Edisi 79 by Tabloid Media Berita Investigasi Nasional

 OPINI

BERITA INVESTIGASI NASIONAL Di terbitkan Berdasarkan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 CV : BIN TRI MANUNGGAL SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI akte Notaris No : C-637.HT.03.01-TH.2004/34 PENDIRI

DEWAN KEHORMATAN Komjen Pol Drs Fajar Prihantoro, Brigjen Pol Setiawan, SH Ssos, Kolonel (Chk) DA Suryana SH, Letkol (Kav) Mushadi SH, AKBP HA Daros SH, AKBP Martohap Marpaung SH MH AKBP Sitty Rafda Lubis DEWAN PENASEHAT Kompol Sujoto, Kompol Kusnadi, AKP Suprato, AKP Tatang Efendy, H Adang Sujana Spd MM, Drs Moelyadi Asmayadi, HM Yusuf Al Hudromy MA, Drs Asep Muhammad Nuh rosid Mpd, Lela Nurlela SH, S Joko Pramono SH MH, Drs. R E Hermawan S, M Ukas, Chendra BK, Drs Ngadiran, Drs Darmansyah MM, AA Rachman, SH, Drs. R Wawan KOMISARIS HM Soebandi PIMPINAN UMUM / REDAKSI ARIE CHANDRA AZIZ ,SH PIMPINAN PERUSAHAAN H DADANG SUPRIYATNA Spd MM.MSi TEAM WRC Ketua Drs Cecep Suhud Sekjen Henri Siswanto Asep Mambo, H Martono SH, Deden Beny, Yopi Hidayat Sp, Iwan Mugiawan, Didin Kamaludin, H Bukhori, R Sukanta SP, Wowon Gunawan, Ukon Iskandar, Tarsim Otoy SOD, Wawan Kustiawan, Asmud Ariswanto EDITOR Iim Achdiat BIRO HUKUM

Bangbang Gunawan Asep Sugianto Dede Siti Wahyuni Astria Rukmana

Fredy B SH,MH Abas Gayo SH,MH Budi Ramadanus SH Tubagus Denny SH Budi YB Dg Matjora LITBANG

Iin Solihin, Ujang Syaripudin, M Agus, Aniek Syaeful, Benny Heryansah, H. Binte Sartono ALAMAT REDAKSI : JL RANCAEKEK BANDUNG-GARUT KM 25 Gg. Pancasila Cipasir Kabupaten Bandung - Kode Pos : 40394 No HP/Tlp 081398183009 - 081946925444 Email : redaksi_bin1@yahoo.co.id wordpress: mediabin86 Bank BCA No Rekening : 7740228778

A/N – ARIE CHANDRA, SH

DAFTAR IKLAN TABLOID BIN HARGA IKLAN FULL COLOR/WARNA 1 1 1/2 1/4 Iklan Iklan

Halaman Cover Belakang Luar Halaman Tengah Halaman Cover Belakang Luar Halaman Cover Belakang Luar Banner Cover Depan Banner Cover Belakang

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6.000.000,5.000.000,3.000.000,3.000.000,1.250.000,1.000.000,-

HARGA IKLAN BLACK WHITE / HITAM PUTIH 1 1/2 1/4 1/8

Halaman Halaman Halaman Halaman

Rp. Rp Rp. Rp.

3.000.000,2.000.000,1.500.000,1.000.000,-

ADVERTORIAL 1 1/2 1/4

Halaman Halaman Halaman

Sinergikan Tuntutan Warga dengan Tanggung Jawab Pemerintah Oleh : Rosse Nur Halisah

ARIE CHANDRA AZIZ SH

STAFF REDAKSI

EDISI 79

Rp. 3.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,-

S etelah belasan tahun persoalan kerusakan lingkungan akibat pendirian kawasan industri yang terjadi di wilayah Rancaekek Kabupaten Bandung, hingga saat ini masih belum mendapatkan titik temu. Saling melempar tanggung jawab dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, semakin memperlambat tuntasnya kasus pencemaran lingkungan yang telah banyak merugikan warga Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung khususnya. Jika ditelusuri, akar penyebab kerusakan lingkungan ini adalah persoalan AMDAL dari perusahaan-perusahan bersangkutan dalam mengalirkan limbah pabrik. Apakah telah sesuai dengan aturan atau tidak. Sebagai upaya pencegahan sebelum kerusakan semakin parah sehingga dapat ditanggulangi, perlu adanya peninjauan kembali lapang dan pengawasan amdal yang lebih intensif oleh Dinas terkait. Jika didapati bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menyalahi aturan, maka proses IMB (Izin Mendirikan Bangunan) perlu ditinjau kembali. Untuk menengahi kasus kerusakan lingkungan yang melibatkan dua pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, maka pihak pemerintah pusat harus turun langsung menyelesaikan permasalahan sehingga tuntutan warga dapat segera terpenuhi. Upaya-upaya lainnya, pihak pemerintah Propinsi Jawa Barat harus dengan tegas memberikan sanksi pada perusahaan-perusahaan bersangkutan yang telah merugikan. Disamping itu, sikap kritis warga pun tidak harus berupa bentuk protes keras, tetapi juga turut menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Pada PP No. 41/199 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU RI No. 32 Th. 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah jelas disebutkan kewajiban ganti rugi dan tanggung jawab perusahaan terhadap warga yang berada disekitar kawasan perusahaan bersangkutan. Pelanggaran yang perlu diperhatikan bagi perusahaan-perusahaan bersangkutan untuk

segera ditanggulangi diantaranya pencemaran air limbah yang merusak area pesawahan, pencemaran air sumur, pencemaran udara, kebisingan aktivitas perusahaan, ketertiban karyawan saat jam masuk dan keluar sehingga mengakibatkan kemacetan yang selama ini dirasakan pengguna jalan raya depan industri, dan yang paling penting hilangnya lapangan pekerjaan bagi para petani. Pada pasal-pasal di atas telah tercantum sanksi yang akan diterima pihak perusahaan jika masih belum memenuhi tuntutan warga. Pihak pemerintah Propinsi Jawa Barat harus tegas, serta tidak tergiur dengan tawaran damai perusahaan yang hanya untuk kepentingan materil saja tetapi kepentingan umum. Sebagai pihak yang dirugikan, pemerintah Kabupaten Bandung memang bukan penanggung jawab sepenuhnya atas kerugian warga, tetapi pihak pemerintah Kabupaten Bandung bertugas mempermudah warganya dalam mendapatkan hakhaknya yang belum terpenuhi.

Penulis adalah Mahasiswi Jurusan Jurnalistik UIN Bandung yang juga Pecinta lingkungan hidup

KOORDINATOR JABOTABEK : Ramsen, Angga, BOGOR KOTA & KABUPATEN: Wulandari, Difa, Mamad Komarudin, BANDUNG KOTA & KABUPATEN: Neng Windy, Rian Sofyan, Sheny A Haryati BANDUNG BARAT: Aji, Deny, Wahyu. SUMEDANG : Sri Rusmiati, KARAWANG :Agus Sumantri. INDRAMAYU : Asep Rudiansyah CIANJUR : Supri, Edo Saepudin SUKABUMI KOTA &KABUPATEN : DedeAbdul Rohim, NanangA Gunawan, Cecep Mumu GARUT : Farida, Dikdik Setiawan, PRIANGAN TIMUR : Oka Fitriyani, Ratna Saridewi CIREBON &KUNINGAN: H Martono JAWA TENGAH : Triyono (Korwil) SEMARANG KOTA & KABUPATEN: Hadi Mulyono, Frans, Wasanaedil, DEMAK: Suwindi, Kusnadi, Hardi, KENDAL & BATANG: H Amirrudin, Ahmad Kubro, Marsadi, PEKALONGAN KOTA &KABUPATEN: Sucipto, Rudi PEMALANG: Hartono, Hermaya. KOORDINATOR WILAYAH 5 : Tulus Pratomo, Rudi Supriyanto PURBALINGGA: Slamet S Sos (Biro) Wiwin, Supriyati, Sulasih, Sohadi JEPARA & KUDUS: Heri Pracikto, SH. Suyahya, Sutekno, Sukarjan TEGAL : Banbang Eko KALIMANTAN BARAT PONTIANAK: Sasmita Gunawan Putra (Korlap),Tengku Rendy (biro Kota/Kab),Agus Aji marianto, Prayetno Jasmo KAPUAS HULU: Fadli (Biro),Yasir Khan, KALIMANTAN TENGAH : Misnato (Korwil), Dedy Dwi Jaya (Korlap), Syah Rian D Tundang (Korlip), KALIMANTAN TIMUR: Wawan Hermawan, Hendrika. SULAWESI : N Nurnas, Lukman, Guntur Rando Mayang SULAWESI BARAT : Muh. Husain Samar (KORWIL), Suyudi (Korlap) BANGKA BELITUNG: Drs Laode Jaya (Korwil) PEKAN BARU : H Mashadi, Saeful Dani BATAM & TANJUNG PINANG & KEPRI :A Rianto (KORWIL), Torozapulo Harefa, Ranto Siburian, Rahmat Pane JAMBI : JH Pardede (Korwil), Ridwan (Korlap), Herlas (Korlip) Koordinator JAWA TIMUR : Abdul Mughni, SH., Drs. R. Yulianto (Korlap), BLITAR : Ichwan Effendi (Biro), SURABAYA: H Saman, Ela Nurfiah, Heri Kusniadi, MADURA : Hanafi, Abdul Rahman.Wawan S. BALI : Putu Hangiang , Imade Sudira, MANADO : Roy Danista, Jhon Pramono, Vina Nurmala, .

Wartawan BIN Dalam tugasnya dibekali ID Card, Surat Tugas dan Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi

 JAWA BARAT PLN Dan Warga Cimanggung Kembali Mengadakan Pertemuan CIMANGGUNG-BIN : Pihak PLN Ciliwung yang membawahi Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITET) yang berlokasi di Kampung Pangsor Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung kembali mengadakan pertemuan dengan warga perwakilan di empat desa yang menjadi korban SUTT, SUTET dan GITET 500 KV. Pertemuan yang berlangsung di Aula kantor Kecamatan Cimanggung dengan melibatkan perwakilan masyarakat di empat desa diantaranya Desa Cihanjuang, Sukadana, Mangun Arga dan Sawah Dadap berlangsung mulai pukul 16:30 WIB hingga selesai. Dedi Supriatna salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Cimanggung mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung merupakan tindak lanjut dari pertemuan seminggu sebelumnya. Sedangkan PLN sama-sama membuat skedul dan membentuk tim gabungan, dan dalam pertemuan itu di bahas juga atas permintaan warga yang disampaikan kepada pihak PLN agar tidak menarik kabel lintasan SUTT 150 KV sebelum ada kesepakatan. “Sebelum Hari Raya Idul Fitri permasalahan segera diselesaikan diantaranya tanah terjepit, tanah yang berdiri bangunan dan tanaman keras terlinatsi SUTET, SUTT dan dampak lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan GITET”, katanya pada Jum’at (14/6). Sedangkan petemuan yang saat ini berlangsung sebagai salah satu progress tindak lanjut pada pertemuan awal dari masing-masing kasus serta permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya. “Jika di pandang perlu, nantinya dalam pertemuan berikutnya akan melibatkan DPRD dan intansi terkait. Jika tetap saja permasalahan tersebut tidak terselesaikan antara warga dengan pihak PLN”, ungkapnya. Sementara itu, pihak Arifin perwakilan PLN Ciliwung menyampaikan bahwa dalam pembangunan Gitet tentunya sebelum dibangun tentuya ada kajian dari badan lingkungan hidup (BLH) dan dampak apa saja yang tejadi kepada warga sekitar akibat adanya pembangunan Gitet tersebut. “Jika masyarakat merasa keberatan dengan pembangunan Gitet tentunya bisa disampaikan kepada BLH, sebab pihak PLN dalam pembangunan tersebut sudah melalui kajian-kajian sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut pihaknya akan terlebih dahulu membentuk tim”, jelasnya.

Cama ancaek ek didug a Camatt R Rancaek ancaekek diduga Kua p Dana uatt Menerima Sua Suap Bantuan Guber nur Gubern

Rancaekek-BIN Kecamatan Rancaekek saat ini menjadi pembicaraan masyarakat pada saat menerima bantuan dari Gubenur pada beberapa bulan yang lalu. Salah satu lembaga pengawas Desa mengungkapkan adanya temuan tersebut kepada publik, juga sangat disayangkan hal tersebut kini menjadi kontroversi antara pihak Desa dengan pihak Kecamatan. Hasil temuan Tim WRC saat mengkonfirmasi kepada Desa Linggar yang membuat pertemuan di Gedung Desa dan dihadiri beberapa staf Desa juga Pjs. Dalam pembahasan tersebut diakui oleh salah satu lembaga pengawas Desa bahwa adanya dugaan penyalahgunaan dana bantuan Gubenur yang seharusnya tidak tepat sasaran. Terjadi pemotongan dana untuk koordinasi beberapa tingkatan pejabat daerah dengan dalih akan diganti dana bantuan Camat Rancaekek ( belakang topi hitam ) ketika berada di desa Linggar lain. Dalam dengar pendapat tersebut juga salah satu tersebut tercantum dana bantuan yang diberikan bendahara mengungkapkan bahwa Camat Rancaekek kepada para pejabat pemerintah Jawa Barat namun menerima uang dari dana bantuan Gubernur melalui saat sampai saat ini belum adanya pengembalian stafnya, pada akhirnya uang dikembalikan. Bendahara disinyalir masih terendap sehingga dana anggaran menunjukan bukti uang yang dikembalikan tersebut. tersebut masih terjadi kesimpang siuran berita. Ditempat terpisah Tim WRC juga menemui Camat Sejauh ini belum ada tindak lanjut mengenai kasus Haris Taufik diruang kerjanya dan menjelaskan “dalam tersebut akan dibawa kemana, karena masih hal ini saya tidak pernah menerima namun saya justru menunggu kepastian data-data yang lebih lengkap. mendapatkan informasi dari pihak staf, sehingga saya Hingga berita ini diturunkan, Tim WRC masih mencari memerintahkan agar dana tersebut dikembalikan”, informasi lain. mencoba menjelaskan ke tim wartawan BIN, data

SMA Negeri Cimanggung Desa Cihanjuang Terindikasi Pungli Diduga sekolah tersebut mengadakan pungutan liar terhadap anak murid didikannya dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 dari mulai pembayaran SPP sampai menabung dengan dalih untuk dana yang di pungut tersebut dipergunakan untuk mengadakan tour/karyawisata . Bahkan para guru dalam meminta iuran kepada anak didiknya sangat tidak wajar yaitu dengan mengatakan “jika tidak membayaran dana tambahan sebesar RP. 50.000,- /bulan mereka akan dikeluarkandari sekolah” secara tidak langsung ini diwajibkan atau dipaksakan . Saat orang tua murid bertanya kepada pihak sekolah tentang pungutan tersebut jawaban yang diterima dari guru memang diharuskan untuk mengikuti karyawisata/tour. Saat wartawan dari BIN mengkonfirmasi beberapa orang tua murid yang telah dipungut oleh guru, orang tua murid mengatakan kepada pihak media’‘kami sangat dibebankan sekali dengan pungutan yang harus dibayar perbulan oleh sekolah tersebut’’ dan saat wartawan BIN mengkonfirmasi balik kepihak sekolah para guru tersebut mengelak akan adanya paksaan iuran yang harus dibayar perbulan untuk dana tambahan kegiatan tour/karyawisata. Menurut penuturan orangtua murid kepada wartawan BIN “mereka merasa terpaksa dan terbebani karena nya kalau mereka tidak membayar dana iuran sebesar Rp.50.000,- /bulan anak mereka takut dikucilkan atau di keluarkan dari sekolahnya, padahal Peraturan Menteri no. 60 tahun 2011 dilarang ada pungutan liar kalau pun ada,

EDISI 79

pungutan tersebut harus ada persetujuan dari orang tua untuk menyanggupi dan ijin dari Kepala Dinas setempat secara tertulis. Tetapi anehnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memberikan rekomendasi kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimanggung untuk melakukan pungli terhadap anak murid siswa - siswi yang ada SMA Negeri 1 Cimanggung. jika pungutan itu terus berlanjut ini akan merugikan pihak orang tua dan siswa di karenakan faktor ekonomi mereka akan mempunyai beban mental dan merasa terasing, ini berdampak pada saat siswa sedang melaksanakan kegiatan belajar mereka tidak akan konsentrasi belajar karena mereka mempunyai beban takut dikeluarkan dari sekolah. Hal ini sangat ironis sekali yang terjadi didalam dunia pendidikan. Namun peristiwa ini berbeda sekali yang dirasakan oleh oknum guru yang akan merasa diuntungkan dengan dana tersebut. Orang tua siswa yang tidak mempunyai uang pun menjadi terbebani akibat permasalahan ini.kejadian ini bisa memacu kriminalitas pada orang tua siswa yang kesulitan dalam perekonomian. Dikhawatirkan orang tua siswa yang tidak mempunyai uang untuk membayar mereka akan melakukan apa saja untuk membayar dana tambahan sekolah tersebut. Kejadian ini harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang supaya kejadian ini tidak berlanjut. Karena kejadian ini sangat ironis sekali terhadap pendidikan nasional.BIN Henri S

BLSM TASIKMALAYA DISALURKAN

Bulan Juli 2013

Tasikmalaya –BIN, Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mulai disalurkan pemerintah pada Juli 2013. “ Dana BLSM bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dipastikan akan turun awal bulan juli ini,” kata Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, kepada wartawan, Selasa. Ia menuturkan, berdasarkan data yang dilansir pemerintah pusat, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tercatat 130 ribu kepala keluarga yang berhak menerima BLSM. Ia mengungkapkan, besaran uang tahapan pertama yang akan disalurkan Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.41 miliar Rupiah yang akan dibagikan kepada masing-masing keluarga Rp.300 ribu Rupiah per dua bulan. “Bulan Juli nanti dana BLSM akan diberikan kepada masyarakat masing-masing sebesar Rp.150.000 diberikan lagi bulan berikutnya,” katanya. Ia mengungkapkan kecewa dengan pendataan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak melibatkan aparatur pemerintah daerah. Ia khawatir, hasil pendataan pemerintah pusat itu menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat yang benar miskin tetapi tidak mendapatkan BLSM. “Kami tidak bisa berbuat banyak jika ternyata di lapangan terdapat gejolak masyarakat tidak terdata sebagai penerima bantuan,” katanya.

