalahkan, kemudian mereka menulis di Youtube dan media sosial lainnya secara berlebihan, lanjut Nyoman, baru dirinya akan bereaksi.

Namun sampai kemarin, ia masih berpikir positif dan menganggap orang yang mengunggah adalah orang yang iseng, mencari popularitas, mendiskreditkan, atau salah sasaran. Sekali lagi, Nyoman mengatakan, belum mau bereaksi. “Jadi, yang jelas. Itu tidak benar,” ujarnya.

Ia mengatakan, kalau yang bersangkutan memiliki bukti-bukti, seharusnya tidak dengan cara mengunggah di Youtube maupun membuat sebuah akun FB. (K TIM)

4

POLRESTABES BANDUNG CIDUK PULUHAN TERSANGKA JUDI BANDUNG-BIN,Polrestabes Bandung menciduk 38 tersangka kasus perjudian termasuk beberapa bandar besar judi yang beroperasi di wilayah Kota Kembang. ”Operasi penyakit masyarakat terus dilakukan oleh Reskrim dan satuan kewilayahan di tingkat Polsek, dalam lima bulan ini berhasil ditangkap 38 orang tersangka termasuk dua bandar judi toto Hongkong dan Singapura,” kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Abdurahman Baso di Bandung, Jumat.

Ia menyebutkan, praktik perjudian toto itu dilakukan sembunyi-sembunyi dan bergerak terus sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.

Beberapa tersangka, ternyata adalah termasuk bandar besar toto Singapura dan Hongkong dengan omset puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. ”Para tersangka udah ditahan sebagian sudah diproses hukum, berikut barang bukti yang berhasil disita. Kami masih terus memburu jaringannya,” kata Kapolrestabes Bandung itu.

Para tersangka itu ditangkap dalam delapan kasus, dimana 13 kasus menjadi tersangka dalam kasus judi toto Singapura, dua kasus toto Hongkong dan sisanya judi kartu, sabung ayam dan judi bola. ”Perjudian adalah penyakit masyarakat yang merupakan salah satu target operasi kepolisian, Penindakan ini untuk menghentikan dan membangun sikap mental masyarakat agar tidak terjerumus pada penyakit semacam itu,” kata Kapolrestabes.

Para tersangka dijerat dengan pasar 303 KUHPidana tetang perjudian. (Nenah )

DPRD KRITIK PENGADAAN MOBIL BARU GUBERNUR JABAR JAWA BARAT - BIN,Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah mengkritisi langkah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat telah membuka lelang pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. ”Coba kalau dana Rp1 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar baru itu dialihkan untuk hal lebih bermanfaatkan seperti untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di Jawa Barat sekitar 120 rumah,” kata Deden Darmansyah, di Bandung, Senin.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai adanya pejabat atau kepala daerah dengan mobil dinas baru saat ini seolah sudah menjadi sebuah tradisi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar tradisi pengadaan mobil baru untuk kepala daerah baru di Pemprov Jawa Barat agar dihentikan.

”Saya berharap budaya periode baru dengan mobil dinas baru ini harus dihentikan. Tidak jadi tradisi lagi,” kata Deden.

Menurut dia, jika kondisi mobil dinas gubernur yang lama masih baik maka pengadaan mobil dinas baru tak perlu dilakukan. ”Ya itu tadi daripada membeli

mobil dinas baru, lebih baik anggarannya digunakan untuk yang lebih bermanfaat dan sebaiknya, eksekutif dan DPRD tidak membuat nomenklatur yang menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” katanya.

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Ahmad HeryawanDeddy Mizwar akan mendapatkan mobil dinas baru karena Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat telah membuka lelang pengadaan mobil dinas baru untuk mereka. ”Iya rencananya dan sepertinya sedang berproses (lelangnya).

Mobil dinas yang lama ini sudah hampir lima tahun,” kata Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto, ketika dihubungi melalui telepon, Senin.

Menurut dia, nilai pengadaan untuk mobil dinas baru untuk Gubernur dan Wakil Gubernur ialah sekitar Rp1 miliar. ”Mobilnya yang standar kok, jenisnya sedan Toyota Camry 2.500 cc dan nilainya sekitar Rp1 miliar, itu untuk gubernur dan wakil gubernur,” kata dia.

Pengadaan mobil dinas baru itu, kata Dadang, sudah sangat mendesak (urgen) karena mobil yang lama usianya sudah lima tahun. ”Kebutuhan urgen dan mobil yang itu kan terus-terusan dipakai. Kemudian di dalam Permendagri juga baiknya ada peremajaan mobil dinas,” kata dia ( Tim WRC )

 SEPUTAR JAWA BARAT

Polres Bandung Bentuk Tim Khusus Usut Penembakkan Pengusaha BANDUNG –BIN, Polrestabes Bandung akan membentuk tim khusus untuk mengusut kasus penembakan Husein Witarja Komara (42) bos keamanan Red Guard Security. Tim ini juga melibatkan anggota dari Polda Jawa Barat.. ”Timsus ini bagian dari SOP (standard operating procedure). Kami membentuknya agar kasus ini segera terungkap. Terlibatnya banyak personel gabungan ini makin bagus menyelidiki pelaku,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso di Mapolrestabes,kepada wartwan media BIN Sabtu (5/5). Sebelumnya, Abdul Rakhman mengatakan, polisi berharap dapat mengusut penembakan dari CCTV yang terdapat di rumah warga di Jl Tendean, Hegarmanah, Bandung, tidak berfungsi.

Namun saat diperiksa, 7 CCTV yang ada tidak merekam kejadian karena rusak.

Jumat (4/5) kemarin, Husein Witarja Komara ditembak orang tidak dikenal saat mengendarai mobilnya. Pelaku menaiki mobil Avanza hitam dan melepaskan dua kali tembakan. Husein yang sempat berupaya mengejar akhirnya tidak mampu bertahan. Dia kemudian tewas dengan dua luka tembakan di bagian dada dan leher.

Polisi menduga motif penembakan adalah dendam. (Nenah )

5

KPU SELESAIKAN PERATURAN

DANA KAMPANYE

BANDUNG –BIN, Komisi Pemilihan umum (KPU) Pusat menargetkan penetapan peraturan terkait dana kampanye parpol dan caleg dapat dilakukan sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT), kata Anggota KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Jumat. ”Kami terus membahas dan memastikan sebelum DCT ditetapkan PKPU dana kampanye sudah jadi, sehingga mereka (caleg) sudah tahu apa yang harus dilakukan,” kata Hadar ketika ditemui di kantornya.

Draft PKPU tentang dana kampanye antara lain mengatur soal kewajiban membuat rekening khusus oleh parpol dan menyerahkannya sebagai laporan dana kampanye kepada KPU. Terkait sanksi yang diberlakukan kepada parpol yang melanggar peraturan tersebut, KPU hanya berhak mendiskualifikasi parpol yang tidak melaporkan dana kampanye. ”Kalau ada parpol (peserta Pemilu) tidak melaporkan dana kampanye dan terbukti ada permainan uang secara ‘inkracht’, maka parpol itu bisa dicoret dari daftar peserta Pemilu,” kata Hadar. Sementara itu, KPU akan melakukan pertemuan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Senin (10/6), guna membahas tentang teknis pengauditan laporan dana parpol peserta Pemilu 2014.

Setelah itu, KPU juga akan melakukan uji publik atas draft PKPU dana kampanye tersebut kepada sejumlah pihak terkait, antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, para ahli dan media massa. ”Tanggal 13 - 14 Juni 2013 kami akan gelar uji publik terhadap rancangan peraturan dana kampanye dengan mengundang semua elemen dan pegiat pemilu,” kata Anggota KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta.

RENOVASI RUMAH PENGASINGAN SOEKARNO BANDUNG -BIN, Boediono saat kampanye untuk menjadi wakil presiden 2009 di Ende, Nusa Tenggara Timur, di depan masyarakat setempat berjanji bahwa dirinya akan merenovasi rumah pengasingan serta sejumlah situs Soekarno, Presiden RI pertama.

Saat datang dan melihat situs Soekarno kala itu, Boediono tampaknya sedih mengapa tempat yang sangat bernilai historis dan sebagai tempat pengasingan Bung Karno selama 1934-1938 itu tak terawat dan tak terurus.

Menurut masyarakat setempat, situs Bung Karno di Jalan Perwira Ende itu, nyaris tak pernah mendapat perhatian perawatan dari pemerintahan setempat, meski memiliki latar sejarah yang begitu kental dengan lahirnya Pancasila yang kini dikenal semua anak bangsa sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Di depan masyarakat Ende, Boediono saat itu menegaskan akan merenovasi Situs Bung Karno di Ende dengan keterlibatan dirinya secara aktif sebagai rakyat Indonesia yang peduli dengan sejarah kelahiran bangsa meskipun tidak terpilih menjadi wakil presiden. ”Saya akan mengajak yang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tujuan merenovasi Situs Bung Karno di Ende adalah untuk membuat ikatan batin antara Ende dan Republik Indonesia, antara satu generasi dengan generasi yang akan datang,” katanya saat itu.

Guna mewujudkan niatnya tersebut, Boediono kemudian mendirikan sebuah lembaga non pemerintah yang diberi nama Yayasan Ende Flores untuk memacu proses pemugaran bangunan fisik Situs Bung Karno di Ende, dengan menunjuk Dr Ignas Kleden sebagai ketua yayasan serta beberapa tokoh Ende Flores sebagai sebagai anggota.

Tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam proses pemugaran Situs Bung Karno tersebut antara lain Don Bosco Wangge (Bupati Ende), Budayawan Goenawan Mohamad, Daniel Dhakidae, dan Ery Seda.

Yayasan ini kemudian menjadi pilar utama dalam menggalang dukungan dana dan melaksanakan pembangunan dengan menunjuk kontraktor pelaksana serta mengawasi pembangunan renovasi situs tersebut.

Renovasi tahap pertama adalah pembangunan fisik Situs Bung Karno dengan fokus pada renovasi Rumah Pengasingan Bung Karno dan Taman Pancasila sebagai ruang publik masyarakat Ende yang di dalamnya terdapat Patung Bung Karno.

Patung Bung Karno tersebut juga diganti dengan patung yang lebih mencerminkan dan

EDISI 78

Kalau ada parpol (peserta Pemilu) tidak melaporkan dana kampanye dan terbukti ada permainan uang secara ‘inkracht’, maka parpol itu bisa dicoret dari daftar peserta Pemilu KPU membuka ruang bagi semua pihak terkait dalam memberikan saran atas pengaturan sanksi bagi parpol yang memiliki dana haram, hasil tindak pidana korupsi (tipikor) dan pencucian uang.

Namun, wewenang yang dimiliki KPU dalam memberikan sanksi terkait

penggunaan dana haram parpol dari hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terbatas. ”Kalau terdapat dana yang terindikasi kuat dan terbukti merupakan hasil korupsi dan pencucian uang, wewenang pembatalannya tidak pada kami karena otoritas kami terbatas menurut undang-undang (UU),” kata Hadar Gumay.

Keterlibatan parpol dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan pencucian uang dapat dibuktikan secara hukum melalui lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor. ”Kalau kami bisa diyakinkan oleh para ahli bahwa KPU bisa memiliki wewenang itu, tentu pemberian sanksi (diskualifikasi) terhadap parpol bisa kami adopsi,” ujarnya. (yopi Hsp )

BOEDIONO PENUHI JANJI

merepresentasikan kondisi Bung Karno saat beliau diasingkan di Ende pada 1933, ketika sang Proklamator masih berusia 35 tahun.

Sesungguhnya ada 10 situs bersejarah di Ende yang secara bertahap akan direnovasi dan semua situs itu memiliki kedekatan dengan Soekarno.

Sepuluh situs itu adalah pelabuhan, pos militer, rumah pengasingan Bung Karno, taman Bung Karno, masjid, katedral, rumah pastoran, gedung pertunjukan “Immaculata”, eks Toko De Leew, serta makam Ibu Amsi (mertua Bung Karno). Janji Boediono untuk merenovasi Situs Bung Karno di Ende sempat ditandai dengan acara pencanangan renovasi Situs Bung Karno di Ende pada 28 Desember 2010.

Acara Pencanangan Renovasi Situs Bung Karno Ende juga diisi dengan dibukanya “booth” oleh Wapres Boediono dan Ibu Herawati Boediono, yang di dalam booth tersebut dipamerkan maket, panel dan foto-foto desain bangunan rumah Bung Karno dan Taman Pancasila yang akan direnovasi serta replika patung

Bung Karno.

Pada 1 Juni 2013, Wapres Boediono kembali datang ke Ende dan kali ini untuk meresmikan selesainya pemugaran rumah pengasingan Bung Karno.

Boediono sengaja memilih 1 Juni sebagai acara peresmian selesainya pemugaran, karena tanggal itu merupakan Hari lahirnya Pancasila yang butir-butirnya diilhami saat Bung Karno diasingkan di Ende.

Dengan didampingi Ketua MPR Taufiq Kiemas, Boediono yang didampingi Ibu Herawati datang kembali ke Ende setelah menempuh penerbangan dari Jakarta.

Wakil Presiden Boediono mengatakan jangan matikan asas-asas Pancasila dalam praktek sosial sehari-hari sebagai upaya mengatasi kekerasan dan meredam kebencian antara golongan. ”Sikap saling menghormati akan selalu gagal apabila asas-asas Pancasila dimatikan dalam praktek sosial kita sehari-hari,” kata Wapres Boediono.

Dikatakan Boediono, masyarakat harus pahami bahwa mengelola perbedaan dengan “cara yang

berkeadaban” itu sebenarnya adalah agenda semua seluruh komponen bangsa.

Tentu, kata Wapres, tidak berarti bahwa asas-asas itu dihapalkan oleh setiap warga negara.

Tidak berarti pula bahwa Pancasila disakralkan menjadi doktrin yang beku dan diajarkan melalui indoktrinasi seperti dulu.

Pancasila, kata Boediono, akan efektif dalam praktek sosial jika dapat diwujudkan dalam pelbagai hukum positif yang mengatur hidup bersama. ”Dengan hukum positif itulah suara penyebar kebencian harus ditangkal. Dalam hukum positif itu pulalah provokasi untuk melakukan kekerasan dapat ditangkis,” ingat Wapres. ”Presiden Soekarno sewaktu mengasingkan di Ende memikirkan ide- ide Pancasila dan kebhinnekaan bagi bangsa Indonesia,” kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti.

Menurut Wiendu, Ende merupakan bagian penting dari tonggak sejarah nasional mengingat pada pengasingan Bung Karno 1934-1938 yang berhasil menyusun butir-butir kebhinnekatunggalikaan dan kebangsaan, yang kelak menjadi Pancasila. ”Lingkungan alam dan masyarakat Ende yang plural mempengaruhi alam pikir Bung Karno untuk mencitacitakan sebuah negara merdeka yang berdasarkan Pancasila,” katanya.

Sebelum dipugar dan direnovasi, katanya, kondisi kawasan bersejarah itu dalam kondisi kurang terawat bahkan beberapa barang milik Bung Karno hilang atau beralih fungsi. ”Kemendikbud memiliki tanggung jawab melakukan revitalisasi kawasan bersejarah agar bukti sejarah pengasingan Bung Karno di Ende dapat disaksikan generasi penerus,” katanya.

Deputi Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wapres Bambang Widianto, mengatakan Wapres Boediono sangat prihatin dengan kerusakan tempat pengasingan Bung Karno itu sehingga minta agar dilakukan pemugaran dan revitalisasi. ”Oleh sebab itu Wapres menggagas pendirian Yayasan Ende Flores yang bertugas menjaga dan merevitalisasi tempat bersejarah itu,” kata Bambang menjelaskan Bupati Ende Don Bosco M Wangge mengaku senang ada revitalisasi situs bersejarah Bung Karno.

“Ini dari Ende untuk Indonesia,” katanya dan menambahkan, “Saya akan lebih senang lagi jika peresmian Situs Bung Karno dilakukan sendiri oleh Wapres Boediono sekaligus memperingati Hari Lahir Pancasila di Ende.” (Yopi Hsp )

 SEPUTAR JAWA BARAT

KEPALA DESA HEGARMANAH MENGIMPLEMENTASIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT saya kepala Desa siap untuk dikritik maupun disalahkan asal dengan sifat membangun dan memberikan solusinya tidak hanya teorinya saja......

ANA SUHANA Kepala Desa Hegarmanah JATINANGOR –BIN, Komitmen dan konsisten adalah harapan semua lapisan masyarakat terutama dalam hal pembangunan disegala bidang pada dasarnya memerlukan kesinambungan, kerjasama dan partisipasi dari semua lapisan, khususnya dari lapisan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, yang berkelanjutan dan hal itu tidak cukup hanya teori dan tidak cukup hanya dibicarakan saja.

Perlu langkah nyata dalam melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan terhadap lingkungan, Tim Investigasi mengunjungi dan mewawancarai kepala Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor, sehubungan dengan giat-giatnya membenahi sarana dan prasarana Kantor secretariat Desa Hegarmanah, dimana Kantor Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berada dipinggir jalan Protokol/Nasional, yang jelas dapat dilihat setiap saat oleh seluruh warga masyarakat dari mulai tingkat bawah sampai atas. Dan sebagai cermin

pemerintah tingkat bawah, dimana daerah jatinangor merupakan sentral/ kota pendidikan dan bagian dari koridor Zona College Town Kabupaten Sumedang, dimana daerah jatinangor Kota pendidikan yang sudah dikenal ke seluruh Manca Negara (Negara Tetangga) kata kepala memberdayakan masyarakat sekitar desa, tentu dalam hal ini sangat diperlukan kesinambungan bersama, sesama lapisan masyarakat tidak dapat dikerjakan sendiri dan tentu dalam pelaksanaanya harus diperhatikan melihat pada ketentuan peraturan daerah agar dalam pelaksanaanya tidak berbenturan, dengan aturan lainya selain untuk meningkatkan pendapatan daerah juga untuk mengembangkan daerah, khusus warga masyarakat Desa Hegarmanah.

Kepala Desa Hegarmanahpun menyadari dalam mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat ada beberapa program yang belum dan lamban dalam merealisasikan seperti pembenahan administrasi, Insfarstruktur sarana & prasaran untuk kepentingan

pembangunan sosial, maka dalam hal ini kami dari desa hegarmanah mencoba dan berusaha bekerjasama dengan beberapa pihak perguruan tinggi khususnya IPDN yang Notabene sebagai calon praja yang tentu dalam hal ini secara teori perguruan tersebut mampu untuk membina, mengerjakan dan memberikan contoh – contoh kongkrit sehubungan dengan pengadministrasian. Yang sering kali menghambat dalam pelaksanaan pembangunan adalah terbentur dengan anggaran, walaupun itu menjadi kendala tetapi kami kepala desa hegarmanah dengan perangkat desanya tetap optimis berusaha agar operasional dan pembangunan tetap berjalan terutama pembangunan contohnya untuk infrastruktur, dan pembangunan fisik kantor Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor, dengan membuat dan mengajukan proposal bantuan kepada pihak Provinsi Jawa Barat Gubernur Jawa Barat.

Walaupun lambat tetapi pada akhirnya Desa Hegarmanah atas pengajuan bantuan untuk pembangunan Infrastruktur dan Rehab sedang bangunan fisik Desa Hegarmanah, dikalbulkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesat Rp. 100 Juta, sebagaimana Tim Investigasi – BIN ketahui dan di lihat.

Adapun penggunaan dana bantuan dari propinsi sesuai dengan proposal permohonan bantuan pembanguna Infrastruktur dan rehab kantor Desa Hegarmanah dengan perincian penggunaan diantaranya, untuk Infrastruktur pengaspalan jalan Desa dari mulai Rw, 2,3 dan 13 sepanjang kurang lebih 800 m dengan anggaran sebesar Rp. 40 Juta dan untuk rehab kantor secretariat Desa Hegarmanah sebesar Rp. 60 Juta dengan ukuran luas rehab 10 X 25 m2 =250 m2,.

Adapun rehab Desa Hegarmanah di lantai 2 dua terdiri dari Ruang rapat, Ruang BPD, Ruang LPM, Ruang Karang Taruna dan Kantin, bahwa dana bantuan dari pemerintah itu tidak murni diterima dan lengkap (utuh) kata kepala Desa Hegarmanah dan menjadi keluh kesah karena dana 100 Juta itu, dipotong PPH 10% dan uang upah kerjapun tidak ada dalam anggaran, maka penggunaan uang 100 Juta itu hanya dapat digunakan 90 Juta, maka kepala Desa Hegarmanah dengan stafnya berusaha untuk menutup kekurangan itu dari pastisifasi masyarakat, mengingat Desa Hegarmanah dapat hidup dan menjalankan operasionalnya jelas dari partisidasi masyarakat (walaupun keadaan

EDISI 78

6

perekonomian dimasyarakat saat ini pada sulit) dengan terombang ambing BBM naik !!!), Tim Investigasi –BIN acungkan jempol dan luar biasa Kepala Desa Hegarmanah dapat merealisakan penggunaan dana sebesar itu untuk pembangunan pisik dapat terlaksana, bila dilihat secara kasat mata karena semua serba docoor dengan anggaran rehab sebesar 60 Juta pada saat ini tidak mungkin. Tapi itu kenyataanya.

Permohonan, keinginan dan saran kepala Desa Hegarmanah, kepada pihak pemerintah baik pemerintah Propinsi maupun pusat, untuk kedepannya bila ada bantuan dana yang diberikab kepada pihak desa harus diterima bersih dan segala bentuk pajak ditanggung oleh pemerintah penyalur dana tersebut, dengan maksud agar penggunan dana itu tidak menjadi kendala penggunaan dilapangan.

Dan hal ini harus sama-sama memonitorning. Dan segala keterangan dan informasi yang didapat oleh Tim Investigasi di iyakan oleh beberapa perangkat Desa dan Tokoh masyarakat.

Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor dalam penilaian Desa terbaik sekabupaten Sumedang Desa Hegarmanah adalah peringkat / Rengking 6 dari 270 Desa dan hal ini termasuk Desa yang baik 10 besar sekabupaten Sumedang.

Dan optimis pada tahun yang akan datang Desa Hegarmanah harus jadi peringkat terbaik sekabupaten Sumedang cetus Kepala Desa Hegarmanah Jatinangor. Dan ini tetap harus bekerjasama dari selurh partisifasi masyarakat tidak dapat dikerjakan sendiri ( Rawe-rawe rantas, Malang-malang putung). Desa Hegarmanahpun mempunyai unit usaha bersama dengan memberdayakan masyarakat yang dikoordinir oleh pihak BUMDES dan ini sebagai nilai lus buas desa hegarmanah dengan lokasi yang tidak seberapa lebar tetapi dapat dimanfaatkan multiguna, Lantai bawah digunakan untuk kantor dan waralaba, lantai atas digunakan untuk lapang Badminton dan kantor / ruang rapat. Ini semua atas kerjasama dan mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan wajib dilaksanakan. Dan saya kepala Desa siap untuk dikritik maupun disalahkan asal dengan sifat membangun dan memberikan solusinya tidak hanya teorinya saja ujar kepala Desa Hegarmanah sembari tertawa. (Tim Investigasi BIN-W.Gunawan).

Air PDAM Ciamis Tiga Hari tak Ngocor CIAMIS-BIN, Pelanggan air bersih PD-AM (Perusahaan Dae-rah Air Minum) Tirta Ga-luh di Dusun Pasir-peuteuy, Desa Pawindan, Keca-matan Ci-amis, mengeluh, sejak Ra-bu (5/6) siang hingga sekarang pasokan air tidak lancar.

Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Warga di sini (Dusun Pasirpeuteuy) hanya meng-andalkan air PDAM. Sum-ber mata air ada, tapi selain keruh, jaraknya juga,” kata warga setempat, Ne-neng (38) di kediamanya, Kamis (6/6).

“Seharusnya PDAM memberitahu penyebab ma-cetnya pasokan air. Jangan cuma waktu pembayaran saja ada pemberitahuan dan mendesak kami,” ucapnya.

Keluhan yang sama juga diutarakan Husen (42), dirinya pun merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan PDAM, padahal, jika telat bayar PDAM, tidak basa-basi langsung memutus saluran air.

“Kita rugilah, sejak siang

kemarin sampai hari ini air pasokan dari PDAM tidak mengalir,” jelasnya.

Sementara Euis Nani (48) warga Perum Ker-tasari bukan hanya meng-eluhkan tak ngocornya air, tetapi juga

Akibatnya Warga Kesulitan Mendapatkan Air bersih karena pecahnya pipa induk.........

mahalnya pembayaran rekening PDAM. “Saat ini bayarannya membengkak. Biasanya Rp 37 ribu sampai Rp 60 ribu, sekarang lebih dari Rp 100 ribu,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Cabang

PDAM Tirtagaluh Sindangkasih Bambang, saat ditemui “Tim investigasi” Jumat, (7/6), penyebab kurangnya pasokan air PDAM ke beberapa pelanggan karena pecahnya pipa induk di perbatasan Desa Cimari dan Imbanagara, tepatnya pipa yang berdampingan dengan jembatan Cikarohel Cimari.

“Pipa tersebut mengalami pecah sehingga bocor. Pipa pecah karena efek dari longsor yang terjadi beberapa bulan lalu, sehingga membuat kuda-kuda pipa berubah posisinya,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, pihaknya sudah memperbaiki pipa tersebut dan saat ini masih dalam tahapan normalisasi hingga tiga hari ke depan. Pipa yang melayani 4.200 pelanggan tersebut belum terisi penuh.

“Kami atas nama PDAM memohon maaf kepada seluruh pelanggan, karena tidak bisa mengaliri air dengan normal untuk beberapa hari ke depan.

Kami akan memberikan pela-yanan terbaik untuk para pelanggan Ciamis,” tandas Bambang. (K8-Ratna/opah)

 SEPUTAR JAWA BARAT

EDISI 78

7

Kapolri Rotasi Sepuluh Kapolda JAKARTA- BIN ,Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Timur Pradopo mengganti sepuluh kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Total ada 76 perubahan di korps bhayangkara tersebut. Pergantian berdasarkan Surat Telegram Mabes Polri bernomor ST/ 1194/VI/2013, Sabtu (8/6). Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Hadiatmoko dimutasi menjadi perwira tinggi di Mabes Polri. Posisi Hadiatmoko digantikan Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono, yang sebelumnya menjabat Kepala Korps Brimob.

Mutasi lainnya terjadi kepada Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Tubagus Anis Angkawijaya. Ia diangkat menjadi Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri, dan menyerahkan posisi kepada Inspektur Jenderal Polisi Suhardi Alius yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Kemudian Kapolda Jambi Brigadir Jenderal Polisi Husen Karta Dipoera dimutasi menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdikpol Polri.

Posisi Husen digantikan Brigadir Jenderal Polisi Satriya Hari Prasetya yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Badan Reserse Kriminal.

Kapolda Sumatra Utara Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Amat Sastro dimutasi menjadi Wakabaharkam Mabes Polri. Posisinya digantikan Inspektur Jenderal Polisi Syarief Gunawan, yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Utama Sespim Lemdikpol Polri.

Kemudian Kapolda Riau Brigadir Jenderal Polisi Suedi Husen dimutasi menjadi Kasespimmen Sespim Polri Lemdikpol. Ia digantikan oleh Brigadir Jenderal Polisi

Kapolri saat melantik Kapolda Baru Bali

...Total ada 70 Perubahan di Korps Bhayangkara............

Hindari Konflik Sehingga Menimbulkan Perpecahan PAMULIHAN-BIN.Sekitar 1000 umat Islam seJawa Barat datang menghadiri acara Rajaban akbar 1434 H di Pondok Pesantren Islam Internantional Terpadu Asy- Syifaa Wal Mahmuudiyyah yang berlokasi di Kampung Simpang, Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan. Hadir dalam kesempatanya unsur TNI, Polri, Muspida Kabupaten Sumedang serta ratusan ulama se-Jawa Barat.

Dalam ceramah yang di sampaikan oleh KH M Muhyiddin Abdul Qodir Al-Manafi, MA dihadapan para jemaahnya itu mengajak kepada para ulama dan segenap yang hadir untuk berdo’a bersama agar negara yang kita cintai aman sentosa dan senantiasa warga masyarakatnya maju.

Salain itu Muhyiddin juga menyampaikan pesan bahwa untuk membangun serta meluruskan segala permasalahan yang sangat komplek yang ada di negeri ini, tentunya harus ada peran serta dari para pemimpinya, dan sebagai pemimpin harus meluruskan niat dalam membantu rakyatnya serta tidak lupa bahwa kita di usung oleh rakyat saat akan menjadi pemimpin.

Tentunya jika seorang pemimpin sudah mengetahui tugasnya serta niat yang baik, apalagi dalam menjalankan tugas berjalan demi keridoan Allah.

“Jika para pejabat di negeri ini bertugas demi membangun negerinya serta membantu kepentingan rakyat tentunya tidak akan terjadi konflik-konflik yang nantinya bisa memecah belah kesatuan bangsa. Terjadinya perdebatan yang sengit seolah menunjukan terjadi permasalahan yang hebat dan itu yang malah menjadi pertanyaan masyarakat,”kata Muhyiddin di hadapan para wartawan usai acara di gelar, Minggu (9/6).

Lanjutnya, ketika bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang mulia tentunya akan sulit di bangun jika masih terjadi perselisihan. Tentunya menjadi timbul pertanyaan apa yang terjadi di balik semua itu sehingga sedianya negeri ini akan di bangun menjadi terhambat karena terjadi konplik kepentingan.

“Sebenarnya di negeri ini manajemnya sudah jelas, sistemnya sudah jelas begitu juga aturan mainya, dan kenapa masih ada konflik. Kami sangat sedih jika sebagian dari pemimpin kita di negeri ini malah saling menjelekan,”katanya.

Untuk itu pesan dari pada para ulama kepada para pemimpinya tentunya harus meluruskan niat, dan bagaimana menyampaikan argumen-argumen dengan tulus dan cemerlang. “Kalau sudah menyampaikan argumen serta ide yang cemerlang kenapa masih saja ada orang yang belum setuju dengan penyelesaian satu masalah sehingga

terjadilah konflik. Kalau sudah terjadi konflik semua para pejabat di negeri ini tidak bisa kompak. Untuk itu jangan sekali-kali pejabat itu memperlihatkan kebodohan dirinya kepada rakyatnya dan terus saja terjadi konflik saat akan menyelesaikan masalah,”ungkapnya.

Selain itu, dalam membangun Sumedang pihaknya sudah menyampaikanya kepada Bapati Sumedang terpilih H. Endang Sukandar dan sudah di antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya agar di Kabupaten Sumedang jangan sampai terjadi konflik atau kejelekan-kejelekan sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat itu sendiri.

“Mari sama-sama bangun negeri ini dengan damai dan sejahtera demi kemajuan bangsa dan Negara. Hindari konflik-konflik yang nantinya akan menimbulkan perpecahan bagi umat,”pungkasnya.

Acara yang sedianya akan di hadiri oleh Menteri Agama Surya Darma Ali dan Kapolda Jaewa Barat Brigjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya batal hadir kerena ada kepentingan secara mendadak, walaupun sedianya Menteri Agama sebenarnya sudah berada di salah satu hotel di Bandung untuk mempersiapkan acara di Pesantren Islam Internantional Terpadu Asy-Syifaa Wal Mahmuudiyya, namun informasi yang beredar secara mendadak di panggil Presiden karena harus mengahadiri pemakaman Ketua MPR-RI Taufik Kemas yang meninggal dunia di Singapura.

Meskipun demikian acara tetap berjalan yang di mulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 14:00 WIB. (KS )

Condro Kirono dari Karobinops Sos Polri.

Ada pula Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Didiek Sutomo Triwidodo yang dimutasi menjadi Wakabaintelkam Mabes Polri. Posisinya digantikan oleh Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno yang sebelumnya menjabat Sahlisospol Kapolri. Nama lain yang dimutasi adalah Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Polisi Mudji Waluyo menjadi Sahlisospol Kapolri. Ia digantikan Inspektur Jenderal Polisi Burhanuddin Andi yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Utama Sespim Lemdikpol Polri. Kemudian Kapolda Kepri Brigadir Jenderal Polisi Jotje Mende dimutasi menjadi Kasespimti Sespim Polri Lemdikpol.

Posisinya digantikan Brigadir Jenderal Polisi Endjang Sudrajat yang sebelumnya menempati Dirsosbud Baintelkam.

Brigadir Jenderal Polisi Anas Yusuf dimutasi dari Kapolda Kaltim menjadi Wakabareskrim. Ia digantikan oleh Brigadir Jenderal Polisi Dicky D Atotoy yang sebelumnya Kapolda Sulut. Posisi Kapolda Sulut diisi Brigadir Jenderal Polisi Robby Kaligis dari Irwil V Itwasum Polri.

Sementara Kapolda Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Polisi Bachtiar Hasanuddin Tambunan dimutasi menjadi Inspektur I Inspektorat BNN). Ia digantikan Brigadir Jenderal Polisi Djoko Mukti Haryono dari Analis Kebijakan Utama Bidang Kamneg Baintelkam Polri.

(Redaksi)

Perempuan Pancing Pelaku Penipuan CIMANGGUNG- Seorang warga Cikutra Kota Bandung bernama Rizal (22) melaporkan kasus dugaan penipuan yang di lakukan oleh Y (46) (Yanto) yang alamatnya belum jelas. Berawal korban hendak menggadaikan motor Beet warna putih F 5254 BY miliknya. Beberapa lama kemudian bertemu dengan pelaku. Modus penipuan yang di lakukan pelaku itu dengan cara membawa lari motor korban setelah sebelumnya mengaku akan mengecek dulu motor tersebut.

Meskipun pelaku pernah memberikan nomor telepon genggam kepada korban, namun nomor hp tersebut tidak aktif jika di hubungi korban, dan setelah nomor telepon pelaku di pancing oleh seorang perempuan dengan berpura-pura ingin bertemu denganya akhirnya pelaku muncul juga.

Setelah pelaku mengetahui kalau dirinya merasa di bohongi dan pertemuan itu hanya jebakan saja, akhirnya pelaku melarikan diri dengan menggunakan motor.

Korbanpun tidak tinggal diam lalu mengejarnya dengan menggunakan motor hingga tertangkap di sekitar Jalan Raya Bandung-Garut, tepatnya di Kampung Parakanmuncang, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung.