 JAWA BARAT

Pilkades Desa Sukasari Terindikasi Terjadi Kecurangan SUKASARI-Pemilihan kepala desa (pilkades) yang sudah berlangsung pada hari Minggu (9/6) di Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari di duga masih menyisakan masalah, bahkan ada sekitar 400 orang warga masyarakat meminta pilkades kembali di ulang karena terindikasi terjadi kecurangan. Seperti yang di katakan Maman Abdurahman pemerhati pilkades di Desa Sukasari, diakuinya beberapa orang warganya menyampaikan kepada dirinya kalau pilkades yang berlangsung beberapa waktu lalu itu di sinyalir terjadi banyak kecurangan. Melihat hal itu warga melayangkan protes dan menyampaikanya kepada Muspika Sukasari dan Bupati Sumedang Don Murdono. “Dari hasil pantauan Pilkades di Desa Sukasari terjadi ada indikasi terjadinya penggiringan oleh salah satu anggota dewan dan adanya money politic. Selain itu ada oknum pejabat pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan arahan kepada pemilih untuk pemenangan buat calon no 2,” katanya , Minggu (23/6). Dikatakanya, dari 7 dusun yang menolak pemenangan pilkades oleh No 2 diantaranya Dusun Sukasari, Bojong, Patenggeng, Cisitu, Talingkup, Cibogo I dan II yang ada di wilayah desa tersebut menyatakan keberatan dan meminta untuk membatalkan pemenangan pilkades yang di raih oleh No 2 yaitu Nining Marlina. “Dari kubu nomor 2 banyak di sebar amplop yang berisi uang pada malam hari jelang pilkades serta pagi hari saat pelaksanaan pilkades dan di sebar kepada warga masyarakat yang mempunyai hak pilih. Tujuan dari pada penyebaran amplop yang berisi uang tersebut agar warga memilih calon tertentu,”ungkapnya. Dengan terjadinya hal demikian, tentunya harus ada pemilihan kepala desa ulang sebab telah terindikasi terjadinya kecurangan yang di lakukan dari kubu No 2. Selain itu sejauh ini warga masyarakat sudah banyak melaporkan kepada dirinya terkait adanya kecurangan yang di lakukan calon kepala desa Sukasari yang mendapat suara terbanyak dari calon yang lainya. Dari data yang ada jumlah hak pilih pilkades Desa Sukasari 4032 hak suara sedangkan calon kepala desa No 1 Uha mendapat 603 suara, No 2 Nining Marlina mendapat 1422 suara, No 3 Cucu mendapat 589 dan No 4 Drs. Odo 741 suara dengan total suara sah 3355 dan yang tidak sah 52 suara.

Polsek Cicalengka Bina Sejumlah Preman Kompol Kusnadi Cicalengka-BIN. Sebanyak 10 orang yang diduga preman terjaring razia jajaran Polsek Cicalengka. Mereka terjaring di sejumlah titik yang biasa dijadikan tempat mangkal. Preman-preman tersebut dirazia karena dianggap telah meresahkan warga sekitar. Mereka terjaring di sekitar Alun-alun Cicalengka, Terminal Cicalengka, Stasiun Cicalengka, kawasan Baron Bojongasih, pangkalan truk Jalur By Pass Cicalengka dan di sejumlah titik lainnya yang ada di kawasan Cicalengka. Para preman itu umumnya warga Cicalengka dengan usia antara 22-40 tahun, dan setelah diamankan mereka ini didata dan diberikan pengarahan. Kapolres Bandung, Ajun Komisaris Besar Kemas Ahmad Yamin melalui Kapolsek Cicalengka, Komisaris Kusnadi didampingi Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Cicalengka, Ajun Komisaris Iwan Kusmawan mengatakan, razia preman ini dalam upaya menciptakan situasi aman bagi warga. “Operasi rutin ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan terhadap warga yang diduga menjadi preman. Operasi premanisme ini dalam upaya mewujudkan Kecamatan Cicalengka aman dan kondusif,” kata Kusnadi di sela-sela melakukan pembinaan terhadap para preman di Mapolsek Cicalengka Jalan Adipatiukur, Kecamatan Cicalengka, pada Minggu (12/5/2013). Kusnadi menjelaskan, setelah terjaring razia dan digiring ke Mapolsek Cicalengka, para preman langsung diberikan pembinaan supaya tindakannya tidak meresahkan dan merugikan orang lain. Mereka juga diingatkan supaya tidak menganggu ketentraman dan keamanan lingkungan.

Pengojeg Keluhkan Kenaikan BBM, Pendapatan Turun Cukup Drastis CIMANGGUNG-BIN. Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) membuat sejumlah tukang ojek di Cimanggung bingung. Para tukang ojek mengaku takut kehilangan pelanggan, bila mereka menaikkan tarif. “Tarip harga ojeg memang selama ini belum ada standarnya, namun rata-rata kami sudah punya pelanggan masing-masing. Sebenarnya bingung juga jika tiba-tiba tarip ojeg di naikan. Memang harga harusnya kami naikkan. Tapi, kalau kami main naikkan saja, kami bisa kehilangan pelanggan,”kata Jejen pengojeg Parakanmuncang , Minggu (23/6). Menurutnya, menaikkan tarif ojek tidak seperti menaikkan tarif angkutan umum lainya, sebab selama ini harga ongkos ojeg hanya berdasarkan saling mengerti saja, jika menarik penumpang sejauh hampir 3 KM biasanya tarip antara Rp 5 ribu hingga Rp 7500. Itupun para penumpang ojeg sudah paham sendiri,”katanya. Lanjutnya, terkadang penumpang sendiri menanyakan tarif yang harus di bayar jika akan berangkat ke satu tujuan atau sudah sampai di tujuan, namun setelah di jelaskan ada kenaikan harga penumpang itu malah jadi enggan naik ojeg. Menurutnya, kalau angkot atau bus sudah jelas, mereka punya patokan harga dan trayek. Sedangkan para pengojeg belum ada tarip resmi. “Yang jelas kami tidak punya patokan harga yang pasti. Itu juga yang bikin kami belum mau naikkan harga,” tuturnya. Dijelaskannya, sebelum mengangkut penumpang, dirinya biasa melakukan negosiasi harga lebih dulu dengan penumpangnya. Namun, terkadang ia juga hanya pasrah kepada penumpangnya. “Kalau jaraknya dekat, masih bisa saya yang tentuin harga. Kalau jauh, kayak misalnya saya diminta nganter ke Simpang Pamulihan, saya biasanya mematok harga hingga Rp 15 ribu dan itu harga lama. Sekarang setelah mengalami kenaikan harga BMM penumpang malah tetap tidak mau naik ongkosnya. Akhirnya kami pasrah dan bagaimana pelanggan saya saja,”papar laki-laki yang mengaku dalam sehari bisa membawa pulang uang Rp 40.000 hingga Rp 50.000 dari menarik ojek. Dengan kenaikan harga BBM itu justru mempersulit bagi pengojeg untuk menambah penghasilan, dan bahkan terkadang ongkos ojegnya sendiri tidak naik. “Sekarang kalau harga BBM sudah naik begini, ya seikhlas penumpang saja dulu deh. Kalau saya main sebut harga, yang ada pendapatan malah semakin sepi,” imbuhnya.

EDISI 79

Dengan kenaikan harga BBM itu justru mempersulit bagi pengojeg untuk menambah penghasilan, dan bahkan terkadang ongkos ojegnya sendiri tidak naik. Iim (38), pengojek di tempat yang sama yang tinggal di Kampung Cikandang, Desa Sindanggalih menambahkan, naiknya harga BBM pun membuat dirinya mau tidak mau harus lebih rajin lagi mencari pelanggan setiap hari, dan harus berebut penumpang dengan pengojeg lainya yang berjumlah sekitar 200 orang tersebut. “Kami naikin harga, pelanggan hilang. Kami pakai harga normal, jelas enggak akan mungkin menutup kalau sehari enggak dapat pelanggan banyak. Makanya, ya lebih rajin aja cari penumpangnya mulai sekarang,” paparnya. Menurut Iim, keputusannya belum mau menaikkan tarif, juga dipengaruhi faktor tidak tega dengan penumpang yang kebetulan hanya membawa sedikit uang, dan sebelumnya sudah kenal baik. “Saya sih enggak pernah maksa penumpang saya. Misalnya dari sini dia minta diantar ke Sindulang, tarif normalnya kan Rp 25.000. Tapi, terkadang ada yang cuma bawa Rp 15.000,biasanya ibu-ibu. Ya saya relain aja. Sekarang harga BBM naik, enggak mungkin saya main naikin tarif gitu aja. Bisa kabur pelanggan saya,” tuturnya. Selain itu ada pelanggan ojeg seorang karyawan pabrik yang biasa bayar sebulan sekali dengan tarip Rp 250.000,- namun dengan situasi yang seperti saat ini dirinya menjadi kebingungan jika akan menaikan tarip ojeg tersebut.

“Selama ini berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat ke polisi, tindakan para preman itu yang sehari-harinya bekerja menjadi calo penumpang mobil umum, parkir liar, jual air mineral dan rokok secara paksa, pengamen dan bentuk tindakan lainnya,” katanya. Ke-10 warga yang terjaring razia itu itu, yakni berinisial A (pengamen), Ka (calo mobil), AS (calo mobil), Ar (pengamen), YS (tukang parkir liar), EM (calo mobil), DS (penjual rokok), Ko (calo angkot), AT (tukang parkir liar), Ak (jualan air mineral). Mereka semuanya adalah warga Cicalengka. Ditempat yang terpisah Kapolsek juga mencoba memberi pandangan agar bagaimana wilayah hukum Cicalengka menjadi ramah-tamah dan aman juga kondusif. Karena jujur saja Cicalengka adalah sentral dari semua golongan. Kami dari kepolisian sangat peduli agar hal ini bisa menjaga kesinambungan antara masyarakat dan pihak kepolisian, juga saling memberi informasi guna mempercepat penindaklanjutan atas semua laporan“, tegas Kapolsek Cicalengka Komisaris Polisi Kusnadi kepada wartawan Berita Investigasi Nasional. (Redaksi)

Masalah Kenaikan BBM, Apindo Tidak Bisa Berbuat Banyak CIMANGGUNG- Ketua Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia (Apindo) Kabupaten Sumedang, TT Hidayat mengaku tidak bisa melakukan apapun terkait keputusan pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini anggota Apindo yang ada sekitar 150 perusahaan, namun yang masih aktif dan membayar keanggotaan hanya ada sekitar 24 perusahaan saja. “Kami tidak bisa menolak dengan harga BBM yang saat ini di berlakukan harga baru oleh pemerintah pusat. Ya, kami ikut aturan main saja dan bagaimanapun harga baru sudah di berlakukan oleh pemerintah,”katanya Minggu (23/6). Menurutnya, walau di rasa cukup berat bagi perusahaanperusahaan yang tergabung di Apindo tetapi pihaknya tidak bisa menolak. Sedangkan yang mulai dirasakan dampak dari kenaikan harga BBM tersebut adalah mulai naiknya anggaran dana transportasi. “Mulai di rasakan dari dampak secara langsung dari kenaikan harga BBM adalah anggaran untuk trasportasi. Tentunya biaya tersebut harus ada penambahan, dan biaya seperti itu yang sangat terasa dampaknya kepada perusahaan kami,”imbuh Hidayat yang sekaligus owner dari salah satu perusahaan pemintalan di Kabupaten Sumedang. Menurutnya dengan adanya kenaikan harga BBM berimbas juga dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang segera di berlakukan oleh pihak PLN dalam waktu dekat ini. “Kenaikan harga BBM akan di susul dengan kenaikan TDL hingga mencapai 18,5 persen dalam waktu dekat ini. Meskipun demikian pihak kami tidak bisa menolaknya,”ungkapnya. Lanjutnya dengan terjadinya kenaikan harga BBM yang berdampak kepada beban perusahaan yang cukup berat pihaknya kembali akan melakukan evaluasi di internal perusahaan masingmasing, termasuk anggota Apindo lainya terkait kenaikan harga tersebut. “Kami sebagai anggota dari Apindo pusat tentunya tetap mengikuti aturan pusat saja, tetapi pihak kami tidak bisa tinggal diam dengan kenaikan harga yang bisa berdapak kepada perusahaan. Meskipun demikian yang jelas sejauh ini anggota di perusahaanperusahaan belum menyampaikan keluhan atas kenaikan BBM tetapi bisa merasakan beratnya kenaikan harga tersebut,”pungkasnya.

 JAWA BARAT

Pilkades Pamekaran Pungut Biaya Dari Masyarakat RANCAKALONGBIN : Pemilihan Kepala Desa (pilkades) di beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang, sebagian besar dana pilkades ternyata bisa mencapai Rp 30 juta hingga Rp 50 juta, dana sebesar itu dibiayai oleh warga masyarakatnya dari hasil pungutan oleh RT nya masing-masing. Seperti yang terjadi di Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong masingmasing RT harus menyetorkan dana pilkades sebesar Rp 250 ribu saat pilkades (8/6) kepada panitia pilkades. Seperti dikatakan salah seorang RT yang enggan ditulis namanya mengatakan, pemungutan uang sebesar Rp 250 ribu itu berdasarkan hasil musyawarah BPD, Panitia Pilkades, dan Kepala Desa setempat. “Kami di tiap RT masing-masing harus menyetorkan uang sebesar itu yang di pungut dari warga setempat untuk menutupi kekurangan dana pilkades”, katanya. Menurutnya dana tersebut sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi memang ada sebagain warga yang merasa keberatan memberikan iuran yang dipungut oleh masing-masing RT-nya untuk disetorkan untuk dana pilkades. “Terkadang kami juga mendapat hambatan saat pemungutan dana kepada warga, sebab ada sebagian warga yang menolak memeberikan iuran untuk pilkades. Itu yang menjadikan kami justru malah terbebani kerena ada penolakan dari sebagian warga untuk memberikan dana sumbangan”, ujarnya.

Untuk itu di harapkanya dana untuk pilkades itu sebaikanya di bebankan kepada para calon kepala desa saja jika memang pemerintah tidak punya anggaran untuk menyelenggarakan pilkades, jika di bebankan kepada warga justru ada sebagain warga yang keberatan sebab tidak semua kondisi status ekonomi serta keunganan warga masyarakat itu mampu untuk mengeluarkan dana pilkades. Camat Rancakalong HY Karyono saat dikonfirmasi terkait pemungutan dana pilkades tersebut, pihaknya membenarkan masalah pemungutan dana sebesar Rp 250 ribu untuk dana pilkades Desa Pamekaran. Dana tersebut diperuntukan untuk biaya pemilihan kepala desa, sebab meskipun ada dana dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang pengeluaranya terbatas hanya Rp 5 juta. “Jika dana pilkades kurang, tentunya kekuranganya dipungut dari warga masyarakat sekitar desa yang akan menyelenggarakan pilkades, tetapi itupun sudah diatur dan ada perdesnya. Sedangkan besaran sumbangan dari masing-masing kepala keluarga tergantung kepada peraturan desa yang sebelumnya di sepakati berasama dalam rapat”, jelasnya. Meskipun demikian jika ada warga masyarakat merasa keberatan dalam memberikan sumbangan pilkades, tentunya itu di kembalikan kepada RT-nya masing-masing. “Jika ada yang keberatan tentunya jangan sampai dipaksakan sebab akan bedampak kepada pilkades itu sendiri”, pungkasnya.

OKNUM KADES KARYA MEKAR MENGGEL APKAN BERAS RASKIN DAN DIDUGA KEBAL HUKUM

Garut-BIN. Lagi-lagi kembali ditemukan penyelewengan dan penggelapan beras Raskin oleh oknum Kades. Kali ini oleh oknum kades Karya Mekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut berinisial T. Penemuan kasus ini Berawal dari informasi salah seorang masyarakat yang enggan disebutkan namanya, yang memberikan pernyataan bahwa didesanya pendistribusian beras Raskin banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kades tersebut. Penyimpangan ini telah berlangsung sejak tahun 2012 dimana beras Raskin yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat ternyata banyak yang tidak sampai dan dipergunakan oleh oknum kades tersebut untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Ketika tim wartawan Berita Investigasi Nasional akan mengkonfirmasi hal ini ke kantor desa, Oknum kades tersebut selalu tidak ada di tempat seolah-olah menghindar. Bahkan sang oknum Kdes tersebut jarang masuk kerja menurut salah seorang staf desa. Dan ditempat terpisah, Tim berhasil mendapatkan informasi dan mengumpulkan data-data yang didapat dari keterangan masyarakat ternyata ditemukan banyak sekali penyimpangan dalam masalah ini. Contohnya adalah pada bulan Januari sampai bulan Mei 2013 sudah hilang 2 (dua) DO padahal dari pihak Bulog setiap bulanpun lancar, tapi justru sebaliknya masyarakat jarang menerima setiap bulannya beras bantuan tersebut.

Dalam permasalahan tersebut, yang terjadi di desa Karya Mekar banyak kejanggalan-kejanggalan pihak pemerintah setempat (Camat dan pihak penegak hukum) seakan-akan tutup mata dan tidak mau menindaklanjuti kasus tersebut meskipun masyarakat telah melaporkan hal ini, bahkan ditemukan data informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kalau pihak kejaksaan Garut sudah memanggil oknum Kades tersebut tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut penanganan kasus ini. (Tim WRC)

EDISI 79

Warga Turun Ke Jalan Perangi Miras

CIMANGGUNG-Warga masyarakat Kampung Parakanmuncang, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung langsung turun tangan dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan secara spontanitas melakukan sweping ke warung-warung yang di duga menjual minuman keras (miras) illegal. Sweping yang di lakukan warga yang berlangsung sekira pukul 19:00 WIB malam pada hari Minggu (23/6) itu ada 7 warung yang kedapatan menjual miras ketika sekitar 30 orang warga turun ke jalan memeriksa beberapa warung itu. Seperti yang di katakan ketua RW 04 Suparli bahwa sebenarnya warga masyarakat bukan tidak percanya kepada penegak hukum, tetapi para pedagang itu sendiri yang malah membandel dan terus memaksakan diri menjual miras ilegal walau sudah ada larangan dari petugas kepolisian. “Secara spontanitas warga masyarakat turun ke jalan dan langsung memberantas warung yang di duga menjual miras ilegal, dan ketika di temukan ada barang bukti langsung di buang di tempat. Hal itu di lakukan agar para pedagang miras menjadi jera dan tidak lagi menjual barang haram tersebut,”katanya kepada di Mapolsek Cimanggung, Senin (24/6). Warga di wilayah kampungnya memang sudah tidak menginginkan adanya penjualan miras di daerah Cimanggung, sebab sudah banyak korban akibat keracunan miras. Tentunya dengan adanya warung yang menjual miras tidak akan di biarkan leluasa menjualnya. “Kami sebagai warga masyarakat menyatakan perang dengan miras. Untuk itu setiap waktu akan di lakukan pemberantasan dan jika kedapatan ada yang menjual miras akan langsung di musnahkan di tempat itu juga,”tegasnya. Lanjutnya, sebagai petugas RW dirinya mendapat banyak masukan dari warga masyarakatnya bahwa warga merasa terganggu dengan ulah orang-orang yang terpengaruh dengan miras sebab tidak kurang ada warga maupun preman yang sudah mabok justru akhirnya meresahkan warga. Untuk itu pihaknya berjanji terus akan melakukan pemantauan bersama warga lainya terhadap para pedagang miras. “Tidak akan di biarkan wilayah kami di kotori dengan ulah para penjual miras. Apalagi saat ini menjelang puasa tentunya wilayah kami harus terbebas dengan miras, dan jangan coba-coba para pedagang itu mengelabui warga dengan mengaku tidak menjual miras. Jika ketahuan ada warung yang menjual miras pasti akan kami berantas,”tegasnya lagi. Selanjutnya pihaknya meminta kepada petugas hukum agar lebih tegas dalam memberantas miras, sebab warga masyarakat akan sepenuhnya mendukung polisi dalam memerangi miras yang sudah membuat warga resah. “Ini akan menjadi perhatian para penjual miras agar tidak lagi menjual miras. Sedangkan kepada pihak kepolisian kami akan mendukung sepenuhnya penegakan hukum dalam pemberantasan penjualan miras,”ungkapnya. Menurutnya warga masyarakat Parakanmuncang tidak hanya perang terhadap miras saja tetapi segala bentuk perjudianpun harus di berantas dan hilangkan, dan itu yang menjadi tekad warganya yang selama ini sering melihat secara langsung maupun tidak langsung terjadi transaksi judi.“Miras maupun bentuk perjudian itu yang menjadi target warga masyarakat kami, serta pihak polisi juga harus terus melakukan pemberantasan dan sama-sama dengan warga masyarakat. Pokoknya kami mendukung polisi dalam memberantas segala bentuk kemaksiatan yang ada di wilayah Cimanggung,” harapnya.

Warga Keluhkan Pelayanan Speedy Indramayu Buruk Indramayu- BIN. Warga keluhkan pelayanan Speedy milik PT Telekomunikasi Indonesia di Kab. Indramayu sangat buruk. Pasalnya, pengaduan gangguan atas koneksi internet tak direspon dengan cepat, bahkan penanganan ditunda hingga berjam-jam dan membiarkan koneksi internet lemot bahkan tak jalan. Ia menyesalkan pelayanan Speedy yang tak merespon dengan sigap, lebih-lebih, lanjutnya, ketika mengadu ke pihak speedy selalu beralasan adanya gangguan jaringan, sehingga ia merasa bosan untuk mengadu. “Padahal sudah pasang 1MB tapi jalannya kaya 256kb, lemot sering mati koneksinya, setiap hari bahkan hampir tiap jam,” jelasnya. Ia berharap speedy yang merupakan milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) ini meningkatkan pelayanannya untuk masyarakat khususnya di Indramayu. Terkait ada masalah jaringan di kabel, seharusnya pihak Speedy segera menyelesaikan permasalahan itu agar tak mengganggu para pelanggan.Soal jaringan, diakui juga oleh salah satu petugas yang mengatakan bahwa untuk jaringan di Indramayu khususnya wilayah Jatibarang memang mengalami gangguan jaringan. “Soal jaringan kita tidak bisa apa-apa mas, jaringan rusak akibat kena beko, udah gitu juga banyak pencurian kabel,” kata petugas yang enggan menyebutkan namanya saat mendatangi pelanggan.

 JAWA TIMUR

Dipukul Sesama Tahanan, Dua Tahanan Kabur Dipindah Sel Jatim-BIN. Dua tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kota Mojokerto yang kabur, Haris (38) dan Dian Permana (38) merupakan tahanan narkoba. Keduanya baru dipindah sel ke isolasi karena mengaku dipukuli sesama tahanan di sel narkoba. Kepala Subag TU Lapas Kelas II B Kota Mojokerto, Triatmojo mengatakan, di sel narkoba, keduanya mengaku dipukuli teman satu sel. “Keduanya sudah dalam proses sidang yang ke empat, keduanya mengaku dipukuli sesama tahanan sehingga dipindah,” ungkapnya, Senin (01/07/2013) tadi sore. Keduanya, dipindah ke sel pengasingan atau isolasi di sisi barat sebelah ruang tahanan anak-anak. Keduanya merupakan tahanan titipan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dalam kasus narkoba. Keduanya dijerat pasal narkoba UU RI No 35 Tahun 2009. Sebelumnya, dua tahanan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas II B Kota Mojokerto, Senin (01/07/2013) kabur. Tahanan natkoba titipan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto ini, diketahui kabur dengan menjebol plafon sel pengasingan atau isolasi. Kedua tahanan yang kabur tersebut masing-masing, Haris (38) warga Desa Ngagek RT 15 RW 01, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Dian Permana (38) warga Kelurahan Buyangan RT 10 RW 05, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. (Tim WRC)

EDISI 79

Paman Perkosa Keponakan Dari Sejak TK Hingga SMP Madiun-BIN. Petugas Polres Madiun Kota, Jawa Timur, berhasil menangkap seorang paman yang tega memerkosa keponakannya sendiri sejak masih bersekolah tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga SMP. Kapolres Madiun Kota AKBP Anom Wibowo, mengatakan, tersangka adalah NH (32), warga Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Sedangkan korban adalah NN warga setempat yang saat ini telah berusia 14 tahun. “Tersangka melakukan tindakan tidak terpuji tersebut sejak tahun 2005. Saat itu, korban masih TK hingga saat ini sudah duduk di kelas VIII salah satu SMP di Kota Madiun,” ujar AKBP Anom saat rilis hasil ungkap di mapolres setempat, Senin. Ia menjelaskan, penangkapan tersangka berawal dari laporan ibu korban, Har (59). Har tidak terima dengan perlakuan NH yang notabene masih saudara sendiri. “Har dan juga keluarga lainnya merasa curiga dengan sikap NN yang pendiam dan tidak ceria. Setelah ditanya, NN akhirnya mengakui perbuatan tersangka terhadap dirinya selama ini,” kata Kapolres. Sontak, keluarga kaget dan langsung melaporkan tersangka ke kantor polisi terdekat. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kepada polisi, tersangka mengaku sudah tak terhitung banyaknya melakukan hubungan layaknya suami dan istri dengan korban. Awalnya, waktu itu hanya pelecehan seksual saja. Namun seiring waktu, perlakuan tersangka terhadap korban semakin menjadi dan bahkan memerkosanya. “Korban tidak berani melapor ke ibunya atau keluarga lain karena diancam dan takut dipukul. Apalagi, korban sering melihat tersangka memukul istrinya,” kata Anom. Selain itu, pelaku juga sering membujuk korban dengan memberi uang Rp. 50.000,- agar korban bersedia melayani dan menuruti keinginan pelaku. Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun Kota AKP Suhono mengatakan, dalam kasus ini pelaku telah melanggar UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Untuk undang-undang perlindungan anak akan dikenai pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun. Sedangkan undang-undang KDRT akan dikenai pidana penjara hingga 12 tahun,” kata Suhono. Ia menambahkan, sejak bulan Januari hingga Juni 2013, Polres Madiun Kota telah menangani sebanyak empat kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korbannya. (TIM WRC)

Kemenag RI Minta Untuk Menutup Enam Sekolah Katolik Tak hanya Kemenag Kota Blitar yang minta keenam sekolah Katolik di Kota Blitar ditutup karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik, namun Kemenag RI juga demikian. Hal itu diungkapkan Tim Kemenag RI yang diturunkan ke Kota Blitar, Jumat (1/2/) siang, untuk mencari fakta dan data soal permasalahan yang terjadi sebenarnya. Tim terdiri dari Prof Dr Imam Thalha, Nuruddin, Son Haji. Mereka berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI. Selain datang ke Kantor Kemenag Kota Blitar, juga berkunjung ke Kantor Yayasan Gabriel, sekolah SMK Katolik dan mampir ke Polres Blitar Kota. Imam Thalha, pimpinan tim mengatakan, kedatangannya bertujuan untuk mencari fakta dan data soal pelaksanaan pendidikan agama di Kota Blitar dan tanggapan serta sikap-sikap dari pihak yang terlibat masalah tersebut. “Jadi tujuan kedatangan kami ke sini untuk menekankan pada pihak yayasan agar mau menerapkan lima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya masing-masing. Itu sudah diatur pada UU,” ungkap Imam. Namun bagaimana kalau pihak yayasan masih ngotot atau tidak mau memberikan pelajaran agama selain Katolik, menurut Imam, itu tergantung keberanian wali kota, berani nggak menerapkan aturan. Dari Kemenag pusat hanya bisa merekomendasikan atau mengusulkan penutupan sekolah itu pada Menteri Agama atau Kemendiknas. “Memang faktanya seperti itu, bahwa sekolah itu nggak memberikan pelajaran agama lain selain Katolik. Itu akan kami buat sebagai bahan rekomendasi,” ungkapnya. Ditanya soal kedatangannya ke Polres, Imam mengaku, hanya berkoordinasi terkait tingkat kerawanan atau gejolaknya sejauh mana terhadap permasalahan ini. Rupanya pihak Polres jauh-jauh hari sudah mengantisipasinya. “Sejak mencuat masalah ini, situasi tetap aman-aman dan masih bisa dikendalikan. Namun, kalau dibiarkan berlarut-larut, tak menutup kemungkinan bakal ada gejolak,” kata AKPB Indarto, Kapolres Blitar Kota. Indarto juga minta agar segera dituntaskan masalah ini dan jangan dibiarkan berlarut-larut, tanpa ada keputusan. Sebab secara tak langsung, itu sudah mengganggu psikologis anak didik. Menanggapi kedatangan tiga pejabat Kementrian Agama RI, Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan

Kapolda Jatim Berjanji Tidak Semena-mena kepada Rani Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Unggung Cahyono berjanji tidak akan bertindak semena-mena kepada polwan “cantik” dari Polres Mojokerto Briptu Rani Indah YN yang direkomendasikan peserta sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polda Jatim untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). “Kalau dia mengajukan banding, masih ada waktu 17 hari, tapi saya nggak akan semenamena. Saya memang akan menggunakan hasil sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) untuk dia, tapi untuk keputusan, saya akan minta saran Bidkum (Bidang Hukum Polda Jatim),” katanya di sela-sela upacara Hari Bhayangkara ke-67 di Mapolda Jatim, Senin. (*)

Kepala Sekolah Ngamar dengan Siswi SMA Peristiwa menghebohkan terjadi dalam Operasi penyakit masyarakat (pekat) yang digelar jajaran Samapta Polres Tuban Kamis (14/2). Dalam operasi itu, petugas mendapati seorang oknum kepala sekolah sebuah Sekolah Dasar (SD) yang tengah “ngamar” dengan seorang siswi SMA di sebuah hotel. Pada operasi itu, petugas menyambangi sejumlah hotel di Tuban. Hasilnya, petugas menemukan 9 pasangan bukan suami istri yang tengah berada di dalam kamar-kamar hotel. Mereka tertangkap basah ketika sedang bermesraan di kamar Hotel B di Hotel JT di Jalan Veteran, dan Jalan M. Yamin. Yang mengejutkan, salah satu pasangan yang berhasil dirazia merupakan oknum kepala sekolah. Kasat Samapta Polres Tuban AKP Muhammad Supar menjelaskan jika oknum kepala sekolah berinisial R itu tercatat sebagai warga Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Ia kepergok tengah bermesraan di dalam kamar sebuah hotel dengan seorang siswi setingkat SMA.

Jual Kopi Sepi Buka Togel yang Mampir malah Polisi

Gabriel mengaku, dirinya tak sempat bertemu. Mereka hanya ditemui stafnya dan belum tahu apa maksud berkunjung ke yayasan dan sekolahnya. Yang jelas, tegas dia, pihak yayasan tetap berpendirian pada keputusan semula atau tujuan didirikannya sekolah itu. “Yakni, hanya mengajarkan pendidikan agama Katolik,” ungkapnya. Ditanya soal kabar kalau banyak siswanya yang sudah mengajukan pindah ke sekolah lain akibat kabar munculnya ancaman penutupan itu, Sumardiono mengaku tak bisa mencegahnya. Itu hak para siswa sendiri. “Silakan saja, kalau kurang nyaman ya nggak apa-apa kalau mau pindah,” katanya. Seperti diketahui, akibat keenam sekolah Katolik itu dianggap mokong karena tak mau memberi pelajaran agama lain selain Katolik, Kemenag Kota Blitar mengeluarkan surat rekomendasi penutupan. Setelah diberikan ke Wali Kota, Samanhudi, Senin (28/1/2013) siang, sekitar pukul 13.00 WIB, surat rekom yang terdiri tiga lembar itu giliran diserahkan ke Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel. Alasan Kemenag mengeluarkan rekomendasi No Kd.13.31/04/PP.02.3/80/2013, tentang Perintah Penutupan Keenam Sekolah Katolik karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik. Keenam sekolah itu di antaranya, SMP dan SMK Katolik di Jl Diponegoro, Kelurahan/Kecamatan Sanan Wetan, SD Katolik dan SMP Katolik Jl Yos Sudarso, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, TK Santa Maria dan SD Santa Maria, di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan. Tindakan sekolah dinilai telah melanggar UU No 20 Tahun 2003, PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidakan Keagamaan dan PMA (Peraturan Menteri Agama) No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendikan Agama pada Sekolah.

Sidoarjo-BIN Imam Utomo alias Kebo (26) diringkus Unit Reskrim Polsek Krembung karena kedapatan merekap togel di warung kopi miliknya di Jalan Raya Dusun Melaten Desa Wonomelati. Kerja ‘Sambian’ atau sambilan, untuk menutup warungnya sepi itu, diketahui saat petugas melakukan patroli dan mampir minum kopi di warungnya. “Gelagat pemilik warung mencurigakan. Setelah dihampiri petugas, tersangka malah berlari ke dalam rumah. Setelah dilakukan penggeledahan diketemukan handpone miliknya yang ada rekapan togel dan uang sebesar Rp 46 ribu. Atas dasar barang bukti itu, pelaku kami tangkap,” tegas Kapolsek Krembung AKP Juned via ponselnya, Sabtu (29/6). Pria yang merupakan warga Dusun Melaten RT 04 RW 02 Desa Wonomelati Kecamatan Krembung, mungkin tidak bisa mengaduk kopi untuk pelanggannya, karena harus dibui setelah menjajal usaha baru togelnya yang telah berjalan selama empat bulan.Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan acaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pemberantasan perjudian ini juga atensi atasan dan juga laporan masyarakat. “Pelaku mengaku membuka togel, karena warungnya sepi dan penghasilannya menurun,” terang Juned menirukan pengakuan pelaku. (Tim WRC)

Mau minum kopi, malah dikasih kupon togel

 JAWA TENGAH PLUS Jateng –BIN ,Bripka Sumini (41) anggota polwan Polres Salatiga, akhirnya direkomendasikan oleh Komisi Disiplin untuk dipecat. Hal ini terungkap usai sidang kode etik di Pendopo Mapolres Salatiga, Kamis (4/4) petang. Sidang yang dipimpin Wakapolres Salatiga selaku Ketua Komisi Kompol Maulud dengan didampingi dua wakilnya Kompol Sri Mulyani dan Kompol Wawan Purwanto, Sekretaris Aipda Santoso, akhirnya merekomendasikan Bripka Sumini dipecat dengan tidak hormat. Selain itu, Bripka Sumini dikenakan pasal kode etik Polri yakni Pasal 11 (c) jo Pasal 14 (f) tentang Pemberhentian anggota Polri. ”Bripka Sumini telah melakukan perbuatan melanggar kode etik sebagai anggota Polri. Dan kepadanya, direkomendasikan diberhentikan dengan tidak hormat,” tegas Kompol Maulud, saat memimpin jalannya sidang, Kamis (04/04). Maulud menambahkan, Bripka Sumini tidak layak menjadi anggota Polisi berdasarkan sejumlah pelanggaran yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Sidang sendiri merupakan ke empat kalinya, setelah sidang disiplin hingga tiga kali tidak dihadiri yang bersangkutan lantaran Bripka Sumini sempat kabur dan dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta tidak berdinas (desersi) selama kurang 18 bulan, sejak bulan Oktober 2011. Sidang menghadirkan tujuh orang saksi yakni empat dari anggota Polres Salatiga dan tiga warga sipil yaitu orang tua dan adik terperiksa. Namun, ketiga saksi dari kerabat Sumini berhalangan hadir. Dalam sidang terungkap jika Bripka Sumini mulai jarang berdinas sejak bulan Maret 2011 lalu. Oleh Unit P3D ( Propam) Polres Salatiga kemudian dilakukan pemanggilan untuk dilakukan tes urine terhadap Sumini yang diduga mengkonsumsi Narkoba. Dari hasil tes

EDISI 79

Positif Gunakan Nar koba, Polwan Cantik Bripka Sumini DIPECAT

”Bripka Sumini telah melakukan perbuatan melanggar kode etik sebagai anggota Polri. Dan kepadanya, direkomendasikan diberhentikan dengan tidak hormat ”

tersebut ternyata hasilnya positif. Dari hasil itu, P3D melanjutkan dengan menggelar sidang disiplin terhadap Bripka Sumini. Dalam putusannya, Bripka Sumini dinyatakan telah melanggar kode etik Kepolisian. Usai sidang, Bripka Sumini langsung meninggalkan ruang Pendopo Mapolres Salatiga dengan mata sembab lantaran menangis. Tak ada sepatah kata pun meluncur dari mulut Bripka Sumini. Ia langsung meninggalkan kerumunan wartawan. Ketua pendamping hukum Bripka Sumini, AKBP Jalal SH dalam pembelaannya menyatakan, bahwa dakwaan terhadap Bripka Sumini cacat hukum, karena yang disampaikan komisi disiplin bersifat umum.

Polres Cirebon Luncurkan

Pembuatan SIM Avis

Pendamping berkesimpulan dakwaan terhadap Bripka Sumini batal demi hukum. ”Bripka Sumini lama tidak berdinas (disersi) karena malu setelah yang bersangkutan muncul dalam pemberitaan surat kabar. Padahal, pemberitaan bahwa Sumini ditangkap saat memakai sabu, padahal saat itu tidak ada penangkapan. Sedangkan setelah berita itu muncul tidak ada upaya pelurusan dari pihak Polres,” jelas Jalal. Kepada wartawan. Seperti diketahui, sekitar bulan Oktober 2011 Bripka Sumini dikabarkan ditangkap lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu saat petugas Resnarkoba Polres Salatiga menggerebek sebuah tempat kos yang telah masuk target operasi .(triyono)

BNN Ringkus “Ratu” Kurir Narkoba Jateng - BIN. Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menangkap orang yang disebut ratu kurir narkoba berinisial RW yang telah setahun diincar.