“Saya sudah tiga bulan mencari motor yang yang di bawa lari pelaku, namun saya kesulitan sebab orang tersebut tidak di ketahui di mana tinggalnya. Akhirnya setelah saya berkomunikasi dengan teman perempuan saya dan meminta untuk memancing pelaku dengan purapura ingin bertemu denganya di suatu tempat sehingga pelaku muncul dan langsung saya temui dengan di barengi kaka saya,”kata Rizal kepada wartawan saat melaporkan kasusnya di Mapolsek Cimanggung, Kamis (06/6).

Meskipun pelaku sudah tertangkap, namun korban masih belum melihat kondisi motor yang di di bawa kabur sebab pelaku saat tertangkap sedang mempergunakan motor lain.

“Pelaku berbelit-belit saat saya menanyakan keberadaan motor sehingga saya menjadi kesal. Padahal sudah lama motor saya itu di bawa lari olehnya , untuk itu saya langsung meminta bantuan polisi setempat setelah motor pelaku berhenti dan langsung saya mengabil kunci kontaknya dan Alhamdullilah polisi bereaksi cepat seletah saya melaporkan lalu menceritakan permasalahanya da langsung mendatangi pelaku saat berada di sekitar Parakanmuncang,”ungkapnya.

Kini kasus penipuan tersebut sedang dalam penanganan pihak kepolisian polsek Cimanggung, meskipun kasus awal berada di wilayah Kota bandung. “Yang jelas saya sudah meminta bantuan polisi dan pelaku minta segera diamankan sebab dalam pengakuanya berbelit-belit, padahal saya sudah kena tipu olehnya selama tiga bulan motor saya itu di bawa kabur pelaku dan hingga kini saya belum tahu di mana motor saya itu berada,”pungkasnya.

(KS)

 SEPUTAR JAWA BARAT

Warga Dua Desa Di Cimanggung Gelar Pilkades CIMANGGUNG-BIN,Pemilihan kepala desa di Kecamatan Cimanggung pada hari ini Minggu (9/6) berlangsung di dua desa diantaranya Desa Tegal Manggung dan Desa Sindulang.

Perhelatan pilkades di dua desa tersebut mendapat dukungan penuh masyarakat desa masing-masing sebab antusias dari warga yang memberikan hak suaranya terlihat berjubel saat akan melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) sehingga petugas keamanan harus bekerja ekstra pengawasan. “Antusias masyarakat untuk menentukan pilihnya terlihat cukup bagus, bahkan panitia menyediakan 7 unit kendaraan angkutan gratis bagi warga masyarakat yang akan melaksanakan hak pilihnya di TPS masing-masing.

Warga sendiri rela menunggu mobil angkutan gratis yang terbatas dan harus antri menaikinya demi sampai ke TPS,”kata Atang Pjs Kepala Desa Tegal Manggung.

Menurutnya sekitar 80 persen warga melaksanakan hak pilihnya, dan mereka rela datang di sela kesibukanya bertani di ladangnya masing-masing sebab rata-rata warga desanya mata pencaharianya adalah bertani. “Rata-rata warga masyarakat kami mata pencaharianya bertani, namun demi menentukan masa depan desa pada enam tahun ke depan mereka rela berhenti ke ladang dan lebih memilih datang ke TPS. Tentunya ini sebagai bukti bahwa warga masyarakat kami sudah paham demokrasi serta siap menentukan pimpinan yang terbaik menurut warganya masingmasing,”jelasnya.

Bupati Sumedang Don Murdono yang di sampaikan melalui Camat Cimanggung Asep Aan Dahlan menyampaikan sambutnya bahwa hasil dari pada pilkades di dua desa itu di harapkan dapat menjadi cerminan kehidupan demokrasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam menentukan figur pimpinan yang tidak

hanya mampu memimpin daerahnya, tetapi juga mampu menjadi panutan seluruh masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan dan memajukan daerahnya melalui upaya upaya pembangunan menuju kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik.

“Kita semua sepakat dan sependapat, bahwa proses pemilihan kepala desa yang telah di laksanakan di berbagai daerah di wilayah Sumedang telah menunjukan kemajuan menuju proses kehidupan berdemokrasi yang semakin hari semakin menunjukan kemajuan yang membanggakan termasuk di dua desa di Kecamatan Cimanggung,”katanya.

Selain itu dengan pilkades yang sudah di gelar di harapkan bagi yang kalah bisa menerima kekalahanya dengan legowo, sedangkan bagi yang menang tentunya bisa melaksanakan tugas dan memegang amanah warga masyarakatnya. Selain itu, tidak terlalu berlebihan dalam meluapkan kegembiraan bagi kubu yang menang.

“Mari kita sama-sama menjaga kebersamaan di desa masing-masing dan bagi yang menang pemilihan kepala desa supaya bisa menjaga ketertiban lingkungan, dan jangan sampai berlebihan dalam menyambut kemenangan pilkades bagi para pendukungnya.

Tentunya bagi pemenang pilkades bisa melaksanakan amanah dari masyarakat. Sedangkan bagi yang belum terpilih menjadi kepala desa agar bisa menerima kekalahan itu, dan tetap sama-sama membangun desanya masing-

masing,”pungkasnya.Untuk Desa Tegalmanggung, Kecamatan Cimanggung dengan empat calon kepala desa di menangkan oleh Enen Ali Wardana 1332 suara Sedangkan Desa Sindulang 1 Edi Mulyana dengan perolehan suara 1224. (Ks )

EDISI 78

8

Kapolsek Tanjung Sari siaga penuh

Jalan Bergelombang Rawan Kemacetan TANJUNGSARI-BIN ,Kemacetan yang terjadi di sekitar Jalan Raya Tanjungsari seolah belum mendapat perhatian dari pihak pemerintah Kabupaten Sumedang maupun Propinsi Jawa Barat bagaimana solusi terbaik agar kemacetan di jalan tersebut yang selama ini terjadi sepertinya masih belum bisa diantasi. Bahkan selain kemacetan, jalan itu juga rawan kecelakaan.

Kapolsek Tanjungsari Kompol Sujoto melalui Kanit Lantas AKP Dadang R mengatakan untuk mengatasi kemacetan di jalur tersebut pihaknya setiap pagi hingga larut malam siaga penuh dan menurunkan anggotanya untuk mengatur arus lalulintas agar kemacetan bisa sedikit terurai.

Meskipun demikian pihaknya mengakui kalau kemacetan terjadi karena banyak faktor diantaranya di beberapa titik ruas jalan terjadi kesibukan serta lalu-lalang penyebarang jalan, selain itu ada beberapa lubang di beberapa titik jalan yang bergelombang.

“Kami berusaha keras terus melakukan pemantauan serta pengaturan jalan agar tidak terjadi kepadatan. Bahkan anggota kami mulai pagi hari hingga malam harinya terus melakukan pengaturan jalan agar tidak terjadi kemacetan,”tutur Dadang yang baru bertugas beberapa hari di Mapolsek Tanjungsari Dikatakan lebih jauh, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan beberapa pihak mengenai bagaimana langkah penanganan dalam mengatasi kemacetan di wilayahnya.

“Penyebab kemaceten salah satu diantaranya adalah jalan yang bergelombang di sepanjang jalan Raya Tanjungsari.

Tentunya dengan jalan yang bergelombang seperti itu kendaraan dari arah Bandung maupun sebaliknya dalam mengendarai kendaraanya menjadi pelan sehingga kemacetan sendiri tidak bisa di hindari,”katanya.

Dalam mengatasi jalan yang bergelombang tentunya harus turun tangan dari pihak pekerjaan umum (PU) untuk mengatasinya sebab kewenangan daripada pemeliharaan jalan merupakan pihak PU dan Jalan Raya tanjungsari merupakan kewenangan pihak PU Propinsi Jawa Barat.

“Nantinya kami akan mencoba berkomunikasi dengan pihak PU supaya bisa mengatasi jalan yang bergelombang di sepanjang jalan ini. Tentunya selain menjadi penyebab kemacetan juga rawan kecelakaan akibat jalan bergelombang,”ungkapnya. Kepada wartawan Untuk itu pihaknya menghibau kepada pengendara yang kebetulan melintas di sepanjang Jalan Raya Tanjungsari agar lebih berhati-hati sebab selain terjadi kemacetan juga rawan kecelakaan akibat jalan yang bergelombang di sepanjang jalur tersebut. ( KS)

Tanah Carik Desa Sindangpakuon Tidak Hilang CIMANGGUNG-Lapang bola atau lapang serbaguna yang di berlokasi di Kampung Pasir Waru, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung terus mengalami pembenahan, dan saat ini kembali keluar dana dari anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) sebesar Rp 400 ribu juga dari dana aspirasi sebesar Rp 500 rb.

Total anggaran dana yang terserap hampir satu milyar tersebut di peruntukan buat penambahan luas lapang dengan menggunakan standar Internasional dengan. Adapun ukurang lapang bola tersebut panjang 100 meter hingga 110 meter, sedangkan lebarnya mencapai 75 meter hingga 90 meter. Selain lapang bola di buatkan juga tempat untuk tracking (jogging) sepanjang 5 meter.

Meskipun lapang bola/lapang serba guna tersebut terus dalam pembenahan, tetapi sebelumnya ada beberapa warga termasuk pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyoalkan pembangunan lapang bola tersebut, sebab tanah untuk pembuatan lapang tersebut menggunakan tanah carik desa sehingga mereka mempertanyakan hal itu apakah tanah carik desa tersebut akan di ganti atau malah tidak sama sekali karena sudah di gunakan lapang serbaguna oleh pihak kecamatan.

“Tanah carik desa tidak akan hilang.

Walaupun sekarang sudah di bangunkan menjadi lapang bola tetapi tetap masih ada dan tidak mungkin hilang. Hanya saja lokasinya tidak lagi di tempat itu dan sedikit bergeser karena tanah tersebut kini

sudah menjadi lapang bola, dan sekarang Cimanggung punya lapang bola yang strategis,”kata H Asep Daman panitia pengadaan lapang di Kecamatan Cimanggung.

Lanjutnya, dengan adanya lapang bola yang sudah di bangun tentunya yang bisa menikmati dan memanfaatkanya adalah warga Kecamatan Cimanggung sebab lokasinya sendiri ada di wilayah tersebut.

Sekarang lapang bola itu sudah menjadi aset milik Kabupaten Sumedang tetapi lapang itu ada di sekitar Cimanggung.

Tentunya dengan posisi berada di wilayah Cimanggung yang memanfaatkan adalah warga kita, dan jangan takut tanah carik desa hilang hanya karena di bangunkan lapang bola,”jelasnya.

Pihaknya mengajak serta masyarakat agar lebih memahami dan mendukung semua

program pembangunan yang ada di wilayah Desa Sindangpakuon pada khususnya dan Kecamatan Cimanggung pada umumnya.

Jangan terkesan pembangunan itu malah di manfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Jika kita ingin maju tentunya harus samasama mendukung dan ngarojong pembangunan di wilayah kita. Jangan punya perasaan curiga dulu sebelum tahu bahwa proses pembangunan tersebut untuk kepentinganya siapa. Jika pembangunan di Cimanggung demi kepentingan umum kenapa tidak kita dukung saja,”ungkapnya.

Menurutnya, wilayah Cimanggung perlu banyak yang harus di benahi seiring dengan kemajuan jaman dan Kecamatan Cimanggung sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Sumedang, sebab menjadi etalasenya Sumedang yang berbatasan langsung antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut.

“Sudah saatnya kita sama-sama memajukan dan membenahi Cimanggung jangan punya rasa ego serta kepentingan masing-masing tertentu. Jika Cimanggung tidak di bangun dari sekarang mau kapan lagi,”tegasnya.

Sementara itu Elak tokoh masyarakat Kecamatan Cimanggung sangat mengapresiasi langkah panitia pengadaan lapang. Salah satunya membenahi lapang bola yang bisa menjadi kebanggaan bagi warga Kecamatan Cimanggung.

“Adanya lapang bola merupakan salah satu bentuk kemajuan pembangunan di

Cimanggung, dan tentunya banyak lagi yang harus di benahi. Untuk itu mari sama-sama dorong program pembangunan di Cimanggung,”katanya.

Katanya, salah satu yang harus kita dukung adalah panitia pengadaaan lapang.

Setelah di lihat para panitia itu tidak semata hanya untuk mendapatkan keutungan tetapi malah panitia pun ikut membenahi dan menyumbang dana pribadi sekitar Rp 20 juta, selain uang ada sebagian tanah pribadinya di gunakan kepentingan umum.

Tanah tersebut di gunakan bagi masyarakat umum menuju lapang bola dengan luas 2 meter X 70 meter.

“Salah satu contoh warga yang ingin sama-sama mendorong pembangunan yang ada di Cimanggung, bukan memanfaatkan dana pembangunan untuk kepentingan pribadinya,”tambahnya.

Dikatakan lebih jauh, di Kecamatan Cimanggung masih banyak yang harus di benahi dan belum terlealisasikan saat ini diantaranya pembangunan Puskesmas dengan tempat perawatan (DTP), pembangunan pasar tradisional Parakanmuncang juga pembangunan infrastruktur lainya. Meskipun demikian, sebagian infrastruktur tersebut sedang dalam tahap pembangunan.”Diharapkan semua pembangunan di Cimanggung bisa berjalan dengan lancar, dan yang terpenting program tersebut tidak sampai salah sasaran dan di manfaatkan demi kepentingan pribadi serta keluarganya,”pungkasnya. (tim)

 SEPUTAR JAWA BARAT

PENJARA UNTUK SIAPA? PENULIS : Wawan Kustiawan, Wartawan Reaksi Cepat TEKAD pemerintah untuk memerhatikan aspek keadilan menyangkut proses hukum bagi kalangan tertentu patut diapresiasi.

Meski demikian, tetap perlu diberi catatan.

Seperti diberitakan Kompas (19/3/2011), dalam sebuah acara di Pontianak, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memaparkan prioritas untuk mewujudkan penyelesaian di luar pengadilan bagi tindak pidana ringan dengan batasan-batasan tertentu, mendapat maaf dari korban serta umumnya menyangkut tindak pidana oleh anak-anak (juvenile), manula, dan rakyat miskin. Hal itu ia kaitkan dengan konsep restorative justice. Konsep itu memang unggul dalam hal kurangnya stigmatisasi.

Mengapa perlu diapresiasi?

Kenyataannya, praktik penegakan hukum kadang memosisikan rakyat miskin, anakanak, dan manula sebagai korban di depan hukum. Terhadap mereka, simbol dewi keadilan yang ditutup matanya -sehingga tidak bisa membedakan siapa yang diadilitampaknya kukuh dijalankan. Sebaliknya, saat menghadapi lawan-lawan hukum kelas berat, mata dewi keadilan yang tertutup itu sedikit dibuka sehingga ia bisa memicingkan mata. •Saya tidak bermaksud membahas diskriminasi semacam itu, tetapi lebih pada bagaimana konsepsi yang tepat untuk menghindari korban-korban dari pisau tajam penegakan hukum yang tak pandang bulu meski melawan akal sehat masyarakat luas.

Dalam kajian sistem peradilan pidana, yang namanya diskresi sebenarnya dimiliki oleh para penegak hukum; apakah akan

menangkap, menahan, menggunakan pasal tertentu, menuntut hukuman tertentu, dan menjatuhkan hukuman tertentu. Meski penggunaan diskresi itu mesti dibatasi, faktor manusia sangat menentukan. Di tangan penegak hukum yang tepat, diskresi menyemaikan keadilan dan ketertiban. Di tangan yang salah, diskresi hanya akan menjelma menjadi diskriminasi yang melukai mereka yang lemah.

Penyelesaian perkara di sidang dalam perkara pidana dan konsep restorative justice barangkali memicu perdebatan. Bagi kalangan yang berpikir sempit, hal ini tidak bisa dilakukan dengan argumen kepastian hukum atau karena hukum pidana adalah hukum publik. Maka, peranan korban atau masyarakat tak ada. Argumentasi semacam ini agak mengherankan. Bukankah dalam hukum kita, contoh dari penyelesaian di luar pengadilan sudah lama diatur. Dalam KUHP, misalnya, dikenal istilah afdoening buiten process, yang berlaku untuk pelanggaran tertentu yang hanya diancam denda. Penyelesaian semacam ini juga diatur sejak tahun 1955 dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya terhadap pelanggaran kepabeanan. Kalau menengok kenyataan, di beberapa masyarakat adat masih ada

penyelesaian pelanggaran pidana adat di luar pengadilan.

Dua Konsep Sejalan dengan hal-hal di atas, saya pikir dua konsep mendesak untuk dipikirkan serius. Pertama, menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana ketiga, yakni subsosialitas. Kedua, menerapkan bentuk community-based correction. Dua konsep ini diterapkan pada dua urutan berbeda.

Konsep pertama digunakan sebelum adanya pemidanaan (conviction), sedangkan konsep kedua diterapkan sebagai bentuk hukuman (punishment).

EDISI 78

9

Dalam studi hukum pidana, selama ini yang banyak digunakan sebagai basis pertanggungjawaban pidana ialah konsep schuld (kesalahan) dengan adagium terkenal geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Tanpa ada schuld, pelaku tidak bisa dihukum. Begitu juga bila perbuatan yang dilakukan melanggar UU, tetapi ternyata masyarakat tidak memandangnya sebagai sesuatu yang melawan hukum (tidak melawan hukum dalam arti materiil), pelaku tidak dihukum.