Cirebon-BIN : Polres Cirebon melaunching program pelayanan terpadu uji kompetensi teori SIM dengan metode Audio Visual (Avis). Kapolres Cirebon AKBP Hero Henrianto Bachtiar mengatakan bahwa melalui program Avis, pelayanan pembuatan sim tidak tersentral di kantor polres saja, melainkan bisa dilakukan di posko uji pelayanan SIM yang dibuka di 5 polsek urban yang ada di Kabupaten Cirebon meliputi, Polsek Gempol, Arjawinangun, Losari, Astanajapura dan Weru. Program ini, tandas AKBP Hero, merupakan salah satu produk inovasi Polres Cirebon dalam rangka memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan pembuatan SIM. Diakui, pihaknya belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang populasinya mencapai 2,4 juta jiwa. Karenanya, untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mengatasi kendala jarak, pihaknya membuat posko uji pelayanan SIM di lima Polsek Urban. Namun demikian, lanjut AKBP

Hero, layanan SIM di polsek tersebut baru sebatas melayani uji teori dan untuk sesi ujian praktek dilangsungkan dan diselenggarakan di Mako Polres Cirebon. AKBP Hero menjelaskan, ujian teori SIM yang diberikan tidak menggunakan lembar jawaban melainkan dengan metode Avis dengan cara peserta ujian menjawab soal yang ditayangkan dalam LCD dengan cara memencet tombol elektronik jawaban A, B atau C. Dengan metode tersebut pemohon bisa langsung mengetahui hasil ujian yang diikuti lulus atau tidaknya. Selain lebih transparan, kata AKBP Hero, program ini juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan dan etika berlalu-lintas. Lebih Lanjt AKBP Hero berharap dengan diluncurkannya program terbaru Avis tersebut dapat lebih memudahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon dalam membuat SIM dan diharapkan masyarakat bisa jadi pengendara yang baik dan benar dengan mentaati seluruh peraturan lalu lintas di Jalan. (Tim WRC Bin)

“Kami berhasil menangkap seorang perekrut kurir yang melibatkan jaringan internasional pada Kamis (27/6) di Cibubur,” kata Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Irjen Pol Benny Mamoto di Jakarta, Senin. Dia mengatakan pada hari yang sama, selain RW, BNN juga menangkap TL dan ED di Surabaya serta U di Cirebon. Ketiga tersangka bekerja di bawah perintah RW. Untuk mengungkap kasus ini, BNN bekerjasama dengan mitranya di India, Malaysia, Singapura dan Filipina. Benny menambahkan kasus ini terungkap setelah beberapa kurir yang direkrut RW berhasil ditangkap dalam kurun waktu 2011 2013 yakni SW dan RA (ditangkap di Filipina), TA (Surabaya), RW (Bandung), HE (Malaysia) dan CH (Singapura). “Para kurir ini setelah dimintai keterangan, mereka menunjuk pada satu tokoh yakni RW,” katanya RW alias K alias V bertugas merekrut kurir di Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri. “Order permintaan kurir berasal dari sindikat di luar negeri,” katanya.

TL dan ED yang merupakan pasangan suami istri, bertugas mengurus dokumen keimigrasian para kurir, sedangkan U bertugas menerima dan mengirimkan uang melalui transfer rekening bank. Benny menjelaskan setelah RW menugaskan kurir untuk membawa narkoba, selanjutnya kendali perintah akan diambil alih jaringan sindikat di luar negeri. Modus yang digunakan RW adalah menyamarkan narkoba sebagai emas dengan alasan untuk menghindari pajak. “Seolah-olah mengirim bubuk emas dari luar negeri, kalau legal kan harus bayar pajak,” katanya. Kemudian, setelah kurir beberapa kali berhasil mengantar narkoba, baru dijelaskan bahwa barang yang dikirimnya selama ini adalah narkoba. “Setelah beberapa kali kurirnya keenakan terima honor besar, baru dijelaskan itu isinya narkoba,” katanya. RW ditangkap di Perumahan Griya Nusantara Cibubur City Blok C Nomor 11 yang baru ditinggalinya lebih kurang tiga bulan lalu. RW mengkamuflasekan tempat tinggalnya sebagai tempat usaha konveksi.

 JAMBI Diskota Kab. Batanghari

SUDAH MEMILIKI 7 K OL AM KOL OLAM LIMBAH TINJA TINJA,, KENAP A HARUS CEMARI SUNGAI ? KENAPA Batanghari,BIN Diduga akibat lalainya pengawasan dari Diskota Kab. Batanghari terhadap petugas kebersihan kota Muara Bulian seolah membuat pekerjaan yang diemban oleh petugas tersebut asal selesai, tanpa memperdulikan dari pada dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Seperti yang terjadi pada sungai yang kesehariannya disebut sebagai sungai Bulian yang lokasi nya Berada di Kelurahan Pasar Baru Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi, dimana sungai tersebut banyak digunakan oleh warga setempat buat mengais rejeki mencari ikan dan bahkan dipergunakan sebagai sarana MCK (Mandi cuci dan kakus). Tapi sangat disayangkan, beberapa orang warga melaporkan/ memberitahukan pada wartawan BIN Rabu (19/06/13) tentang keresahan mereka terhadap ulah oknum petugas kebersihan Diskota Kab. Batanghari yang telah membuang limbah tinja yang baru diambil dari Septic tank dari beberapa rumah warga pada hari itu juga, Di sungai Bulian itu sendiri. “Kami sangat kesal melihat ulah petugas kebersihan ini yang dengan seenaknya membuang kotoran/limbah tinja di sungai kami ini, sementara keluarga saya yang tinggal di sekitaran bantaran sungai tersebut masih menggunakan air sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari, ujar salah seorang warga sebut saja Edy.

“Tolong dimuat dalam berita pak, ini photonya ini rekamannya, kami khawatir masalah ini akan berkepanjangan. Kami lihat sendiri mobil tangki pengangkut tinja ini membuang limbah di sungai “, tutur Edy pula pada wartawan. Menurut info dari warga masyarakat setempat pada hari yang sama, masyarakat sempat menahan mobil tangki limbah tinja tersebut untuk diamankan dirumah pak lurah setempat, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diduga sudah mencemari sungai Bulian itu sendiri. Kabid kebersihan Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari (Gatot) mengatakan pada wartawan BIN, (20/06/ 13) tentang adanya kelalaian oknum petugas kebersihan itu sendiri terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. “Sebenarnya sopir yang membawa mobil tangki limbah ini, bukan sopir yang biasanya. Karena sopir yang biasa membawa limbah tinja ini lagi tidak masuk kerja”, Kata Gatot “Waktu itu saya langsung mendapat laporan tentang kejadian tersebut dan pihak kami sudah menyelesaikan masalah tersebut, dan kami sudah meminta maaf “, tegas Gatot pula. Yang di khawatirkan akan tercemar bakteri coli tinja terhadap sungai Bulian tersebut, bisa Gatal-gatal dan diare. Sementara tutur Gatot pihaknya sudah memiliki 7 kolam limbah pembuangan tinja. (Herlas/RID/JHP)

RASKIN KEL URAHAN KELURAHAN

PASAR MA TEMBESI

DIPOTONG 3 KG / RTS Batanghari,BIN “ Mau tidak mau kau harus mau” untaian syair lagu tersebut,sepertinya tepat bagi masyarakat, Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari yang mau tidak mau harus rela memberikan potongan jatah RASKIN ( Beras miskin ) sebanyak 3 Kg/ setiap RTS (Rumah Tangga Sasaran) dari Kelurahan Muara Tembesi dimana tempat dimana mereka berdomisili dan peristiwa ini pun sudah 3 kali terjadi pada mereka yang mendapat jatah RASKIN itu sendiri. Jatah RASKIN yang sebelumnya mereka terima per (2) dua bulan nya adalah 30 Kg. Dengan membayar (Rp.60.000) sudah tiga kali penerimaan baru ini, mendapat potongan sebanyak (3) tiga kilogram artinya masyarakat tersebut hanya mendapat 27 Kg (dua puluh tujuh kilogram) dengan membayar RASKIN yang mereka terima sebesar Rp.58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) Hasil Investigasi Wartawan BIN (Selasa,26/06/2013) beberapa orang warga sebagai penerima RASKIN menjelaskan tentang adanya potongan jatah RASKIN yang mereka terima dari Kelurahan Pasar Ma. Tembesi. “kami pun heran, kenapa jatah ini menjadi berkurang, padahal sebelumnya kami menerima beras RASKIN dalam jumlah yang utuh. Tutur seorang warga sebut saja (Susan) 38 tahun. “Biasanya kami menerima 30 Kg setiap 2 bulannya, sekarang hanya 27 Kg, kami pun hanya bisa menerima saja, dari pada kami nantinya tidak lagi mendapat jatah imbuhnya pula.

Apakah mereka sudah jatuh tertimpa tangga......??? Ironis nya lagi disaat wartawan mendatangi kantor Lurah setempat (26/ 06/2013) untuk konfirmasi, tetapi beberapa orang pegawai kantor Kelurahan tersebut, mereka seolah tidak tahu terhadap apa yang terjadi terhadap jatah RASKIN yang mereka berikan pada warga masyarakat/RTS (rumah tangga sasaran). Terkait masalah RASKIN di Kelurahan Pasar Ma. Tembesi sekretaris Lurah (Zainal Kabri S.Ag) menjelaskan pada wartawan BIN tentang adanya potongan beras-beras yang disalurkan. Makanya adanya pengurangan seperti ini karna beras Bulog yang datang pada kami memang jumlah Kilogramnya sudah berkurang tutur Zainal, untuk lebih jelasnya lagi silahkan tanyakan pada Pak Lurah langsung karena beliau lah yang benar-benar memahami masalah ini ungkap Zainal pula. Sementara kepala Kelurahan Pasar Muara Tembesi (M.Rusli. S.Pd.I) tidak ada dikantor dinas. Dikonfirmasi wartawan BIN tapi nomornya tidak aktif. Menurut Sekcam (Suastian) 26/06/ 2013 harga RASKIN sampai ke RTS (Rumah tangga Sasaran) adalah seribu enam ratus rupiah (Rp.1.600) kata Suastian. Lalu mengapa masyarakat (RTS) harus membayar dua ribu rupiah (Rp.2.000) perkilogramnya ? Nanti akan terungkap dengan sendirinya seiring hukum yang berjalan dengan sang waktu. (Herlas/RID/JHP)

EDISI 79

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI ”MAKA TANI“ DIDUGA REKAYASA Jambi. BIN. PT PAKRIN yang bergerak di bidang hak pengusahaan hutan tanaman industri ( HTI) melakukan penanaman pohon Akasia, bertempat di areal PT . PAKRIN di blok Belagan Petak 02.16.17.07 dan 08 di dalam kawasan hutan produksi tetap bayat Desa Muara Bahar Kec. Bayung Lincir Kabupaten Banyu Asin, Propinsi Sumsel Palembang, yang didasarkan atas hak perizinan berupa keputusan Menteri Kehutanan No.226/KPTS – II /1998, tanggal pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri seluas ± 43.380 Ha di propinsi Sumsel Palembang , lokasi HTI berbatasan dengan lahan perkebunan sawit milik warga desa Muara Bahar, Kecamatan Bayung Lincir Muba Sumatera Selatan dan berbatasan dengan lahan sawit milik warga desa Sungai Bahar, serta lahan sawit warga desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi. Aktifitas penebangan pohon Akasia menggunakan alat-alat berat seperti BULDOZER dengan tujuan membuat areal perkebunan Kelapa Sawit, tindakan ilegal oleh Pengusaha PT. Sumber Teknik yang didanai oleh Liyanto sudah diperingatkan oleh PT.PAKRIN, namun hal itu tidak pernah diindahkan oleh Lianto dan Tohir pengusaha PT. Sumber Teknik, sehingga pihak PT.PAKRIN melaporkan perbuatan Lianto dan Tohir itu kepada Polres Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Akibat perbuatan dari lianto ini PT.PAKRIN menderita kerugian Rp. 7 Miliyar lebih. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana pasal 71 ayat 270 pasal 50 ayat 3 huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan , yakni setiap orang dilarang menebang pohon atau mengerjakan atau memungut hasil hutan atau menduduki kawasan hutan

tanpa memiliki hak dan dan izin dari pihak pejabat yang berwenang. Akhirnya Tohir di tahan melalui sidang di pengadilan Negeri Sekayu dengan vonis 8 bulan penjara dan denda Rp.500 juta dengan Ketua majelis Yudi Noviandri SH.M,H. Setelah setahun Tohir keluar dari Tahanan Lembaga Pemasyarakatan , kembali Tohir ingin menguasai Kebun Kelapa Sawit tersebut, yang pada saat itu warga Muara Bahar telah mengolah kebun tersebut selama Tohir berada di Lembaga Pemasayarakatan, Warga Muara Bahar ingin mengambil alih kebun kelapa sawit tersebut dari PT Sumber Teknik dengan alasan perusahaan tersebut menguasai kebun kelapa sawit itu tanpa ada Izin dari pihak kehutanan dan pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Palembang di tambah lagi Tohir terbukti merekayasa/ memalsukan data kelompok tani “ MAKA TANI “ . Pembuatan data kelompok tani “ MAKA TANI “ yang dibuat Tohir pada tanggal 25 Maret 2011 dan diketahui Kepala Desa Muara Bahar Herman Said serta Camat Bayung Lincir Drs. Busta Tamil Arifin NIP, ternyata Tohir Bin Medi statusnya tahanan Lembaga Pemasyarakatan Negeri Banyu Asin Palembang, jelas Tohir melakukan Rekayasa / pemalsuan Surat Pembentukan Kelompok Tani di RT 07 Desa Muara Bahar. Menurut Cikwan ketua RT 07 Muara Bahar , surat kelompok Tani RT 07 tersebut jelas palsu, maka warga telah membuat surat pengaduan kepada Kapolda Sumatera Selatan Palembang,agar Tohir Bin Medi segera diperiksa dan ditahan dengan tuduhan pemalsuan Surat Kelompok Tani RT 07 dan perambahan hutan milik HGU PT PAKRIN.

KEPALA DESA DIPOLMAN

DILANDA KEBINGUNGAN Menerima Kartu BLSM

Kartu BLSM yang dibagikan oleh kantor pos kepada para Kepala Desa namun setelah menerima kartu tersebut, Para Kepala desa menjadi bingung karena Kepala Desa mempertanyakan “ darimana para pembuat kartu BLSM mengambil datanya?” penuturan salah seorang Kepala Desa polewali mandar pada waktu wartawan BIN menemui ditempat kediamannya. Kepala Desa tersebut mengatakan bahwa ia tidak mau menerima kartu BLSM itu karena sangat beresiko sebab ada yang tidak tepat untuk menerima kartu BLSM. Orang yang mampu dapat sedangkan yang betulbetul miskin malah tidak memperoleh BLSM. “Ada pula yang lucu beberapa orang yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dan mendapatkan jatah BLSM. Yang paling menonjol adalah rumah tergolong mewah berdampingan dengan rumah yang kurang layak huni, dan yang mendapat kartu BLSM adalah penghuni rumah mewah sedangkan rumah kecil yang kurang layak huni tidak diberi, dan kejadian ini telah banyak terjadi. Oleh sebab

itulah kartu tersebut tidak saya terima, kecuali kartu tersebut direvisi kembali sesuai dengan data yang sebenarnya”, Ungkapnya lagi. Ada juga Kepala Desa, yang menurut penuturannya sama sekali tidak mau melihat kartu BLSM tersebut. “Silahkan kantor pos saja sendiri yang membagikan langsung kepada masyarakat, tapi jika lewat saya, saya tidak mau karena saya tidak mau didemo penduduk”, Tuturnya. Sebagian Kepala Desa diwilayah tersebut merasa heran, bagaimana caranya pegawai sensus memperoleh data yang tidak sesuai dengan keadaan dimasyarakat, bukankah sebaiknya pegawai sensus bila melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan aparat desa karena aparat desalah yang lebih mengetahui keadaan masyarakatnya. Nah… bagaimana sekarang ? Para Kepala Desa semua pada bingung dan mungkin yang paling bingung tentu masyarakat yang telah mengharapkan secepatnya BLSM dapat diterima oleh mereka dan pihak ke tiga yang kebingungan adalah Pak POS…… ( MHS / Editorial IIM. A )

 JAMBI

Jambi-BIN : Lisnawati Boru Marpaung menagis histeris melihat anaknya Hottua Halomoan Tampu Bolon membujur kaku di kamar jenazah RSU Raden Mataher Jambi. Kapolda Jambi Brigjen Pol Satriya Prasetya, rabu (26/6) secara resmi mengumumkan penyebab kematian dua siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Jambi usai latihan marathon, pada jumat (21/6) dan minggu (23/6). Lisnawati dan Altur tampu Bolon tidak mampu membendung air mata, Altur Tampu Bolon kematian anaknya merasa ganjil, memohon pihak Kepolisian dan Komnasham agar segera mengusut kematian anaknya yang ditemukan minggu (23 / 6) hanya berjarak ± 200 meter dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jambi, tolong diusut kematian anak saya dengan sebenarnya pinta Altur Tampu bolon senin (24/6). Kematian yang Ganjil Polda Jambi AKBP Gatot Santosa, pada hari selasa (25 /6) mengatakan Halomoan Tampu Bolon keluar dari barisan dan langsung hilang, pada waktu berselang setelah itu kawan halomoan, Feri dari Metro Jaya Jakarta jatuh dan pingsan dalam perjalan menuju Rumah Sakit Jambi. Feri juga menghembuskan napas terakhir, hari sabtu jenazah feri diantar ke Jakarta oleh P.Situmorang petugas dari SPN Polda Jambi minggu (23/6). Jenazah Hottua Halomoan Tampu Bolon baru ditemukan hanya berjarak 200 meter dari komplek SPN tersebut dan Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Mataher Jambi guna untuk diotopsi. “Aneh, kayak misteri, masak iya nyungsep disitu, kok bisa langsung mati,” ungkap Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN). Kapolda Jambi Brigjen Pol Satriya Prasetya mengungkapkan kematian Hotma Halomoan Tampu Bolon, siswa SPN yang mayatnya ditemukan di semak belukar, minggu sekitar jam 13,00, akibat dari kerusakan organ vital seperti jaringan otak, jantung dan kantung kemih , akibat tingginya suhu udara. Kapolda mengatakan penyebab kematian korban ini diketahui dari hasil kesimpulan visum laboraturium forensik Polda Sumatera Selatan. Dari hasil pemerikasaan luar dan dalam tubuh korban tidak ada ditemukan kekerasan, penyebabnya akibat cuaca yang ekstrim. Dari hasil visum dipastikan tidak ada

EDISI 79

Nasib Tragis Siswa SPN Polda Jambi PERL U DIUSUT KEMA TIAN PERLU KEMATIAN HAL OMO AN TAMPU BOL ON HALOMO OMOAN BOLON SISW A SPN POLD A J AMBI SISWA POLDA JAMBI

tanda-tanda kekerasan tegasnya dalam jumpa Pers Polda jambi pukul 14.00 hari kamis (27/6). Hasil penglihatan Tim BIN di komplek SPN Polda Jambi selasa (25/6) Pendidikan/latihan SPN Polda Jambi cukup keras sebab siswa SPN harus lari-lari sampai jam 13.00 siang, kebetulan cuaca di kotamadya sangat panas, seharusnya para siswa makan dan istrahat, namun siswa SPN Polda Jambi melakukan latihan lari-lari mengelilingi komplek SPN tersebut, siswa kiriman Metro Jaya Jakarta 339 orang meninggal 2 orang tinggal 337 orang,semula jumlah siswa yang ditampung SPN715. Meninggal 2 orang Feri dan Hottua Halomoan tap\mpu Bolon dan 1 orang mengundurkan diri, jumlah siswa yang tinggal di SPN menjadi 712 orang, selain itu dewasa ini siswa SPN yang sakit 11 orang yang sakit dirawat di dua rumah sakit di kota Jambi.AKBP Almansyah mengatakan 2 orang dirawat di Rumah Sakit DKT dan 9 orang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi. Menurut AKBP Gatot Santoso dia telah diperiksa Propam Polda Jambi Kasad Brimod Polda Jambi juga Mabes Polri Jakarta. Gatot Santoso mengatakan tetap mata pelajaran telah tersusun mulai dari jam 7.00 sampai jam 17.00 sore. Dari kalangan wartawan media cetak dan media elektronik baik masyarakat berpendapat pendidikan SPN Polda Jambi terlalu keras, akibatnya ada yang mati, ada yang mengundurkan diri bahkan siswa yang sakit sebanyak 11 orang, kemungkinan korban akan bertambah bilamana pendidikan siswa SPN masih terus latihannya masih keras. Titik terang kasus Polda Jambi memastikan penyebab kematian Feri Wahyudi siswa SPN yang meninggal pada hari Jumat ( 21/6) sama dengan Hotma, yakni akibat dari cuaca ekstrim. Saat kejadian cuaca mencapai panas 40 derajat celcius katanya. Meski demikian menurut Kapolda pihaknya masih mendalami kasus meninggalnya dua siswa SPN Jambi tersebut, lalu apa penyebab bagian wajah lebam dan hidung rusak masuk kedalam saat ditemukan? Mantan Pejabat Bareskrim Mabes Polri ini mengatakan kondisi wajah Hottua rusak akibat terjatuh

“Aneh, kayak misteri, masak iya nyungsep disitu, kok bisa langsung mati,”

telungkup ke tanah, arena lintasan pendidikan tanahnya tidak datar,saat itu korban diperkirakan terjatuh akibat cuaca ekstrim, jelasnya. Meski penyebab kematian dua siswa SPN Jambi sudah diketahui, Polda Jambi akan tetap melakukan pengusutan secara internal untuk mengungkap pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, sedikitnya 17 orang Instruktur SPN sudah diperiksa bidang propesi dan pengamanan (BIDPROPAM) Polda Jambi terkait kasus tersebut. Hal ini diungkapkan Kapolda Jambi Brigjen Pol Satriyah Hari Prastya kepada Wartawan dalam jumpa pers (27/6). Sudah 17 orang yang kita periksa, kalau Kepala SPN belum katanya, ditanya apakah Kepala SPN AKBP Gatot Santotso yang paling bertanggung jawab dan akan dilakukan pencopotan? Mantan Waka Polda Jambi ini mengatakan pihaknya masih melakukan penyelikan.Pemeriksaan tersebut dilakukan secara mengerucut dari bawah sampai ke atas. Kepala SPN bisa saja diperiksa, kita lihat saja hasil penyelidikannya bagaimana, namun pencopotan tidak kita lakukan terangnya lagi. Dari tujuhbelas orang Instruktur ada yang sudah menjadi pelaku, Kapolda memastikan belum ada yang terbukti menjadi pelaku semua masih dalam penyelidikan, mengenai waktu untuk mengetahui hasil penyelidikan belum bisa dipatok kapan selesainya. Selain itu menurut Kapolda pihanya sudah melakukan evaluasi dengan mengubah sistem pelatihan, kita lihat nanti situasi kalau mendesak kita akan kurangi latihan fisik terangnya. Kapolda juga memastikan kalau ada informasi yang menyebutkan jumlah siswa di SPN Jambi Overload itu tidak benar, karena memiliki 700 orang lebih. Kapolda mengakui ada kelalaian dari para Instruktur yang menangani latihan, sehingga mengakibatkan tewasnya dua siswa dan 13 siswa yang dirawat, namun dia membantah jika pelatih melakukan pemukulan.

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN GAGAL MENGATASI PENAMBANG EMAS TANPA IZIN (PETI)

LAKA LANTAS

DUA UNIT KENDARAAN RODA EMPAT ADU KAMBING BATANGHARI-BIN LAKA (Kecelakaan) berlalu lintas yang menyebabkan dua (2) unit kendaraan roda empat rusak berat diduga akibat adu kambing. Peristiwa LAKA tersebut terjadi Selasa (26/6) pukul 13:15 di Jalan Muara Bulian-Tembesi (Desa Tenam) Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari (Jambi) dimana mobil kijang warna hitam bernopol DI893NE yang membawa empat orang penumpang meluncur dari arah Tembesi hendak menuju arah Kota Muara Bulian dan dari arah berlawanan muncul mobil truk colt diesel 125 PS berwarna kuning bernopol BH8224KU hendak menuju arah Tembesi yang diduga terlalu kekanan memakan badan jalan sehingga tabrakan dua jenis kendaraan roda empat ini pun terjadi. Hasil temuan Tim BIN di lokasi kejadian Selasa (26/06) mobil Toyota kijang bernopol D1893NE yang dikemudikan kapten Ajun (Topik) Anggota pasukan militer Lubuk

Linggau tersebut mengalami rusak berat (Ringsep) bagian depan sebelah kanan, sehingga menyebabkan cidera berat dan ringan bagi awak penumpang dan sopir (Kapt Ajun-Topik) itu sendiri. Sementara mobil Truck colt diesel 125 PS bernopol “BH8224KU” yang dikemudikan (Salam) 43 tahun warga rantau pandan –Muara Bungo Kab. Bungo hanya mengalami rusak ringan dibagian depan mobil tersebut. Kapolres Batanghari (AKBP. Robert A.Sarmin SIK) melalui kasat lantas (AKP. M.Gunawan) saat dikonfirmasi Tim BIN pada Rabu (26/06) lewat telepon selular membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut. Saat peristiwa terjadi, beberapa orang petugas dari SATLANTAS Polres Batanghari langsung melakukan olah (TKP) tempat kejadian perkara serta melakukan penanganan cepat terhadap peristiwa kecelakaan yang terjadi, tidak ada korban jiwa, akan tetapi mengalami luka memar dan satu orang patah tangan kanan, imbuhnya pula. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Untaian kalimat singkat ini hendaknya harus menjadi catatan sendiri bagi setiap orang karna kalimat singkat ini bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Apalagi bagi pengguna jalan raya saat menggunakan kendaraan yang dikemudikan dalam berbagai aktivitas. (Herlas/RID/JHP )

sisa puing - puing kapal penambang emas tanpa izin yang di bakar (BIN-Red) JAMBI-BIN, Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) merajalela di kabupaten Sarolangun, ini terjadi karena tidak tegasnya penegak hukum terbukti pada awal Juni razia PETI program pemerintah kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja di dampingi POLRES dan TNI. Razia dari depan rumah dinas Bupati sampai desa Panti hanya berhasil membakar 21 kapal penambangan emas tanpa izin dan tidak seoarangpun pemilik kapal penambangan emas yang di tangkap, di duga ada pihak tertentu yang membocorkan razia tersebut. Namun tidak sedikit pun para penambang merasa takut, terbukti setelah dua hari razia berakhir, para penambang emas sudah beroperasi kembali, seorang ibu warga pulau pianang mengeluh dengan ulah para penambang emas, karena tanah miliknya di pinggir sungai tembesi longsor beserta empat (4) batang kelapa sawit, saat dikonfirmasi ibu tersebut mengatakan pemilik kapal tambang emas tanpa izin tersebut mempunyai beking oknum TNI yang berinisial AMD, ibu tersebut sudah melapor kepada pemerintah setempat namun tidak

pernah mendapat tanggapan. Sehingga akibat lemahnya para penegak hukum tersebut maka kapal penambang emas tanpa izin semakin tumbuh pesat bak jamur di musim hujan, sepanjang sungai tembesi mulai dari jembatan kota Sarolangun sampai pauh berderet kapal penambangan emas tanpa izin. Berdasarkan keterangan tersebut, wartawan BIN mencoba mencari kebenaran informasi itu dengan mendatangi salah satu pemilik kapal tambang emas tanpa izin di Puh sebut saja AC . Ternyata memang benar AC mengatakan setiap bulannya dia diwajibkan setor uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah).

 BATAM & KEPRI

EDISI 79

Walikota Tanjungpinang tidak dapat di jumpai

MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL Kepri-Batam BIN. Peringatan Hari Anti Narkotika dilaksanakan di Gedung Lancang Kuning Mapolda Kepulauan Riau (26-06-2013), Hari Anti Narkotika Internasional dengan semangat “ AKSI GLOBAL UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT TANPA NARKOTIKA” yang di Pimpin langsung Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endang Sudradjat dan di hadiri Wakapolda Kepri Kombes Pol Richard Marlon Lumban Tobing, SH. Dan pejabat utama Polda Kepri serta tamu undangan Gubenur Kepriyang diwakili Dinas Kesehatan Kota Batam, Kejati Kepri, Danrem 003/ Wira Pratama, Dantalamal IV, Kepala BNNP Kepri, Kepala BPOM Kepri dan Tokoh Masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Kombes Pol Agus Rohmat melaksanakan acara pemusnaan barang bukti Narkotika tahun 2013. Dir. Narkoba Kombes Pol Agus Rohmat hasil terhadap

penangkapan tanggal 06 juni 2013 di pimpin langsung oleh Direktur Resesse Narkoba dan juga Kasubdit II AKBP Heru dan BNNP Kepri yang di back up Dit Tippidnarkoba Bareskim Polri.

Listrik Sering Padam, Mahasiswa dan Ormas Demo Kantor PLN PLN menandatangani surat pernyataan jaminan tidak akan ada pemadaman

Tj Pinang- BIN. Puluhan Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kepri Mahasiswa dan Ormas unjuk rasa di kantor PLN dijalan Bakar Batu KM 2 Tanjung Pinang. Unjuk rasa ini terjadi akibat seringnya pemadaman Listrik yang mengakibatkan rusaknya berbagai macam peralatan elektronik warga masyarakat. Massa yang mulai berkumpul di tepi laut Melayu Square pada pukul 09,00 WIB nelakukan Long march menuju kantor PLN sambil membawa sepanduk bertuliskan” GARA-GARA KALIAN PLN, RUSAK SEMUA . MANA KEPALA OTAK KALIAN PLN BODOH..!” demikian tulisan di spanduk yang mengecam kinerja PLN. Massa yang dipimpin Andi Cory dan Basyarudin bergantian melakukan orasi didepan kantor PLN, dan melempar telur busuk sebagai hadiah ulang tahun PLN Dan menyadari akan kinerja buruknya. ”kami kasih waktu sampai jam 13,00 WIB ,apabila tidak ada respon dari pihak PLN kami akan masuk” ujar massa itu dengan nada kesal, sambil melemparkan alat-alat elektronik yang telah rusak

akibat seringnya pemadaman listrik di Tj Pinang. Pada pukul 12,00 WIB massa menghentikan orasinya untuk melakukan Sholat Dzuhur dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Pihak PLN yang difasilitasi oleh Kapolresta Tj Pinang AKBP Patar Gunawan dan Dandim 0315 Letkol Inf Asmara Dewa. Dalam pertemuan dengan massa pengunjuk rasa PLN diwakili oleh Endi Novian Asisten Pembangkit PLN Cab Tj pinang dihadapan massa mengatakan,kami selalu mendorong pihak PLTU untuk memaksimalkan perbaikan,dan kami juga merencanakan menambah daya,agar tidak ada lagi pemadaman,bulan depan kita akan mendatangkan lagi tambahan daya sekitar 15 MW” ujar Endi Novian ketika itu. Namun para pengunjuk rasa tidak percaya begitu saja dengan janji- janji PLN. Andi Cory ketua pengunjuk rasa meminta PLN membuat pernyataan tertulis bahwa tidak ada lagi pemadaman” buatlah surat pernyataan untuk jaminan,bahwa tidak ada lagi kebohongan PLN kepada public”ujar Andi saat itu. Permintaan Massa itu akhirnya dikabulkan oleh PLN, dengan ditanda tanganinya surat kesepakatan Tidak adanya pemadaman, dan akan di publikasikan di media Massa. Dan pada pukul 13,00 wib massa dengan tertib membubarkan diri.( Ranto Siburian)

PULUHAN PENAMBANG BAUKSIT ILEGAL TIDAK MENGINDAHKAN LINGKUNGAN Tanjungpinang BIN. Penambangan Bauksit di Tanjungpinang yang beromsetkan Milyaran Rupiah ini kembali beroperasi yang sebelumnya sempat mandek. Salah satu pelaku usaha Penambang Bauksit PT AIPP (Alam Indah Purnama Panjang ) yang ada di Sebauk daerah Segarang sekitarnya yang dijumpai BIN salah satu bagian pengawas dilapangan Parjo mengatakan terkait masalah Ijin perusahaan ini ada dan mengenai surat-suratnya ada di kantor, PT AIPP melakukan penambangan Bauksit seluas 108 Ha ini telah mengantonggi ijin resmi dan hasil perhari hanya mendapatkan hasil 1500 ton dan kamipun bekerja 2 shif ungkap parjo ke BIN yang sebelumnya melarang untuk mengambil foto lakasi tersebut dengan alas bahwa atasan melarang siapun yang masuk tanpa ijin dilarang memoto lokasi. Parjo juga mengatakan bahwa untuk penambangan Bauksit hanya diketahui ada 3 yaitu AIPP, Lapindo, Kreta Kencana dan perusahan ini baru beroperasi semenjak ditutup bulan lalu, untuk penambang-penambang Bauksit yang lain parjo tidak tau dan tidak ada perusahaan ini membeli dari penambang liar, dan kalau ingin mengetahui segala asset perusahaan beliau mennyarankan ke pimpinan aja yaitu Pak Simin. Dalam area sekitar

terdapat kendaraan dan alat berat yang beroperasi untuk mengangkut Bauksitbauksit yang telah ditumpuk, diantaranya 7 buah dump trek berukuran 15 ton dan alat berat Beco 1 buah,Loder 4 bauh dan terdapat juga tongkang yang telah stanbay untuk menggangkut bauksi yang akan dikirim ke luar Negeri. Menurut sumber BIN, dari penambangan Bauksit ini daerah hanya mendapatkan 400 Juta Per tahun. Terkait penambangan ini mengakibatkan adanya dampak lingkungan yang rusak parah baik di darat maupun dilaut yang menutupi terumbu-terumbu karang yang berasal dari pencucian Bauksit. Yang menyebabkan para masyarakat nelayan sekitar tidak bisa mencari nafkah. Menindaklanjuti penambangan ini kepada pemerintah setempat , Walikota Tanjungpinang tidak dapat ditemui oleh TIM BIN. (TIM KEPRI)

UNDIAN KIM MARAK DI BATAM Batam-BIN. Permainan undian KIM atau hadiah berupa Emas marak di Batam, permainan ini sangat menggiurkan karena hadiah yang dipajang sangat banyak sekali seperti ; motor, TV, LCD, Laptop, kulkas dan barang elektronik yang lain sampai ke Emas. Harga kupon yang ditawarkan satu-persatu kepada pemain bervariasi dari Rp. 50.000,- hingga Rp. 200.000,Rupiah tergantung hadiah yang diundi oleh marketing atau karyawan KIM. Permainan KIM taktik yang dilakukan mengguncang tabung yang berisi nomor undian dengan di iringi lagu dan mengisyaratkan menconteng nomornomor yang telah disajikan oleh pemilik KIM. Permainan ini banyak dijumpai di pujasera yang ada di Kota-kota Kepri seperti Batam salah satunya seperti Pujasera Pacific, Seraya Foodcut, A2, Cikitsu dan masih ada tempat-tempat pujasera lainnya. Menurut salah seorang bernama Budi “permainan ini tergantung dari keberuntungan kalau pas nomor undian yang kita pasang keluar bisa dapat hadiah tetapi sebaliknya kalau tidak keluar ya nggak dapat hadiah. Sekarang saya sudah jarang kesana, karena kemarin pihak

POLDA TIDAK MENTOLERIR JUDI

berwajib merazia salah satu pujasera. Kesini juga tidak sering, cuma untuk menghilangkan rasa suntuk aja permainan seperti ini sama juga dengan gelper yang waktu ini buka dengan berbentuk kupon,” terangnya kepada Media BIN. Kapolda kepri melalui Humas Polda AKBP Hartono mengatakan, Polda Kepri tidak mentolerir judi dan meminta kepada awak media agar turut melaporkan bila ada kegiatan judi di Kepri kepada Media BIN. Media BIN dan lain adalah suatu obyek yang mengisyaratkan segala baik buruknya kegiatan manusia dan sebagai sumber bentuk pengaduan secara tidak langsung kepada instansi terkait. ( TIM KEPRI )

 BATAM & KEPRI

Ada Apa dengan Limbah Di Batam Batam BIN. Limbah Sisa Aspal yang sengaja ditimbun keluar kepermukaan tanah di samping SPBU Kelurahan Tiban Kampung Kec sekupang. Beberapa orang sedang mengukur tanah, dan alat berat sedang mengerjakan pengesrataan tampak berhenti karena terdapat cairan Aspal. Ketika ditanya kepada petugas pengukuran, mereka mengatakan tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, mereka hanya karyawan yang di tugaskan untuk mengukur tanah. Ketika meminta keterangan ke Kantor property berdasarkan informasi salah satu karyawan yang dijumpai mengatakan mereka tidak tahu pemilik lahan tersebut, mereka hanya pekerja saja. Limbah Pasir Galangan Kapal Limbah Pasir tertumpuk banyak di Komplek Walakaka Batam Center yang diperuntukan Perusahaan Galangan Kapal. Pasir ini ditumpuk ke dalam bag atau PS Ball dengan berat 2 Ton bermerek A1 dengan SNI 15-3781 1995, product of Indonesia PT Purna Baja Harso, SUCOFINDO (PCS 0004501) dan terdapat juga IRON GR ANULAR. Zani selaku staf Pengawas Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Batam mengatakan pihaknya telah memberikan surat perintah agar segera dirapikan PS BALL yang ada di Walakaka agar dimasukkan ke dalam jumbo bag dan dipindahkan ke gudang Batu Ampar. Waktu yang diberikan selama tiga minggu sejak surat ditanda tangani tanggal 28 Mei. PS BALL yang ada di

Diduga Ada Konspirasi, Batam dianggap Belum Layak Mendapat Adipura

Batam-BIN. Batam dengan Walikota Ahmad Dahlan mendapatkan ADIPURA Lingkungan Hidup Daerah di Jakarta pada acara Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Apa yang menjadi kualifikasi atau verifikasi dan syarat seperti apa untuk mencapai dan mendapatkan ADIPURA tersebut?? Supaya ADIPURA tahun yang akan datang Batam masih mendapatkannya. Kelurahan Belian semakin lama banyak pertambahan penduduk diperkirakan 25 ribu jiwa, namun masyarakat ada yang kurang setuju dengan penghargaan yang didapatkan pemerintahan Kota Batam, karena masih banyaknya sampah rumah tangga masih belum terangkut dan berserakan disetiap lapangan perumahan. Hal ini perlu dipertannyakan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Belian Hasibuan mengatakan “saya mengapresiasi keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan Ahmad Dahlan sebagai Walikota Batam, penghargaan mempunyai peran sangat penting untuk membenahi struktur semua lapisan”. Contoh yang ditemukan sampah-sampah pasar yang dibuang tidak sesuai dengan tempatnya sudah hampir 5 tahun beroperasi,

tetapi kenyataannya pemerintah tutup mata atau tutup mulut, itu harus dipertanyakan juga kepada Ahmad Dahlan maupun Menteri Lingkungan Hidup. Ini contoh kemana saja semua pejabat pemerintahan atau penegak hukum baik daerah dan di pusat, ini bisa dijadikan bukti bahwa Dahlan main-main terhadap pengusaha. Berarti Dahlan tidak konsisten dengan peraturan yang dibuat, padahal ADIPURA yang di dapat tidak sepadan apa yang ada terjadi dilapangan. ADIPURA yang di dapat pemerintahan Kota Batam patut diduga adanya Konspirasi suatu kegiatan pelanggaran Undang-Undang atau peraturan yang ada, dalam kata lain ada dugaan kerjasama yang notabene tidak sehat. Saat Walikota Kota Batam Drs. Ahmad Dahlan dikonfirmasi mengenai ADIPURA dan Undangundang Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009, beliau tidak menjawab. ADIPURA adalah suatu kebanggaan bagi Kepala Daerah karena ini bukan sekedar mencatutkan nama baik atau popolaritas Kepala Daerah saja, tapi harus sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan Menteri Lingkungan Hidup. Batam merupakan daerah berpenduduk padat berdekatan dengan Negara luar seperti Singapur dan Malaysia menjadikan Batam kawasan industri yang cukup padat. Adipura menjadi menjadi ajang penilaian setiap tahunnya untuk memotivasi Kepala Daerah agar tetap menjaga kelestarian alam baik dari air, tanah, udara dan semua habitat yang ada. (TIM KEPRI )