Sebenarnya jika kita mengacu pada kasus-kasus heboh penuntutan terhadap rakyat, seperti kasus mengambil kakao atau sandal, atau men-charge telepon seluler, nyatalah penegak hukum kita belum benarbenar menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana dengan baik dan berpihak kepada rakyat kecil.

Dalam konteks ini, kita perlu memikirkan konsep lain yang penting untuk menghindari penghukuman terkait kasus-kasus sepele yang tidak perlu dan malah membebani sistem peradilan pidana. Konsep ini diajukan oleh Vrij, mantan guru besar Universitas Groningen.Dalam pidatonya berjudul “Ter Effening”, Vrij mengusulkan penambahan syarat ketiga untuk menentukan layak tidaknya pertanggungjawaban pidana, yaitu subsosialitas.

Penuntutan tidak layak dilakukan untuk perbuatan tertentu yang tak mengandung risiko bahaya yang dimunculkan pelang,gar hukum terhadap masyarakat. Dengan konsep ini, saringan penuntutan dan penjatuhan pidana untuk tindak pidana yang ringan jadi lebih ketat.

Menurut hemat saya, kita tidak boleh terlambat untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana kita dengan jumlah perkara yang terlalu besar dan jumlah narapidana yang terus naik. Oleh sebab itu, kita mesti menghindarkan kalangan yang rentan menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang semestinya melindungi rakyat.

POLSEK CIMANGGUNG KEJAR PELAKU PENGANIAYAAN CIMANGGUNG-BIN,Kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban Hendrawan (36) meninggal dunia.

Korban sendiri merupakan salah satu anggota keamanan perumahan yang berlokasi di Cimanggung. Kasus yang di tangani oleh jajaran kepolisian dari Polsek Cimanggung itu masih belum mendapatkan titik terang siapa pelaku penganiayaan tersebut.

Korban yang tinggal di Kampung Parakanmuncang Rt 02 RW 04, Desa Sindapakuon, Kecamatan Cimanggung, baru bekerja sebagai keamanan (Satpam) sekitar 9 bulan itu, harus meregang nyawa di jalan setelah di anianya oleh tiga orang tidak di kenal dengan menggunakan 2 sepeda motor Ninja dan Trail saat hendak pulang kerumahnya yang tidak jauh dari lokasi di mana korban itu bertugas.

“Saya langsung menuju lokasi kejadian setelah mendengar ada warga kami yang di aniaya oleh tiga orang tak di kenal.

Rumah korban dan lokasi terjadinya penganiayaan memang tidak jauh sehingga warga tidak lama sudah tiba di lokasi. Setelah sampai, saya melihat korban sudah tergeletak di jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Melihat kondisi seperti itu kami buru-buru membawanya ke rumah sakit terdekat dan di perjalanan nyawa korban sudah tidak tertolong lagi,”kata Suparli Ketua RW 04 Dari informasi yang di dapat Suparli di sekitar lokasi kejadian bahwa korban sebelumnya di keroyok oleh tiga orang tidak di kenal dengan ciri-ciri berbadan tegap berambut cepak. Dalam aksi pengeroyokan itu banyak di lihat orang kerena persis lokasinya di pinggir Jalan Raya Bandung-Garut dan kala itu di

Kami masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dan terus mengorek keterangan dari para saksi. sekitar jalan tersebut masih bayak orang dan lalu-lalang kendaraan.

Pihaknya sendiri tidak tahu persis apakah korban itu punya masalah sebelumnya dengan para pengeroyok itu atau tidak, sebab orang-orang yang melihat langsung para pengeroyok itu tidak ada yang mengenalnya sama sekali.

Bahkan sangat di sayangkan nomor kendaraan yang di gunakan para pengeroyok itu tidak ada yang sempat mencatatnya.

“Saya tidak tahu persis apakah korban itu punya masalah sebelumnya atau tidak dengan para pelaku itu. Sedangkan informasi dari warga yang sempat melihat kejadian bahwa para pelaku menggunakan dua kendaraan roda dua yaitu jenis Ninja dan Trail dengan perawakan tegap dan berambut cepak,”jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap kepada pihak kepolisian agar secepatnya bisa melakukan penangkapan terhadap para pelakunya dan mendapatkan hukumnya yang setimpal atas perbuatanya.

Tatangga korban bernama Yasmin (38) saat bertemu dengan korban sebelum meninggal mengatakan pada siang harinya merasa heran dengan kebiasaan korban yang masuk ke rumahnya dengan

sopan dan tidak ja’im (jaga imez). Perilaku seperti itu memang tidak biasanya sebab selama itu korban sendiri seperlunya saja jika bertemu denganya.

“Terakhir ketemu pada siang sebelum meninggal dan dia (korban) masuk ke rumah saya lalu menyapa anak saya yang kecil, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Tetapi pada keseharianya dia itu baik dan tidak bermasalah dengan tetangganya,”katanya Sementara itu Kapolres Sumedang AKBP Eka Satria Bhakti melalui Kapolsek Cimanggung AKP Supratno mengatakan hingga kini pihaknya masih memeriksa beberapa orang saksi-saksi atas terjadinya penganiayaan tersebut hingga korban meninggal dunia.

KANIT Reskrim Polsek Cimanggung AKP Bambang

“Kami masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dan terus mengorek keterangan dari para saksi.

Untuk pengungkapan kasusnya, kami terus melakukan koordinasi dengan Sat Reskrim Polres Sumedang agar para pelaku dan motifnya apa hingga terjadi adanya penganiayaan. Nantinya semua itu bisa terungkap setelah para pelaku itu tertangkap, minta do’anya saja agar para pelaku segera tertangkap”pungkasnya.

(TIM)

 SEPUTAR JAWA TENGAH & JAKARTA

Perampokan Toko Emas Disiang Bolong PURBALINGGA-BIN , Pada hari Sabtu tanggal 01 juni 2013 sekitar pukul 13.15 telah terjadi perampokan di toko Emas Adil di pasar Ajibarang no 7.Pemilik toko emas tersebut bernama bpk H.Murdianto yang beralamat di jl Patriot,kelurahan Karang Pucung kecamatan Purwokerto Selatan.

Adapun saksi saksi yang menyaksikan kejadian perampokan ditoko emas Adil diantaranya adalah:1)Triyono 25 th (karyawan) yang beralamat di:Ds.Pancasan rt04/rw 02 kecamatan Ajibarang.2)Linda Agustin 20 th (karyawan) yang beralamat di: Ds.Pancasan rt 03/rw01 kecamatan Ajibarang.Untuk sementara kejadian masih belum bisa ditaksir.

Dari cerita kedua saksi bahwa ada empat orang pelaku masuk bawa senjata pendek langsung menembakan ke arah etalase tempat menyimpan emas.Dua pelaku berjaga diluar dengan menggunakan senjata,empat pelaku yang tadi mengambil emas langsung pergi meninggalkan TKP.Tapi salah satu pelaku ada yang terkena pecahan kaca etalase sehingga meninggalkan bercak darah.

Dari hasil TKP pelaku berjumlah enam orangyang mempunyai ciri ciri sbb:1 orang berbadan tinggi besar,2 orang berbadan pendek,2 orang berbadan kecil dan 1 orang berbadan gempal.Para pelaku tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor ninja warna merah,mio warna hitam dan vario warna pink. Terdapat sekitar empat kelongsong peluru jenis revolver dan terdapat satu butir peluru yang masih utuh jenis revolver juga. Dari hasil pengejaran bahwa pelaku lari menuju ke arah Cikawung dan meninggalkan ketiga sepeda motor tersebut di Desa Cikawung.Lalu kabur menggunakan mobil jenis Vios hitam dengan no pol:R 9269 HB. (wiwin)

BERITA

SUDAH SAATNYA POLSEK DEMAK GANTI GEDUNG BARU DEMAK -BIN Dalam tempo empat bulan mendatang, Polsek Demak akan menempati gedung baru di Jalan Pemuda Bintoro Demak. Peletakkan batu pertama, Jumat (31/5), dilakukan Kapolres Demak AKBP Sigit Widodo.

Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka berpotensi terjadinya peningkatan angka kriminal. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur termasuk salah satunya gedung Polsek.

“Dengan gedung baru ini nantinya para personel bisa terus meningkatkan motivasi dan dedikasi dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” katanya.

Bangunan Mapolsek Demak lama yang berada di Jalan Bhayangkara dinilai sudah tidak memadai lantaran terlalu sempit.

Proyek pekerjaan fisik dimulai 23 Mei hingga 19 September mendatang.

Gedung berlantai satu ini nantinya terdiri atas ruang kapolsek dan wakapolsek, reskrim, humas, sabhara, bimas, propam, intel, aula, gudang, dapur dan mushola.

Selanjutnya, juga dilengkapi tiga ruang tahanan, ruang jemur tahanan dan tiga kamar mandi. Adapun pembangunan gedung Mapolsek baru ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 422,97 juta.

“Proses lelang fisik bangunan dilakukan LPSE Polda Jateng.

Kepemilikan tanah sudah bersertifikat atas nama Polres Demak cq Polri,” terangnya.

Disinggung Polsek mana saja yang belum memiliki kantor, Kapolres mengatakan, tinggal wilayah Kecamatan Karangawen, Bonang, dan Wonosalam.

Untuk Polsek Sayung, usulan penempatan gedung baru masih koordinasi dengan Pemkab.(suyahya)

Gara-Gara Disuruh Tanda Tangan Finance

Mertua Tega Merusak Pintu Dan Kaca Hingga Hancur PURBALINGA-BIN, Hal ini menimpa Wartawan BIN Purbalingga Rudi Supriyanto Waka Korwil 5 Banyumas. Kejadian berawal pada suatu hari,Sdr Rudi (Red) kehilangan sepeda motornya di daerah pekalongan. Karena motor adalah salah satu kebutuhan oprasional,maka bapak beranak satu ini menyatakan kredit motor di wilayah Babatsari Purbalingga. Demi perlengkapan administrasi data,Darmono 58 mertua dari Wartawan Waka Korwil 5 ini disuruh tanda tangan oleh pihak pemberi kredit.Tapi karena bapak orangnya lugu,sehingga mertua saya ketakutan dan sampai ga bisa tidak, ujar Rudi. Diduga orang tua istri saya lebih marah, karena istri saya juga di suruh tanda tangan,ia pun telpon bapak nya kalo dirinya juga di mintai tanda tangan.

Akhir kejadian pada tanggal 29-5-2013. Darmono bersama kakak ipar saya Wono 40. Mendatangi rumah kontrakan saya kurang lebih jam 8 malam.

Pada waktu itu rumah tak kunci dari luar,karena saya pergi untuk membeli nasi untuk makan bersama istri,tutur suami Siti Masitoh. Kurang lebih 10 menit saya pulang,saya kaget bukan kepalang karena rumah saya pintu dan kaca sudah hancur. Setelah tak tanya ternyata yang melakukan mertua dan kakak ipar.Yang lebih terkejut lagi ternyata isteri saya juga di bawa kabur oleh mereka,ini penculikan ucap Rudi dengan nada marah.

Merasa harga diri dan isteri juga di bawa kabur,maka sdr Rudi pun melaporkan hal ini ke Polsek Babat Sari guna dip proses secara hukum demi keadilan dan kebenaran.

Saat di hubungi kapolsek AKP Purwanto, melalui kami/Serse ….Slamet ….membenarkan pelaporan sdr Wartawan BIN tersebut dengan Nomor laporan =LP/B/ 14/V/2013/JTG,Res PBG.Sebagaimana di maksud dalam pasal 406 KUH Pidana.Sedang di tangani demi kelengkapan penyidikan.( REDAKSI BIN )

EDISI 78

10

Unit BRI Teras Pasar Bobot Sari Dalam Melayani Nasabah Tidak Profesonal PURBALINGA-BIN, Suniyah salah satu dari nasabah BRI Teras pasar Bobot Sari yang merasa di kecewakan. Semula berawal ketika perempuan kelahiran 1994 ini mempercayakan BRI Teras Pasar Bobot Sari untuk menyimpan uang dari hasil untung jual onde-onde. Suatu hari tepatnya tanggal 16-4-2013 pedagang onde-onde yang tinggal di Rt 001/007 kurang lebih jam 8 pagi menabung sebesar Rp 1 juta yang di setorkan ke sdr Agus,dan sama dia ibu Suniyah tidak diberi tanda terima. Dan pada tanggal 22 April,wanita yang tidak paham angka ini kembali menabung,hal ini juga diberikan oleh sdr Agus,yang juga salah satu karyawan BRI Teras tersebut,dengan nilai yang sama, sama sdr Agus lagi-lagi tidak memberikan tanda terima.Pada suatu hari dimana ibu Suniyah mau mengambil tabungannya,ibu yang lugu itu sangat terkejut karena uang yang di tabung nya tidak sesuai yang di kira.Karena ibu Suniyah merasa di rugikan,maka ibu Suniyah bersama suami datang kerumah wartawan BIN dengan maksud minta tolong supaya permasalahan yang di alaminya dapat di selesaikan. Sambil menyodorkan struk yang di berikan pihak teler.

Setelah wartawan BIN membaca struk yang di tangani oleh sodari Hana dan sodari Hani dengan nomor setor tertanggal 16-4-2013,Rek = 3719-01-019285-53-4 a/n Suniyah. Yang kedua dengan Rek deposit 3719-01-19285-53-4, masing masing senilai seratus ribu rupiah,karena itu Ibu Suniyah tidak paham angka sehingga percaya tulisan yang ada di struk tersebut.

Setelah wartawan BIN mendatangi mereka pegawai BRI (Red) diruang kerjanya,sdr Agus mengakui menerima setoran dari tukang onde-onde tersebut namun tidak saya hitung kemudian saya berikan ke sdri Heni selaku Teler.

Setoran yang kedua,sama Agus ditaruh diatas meja yang kemudian diambil oleh sdri Hana.Isi tabungan menurut Hana hanya seratus ribu rupiah. ( REDAKSI BIN )

JAKARTA

Ketua Lelang Proyek Simulator Palsukan tanda tangannya JAKARTA-BIN, Ketua Panitia Lelang Proyek Simulator Ujian Surat Izin Mengemudi (SIM), Ajun Komisaris Besar Pol. Teddy Rusmawan, mengaku bahwa tanda tangannya dipalsukan dalam sejumlah dokumen lelang dan pencairan dana proyek ini.

“Untuk dokumen pengadaan lelang R4 (simulator mobil), tanda tangan saya dipalsukan semua,” kata Teddy, saat bersaksi di persidangan perkara ini di Pengadilan Tipikor, Selasa malam 28 Mei 2013, dengan terdakwa Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Menurutnya, pelaku pemalsuan tanda tangan itu adalah Ni Nyoman Suartini, anggota Panitia Pengadaan Simulator SIM, di mana hal tersebut digunakan untuk pencairan bujet proyek simulator SIM khusus mobil sebesar Rp250 juta.

Namun, Nyoman yang juga menjadi saksi pada sidang yang sama membantah semua tuduhan Teddy. “Tidak pernah memalsukan dokumen dan tanda tangan Teddy. Justru Teddy yang mengubah beberapa dokumen sebelum tim Propam turun,” Nyoman menuduh balik.

Menurut Nyoman, Teddy mengetahui bahwa tanda tangannya dipalsukan setelah dilakukan pemeriksaan di Propam Mabes polri. Pencairan dana proyek itu sendiri dilakukan oleh Bendahara Satuan Kerja Proyek Simulator SIM di Korlantas Polri, Legimo.

“Ada pemalsuan tanda tangan untuk permohonan pencairan sebelum proyek selesai. Yang mengurus pencairan Bendahara Satker langsung yaitu, Legimo,” kata Nyoman kepada wartawan. (Ramses )

Keluarga Maharani Yakin Tak Ada Hubungan Intim JAKARTA – Bin ,Kesaksian Maharani Suciyono (29) dan Ahmad Fathanah dalam persidangan kasus suap pengaturan kota impor sapi dengan terdakwa Arya Abdi dan Juardi Effendi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2013) lalu, tidak membuat keluarga besar Maharani gundah gulana.

Padahal, kesaksian yang terungkap di Pengadilan mengindikasikan bahwa Maharani dibayar Rp 10 juta oleh Ahmad Fathanah berhubungan intim dengannya di Hotel Le Meridien, beberapa waktu lalu, sesaat sebelum ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maharani yang akrab disapa Rani adalah mahasiswi Universitas Dr Moestopo (Beragama) yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tersangka kasus suap Ahmad Fathanah di Hotel Meridien.

Dadang Juhaedi (52), paman Maharani, atau kakak dari ibu kandung Maharani, saat dihubungi Warta Kota, Jumat (17/5/2013) malam, mengatakan, sejauh ini kesaksian Maharani dan kesaksian Fathanah tidak membuat keluarga tertekan.

Keluarga enjoy saja dan seperti biasa.

Ibunya juga tidak tertekan dan tetap seperti biasa saja,” kata Dadang.

Menurut Dadang, kesaksian Maharani dan Fathanah tidak mengindikasikan kalau Maharani berhubungan intim dengan Fathanah dengan bayaran Rp 10 Juta.

Tidak, kami dengar kesaksian mereka lewat radio dan media elektronik. Intinya menurut kami, Rani dibayar Rp 10 Juta hanya untuk menemani Fathanah ngobrol, bukan untuk yang lain,” kata Dadang.

Dia menuturkan, kesaksian Maharani tidak berbeda dengan pengakuan Rani kepada keluarga.