POLISI KAWAL MOBIL SUBARU TANPA ADA PLAT NO POLISI

Gambar yang berhasil di ambil oleh wartawan BIN dilokasi dan pencemaran yang diakibatkan limbah tersebut. Bahkan wartawan BIN sempat dibentak dan dihalanghalangi saat meliput berita ini

Walakaka itu bukan limbah B3 melainkan material. Ketika ditanyai melalui telepon mengenai nama pemilik dan alamat yang ada di Batu Ampar, mereka menjawab dengan arogan kepada Media BIN “kamu melebihi Penyidik dan tidak mungkin saya memberi tahu Nama Perusahaan dan dimana letak gudang yang di Batu Ampar!”, dan sempat cekcok menanyakan perihal siapa yang berwenang melakukan penyidikan dan konfirmasi terkait ini. Tim BIN mengatakan kami hanya komfirmasi tugas Undang-undang, dan Zani

EDISI 79

menjawab pihaknya juga ada Undangundang yang mengatur. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Ir. Dendi Purnomo yang dihubungi Tim BIN tidak menjawab, kemudian Tim BIN menanyakan lewat pesan singkat mengenai penanganan limbah dan penindakan limbah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup kepada Kepala Daerah Walikota Batam Drs. Ahmad Dahlan namun tidak mendapati jawaban. ( TIM KEPRI )

MERASA DITIPU, KARYAWAN PT. BANDAR ABADI MELAKUKAN DEMO Batam- BIN. PT Bandar Abadi Perusahaan Shipyard atau Galangan Kapal yang terletak di Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji didemo Karyawan. Puluhan buruh melakukan aksi demo damai (29/5/13) di jalan pintu masuk dan pintu gerbang masuk Perusahaaan. Menurut Az dan Eri yang ditemui BIN mengatakan karyawan melakukan aksi demo adalah bentuk solidaritas Buruh yang terkena dampak PHK yang dilakukan oleh Perusahan PT.Bandar Abadi secara sepihak. Kejadiannya diawali dengan adanya pengumuman yang di buat oleh perusahaan kepada karyawan isinya pengambilan Kartu Berobat, tetapi yang dilakukan perusahaan ternyata karyawan harus menandatangani surat yang ternyata adalah surat PHK. Karyawan yang di dalam lembaran pengumuman sebanyak 25 orang yang tertulis pada tanggal 06 mei 2013 yang dibuat oleh pihak perusahaan. Az juga mengatakan bahwa sebelumnya ada kesepakatan kerja yang telah disepakati antara perusahaan dengan karyawan pada tanggal 02 mei 2013 yang pointnya ada 6 yang ditandatangani dengan Marselina dan juga di saksikan oleh pihak Disnaker Batam antara lain Aldy Adminal, Patar Pakpahan, Tukiman dan dari pihak kepolisian Tua Turnip Kapolsek sebelum Bambang menjadi Kapolsek Batu Aji. Pada tanggal 20 Mei 2013 ada kesepakatan kerja yang dibuat antara lain pihak Bandar Abadi, Pekerja dan Disnaker Batam yang point-pointnya ada 6 dan dari hasil tanggal 29 Mei 2013 ada 4 point.

Batam-BIN. Iring-iringan mobil baru yang belum mempunyai NOPOL terlihat dijalan raya seputaran Seipanas Batam Kota yang dikawal mobil PJR ( Patroli Jalan Raya ) DITLANTAS POLDA KEPRI . Menurut Adrian marketing Exsecutive yang dijumpai TIM BIN mengatakan, Mobil baru bermerek SUBARU yang dikawal oleh pihak kepolisian dilakukan biasanya dari gudang pelabuhan yang akan kita bawa ke gudang kita atau di bawa ke Dealer atau Shoroom yang berkantor di Komplek Mahkota Raya Blok D No. 9-12A . Hal itu memang sering kita lakukan kalau ada mobil baru datang ke Batam merk SUBARU itupun setelah kita urus terlebih dahulu segala dokumen ke Bea Cukai baru bisa dibawa, dan mengenai berapa unit setiap kendaraan yang masuk ke Batam ± sampai 15 unit dan juga masalah market penjualan ± 5 Unit terjual. Kasat Lantas Poltabes Barelang Kompol Indra mengatakan bahwa mobil yang belum mempunyai NOPOL bisa beroperasi di jalan sepanjang ada permintaan kita kawal, kemungkinan pihak pemilik kendaraan tidak ada prasarana pengangkut, kepada Media BIN.

Dengan dalih mengambil kartu berobat, malah di PHK

Sebelum karyawan melakukan aksi demo di PT Bandar Abadi tanggal 29 Mei 2013 menurut Az pihak perusahaan telah melaporkan satu orang karyawan ke pihak kepolisian Polsek Batu Aji. Mulanya pada tanggal 16 Mei 2013 adanya pengumuman yang dibuat oleh perusahaan yang isinya memgumumkan kepada 25 karyawan untuk mengambil kartu berobat, salah satu karyawan yang hendak keluar dari Office Meeting kakinya menendang pintu , kejadian tersebut terjadi kurang lebih jam 15.45 WIB, setelah kejadian sekitar jam 09.00 WIB malam pihak kepolisian datang ke Perusahaan untuk mengambil pintu yang di tendang . Sekarang karyawan yang dilaporkan pihak PT.Bandar Abadi dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Kapolsek Batu Aji Kompol Bambang setelah dikonfirmasi media BIN tentang tugas dan fungsi kepolisian waktu demo karyawan Bandar Abadi, mengatakan bahwa tugas dan fungsi kepolisian pada saat terjadinya demo karyawan PT.Bandar Abadi adalah sebagai pengamanan saja, dan tidak ada unsur kepemihakan. Dan ketika ditanya adanya pihak kepolisian yang mengatakan untuk apa demo, karena adanya yang menungganggi suatu kepentingan kepada karyawan, Bambang mengatakan saat itu saya di Polda karena ada sprin dan sedang mendampingi KAPOLDA. Ketika Tim Media BIN mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Disnaker Kota Batam dan Kepala Disnaker Kota Batam namun tidak ada di tempat. ( TIM Kepri ).

 KALIMANTAN

MASY ARAK AT MASYARAK ARAKA KOTIM MASIH MEMPERT ANY AK AN MEMPERTANY ANYAK AKAN

Kejelasan Pernikahan Bupati Kotim Dengan Vita Kalteng – BIN Pernikahan Vita “KDI” dengan Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, H. Supian Hadi, telah menghebohkan pemberitaan. Kedekatan penyanyi dangdut dengan pejabat kembali menjadi perbincangan. Novita Anggraeni, dikabarkan telah menikah dengan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Haji namanya. Supian Hadi. Sejak kabar tersebut beredar, Vita pun menarik diri dari dunia yang telah membesarkan Pedangdut Vita “KDI” dikabarkan telah menikah dengan Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, H.

Supian Hadi. Bahkan, Vita dikabarkan telah menikah diam-diam. Namun, keluarga Vita membantah pernikahan tersebut dilakukan diam-diam. Menurut mereka, pernikahan Vita dilakukan secara terbuka di Jakarta, dan mengundang puluhan tetangga Vita.Namun, baik warga maupun kakek nenek Vita mengaku tidak tahu menahu siapa sebenarnya suami Vita. Berbeda dengan kondisinya sekarang yang tinggal di rumah megah dengan harta berlimpah, Vita ternyata menghabiskan masa kecilnya dengan tinggal di rumah sederhana milik kakek dan neneknya, Panijan (73), dan Suparni (68), di tepi rel kereta api kelurahan Mangundikaran kecamatan Kota Nganjuk, Jawa Timur. Panijan menuturkan, sejak kecil Vita ikut tinggal bersama dirinya, namun sejak menjadi artis Vita jarang datang. Sesekali, Vita hanya mampir melihat keadaan kakek, dan neneknya saja. Saat Vita menikah di Jakarta, Panijan mengaku ikut hadir bersama istrinya. Pedangdut Vita “KDI” dikabarkan telah menikah dengan Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, H. Supian Hadi. Bahkan, Vita dikabarkan telah menikah diam-diam. Namun, keluarga Vita membantah pernikahan tersebut dilakukan diam-diam. Menurut mereka,

Dampak Eksplorasi PT. FMA

War ga Sung ai arg Sungai Cempa ga Mandi Cempag Lumpur Kalteng - BIN Dengan mempertegas sikap managemen PT.Fajar Mentaya Abadi (FMA) terhadap keadaan air sungaicempaga yg makin hari semakin keruh dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat sepanjang sungai cempaga untuk kebutuhan sehari – hari mandi, cuci pakaian dan untuk air minum. Wawan kordinator beberapa desa das cempaga pada BIN mengatakan “ Masyarakat desa seolah- olah binatang yang mandi dilumpur untuk warga di pinggir pantai” ucapnya. Wawan menambahkan sedangkan perjanjian sudah habis batas waktunya , yang mana ada kesepakatan untuk sarana air bersih. Malah waktu ditanyakan dengan salah satu humasnya Supian warga desa patai, malah berucap “ Kalo masyarakat keberatan kenapa tidak dilaporkan “ pernyataan ini memicu kekecewaan di hati masyarakat di tambah lagi ada kejadian kemaren sore 17/06/2013, lima lanting atau bangunan terapung milik warga tertabrak lagi kejadian di Desa Patai Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Sikap yang dicerminkan oleh saudara Supian sebagai salah satu humas itu, menunjukan ke arogansian terhadap warga, apakah warga harus mengambil langkah sendiri dengan cara mereka sendiri kelak jika tidak ada sikap yang inigin bersinergi dengan masyarakat. PT. Fajar Mentaya Abadi (FMA) sudah ada itikad baik untuk besenergi dengan masyarakat,dan berjanji untuk menegur salah satu humasnya ujar pak Abdul Gani selaku kepala humas , namun yang disayangkan itikad baik dari PT. FMA tidak dibarengi dengan PT lainnya yang juga menggunakan das cempaga,masalah CSR pihak PT. FMA berjanji akan segera merealisasikannya. Masyarakat menyambut dengan positif sikap dari kepala Humas PT. FMA tersebut dan disayangkan sikap dari PT lainnya , semoga hal ini bisa menjadi dasar pihak pemerintah daerah mempertanyakan keseriusan dari investor dalam berinvestasi di kotim yang terkesan belum mau bersinergi dengan masyarakat. (deddy dj BIN Kalteng )

EDISI 79

pernikahan Vita dilakukan secara terbuka di Jakarta, dan mengundang puluhan tetangga Vita.Namun, baik warga maupun kakek nenek Vita mengaku tidak tahu menahu siapa sebenarnya suami Vita. Berbeda dengan kondisinya sekarang yang tinggal di rumah megah dengan harta berlimpah, Vita ternyata menghabiskan masa kecilnya dengan tinggal di rumah sederhana milik kakek dan neneknya, Panijan (73), dan Suparni (68), di tepi rel keeta api kelurahan Mangundikaran kecamatan Kota Nganjuk, Jawa Timur. Panijan menuturkan, sejak kecil Vita ikut tinggal bersama dirinya, namun sejak menjadi artis Vita jarang datang. Sesekali, Vita hanya mampir melihat keadaan kakek, dan neneknya saja. Saat Vita menikah di Jakarta, Panijan mengaku ikut hadir bersama istrinya. Pernikahan tersebut, menurut Panijan tidak dilakukan secara diam-diam, tetapi secara terbuka dengan mengundang banyak tamu termasuk puluhan warga

kelurahan Kramat-Nganjuk, yang menjadi tetangga di rumah tempat orangtua Vita tinggal. Menurut Panijan, saat itu puluhan warga kelurahan Kramat bersama keluarga Vita berangkat bersama-sama ke Jakarta dengan menaiki kereta api. Namun Panijan maupun istrinya tidak tahu menahu siapa sebenarnya pria yang menjadi suami cucunya. Hal senada juga diungkapkan warga yang tinggal di sekitar rumah orangtua Vita di kelurahan Kramat Kota Nganjuk. Menurut mereka, saat Vita menikah di Jakarta, banyak warga yang diajak untuk menyaksikan proses pernikahan tersebut. Bahkan, karena banyaknya warga yang ikut, keluarga Vita sampai menyewa satu gerbong kereta api khusus untuk keluarga, dan para tetangganya.Warga juga mengaku tidak tahu siapa sebenarnya suami Vita, mereka hanya tahu suami pria tersebut kaya, dan berasal dari Kalimantan. (deddy dj BIN Kalteng )

IJIN PT. FAJAR MENTAYA ABADI (PT FMA) DIPERTANYAKAN Sampit – Kalteng BIN Diduga dari 23 ijin hanya terdapat 2 ijin IUP Eksplorasi tambang Bauksit yang telah memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Terkait keberadaan PT. FAJAR MENTAYA ABADI (PT FMA) yang beroperasi di Desa Sudan, Kecamatan Cempaga Hulu. LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kalteng telah memantau di Website/Blog Kalteng Mining.com dan diperoleh informasi bahwa PT. FAJAR MENTAYA ABADI (PT FMA) merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang hanya masih pada tahap Eksplorasi dengan bahan yang ditambang adalah Bauksit, memiliki luas izin 2803 ha. Diketahui pula berdasarkan data dari Website/Blog Kalteng Mining.com bahwa PT. FAJAR MENTAYA ABADI (PT FMA) merupakan IUP Eksplorasi yang belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Sekedar untuk diketahui bahwa di Kabupaten Kotawaringin Timur dari 23 izin hanya terdapat 2 izin IUP Eksplorasi tambang Bauksit yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk tahap Eksplorasi yaitu PT. PARENGGEAN MAKMUR SEJAHTERA dengan

luas 459.84 Ha dan PT. CITRA MENTAYA MANDIRI dengan luas 494.00 Ha. Kami harap Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memberikan informasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 ayat (7). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F menyatakan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. (Perubahan II 18 Agustus 2000). Mengingat Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPW Provinsi Kalimantan Tengah juga menyayangkan pembiaran yang dilakukan oleh Bupati Kotim, Distamben Kotim termasuk Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap 2 buah surat Gubernur Kalteng dengan Nomor : 540/650/Tamben, tanggal 31 Oktober 2010 dan Surat dengan Nomor : 254/714/ Tamben, tanggal 25 November 2011. Salah satu poin dari surat Gubernur adalah meminta agar mengamankan seluruh bahan galian yang telah ditambang, baik yang berada di stock file atau yang sudah terangkut keluar wilayah IUP, agar tidak di ekspor keluar wilayah Kotim, ( Deddy Dj )

 KALIMANTAN

DUGA AN K ASUS TERK AIT DUM 44 RUMAH DINAS DUGAAN KASUS TERKAIT MILIK PEMK AB K OTIM YYANG ANG MELIBA TK AN PEMKAB KOTIM MELIBATK TKAN MANT AN BUP ATI K OTIM MASIH TIDAK JEL AS MANTAN BUPA KOTIM JELAS Kalteng BIN Kejaksaan Tebang Pilih dalam menangani kasus, nampaknya masih berlaku bagi institusi penegak hukum yang satu ini. Pasalnya, hingga saat ini penanganan kasus terkait dum 44 rumah dinas (Rumdin) milik Pemkab Kotawaringin Timur yang melibatkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Wahyudi K. Anwar masih tidak jelas. Padahal informasi terakhir, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampit, telah mengeluarkan Surat Perintah (SP) untuk menyelidiki dan mengumpulkan full data terkait pelepasan aset daerah yang dinilai banyak pihak telah merugikan keuangan negara miliaran rupiah lebih. Menyinggung sikap Kejati masih tebang pilih dalam menangani kasus Korupsi di Kalteng, Johnnyzal dengan tegas membantah tudingan tersebut. “Siapa bilang kita tebang pilih. Semua penanganan kasus melalui proses secara bertahap dan memerlukan bukti-bukti yang kuat. Kalau memang betul ada pelepasan aset daerah dan terindikasi merugikan keuangan negara, pasti akan kita tangani,” ungkapnya. Dikemukakannya, salah satunya adalah Bupati Kotim, Wahyudi K. Anwar, mengingat kasus tersebut sudah dilimpahkan dari Kejari sampit. Bahkan, mantan Kejari Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara ini, menyebutkan Kejari Sampit sudah menyerahkan tiga bundel dokumen hasil pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Pelabuhan CPO ILLEGAL Marak Di KOTIM K AL TENG KAL ALTENG

Kalteng-BIN Sejumlah pelabuhan di Kotawaringin Timur disinyalir menjadi pintu distribusi minyak sawit mentah ( CPO ) illegal. Seiring kian gendutnya Perusahaan Besar Sawit ( PBS ), Pengusaha hitam pengemplang pajak dan pungutan daerah pun ikut memanfaatkan kondisi ini dengan memarakkan pelabuhan itu.

“Dokumen-dokumen laporan itu sudah kami terima, berkasnya tebal dan banyak, tapi kami masih menunggu dua dokumen lagi dari Kejari Sampit. Antara lain, menyangkut SKSK Bupati yang diterbitkan terkait pelepasan aset Pemda Kotim,” kata Agus. Saat itupun, Agus menegaskan Intel Kejati Kalteng sudah mengirimkan surat dan bahkan menelpon ke Kejari Sampit agar

Perusahaan besar perkebunan atau PBS terus melaju di Kalimantan Tengah ( Kalteng ) terutama di kabupaten Kotawaringin Timur ( Kotim ). Menarik memang untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi sinyelemen sejumlah LSM tentang maraknya pelabuhan yang menjadi distribution gate CPO membuat Kalteng terutama Kotim tak habis pikir. “ Kondisi seperti itu menuntut pengawasan ekstra ketat dari berbagai instansi berwenang di bidang kepelabuhan di Kotawaringin Timur” Ungkap Kordinator lapangan Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA ) M.Sofian dikantor DPW LIRA Kalteng pekan lalu. Tuntutan ini menurutnya, untuk mengatasi bermainnya pengusaha hitam dalam menghindari pungutan pajak dan pungutan daerah lainnya yang berkaitan dengan hasil produksi sawit serta turunannya. Sinyalemen di publick yang di tangkap BIN menyebutkan, berproduksinya pabrik CPO dalam mengolah buah sawit memicu maraknya pembangunan dermaga pelabuhan yang memenuhi standard nasional ( Legal ), juga dermaga yang sama sekali tidak memenuhi standard yang telah di tentukan, bisa di katagori illegal. “Banyak yang dirugikan dengan berdirinya pelabuhan atau dermaga yang tidak jelas ijinnya,Diantaranya memberi peluang untuk masuknya pupuk bersubsidi yang digunakan untuk perusahaan sawit yang semestinya menggunakan pupuk nonsubsidi, Pencemaran lingkungan akibat bongkar muat CPO, terganggunya lalu lintas perairan serta rawan terjadi kecelakaan.

EDISI 79

secepatnya melengkapi berkas susulan tersebut.Pokoknya tenang saja, setiap kasus yang ditangani di Intel, tidak pernah mandeg. Kita bergerak cepat, bila sudah dirasa cukup kasusnya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan, baru ditetapkan tersangkanya,” tandas Assintel. Saat ditanya siapa-siapa yang nanti akan diperiksa, Agus dengan lugas menjawab tentu orang-orang yang terkait dengan pelepasan aset Pemda. Antara lain, sebutnya, pejabat yang mengeluarkan SK, siapa pelaksananya, dan siapa yang menawarkannya, terus berkembang sampai menyangkut harga berapa aset tersebut dijual. Seperti diketahui, penyelidikan dugaan korupsi pelepasan aset Pemda Kotim terus berlanjut dan sesuai prosedur, karena dinilai dugaan kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 1 Miliar. Aparat Kejaksaan mengusut dugaan kerugian negara dari pelepasan aset daerah berupa 44 kapling tanah dan rumah Dinas di Kotawaringin Timur. Menurut kejaksaan, pelimpahan penanganan perkara murni karena kewenangan dan Kejari tidak berwenang dengan alasan dugaan yang lebih besar. Mencuatnya kasus pelimpahan aset-aset Pemda di Kalteng ini juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Kalteng A. Teras Narang. Meski tidak menyebut secara gamblang, saat penyerahan DIPA dan DPA 2009 di depan para Bupati dan Wali kota se-Kalteng waktu lalu, Teras menyatakan kekecewaannya. Gubernur menegur jajarannya yang dinilai tidak becus mengelola aset daerah karena tidak pernah dapat menyelesaikannya dengan baik. “Untuk tahun depan, tidak ada lagi aset Pemda yang bisa hilang begitu saja, dan tidak ada lagi mobil dinas yang hilang dari Registrasi. Semua harus ditata dengan benar,” kata Teras Narang dengan nada suara meninggi. ( dedy dwijaya BIN Kalteng)

Kejadian ini tidak bisa dipungkiri, menurut LSM LIRA dikatakan saat ini kotawaringin Timur ( Kotim ) banyak bermunculan pelabuhan-pelabuhan yang beroperasi tanpa memperdulikan aspek kelayakan sebagai sebuah dermaga khusus yang digunakan untuk bongkar muat barang berbahaya. Permasalahan itu sudah pernah dikordinasikan ke Perum Pelabuhan III, juga ke Badan Lingkungan Hidup Kotim, mengingat setiap pembangunan DUKS harus memiliki ijin AMDAL serta UPL/UKL.” Tapi tak pernah ada tanggapan yang serius “, Ujar M.Sopian pada BIN. Salah satu DUKS pernah disomasi oleh DPD LIRA Kotim yang terletak di Desa Cempaka Mulya Barat Kecamatan Cempaga Hilir kabupaten Kotawaringin Timur ( Kotim ), Waktu itu pihak Dishub Kotim menanggapi dengan keputusan mencabut ijin dermaga tersebut.Dinas Perhubungan Kotim menyatakan dengan tegas mencabut ijin yang dikeluarkannya, karena pihak penggelola tidak mematuhi aturan yang harus ditaati. Namun sampai saat ini DUKS tersebut tetap saja beroperasi dan melakukan aktifitasnya. Timbul kecurigaan diberbagai kalangan, apakah keputusan Dishub Kotim hanya gertak sambal, atau mungkin sudah masuk angin. Menanggapi masih beroperasinya beberapa DUKS di Kotim ini, DPW LIRA Kalteng akan melaporkan permasalahan ini ke Menteri Perhubungan dan Menteri Lingkungan Hidup, melalui DPP LIRA Pusat di Jakarta” pungkas M.Sofian pada BIN pekan lalu. (dedy dwijaya BIN Kalteng )

PT. BORNEO SAWIT PERDANA Garap Lahan Gambut ILEGAL Kalteng BIN Maraknya investasi dibidang perkebunan kelapa sawit dikabupaten kotawarigin Timur (Kotim) Prov. Kalimantan Tengah (Kalteng) dikhawatirkan semakin merugikan daerah. Meski nilai investasi yang ditanamkan sangat besar, namun, hal itu tidak menjamin rakyat kotim sejahtera, sebaliknya, rakyat, khususnya yang berada di sekitar perkebunan semakin terdesak dan sengsara karena lahan-lahan yang ada dicaplok pihak perusahaan perkebunan. Seperti yang dilakukan PT. BORNEO SAWIT PERDANA (BSP) terletak di Kec. Seranau dan Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur. Prov. Kalimantan Tengah. Dari surat izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.261477/IX/EK-SDA/2009 Tentang Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT. BORNEO SAWIT PERDANA Bupati Kotawaringin Timur, Mengizinkan dengan ketentuan sebagai berikut. Sebelum mendapatkan SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan saudara tidak boleh melakukan kegiatan fisik apapun di dalam areal yang di rekomendasikan. Saudara wajib membangun kebun plasma untuk masyarakat sekitar dengan ketentuan yaitu seluas 4.227 Ha. Plasma dan inti seluas 12.000 Ha. Perusahaan diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat setelah diterbitkan ijin prinsip ini, dan bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan serta keamanan setempat. Wajib melaksanakan AMDAL dengan bimbingan BAPEDALDA Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai ketentuan. Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi ini hanya berlaku 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 17-09-2009 s/d tanggal 17-09-2011 dan apabila dalam waktu itu saudara belum memperoleh ijn lokasi, dan / atau perijinan lainnya, maka Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan dari KEMENTERIAN KEHUTANAN RI 8 Juli 2011, Tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. BORNEO

SAWIT PERDANA. Sehubung dengan surat saudara nomor 006/ BSP/SK/XII/09 tanggal 15 Desember 2009 dan nomor 003/BSP/ SK/III/10 Tanggal 15 Maret 2010, hal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. BORNEO SAWIT PERDANA dengan ini kami sampaikan. Berdasarkan peta Indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal pengguna lain yang merupakan lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 sisa areal yang dimohon seluas 3.700 Ha. Untuk perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. BORNEO SAWIT PERDANA merupakan lahan gambut. Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengingat areal seluas 3.700 Ha. Merupakan lahan gambut maka permohonan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. BORNEO SAWIT PERDANA tidak dapat dipertimbangkan. An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Bambang Soepijanto. MM. Tapi kenyataan dilapangan PT. BORNEO SAWIT PERDANA sudah menggarap lahan gambut diKec. Cempaga dan Kec. Seranau Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, bahkan tanah Kelompok Tani pun digarap membabi buta, sungai keruh, tidak melaksanakan AMDAL dan PT. BORNEO SAWIT PERDANA membuat pembuangan air melalui proyek irigrasi pemerintah di Desa Cempaka Mulya Timur dengan alasan sudah ada izin dari Kades Cempaka Mulya Timur. Saat BIN konfirmasi ke Camat Cempaga masalah PT. BORNEO SAWIT PERDANA mengapa ada penggarapan lahan gambut diwilayah beliau? khususnya Desa Cempaka Mulya Timur, sementara surat keputusan Kementerian Kehutanan RI, Berdasarkan hal tersebut mengingat areal seluas 3.700 Ha. Merupakan lahan gambut maka permohonan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. BORNEO SAWIT PERDANA tidak dapat dipertimbangkan. An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Bambang Soepijanto. MM. Camat

Cempaga Yahya diruang kerjanya mengatakan “ Semua itu murni kesalahan Kepala Desa dengan Tim nya”. Ungkapnya. Diruang kerja Sekda Kotim BIN juga mempertanyakan tentang permohonan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. BORNEO SAWIT PERDANA. Sekda Kotim Putu Sudarsana SH.MH Pembina Utama Muda langsung memanggil Kepala Bagian Ekonomi Setda Pemkab Kotim Wim RK Benung yang membidangi dalam masalah tersebut keruangannya. Wim RK Benung membenarkan Surat yang diperlihatkan oleh BIN dari KEMENTERIAN KEHUTANAN RI,tentang areal seluas 3.700 Ha. Merupakan lahan gambut maka permohonan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. BORNEO SAWIT PERDANA tidak dapat dipertimbangkan, oleh Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Jakarta 8 Juli 2011 lalu,dan berjanji akan turun kelapangan juga memanggil camat cempaga. Tapi kenyataan hasil investigasi BINdilapangan PT.BORNEO SAWIT PERDANA dibantu kepala desa beserta Tim desa, khususnya di desa cempaka mulya timur, tetap melakukan kegiatan pengarapan lahan gambut tersebut,camat selaku pemilik wilayah tutup mata seolah-olah itu kehendak masyarakat setempat. Asisten III DPW LIRA Kalteng Ardiansyah pada BIN mengatakan “PT. BORNEO SAWIT PERDANA (BSP) sudah merusak aset daerah / harta daerah. Tidak ada alasan PT. BORNEO SAWIT PERDANA untuk mengarap lahan gambut tersebut. Dan siapa pun yang terlibat / turut serta dalam perusakan aset daerah tersebut, harus bertanggung jawab secara hukum dan cukup bukti awal ke arah penyidikan “.Ungkapnya. Tambah Ardiansyah PT. BORNEO SAWIT PERDANA (BSP) dalam melakukan kegiatannya dilapangan hanya mengantongi izin Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi Oleh Bupati kotawaringin Timur yang hanya berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2009 s/d 17 September 2011 dan apabila dalam waktu itu belum memperoleh izin

(Bersambung ke hal. 15...)

 KALIMANTAN

EDISI 79

Dinas Pendidikan Propinsi Kalbar Di Duga Kor upsi Dana Ser tifikasi Dan Fungsional KalBar-BIN,Berita mengenai tunjangan guru di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya tunjangan khusus daerah perbatasan yang terdiri dari 7 kecamatan yaitu Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Badau, Puring Kencana, Batang Lupar, Empanang dan Embaloh Hulu yang belum dibayarkan dalam hal ini oleh pihak Kementerian Dinas Pendidikan beserta jajarannya semakin menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan yang mendalam di hati guru-guru. Saat dikonfirmasi Tim Investigasi di lapangan kembali guru-guru mengeluhkan bahwa tahun ini mereka tidak terdaftar sebagai penerima tunjangan khusus. Bahkan mereka yang tidak termasuk di daftar daerah khusus bisa menikmati tunjangan khusus. “Jika mereka masih ada hati nurani, kemanakah tunjangan kami? Apakah belum sampai kepada mereka mengenai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Tunjangan Guru?” keluh seorang guru dengan mata berlinang. Sejak dia mengetahui bahwa kecamatannya termasuk ke dalam daftar daerah khusus maka harapan dan kekecewaan kerap kali dirasakannya, tepatnya pada waktu diterbitkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan awal tahun. Lembar demi lembar yang terlampir belum pernah mencantumkan namanya. Sedangkan guru baru yang belum lama mengajar di sekolahan yang sama, tercantum namanya dalam daftar penikmat puluhan juta dana tunjangan khusus (jumlah yang sangat besar menurutnya). “Kami mengantarkan berkas sama setahun dua kali, waktu pengumpulan sama dan dengan orang yang sama juga bahkan selalu menyerahkan pelicin (Rp. 100.000,-) seperti dia” tambah guru tersebut. Walaupun diketahui secara pasti tentang adanya anggaran untuk kegiatan tersebut tetap saja mereka mengabulkan permintaan uang jasa Rp. 100.000,- dari pegawai diknas (yang bertugas memasukkan data) untuk setiap kali pegumpulkan berkas (setahun dua kali). Tetapi dengan tenang dan mudahnya pegawai bagian tunjangan khusus (Rajali, Tiwi, Mas Suwardi dll) mengelak dan melemparkan semua permasalahan ke pusat ketika dikonfirmasi. Bahkan ada yang tahun lalu menerima dan tahun ini tidak menerima, bukankah hal itu sangat ironi? Apakah karena protes mereka terhadap tunjangan sertifikasi yang selalu kurang sebulan dibayarkan menyebabkan mereka sama sekali tidak terdaftar tahun ini? Atau ada pesulap yang menipu dengan atraksi kecepatan tangannya menghilangkan nama tersebut dari daftar penerima tahun lalu. Dan Jika di cek secara online nama mereka masih terdaftar valid sebagai penerima tunjangan khusus. Sampai-sampai mereka digelar “guru tunjangan”.Seperti diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pengayom langsung guru-guru tersebut selalu menolak setiap kali dihadapkan pada landasan hukum yang mengatur mengenai tunjangan baik itu tunjangan sertifikasi maupun tunjang khusus. “Kenyataan pembayaran tunjangan sertifikasi yang kurang satu bulan selama ini sangat pahit ditelan. Pada tahun-tahun awal kami memaklumi mungkin saja hal ini tidak disengaja, tetapi jika 5 tahun kenyataan masih seperti ini maka siapakah yang memakannya? dan mungkinkah seperti yang mereka (M. Yamin, Salma, Meri dll) bilang bahwa ini kealpaan dari pusat ”, tambah guru lainnya.(berarti mereka bagi-bagi atau bagaimana?). Berdasarkan keterangan para guru menyebutkan pada tahun 2009 bahwa pihak Dinas Pendidikan pernah menolak anggaran tunjangan khusus dari pemerintah pusat dan tidak dijelaskan alasannya. Pada tahun 2009 sebagian kecil guru pertama sekali mendapatkan tunjangan yaitu Tunjangan Sertifikasi. Pada tahun 2009 juga seluruh guru diminta untuk membuka rekening di Bank KALBAR dengan dalih untuk mencairkan tunjangan–tunjangan para guru. Data mereka harus dikumpulkan di Dinas Pendidikan dan mereka dilarang memasukan data-data mereka sendiri secara langsung. Pada tahun 2010 hingga sekarang sebagian besar guru-guru sudah menerima tunjangan sertifikasi

“Kami selama ini cukup bersabar atas kehendak mereka tapi mohon dipikirkan juga nasib para guru yang selama ini berbakti kepada Negara”

namun hanya selalu dibayar selama (11) sebelas bulan, apakah mungkin dana dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat I yang tidak sampai sepenuhnya? Pejabat pemerintah daerah mengatakan, “Sekarang memasukkan data menggunakan sistem online dimana sedikit saja kesalahan maka nama guru yang bersangkutan tidak akan terbaca atau ada wakil kami di gedung rakyat yang mengelak dengan mengatakan belum ada penambahan kuota untuk guru daerah khusus dan harus menunggu tahun berikutnya atau kita (pejabat dan guru-red) bersama harus menghadap Dirjen di pusat”. Padahal selalu ada dana yang dianggarkan APBD setiap tahunnya mulai dari untuk memproses dan memasukkan data guru-guru sampai dana tunjangan itu sendiri. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, Bab kelima Pembinaan dan Pengembangan mengenai mengusahakan keakuratan data itu adalah kewajiban Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Demikian juga yang dimuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009. Bahkan yang perlu digarisbawahi pada BAB V, Penganggaran dan Pembayaran, pada ayat 1 disitu jelas mengatakan bahwa Tunjangan profesi dan tunjangan khusus baik guru PNS atau bukan PNS harus dianggarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengamatan Tim investigasi melalui sistem online, untuk pengecekan tunjangan guru diketahui bahwa walaupun belum semua guru mendapatkan tunjangan sertifikasi tetapi semua guru yang terdaftar mengajar pada sekolahan dasar di 7 kecamatan (Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau, Kecamatan Empanang, Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Putussibau Utara dan

Kecamatan Putussibau Selatan) kategori daerah khusus terdaftar di sistem sebagai guru yang berhak mendapatkan Tunjangan Khusus. Tepatnya pada no 14. Bertugas di wilayah khusus: Valid. “Dan selama dana tunjangan dari pusat masuk melalui rekening kas daerah sampai kapan pun dan itulah yang menyebabkan semua ini terjadi” ungkap salah seorang guru. Apa mungkin peraturan ini yang salah?