Menurut Dadang, Rani kaget diberi uang Rp 10 Juta untuk menemani Fathanah ngobrol. Dadang menjelaskan keluarga tetap percaya kepada Rani bahwa tidak ada hubungan intim yang terjadi antara Rani dan Fathanah di Hotel tersebut.

Pengakuan Rani di persidangan bahwa dirinya di kamar mandi dalam kamar hotel saat ditangkap KPK, kata Dadang, sama sekali tidak mengindikasikan bahwa hubungan intim dengan Fathanah sudah terjadi.

Hubungan intim itu tidak ada. Jadi tidak benar, keponakan saya dibayar Rp 10 Juta untuk berhubungan intim dengan Fathanah.

Tetapi hanya menemani ngobrol,” kata Dadang. (Redaksi)

Maharani yang akrab disapa Rani adalah mahasiswi Universitas Dr Moestopo (Beragama) yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tersangka kasus suap Ahmad Fathanah di Hotel Meridien.

 SEPUTAR KALIMANTAN

EDISI 78

11

TAK MEMIKIRKAN NASIB GURU FUNGSIONAL..

Dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di duga Pejam Mata PONTIANAK –BIN, para guru fungsional saat ini menjadi resah dan merasa tak di pikirkan nasibnya slama mengajar ,dari beberapa guru saat ini benar – benar menjadi kesal .berawal dari pantuan Tim investigasi media berita investigasi di lapangan menemukan kejanggalan atas adanya bantuan yang selama ini tidak sama mendapatkan apapun dari dinas pendidikan provinsi maupun di Kabupaten Kapuas Hulu ,dari beberapa para guru yang di konfirmasi “ benar adanya kami para guru merasa tak mendapatkan apapun dari tunjangan dari pihak nya apalagi hal tersebut juga sudah cukup lama dari 2008 sampai saat ini 2013 salah satu guru mencoba menjelas juga yang enggan di sebut namanya”.

Di tempat terpisah juga Tim investigasi “ juga mendatangi salah satu kepala sekolah “Kami sangat berharap tunjangan tersebut tercurah dengan baik bukan malah di pengal “yang lucu lagi ada beberapa para guru Fungsional juga membeberkan atas

kelakuan Kepada Dinas yang seharusnya mensejahtrakan para guru namun sebaliknya kok malah memotong hak nya para guru fungsional “kami selama ini cukup bersabar atas kehendak tapi mohon juga di pikirkan juga nasib para guru yang selama ini berbakti kepada Negara .

Kabupaten Kapuas hulu tergolong jauh dari pantauan para lembaga baik sosial control juga para lembaga swadaya yang berkiprah untuk menegakan keadilan yang nyata selama ini para guru funsional merasa tak tahu harus mengadu kepada siapa dan di mana “ungkapnya salah kepala sekolah yang tidak mau di sebut namanya .baerdasar kan keterangan para guru menyebut kan juga slama ini pada tahun 2009 Dinas pendikan pernah menolak dengan adanya tunjangan khusus yang tidak jelas pada tahun 2010 sebagai kecil guru pertama sekali mendapatkan tunjangan yaitu tunjangan sertifikasi .2010 juga seluruh para guru di minta untuk membuka Rekening di salah satu Bank KALBAR dengan dalih untuk mencairkan tunjangan –tungjangan para guru .dan sempat di kumpulkan oleh Dinas pendidikan dan di larang memasukan datadata mereka secara lansung.2010 dan tahun2011 sebagain besar guru- guru menerima tungjungan setifikasi hingga sekarang namun hanya di bayar slama sebelas bulan bagi yang tidak menerima di beri tunjangan khsus ,awal 2012 para guru juga di undang Ke Diknas untuk di sampaikan bahwa yang sudah menerima tunjangan sertifikasi tidak mendapatkan tunjangan khusus .

Pada tahun 2012 -2013 para guru menerima No Rekening untuk tunjanagan melalui Bank BRI yang (Notabene pemenang lelang )namun sayangnya juga

di intimedasi oleh para pejabat tinggi di Kapuas Hulu supaya membuat surat dan menyatakan keberatan serta meminta tetap di bank Kalbar, awal ya para guru menolak namun tetap saja menyaluran melalui bank Kalbar .pada kenyataan pada tahun 2008 kesejahteraan para guru Funsioanal di anggarkanb oleh pemerintah Kalimantan Barat melalui APBD .hal contoh kecil adalah ‘ tunjangan Fungsional sebanyak 418 orang di kalikan 3.679.000 -13 bulan dengan jmlah 19 Milyaer dan tunjangan Umum sebanyak 418 orang x 760.000di kalikan 13 bulan 404 juta tunjangan khusus juaga sampai saat tidak jelas ,dalam perubahan

PT. BORNEO SAWIT PERDANA Garap Lahan Gambut Kotim

SAMPIT-BIN, PT. Borneo Sawit Perdana (BSP) Kotim, Garap lahan gambut, danau danau serta perusakan anak – anak sungai kayu- kayu yang ditebang secara ilegal dilokasi penggarapan lahan diDesa Rubung buyung, Desa Patai, Desa Lubuk Rangan, Desa Cempaka Mulya Timur dll Kec. Cempaga Kab.Kotim.Prop. Kalyeng. Pertanyaan besar yang tidak terjawab, Seriuskah penegak hukum, terkait dengan penggarapan lahan gambut PT. Borneo Sawit Perdana (BSP) yang tidak tersentuh hukum. Meskipun faktor awal garap lahan gambut tersebut sangat jelas dan Dekat sekali. Berdasarkan data yang ada dan hasil investigasi BIN, di beberapa wilayah Kec. Cempaga Kab. Kotim Prop. Kalteng ditemukan banyak Penyimpangan di lapangan terkait dengan kegiatan PT. Borneo Sawit Perdana (BSP) maupun masalah lahan yang digunakan Untuk perkebunan kelapa sawit.

Menurut anggota kelompok yang diminta komentarnya oleh BIN, “ Kami tidak mengerti, PT. Borneo Sawit Perdana (BSP) garap lahan gambut yang jelas sudah diatur undang – undang, koq bisa dibiarkan oleh aparat terkait

yang jelas merusak lingkungan” ucap Nana pada BIN. Nama di samarkan. Mengomentari masalah di atas, Ketua Tim LSM LIRA Kotim pada BIN, “ Penggarapan lahan gambut di Kec. Cempaga Kab. Kotim Prop. Kalteng tidak Lepas dari kolusi antara oknum kecamatan, desa dan oknum aparat terkait kegiatan penggarapan lahan gambut tersebut.” Ucapnya pada BIN. PT. Borneo Sawit Perdana yang berada di jalan Cilik Riwut Sampit - Palangka Raya tepatnya di Desa Cempaka Mulya Timur kecamatan Cempaga Kab. Kotim, PT. Borneo Sawit Perdana ini,sudah menanam bibit sawit dilahan gambut kurang lebih seribu hektar dan jumlahnya terus akan bertambah sesuai target mereka 18.000 Ha. Menurut Team Investigasi LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Ardiansyah masalah penggarapan lahan gambut yang dilakukan oleh PT.BSP tersebut sudah dilaporkan ke DPRD tingkat II Kotim tetapi tidak direspon / kurang ditanggapi.

Menurut kabar angin diduga oknum DPRD Kotim sudah menerima bantuan dana dari PT.BSP, sehingga meyakinkan ketua team investigasi LIRA membenarkan kabar angin tersebut karena sampai berita ini turun belum

ada kejelasan kapan laporan tersebut ditindak lanjuti. Wakil ketua II DPRD Kotim saat dikonfirmasi masalah laporan LSM LIRA masalah PT.BSP yang menggarap lahan gambut ilegal selalu bilang banyak kesibukan.

Sampai beberapa kali berita ini turun MPK tidak dapat petunjuk dimana kantor resmi PBS PT. Borneo Sawit Perdana. Seharusnya PT. Borneo Sawit Perdana wajib memasang papan nama perusahaan, karena sesuai aturan yang berlaku atau seperti ini mungkin saja PT. Borneo Sawit Perdana temasuk PBS illegal.

Data yang ada pada BIN, Dari surat izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.261477/IX/EKSDA/2009 Tentang Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT. BORNEO SAWIT PERDANA, Keputusan dari KEMENTERIAN KEHUTANAN RI 8 Juli 2011, Tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. BORNEO SAWIT PERDANA. Sehubung dengan surat saudara nomor 006/BSP/SK/XII/09 tanggal 15 Desember 2009 dan nomor 003/BSP/SK/III/10 Tanggal 15 Maret 2010, hal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. BORNEO

anggaran 2008 terjadi tunjangan Funsional sebesar 3,1 M dan pada tahun 2009 di sebut ada beberapa lampiran (data Di Redaksi )juaga ada yang menerima dan duga kuat tebang pilih hal tunjangan khusus juga sertifikasi di kabupaten Kapuas Hulu , Makasnya hal tersebut kami para guru juga bertanya kenap kk hal ini tidak trasparan dan terbuka ,kami berharap pemewrintah Kalimantan Barat suadah saatnya mensejahtrakan para guru bukan malah di gucingkan permasalahan ini ‘ kamipunakan melaporkan hal ini kepihak Mentri juga ke istansi terkait “tandasnya (Tim Investigasi WRC Redaksi)

SAWIT PERDANA. Berdasarkan peta Indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal pengguna lain yang merupakan lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/ Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 sisa areal yang dimohon seluas 3.700 Ha. Untuk perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. BORNEO SAWIT PERDANA merupakan lahan gambut. Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengingat areal seluas 3.700 Ha. Merupakan lahan gambut maka permohonan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. BORNEO SAWIT PERDANA tidak dapat dipertimbangkan. An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Bambang Soepijanto. MM. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng yang baru agar dapat menangani masalah penggarapan lahan gambut di Kec. Cempaga khususnya di Desa Cempaka Mulya Timur yang seakan – akan mereka kebal terhadap hukum yang berlaku dinegara RI ini. Adapun yang disampaikan cukup dasar untuk memproses secara hukum dengan landasan, yang artinya cukup bukti awal ke arah penyidikan pada Pihak yang dianggap turut serta atau bertanggung jawab atas pengarapan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit PT. BORNEO SAWIT PERDANA. Menurut Tokoh masyarakat kotim yang tidak mau namanya dipublikasikan pada BIN mengatakan “ Percuma saja permasalahan ini dibawa ke DPRD terutama masalah kebun, mereka tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut contoh mereka bentuk TIM PANSUS yang menangani permasalah perkebunan kelapa sawit diKab. Kotim Kalimantan Tengah,yang sudah banyak menghabiskan dana ratusan juta rupiah, mana pertanggung jawabannya.” Ungkapnya dengan mimik serius.

Sementara dari pihak PT.BSP tidak pernah mau menanggapi konfirmasi dari BIN terkait penggarapan lahan gambut tersebut, seakan – akan kebal terhadap hukum, jadi terkesan garap dulu urusan gampang belakangan (Deddy Dj /tim. )

 KEPRI & BATAM

EDISI 78

Yusril Ungkap Bobrok Lelang Pengadaan Alkes RSUD Embung Fatimah Batam

Senilai Rp 48.458.185.600 KEPRI BATAM BIN- Mungkin warga Batam, Kepuluan Riau belum lupa tentang kasus bantuan sosial dan kasus KPU Batam yang belum tuntas . Saat ini mencuap lagi dugaan kasus alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD Embung Fatimah di kota itu yang akan berujung ke ranah Hukum.

Pasalnya kontraktor pemenang pengadaan alkes tersebut diduga syarat kejanggalan dan permainan, sehingga akibatnya pihak-pihak yang mencari keutungan pribadi maupun kelompok terindikasi mulai terkuak.

Proyek pengadaan alkes yang diikuti sejumlah penyedia jasa tersebut dituding tidak sesuai berpedoman pada prosedur dan tata cara pelelangan yang sudah ditetapkan Perpres 54 Tahun 2010 jo. Hal tersebut terbukti saat proses menimbulkan sejumlah keganjilan seperti kurangnya syarat dan pemenuhan hasil evaluasi penawaran dinilai hanya upaya dan alasan pihak panitia untuk menggagalkan peserta tender lain-nya. Fakta tersebut terungkap dari hasil laporan LSM Barelang Batam serta salinan laporan-nya kepada Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.Dalam salinan laporan ke KPK yang diterima Metro pol Rabu (21/5) Ketua LSM Barelang, Yusril menyampai sekaligus mengirimkan surat pengusutan tentang adanya dugaan korupsi keuangan negara dalam pelaksanaan lelang Alkes RSUB Embung Fatimah Batam.

Selanjutnya juga diduga ada penyalahgunaan wewenang dengan motif memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dalam pengadaan alkes Rumah Sakit Umum Daerah Eambung Fatimah Kota Batam, Kepulauan Riau anggaran APBD 2012 HPS senilai Rp. 48.458.185.600.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah drg. Fadillah Malarangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala LPSE Batam, Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), Ketua Kelompok Kerja (POKJA)/Pejabat Pengadaan Alkes RSUD Embung Fatimah Batam APBD 2012 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Direktur PT. Bina Karya Sarana Alamat : Jalan Pasir Putih Komplek Ruko Accelence Blok B. 10 Batam Center – Batam Direktur PT. Mitra Bina Medika Alamat : Jalan Pasir Putih Komplek Ruko Accelence Blok B. 10 Batam Center – Batam.Penggelembungan (mark-up) anggaran dengan cara Rencana pengadaan yang diarahkan untuk memenangkan kelompok perusahaan milik Suhadi, yaitu PT. Bina Karya Sarana (PT BKS) dan PT. Mitra Bina Medika (PT MBM), panitia lelang yang tidak mempunyai integritas dan memihak.

Lolosnya PT. BKS dan PT MBM calon peserta pengadaan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.Penyusunan dokumen lelang terjadi tawar menawar dengan pengusaha mengenai spesifikasi teknis yang disyaratkan alkes, diserahkan lebih rendah daripada yang disyaratkan dalam kontrak. Demikian dilaporkan LSM Barelang Batam.

LSM Barelang juga melaporkan dugaan kerugian negara: Rp. 12.497.000.000. (dua belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) Saksi – Saksi : Saksi Peserta lelang: PT. Tunas Mekar Selaras Alamat : Ruko Mega Legenda Blok E3 No. 10 Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Manager:Adi.SaksiYang mendengar Rekaman Percakapan Aliran Dana Suap: Yudi Kurnaen, SH. Pekerjaan: Ketua Komisi II DPRD Batam Alamat : Jalan Engku Putri Batam Center – Batam, Kepulauan Riau Alat Bukti Permulaan: Foto copy Rekening Koran Giro PT. Mitra Bina Medika Nomor : 109-00-1277683-7 NPWP: 02.795.9.52.7-215.000 periode 1/04/12 s/d 30/04/12 dengan saldo akhir Rp. 1.201.924 Print out pengumuman LPSE Batam pemenang lelang : Pengadaan Alat-Alat Rawat Inap dan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kamar Mayat RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 7.342.580.000. Nama Pemenang PT. MBM Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-217.000.

Pengadaan Alat-Alat Rawat Inap dan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kamar Mayat RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 7.342.580.000. Nama Pemenang PT. MBM alamat Jl. Pasir Putih Komp. Accelence Blok B No. 10 Batam Center – Batam NPWP 02.795.952.7-217.000 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (Poliklinik) RSUD APBD 2012 HPS Rp 10.537.100.000. Nama Pemenang PT. MBM Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-217.000 Harga Penawaran Rp. 10.022.500.000.

PEMENANG LELANG DIBATALKAN Bahwa setelah masa sanggah terhadap pemenang PT. MBM berakhir pada tanggal 13 Juli 2012. PT MBM dibatalkan sebagai pemenang lelang pengadaan Alat-Alat Kedokteran (Poliklinik) RSUD Batam APBD 2012 dengan penawaran Rp. 10.022.500.000 yang diumumkan pada tanggal 6 Juli 2012.

Bahwa sebagai pemenang lelang PT. MBM dibatalkan karena menyampaikan dokumen perusahaan sebagai persyaratan kualifikasi yang tidak berlaku dan/atau dipalsukan seolah-olah masih berlaku, diantaranya berupa: ijin SubPAK (Sub Penyalur Alat-Alat Kesehatan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa tidak berlaku Ijin SubPAK PT. MBM sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.02.07/IV/275/2011 tertanggal 11 May 2011 sehubungan dengan penerapan PERMENKES Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan dimana Sub Penyalur Alat Kesehatan (subPAK) yang telah habis masa berlakunya harus berubah izinya menjadi Penyalur Alat Kesehatan.