Awal tahun 2012 para guru diundang Ke Diknas Kabupaten Kapuas Hulu untuk disampaikan bahwa yang sudah menerima tunjangan sertifikasi tidak lagi mendapatkan tunjangan khusus, dan ketika ditanggapi dengan menunjukkan pada Bab VII, Ketentuan Peralihan Pasal 80 ayat 1.a. dan ayat 2 pihak Diknas merasa malu dan berbalik menantang sang pahlawan tanpa tanda jasa dengan kata-kata congkak “Apa sudah betul-betul tahu Undang-undang? Dan sok pintar ya?” Maka diamlah mereka karena mungkin menganggap pegawai kantor yang telah menghabiskan dana ratusan juta setiap tahun untuk pelatihan peraturan-peraturan pemerintah up to date memang jauh lebih pintar. Pada tahun 2012 para guru menerima nomor rekening dari Bank BRI untuk penyaluran tunjangan (yang notabene pemenang lelang) namun sayangnya juga mereka diintimidasi oleh para pejabat tinggi di Kapuas Hulu supaya membuat surat menyatakan keberatan dan meminta penyaluran tunjangan mereka tetap melalui Bank Kalbar, walau pun para guru menolak membuat surat pernyataan tersebut namun tetap saja tunjangan mereka disalurkan melalui Bank Kalbar. Pada tahun 2008 tunjangan fungsional para guru dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu melaui APBD. Pada mata anggaran Tunjangan Fungsional diterangkan sebanyak 418 orang (Rp. 147.102.000) di kalikan 13 bulan maka berjumlah Rp. 1,9 Milyar rupiah dan Tunjangan Fungsional Umum sebanyak 418 orang (Rp. 30.342.000) dikalikan 13 bulan berjumlah 404 juta rupiah. Dan di dalam perubahan anggaran APBD 2008 terjadi kenaikan untuk Tunjangan Fungsional menjadi sebesar Rp. 3,1 milyar dan pada tahun 2009 tidak diterangkan berapa jumlah guru yang menerima tetapi langsung total Rp. 3,1 milyar. Di pertengahan tahun 2009 dimana pertama kali guru-guru mendengar mengenai adanya tunjangan saat mereka disuruh membuka rekening di Bank Kalbar, disebut hanya ada beberapa orang guru saja yang menerima tunjangan tahun itu dimana nama mereka terdaftar pada lampiran SK (data Di Redaksi), yang kuat dugaan telah tebang pilih siapa saja yang dapat tunjangan khusus atau tunjangan sertifikasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Lebih diherankan lagi jika melihat anggaran APBD tahun 2010 dimana pemerintah daerah menganggarkan tunjangan fungsional drastis meningkat sebesar Rp. 15,8 milyar demikian juga di tahun 2011 sebesar Rp. 15,8 milyar, dan tahun 2012 sebesar Rp. 15,5 milyar, sehingga sampai saat ini sudah mencapai Rp. 19.3 M. Apakah terjadi double anggaran yaitu dari pusat dan dari daerah? Mungkin bendaharawan daerahlah yang lebih mengetahui. Hal senada ketika dikonfirmasi kepada seorang anggota dewan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, “Jika untuk pendidikan dan kesehatan kami tidak terlalu ‘mengamati’ karena memang sangat diperlukan masyarakat apalagi mengenai tunjangan tentulah kami menyangka yang bersangkutan akan berteriak minta haknya jika tidak dipenuhi”. Dan sampai saat para guru pedalaman tak pernah mendapatkan tunjangan apapun selama beberapa tahun dari 2008 sampai dengan 2013 dan para guru juga membuat pernyataan sebanyak 121orang dari 418 para guru (data ada pada Redaksi ) Terhadap hal tersebut para guru juga sering bertanya-tanya kenapa tidak pernah trasparan dan terbuka, “Kami berharap Pemerintah Kalimantan Barat sudah saatnya mensejahterakan para guru dan bukan malah menjajah serta membodoh-bodohi. Keyakinan kami selagi ada Sang pembela kebenaran permasalahan ini pasti terselesaikan. Dan sekarang saatnya kami harus berani menentukan sikap jika kami merasa berada dipihak yang benar. Jika perlu kami akan langsung melaporkan kepihak Menteri dan juga ke instansi terkait mencari dan menegakkan keadilan”, tekad seorang guru. Besar harapan kami kepada bapak Presiden agar bisa mengatasi hal tersebut mengingat selama ini sudah sangat keterlaluan. (Red/Fadli)

KALIMANTAN

KONSUL ANG DIDUGA FIKTIF ONSULTTAN MUSIMAN YYANG

LAGI NAIK DAUN DI KALTENG Sampit-BIN,Konsultan Perencana dan Pengawas pada musim Proyek Tahun ini di Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, di Dominasi oleh Konsultan Ber Initial PT, ARTECHLAND AGUNG. Pertandingan seru dalam kompetisi selalu mendapatkan Papan Nama atas pada cabang Pembangunan bidang Pengawasan Proyek Jalan. Sesuai nama PT, ARTECHLAND AGUNG telah menyingkirkan lawan-lawannya dalam kompetisi antara lain : PT. KORUPTOR, PT.KKN, KORUP & CO, CV.ASAL BERES, CV.AJAK BERSAMA dan PT. ARTECHLAND AGUNG sebagai Juara bertahan selama musim Proyek di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah boleh dikata lagi naik daun . Proyek yang diawasi tidak bermain cantik, hasilnya kurang memuaskan dan di lapangan tidak ada Pemainnya tapi bisa Menang, Bagaimana sebagai wasit dan Juri memimpin pertandingan tersebut…? Sebagai Penonton tidak heran karena itulah permainan yang dimainkan lagi, masalah resiko ditanggung bersama. Misalnya pertandingan yang dimenangkan oleh PT, ARTECHLAND AGUNG diselenggarakan di Lapangan, selanjutnya. Kronologi konsultan yang lagi naik daun bersambung dengan Pelaksanaan Pengawasan Proyek jalan

yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Konsultan Perencana dan Pengawas PT, ARTECHLAND AGUNG diduga kurang lebih 10 proyek yang ditanganinya, data ada pada Berita Investigasi Nasional (BIN). Dan Semua proyek yang diduga Konsultan Perencana dan Pengawas PT, ARTECHLAND AGUNG satu pun tidak ada yang benar dari awal pengerjaan sampai finishing pekerjaan.

Plang nama konsultan proyek musiman Ada apa dengan semua ini apakah masih ada dusta diantara kita? Sesama konsultan yang korupsi dilarang saling mendahului. Salah satu kontraktor yang ditemui BIN mengatakan” Setiap tahun selalu Konsultan Perencana dan Pengawas PT, ARTECHLAND AGUNG yang selalu unggul “, Ucap kontraktor yang tidak mau disebutkan namanya. (Deddy/BIN Kalteng )

EDISI 79

PT. BORNEO ... (Sambungan dari hal 13) lokasi, dan / atau perizinan lainnya, maka Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini, tentu saja sangat menyalahi aturan,sebab sebuah PBS bisa memulai aktivitasnya jika sudah mengantongi izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan RI. Parahnya lagi,terang Ardiansyah lahan yang digarap tampa izin tersebut adalah lahan gambut yang penggunaannya diatur dengan undang – undang, jadi tidak bisa digarap begitu saja apalagi tampa ada izin, dan karena lahan gambut ini pulalah yang membuat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan PT. BORNEO SAWIT PERDANA (BSP) ditolak oleh pihak Kementerian Kehutanan RI. Adapun yang disampaikan cukup dasar untuk memproses secara hukum dengan landasan, yang artinya cukup bukti awal ke arah penyidikan pada Pihak yang dianggap turut serta atau bertanggung jawab atas pengarapan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. BORNEO SAWIT PERDANA yang sudah ada surat keputusan Kementerian Kehutanan RI, mengingat areal seluas 3.700 Ha. Merupakan lahan gambut maka permohonan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. BORNEO SAWIT PERDANA tidak dapat dipertimbangkan. An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Bambang Soepijanto. MM. sesuai ketentuan. Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi ini hanya berlaku 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 17-092009 s/d tanggal 17-09-2011 dan apabila dalam waktu itu saudara belum memperoleh ijn lokasi, dan / atau perijinan lainnya, maka Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi. PT. BORNEO SAWIT PERDANA tidak ada alasan untuk menggarap lahan gambut tersebut? Tapi kenyataan dilapangan mereka tetap ngotot dibantu kepala desa serta tim desa setempat melakukan pengukuran memasukan beberapa unit alat berat exsavator ke lokasi tersebut. Sampai saat ini belum ada upaya dari Pemkab Kotim untuk melakukan penghentian kegiatan PT.BORNEO SAWIT PERDANA (BSP) yang sudah menggarap lahan gambut tersebut?. Sampai berita ini turun, BIN mencoba mencari alamat kantor PT. BORNEO SAWIT PERDANA di Sampit tapi tidak berhasil, mengingat tidak jelas alamat maupun kontaknya. (deddy dwijaya BIN Kalteng )

Jual-Beli Gelar Akademik STIE Sampit Tidak Tersentuh Hukum

Kalteng - BIN KASUS ijazah palsu masih menjadi batu sandungan dalam proses kemajuan pendidikan. Mantan Ketua STIE Sampit, Drs H. Masbulah MSM, terjerat kasus dugaan jual beli gelar Akademik / ijazah palsu semasa menjabat Ketua STIE Sampit periode 2002 - 2010 lalu. Kasus lain menjeratnya sebagai tersangka kasus korupsi yang sudah ditetapkan oleh kejaksaan negeri sampit. Kasus yang santer diberitakan sejak awal Maret 2012 bukan lagi sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan sudah mencederai hakikat pendidikan di Kotawaringin Timur yang sedang membangun karakternya. Ternyata kasus ijazah palsu sudah banyak beredar dengan gamblang, ijazah abal-abal sudah diperjual-belikan untuk memenuhi selera nafsu dan mencederai hakikat pendidikan Bangsa. Praktik jual-beli ijazah palsu telah merusak tatanan pendidikan kita. Bukan itu saja, jualbeli ijazah palsu juga merusak mental masyarakat . Praktik demikian inilah yang merusak karakter bangsa, sehingga bangsa ini selalu dihinggapi berbagai keraguan dan kepalsuan dalam tingkah laku berbangsa dan bernegara.

“....... Dunia pendidikan semakin tercoreng dengan adanya kasus ini, jelas sekali bahwa praktik jual-beli ijazah mencederai UUD 1945.” Pendidikan menjadi ajang ’’jual-beli’’, persis seperti di pasar yang menawarkan harga sesuai selera setiap orang, bukan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Karena terjebak dalam proses ’’jual-beli’’, pendidikan menjadi pasar yang menghalalkan segala cara untuk mensukseskan yang diinginkan. Asas menghalalkan segala cara ini jelas menjadikan pendidikan hanya permainan saja, karena bukan lagi berusaha mengangkat harkat dan martabat manusia, melainkan mengangkat derajat keuangan yang berkuasa dalam menentukan status manusia.Pendidikan kita bukanlah pasar. Tragedi jual-beli ijazah saja sudah terlarang, apalagi itu ijazah palsu alias abal-abal. Menurut M.Sofian Aktivis DPW LIRA Kalteng, prinsip pendidikan kita adalah prinsip nirlaba. Prinsip nirlaba mestinya menjadi ruh dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga diharapkan bisa mencegah terjadinya praktik komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan. Karena prinsip nirlaba dalam

penyelenggaraan pendidikan, menekankan bahwa kegiatan pendidikan bertujuan utama tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan/ atau mutu layanan pendidikan. Jelas sekali bahwa praktik jual-beli ijazah mencederai UUD 1945. Simak saja ketegasan UUD 1945 (versi amendemen), pasal 31, ayat 3 yang menyebutkan: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31, ayat 5 juga menyebutkan: ’’Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan: Pendidikan nasional berfungsi pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Saatnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), melakukan koordinasi yang tepat dengan kepolisian RI untuk mengusut tuntas berbagai tragedi jual-beli ijazah palsu. Butuh terobosan-terobosan spektakuler, sehingga kasus-kasus yang mencederai spirit UUD 1945 ini segera berakhir dan pendidikan nasional kita segera mencetak kader-kader

unggul yang akan membawa perubahan mendasar untuk Indonesia masa depan. Menegakkan tujuan pendidikan dalam UUD 1945 menjadi agenda serius Kemendiknas, bukan kasus jual-beli ijazah palsu saja yang sedang merusak pendidikan kita, masih banyak kasus lain yang juga sangat serius, tak lain banyaknya korupsi yang dilakukan kaum berdasi. Kenapa ijazah palsu itu bisa lolos begitu saja, sampai sekarang kasus seperti itu masih ada, walaupun tahu pejabat-pejabat diatas 90% selalu membicarakan merebutkan kantong, tapi apakah mereka membicarakan hal-hal lain lagi? Pendidikan makin tercoreng lagi dari masalah orang jujur yang tidak mengandalkan kunci malah mendapat seclusion sampai saat ijazah palsu ini beredar, semakin menyadari bahwa ini benar -benar tidak bisa ditoleransikan lagi. Kenapa sepertinya dipenuhi dengan kemunafikkan dan tidak mengerti bagaimana mungkin seseorang bisa bangga dengan memiliki sebuah ijazah yang tidak asli? Padahal dia sama sekali tidak menguasai materi dengan baik. Apa dasarnya seseorang membeli ijazah palsu dengan mengeluarkan uang hingga belasan puluhan juta rupiah, bukankah itu semakin mencoreng muka pendidikan? Mungkin memang begitu sifat kebanyakan mereka mengejar kedudukan yang benar - benar tinggi untuk menebalkan kantong mereka saja,dengan mengeluarkan uang belasan juta hanya demi selembar ijazah dan itu palsu. ini mungkin hanya untuk orang kaya yang tidak lulus UN tapi berambisi mendapat jabatan tinggi untuk mempertebal kantong hanya saja dia malas mencoba untuk kejar paket, selain ijazah ada hal yang bisa membantu orang untuk mendapatkan jabatan tinggi yaitu skill yang terpendam pada individu dan tentu saja kemauan. ( deddy dwijaya BIN Kalteng )

EDISI 79

SMPN 1 CIMANGGUNG MENERIMA SISWA MUTASI/PINDAHAN TIDAK TRANSPARANSI

SMP Negri 1 Cimanggung Kabupaten Sumedang sudah termasuk sekolah yang bertarap SSN (Sekolah Standar Nasional). Apakah jumlah rombel (Rombongan Belajar) atau jumlah siswa yang tidak melebihi ketentuan syarat SSN ?... Mohon adanya pemantauan termasuk keberadaan sekolah satu atap /terbuka, yang berada di SMP Negeri Cimanggung. Bagaimana pelaksanaannya….? Menurut sepengetahuan kami keberadaan SMP terbuka disatukan rombelnya dengan siswa yang biasa bahkan lokasinyapun berada didaerah terpencil (atau dalam istilahnya Sekolah Jemput Bola). Pada dasarnya setiap tahun dari Dinas Pendidikan selalu memberikan pembagian kuota Rombel kepada seluruh sekolah yang berada di kabupaten Sumedang, tetapi dalam pelaksanaannya aturan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan tidak di laksanakan oleh Sekolah Negeri atau swasta yang di anggap favorit, seperti yang tadinya tiga rombel jadi empat rombel, yang empat jadi lima begitu seterusnya …. Dengan berbagai alasan dari pihak Dinas selalu mengijinkan tanpa melihat kondisi di lapangan,dengan sendirinya sekolah swasta yang berada di lingkungan terdekat selalu kekurangan siswa, maka dengan itu memohon Dinas Pendidikan selalu dengan tegas dengan ketentuan yang berlaku. Contoh : Sekolah Negeri sering memaksakan ketentuan jumlah siswa dalam satu rombel, misalkan yang ditentukan satu rombel SMP sebanyak 45 siswa, pada kenyataanya kadang-kadang satu rombel di isi dengan 50 siswa atau lebih. Dan yang lebih janggal lagi SMP Negeri 1 Cimanggung menerima siswa Mutasi/ pindahan dengan tidak transparansi karena sekolah tersebut telah menerima sekolah pindahan dari swasta dan apa lagi siswa tersebut dari MTS, Apakah ini benar…? Tunggu konfirmasi selanjutnya. TIM INVESTIGASI WONG

Niat KPK memiskinkan Para Koruptor........... !!!

Ada kabar gembira yang sedang ditunggu-tunggu realisasinya oleh masyarakat luas yang ingin melihat negeri ini bebas dari korupsi yang menyengsarakan banyak orang. Kabar itu terkait dengan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiskinkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang kini mendekam di penjara karena terbukti sebagai pencuri harta rakyat. Metode yang ditempuh KPK untuk memiskinkan Nazaruddin adalah dengan menerapkan pasal-pasal mengenai tindak pidana pencucian uang untuk semua uang yang diperolehnya dari tindak korupsi sejumlah proyek pemerintah dengan menggunakan Grup Permai. Grup Permai yang memiliki 35 anak perusahaan itu berada di bawah kontrol Nazaruddin dengan nilai proyek yang tak tanggung-tanggung, lebih dari Rp6 triliun. Bisa dibayangkan berapa yang bisa dinikmati oleh sang koruptor dengan nilai proyek semasif itu. Namun, niat KPK itu tentu tak bisa dengan mudah terealisasikan karena begitu kompleksnya dan ruwet tali-temali yang berkaitan dengan kasus-kasus Nazaruddin sehingga Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sempat mengatakan bahwa secara teknis menghimpun semua kasus-kasus itu sangatlah sulit. Meski demikian, upaya untuk memiskinkan koruptor yang hendak dilakukan KPK dengan mengawalinya pada terpidana korupsi Nazaruddin pantas didukung oleh segenap kekuatan antikorupsi. Dukungan itu teramat penting mengingat masih ada kekuatankekuatan yang tak setuju secara diamdiam jika KPK berhasil memiskinkan para koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Selama ini upaya pemiskinan para koruptor masih menjadi wacana di media massa belaka. Para koruptor yang rata-rata masih menikmati harta hasil jarahannya hanya dikenakan denda dalam hitungan ratusan juta rupiah plus penjara tak lebih dari satu dekade. Padahal, nilai kekayaan yang mereka kumpulkan dari tindak pidana korupsi bisa mencapai hitungan puluhan bahkan ratusan miliar. Sebetulnya, ancaman untuk memiskinkan koruptor masih bisa dikategorikan terlampau ringan untuk kejahatan yang dampaknya begitu masif. Mendiang Nurcholish Madjid pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah China dengan menghukum mati koruptor adalah sebuah bentuk hukuman yang adil. Di saat-saat awal reformasi itu, Cak Nur menyodorkan solusi yang menarik. Untuk korupsi yang dilakukan dimasa lalu, bolehlah ditolerir. Yang terbukti cukup diminta dengan paksa mengembalikan harta hasil korupsi itu. Tapi untuk masa yang akan datang, koruptor tak lagi diberi ampun. Hukuman mati a d a l a h konsekwensi setimpal untuk perbuatan mereka. Karena kini hukuman mati sudah dianggap oleh kalangan penganjur hak asasi manusia s e b a g a i hukuman barbar yang h a r u s diakhiri, hukuman yang cocok bagi koruptor adalah hukuman seumur hidup. Lebih membuat jera lagi jika hukuman seumur hidup itu dilakukan serentak d e n g a n hukuman pemiskinan sang koruptor. Tentunya sifat penjeraan itu akan menjadi lebih dramatis jika sang koruptor dipenjara di suatu wilayah yang jauh dari perkotaan. Katakanlah wilayah d e n g a n semacam konsep “tanah pembuangan” yang pernah dibentuk para kolonialis di era ketika para perintis kemerdekaan RI pernah mengalami siksa pembuangan itu. Upaya KPK untuk memiskinkan koruptor tentu akan disiasati lebih lihai lagi oleh sang koruptor. Mereka akan mengkorup uang rakyat dan memindah-mindahkan harta mereka dengn lebih canggih lagi karena cara-cara vulgar yang dilakukan para tersangka atau terdakwa koruptor saat ini dengan menyembunyikan harta jarahan mereka lewat perempuanperempuan simpanan mereka dengan mudah bisa ditelisik dan dikejar para penegak hukum.Sampai detik ini, mereka yang terindikasi melakukan tindak korupsi juga masih banyak yang melakukan aktivitas politik dengan leluasa. Bahkan bisa mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dalam pemilu mendatang. Kejahatan berupa tindak pidana korupsi mestinya menghentikan semua aktivitas politik sang pelaku. Kejahatan korupsi harus diperlakukan secara beda dari tindak kejahatan lain, yang asumsinya bahwa hukuman penjara adalah bentuk purifikasi yang menjadikan sang terpidana bersih kembali untuk menjalankan aktivitas sipil dan politiknya setelah semua hukuman dijalankan.Tingkat destruksi tindak kejahatan korupsi berlapis-lapis. Bukan cuma menyengsarakan banyak orang, terutama mereka yang hidup dalam ranah sosial ekonomi periferi, tapi juga membiakkan korupsi-korupsi yang lain sehingga terjalinnya apa yang disebut sebagai budaya korupsi. Ibarat kanker, korupsi menggurita dan menggerogoti tubuh institusional dan sosial. Jika kanker itu dalam bentuk penyakit fisiologis, antitesisnya, sebelum ditemukan obat ampuh, adalah amputasi. Koruptor pun harus diperlakukan sebagai tumor ganas yang mesti disingkirkan dari tubuh sosial. Pilihannya antara lain: pemenjaraan di tanah pembuangan untuk waktu sepanjang hayat. Pilihan itu tentu hanya sebatas obsesi utopis sebab realisasinya terpulang pada kesepakatan wakil rakyat untuk mewujudkan obsesi itu dalam bentuk legislasi yang bisa dijalankan KPK. Untuk saat ini, yang paling realistis adalah menunggu hasil kerja KPK yang kepada publik telah menyatakan tekadnya untuk memiskinkan terpidana koruptor .