Bahwa alamat PT. MBM tidak ditemukan (fiktip) seperti disebut di Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi yang disampaikan dalam dokumen lelang. Hal ini diterangkan oleh Ketua RT II/RW VIII Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota pada Surat Keterangan No: 02/RT II/RW VIII/ VII/2012. Sedengkan Rekening Koran Giro PT. Mitra Bina Medika Nomor : 109-00-1277683-7 NPWP: 02.795.9.52.7215.000 periode 1/04/12 s/d 30/04/12 dengan saldo akhir 1.201.924 menyebutkan masih beralamat First City Blok 2/ B2-7 Kecamatan Batam Kota Teluk Tering Nongsa Batam.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES.PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan 15 ayat (1) Perubahan izin PAK harus dilakukan apabila terjadi: c. perubahan alamat kantor, gudang dan/ atau bengkel. Dengan demikian PT. Mitra Bina Medika sebagai Penyedia Barang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha seperti dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kedokteran RSUD APBD 2012 HPS Rp 3.686.650.000. Nama Pemenang PT. MBM Alamat Jln. Pasir Putih Komplek Ruko Accelence Blok B. 10, Batam Center – Batam NPWP 02.795.952.7217.000 Harga PenawaranRp. 3.670.000.000 (pengumuman pemenang 23 Oktober 2012, penandatanganan kontrak 31 Oktober sampai 14 Nopember 2012).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tjetjep Yudiana menyalahgunakan wewenangnya tidak melakukan pemeriksaan berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan rekomendasi untuk perubahan Ijin SubPAK PT. MBM. Hal ini terindikasi bahwa kondisi PT. MBM tidak memenuhi persyaratan khusus seperti disyaratkan pada Pasal 12 PERMENKES 1191/VIII/2010 Tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan.

Disinyalir Berita Acara Pemeriksaan PT. MBM dimanipulasi sehingga permohonan perubahan Ijin SubPAK PT. MBM melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan mudah diterbitkan oleh Kemenkes menjadi Ijin PAK dengan alamat: Jln. Pasir Putih Komplek Ruko Accelence Blok B. 10, Batam Center – Batam demikian pula terhadap ijin PAK PT. Bina Karya Sarana.

Pengadaan Alat-Alat Rawat Inap dan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Kamar Mayat RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 7.342.580.000. Nama Pemenang PT. MBM Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-217.000 Harga Penawaran Rp. 7.092.450.000 (pengumuman pemenang 28 Mei 2012, penandatanganan kontrak 06 Juni 2012 – 12 Juni 2012).

Bahwa sebagai pemenanga lelang PT. MBM menyampaikan dokumen perusahaan sebagai – 2 Batam NPWP 02.485.317.5-215.000 Harga Penawaran Rp. 3.650.000.000 (pengumuman pemenang 23 Oktober 2012, penandatanganan kontrak 31 Oktober sampai 14 Nopember 2012). LELANG ULANG Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam drg. Fadillah Malarangan menyalahgunakan wewenangnya untuk memerintahkan dan/atau mengarahkan Ketua ULP dan Ketua POKJA/Pejabat Pengadaan untuk menetapkan PT. INTAN PERSADA GLOBAL. Hal ini terindikasi dari pengakuan pihak PT.INTAN PERSADA GLOBAL yang menyebutkan “PT. INTAN PERSADA GLOBAL hanya dipinjam pakai” Terjadi penyimpangan spesifikasi teknis barang seperti disebutkan Saudara Yosef perwakilan Batam PT. Surgika Alkesindo selaku importer alkes diminta Perencana Pengadaan (RSUD Batam) untuk membuat spesifikasi teknis peralatan kedokteran pusat sterilisasi (CSSD) APBD 2012 dengan kwalitas Eropa, diantaranya: Ultrasonic Cleaner,

12

Yusril Ketua LSM Barelang Batam

Sealing Machine dan Horizontal/Autoclave 250 Ltr. Kemudian Saudara Yosef menyampaikan daftar spesifikasi teknis alkes tersebut dengan jumlah harga yang ditawarkan Rp.3.650.000.000 dengan harapan barangnya dibeli.

Namun yang terjadi alkes CSSD tersebut yang disediakan bukan kwalitas Eropa melainkan kwalitas Cina dengan merek UGAIYA dan DEKO. Bahwa Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) HPS Rp. 3.984.016.798 dilakukan lelang ulang dengan pemenang PT. Intan Persada Global DIDUGA KUAT perusahaan ini hanya dipinjam oleh kelompok SUHADI. Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) tersebut merk UGAIYA asal Singapura dan DEKO asal India diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak memiliki ijin edar di Wilayah Republik Indonesia seperti disayaratkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.Bahwa Alat-Alat Kedokteran Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) DIDUGA KUAT tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak tersebut berkisar Rp. 1 miliar dan berpotensi kerugian negara sebesar Rp.2.650.000.000.

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (Radiologi) RSUD APBD 2012 HPS Rp 14.998.600.000. Nama Pemenang PT. BINA KARYA SARANA Alamat Komplek Ruko Eecelent Blok B No. 11 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota NPWP 03.006.574.2-217.000 Harga PenawaranRp. 14.547.000.000. (pengumuman pemenang 06 Juli 2012 – 13 Juli2012, penandatanganan kontrak 17 Juli 2012 – 23 Juli 2012). Bahwa PT. BINA KARYA SARANA sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (Radiologi) RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 14.998.600.000.dengan harga Penawaran Rp. 14.547.000.000. Pengumuman pemenang PT. Bina Karya Sarana dilakukan melalui 3 kali perubahan yakni pada 27 Juni 2012, 4 Juli 2012 dan 6 Juli 2012.

Kemudian setelah masa sanggah 13 Juli 2012. Penetapan PT. Bina Karya Sarana sebagai pemenang setelah masa sanggah ini diduga karena adanya surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau perihal izin sub PAK. Tapi anehnya lelang pengadaan alat-alat kedokteran (radiologi) RSUD Batam tersebut akhirnya dibatalkan Kuat dugaan untuk spesifikasi teknis alkes Radiologi tidak sesuai kontrak, diantaranya: 1. Mobile Xray, 2. X ray Machine Statonery 550 mA, 3. USG 4 D, 4. Ct Scan 64 slice, 5.

Computer Radiography. Ct Scan Merek SIEMEN merupakan barang bekas (second hand) Bahwa Alat-Alat Kedokteran (Radiologi) DIDUGA KUAT tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak tersebut berkisar Rp. 4,7 miliar dan berpotensi kerugian negara sebesar Rp.9.847.000.000 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam drg. Fadilah Malarangan sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan dan menyerahkan hasil pekerjaan Alkes RSUD 2012 TIDAK SESUAI KONTRAK. Ini terindikasi bahwa pengadaaan AlatAlat Kedokteran Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) RSUD Batam APBD 2012 HPS Kedokteran Peralatan Pusat Sterilisasi (CSSD) RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 3.965.755.600 dan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (Radiologi) RSUD APBD 2012 HPS Rp 14.998.600.000 pada akhir Januari 2013 masih belum bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat karena dalam tahap pemasangan dan instalasi serta belum dilakukan Uji Fungsi. Diduga terjadi pembayaran yang tidak sesuai kondisi hasil penyelesaian pekerjaan. DIDUGA ada manipulai pembuatan Berita Acara penerimaan barang untuk melengkapi dokumen pembayaran.

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran ICU/NICU RSUD Batam APBD 2012 HPS Rp 7.958.700.000 Nama Pemenang PT. VANDA DIAGNOSTIKA Jl. Tgk. Dibitai No. 15 Lampineung Banda Aceh NPWP 02.246.143.8-101.000 Harga Penawaran Rp. 7.599.999.000 (pengumuman pemenang 31 Mei 2012, penandatanganan kontrak 09 Juni 2012 – 15 Juni 2012).Bahwa DIDUGA KUAT PT. VANDA DIAGNOSTIKA merupakan perusahaan yang dipinjam pakai oleh pihak kelompok perusahaan SUHADI dan proses lelang sudah diatur terlebih dahulu untuk memenangkan.

PT. Bina Karya Sarana dan PT. Mitra Bina Medika tidak tertib administrasi pajak. Hal ini terindikasi PT. Bina Karya Sarana memiliki NPWP ganda, yaitu: 03.006.574.2-217.000 dan 03.006.574.2-215.000, demikian juga PT. Mitra Bina Medika memiliki NPWP ganda, yaitu: 1. NPWP 02.795.952.7-217.000 dan 2.NPWP 02.795.952.7-215.000.

NPWP ganda ini bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

(Bersambung ke hal 15 ...)

 JAMBI

Fattah Tersangka Kasus Damkar JAMBI-BIN, Kepala kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi Suhaimi secara tidak langsung mengakui memang mengeluarkan Spindik terkait penetapan tersangka kasus dugaan Komisi pengedaan mobil pemadaman kebakaran di Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari dari APB tahun anggaran (TA).Dalam salinan spindik kasus dengan kerugian Negara Rp 651 Juta Nama Abdul Fattah resmi ditetapakn menjadi tersangka.

Dia disebut melanggar pasal 2 subsidi pasal 3Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1449terima telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001 Jopasal 55 ayat1(satu)ke1 KUHP Jika penetapan Fattah sebagai tersangka memang benar pengamat hukum yang juga dosen Universitas Jambi (Unja) DR.Sahuri menyayangkan lambannya sikap Kejati Jambi,Menurutnya jika Spindik sudah dikeluarkan oleh Kejati Jambi dan minta agar segera melanjutkan pemeriksaan dan penyidikan sesuai surat spindik yang dikeluarkan Kejati Jambi.Bahkan AShuri mengingatkan agar semua pihak waspasda adanya praktek jual beli hukum dalam kasus ini.Lambannya waktu pelaksanaan spindik yang tertanggal 26 Maret 2013,bisa menimbulkankan dugaan adanya jual beli hukum ,diduga adanya kordinasi antara Lembaga tertentu dengan yang bersangkutan kata Sahuri,saat di hubungi 12/5-2013 Sahuri mengatakan jika sudah ditetapkan sebagai tersangka hal yang dapat dilakukan adalah pemanggilan yang bersangkutan untuk menindak lanjuti Spindik tersebut Jangan sampai lembaga terkait (kejati) dianggap menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan itu.

Sudah seharusnya dilaksanakan secepat mungkin jika tidak dilaksanakan maka lembaga tersebut secara propisionalitas dapat diragukan tujuannya.Terkait masalah waktu Spindik dan pelaksanaan,menurutnya tidak alasan waktu maksimal karena dalam kasusnya tidak ada waktu atau jadwal pelaksanaan.Kejati harus melengkapi berkas karena yang bersangkutan sudah berstatus tersangka,untuk melengkapi berkas katanya.

Menurutnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi(MK)tentang pegiriman pemeriksaan kepala daerah,jika kepala daerah tersebut sudah diputuskan sebagai tersangka maka harus izin namun jika belum diputuskan sebagai tersangka maka yang bersangkuan dapat langsung diproses saat ditanya mengenai hal itu Kejati Jambi T.Suhaimi menjawab diplomatis.Apakah kalian yakin ?yakin tidak?yah sudahlah ujar T.Suhaimi ketika diwawancarai wartawan selas(14/ 5)pagi.Kurasa tidak usah tanya lagi,enggak usah dijawab lagi,apa yang tertulis itulah katanya mengakui yang tertulis di Spindik mengapa spindik tersebut bias beredar di facebook sebelum pihak kejati menyampaikan secara resmi.Kejati jambi mengaku ntidak mengetahui bagaimana itu terjadi hanya saja tidak secara lugas diungkapkan bahwa surat yang memuat tanda tangan itu benar adanya.Dalam surat perintah itu yang tertera adalah tanda tangan kepala Kejati Jambi bukan tanda tangan kepala Kejati Muaro Bulian Yang berwenang di batang hari T. Suhaimi mengatakan perkara telah diambil alih kejati jambi, bukan kejaksaan Negeri muara bulian dengan alas an

Foto Salinan Surat Pemerintah penyidikan (Spindik) Fattah sudah beredar di jejaring social Facebook.

supaya tidak terjadi konflik intern atau konflik kepentingan pribadi di dalamnya.” kita ambil alaih pak,bolehkan supaya tidak ada konflik intern pelan tapi pasti “ jelas T .Suahimi . penyidik disebutkan Aspidsus kejati jambi Masyrobi telah berjalan sejak 26 maret 2013 tertanggal di keluarkannya Spindik, saat ini pihak kejaksaan telah mengumpulkan bukti ,saksi dan ahli,delapan saksi disebutkan telah diperiksajumlahnya sesuai berita acara pemeriksaan yang lama dengan isi perbautan Abdul Fattah terkait kasus korupsi . satu diantara saksi yang diperiksa adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Batang Hari yang sekarang menjabat Bupati Muaro Jambi,Burhanuddin Mahir sudah diperiksa kemana lanjutnya.Untuk keperluan penyidikan pemeriksaan pejabat Negara,seperti Pejabat Buapati tidak perlu menggunakan izin dari Presiden.Masyrobi menjelaskanm ada surat keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengaturnya kalau untuk pemahamannya itu perlu surat izin Presiden jelas Masyrobi kuasa hukum Abdul Fattah Nelly Cahlia,terkait Spindik dan status tersangka kepada para wartawan mengatakan akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan terhadap penetapan sebagai tersangka tidak masalah karena itu adalah wewenang Kejaksaan ujarnya Wakil Gubernur Jambi H.Fachroni Umar menyerahkan agar Bupati Batang Hari Abdul Fattah yang telah dinaikkan statusnya oleh penyidik Kejati Jambi sebagai tersangka bersikap koperatif.bahkan wagub sempat meminjam sikap gaul untuk mengatakan agar BUpati bersikap gentlemen.Fachori ketika di konfirmasi saat menghadiri acara pembukaan TMMDK ke 90 di kecamatan batin XXIV kabupaten Batanghari mengatakana bahwa penetapan itu hal yang wajar sebab penyidik kejati jambi telah melakukan pengungkapan kasus tersebut cukup lama.

Bila prosesnya sudah benar, maka yang ditetapkan juga benar,saya cukup prihatin juga,Cuma ini kan untuk mengungkap kasus lama.jika proses hukumnya berjalan dengan benar kenapa tidak “ ujar Fachrori.Fachrori berpesan kepada masyarakat Batanghari agar tetap tenang dan menjalan kan aktifitas sebagaimana biasanya.

Saat pembukaan TMMD 90 di kecamatan batin XXIV kabupten Batanghari , Bupati Batanghari Abdul Fattah sendiri tidak hadir karena menjalani pendidikan di Jakarta . (JHP)

EDISI 78

13

10 Truk Pupuk JAMBI Bermasalah Polisi Masih Pengembangan JAMBI, BIN- Jajaran kepolisian sampai saat ini masih melakukan proses pemeriksaan dari barang bukti yang ada terdapat 10 truk bermasalah karena mengangkut pupuk bersubsidi ke perusahaan Tri Mitra Lestari (TML) Kabid Humas Polda Jambi AKBP.Almansyah mengatakan total pupuk subsidi berjumlah 68 Ribu kilogram atau sebanyak 1,360 Sak untuk sembilan truk lainnya telah dibongkar dan tidak ada masalah karena muatan pupuk sesuai yaitu pupuk non subsidi ungkap Alamsyah.Minggu(12/5)sembari mengatakan 19 truk pengangkut pupuk terdiri dari delapan truk tersebut lanjut Alamsyah,saat ini telah diamankan kan di Mapolsek Tungkul ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat(Tanjab).Guna mengungkap kasus dengan pupuk ilegal asal palembang itu polisi masih melakukan pemeriksaan bagi supir truk dan agar ekspedisi juga akan di periksa saksi ahli pihak P.T ri Mitra Lestari (TMR),produsen,distribution katanya.

Sementara total pupuk nonsubsidi yaitu diangkut 9 truk sebanyak 245.500

kilogram atau 4.970 Sak.Polisi juga mengembangkan kasus ini.Mantan Kabid Propam Polda Jambi ini menambahkan awaknya P.T Tri Mitra Lestari memesan pupuk nonsubsidi dari PT.Pupuk Pusri Palembang.Pupuk diantar oleh distributor pihak perusahaan menolak saat di periksa terdapat pupuk bersubsidi dari pihak distributor.Sampai saat ini masih tahap pengembangan tutur Alamsyah.Diwartakan sebelumnya aparat mengamankan ratusan ton pupuk diduga ilegal dihalaman gudang perusahaan ,Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kamis (6/5) dugaan pupuk ilegal trsebut,saat pupuk dibuka dihalamn gudang perusahaan ditemukan pupuk bersubsidi merah jambu (pupuk bersubsidi).Pupuk tersebut seharusnya dijual kepada ,asyarakatpetani,sementara pupuk dijual kepada perusahaan berwarna putih(nonsubsidi) Petugas juga menemukan sejumlah pupuk oplosan yang telah dicampurkan pupuk subsidi dengan nonsubsidi yang diketahui dari warna pupuk.(J.H.P)

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI SANAK MANDIRI DIAULA KANTOR BUPATI BATANGHARI GAGAL JAMBI - BIN, Rapat Anggota Tahun Koperasi Sanak Mandiri pada hari selasa tanggal 28 Mei 2013 yang diadakan di aula Kantor Bupati Batanghari yang akhirnya gagal dilaksanakan karena kehadiran anggota koperas Sanak Mandiri tidak memenuhi persyaratan. Pengurus dan anggota diundang sekitar 60 orang namun yang hadir hanya 28 orang. Sesuai susunan pengurus koperasi Sanak Mandiri ini. Ketua : Darwin/mantan PJS. Kepala Desa Sedago, sekretaris : M.Adam, bendahara : Acil Saputra, badan pengawas ketua : Sisap Abe Rizal : anggota Amat Nuri dan Zulkifli dan Manager : Alatas juga menjabat Kepala Desa Markanding , Tumenggung : Herman Basir hadir dalam acara RAT koperasi tersebut . kapolres Batanghari AKBP Robut sarmin sekaligus sebagai pimpinan rapat.Kepala Dinas Koperasi Rizal dari Asiatik Parsada ada sekitar 10 orang juga hadir, manager Humas Joko Susilo .yang tidak datang Kepala Desa dan anggota Desa Pompa air dan kadus Nyogan dan anggota lainnya serta anggota dari dusun Penyelukan ,Pertemuan RAT Koperasi Sanak Mandiri dimulai jam 2 .15 selesai sekitar tanggal jam 5.30 WIB. Menurut pimpinan Rapat Robert Sozmin SIK, rapat anggota ini akan dilanjutkan senin ( 3/6) jam 09.00 WIB untuk memilih pengurus yang baru dan setelah menerima hasil laporan pertanggung jawaban dari kepengurusan yang lama.

Robet Sozmin berulang menganjurkan pada Suku anak adalam agar segera koperasinya diaktifkan kembali,agar 1000 ha kebun kelapa sawit yang sudah diserahkan pemerintah Kabupaten Batanghari dan perusahaan PT Asiatic Parsada kepada suku anak dalam agar segera ditertibkan dan nama-nama orang yang sudah ada pada tim terpadu akan segera di bagi dan sertifikatnya.

Peserta yang Hadir Hanya 20 orang Bagi orang-orang yang menduduki kebun kelapa sawit selain dari warga suku anak dalam akan segera ditertibkan,mengambil buah kelapa sawit dari kebun orang lain / perusaahan. Di awal kebun kelapa sawit PT. Asiatic parsada banyak orang-orang yang mendudukinya ada dari orang Palembang, ada juga dari jawa , ada orang dari batak, orang – orang ini tidak berhak menduduki areal kebun PT.Asiatic Parsada , maka dari itu semua ini harus ditertibkan.

Masalah hak guna usaha ( HGU) Asiatic parsada, masyarakat bungku dan sekitarnya menduga telah melebihi izin menteri kehutanan dari 20.000 untuk laporan masyarakat sekitar tahun 2008/ 2009 memohon kepada mantan gubernur jambi Zulkifli Nurdin untuk agar HGU Asiatic Parsada segera diukur kembali karena diduga telah mencapai 35.000 ha s/ d 45.000 ha pada waktu itu beberapa mantan dari Badan Pertahanan Nasional ( BPN ) telah sampi lokasi kebun Asiatic Parsada namun tiba-tiba pihak BPN meninggalkan lokasi alias tidak jadi pengukuran dilakukan .oleh masalah HGU PT. Asiatic Parsada diduaga telah melebihi ijin 20,000 ha pada tahun 2012 s/d sekarang ini kebun ini telah diduduki masyarakat dan buah kelapa sawit telah di panen masyarakat untuk menertibkan masalah HGU ini masyarakat mohon kepada Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dan Bupati Muara Bulian Abdul Fattah agar segera dilakukan ukur kembali kalau benar PT.Asiatic Parsada HGU nya tidak melebihi ,masyarakat bersedia meninggalkan lokasi kebun kelapa sawit PT. Asiatic parsada, namun bila mana memang melebihi HGU nya masyarakat akan tetap mempertahankan , tetap menduduki lokasi kebun tersebut, untuk tidak terjadi lagi seperti yang sudah terjadi di lampung dan di Palembang dan di daerah lainnya yang sampai ada korban jiwa di mohon pada pemerintah daerah agar segera menyelasaikan permasalahan ini. (JHP)

 KALTENG

Akibat Mabuk Teman Sendiri ditebas Akhirnya Tewas KALTENG-BIN, Sidang pembunuhan terhadap Adul warga Desa Tanjung Paku Kabupaten Seruyan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sampit (29/5) dipimpin Majelis Hakim Saputro Handoyo, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Seruyan Suratno, menuntut seorang Pemuda bernama Harson als Tekau (28) warga Desa Tanjung Paku Rt 03 Kecamatan Seruyan telah tega dan nekat untuk mengabisi nyawa teman nya sendiri dengan menggunakan sebilah Parang, perbuatan ini dilakukan diluar sadar akibat mabuk berat pada 29 Maret 2013 sore hari sekitar pukul 16.00 Wib, tepat didepan sebuah warung milik warga bernama Mahat.

Peristiwa tersebut bermula ketika keduanya usai mengadakan pesta minuman keras, kundisi keduanya sedang mabuk berat yang saat itu terlibat cekcok dan terlibat perkelahian, sehingga terjadilah pemukulan yang dilakukan Korban ( Adul ) terhadap tersangka ( Harson ) akibat tidak terima dengan perlakuan rekan nya Harson akhirnya mengambil sebilah parang lalu dengan nekat menebaskan parang tersebut kepada Korban hingga tewas.

Sebelum terjadi peristiwa berdarah tersebut Pelaku Harson ketika selesai melakukan pesta Minuman Keras dengan kawankawan lain nya bermaksud pulang, ditengah perjalanan tepatnya didepan warung milik Mahat, Pelaku dipanggil dan dicegat oleh Korban diajak dan dipaksa minum Arak bersama, yang semula ajakan tersebut sempat ditolak oleh Pelaku, namun karena dipaksa akhirnya Pelaku menurut saja ajakan korban dan rekan-rekan lain nya.

Setelah selesai minum arak bersama, Pelaku berniat mau pulang, saat pelaku berdiri entah karena apa tiba-tiba Korban mendorong badan Pelaku hingga terjatuh,setelah itu Korban langsung mencekik leher Pelaku, dengan kejadian tersebut pemilik warung berusaha untuk melerai kedua pemuda yang mabuk tersebut, Dalam kondisi mabuk berat Korban menantang pelaku untuk berkelahi,secara bersamaan Korban menghantamkan sebilah kayu kearah kepala Pelaku akhir berdarah.lalu Korban dengan lantang berkata “ Kalau memang mau berkelahi pulang dulu ambil parangmu lawan aku” tantang korban, jelas Pelaku menirukan suara Korban.

Tantangan Korban akhirnya benar benar diterima Pelaku Harson, setelah pulang mengambil sebilah parang akhirnya Pelaku Harson kembali ketempat kejadian, tanpa berpikir panjang akhirnya Pelaku langsung menebaskan sebilah parang nya kearah bahu,pundak bagian belakang hingga leher Korban , akhirnya korban tewas ditempat.atas perbuatan pelaku kini dibidik dengan pasal 351 KUHP.(Misnato)

Kabid Dikpora Kotim Masuk Bui di Lapas kelas II B Sampit KALTENGBIN, Mantan Kepala Bidang PNFP pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga (Dinas Dikpora) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah I Wayan Alap, kini sudah resmi menjadi tersangka pada Rabu (22/5) setelah menjalani pemeriksaan meraton dari Pihak Kejahsaan Negeri Sampit (Kejari) atas dugaan Korupsi Dana Lembaga Kursus Pendidikan (LKP) Kotim tahun anggaran 2012 tahun lalu.

Dari beberapa informasi yang berhasil dihimpun PNS yang bertugas sebagai Kabid Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sebelum ditahan sempat diperiksa meraton oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sampit akhirnya meyakinkan I Wayan Alap, resmi menjadi tersangka utama dari aliran Dana dimaksud.kini tersangka digiring kemobil tahanan dan dijebloskan kedalam Buy / Lapas kelas II B di Sampit. (Misnato)

PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR KALTENG-BIN, Pengadilan Negeri Sampit akan menyidangkan kasus Pencabulan anak dibawah umur sebut saja Mawar (13) nama Samaran setelah Berita Acara Pemeriksaan tahap kedua sudah dilimpahkan Polesek Jaya Karya Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah ke Kejaksaan Negeri Sampit (28/5) yang lalu.

Dalam Perkara ini menyeret tersangka Mat Yuli Warga Jalan HM.Arsyad Rt/Rt 23/05 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atas perbuatan nya melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur disebuah rumah kosong pada 1 Maret 2013 beberapa bulan lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferdinan M Sirait membidik tersangka dengan pasal berlapis yakni Pasal 81 UU RI nomor 23 tahun 2012 tentang perlindunag anak dan sub pasal 82 UU RI nomor 23 tahun 2002 dan kedua pasal 290 ke-2 KUHP. Tersangka Mat Yuli akan mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur pada awal Maret 2013, yaitu membawa Mawar (Nama Samaran) kesebuah rumah kosong milik Suli di jalan Ali Badrun Desa Jaya Kelapa Samuda, Entah apa yang merasuki pikiran Mat Yuli hingga nafsu birahinya tidak terkendali setelah melihat kemontokan gadis ini,tersangka sambil ngobrol merayu dan membujuk Korbannya diselingi dengan Ciuman tangan tersangka pun tidak tinggal diam, bergerilya meraba-raba alat pital korbannya, korban dirayu untuk sama sama melakukan hubungan layaknya suami isteri, saat itu korban sempat menulak dengan alasan takut hamil, namun entah setan apa yang menunggangi pelaku akhirnya rayuan Mat Yuli yang yahut berhasil maka terjadilah perbuatan diluar nikah itu, hingga empat kali. (Misnato)

EDISI 78

14

Mertua Bupati Kotim H. Darwan Ali minta Dinginkan Suasana KALTENG-BIN, Bupati Kabupaten Seruyan HM. Darwan Ali mertua dari Bupati Kotim H.Supian Hadi,S Ikom mendapat perhatian sangat serius pasca Domo yang baru berlangsung Senin (4/ 6) yang baru lalu, dilakukan oleh ratusan para pendemo dari berbagai kecamatan di Kotim, berorasi di hadapan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kotim , beliau berharap kepada semua pihak agar bisa mendinginkan suasana, agar harapan tekat bersama untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Timur bisa berjalan dengan normal.

Beliau mengajak “Mari kita bersama-sama membangun Kotim” tolong dukung H.Supian Hadi jangan dipolitisir,pintanya Selasa (4/6) minggu lalu dihadapan awak media. Terkait dengan permasalahan yang terjadi saat ini beliau berharap kepada warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur agasr tidak mengadakan aksi Domo yang akhirnya bisa menghambat Dimata beliau Kabupaten Kotim sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat, masyarakat dihimbau agar jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak-tidak,berikanlah kesempatan kepada Bupati Kotim H. Supian Hadi untuk menyelesaikan tugasnya hingga tahun 2015 mendatang, imbuhnya.

Darwan menambahkan kalau memang kepemimpinan menantunya ini nanti berakhir maka terserah masyarakatlah yang akan memilih siapa lagi yang akan menjadi Bupati yang memimpin Kotim nantinya, Darwan menambahkan kalau memang kepemimpinan menantunya ini nanti berakhir maka terserah masyarakatlah yang akan memilih siapa lagi yang akan menjadi Bupati yang memimpin Kotim nantinya, karena mengingat masa jabatan Bupati Kotim masih satu tahun lebih sekali lagi beliau menghimbau agar warga masyarakat tetap memberikan kesempatan kepada Bupati menantunya untuk membangun Kotim menuju kea rah yang lebih baik hingga akhir masa jabatan nya tahun 2015 mendatang, kalau ada aspirasi silahkan sampaikan melalui lembaga yang ada tambahnya.

(Misnato)

P T. FA J A R M E N TAYA A B A D I ( P T F M A )

Di Duga Tak Miliki Izin Resmi SAMPIT –BIN,Diduga dari 23 ijin hanya terdapat 2 ijin IUP Eksplorasi tambang Bauksit yang telah memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Terkait keberadaan PT. FAJAR MENTAYA ABADI (PT FMA) yang beroperasi di Desa Sudan, Kecamatan Cempaga Hulu. LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kalteng telah memantau di Website/Blog Kalteng Mining.com dan diperoleh informasi bahwa PT. FAJAR MENTAYA ABADI (PT FMA) merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang hanya masih pada tahap Eksplorasi dengan bahan yang ditambang adalah Bauksit, memiliki luas izin 2803 ha. Diketahui pula berdasarkan data dari Website/Blog Kalteng Mining.com bahwa PT. FAJAR MENTAYA ABADI (PT FMA) merupakan IUP Eksplorasi yang belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Sekedar untuk diketahui bahwa di Kabupaten Kotawaringin Timur dari 23 izin hanya terdapat 2 izin IUP Eksplorasi tambang Bauksit yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk tahap Eksplorasi yaitu PT. PARENGGEAN MAKMUR SEJAHTERA dengan luas 459.84 Ha dan PT. CITRA MENTAYA MANDIRI dengan luas 494.00 Ha. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai di Kabupaten

Kotawaringin Timur untuk memberikan informasi, sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 ayat (7).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F menyatakan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. (Perubahan II 18 Agustus 2000).

Mengingat Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPW

Provinsi Kalimantan Tengah juga Tim Investigasi juga menyayangkan pembiaran yang dilakukan oleh Bupati Kotim, Distamben Kotim termasuk Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap 2 buah surat Gubernur Kalteng dengan Nomor : 540/650/Tamben, tanggal 31 Oktober 2010 dan Surat dengan Nomor : 254/ 714/Tamben, tanggal 25 November 2011.

Salah satu poin dari surat Gubernur adalah meminta agar mengamankan seluruh bahan galian yang telah ditambang, baik yang berada di stock file atau yang sudah terangkut keluar wilayah IUP, agar tidak di ekspor keluar wilayah Kotim, (deddy DJ)

Eksplorasi Tambang Bauksit

 KALTENG PLUS Yusril ungkap ....... (Sambungan dari hal 12) Nomor SE-20/PJ/2008 Tentang Penyampaian Peraturan Jenderal Pajak Nomor 26/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak dengan pengguna ganda. Disebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi perpajakan Lelang pengadaan tersebut SARAT KOLUSI. Berdasarkan telusuran serta kejadian disinyalir ada permainan secara sistematis dengan beberapa peran antar lain: 1. Oknum Peran Atur di ULP/POKJA Pengadaan Batam: oknum ini berperan mengatur dokumen lelang dan dukungan distributor dengan menutup dan atau mengunci spesifikasi teknis barang, 2.

Oknum Peran Penyedia (Perusahaan) : oknum ini berperan mengatur pembagian komisi, 3. Oknum Peran Jaringan: oknum ini berperan sebagai penghubung proses lelang dan penyedia barang. Oknumoknum tersebut mempunyai kedekatan dalam organisasi kepemudaan DPD KNPI Kota Batam periode 2009 – 2012.

Bermula pengakuan WINDA M (Ketua KNPI Kec. Batam Kota 2009 – 2012) meminta : “jangan diributkan soal alkes karena yang bermain orang-orang kita semua”. Oknum ADI MAJA, ST (Wakil Ketua DPD KNPI Kota Batam 2009-2012) mengatakan: “saya di ULP/Ketua POKJA karena rekomendasi ANDI S MUKHTAR, ST. (Sekretaris DPD KNPI Kota Batam 2009 – 2012). ANDI S MUKHTAR, ST juga mengatakan dekat dengan BAMBANG HERBUDI (Wakil Ketua DPD KNPI Kota Batam 2009 -2012) BH ini telah dilaporkan ke Polresta Barelang dengan STDP Nomor: LP-B617/VII/2012/Kepri/SPK-Polresta Barelang pada tanggal 11 Juli 2012 atas dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan BAMBANG HERBUDI terhadap perlapor (STDP relampir) terkait upaya Pelapor untuk mengungkap dugaan kecurangan lelang pengadaan tersebut. Kolusi ini juga diduga melibatkan MUKHTI (adik ipar Walikota Batam). 4. Peran Legalitas: oknum ini berperan melakukan legalitas proses lelang hingga penandatangan kontrak dan penyediaan barang serta pembayaran.

Oknum tersebut, diantaranya RIZKI FAISAL Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

KUAT DUGAAN beberapa oknum DPRD Batam terindikasi menerima gratifikasi sebagai pemberian suap berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas dan fungsinya yakni PENGAWASAN Anggaran Belanja Pengadaan Alkes RSUD Batam 2012, indikasi ini seperti diberitakan di majalah FORUM KEADILAN No. 44/04 – 10 Maret 2013 halaman 54 dan SMS handphone yang memuat rekaman percakapan : “Seorang walikota dan wakil menerima 1.5 milyar dan 1 milyar dari proyek alkes, ketua DPRD dan Wakil wakilnya menerima 1 milyar, komisi 4 DPRD menerima 600 jt, M 500 jt, Ketua Komisi IV DPRD Kepulauan Riau Riki Faisal, SH. 1 milyar, semua pengakuan Direktur RSUD Fadilah Malarangan, ke Riki Solihin, Rusmini dan ibu Diana dari PPP YG MENERIMA DUITNYA DAN PENGAKUAN DRG. FADILAH DIREKTUR RSUD TERSEBUT DI REKAM oleh ibu Rusmini dari Golkar komisi 4 dan didengar oleh saksi Riki Solihin” PT. Bina Karya Sarana dan PT. Mitra Bina Medika dengan kondisi persyaratan yang sama juga memenangkan lelang pengadaan alkes di Dinkes Provinsi kepri, Dinkes Kabupaten Bintan, RSUD Tanjung Uban, berjumlah Rp. 68.602.650.800, diantaranya: Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Kepri APBD 2012 HPS Rp 12.960.840.000. Nama Pemenang PT. BINA KARYA SARANA Alamat Komplek Ruko Eecelent Blok B No. 11 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota NPWP 03.006.574.2-215.000 Harga Penawaran Rp. 12.804.884.000. (pengumuman pemenang 19 April 2012, penandatanganan kontrak 01 Mei 2012).

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan

Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi APBD 2012 Kepri HPS Rp 2.800.720.826.

NamaPemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-215.000 Harga Penawaran Rp.2.788.005.000. (pengumuman pemenang 20 Pebruari 2012, penandatanganan kontrak 15 Maret 2012).Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kab. Bintan APBD 2011 HPS Rp 12.995.999.000.

Nama Pemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-215.000 Harga Penawaran Rp.12.984.400.000. (pengumuman pemenang 22 Juli 2012, penandatanganan kontrak 5 Agustus 2012).

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Penunjang Medis RSUD Tanjung Uban APBD 2011 HPS Rp 3.083.096.000. Nama Pemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-215.000 Harga Penawaran Rp.3.069.000.000. (pengumuman pemenang 11 Maret 2012, penandatanganan kontrak 22 Maret 2012).Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah RSUD Tanjung Uban APBD 2011 HPS Rp 7.993.561.000. Nama Pemenang PT. BINA KARYA SARANA Alamat Komplek Ruko Eccelent Blok B No.11 Kel.Teluktering Kec. Batam Kota NPWP 03.006.574.2-217.000 Harga Penawaran Rp.7.982.906.800. (pengumuman pemenang 11 Maret 2011, penandatanganan kontrak 22 Maret 2011).

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Tanjung Uban APBD 2010 HPS Rp.4.869.135.000. Nama Pemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-215.000 Harga Penawaran Rp.4.885.000.000. (pengumuman pemenang 12 Okotber 2010, penandatanganan kontrak 21 Oktober 2010).

Pengadaan Peralatan Kedokteran Dinas Kesehatan Provinsi APBD 2010 Kepri HPS Rp.19.160.681.591. Nama Pemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-215.000 Harga Penawaran Rp.18.990.000.000. (pengumuman pemenang 21 Juli 2010, penandatanganan kontrak 29 Juli – 04 Agustus 2010).

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD Tanjung Uban APBD 2009 HPS Rp5.158.519.920. Nama Pemenang PT.MITRA BINA MEDIKA Alamat Komplek First City Blok 2 Lt2 # B2-07 Batam Centre, Komplek Permata Niaga Blok B1 No 1 Sukajadi NPWP 02.795.952.7-215.000 Harga Penawaran Rp5.098.455.000. (pengumuman pemenang 11 September 2009, penandatanganan kontrak 23 September 2009).

Bahwa diduga kuat ke-5 lelang pengadaan alkes tersebut dimenangkan karena SARAT KOLUSI ada peran atur Ketua Komisi IV DPRD Batam Rizki Faisal, SH. Dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tjetjep Yudiana baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenangkan PT. BINA KARYA SARANA dan PT. MITRA BINA MEDIKA. Kata Yusril, bahwa PT.Bina Karya Sarana sebagai pemengan lelang pengadaan peralatan kedokteran Dinas Kesehatan Provinsi Kepri APBD 2010 HPS Pengadaan Peralatan Kedokteran Dinas Kesehatan Provinsi APBD 2010 Kepri HPS Rp 19.160.681.591. dengan Harga Penawaran Rp 18.990.000.000. Diduga peralatan yang disediakan oleh PT. Bina Karya Sarana diantaranya berupa BECKMAN COULTER 1991 (barang bekas), peralatan tersebut ditempatkan di RSUD Provinsi Kepri di Batu 8 Tanjung Pinang.

“Kita menghimbau pihak-pihak yang berkompeten dengan pengelolaan anggaran yang berasal dari uang rakyat, atau sebaiknya setiap amanah yang dipercayakan dijalankan sesuai prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan, sebab setiap perbuatan pelanggaran yang dilakukan mesti dipertanggung jawabkan,” tutupnya. (TIM KEPRI )

EDISI 78

15

Bupati KOTIM Digelari Aceng Borneo KALTENG-BIN, Dunia selebrity memang sangat asik dimana Pejabat Publikpun tidak luput jadi incaran dan sorotan para awak media baik media cetak,elektonik maupun online, yang sangat menhebohkan masyarakat dunia dan Indonesia umumnya serta daerah yang bersangkutan dimana dia berada.Sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu kasus Aceng Fikri doyan istri muda (Ismud) dengan menikahi gadis belia setelah ketahuan boro-boro dicerai,yang pada akhirnya sangat mempengaruhi kredibilitas sosok seorang pemimpin dan sebagai pejabat publik belum selesai ceritra Aceng Fikri ada lagi kasus Eyang Subur yang memiliki banyak istri hingga saat inipun masih ramai dibicarakan dan diperbincangkan dimasyarakat, kini muncul lagi Acengacengan dan Eyang subur-suburan yang mirip dan hampir menyamai Eyang Subur, siapakah Itu ???..............jawabnya Aceng Borneo.

Hampir sepekan berlalu berita Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah H. Supian Hadi S.Ikom diisukan menikah dan kawin lagi dengan Artis Pedangdut Novita Anggraeni alias Vita KDI, sebagai juara Ajang Kontes Dangdut TPI (KDI) pada tahun 2008 yang silam, sebagai istri yang kelima pula, mereka dikabarkan telah menikah di Jakarta pada Januari tahun 2013 lalu,berita tersebut sangat menghebohkan dan menjadi perbincangan hangat masyarakat Kalimantan Tengah terutama Sampit Kotawaringin Timur, poto-poto yang beredar melalui media Sosial dan Blackberry broadcast messages (BBM) selalu ditampilkan pada Koran dan media Lokal menghiasi halaman utama dan menjadi berita utama yang dikonsumsi Publik dikota ini.

Hampir sepekan ini masyarakat Kota Sampit masih sangsi dan masih meragukan kebenaran berita tersebut jangan-jangan cuman isu dan Rekayasa saja seperti poto-poto yang beredar itu, sehingga para awak media sangat bersusah payah mencari dan memburu keberadaan Bupati Kotim ini , dan beliau terkesan menghindar dan menutup diri untuk di Konfirmasi tentang kebenaran berita itu (Now Comen), terlebih lagi dari isu yang berkembang berhembus kabar mahar dari perkawinan ini menelan biaya lima Milyaran rupiah dan di isukan pula bahwa Isnawati salah satu anggota DPRD di Kalteng ini anak dari Bupati Seruyan H. Darwan Ali (Isteri) dari Bupati Kotim telah berselingkuh dengan salah seorang Bupati Barito Selatan bernama Ir.Farid Yusran.

Menanggapi permasalahan berita tersebut akhirnya Mantan Bupati Kotim Wahyudi.K Anwar pun angkat bicara didalam beberapa Koran dan Surat Kabar lokal meminta agar Supian Hadi segera mengadakan jumpa Pers untuk menjelaskan sejujur-jujurnya dan terbuka kepada masyarakat dan Publik tentang apa sebenarnya yang telah terjadi, dengan cara ini menurut mantan Bupati Kotim ini sangat efektif dan sangat bijak untuk menghindari beberapa penafsiran yang beragam dari masyarakat.

Semakin maraknya isu yang beredar maka semakin keras dugaan dan penafsiran masyarakat yang berpariasi dan menjadi tanda tanya besar dimasyarakat tentang kebenaran isu tersebut, apakah itu benar ??? jika Supian Hadi tidak cepat menjelaskan nya secara terbuka ke Publik, ini akan berakibat dan berdampak sangat besar, ungkap Wahyudi kepada beberapa Wartawan (29/5) Menurut Wahyudi sebagai Pejabat Publik Supian Hadi itu seharusnya memahami dengan Jabatan nya itu,jabatan yang melekat sebenarnya tidak salah masyarakat ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi terhadap pemimpinnya sekarang, beliau menilai ini memang urusan pribadi Supian Hadi, tapi sebagai pejabat publik ini sudah tidak lagi menjadi masalah pribadi,tetapi sudah masuk keranah Publik,apa lagi hal ini sudah masuk pemberitaan nya kedalam media online dan Jejaringan Sopsial serta informasi ini terus bermunculan dibeberapa Surat Kabar, jelas Wahyudi.

Ditambahkan nya sikap Bupati Supian Hadi saat ini membingungkan Publik, memberikan pernyataan sepenggal-sepenggal tentang potopoto dan seputar pernikahan nya itu, ini perlu diluruskan “ Masyarakat semakin bertanya mana yang benar, Jika dibiarkan yang bersangkutan tidak mau menjelaskan secara terbuka dan terus terang maka akan berdampak sangat besar” tambah Wahyudi.

Sampai berita ini diterbitkan Bupati Seruyan

H.Darwan Ali orang tua dari Isnawati mertua Bupati Kotim H.Supian Hadi tidak tinggal diam dan juga angkat bicara, beberapa Wartawan cetak dan Elektronik diundang untuk jumpa Pers dikediaman nya Sabtu (1/6) pagi sampai menjelang siang, awalnya beliau juga mengharapkan Bupati Kotim H.Supian Hadi harus hadir dalam jumpa pers tersebut, namun hingga selesainya acara tersebut Supian Hadi juga tidak muncul.

Dalam Jumpa Pers tersebut H.Darwan Ali mertua dari Bupati Kotim H.Supian Hadi menjelaskan dan mengklarifikasi terhadap beberapa pemberitaan yang sudah beredar,bahwa Pernikahan dan Perkawinan Menatunya H.Supian Hadi dengan Artis Pedangdut Novita Anggraeni alias Vita itu memang benar adanya, menurut beliau mereka sudah menanyakan langsung kepada menantunya ini, Supian Hadi telah mengaku khilaf dan minta maaf dengan Mertua dan seluruh keluarganya istrinya pun juga sudah tau dan kami sudah menerima pengakuan ini,dan memaafkan nya, jadi mulai saat itu Supian Hadi sudah menjatuhkan Talak tiga kepada Novita Anggraeni melalui Surat yang bermaterai Rp.6000,- yang saat itu juga diperlihatkan kepada sejumlah wartawan.

Dari Pengakuan dan permohonan maaf dari H. Supian tersebut dan dibuktikan dengan Surat Talak tiga yang bermaterai Rp.6000,kami beserta keluarga sudah memaafkan nya, dan menurut kami permasalahan ini kami anggap sudah selesai ungkap Darwan.

Darwan memerintahkan dengan rekan nya untuk membacakan surat Pernyataan Talak tiga dari H.Supian Hadi dihadapan sejumlah wartawan yang berbunyi sbb: “Dengan ini saya yang bernama H. Supian Hadi Bin H. Badarudin dengan ini secara sadar dan meyakini hari ini telah menjatuhkan Talak tiga kepada Saudari Novita Anggraeni Binti Darmoko mulai hari ini tanggal 17 Nopember 2012 tidak ada hubungan apapun dan ikatan apapun karena saya menyadari sudah ada isteri dan anak – anak yang bahagia, Demikian Surat Talak ini saya kirimkan agar dapat memaklumi dan dipahami, surat ini saya buat dengan sadar dan tidak ada paksaan.

Tertanda H. Supian Hadi” Terkait dengan isu mahar sejumlah 5 milyar Darwan menyanggah itu tidak benar,Darwan menyesalkan dan merasa keberatan juga dengan media yang memberitakan tentang isu perselingkuhan anaknya Iswanti Isteri H.Supian Hadi dengan seorang Bupati Barito Selatan bernama Ir.Farid Yusran, beliau mengharapkan agar berita tersebut segera diklarifikasi karena hal itu tidak benar, dijelaskan Darwan bahwa anaknya dengan Bupati Barsel tidak ada menjalin hubungan apa-apa, cuman berteman akrab dan suka bercanda lewat BBM saja, menurut Darwan setiap BBM dari anaknya Iswanti ke Bupati Barsel itu, yang selalu menjawab dan membaca BBM tersebut adalah Farid Yusran bersama isterinya bernama Malensi juga,menurut Darwan belian sempat bertemu dengan Bupati Barsel dengan Isterinya di Banjar Masih saat itu juga Bupati Barsel minta maaf dan menjelaskan permasalahan tersebut dengan beliau, Bupati Barsel rencana akan bertemu dengan Bupati Kotim H.Supian Hadi menjelaskan semua permasalahan ini agar jangan terjadi selisih paham, ujar nya Darwan meyakinkan bahwa Iswanti anaknya tidak mungkin sampai berselingkuh, dengan logika tidak mungkin Iswanti mau berselingkuh dengan orang tua,yang punya istri, karena suaminya masih muda katanya.

Dalam hal ini Darwan sangat menyesalkan kepada Stepmen mantan Bupati Kotim yang sangat meyudutkan masalah yang dialami menantunya Supian Hadi saat ini, beliau menganggap hal ini sudah terlalu jauh melangkah nya dan dibawa keranah politik, beliau berharap kepada Mantan Bupati Kotim agar jangan sampai membuat hal ini menjadi keruh, yang pada akhirnya masyarakat terpropokasi dengan stepmen itu, dan dihimbau kepada Masyarakat Kotim ayo mari kita sama sama membangun Kotim dan berikan kepercayaan dan kesempatan kepada Bupati Kotim untuk memperbaiki keadaan ini agar Kotim kedepan nya lebih maju, jangan lah mengadakan semacam demo dan lain sebagainya yang mungkin akan merugikan kita semua dan pembangunan Kotim akan terganggu apabila masyarakat kurang sabar (Misnato)

 KILAS

HIDUPKAN KEBERSAMAAN\ TANAMKAN KESADARAN

STOP Kesempatan Dalam Kesempitan MENJUNJUNG tinggi nilai –nilai nasionalisme serta menghidupkan kebersamaan, bersinergi dengan siapapun agar menjadi penyemangat membangun wilayah Kabupaten kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah.

Dalam mengemban tugas sebagai social control Berita Investigasi nasional (BIN) akan menggunakan kesempatan untuk membangun kebersamaan terhadap semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan moril maupun materiel. Perlu disadari bahwa masyarakat diwilayah Kabupaten kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah, masih belum berani menyikapi kesalahan dan keritik terhadap Pemerintah Daerah, padahal masyarakat tahu semua tentang kesimpang siuran Dana Anggaran untuk pembangunan diwilayahnya.

Kalau kenyataannya sudah menjadi tradisi bagaimana harus menyikapinya, kalau ini berlarut – larut dalam keenakan dan masih menggunakan kesempatan dalam kesempitan, maka pemerintah daerah Kabupaten kotawaringin Timur akan mengalami kegagalan dalam pembangunan. Sebenarnya semua kegagalan di wilayah Kabupaten kotawaringin Timur ini, RAKYAT berbicara, maksud rakyat akibat minimnya koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dengan rakyat. Kalau RAKYAT berbicara dan bisa diterima maka STOP Kesempatan dalam Kesempitan dalam menangani pembangunan.

Karena menyangkut anggaran yang ujungnya adalah UANG. Presiden minta jangan lagi suka bikin masalah dan keributan diantara masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi apa yang terjadi sekarang, kata Presiden sangat memprihatinkan karena negara ini seperti tampa regulator.

Dipelosok daerah pemerintah berkewajiban menyalurkan pembangunan sampai masyarakat kalangan bawah jangan sampai menyalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan termasuk pembangunan fokus dikota saja.

Dengan logika masyarakat selalu memberikan yang terbaik untuk pemerintah tapi balasannya apa?. Sebagai masyarakat bawah akan selalu bicara dan memberanikan diri memberikan kritik dan saran kepada pemerintah daerah yang nyata bersama Berita Investigasi Nasional ( BIN ).

Yang mau bermitra untuk saling berbagi pendapat melakukan sosalisasi bahu – membahu demi kelancaran pekerjaan membantu dalam programnya memberantas korupsi. Tentu tidak mudah menangani hal ini tekad untuk sukses bersama rakyat selalu berkoordinasi dengan seluruh komponen warga agar membuahkan pimpinan pemerintahan yang jujur dan adil bebas korupsi. ( Penulis Korlap BIN Kalteng )

EDISI 78

16

RAPIMNAS HIPSI di Jawa Barat

BANDUNG –BIN, Pada hari Sabtu Rapat pimpinan Himpunan Pers seluruh Indonesia (Rapimnas HIPSI) yang laksanakan di Rumah makan suka Hati Jati Nangor Cipacing Bandung Jawa Barat.dihadiri beberapa perwakilan DPP seluruh Indonesia. Yang keputusannya adalah ditetapkanya dengan hasil musyawarah, Drg. Toni Hermansyah di tunjuk langsung dengan hasil Hasil musyawarah Rapimnas sampai dengan masa jabatan 2014 sesuai dengan Munaslub HIPSI terletak didepok pada tahun 2009 yang saat ini

DRG. TONI HERMANSYAH, Ketua Terpilih

disetujui oleh hasil rapimnas pasa hari Sabtu 15 /6/ 2013.

Adapun problema yang saat ini menjadi 2 kubu dakam kepepimpinan sepakat atas hasil yang sudah di sepakti bersama, Drg Toni Hermansyah sebagai ketua umum HIPSI. wakil ketua dewan kehormatan menyayangkan atas banyaknya hal yang perlu diluruskan dalam penyelamatan HIPSI dan memperbaharui

Polda Bangka Belitung

para pemimpin,” ungkapmya.

Pemimpin sidang ditunjuk oleh hasil musyawarah adalah DPP Jawa Barat dan seketaris Widodo perwakilan DPP Binjai juga DPP DKI Edy. Ketua sidang Joko pramono sekaligus ketua DPP Jawa Barat meminta agar bisa merubah struktur lembaga hipsi untuk kedepan yang lebih baik .sesuai dengan aturan hukum dan tidak menyimpang dari AD/ART yang ada “tandasnya “.